INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
No 70 • Vol IX • Kamis 23
Maret 2017
MENKO MARITIM SETUJU PENGEMBANGAN TELUK LAMONG DISERAHKAN KE PEMPROV JATIM
REGULASI BEA CUKAI, MENKOMINFO CEMAS BANJIR BARANG IMPOR
PERCEPAT KELUAR BARANG, PRIOK SEGERA TERAPKAN DO ONLINE
SUKSES DI FPU JANGKRIK, BKI PEDE MANDIRI DI INDUSTRI MARITIM
ALIBABA KEPINCUT BANGUN PUSAT LOGISTIK DI MALAYSIA
01
Menko Maritim Setuju Pengembangan Teluk Lamong Diserahkan ke Pemprov
K
EMENTERIAN Koordinator bidang Kemaritiman menilai pengembangan Pelabuhan Teluk Lamong sebaiknya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akan mengakomodasi permohonan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, yang memohon agar pemerintah pusat memberikan wewenang perizinan pengembangan pelabuhan kepada pemerintah provinsi. Alasan Menko Luhut mendukung wacana itu agar meningkatkan efisiensi biaya. “Kita bikin mudah lah, jangan mempersulit diri sendiri, kalau memang perlu selesai disini saja. Dari Jakarta kita beri tahu saja, diinfokan ada begini. Kalau itu terjadi saya kira akan banyak menghemat cost kita.” kata Menko Luhut melalui siaran pers yang diterima Bisnis.com, Rabu (22/3/2017). Dia mengakui masih ada tumpang tindih kewenangan pengelolaan pelabuhan antara Pelindo dan Kementerian Perhubungan. Oleh sebab itu Menko Luhut mengatakan pemerintah sedang membenahi hal tersebut. “Menteri Perhubungan sudah mengerjakan ini dengan cepat dan akan menyerahkan ke Pelindo, mungkin juga ke swasta karena kalau semua pembangunannya memakai APBN nanti akan lama selesainya,” ungkap Menko Luhut. Selain itu, Menko Luhut meminta PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) alias Pelindo III dan pemerintah provinsi untuk membangun kerjasama yang sinergis. Pemerintah ingin ada efisiensi dalam proses produksi, pengolaan produktivitas,
disiplin kerja, dan teamwork. Dia melihat Pelindo III adalah perusahaan yang sangat sehat dan bisa berkembang dengan baik. Oleh sebab itu Pelindo III tidak boleh bekerja sendiri dan membangun kerjasama lintas instansi. “Misalnya dengan Perusda dan juga dengan Gubernur maupun sektor swasta yang ada di Jawa Timur ini. Sehingga ekonomi bisa tumbuh bagus dan merata,” ujar Menko Luhut. Menko Luhut juga menyinggung masih adanya praktik monopoli di pelabuhan sehingga menghambat produktivitas dan efisiensi. “Tidak boleh lagi ada monopoli di pelabuhan, sehingga harga-harga bisa ditekan,” tegasnya. Dia pun menegaskan kepada pengelola pelabuhan untuk menertibkan kapal-kapal yang masih membuang sampah ke laut dan menerapkan garbage fee untuk mengurangi pembuangan sampah ke laut. *** | BISNIS.COM |GLORIA FK LAWI |
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id
02
Kamis 23 Maret 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Swasta Berpeluang Investasi Bandara, Pelabuhan dan Kereta Api
P
EMERINTAH terus membuka pintu peluang investasi bagi swasta, termasuk sektor transportasi. Kementerian Perhubungan sebagai salah satu pihak yang berwenang pun tengah menyiapkan mana-mana saja proyek yang akan ditawarkan kepada pihak swasta. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya saat ini tengah memetakan bandara, pelabuhan dan perkeretaapian yang bisa ditawarkan kepada investor. “Kami sudah petakan kalau bandara itu paling tidak ada 5 bandara, kalau pelabuhan ada 20, kalau kereta api ada 4-5 tempat yang kami lakukan pemetaannya,” tuturnya di Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Rabu (22/3/2017). Budi mengatakan hasil pemetaan tersebut sudah diberikan kepada lembaga pembiayaan BUMN agar kembali menawarkan kepada pihak swasta. “Sudah kami berikan ke tim Danareksa, PT SMI untuk memberikan suatu koneksitas antara pihak swasta dengan kami sebagai pengelola, sehingga bisa dilakukan,” imbuhnya. Budi mencontohkan, salah satu yang telah dilakukan adalah mengundang investor mengembangkan Bandara Kualanamu dengan menjual saham Angkasa Pura di bandara tersebut.
