Indonesia Shipping Times Edisi 23 Mei 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 124• Vol IX • Selasa,

23 Mei 2017

DIANGGAP TAK EFISIEN, PENGUSAHA MINTA PEMERINTAH MERUBAH JALUR TOL LAUT

PRODUKTIVITAS BJTI TERDONGRAK KAPAL-KAPAL AMERIKA

CMA CGM KENAKAN DENDA BIAYA PEMBATALAN PENGIRIMAN BARANG

KEMENHUB SIAPKAN SANKSI PELANGGAR JAMINAN KONTAINER

LANGKAH NYATA BEA CUKAI DUKUNG KEMUDAHAN BISNIS DI INDONESIA

01

Tak Efisien, Pengusaha Minta Pemerintah Rubah Jalur Tol Laut foto: twitter.com

K

ABAR buruk datang dari program tol laut Presiden Joko Widodo. Dimana keberadaan kapal tol laut di Maluku Utara (Malut) kurang diminati kalangan pengusaha di Ternate. Kapal datang dan berangkat tanpa membawa muatan.

Pengusaha memilih menggunakan kapal kontainer swasta ketimbang menggunakan kapal tol laut. Penyebabnya karena kapal tersebut mengambil rute dari Makassar, padahal hampir 100 persen barang dari Malut dipasok dari Surabaya. Selain itu, waktu tiba kapal terlalu lama.

“Waktu tiba barang lama dan biayanya mahal ketimbang kita ambil dari Surabaya meskipun lewat kapal swasta tapi biayanya lebih murah dan tiba juga tepat waktu,” kata Adam, distributor asal Ternate.

Dia mengaku pengiriman barang melalui kapal tol laut tak efektif dan efisien, apalagi jika membawa barang yang mudah rusak.

“Biasanya kapal langsung dari Surabaya satu minggu sudah tiba di Ternate, kalau kapal tol laut butuh waktu dua minggu,” ujarnya.

Kepala PT Pelni Cabang Ternate Lasinuru, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.

Menurutnya, kapal yang tiba di Ternate dan Tobelo tak membawa barang. Begitu juga saat balik ke Makassar.

“Hanya di Pelabuhan Morotai kapal datang membawa barang, namun kembali dan tak ada muatan sama sekali,” kata Lasinuru.

Dia juga mengaku harga barang di Makassar dirasa memberatkan kalangan pengusaha.

“Barangnya juga tiba terlalu lama,” akunya sebagimana dilansir dari Malut Post.

Dia menjelaskan pengusaha meminta rutenya diubah, namun pihak Pelni tak bisa berbuat apa-apa karena itu program Kementerian Perhubungan. Daerah lewat gubernur bisa mengusulkan ke pusat agar rutenya diubah.

“Pengusaha ingin trayeknya langsung dari Surabaya saja, kalau dari Makassar mereka nggak mau,” jelasnya.

Terpisah, ekonom Universitas Khairun (Unkhair) Ternate Mukhtar Adam, menuturkan kapal tol laut dari Makassar ke Ternate dan daerah lain di Malut waktunya terlalu lama karena masih singgah di tempat lain.

“Bukan hanya lambat tiba, tapi mahal juga biayanya, kan Makassar itu juga ambil barang dari Surabaya jadi otomatis biayanya beda.

Pedagang lebih memilih ambil barang langsung dari Surabaya,” ujar Mukhtar. Dia meminta Gubernur mengusulkan perubahan jadwal, jangan lagi dari Makassar tapi dari Surabaya.*** | JAWAPOS.COM |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Selasa, 23 Mei 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Nah Lho, Kemenhub Siapkan Sanksi Pelanggar Aturan Jaminan Peti Kemas

K

EMENTERIAN Perhubungan bakal menyiapkan aturan berupa sanksi bagi perusahaan pelayaran maupun penerima barang (consigne) yang tidak mematuhi aturan penerapan jaminan peti kemas.

Kemenhub juga meminta Otoritas Pelabuhan maupun Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) mengawasi implemtasi aturan jaminan peti kemas impor sebagaimana diatur melalui Surat Edaran Dirjen Hubla Kemenhub No. UM.003/40/II/DJPL-17 tentang Penerapan Jaminan Peti Kemas.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kemenhub Bay M. Hasani mengatakan meskipun dalam SE itu tidak ada sanksi atas pelanggaran aturan tersebut, OP ataupun KSOP bisa berperan aktif ikut mengawasi terkait dengan jaminan peti kemas impor yang dinilai membebani biaya logistik.

