Indonesia Shipping Times Edisi 23 Februari 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 46 • Vol IX • Kamis 23

Februari 2017

PELINDO II BERENCANA CAPLOK DUA PERUSAHAAN BUMN

HOREE...PEMERINTAH HAPUS KEWAJIBAN PERPANJANGAN SIUP

APTRINDO PERTANYAKAN IZIN USAHA TRUK ANGKUTAN PLAT HITAM

TOLAK PELINDO MASUK, PENGUSAHA KAPAL ANCAM DEMO KSOP MARUNDA

MALAYSIA NGEBET JADIKAN PORT KLANG SEBAGAI SUPER HUB ASEAN

01

Menhub: Tol Laut Turunkan Harga Barang di Indonesia Timur Hingga 49% foto: dephub.go.id

J

ASA Transportasi telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat oleh karenanya kesinambungan ketersediaan pelayanan jasa transportasi dalam memenuhi kebutuhan aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi harus mendapat perhatian secara berkelanjuta Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi keynote speaker dalam acara bertajuk Industri Pilihan Dalam Kerangka Strategi Industrialisasi Indonesia 2045 yang difasilitasi oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) dan Universitas DIponegoro di Hotel Gumaya, Rabu (22/2) “Kesinambungan ketersediaan jasa transportasi di seluruh wilayah merupakan hal yang mutlak karena fungsi strategis transportasi ikut menciptakan stabilitas dan kelangsungan kegiatan masyarakat serta roda pemerintahan,” papar Menhub.

Dalam pidatonya, Menhub menjelaskan Kementerian Perhubungan dalam perannya sebagai konektor adalah mengembangkan tol laut dan tol udara. Melalui hal tersebut dapat dilihat bahwa peran transportasi sebagai penghubung memiliki dampak yang besar dan dapat langsung dirasakan masyarakat.

“Dari data Kemenko Maritim menunjukkan bahwa adanya tol laut menjadikan menurunnya harga komoditas. Penurunan paling besar di daerah Indonesia Timur yaitu di Namlea sebesar 49 persen,” jelas Menhub.

Lebih lanjut Menhub menambahkan Indonesia memiliki potensi industri maritim yang besar dilihat luas laut Indonesia kurang lebih 5,8 juta km2 dengan jumlah pulau sebesar 17.508 pulau, maka pantaslah jika diklaim sebagai negara maritim.

“Potensi industri maritim di Indonesia menunjukkan peningkatan selama 3 tahun terakhir, terjadi peningkatan pada sektor perikanan, pertanian dan sektor pariwisata,” tambah Menhub.

Potensi yang dimiliki Indonesia harus didukung dengan sistem transportasi yang handal seperti pengadaan transportasi laut, pembangunan dan pemeliharaan kapal pelabuhan barang, pembangunan tol laut guna penyerataan harga komoditas, menghilangkan pungli di pelabuhan, serta konektivitas sistem transportasi.

“Pembangunan moda transportasi yang terintegrasi contohnya BRT di Jogja, Jakarta, kemudian adanya kapal ro-ro untuk kemudahan akses serta perubahan paradigma distribusi dari darat ke laut,” ungkap Menhub.

Sementara itu, dalam rangka reindustrialisai Indonesia terdapat empat industri pilihan KEIN diantaranya industri maritim, pertanian (agroindustri), industri ekonomi kreatif dan digital serta industri pariwisata.

“Keempat industri ini merupakan bagian integral dari seluruh program pembangunan nasional dan kesemuanya memiliki keterkaitan yang saling mendukung,” ujar Menhub Sebagai catatan, KEIN merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan payung hukum Peraturan Presiden No.8 tahun 2016 untuk menunjang keberhasilan Kabinet Kerja dalam menentukan kebijakan ekonomi dan industri nasional. KEIN mendapatkan penugasan dari presiden untuk reindustrialisasi Indonesia hingga tahun 2045 yang bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka.*** | SHIPPINGFORUM.CO.ID |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Kamis 23 Februari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Horee... Pemerintah Hapus Aturan Kewajiban Perpanjangan SIUP

P

EMERINTAH melalui Kementerian Perdagangan telah menghapus perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk mempermudah para pelaku usaha.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyambut baik kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita tersebut karena berpengaruh terhadap kondisi logistik di Indonesia.

“Ada (manfaat SIUP), Kemendag Oke banget, kooperatif. Beberapa kali saya bicara dengan Pak Enggar, sama pak Enggar langsung diubah,” ungkap Budi Karya di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Ia menjelaskan, dengan dihilangkannya aturan perpanjangan SIUP, bakal lebih mempersingkat waktu ekspor dan impor barang. Sebab, selama ini mengurus SIUP membutuhkan waktu lama dan biaya yang besar. “ (Pengurah ke logistik) Makin cepat, makin murah,” ungkap dia.

Enggar menambahkan, surat edaran tentang penghapusan SIUP dan kemudahan urus TDP telah ditandatangani. Surat tersebut harus dilaksanakan seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali. Dia mengatakan, akan berkordinasi dengan seluruh kepala daerah.