INDONESIA SHIPPING TIMES
Selain dana yang dibutuhkan untuk pengembangan bandara, masuknya investor juga bisa menciptakan iklim investasi di wilayah tersebut. “Di satu sisi seolah kami lepas saham bandara tapi di satu sisi kami berikan interest pada investor supaya dia menciptakan iklim investasi,” pungkasnya. Sejauh ini pemerintah memang terus mendukung peran swasta ikut membangun infrastruktur. Di sektor pelabuhan, Kementerian Perhubungan membuka swasta untuk ikut membangun infrastuktur sektor perhubungan laut di Indonesia seperti pelabuhan melalui perjanjian konsesi. Demikian dikatakan Menhub Ignasius Jonan saat memberikan keynote speech pada diskusi bertema “Peluang Investasi Swasta Dalam Pengembangan Infrastruktur Perhubungan Laut” yang merupakan kerjasama Kementerian Perhubungan dengan Harian Bisnis Indonesia, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (29/3). Karena pemerintah menyadari dalam pembangunan infrastruktur transportasi tidak mungkin semua dapat dibiayai oleh APBN atau APBD. Untuk itu dibuka peluang badan usaha/swasta untuk turut serta membangun. Prosesnya pun sederhana, pihak investor tinggal mengajukan izin ke Kementerian Perhubungan, menghitung investasi, proyeksi, serta pendapatan sehingga menghasilkan kesepakatan penandatanganan perjanjian konsesi. Kelak jika masa waktu konsesi yang telah disepakati pihak Pemerintah dan Swasta habis masa berlakunya maka tanah termasuk bangunan fisiknya kembali menjadi milik negara.*** | DETIK.COM | DEPHUB.GO.ID|
Kamis 23 Maret 2017
03
Aturan Baru Bea Cukai, Menkominfo Cemas Indonesia Banjir Barang Impor
D
IREKTORAT Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan baru terkait impor barang kiriman. Dalam aturan ini, batas pembebasan bea masuk atas barang kiriman naik dari US$ 50 menjadi US$ 100. Kebijakan ini untuk mendukung pelaksanaan paket ekonomi jilid 14 mengenai e-commerce. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan, ketentuan baru ini memberikan dampak positif kepada bisnis e-commerce karena akan meringankan beban pelaku ecommerce. Namun, aturan baru ini juga bisa memacu impor. “Artinya kalau US$50 ke US$ 100 batasnya pengecualian kemungkinan produk luar masuk ke Indonesia,” kata dia di Ritz Carlton Jakarta, Rabu (22/3/2017). Rudiantara melanjutkan, sangat lebih baik jika kelonggaran diberikan untuk bea keluar. Sehingga, ekspor produk UKM Indonesia bisa meningkat. “Saya berpikirnya justru keluarnya, pajak
04
Kamis 23 Maret 2017
ekspornya harus dilonggarkan, agar mendorong produk UKM keluar karena produk UKM jualannya bisa menggunakan market place seperti Tokopedia dan Bukalapak,” jelas dia. Kebijakan ini memang bakal memacu pertumbuhan market place tetapi juga bakal memacu barang impor. “Tumbuh memang, jadi terbalik, tapi impornya naik, kita maunya ekspornya. Saya belum tahu aturan itu,” tandas dia. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai, Robert Leonard Marbun, menjelaskan keuntungan yang bisa diperoleh adalah semakin besarnya jumlah pembebasan barang kiriman yang diberikan oleh Bea Cukai sehingga kebijakan ini akan menguntungkan pengusaha e-commerce. “Semula diberikan pembebasan bea masuk sebesar FOB (free on board) US$ 50 setiap penerima barang per kiriman, sekarang menjadi FOB US$ 100 setiap penerima barang per kiriman,” kata dia. Marbun mengatakan, sebelumnya apabila barang yang melebihi batas pembebasan akan dikenakan bea masuk dan pajak impor atas kelebihannya. “Tapi sekarang atas barang kiriman yang melebihi nilai pembebasan akan seluruhnya dikenakan bea masuk dan pajak impor,” pungkas dia.**** | LIPUTAN6.COM | ACHMAD D AFRIYADI |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Paket Kebijakan Ekonomi XV Bagi “Kue Bisnis” ke Perusahaan Logistik foto: cnnindonesia.com