“Kita lihat (semoga) efektif SE Dirjen itu, namun bisa saja untuk mempertegas implementasinya nanti, kalau tidak efektif SE itu kita akan buat SK Dirjen dan bila perlu diatur soal sanksinya,” ujarnya Senin (22/5/2017).

Dia mengatakan seharusnya meskipun hanya berupa SE, dapat dipatuhi oleh semua pihak termasuk consigne dan perusahaan pelayaran/agent-nya di Indonesia.

Bay mengatakan bisa saja nantinya dipertegas bagi yang melanggar beleid itu dikenakan sanski administrasi, teguran tertulis sampai tidak diberi pelayanan di pelabuhan, meskipun aktivitas impor itu menganut hubungan business to business antara shipping line dan pemilik barang.

“Kami intruksikan OP maupun KSOP mengawasi dulu implementasi SE Dirjen Hubla itu, sekaligus menampung dan menyelesaikan persoalan yang terjadi di lapangan,” tutur Bay. Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan mengatakan agar Kemenhub menindak tegas praktik pelanggaran terhadap aturan jaminan peti kemas impor menyusul terbitnya SE Dirjen Hubla itu.

Dia mengatakan peran wakil pemerintah/Kemenhub di pelabuhan dalam hal ini Kantor Otoritas Pelabuhan ataupun KSOP di seluruh pelabuhan Indonesia yang terdapat kegiatan ekspor impor perlu melakukan pengawasan terhadap beleid tersebut.

“Otoritas pelabuhan maupun KSOP mesti netral menyelesaikan persoalan yang terjadi, jika ada persengketaan menyangkut aturan jaminan peti kemas impor di pelabuhan yang merujuk pada surat edaran Dirjen Hubla tersebut,” ujar Taufan Minggu (21/5/2017).

GINSI, imbuhnya, juga mengapresiasi langkah Kemenhub itu sebagai kepedulian dalam menurunkan biaya logistik nasional termasuk bagi importir.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Taufan juga mengatakan importir berharap biaya terminal handling charges (THC) di pelabuhan Indonesia yang melayani ekspor impor dapat menggunakan mata uang rupiah, yang saat ini masih menggunakan mata uang dolar AS. “Kami minta THC juga pakai rupiah sebab kalau pakai kurs dollar menjadi tidak menentu yang mesti dibayarkan pemilik barang. Di samping itu consigne juga menunggu konfirmasi besaran kurs-nya memakan waktu lama,” tuturnya.

Ketua Forum Pengusaha Jasa Transportasi dan Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok M. Qadar Jafar mengatakan shipping line harus mematuhi beleid jaminan peti kemas tersebut.

Dia mengatakan selama ini perusahaan PPJK selaku kuasa pemilik barang menalangi terlebih dahulu biayabiaya yang muncul dari kegiatan logistik angkutan laut termasuk biaya jaminan peti kemas impor keagenan pelayaran asing di Indonesia.

“Pengembalian uang jaminan itu juga memakan waktu lama bisa sampai tiga bulan. Kalau sekarang enggak perlu pakai uang jaminan cukup pernyataan diatas materai. Ini akan sangat membantu mengurangi beban biaya logistik dan menggairahkan perdagangan melalui angkutan laut,” ujarnya, Minggu (21/5/2017).

Pada 19 Mei 2017, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Tonny Budiono menandatangani SE tentang Penerapan Jaminan Peti Kemas.

Selama ini pengenaan uang jaminan peti kemas impor oleh perusahaan pelayaran asing/general agen-nya di Indonesia kepada penerima barang (consigne) atau yang mewakilinya dalam hal ini perusahaan forwarder berdampak pada tingginya biaya logistik.

Dengan adanya aturan tersebut, jaminan peti kemas tidak perlu lagi berbentuk uang sebagaimana yang disetorkan consigne atau kuasanya kepada perusahaan pelayaran maupun agennya di Indonesia. Namun hanya cukup dengan surat pernyataan diatas materai cukup.