“Kita beritahu ada surat edaran ini. Jadi kita blast seperti itu, suratnya kita sampaikan ke seluruh gubernur, ke kepala dinas, Bupati, Walikota. Kita beritahu lembaran berita negara, kalau itu sudah merupakan peraturan menteri,” ungkap Enggar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Sislognas Menyinggung masalah logistik, Menhub mengatakan sistem logistik Indonesia harus sesuai dengan visi logistik Indonesia 2025 sesuai Perpres Nomor 26 Tahun 2012 tentang cetak biru pengembangan sistem logistik nasional.

“Sistem logistik Indonesia sudah menjadi bagian keseharian kita, visinya adalah terwujudnya sistem logistik yang terintegrasi secara lokal, terhubung secara global untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan rakyat,” papar Menhub.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Terkait dengan dukungan untuk distribusi logistik, Kemenhub saat ini telah menjalankan program tol laut, yang kemudian dipadukan dengan Rumah Kita yang berfungsi sebagai gudang logistik agar distribusi ke masyarakat bisa berjalan lancar. Rumah Kita juga berfungsi menampung barang dan hasil produksi dari masyarakat yang akan dijual ke daerah lain. Di samping itu Kemenhub juga memadukan tol laut dengan jembatan udara untuk mendukung kebijakan satu harga, khususnya di wilayah Papua.

Untuk mempermudah keluar masuk kapal di pelabuhan, Menhub juga memaparkan tentang Inaportnet yang dapat mempermudah pengawasan, efisiensi waktu dan meminimalisir biaya.

“Jadi cukup menggunakan satu aplikasi untuk mengajukan permohonan keberangkatan kapal dan pembayaran PNBP. Ke depan aplikasi ini dapat terintegrasi dengan Indonesia National Single Window agar semakin mempermudah distribusi logistik nasional,” jelas Menhub.

Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga menyampaikan otokritik terhadap dua penilaian peringkat Indonesia dalam Global Competitive Index (GCI) dan Logistic Performance Index (LPI) yang mengalami penurunan pada tahun 2016.

“Nilai GCI tahun 2016 kita turun dari 62 ke 60, dan kedua peringkat logistik performance index itu naik dari 53 ke 63. Hal Ini menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan reformasi dan perbaikan-perbaikan ,” tegas Menhub.

Menhub juga memberikan beberapa masukan terkait dukungan sistem transportasi dalam mendukung efisiensi logistik barang, diantaranya menggunakan kapal yang memiliki kapasitas 6000 TEUs, melaksanakan program tol laut dan rumah kita, dan pengurangan proses dweling time.

“Harapan kedepan melalui dukungan sistem transportasi dapat menurunkan biaya angkut, mengurangi disparitas harga di daerah barat dan timur Indonesia, meningkatkan produktifitas dan mengurangi waktu tunggu kapal menjadi lebih cepat,” tandas Menhub.*** | DETIK.COM | SHIPPINGFORUM.CO.ID | Kamis 23 Februari 2017

03

Pelabuhan Patimban

Pertengahan Tahun 2017, Jepang Siap Cairkan Duit Rp22 Triliun

04

Kamis 23 Februari 2017

foto: beritatrans.com

P

ENANDATANGANAN persetujuan pinjaman dari Pemerintah Jepang untuk membiayai proyek pembangunan Pelabuhan Patimban akan dilakukan pada pertengahan tahun ini. Adapun jumlah pinjaman yang akan dicairkan Jepang sebesar US$ 1,7 miliar untuk tahap pertama.

“Antara Mei sampai Juli, kalau itu sudah jalan, dimulai pencairan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A Tonny Budiono seusai menerima kedatangan Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (IMO) Kitack Lim di Kemenhub, Jakarta, Selasa (21/2).

Dia mengatakan apabila semuanya sesuai dengan rencana (on the track), pembangunan sudah dapat dimulai pada awal 2018 dan pada awal 2019 sudah dilakukan peresmian awal (soft launching).

“Kalau 2018 pembangunan fisik sudah jalan, otomatis sudah mulai pencairan minimal uang muka,” katanya.

Sementara itu, saat ini tengah dikejar untuk penyelesaian analisis dampak lingkungan (amdal) yang ditargetkan rampung akhir Februari tahun ini. Namun, Tonny mengatakan, amdal untuk Patimban bisa dikerjakan tanpa menunggu revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nasional dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Hal itu berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Lingkungan (LHK) dan Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Tonny mengatakan, pihaknya tinggal menunggu penetapan lokasi dari Gubernur Jawa Barat dalam rangka pembebasan tanah.

Terkait akses kereta barang dari Pagaden ke Pelabuhan Patimban dan jalan tol juga akan dilakukan secara sinergis dan diharapkan bisa beroperasi bersamaan. Rincian pembiayaan Pelabuhan Patimban, yaitu tahap 1 Rp 17,63 triliun (kapasitas 250 ribu TEUs, kendaraan 217.391 CBU), pengerukan -10 meter tahap 1

fase 2 Rp 14,6 triliun. Adapun tahap 2 senilai Rp 7,58 triliun, tahap 3 Rp 3,86 triliun. Total pembiayaan untuk pelabuhan ini mencapai Rp 43,22 triliun (US$ 3,065,52 miliar).