P
EMERINTAH masih menggodok paket kebijakan ekonomi jilid ke-15. Meski begitu, pemerintah sudah menyampaikan paket kebijakan baru itu terkait dengan ke sektor logistik. Salah satu poinnya, pemeritah akan memberikan peluang pasar yang lebih besar kepada perusahaan logistik nasional. Tujuannya agar sektor logistik nasional tidak lagi dikuasai oleh perusahaan asing. “Kami fokus bagaimana meningkatkan dominasi perumusan logistik nasional,” ujar Deputi Menko Darmin Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Eddy Putra Irawadi di Kantor Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (21/3/2017). Selama ini, perusahaan asing masih memiliki peran dominannya dalam sektor logistik nasional. Bahkan, barang impor atau ekspor pemerintah diangkut oleh kapal-kapal perusahaan logistik asing.
INDONESIA SHIPPING TIMES
Dalam hal distribusi perdagangan dan asuransi logistik misalnya, 57 persennya dikuasai asing. Hal itu belum termasuk dengan perawatan kapal-kapal nasional yang banyak dilakukan di galangan-galangan kapal di luar negeri. Belum meratanya perkembangan industri galangan kapal di Indonesia menjadi alasan banyaknya perusahaan logistik nasional yang mengurus perawatan kapalnya di luar negeri. Nantinya pemerintah akan mempersilakan perusahaan logistik nasional masuk menjadi mitra untuk membawa barang komoditas ekspor dan impor pemerintah. Pemerintah meyakini perusahaan logistik nasional memiliki kemampuan untuk menjadi distributor ekspor dan impor. Selain membagikan “kue” bisnis ke pelaku usaha nasional, paket kebijakan ekonomi ke-15 juga akan berisi pengembangan Indonesia National Single Window (INSW). *** | TRIBUNNEWS.COM | KOMPAS.COM | Kamis 23 Maret 2017
05
Percepat Barang Keluar, Pelabuhan Priok Segera Terapkan DO Online foto: beritadaerah.co.id
P
ELABUHAN Tanjung Priok segera menerapkan Delivery Order (DO) secara online untuk mempercepat proses pengeluaran barang impor dari pelabuhan. Hal itu diungkapkan Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputra, Rabu (22/3/2017). Delivery Order (DO) adalah surat yang menyataan atas kepemilikan barang (impor) yang dikeluarkan perusahaan pelayaran. Nyoman mengatakan dalam rapat koordinasi dipimpin Kepala OP Senin (20/3/2017) semua stake holder antara lain GINSI, INSA, ALFI, pihak Bank , Bea Cukai dan pihak terkait lainnya setuju uji coba DO online dilaksanakan akhir Maret atau awal April ini. Sebelum dilakukan uji coba , kata Nyoman, perwakilan dari perusahaan pelayaran dan pengguna jasa terkait lainnya akan dilatih cara menggunakan aplikasi DO online oleh anak
06
Kamis 23 Maret 2017
perusahaan Pelindo II , Indonesia Logistic Community Service (ILCS). Nyoman mengatakan untuk tahap awal ini DO online baru diberlakukan pada barang impor yang transaksinya tidak menggunakan Letter of Credit (L/C) atau Seaway Bill sehingga pengambilan DO tidak perlu harus menunjukkan original B/L. Menurut Nyoman, ujicoba terbatas DO online sebenarnya sudah dilakukan oleh perusahaan pelayaran Ever Green, Maersk Line. dan KMTC tedhadap barang milik Uniliver dan milik PT Lautan Luas berhasil dengan baik. Sebelumnya, pengguna jasa mengeluhkan lamanya proses penebusan DO karena banyak kantor agen pelayaran asing lokasinya jauh dan jam kerjanya terbatas.*** | BERITATRANS.COM | WILAM |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Samakan Persepsi, Pelindo III Tanjung Intan Lakukan Sosialisasi PM 152/2016