Dalam beleid itu di tegaskan terkait jaminan peti kemas impor, consigne hanya wajib membuat pernyataan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan peti kemas dengan bermaterai cukup yang disampaikan kepada perusahaan pelayaran.

Surat edaran Dirjen Hubla itu juga di tembuskan kepada sejumlah instansi terkait al; Kemenko Kemaritiman, dan Menko Perekonomian, serta asosiasi pelaku usaha yakni GINSI, Indonesia National Shipowners Association (INSA), serta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).*** BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI Selasa, 23 Mei 2017

03

Produktivitas BJTI Terdongkrak Kapal Amerika yang Makin Banyak Singgah foto: jawapos.com

T

ERMINAL Manyar Pelabuhan Gresik (TMPG) makin ramai oleh kapal asing. Sejak diresmikan pada Januari 2016, pelabuhan laut di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Manyar itu banyak disinggahi kapal dari Amerika Selatan. Banyak yang mengangkut gandum dan pupuk. ”Rata-rata memang kapal besar. Kapasitas angkutnya lebih dari 35 ribu ton,” ujar Direktur Utama (Dirut) PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) Putut Sri Muljanto Minggu (21/5).

Menurut dia, sebagian besar kapal mengangkut bahan impor. Hampir semua barang dipakai untuk bahan baku industri pengolahan. Perusahaan pemesan tersebar di wilayah Gresik dan sekitarnya. ”Saat ini, kunjungan kapal bertambah. Hampir dua kali lipat dari tahun lalu,” katanya. Rata-rata, TMPG disinggahi 9–10 kapal per bulan. Mereka memiliki kedalaman lebih dari 10 meter.

Putut menjelaskan, menambah jumlah kunjungan memang sulit. Sebab, sarananya belum lengkap. Baru ada satu dermaga. Pengelola berencana menambah satu jalur pendaratan.

Panjangnya mencapai 300 meter dengan investasi Rp 100 miliar.

DPC Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Gresik menyebutkan bahwa

04

Selasa, 23 Mei 2017

memang terjadi kenaikan jasa angkutan pelabuhan. Usaha bongkar muat barang meningkat 20 persen. ”Selain kebijakan pemerintah pusat, ada pengaruh dari industri di Gresik,’’ tutur Ketua DPC INSA Gresik M. Kasir. Saat ini industri di Kota Pudak kembali bergairah. Produktivitas perusahaan meningkat.

Dia menerangkan, jasa angkutan laut bergantung besar pada industri pengolahan. Terutama perusahaan yang masuk ekspor dan menguasai perdagangan antarpulau. Pelabuhan bergantung pada permintaan bahan baku.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil kembali mengingatkan besarnya potensi pelabuhan di Gresik.

Sarana angkutan laut harus dihidupkan. Sebab, pelabuhan merupakan salah satu barometer pertumbuhan ekonomi suatu daerah, bahkan negara. ”Apalagi, JIIPE adalah kawasan industri yang lengkap. Itu potensial,’’ paparnya dalam kunjungan ke JIIPE pada Sabtu (20/5). Menteri juga berkunjung ke dermaga TMPG. Mantan menteri BUMN itu berharap pelabuhan dapat dimaksimalkan untuk menghidupkan bisnis lain sekaligus memberdayakan masyarakat.*** | JAWAPOS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelaku Usaha Galangan Kapal Tetap Berusaha Penuhi Kontrak foto: google image

P

ELAKU usaha galangan kapal tetap akan menyelesaikan kontrak pengerjaan kapal perintis pesanan pemerintah pada akhir tahun ini meskipun anggaran yang dialokasikan Kemenub untuk pembayaran tidak 100%.

Direktur Produksi dan Teknis PT Janata Marina Indah Moch. Sjafari mengatakan pihaknya tetap berkomitmen melakukan pengiriman kapal perintis pesanan Kementerian Perhubungan pada akhir 2017 meskipun alokasi pembayaran dari pemerintah tidak mencapai 100%. “[Alasannya] Kontraknya bunyinya begitu, sampai akhir Desember [2017]. Kalau kita melewati kontrak, apa pun alasannya, mestinya kena penalti,� kata Sjafari di Jakarta, Senin (22/5/2017).