Untuk proporsi pembiayaan, sebanyak 71% berasal dari pinjaman Jepang. Pinjaman ini untuk membangun breakwater, pengerukan, reklamasi, dermaga dan seawall, trestle, serta jalan akses. Adapun porsi pembiayaan dari APBN sekitar 19% yang digunakan untuk pembebasan lahan 360 hektare dan pajak 10%, kerja sama pemerintah swasta (KPS) 10% untuk peralatan dan pengoperasian.

Kapasitas total kontainer 7,5 juta TEUs, kendaraan 600 ribu CBU, draft -17 meter, mulai konstruksi Januari 2018, peluncuran awal (soft opening) yaitu Maret 2019 dan pengoperasian untuk kapasitas penuh mulai 2027. *** | INVESTOR.CO.ID | ANTARANEWS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Fasilitas Istimewa Keluar Masuk Barang Pelabuhan

Bea Cukai Berikan 44 Perusahaan Status Operator Ekonomi Bersertifikat

D

IREKTORAT Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memberikan status Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator/AEO) kepada 44 perusahaan. Status tersebut membuat perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor itu mendapatkan keistimewaan dalam proses keluar-masuk barang di pelabuhan. ”AEO ini adalah salah satu fasilitas tertinggi yang diberikan oleh Bea & Cukai kepada reputable trader, baik eksportir, importir, custom broker, dan para pelaku logistik lain yang melakukan perdagangan internasional,” ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi di Jakarta.

Dia mengatakan, perusahaan yang mendapatkan sertifikat AEO akan mendapatkan pelayanan prima di atas mitra utama (MITA) Kepabeanan, jalur hijau, jalur kuning, dan yang terakhir jalur merah. Berbeda dengan lainnya, pihaknya tidak akan memeriksa, baik fisik maupun dokumen, kepada 44 perusahaan yang mendapatkan AEO. ”Kenapa kami berani berikan itu? Sebab kami sudah verifikasi on-site di pabrik selama berbulan-bulan sehingga yakin fasilitas itu tidak disalahgunakan,” kata Heru.

Heru menyebut, keberadaan AEO mempercepat proses arus keluar masuk barang dari dankepelabuhan(dwellingtime ) dan menghemat biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk penimbunan sekitar 34%. Dia pun berharap semakin banyak pelaku logistik lain yang masuk ke status istimewa tersebut.

AEO juga bisa digunakan di negara tujuan ekspor supaya mendapatkan perlakuan yang sama seperti di Indonesia. Dia menyebut, pemerintah saat ini sudah meneken kesepakatan dengan Hong Kong, Belanda, dan Australia. ”Yang lain segera, Malaysia secara prinsip sudah bisa semester I/2017. China semester II/2017 awal, Jepang juga.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Amerika Serikat juga kami akan bicara untuk tahap arrangement sambil tunggu agreement,” ujar Heru. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selain 44 perusahaan, ada 264 perusahaan yang ditetapkan dalam status MITA Kepabeanan. Total 310 perusahaan itu tercatat menyumbang hingga 29% penerimaan Kantor Bea Cukai Tanjung Priok yang mengawasi area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Sementara itu, Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Oza Olavia mengatakan, sejak dirilis Desember 2013, pertumbuhan perusahaan yang masuk ke dalam status AEO cukup signifikan. Pada 2015 jumlah perusahaan yang lolos AEO hanya lima dari sembilan perusahaan yang diverifikasi. Oza pun mengakui jumlah perusahaan yang mendapatkan AEO masih sedikit dibandingkan negara lain.

Sebagai contoh, Thailand memberikan status AEO kepada 200 perusahaan sementara Korea Selatan lebih dari 3.000 perusahaan. Oza mengatakan, sertifikasi AEO diberikan lewat penilaian kriteria dengan 13 indikator yang sudah disepakati World Custome Organization (WCO).

Penilaian pun dilakukan rata-rata antara enam bulan hingga satu tahun.

Langkah monitoring dan evaluasi juga dilakukan terhadap perusahaan pemegang sertifikat AEO. Oza menjelaskan, Ditjen Bea dan Cukai menempatkan petugas client manager yang berhubungan secara intensif dengan pihak perusahaan dan client coordinator di pelabuhan .

Di tempat yang sama, Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Edward Otto Kanter mengapresiasi langkah pemerintah yang menerapkan sertifikasi AEO untuk memperlancar arus keluarmasuk barang.

Hal tersebut membantu Toyota yang saat ini mengekspor, baik kendaraan utuh maupun komponennya, ke 80 negara.*** | OKEZONE.COM | SINDONEWS.COM | Kamis 23 Februari 2017

05

Ekspansi Bisnis

Pelindo II Berencana Caplok Dua Perusahaan BUMN

P

T Pelabuhan Indonesia II / Indonesia Port Corporation (IPC) jajaki aksi korporasi dengan dua badan usaha kepelabuhanan yakni PT Kawasan Berikat Nusantara dan PT Krakatau Bandar Samudera.