B
ERTEMPAT di Operation Room Kantor Pelabuhan Tanjung Intan, Pelindo III Tanjung Intan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Jawa Tengah mengadakan sosialisasi peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016, Senin (20/3). Sosialisasi ini dihadiri oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan stakeholder di lingkungan Pelabuhan Tanjung Intan dan bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan terkait pelaksana kegiatan bongkar muat dan persyaratan ijin bongkar muat dari dan ke kapal. Peraturan ini sekaligus menggantikan peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014. Acara secara resmi dibuka oleh Kepala Subdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, M. Tohir, yang antara lain menyampaikan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha bongkar muat barang diatur dengan Peraturan Menteri Nomor PM 152/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal. Tohir menjelaskan bahwa kegiatan usaha bongkar muat barang yang meliputi stevedoring, cargodoring dan receiving/ delivery ini dapat dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat, Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan Badan Usaha Pelabuhan (Konsesi). Pelaksana kegiatan Bongkar Muat (B/M) di pelabuhan diwajibkan menggunakan peralatan bongkar muat yang layak operasi & dapat menjamin keselamatan kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). TKBM yang dimaksud yaitu yang memiliki kompetensi di bidang bongkar muat dan dibuktikan dengan sertifikat. Sedangkan untuk kegiatan B/M yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dilakukan untuk
INDONESIA SHIPPING TIMES
kegiatan bongkar muat barang tertentu pada kapal yang dioperasikannya dan izin usahanya melekat pada izin usaha pokoknya. “Pelaksana kegiatan B/M wajib mengasuransikan tanggung jawabnya kepada TKBM terkait resiko serta memastikan peralatannya layak sebelum dioperasikan,” tuturnya. General Manager Pelindo III Tanjung Intan, Ali Sodikin saat memberikan sambutan menyampaikan bahwa dengan berlakunya PM 152 Tahun 2016 diharapkan iklim usaha di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap dapat lebih baik, nyaman dan tidak ada kendala terkait operasional pelabuhan. “Diharapkan dengan diberlakukannya PM 152 Tahun 2016, semua stakeholder khususnya di lingkungan Pelabuhan Tanjung Intan dapat saling bersinergi dan dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif,” imbuhnya. Kepala Seksi Lalu Lintas dan ASDP Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Rita Ifa menyampaikan mengenai hasil evaluasi PBM yang telah memenuhi persyaratan PM 152 Tahun 2016. “Untuk PBM yang telah memenuhi persyaratan maka ijin usaha tetap berlaku, jika belum akan dilakukan evaluasi sekaligus penertiban dan pencabutan ijin usahanya,” tegasnya.*** | MAJALAHDERMAGA.CO.ID | Kamis 23 Maret 2017
07
Sukses Di FPU Jangkrik, BKI Pede Mandiri di Industri Maritim
08
Kamis 23 Maret 2017
foto: google image
P
T Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) mendapat kepercayaan sebagai Lead Class Consortium dalam pembangunan Unit Terapung pengolah gas atau Floating Processing Unit (FPU) Jangkrik yang telah selesai pembangunannya di di Galangan Saipem, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. FPU ini nantinya akan mengolah dan memproduksi gas dari Lapangan Jangkrik, Blok Muara Bakau, perairan Selat Makasar. FPU Jangkrik akan dioperosikan oleh ENI, dan disebut sebagai FPU terbesar di dunia. Memiiki kapasitas hingga 550 MMSCFD sehingga mampu melayani gas processing dari beberapa sumur gas lainnya di sekitar lapangan Jangkrik dan IDD Project Chevron di sekitar Selat Makassar. Sebagai badan class nasional, BKI mampu menunjukkan kapabilitasnya berkontribusi dalam proyek pembangunan unit pengolah gas terapung. Kesuksesan sebagai Lead Class Consortium pembangunan FPU Jangkrik menjadi modal BKI untuk mendapatkan pengakuan internasional, sekaligus menambah penguasaan teknologi pembangunan bangunan lepas pantai. “Harapannya BKI sebagai BUMN dan aset nasional memperoleh preferensi dan kepercayaan untuk terlibat proyek pembangunan kapal dan bangunan lepas pantai di Indonesia, sesuai dengan amanat mewujudkan kemandirian dan kedaulatan nasional terutama di sektor maritim,” ujar Rudiyanto, Direktur Utama PT BKI, dalam siaran Persnya, Rabu (22/3). Dijelaskan Rudiyanto, pembangunan FPU Jangkrik terdiri dari dua bagian yaitu bagian lambung kapal (Hull) dan akomodasi bangunan atas (Living quarter) dibangun di Galangan Hyundai Heavy Industry (HHI) di Ulsan (Korea Selatan) selama 16 bulan. Bagian kedua, yaitu fasilitas pengolahan gas (Top Side Facility) dibangun secara paralel di Saipem Karimun. Penggabungan kedua bagian di atas dilakukan di Galangan Saipem. Sejak 3 tahun lalu, lebih dari 30 orang ahli perkapalan BKI terlibat dalam proyek ini meliputi review design, proses pemotongan plat pertama
/ first cutting (16 Februari 2015), peletakan lunas kapal (22 Juni 2015), peluncuran Kapal di Galangan Hyundai, Korea Selatan (4 Juni 2016), penggabungan bagian kapal dengan fasilitas pengolahan gas di Galangan Saipem (8 Desember 2016), hingga launching dan penamaan Kapal FPU Jangkrik (21 Maret 2017). “Pada 24 Maret 2017, FPU tersebut akan ditarik berlayar ke Selat Makassar, untuk dilakukan kegiatan Hook Up di wilayah kerja migas Jangkrik, Muara Bakau, Kalimantan Timur,” imbuhnya. Sehari sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meresmikan Penamaan Kapal Floating Processing Unit (FPU) Jangkrik, di Galangan Saipem Karimun, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Penamaan kapal ini menandai akan segera berproduksinya gas dari Lapangan Migas Jangkrik yang terletak di Blok Muara Bakau. Gas pertama ditargetkan berproduksi sebelum pertengahan tahun 2017, lebih cepat dari perkiraan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2015-2018. Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan produksi gas dari Blok Muara Bakau sebesar 450 MMSCD akan diolah di Unit Pengolahan Gas Terapung atau Floating Processing Unit (FPU) Jangkrik.*** | JURNALMARITIM.COM |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Sjaifuddin Thahir: UKC dan Squat pada MV Caledonian Perlu Dijabarkan
P