Dia mengatakan kondisi keuangan perusahaan akan terganggu jika pemerintah tidak melakukan pembayaran secara penuh lantaran ada pembayaran bunga tambahan jika pengerjaan kapal menggunakan pinjaman perbankan.

Tidak hanya itu, dia menuturkan perusahaan juga harus mengeluarkan biaya perawatan kepala jika telah selesai sementara pembayaran tidak dilakukan secara penuh.

Saat ini, ungkap Sjafari, secara keseluruhan progres pengerjaan proyek tiga kapal perintis dan satu kapal kontainer berukuran 100 TEUs yang didapatnya mencapai 60%. Perusahaan, paparnya berencana menurunkan kapal-kapal tersebut pada September dan Oktober 2017.

Direktur Operasional PT Mariana Bahagia Darwin Kuswanto mengungkapkan pihaknya menargetkan kapal-kapal perintis pesanan pemerintah berukuran 2.000 gross tonage (GT) sebanyak 4 unit dapat dikirim Oktober 2017.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Sementara dua kapal perintis kontainer dengan ukuran 100 Twenty Foot Equivalent Units (TEUs) pesanan Kementerian Perhubungan lainnya, dia mengatakan pihaknya menargetkan dapat melakukan pengiriman pada Desember 2017.

Saat ini, paparnya progres pembuatan dua unit kapal perintis berukuran 2.000 GT mencapai sekitar 80% dan dua unit lainnya dengan ukuran yang sama sebesar 68,97%. Meskipun begitu, dia menargetkan keempat kapal perintis tersebut dapat diturunkan ke laut sebelum lebaran.

Dia mengungkapkan perusahaan tidak akan menunda waktu penyelesaian dan pengiriman kapal pesanan pemerintah meskipun anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran hanya 88% dari nilai kontrak.

Saat ini, paparnya, perusahaan mendapatkan nilai kontrak pembangunan kapal perintis 2.000 GT sebesar Rp73,9 miliar per unit. Adapun kontrak pembuatan kapal perintis kontainer 100 TEUs, ungkapnya, mencapai Rp113,4 miliar per unit.

Alasan perusahaan tetap menyelesaikan pembuatan kapal tepat waktu, lanjutnya, karena kontrak pengerjaan antara pemerintah dengan perusahaan tidak menyebutkan pengiriman dapat ditunda meskipun pemerintah belum dapat membayar 100% ketika pengerjaan sudah diselesaikan.

Tidak hanya itu, dia menuturkan penundaan penyelesaian dan pengiriman kapal pesanan pemerintah secara keseluruhan juga dapat membuat perusahaan terkena denda dan tidak mendapatkan pembayaran pada tahun anggaran 2017.

Oleh karena itu, paparnya perusahaan akan mengalami kerugian dua kali jika melakukan penundaan penyelesaian dan pengiriman kapalkapal pesanan pemerintah tersebut. “Kita juga harus menghitung untuk perputaran produksi kita,� kata Darwin.*** BISNIS.COM | YUDI SUPRIYANTO Selasa, 23 Mei 2017

05

Pemerintah Kabupaten Bekasi Dukung Waterway Kontainer Pelindo II foto: pemprovjabar

D

I bawah kepemimpinan bupati pada periode 2017-2022 ini, diharapkan Kabupaten Bekasi mampu menyiapkan warganya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, seiring berkembangnya kawasan industri di kabupaten tersebut.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan berdasarkan data demografinya, Kabupaten Bekasi memiliki jumlah penduduk dengan usia anak dan remaja yang sangat besar. Jumlah ini, katanya, merupakan tantangan sekaligus potensi bagi Kabupaten Bekasi dalam menghadapi perkembangan ekonomi di daerah tersebut.

“Kabupaten Bekasi hadir sebagai kabupaten padat dengan penduduknya mencapai 3,6 juta jiwa, mirip provinsi di luar Jawa.

Makanya pembanguan SDM harus unggul, kaitannya dengan industri yang juga berkembang di Bekasi,” kata Gubernur yang akrab disapa Aher tersebut seusai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, Senin (22/5).

Aher mengatakan Pemerintah Kabupaten Bekasi harus terus melakukan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan utara. Pembangunan di kawasan pantai utara pun harus terus dilakukan untuk menyejahterakan nelayan.