Direktur Utama PT Pelindo II / IPC Elvyn G. Masassya menyatakan perseroan memang berencana melakukan aksi korporasi dengan bersinergi dan beraliansi termasuk kemungkinan melakukan akuisisi terhadap dua perusahaan tersebut.

“Memang ada kemungkinan bersinergi dan beraliansi, termasuk kemungkinan akuisisi,” tutur Elvyn, Rabu (22/2).

Pihaknya berharap aksi korporasi yang bakal dilakukan perseroan sebagai salah satu upaya mendukung terwujudnya konsep Indonesia itegrated chain port tersebut dapat direalisasikan pada Semester II/2017.

Elvyn menambahkan dengan terintegrasi, maka akan didapatkan pelabuhan yang memiliki standarisasi sama dalam hal service, peralatan, kedalaman dan sistem operasional.

Namun demikian, kata dia, kepastian bentuk kerjasama yang bakal dibangun dengan kedua perusahaan tersebut, termasuk kemungkinan akuisisi tersebut juga tergantung dengan keputusan pemegang saham.

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelindo II Saptono R. Irianto menyatakan bahwa terkait persiapan rencana aksi korporasi tersebut, saat ini dalam tahapan apraisal.

“Saat ini sedang dilakukan apraisal oleh konsultan. Nantinya bisa saja joint venture, kerjasama operasi, ataupun akuisisi,” terangnya.

Sementara itu, Yurianto, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu pemilik sebagian saham PT KBN, hingga saat ini belum ada rencana melepas sahamnya.

“Kami sih belum mendengar terkait rencana

06

Kamis 23 Februari 2017

akuisisi KBN. DKI hanya memiliki saham sekitar 26% dan sampai saat ini belum ada rencana melepaskan sahamnya di sana” ujarnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan hal senada dan kemungkinan yang bakal di akuisisi adalah saham pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian BUMN. “Kemungkinan yang mau diakuisisi saham pemerintah pusat. Karena kalau mau melepaskan saham, harus ada izin dari dewan juga,” ujarnya.

Corporate Secretary PT KBN Toha Mozaki mengaku pernah mendengar informasi yang beredar terkait rencana akuisisi tersebut, meskipun secara resmi saat ini diakui tidak ada pembicaraan terkait hal itu.

Mengingat, kata dia, fakta yang terjadi saat ini tidak ada pembicaraan dengan perseroan terkait akuisisi oleh Pelindo II, namun yang ada adalah terkait kerjasama operasi.

“Dalam beberapa kali pertemuan tidak membahas akuisisi, tapi yang intens dibahas soal kerjasama operasi,” ujarnya.

Sementara itu, Vicky M. Rosyad Fadillah, Humas PT Krakatau Steel, induk usaha PT KBS membenarkan bahwa ada pembicaraan terkait rencana akuisisi PT KBS oleh PT Pelindo II tersebut.

Namun demikian, sepengetahuan dirinya, saat ini sedang dilakukan apraisal oleh pihak ketiga untuk mendapatkan kemungkinan yang terbaik terkait rencana aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Pelindo II tersebut kepada KBS. “Setahu kami itu masih dalam kajian oleh pihak ketiga, untuk dicari model yang terbaiknya seperti apa dari beberapa opsi itu. Belum fix, meskipun sebenernya kita masih berharap menginginkan KBS tetap menjadi bagian dari Krakatau Steel aja,” tambahnya.*** | BISNIS.COM | PUPUT ADY SUKARNO |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kerja sama Bisnis

Pelindo IV Resmi Operasikan TUKS dan Tersus di Kalimantan Timur

P

T Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menandatangani dua Perjanjian Kerja Sama yaitu dengan PT Sinar Kumala Naga tentang Pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP/DLKR) Pelabuhan Samarinda dan dengan PT Interex Sacra Raya tentang Pengoperasian Terminal Khusus (Tersus) di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Perjanjian kerja sama yang berjangka waktu 5 tahun itu ditandatangani Direktur Utama Pelindo IV, Doso Agung dan Direktur PT Sinar Kumala Naga & PT Interex Sacra Raya, Alexander di Kantor Pusat Pelindo IV di Makassar, Rabu (22/2/2017).

Direktur Utama PT Pelindo IV Doso Agung mengatakan, selama ini Pemerintah sudah mengibaratkan BUMN Kemaritiman ini sebagai pioneer untuk mengembangkan Indonesia Timur.

“Saya berharap kerja sama seperti ini juga dapat dilakukan dengan pelabuhan-pelabuhan lainnya dan tidak hanya dengan komoditas batubara saja,” kata Doso Agung.

Dia bahkan menginginkan, setelah ditandatanganinya kerja sama ini, pihak PT Sinar Kumala Naga & PT Interex Sacra Raya bisa mengundang asosiasi pengusaha batubara untuk melakukan kerja sama juga dengan Pelindo IV, mengirimkan komoditas batubara mereka melalui TUKS dan Tersus yang kini resmi dioperasikan Perseroan.