OLEMIK gugatan kerusakan terumbu karang Raja Ampat oleh kapal pesiar mewah MV Caledonian Sky dapat diulas juga berdasarkan kondisi Under Keel Clearance (UKC) dan squat pada kapal tersebut. Manajer Senior pada Divisi Aset PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Sjaifuddin Thahir mengemukakan hal itu berdasarkan bidangnya yakni teknologi perkapalan. Lulusan Perkapalan ITS ini mencoba menganalisa dari salah satu sudut pandang yaitu UKC dan squat. Karena hal itu merupakan sarat kapal maksimum dan aman untuk dapat melakukan navigasi di daerah yang dangkal, misalnya di perairan Raja Ampat. “Kapal itu (MV Caledonian Sky-red) seharusnya menentukan perbedaan antara kedalaman laut tempat terumbu karang Raja Ampat dan UKC kapal yang diizinkan,” ujar Thahir biasa akrab disapa di Jakarta, (22/3). Kedalaman laut Raja Ampat dapat diperkirakan pada kedalaman yang tertera dalam peta laut atau peta navigasi yang resmi dan up to date saat kejadian. Thahir yang sempat mengenyam pendidikan di Newcastle University ini menyatakan peta laut dan peta navigasi tentunya harus dikoreksi terlebih dahulu setiap saat. “Harus dikoreksi dalam periode tertentu, katakan seminggu sekali, kalau bisa, sesuai dengan prosedur koreksi peta. Angka koreksinya ditentukan sesuai dengan perhitungan pasang dan surut air laut di perairan Raja Ampat. Apakah perairan Raja Ampat pasang surutnya relatif besar? atau perubahan Mean Sea Level kecil pasang surutnya? Tentunya harus diteliti terlebih dahulu,” ulas Thahir. Untuk membantu para investigator, diduga kejadian kandasnya Caledonian Sky dapat disoroti dari sudut pandang petunjuk UKC kapal Caledonian Sky. UKC dapat diperkirakan oleh kapten kapal berdasarkan pada beberapa faktor. “Karakteristik olah-gerak kapal Caledonian Sky. Apakah terdapat manouvering booklet yang tersedia di atas kapal? karena diduga kapal melakukan gerakangerakan yang berdampak kandas,” imbuhnya. Lebih lanjut ia mempertanyakan apakah kapten kapal Caledonian Sky secara akurat menentukan sarat kapalnya saat itu. Termasuk pengaruh kepadatan air di Raja Ampat dan pengaruh kapal yang mengalami hogging atau sagging. “Tentunya kita juga harus punya data air laut di Raja Ampat,” tambahnya. Kemudian pria asal Surabaya itu juga menanyakan apakah kapal Caledonian Sky mengalami squat, yang disebabkan oleh kecepatan kapal. Fenomena kapal yang mengalami squat adalah suatu fenomena hidrodinamik dimana kapal bergerak cepat ke dalam air
INDONESIA SHIPPING TIMES
yang dangkal dan menciptakan daerah tekanan turun dan kapal menjadi lebih dekat ke dasar laut. Fenomena ini terjadi bila air yang biasanya harus mengalir di bawah lambung menemui hambatan karena dekat dari lambung ke dasar laut. Hukum Leonardo mengatakan air bergerak lebih cepat di permukaan air. Sedangkan menurut teorema Bernoulli, kecepatan yang meningkat menentukan daerah tekanan rendah sehingga kapal yang ditarik ke bawah. “Kapal mengalami squat adalah hasil dari kombinasi sinkage vertikal dan perubahan trim yang dapat menyebabkan kapal untuk mencelupkan ke arah buritan atau menuju haluan,” terangnya. Thahir yang pernah menjadi ketua PPI Inggris di era 1980-an ini juga mempertanyakan apakah kapal Caledonian Sky mengalami peningkatan sarat karena trim. “Kondisi itu harus kita cek pada Voyage data recorder,” telisiknya. Lebih dari itu, keadaan kapal Caledonian Sky apakah mengalami peningkatan sarat karena rolling, peningkatan sarat karena pitching, dan peningkatan sarat karena heaving juga harus dipertanyakan. “Apakah kapten kapal secara akurat memperkirakan tingginya air pasang atau Mean Sea Level, tentunya hal ini harus tertera dalam VDR juga. Dan asumsi kapten kapal soal kedalaman laut juga harus sesuai yang dinyatakan dalam peta,” tandasnya. Terakhir, pertanyaan kepada kapten kapal, sambung Thahir adalah apakah ia telah menghitung selisih pendangkalan perairan sejak survei kedalaman laut terakhir dilakukan. “Bila hal ini dipertanyakan maka Indonesia harus mempersiapkan semua data-data tersebut dengan valid dan up to date,” imbuh dia. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas UKC Caledonian Sky dapat ditentukan hasil penjumlahan clearance navigasi minimal ditambah koreksi karena kondisi laut dan koreksi karena kapal squat. Selain itu juga, koreksi karena kapal heave dan koreksi karena kapal trim serta koreksi karena kapal pitch kemudian koreksi karena kapal roll dan sebagainya harus menjadi sebuah investigasi yang holistic “Pertanyaan-pertanyaan ini wajib dilakukan oleh tim investigasi untuk membantu proses gugatan ganti rugi kepada pihak MV Caledonian Sky,” pungkas Thahir. Tentunya, pertanyaan itu juga akan menjawab fenomena ini apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Karena banyak kalangan di dalam negeri yang meyakini kandasnya MV Caledonian Sky itu adalah bagian dari sabotase pihak asing untuk mematikan pariwisata Indonesia.*** | MARITIMNEWS.COM | ADIT |
Kamis 23 Maret 2017
09
Atasi Ketimpangan Ekonomi, Pemerintah Diminta Benahi Sislognas foto: maritimenews.id
P
EMERINTAH diminta segera membenahi sistem logistik nasional dan melakukan upaya peningkatan kualitas distribusi komoditi perdagangan di daerah, khususnya dalam hal penyediaan jasa logistic. Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, ketimpangan perekonomian di Indonesia terjadi akibat tak adanya dukungan manajemen rantai pasok untuk komoditas di daerah pedesaan dan perkotaan. Hal ini berakibat pada harga sejumlah komoditas meningkat drastis. “Indonesia harus memiliki sistem logistik yang handal untuk mendukung distribusi logistik, serta memperbaiki perangkat sistem logistiknya. Dengan begitu, biayabisa ditekan hingga 10 persen dan memudahkan akses antar pulau,� ujar Yukki di Jakarta (21/3/2017). Oleh karena itu, ALFI turut memberikan masukan kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution terkait pembenahan sistem logistik nasional. Menurutnya, pemerintah telah berjanji segera meluncurkan paket kebijakan ekonomi
10
Kamis 23 Maret 2017
XV yang fokus pada penyediaan jasa logistik. Dia berharap pemerintah mampu menerapkan sistem distribusi dan transportasi yang cepat, tepat, dan efisien lewat Paket Ekonomi XV tersebut. Lebih lanjut, dia menilai masih banyak ketimpangan dan ketidakadilan antara produsen di daerah pedesaan dengan pedagang besar di perkotaan. Dia mencontohkan dari sektor pertanian, para petani sebagai produsen produk- produk pertanian justru menerima penghasilan jauh lebih rendah ketimbang pengumpul dan pedagang besar di kota. Akibatnya, kesejahteraan petani di desa tidak meningkat. Semuanya itu terjadi karena tidak adanya sistem logistik daerah (sislogda) sektor pertanian, perkebunan, kehutanan termasuk di sektor perikanan. “Meski sudah dibangun Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), tapi belum didukung manajemen rantai pasok yang handal sehingga komoditi perikanan tetap relatif mahal,� ungkapnya.*** | BISNIS.COM | ABDUL RAHMAN |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Garuda Genjot Bisnis Angkutan Kargo E-commerce foto: google image
P