06

Selasa, 23 Mei 2017

Aktivitas perindustrian di Bekasi, katanya, akan ditopang dengan pendirian Pelabuhan Patimban di Subang. Sehingga, aktivitas ekspor dan impor tidak usah dilakukan di Tanjung Priuk yang kian sibuk. Pelabuhan Patimban ini akan menopang transportasi logistik kawasan industri di Subang, Purwakarta, Karawang, dan sekitarnya.

Transportasi angkutan barang atau logistik di Bekasi, kata Aher, rencananya akan dipermudah dengan pembangunan kanal di sungai-sungai. Dengan demikian, barangbarang industri akan diangkut melalui kanal tersebut ke laut.

Neneng Hasanah Yasin mengatakan di periode yang keduanya ini dalam memimpin Kabupaten Bekasi, pihaknya berupaya menciptakan Kabupaten Bekasi yang ramah lingkungan dan indah, di tengah perkembangan industri di Kabupaten Bekasi yang sangat pesat.

“Dengan adanya industri bisa jadi ada buangan dan ada sungai yang sedikit tercemar ini, peer kita. Bagaimana kita ke depannya kurangi angka pencemaran ini,” kata Neneng.

Neneng mengatakan terdapat rencana dari pihak swasta mengembangkan transportasi barang melalui air, yakni di sungaisungai yang berdekatan dengan kawasan industri. Sungai-sungai tersebut akan dijadikan kanal sehingga memiliki kapasitas untuk angkutan barang.

“Rencananya perusaahan swasta akan membuat waterway, untuk membawa petikemasnya. Hal ini kita support karena dengan adanya itu, akan meringankan program normalisasi sungai dari sedimentasi,” katanya.*** TRIBUNNEWS.COM | SAM INDONESIA SHIPPING TIMES

Dicari, investor yang mau lanjutkan usaha Multicon foto: triunggulsakti.com

K

URATOR PT Multicon Indrajaya terminal (MIT) membuka peluang bagi para investor yang berminat untuk mengakuisisi perusahaan dalam proses kepailitan (going concern).

Hal itu mengingat, Multicon saat ini masih memiliki proses usaha yang baik.

Salah satu kurator MIT Permata N Daulay menyampaikan, sejak dinyatakan pailit pihaknya telah menerima beberapa pihak yang berniat due diligence. Hal itu pun dimaklumi lantaran sejatinya, bisnis Multicon masih cukup bagus.

“MIT merupakan perusahaan terbesar di bidang usahanya yakni, peti kemas, sudah ada beberapa pihak yang nanya bagaimana untuk due diligence,” ujarnya, Senin (22/5).

“Kami pun terbuka jika ada pihak yang ingin berminat ke MIT untuk going concern,” tambah Permata.

Apalagi hal tersebut sangat dimungkinkan berdasarkan Pasal 104 UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pasal itu berisikan, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Akan tetapi hal tersebut harus berdasarkan persetujuan dari kreditur.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Permata juga menyampaikan, pencarian investor juga dilakukan oleh Hendira Soenjoto yang juga selaku debitur. Bahkan saat ini Heindra sedang berada di Singapura demi melancarkan hal tersebut.

Maka dari itu, dalam suratnya kepada kurator, Heindra menyampaikan tidak hadir dalam rapat kreditur pailit pertama MIT. Tapi, pihaknya berjanji akan kooperatif dalam mengikuti proses kepailitan untuk hadir dalam rapat ketika sudah mendapatkan investor.

Maka dari itu ia meminta untuk menunda rapat verifikasi tagihan 20 hari dari tanggal yang telah ditetapkan yakni 21 Juni 2017. Tapi sayangnya, hal itu tidak dikabulkan hakim pengawas.

Adapun investor tersebut diperlukan untuk perusahaan melanjutkan usaha perusahaan dan dapat memenuhi kewajiban utang kepada seluruh kreditur. Kendati demikian, Permata bilang, berdasarkan UU Heindara memiliki waktu setidaknya 8 hari sebelum 21 Juni 2017 untuk menyampaikan proposal perdamaian jika adanya investor.

“Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka kurator akan melakukan kewajibannya untuk mengeksekusi aset perusahaan,” jelas dia.