“Saya juga berpesan kepada Direktur SDM dan Umum Pelindo IV [Riman S. Duyo], agar segera membuat kerja sama serupa untuk terminal lainnya dan secepatnya memetakan terminal mana saja yang potensial untuk bekerjasama dengan Pelindo IV,” pesan Doso Agung.

Dia juga mengatakan, kedepan ingin perjanjian seperti ini menjadi perjanjian jangka panjang agar masing-masing pihak memperoleh kepastian hukum dalam pengelolaan bisnis kedepan. “Saya berharap semua ini didukung oleh seluruh karyawan untuk kemajuan Perseroan.”

Direktur PT Sinar Kumala Naga & PT Interex Sacra Raya, Alexander menuturkan selama ini TUKS yang dimiliki perusahaannya banyak menemui kendala dalam pengoperasiannya. “Jadi, kami merasa perlu untuk menggandeng kerja sama dan memilih

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelindo IV sebagai perusahaan yang sudah pengalaman,” ujarnya.

Menurutnya, ini langkah awal yang dilakukan oleh perusahaannya dan semoga bisa menjadi contoh untuk TUKS yang lainnya. “Karena kami juga berharap, TUKS lainnya dapat melakukan kerja sama dengan Pelindo IV.” Sementara itu, perjanjian kerja sama yang ditandatangani kedua pihak didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut serta diperkuat dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.004/5/DJPL-17 tentang Penundaan Pemberian Persetujuan Penggunaan Sementara Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) untuk melayani Kepentingan Umum.Ruang lingkup perjanjian meliputi, pelayanan pembongkaran dan pemuatan batubara dan jasa kepelabuhanan lainnya oleh Pelindo IV di terminal milik PT Sinar Kumala Naga dan PT Interex Sacra Raya.

Perjanjian ini juga meliputi kesepakatan tarif kerja sama yang terdiri atas tarif pelayanan jasa pembongkaran di terminal, tarif pelayanan jasa pemuatan di terminal dan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya. Juga perjanjian tentang penyediaan sumber daya yang berkaitan dengan pengoperasian terminal serta pengurusan perizinan terkait dengan pengoperasian terminal dan fasilitasnya.

Dalam perjanjian tersebut, PT Sinar Kumala Naga dan PT Interex Sacra Raya wajib menyediakan terminal dan fasilitas dalam kondisi siap operasi, termasuk dermaga, trestle, breasting dolphin, mooring dolphin, conveyor belt, draw down hopper, supporting facilities (control room, office, housing).

Sedangkan kewajiban Pelindo IV antara lain, melakukan investasi sesuai kebutuhan dan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menunjang pelaksanaan perjanjian. Selain itu juga melaksanakan pengurusan izin yang diperlukan kepada instansi terkait, mulai dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat. Serta mengoperasikan terminal sesuai ketentuan yang berlaku dan memelihara kontinuitas izin operasi terminal pada instansi terkait.*** | SHIPPINGFORUM.CO.ID | Kamis 23 Februari 2017

07

Siap Bayar PNBP

Tolak Pelindo Masuk, Pemilik Kapal Tunda Ancam Demo KSOP Marunda

L

ima perusahaan pemilik kapal dan sejumlah keagenan di pelabuhan Marunda menolak rencana pemerintah yang akan menunjuk PT Pelindo atau PT KBS mengambil-alih kegiatan penundaan keluar masuk kapal di perairan Marunda, karena dapat mematikan usaha serupa yang sudah ada di sini.

Jika hal itu tak diindahkan oleh Kemenhub melalui KSOP Marunda (Herry Purwanto-red), para pemilik kapal dan keagenan mengancam akan melakukan demo.

“Kami Community Boarding Agent tidak menerima rencana itu karena dapat mematikan/membunuh pengusaha-pengusaha kecil yang selama ini menjadi tempat bergantung ribuan orang mengais rejeki kata H. Banu dari PT Sayusan Bahari, Rabu (22/2).

Keluhan para pengusaha pemilik kapal dan keagenan di Marunda itu juga sudah disampaikan ke DPC INSA Jaya melalui surat tertanggal 22 Februari 2017 yang ditandatangani Riswan Tambunan (Ketua Paguyuban Petugas Operasional Pelayaran/PPOP Marunda).

Mereka yang keberatan dan mewakili para pelaku usaha itu adalah Abdul Rohman (PT SMM), Arifin (PT KTU), H. Banu (PT SB), AS Patonangi (PT PRK), dan Taufik (PT AJ).

Menurut Banu, pada prinsipnya Paguyuban sangat mendukung Kemenhub untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan dan keamanan penundaan keluar/masuk kepal-kapal di perairan kesyahbandaran Marunda.

“Tapi jangan ada lagi masuk penundaan yang baru dari pihak lain. Kalau untuk pandu nggak masalah, apalagi pemerintah sudah me-

08

Kamis 23 Februari 2017

wajibkan pemanduan untuk perairan Marunda,” ungkapnya.