T Garuda Indonesia Tbk (GIAA) berusaha menggenjot bisnis kargo. Tahun ini, maskapai pelat merah ini akan fokus mengarap angkutan kargo di sektor e-commerce. Direktur Kargo Garuda, Sigit Muhartono mengatakan, pihaknya sudah bisa mulai memilah pasar yang akan mereka garap tahun ini yakni ke kargo yang memiliki yield tinggi. “Kalau tahun lalu kita fokus melakukan konsolidasi. Kalau tahun ini selain meningkatkan load factor, kita juga akan melangkah ke cargo high yield yakni ke barang e-commerce yang membutuhkan kecepatan,� katanya di Cengkareng, Rabu (22/3). Menurut Sigit, potensi kargo dari industri e-commerce sangat besar dan akan terus tumbuh. Sigit mengatakan, dari data Airlines Movement Cargo terakhir, barang e-commerce sudah mencapai 40% dari total volume kargo. Sementara tahun-tahun sebelumnya baru mencapai 15%. Tahun ini, Garuda menargetkan pertumbuhan pendapatan dari bisnis tersebut bisa tumbuh di atas 20%. Sepanjang tahun 2016, Garuda berhasil meningkatkan jumlah angkutan kargo
INDONESIA SHIPPING TIMES
18,22% menjadi 415.824 ton dari 351.724 ton kargo pada tahun 2015. Secara keseluruhan, perusahaan telah mengantongi pendapatan dari kargo sebesar US$ 219,15 juta. Meningkat 16,6% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$ 187,87 juta. Untuk mencapai target tersebut, Garuda akan akan mengubah konsep bisnis yang semula masih port to port menjadi door to door. Perusahaan akan gencar menjalin kerja sama dengan pihak ketiga serta dengan anak-anak usaha Garuda yang lain. “Salah satu yang kita lakukan kita kerja sama dengan Pos Indonesia, kita akan ada di semua gerai mereka,� kata Sigit. Sementara sepanjang tahun 2016, Garuda masih fokus melakukan konsolidasi internal dengan memakasimalkan ruang kargo yang ada. Dari konsolidasi tersebut, load factor kargo perusahaan naik dari 45% menjadi 49%. Sigit bilang, kargo internasional tumbuh lebih baik dari domestik. Ini sejalan dengan pertumbuhan e-commerce. Kargo internasional tumbuh 36,8% dan domestik tumbuh 8,6%.*** | KONTAN.CO.ID | DINA M HUTAURUK | Kamis 23 Maret 2017
11
Alibaba Kepincut Bikin Pusat Logistik dan E-Commerce di Malaysia
A
LIBABA, perusahaan e-commerce asal China milik miliuner Jack Ma, berencana membangun pusat logistik dan e-commerce di Malaysia. Proyek ini akan menjadi pusat untuk perkembangan perusahaan berkelas UKM di ASEAN. Ini merupakan proyek pertama yang dibangun oleh Alibaba di luar China. Pusat logistik dan e-commerce ini akan berlokasi di dekat Bandara Internasional Kuala Lumpur. Proyek ini akan jadi bagian dari kawasan perdagangan bebas digital yang diluncurkan oleh Jack Ma dan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Proyek ini akan menjadi gudang dan pemeriksaan kepabeanan terpusat untuk Malaysia dan regional ASEAN. Belum diketahui berapa nilai investasinya, namun proyek ini akan mulai beroperasi di akhir 2019. Jack Ma sejak November 2016 lalu menjadi penasihat ekonomi digital pemerintah
12
Kamis 23 Maret 2017
Malaysia. Ma mengatakan, 97% pelaku bisnis di Malaysia adalah UKM, namun porsi mereka terhadap perekonomian kurang dari 40%. “Saya pikir 90% dari UKM bisa memproduksi setidaknya 80% dari PDB (Pendapatan Domestk Bruto). Bila kita memiliki UKM lebih banyak, maka itu berarti kita menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak,� kata Ma seperti dilansir dari AFP, Rabu (23/3/2017). Sementara PM Najib mengatakan, salah satu sektor yang membuat pertumbuhan ekonomi berada di atas 10% adalah ekonomi digital. Alibaba merupakan pemain e-commerce yang dominan di China. Perusahaan ini seringkali dibandingkan dengan Amazon dan eBay.*** | DETIK.COM | WAHYU DANIEL |
INDONESIA SHIPPING TIMES