Sekadar tahu saja, MIT jatuh pailit 5 Mei 2017 lantaran terbukti telah lalai dalam menyelesaikan utang induk usahanya Multigroup Logistics Company kepada tiga perusahaan investasi Singapura Asean China Investment Fund II L.P, UVM Venture Investments L.P, dan SACLP Investments Limited.

Adapun MIT merupakan anak usaha Multigroup sekaligus penjamin perusahaan atas utang Multigoup. Total utang ketiganya itu mencapai US$ 50,32 juta atas fasilitas kreditur yang digelontorkan pada 2013 silam.*** KONTAN | SINAR PUTRI S UTAMI Selasa, 23 Mei 2017

07

Langkah Nyata Bea Cukai Tingkatkan Kemudahan Bisnis di Indonesia foto: indopos.co.id

B

EA CUKAI kedatangan tim Doing Business World Bank yang melakukan audiensi dan kunjungan lapangan ke Pelabuhan Tanjung Priok pada Senin (22/5). Kunjungan kali ini berkaitan dengan survey Ease of Doing Business (EoDB) 2018.

Dalam rangka meningkatkan EoDB, sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, Bea Cukai berkerja sama dengan para operator pelabuhan di antaranya dengan Kementerian Perhubungan, Indonesia Port Corporation, dan Pelindo II untuk menciptakan perubahan dan inovasi guna mempercepat arus logistik yang berimbas meningkatkan angka EODB Indonesia.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi yang hadir dalam kunjungan di Tanjung Priok memaparkan bahwa beberapa upaya telah dilakukan oleh Bea Cukai yaitu dengan mereformasi beberapa bidang pelayanan di antaranya dengan melakukan otomasi pemeriksaan fisik barang impor jika sebelumnya memakan waktu mencapai 3 hari di jalur merah, saat ini pemeriksaan fisik dilakukan maksimal satu hari di jalur merah.

08

Selasa, 23 Mei 2017

Selain itu, seluruh dokumen perizinan impor saat ini telah diproses melalui Indonesia National Single Window (INSW) yang akan mempercepat proses perizinan impor. Otomasi sistem pembayaran juga dicanangkan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan waktu.

“Selain itu Bea Cukai juga telah menerapkan laporan hasil pemeriksaan secara elektronik, para pemeriksa dapat menyampaikan laporan melalui aplikasi secara mobile,” kata Heru.

Selain otomasi di bidang impor, Bea Cukai juga telah menerapkan otomasi pada bidang ekspor. Saat ini pemeriksaan fisik barang ekspor dilakukan berdasarkan manajemen risiko. Selain itu, pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Bea Cukai dan surveyor dilakukan di tempat yang sama sehingga dapat mempercepat waktu pemeriksaan. Tak hanya itu, Bea Cukai juga menyediakan fasilitas pembayaran secara online.

Tak hanya Bea Cukai, pemaparan juga dilakukan oleh pihak Kementerian Perhubungan, Indonesia Port Corporation, Pelindo II, dan INSW. Pihak Kementerian Perhubungan juga telah mengimplementasikan Inaportnet, selain itu IPC telah mengimplementasikan iCargo yang semuanya bertujuan untuk memperlancar arus logistik di pelabuhan. “Upaya otomasi ini diharapkan dapat semakin memperlancar arus logistik yang diharapkan dapat berimbas pada perbaikan EODB Indonesia di tahun 2018,” pungkas Heru.*** INDOPOS.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

L

Wantimpres Usulkan Pemerintah Perbanyak SMK Pelayaran

UAS wilayah Indonesia sekitar 70 persennya merupakan wilayah lautan, selebihnya daratan. Karena sekolah kejuruan yang memiliki program studi pelayaran perlu diperbanyak untuk mendukung upaya pemerintah memperkuat poros maritim.

Pernyatan itu dikemukakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danu Subroto didampingi Bupati Kudus Musthofa serta Direktur Program Bakti Pendidikan Djarum Foundation Primadi Serad saat mengunjungi SMK Wisudha Karya Kudus, Jawa Tengah, Senin (22/5/2017).

Menurut Sidarto, wilayah laut Indonesia sejauh ini belum terkelola secara optimal, sehingga masih membutuhkan lulusan di bidang kemaritiman. “Indonesia harus mampu menguasai bidang kemaritiman tersebut karena aksi pencurian ikan yang terjadi selama ini merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah,� ujar mantan Ketua MPR itu.