Sesuai dalam surat yang dikirim ke INSA Jaya, disebutkan bahwa selama ini kegiatan penundaan dilaksanakan oleh paguyuban dan selama itu pula belum pernah terjadi kecelakaan penanganan karena paguyuban berkoordinasi baik dengan pihak-[ihak terkait (Syahbandar, Airud, dan Keamanan Laut (AL).

“Dengan adanya rencana pemerintah menunjuk PT Pelindo II/PT KBS mengambil alih kegiatan penundaan keluar masuk kapal di perairan Marunda, maka kami paguyuban sangat tidak menerima rencana tersebut karena sekali lagi akan mematikan/membunuh pengusahapengusaha kecil yang juga menghidupi karyawan dan keluarganya,” ujarnya didampingi Munif T, SH seksi hukum DPC INSA Jaya.

Diharapkan, Kemenhub untuk meninjau kembali rencana itu.

“Kami juga tidak keberatan jika kapal-kapal tunda yang selama ini sudah ada di Marunda apabila harus dikenai PNBP siap untuk membayar,” tuturnya.*** | OCEANWEEK.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kurangi Beban Pantura

Kabar Gembira! Kapal Ro-ro Jakarta Surabaya Beroperasi April 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: dephub.go.id

P

ELAYANAN kapal angkutan “roll on roll off” (roro) rute Jakarta -Semarang-Surabaya mulai beroperasi bulan April 2017, kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, mengatakan untuk pelayaran kapal roro tersebut telah ada operator yang akan mengoperasikan kapalnya baik operator BUMN maupun operator swasta.

“Saya upayakan dalam satu bulan ini untuk disiapkan, paling lambat April 2017 kapal roro sudah dapat beroperasi,” katanya.

Budi menjelaskan pihaknya sudah berdiskusi dengan PT ASDP Indonesia Ferry Jakarta dan operator swasta terkait pengoperasian kapal roro pada bulan April mendatang. “Kita sudah pernah diskusi sekali, tapi kita akan diskusi lagi dan akan kita matangkan,” katanya.

Lebih lanjut Menhub menambahkan angkutan kapal feri jarak jauh Jakarta-SemarangSurabaya ini mempunyai potensi pasar yang sangat besar.

“Sekarang itu yang namanya [angkutan barang truk] Panjang - Jakarta dan Surabaya Lembar sudah beralih ke sana [angkutan kapal roro],” katanya.

Terkait tarif yang diberlakukan pada saat kapal roro sudah beroperasi, Menhub mengatakan masih membahasnya.

Menurut dia, ada beberapa komponen yang membuat angkutan truk tersebut berpindah menggunakan jasa angkutan kapal roro yaitu tarif, waktu dan kendaraan.

“Sekarang ini kan ada ukuran penetapan tarif, akan dipantau dahulu. Kita akan memberikan subsidi jika memang harus diberikan,” katanya.

Untuk mendukung pengoperasian kapal roro, Budi juga akan mengaktifkan jembatan timbang di jalur pantura pulau Jawa. Mengingat jumlah angkutan berat (truk) yang mele-

wati jalur pantura sudah tak bisa dikendalikan.

Ia mengatakan bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meminta Kemenhub agar segera mengoperasikan kapal Ro-Ro untuk lintasan Jakarta - Semarang - Surabaya agar beban jalan di pantura berkurang dan tidak cepat rusak.

“Tiap tahun jalur pantura diperbaiki tapi rusak terus sehingga biaya untuk perbaikannya sangat besar, makanya kita buat alternatif untuk angkutan tersebut melewati jalur laut.

Saya sudah diminta oleh Menteri PUPR untuk segera mengoperasikan kapal roro tersebut,” jelasnya.

Untuk mendukung kelancaran angkutan kapal roro, dia menuturkan akan melakukan penegakan hukum terhadap muatan truk yang melewati jalur pantura.

“Kita tegakkan aturan, truk harus sesuai kapasitas, katakan truk tersebut maksimal 10 ton ya 10 ton, kalau lebih kembali, tidak ada istilah denda,” ujar dia.*** | ANTARANEWS.COM | JUWITA T RAHAYU |

Kamis 23 Februari 2017

09

Transortasi Papua

Mantap! Trans Papua Barat Bakal Terhubung Tol Laut

10

Kamis 23 Februari 2017

foto: detik.com

P

EMBANGUNAN jalan Trans Papua Barat terus dikebut pemerintah supaya terjadi konektivitas. Namun siapa sangka, jalan ini juga bakal terhubung dengan tol laut.

“Iya, saya dengar begitu, (terhubung) tol laut,” Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional 17 Papua Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU-PR, Yohanis Tulak, Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Dia menerangkan, Trans Papua Barat terhubung dengan Pelabuhan Arar. Pelabuhan Arar berjarak 17,6 km dari pertigaan Aimas.

Sementara itu, Aimas berjarak sekitar 18 km dari Sorong.