Untuk memperbanyak sekolah jurusan pelayaran, kata dia, perlu ada kemauan politik sehingga cita-cita presiden mewujudkan Indonesia poros maritim yang maju dan mandiri harus ditangkap kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan, serta Kementerian Pendidikan untuk membangun SMK semacam SMK Wisudha Karya Kudus.

Menurut dia lulusan sekolah kejuruan tersebut memang mudah diserap oleh lapangan kerja karena memang dibutuhkan.

Siswa yang menempuh pendidikan di SMK Wisudha Karya Kudus, tidak hanya dari masyarakat lokal Kudus melainkan ada yang berasal dari sejumlah daerah di Tanah Air. Program studi pelayaran di SMK Wisudha Karya Kudus, meliputi paket keahlian nautika kapal niaga dan teknika kapal niaga yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor kelautan.

Seluruh paket keahlian pada program studi tersebut, mengacu pada standar kurikulum dari International Maritime Organization (IMO).

INDONESIA SHIPPING TIMES

Sekolah tersebut mempersiapkan perwira muda di bidang navigasi kapal niaga melalui paket keahlian nautika kapal niaga.

Calon perwira muda nantinya dibekali dasar ilmu kepelautan selama tiga tahun, ditambah dengan praktik kerja selama satu tahun.

Lulusannya akan mendapatkan sertifikat ahli nautika tingkat IV atau certificate of competency class IV yang diakui dunia internasional.

Demikian halnya, dengan paket keahlian teknika kapal niaga, para calon perwira mudanya disiapkan untuk menjadi ahli pemesinan kapal niaga dengan masa studi yang sama.

SMK Wisudha Karya tersebut, diklaim sebagai sekolah pelayaran tingkat SMK di Indonesia yang memiliki fasilitas “full mission bridge simulator�.

Poros maritim merupakan gagasan untuk menghubungkan antarpulau di Indonesia dengan mengembangkan industri perkapalan dan perikanan, memperbaiki transportasi laut, dan menjamin keamanan perairan nusantara.

Terdapat lima pilar utama untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menuju poros maritim dunia, yakni membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama, memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Pilar berikutnya, yakni menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan.

Sementara pilar kelima, yakni membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.*** RILIS.ID | ANTARANEWS.COM Selasa, 23 Mei 2017

09

Jika Ingin Ekspansi ke Luar Negeri, UKM Harus Paham Soal Logistik foto: rajakirim.com

U

SAHA kecil dan menengah lokal berbasis e-commerce harus paham mengenai manajemen rantai pasok jika ingin melebarkan sayap ke luar negeri.

Konsultan senior Supply Chain Indonesia Zaroni mengatakan, bila e-commerce ingin sukses berekspansi, selain memiliki mitra strategis dan produk berkualitas mereka juga harus cerdas memilih jasa pengiriman.

Dia menyarankan, UKM lebih baik memilih jasa freight forwarding ketimbang shipping agent. Alasannya, layanannya lebih bervariasi. “Pilih perusahaan freight forwarding yang andal dengan biaya paling efisien agar harga jual produk Indonesia bisa bersaing di luar negeri,� katanya, Senin (22/5/2017).

Freight forwarder menawarkan jasa pengiriman atau penerimaan cargo baik untuk ekspor maupun impor, dengan menggunakan layanan udara atau laut dengan berbagai variasi harga dan layanan.

10

Selasa, 23 Mei 2017

Dengan demikian mereka dapat menegosiasikan harga terbaik untuk pengiriman produk di sepanjang rute yang paling ekonomis. Layanan freight forwarding paling banyak menggunakan moda laut (sea freight) dan moda udara (air freight).

Dia menambahkan, saat ini perusahaan third party logistic (3PL) banyak yang memberikan layanan international freight forwarding untuk mendukung perdagangan internasional, utamanya untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan UKM dalam melakukan ekspor.

Selain jasa pengiriman, pelaku usaha juga harus memastikan keberlanjutan dan ketersediaan produk. Jika produk yang dikelola dalam jumlah besar, maka perlu diatur melalui fulfillment center sebagai warehouse atau gudang.

Gudang tersebut juga harus menerapkan sistem informasi yang andal dan fleksibel agar bisa terhubung dengan platform manapun.*** BISNIS.COM | ABDUL RAHMAN

INDONESIA SHIPPING TIMES

Maskapai Penerbangan Cathay Pacific Pangkas 600 Posisi Pekerjaan foto: prnewswire.com

M

ASKAPAI penerbangan Cathay Pacific Airways Ltd akan memangkas 600 posisi pekerjaan.

Ini adalah bagian dari upaya perampingan terbesar yang dilakukan maskapai tersebut dalam 20 tahun terakhir. Cathay mengalami kerugian pertama dalam delapan tahun.

Mayoritas pegawai yang akan terdampak kebijakan perampingan tersebut akan diumumkan kemudian dan pada bulan depan. Sebagian besar proses restrukturisasi akan diselesaikan pada akhir tahun ini, menurut pernyataan Cathay pada Senin (22/5/2017) seperti dikutip dari Bloomberg.

Namun, tidak ada pegawai frontline, pilot, maupun kru kabin yang terdampak. Per Juni 2016, Cathay dan maskapai afiliasinya mempekerjakan sekitar 33.000 orang pegawai.

Meski ada lonjakan permintaan perjalanan udara di Asia, Cathay dan Singapore Airlines Ltd adalah beberapa maskapai premium di kawasan yang harus menghadapi persaingan ketat de-

INDONESIA SHIPPING TIMES

ngan maskapai penerbangan murah, maskapai penerbangan China, maupun maskapai penerbangan Timur Tengah.

Pekan lalu secara mengejutkan Singapore Airlines mengumumkan kerugian. Karenanya, Singapore Airlines menyatakan bakal meninjau kembali bisnisnya. “Semua orang semakin cemas. Agar bisa bertahan, mereka (maskapai) harus mengontrol biaya. Saya rasa ini adalah permulaan,� kata Andrew Lee, analis di Jefferies di Hongkong.

Cathay juga menyatakan bakal melakukan restrukturisasi pada departemen kargo. Cara yang akan ditempuh adalah dengan menghilangkan posisi direktur kargo.

Saham Cathay menguat 3,7 persen pada posisi 11,74 dollar Hongkong pada perdagangan Senin. Sejak awal tahun 2017, saham maskapai tersebut sudah menguat 14 persen.*** KOMPAS.COM | SAKHINA RD SETIAWAN Selasa, 23 Mei 2017

11

CMA CGM Kenakan Denda Biaya Pembatalan Pengiriman Barang foto: google image

K

ORPORASI pelayaran CMA CGM mulai mengenakan biaya kepada pelanggan yang batal mengirim barang melalui perusahaan tersebut. Aturan ini ditujukan untuk rute pengiriman Eropa Utara - perdagangan Teluk India, Teluk dan Laut Merah Perusahaan pelayaran asal Prancis itu mengenakan biaya pembatalan sebesar $ 150 per TEUs untuk semua order pengiriman barang yang dibatalkan seminggu menjelang keberangkatan kapal. Aturan ini mulai diberlakukan sejak 1 Juni 2017 untuk seluruh kawasan dari Eropa Utara ke Laut Merah, Timur Tengah, India, Pakistan dan Sri Lanka.

Informasi dari CMA CGM menyebutkan biaya pembatalan order pengiriman tersebut merupakan kebijakan perusahaan atas

12

Selasa, 23 Mei 2017

kurangnya muatan kapal dalam beberapa pekan terakhir sebagai akibat pembatalan order pengiriman barang dalam waktu yang mepet. Padahal, CMA CGM sudah menyusun rencana pemuatan kapal dan menolak order dari pemilik barang lainnya. “Kepastian order pengiriman barang akan membantu CMA CGM mengalokasikan ruang dan peralatan secara efisien untuk menjamin kenyamanan pelanggan yang selama ini menjadi mitra kami,� ungkap sumber perusahaan tersebut.

Dalam hal ini, biaya pembatalan akan ditagihkan ke perusahaan pemilik barang yang melakukan booking pengiriman barang.*** | SEATRADE-MARITIM.COM | KF INDONESIA SHIPPING TIMES