Tulak menerangkan, Pelabuhan Arar terdiri dari tiga pelabuhan, yakni pelabuhan barang, penumpang, dan bahan bangunan. Dengan tersambung Trans Papua, barang-barang bisa terdistribusikan dengan mudah.

Sebaliknya, Sorong memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Adapun potensinya antara lain kelapa sawit, pertanian, dan minyak. Potensi ini bisa didistribusikan melalui Trans Papua dan Pelabuhan Arar.

“Jalan mendukung multipotensi. Tapi sederhana kita lihat dengan Trans Papua orang jualan, ada permukiman,” ungkap dia.

Sementara itu, jalan pelabuhan yakni Pelabuhan Arar sampai Aimas sekitar 17,6 km belum teraspal seluruhnya. Tulak menuturkan, masih ada 3,5 km yang belum teraspal.

Dia mengatakan, jalan ini bakal teraspal seluruhnya pada tahun ini. “Jadi jalan Pelabuhan Arar mendukung KEK Sorong dan di situ ada tiga pelabuhan, penumpang, barang, dan bahan bangunan,” ujar dia.

Tol Udara Sementara itu, Kepala Dishubkominfo Mimika Papua, John Rettob mengatakan PT Pelni (Persero) dan Pemkab Papua, berkoordinasi untuk merealisasikan program tol udara.

Menurut John, beberapa waktu lalu Pre siden Joko Widodo telah menetapkan tiga titik

tol udara di Provinsi Papua yaitu Timika, Wamena (Kabupaten Jayawijaya) dan Dekai (Kabupaten Yahukimo).

Terkait hal tersebut, John mengatakan telah menggelar pertemuan dengan jajaran komisaris Pelni dalam rangka memberikan dukungan untuk terwujudnya program tol udara guna menekan harga barang kebutuhan pokok masyarakat di wilayah pedalaman.

“Kami membicarakan dukungan Pemkab Mimika terhadap program tol udara yang akan segera direalisasikan dalam waktu dekat. Pada prinsipnya, kami dari Pemkab Mimika sangat mendukung hal itu,” kata John.

Menurutnya, pemerintah daerah juga akan mendukung program tol udara dari Timika ke Wamena dan sejumlah kabupaten lain di pedalaman Papua dengan menyediakan satu lagi kapal tol laut khusus untuk mengangkut barang kebutuhan pokok masyarakat di pedalaman Papua.

Dijelaskan, barang-barang yang diangkut dengan kapal tol laut dari Surabaya ke Pelabuhan Paumako Timika, untuk sementara ditransitkan pada ‘Rumah Pangan Kita’ di Timika sebelum didistribusikan ke pedalaman Papua menggunakan pesawat terbang tol udara.*** | LIPUTAN6.COM | ANTARANEWS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

FGD Kadin Jawa Tengah

Aptrindo Pertanyakan Izin Usaha Angkutan Truk Plat Hitam

G

UNA mengakomodasi keresahan pengusaha terutama pengusaha angkutan truk, Kadin Jawa Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) “Kebijakan Transportasi Darat Angkutan Barang” di Hotel Amaris Pemuda. FGD tersebut menghadirkan Kasubdit Angkutan Barang Direktorat Perhubungan Darat Kemenhub Dadan M Ramdan, Kadishub Jawa Tengah Satriyo Hidayat, Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno dan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jawa Tengah AKBP Pungky Buwana.

Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah Candra Budiwan menyatakan, dalam FGD ini pelaku usaha angkutan barang ingin melihat sejauh mana kebijakan angkutan barang ini untuk ke depannya. Ia melihat adanya ketidakjelasan kebijakan angkutan barang. Contohnya UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas yang menyebutkan, angkutan umum selain harus berbadan hukum juga harus mempunyai surat izin penyelenggaraan angkutan umum.

“Untuk mendapatkannya ada syarat mempunyai tempat penyimpanan truk, andaikata tidak memenuhi syarat tersebut maka menjadi plat hitam. Sedangkan dalam UU Lalu Lintas baru yang diakui sebagai angkutan umum adalah truk dengan plat kuning. Lalu bagaimana yang plat hitam,” kata Candra di sela-sela FGD di Hotel Amaris Pemuda, Rabu (22/2).

Persoalan kedua adalah peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2010 yang menyatakan plat hitam yang digunakan untuk angkutan umum akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Hal itu dirasa memberatkan pengusaha. Sedangkan angkutan dengan plat kuning mendapatkan subsidi 50 persen dari pemerintah.

“Di DKI diatasi dengan adanya koperasi, nama tetap perorangan sedangkan surat ijin usaha pengangkutan atas nama koperasi. Se-

INDONESIA SHIPPING TIMES

mentara di Jawa Tengah tidak bisa atas nama perorangan, bisanya dengan nama badan hukum koperasi,” tuturnya.

Kepala Dishub Jawa Tengah Satriyo Hidayat menyatakan, badan hukum ada dua yaitu koorporasi dan koperasi. Dia meminta agar tak ada kapitalisasi koperasi, sebab fungsi koperasi akan hilang dan berubah menjadi koorporasi.

“Harapan saya kalau koperasi ada pengurusnya yang mengontrol yang bisa menangani angkutan umum. Kalau ada pengurusnya kami layani, koperasi harus hidup, harus kontrol dan omset harus dilaporkan nah sebagian tidak mau seperti itu,” jelasnya.

Senada Kasubdit Angkutan Barang Dandan M Ramdan berharap, bisa berdiri sebuah koperasi sebagai badan hukum pengusaha yang hanya memiliki satu-dua truk. Dengan adanya koperasi, dari sisi armada bisa benar-benar profesional baik dari perawatan, pengoperasian dan mencari order dibandingkan sendiri-sendiri.

FGD “Kebijakan Transportasi Darat Angkutan Barang” merupakan satu peran dan bentuk nyata Kadin Jawa Tengah sebagai payung organisasi dan wadah pengusaha Jawa Tengah. Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Perhubungan Kadin Jawa Tengah Harry Nuryanto menyatakan, FGD ini untuk menampung aspirasi pengusaha angkutan mengenai rencana revisi keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69/1993 tentang angkutan jalan dan UU Nomor 22/2009.

“Revisi aturan tersebut tentunya akan sangat berpengaruh pada kondusifitas usaha, tidak hanya sektor jasa transportasi dan angkutan jasa saja tapi seluruh sektor usaha. Sekaligus demi menjawab harapan masyarakat terhadap kinerja perhubungan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik terutama bidang transportasi terutama angkutan darat,” papar Harry dalam sambutannya membuka FGD.*** | SUARAMERDEKA.COM | PUTHUT A LUHUR | Kamis 23 Februari 2017

11

Tahun 2016, Handle 13 Juta TEUS

Otoritas Malaysia Ngebet Jadikan Port Klang ‘Super Hub’ ASEAN

O

TORITAS Malaysia berharap bisa lebih banyak mengirimkan kargo asal Indonesia dan Thailand melalui Pelabuhan demi memperkuat posisinya sebagai salah satu pelabuhan laut terkemuka di dunia.

Menteri Perhubungan Datuk Seri Liow Tiong Lai mengatakan bahwa Pelabuhan Klang yang saat ini menempati urutan ke 11 pelabuhan tersibuk di dunia juga akan memiliki peran yang lebih besar setelah pelabuhan Carey Island; proyek kota industri seluas 100km2, diresmikan.

“Kami ingin membangun Pelabuhan Klang sebagai hub bagi negara Asean dan salah satu cara untuk mencapainya adalah meningkatkan jumlah kedatangan kargo dari Sumatra, Indonesia dan Thailand.

“Kami juga akan membangun pelabuhan yang lebih besar termasuk di Carey Island yang akan terhubung ke Pulau Indah.

“Jadi, Northport, Westport dan Carey Island akan terintegrasi. Ketiganya akan menjadi pelabuhan besar dengan fasilitas mutakhir,” ucapnya, sekaligus menambahkan bahwa langkah ini juga akan menentukan pengembangan Zona Bebas Pelabuhan Klang (Port Klang Free Zone/PKFZ) dari Pulau Indah ke Carey Island.

Selain sebagai pelabuhan sekaligus kawasan industri, Carey Island adalah kota baru yang sedang dibangun, katanya.

Menteri menyampaikan hal tersebut kepada reporter pada ulang tahun Kamar Dagang dan Industri Negeri Sembilan Chinese yang ke 71 pada Jumat malam.

Wakil Menteri Pendidikan Datuk Chong Sin Woon, Presiden kehormatan Associated Chinese Chambers of Commerce and Industry (ACCIM) Tan Sri William Cheng dan kepala bagian Negri Sembilan Datuk Looi Hei Tyng juga hadir dalam perhelatan tersebut.

Liow, yang juga dipercaya Kabinet untuk

12

Kamis 23 Februari 2017

mengepalai Satuan Tugas Logistik Dalam Negeri mengatakan dia sangat yakin bahwa pelabuhan Malaysia bisa menjadi hub logistik Asean.

“Tahun lalu, Pelabuhan Klang mampu menampung kargo lebih dari 13 juta TEUs. Pelabuhan ini sangat efisien dan jika kita berupaya lebih keras lagi, kita bahkan bisa menempati urutan 10 besar,” tuturnya. Dia menambahkan bahwa sebagai kepala satuan tugas, dia akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Perdagangan Internasional serta Unit Perencanaan Ekonomi (EPU).

Tahun 2015, Pelabuhan Klang menampung 11,89 juta TEUs. Liow menunjukkan keyakinannya bahwa para pemegang saham yang menggeluti bisnis logistik akan mendukung target Pemerintah dalam mewujudkan keinginan menjadi pusat logistik di Asean.

“Demi menjamin kesuksesannya, kami harus memastikan akses trasnsportasi rel kereta, pelabuhan, dan bandara serta jaringan infrastruktur dasar lainnya terus beroperasi dengan baik,” ujarnya.*** | MARITIMENEWS.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES