Indonesia Shipping Times edisi 24 Januari 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

24 Januari 2017 No 20 • Vol IX • Selasa

PEMERINTAH LEBIH MEMILIH PRIOK

PELABUHAN KUALA TANJUNG BATAL JADI HUB INTERNASIONAL

ADA PULAU BUATAN DI PELABUHAN PATIMBAN

APTRINDO BUTUH JALAN LOGISTIK DI SELURUH INDONESIA

DEMI KAPAL 5000 TEUS, TPK KOJA PERDALAM KOLAM DERMAGA

HAPAG LLOYD SEGERA OPERASIKAN KAPAL KAPASITAS 10.500 TEUS

01

Luhut: Priok Harus Jadi Hub Kegiatan Ekspor-Impor

M

ENTERI Kordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (23/1/2017) melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Kunjungannya untuk meninjau kegiatan di Pelabuhan Tanjung Priok, misalnya melihat pelaksanaan bongkar muat barang.

Dalam kunjungannya, Luhut ditemani Deputi III Kementerian Koordinator Kemaritiman bidang Infrastruktur Ridwan Jamaludin, dan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II), Elvyn G Masassya.

Usai meninjau Luhut mengatakan, Pelabuhan Tanjung Priok harus menjadi pusat atau hub kegiatan ekspor dan impor di Indonesia.

Pasalnya, saat ini kapal harus melewati Singapura sebagai hub untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor.

Padahal, kata dia, jika melewati Pelabuhan Tanjung Priok maka biaya kegiatan ekspor dan impor bisa lebih murah dibandingkan ke Singapura terlebih dahulu.

“Kenapa kapal harus ke Singapura? Kenapa tidak dari Jakarta saja? Kan itu bisa hemat Rp 1,5 juta per boks kontainer,” ujar Luhut.

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada

pemangku kepentingan terkait untuk dapat mendukung rencana Pelabuhan Tanjung Priok menjadi hub kegiatan ekspor dan impor.

Dwell Time Terkait dengan waktu tunggu bongkar muat barang atau dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok, Luhut mengungkapkan saat ini rata-rata di bawah tiga hari. Namun pelaksanaan dwell time bisa ditekan sampai 2,5 hari.

“Saat ini dwell time itu 2,77 hari. Targetnya Pelindo II itu 2,5 hari,” kata Luhut.

Menurut dia, pelaksanaan dwell time harus sejalan dengan efisiensi biaya yang dikeluarkan perusahaan-perusahaan. Sebab, dengan biaya yang efisien produktivitas dalam pelaksanaan dwell time semakin tinggi.

Sekadar informasi, saat ini Pelabuhan Tanjung Priok dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) atau Indonesian Port Corporation II (IPC II). Pelabuhan Tanjung Priok saat ini dapat menampung peti kemas sebanyak 7 juta per TEUs (peti kemas ukuran 20 kaki).*** | KOMPAS.COM | ACHMAD FAUZI |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id, jurnalpelabuhan.com

02

Selasa 24 Januari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Bos Pelindo II Dukung Peningkatan Konektivitas RI

S

enin (23/1), Direktur Utama IPC, Elvyn G Masassya menerima kunjungan Menko Maritim beserta jajarannya. Turut serta hadir dalam kegiatan ini Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT JICT, PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT), NPCT1, General Manager KSO TPK Koja, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok I Nyoman Gede Saputra, Kepala Syahbandar Utama Tanjung Priok, Marwansyah serta stakeholders pelabuhan.

Kunjungan ini sekaligus melakukan tinjauan lapangan ke terminal penumpang Tanjung Priok, Pusat Percepatan Perizinan Impor dan Ekspor Terpadu (P3IET), terminal petikemas JICT, terminal petikemas KSO TPK Koja, Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, car terminal PT IKT, terminal petikemas Kalibaru, dan emplasemen KA-JICT. “Secara konsisten IPC terus berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan berbagai aspek yang secara bertahap menghadirkan pelayanan cepat, mudak diakses, fasilitas fisik yang memadai, dan ramah terhadap stakeholders. Salah satunya dengan perbaikan layanan operasional dan penyediaan infrastruktur dan suprastruktur yang lebih baik,” ucap Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya.

Elvyn mengatakan, pihaknya terus mendorong peningkatan konektivitas nasional dan kelancaran arus kapal dan barang, termasuk dwelling time serta mendukung berbagai inisiatif dan usaha pembenahan logistik maritim nasional.

Sebagai salah satu upaya perbaikan mekanisme koordinasi antara operator pelabuhan dengan semua instansi terkait. Perusahaan juga mendukung penerapan inaportnet untuk pelayanan kapal dan pilot project Integrated Billing System (IBS) di Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2016 lalu.

Program inaportnet adalah inisiasi dari Kementerian Perhubungan yang bertujuan untuk mempercepat proses administrasi pelayanan kapal secara on-line antara otoritas pelabuhan dan Syahbandar dengan operator pelabuhan guna melayani penguna jasa.

Integrated Billing System/Single Billing merupakan program Kementerian BUMN untuk mengintegrasikan sistem pelayanan jasa kepelabuhan di seluruh Pelindo I-IV untuk pengguna jasa secara on-line.

Dengan cara ini diharapkan sistem pelayanan yang terpadu dan efisien guna mengoptimalkan biaya logistik sekaligus meningkatkan kemudahan bertransaksi bagi pengguna jasa.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Selanjutnya integrasi inaportnet dengan Indonesia National Single Window (INSW). INSW merupakan suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu penyimpanan data dan informasi secara tunggal, proses data dan informasi secara tunggal dan sinkron, serta pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. Dengan adanya INSW, pengguna jasa dapat melakukan tracking dengan mudah dari sisi dokumen perizinan serta pergerakan dan status petikemas impor atau ekspor sehingga pengguna jasa dapat langsung merespon kendala.

Elvyn memastikan kelancaran arus barang (flow of goods), khususnya bagian kontribusi IPC pada tahap pre-clearance dan post clearance, dengan mempercepat kegiatan bongkar muat kapal-dermaga, perawatan/peremajaan alat B/M, penerapan Terminal Operating System (TOS) dan simulator training. Di sisi lain, juga mempercepat pelayanan delivery, mulai dari Pelabuhan Tanjung Priok, termasuk membangun aplikasi e-services (transaksi on-line), maupun pengaturan alur dan perpindahan truk, penerapan tarif progresif dan autogate.

“Kita mengimplementasikan Permenhub Nomor 116/2016 terkait pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) dan berlaku pada empat pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok - Jakarta, Tanjung Perak - Surabaya, Belawan - Medan, dan Pelabuhan Makassar.”

Dari sisi alur dokumen (flow of documents), perusahaan mendukung proses integrasi inaportnet dengan INSW, dashboard online dwelling time, penataan TPS lini 2 dan koordinasi dengan kantor pelayanan pemerintah, mitra kerja usaha perusahaan.

“Kita mendukung program pemerintah dalam perbaikan dan pembangunan sektor kepelabuhanan dan logistik maritim. Dalam pelaksanaannya, kita membutuhkan kolaborasi dan dukungan penuh pemerintah maupun para pemangku kepentingan lainnya,” sambung Elvyn.

Ke depan, diharapkan dapat dibangun keselarasan persepsi dalam menangani berbagai isu sektor kepelabuhanan di Indonesia, termasuk kapasitas, kinerja, teknologi informasi, aksesibilitas hinterland, konektivitas antar moda, hingga perencanaan secara lebih terintegrasi..*** | MERDEKA.COM | ANGGUN P SITUMORANG | Selasa 24 Januari 2017

03

Diganti Priok, Kuala Tanjung Batal Jadi Hub Internasional

P

ELABUHAN Tanjung Priok, Jakarta akan menjadi pelabuhan pengumpul atau hub internasional menggantikan Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai sambutan dalam penandatanganan kerja sama dengan Bank Mandiri di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin, mengatakan langkah itu akan dikaji lebih dalam Februari mendatang.

“Ya, sesuai Sislognas (Sistem Logistik Nasional), Tanjung Priok nanti jadi hub internasional supaya produktivitas transshipment (alih barang) kita salurkan ke Priok, sekarang ini kita minta untuk mengintensifkan,” katanya.

Budi mengatakan realisasi Pelabuhan Tanjung Priok menjadi hub internasional akan dilakukan pada tahun ini, dan akan dilakukan “Harus (tahun ini), mestinya bisa (Semester I ini), itu kan konsolidasi barang saja dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di sini,” katanya.

Dia mengimbau kepada seluruh Pelindo I, II, II dan IV untuk melakukan pengalihan barang (transshipment) langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok.

“Paling sederhana untuk Pelindo II, dia kan punya Pelabuhan Panjang, jangan dikirim kemana-mana transhipment-nya, ke sini (Tanjung Priok). Untuk Pelindo III juga dari Tanjung Mas juga ke sini, tapi Pelindo juga harus mempersiapkan beberapa hal juga,” katanya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut A Tonny Budiono mengatakan seluruh proses pengiriman barang mpor dan ekspor dialihkan ke Tanjung Priok.

“Seperti di Singapura, semua untuk impor dan ekspor juga termasuk,” katanya.

Pengalihan hub internasional dari Pelabuhan Kuala Tanjung ke Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang telah ditetapkan pada 30 Desember 2016.

Dengan diberlakukannya keputusan tersebut, Keputusan Menteri Perhubungan KP 414

04

Selasa 24 Januari 2017

Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 745 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dibandingkan dengan keputusan sebelumnya, KP 912 Tahun 2016 berfokus pada rencana, lokasi, dan hierarki pelabuhan serta rencana pengembangannya, sedangkan mengenai rumusan Kebijakan Pelabuhan Nasional secara umum masih relevan dengan kebijakan pemerintahan saat ini.

RIPN tersebut juga menjelaskan kebijakan pemerintah yang menetapkan fungsi Pelabuhan Tanjung Priok (bersama dengan Pelabuhan Patimban secara komplementer) sebagai pelabuhan hub internasional petikemas adalah tepat.

Hal tersebut dikarenakan adanya skenario pengembangan pelabuhan hub internasional yang diperkirakan akan meningkatkan mode share angkutan laut sebesar 6,42 persen atau sekitar 0,30 persen dari kondisi saat ini (eksisting).

Terlebih, menurut Tonny, pelabuhan tersebut memiliki posisi sentral dalam pengembangan tol laut, terutama dalam menyediakan waktu serta biaya pelayaran yang rendah yang berkontribusi meningkatkan efisiensi biaya logistik nasional.***

| ANTARANEWS.COM | JUWITA T RAHAYU |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Depalindo: Hub Priok Bertentangan dengan Sislognas

K

EBIJAKAN Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengalihkan pelabuhan hub internasional peti kemas wilayah barat Indonesia dari Pelabuhan Kuala Tanjung Sumatera Utara ke Pelabuhan Tanjung Priok menimbulkan pro dan kontra.

"Kebijakan itu tidak sesuai konsep tol laut dan Nawacita Presiden Jokowi. Alasan naiknya biaya karena penggunaan transportasi darat adalah tidak tepat," kata Ketua Umum Dewan Pengguna Jasa Pelabuhan Indonesia (Depalindo) Sumut Drs Hendrik H Sitompul, Senin (23/1/2017).

Menurutnya, transportasi ke dan dari Pelabuhan Kuala Tanjung menggunakan kapal laut akan mendorong terjadinya Short Sea Shipping.

Konsep tol laut adalah berintegrasinya sistem logistik laut dan darat dengan menggabungkan rute berlayar kapal dengan jaringan rel kereta api.

Dijelaskan Hendrik, peralihan status pelabuhan pengumpul atau hub internasional diputuskan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 901/2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) 2016.

Beleid itu menyebutkan, Pelabuhan Kuala Tanjung yang semula ditetapkan sebagai

INDONESIA SHIPPING TIMES

pelabuhan hub internasional sekarang hanya sebagai pelabuhan internasional saja.

Kemenhub menilai penetapan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan hub internasional peti kemas tidak tepat karena menyebabkan biaya transportasi atau logistik meningkat 1,31 persen.

Biaya logistik meningkat karena arus lalu lintas truk ke Pelabuhan Kuala Tanjung dari Jawa dan Sumatera atau sebaliknya akan meningkat.

"Kebijakan ini juga akan menjadi blunder karena bertentangan dengan Perpres Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Silognas)," kata pria yang juga anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Demokrat itu.

Di dalam Silognas dijelaskan, percepatan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan Kuala Tanjung merupakan salah satu upaya dalam membangun daya saing nasional khususnya perekonomian di Sumatera Utara.

Dia mengatakan, Pelabuhan Tanjung Priok justru sulit menjadi hub internasional. "Tanjung Priok itu berada di luar jalur utama pelayaran dunia. Deviasi ke Tanjung Priok dari jalur utama memakan waktu 30 jam," pungkas Hendrik.*** |KOMPAS.COM| M LEANDHA | Selasa 24 Januari 2017

05

Kereen..Pulau-Pulau Buatan Bakal Lengkapi Pelabuhan Patimban

A

ASISTEN Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Jawa Barat Deny Juanda Puradimaja mengatakan Pelabuhan Patimban di Subang akan dilengkapi dengan pulau-pulau buatan dengan proses reklamasi. Pulau berbentuk huruf U ini menjadi salah satu fasilitas untuk proyek Patimban, pelabuhan besar yang digadang-gadang sebagai pendamping Tanjung Priok ini.

“Perencanaannya sudah selesai,” kata Deny kepada Tempo, Ahad, 22 Januari 2017.

Menurut Deny, Pelabuhan Patimban akan terdiri atas dua bagian, yakni area pulau reklamasi seluas 350 hektare dan wilayah darat 250300 hektare. Pengembang proyek akan membangun jembatan sepanjang 900 meter yang menghubungkan wilayah darat dengan pulau reklamasi. “Jadi lalu lintas ke sana tidak mengganggu kawasan hutan mangrove,” ujarnya.

Rencananya akan dibangun dua jembatan untuk menuju ke pulau reklamasi dan sebaliknya. Agar proyek Patimban lekas selesai, Gubernur Jawa Barat akan menerbitkan doku-

06

Selasa 24 Januari 2017

men penetapan lokasi atau penlok. Namun, kata Deny, penerbitan penlok masih menunggu permohonan dari Kementerian Perhubungan, yang dilengkapi dengan kajian lingkungan (amdal).

Amdal untuk Pelabuhan Patimban digarap oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Mereka sudah mulai menyusun amdal.

Sekarang tata ruang oke, tinggal diselesaikan,” kata Deny.

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat sudah mengesahkan revisi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Aturan itu hanya mengubah satu pasal, yakni mengganti kata “Pelabuhan Cilamaya” menjadi “Pelabuhan Patimban” dan mencantumkan lokasi pelabuhan baru.

Deny mengatakan lembaganya akan proaktif menanyakan kemajuan proses perizinan proyek Patimban. Salah satu yang tengah dinantikan adalah hasil kajian reklamasi. “Terutama tentang asal tanah untuk reklamasi itu.” | TEMPO.CO | AHMAD FIKRI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tol Laut Bikin Pelni Optimis Mampu Kejar Laba Rp 300 M

P

T PELNI (Persero) berhasil membukukan laba pada tahun buku 2016 sebesar Rp190 miliar dari pendapatan yang sebesar Rp4,4 triliun. Direktur Utama PT Pelni Elfien Guntoro mengatakan, realisasi laba 2016 meningkat tinggi dari capaian di 2015 Rp 119,7 miliar.

“2017 target tetap kita usahakan meningkat, pendapatan sekitar Rp 5 triliun, dan laba bersih sekitar Rp 300 miliar,” kata Elfien di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (21/1/2017).

Dia menyebutkan, capaian kinerja keuangan di 2016 karena adanya penugasan pemerintah, berupa pengoperasian 46 trayek kapal perintis dan tol laut, 1 trayek kapal ternak.

Lalu, penugasan 6 trayek yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 106 Tahun 2015 kepada Pelni untuk menyelenggarakan angkutan laut bersubsidi dengan kapal tol laut yang bertujuan membantu upaya pemerintah mengurangi disparitas harga antar wilayah.

“Program utama kita harus melaksanakan penugasan pemerintah soal tol laut, kita ada 6 trayek, 46 trayek kapal perintis, 1 trayek kapal ternak, dan juga kita punya 26 kapal penumpang, itu yang kita pakai untuk 2017,” kata dia.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Selanjutnya, Pelni juga akan mengoptimalkan kapal barang dibandingkan kapal penumpang sejalan program tol laut. Saat ini, komposisi pendapatan dari barang masih sebesar 30% dan 70% sisanya penumpang. Tidak hanya itu, pihak Pelni juga mengoptimalkan bisnis wisata bahari menghadirkan kapal pesiar (cruise).

“Naik kapal Pelni harus ada nilai tambahnya, itu sebagai bisnis, di kepulauan seribu kapal express akan kita sisipkan seminggu atau sebulan sekali ada paket-paket wisata, karena di sana kan isinya wisata, kalau untuk kapal penumpang saja kita buat ada nilai tambah lah,” tambahnya.

Meski sudah menyiapkan beberapa program, Elfien mengaku masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, salah satunya pengoperasian kapal ke daerahterpencil dan terluar. Menurut dia, masih banyak daerah terluar seperti Natuna belum memiliki pelabuhan yang cukup bisa menampung kapal-kapal Pelni.

“Contoh yang jelas di Natuna, di sana itu kota yang ramai Rinai 70 km dari pelabuhan yang kita singgahi, itu jalan juga belum besar, kontainer pakai truk belum bisa, jadi kapal kita juga bawa peralatan sendiri,” jelasnya.*** | DETIK.COM | HENDRA KUSUMA | Selasa 24 Januari 2017

07

Biar Kapal 5000 TEUs Bisa Sandar, TPK Koja Keruk Kolam Dermaga

M

ANAJEMEN Termina Petikemas Koja (TPK Koja) merencanakan memperdalam kolam dermaga menjadi -16 meter LWS dari sebelumnya kini -14 meter LWS. Sekretaris Perusahaan TPK Koja, Nuryono Arief dalam perbincangan dengan Maritim hari ini (23/1) mengatakan, saat ini sedang dikaji teknis dan nilai investasinya untuk proyek pendalaman kolam tersebut oleh pemegang saham, yakni Pelindo II (IPC) dan Hutchison Port Indonesia (HPI).

“Kini proses pendalaman kolam sedang berjalan di JICT dan diproyeksikan menjelang akhir tahun 2017 ini, proses pendalaman kolam dermaga di TPK Koja,” kata Arief.

Dikatakan, proyek pendalaman kolam dermaga tersebut sebagai bagian dari komitmen pemegang saham sebagaimana tertuang dalam perjanjian kontrak lanjutan antara Pelindo II dan HPI. Nantinya, jika sudah mencapai kedalaman -16 LWS seperti halnya di dermaga NPCT-1 Kalibaru, maka JICT dan Koja bisa disandari kapal 4 ribu sampai 5 ribu TEUs. Throughput Berdasarkan data, selama 2016 TPK Koja

08

Selasa 24 Januari 2017

mencatat produksi bongkar muat sebesar 826.209 TEU’s (Twentyfeet Equivalent Units) dengan kunjungan kapal 659 call. Tahun 2015 realisasi bongkar muat di terminal ini sebesar 975.438 TEU’s. Dari realisasi 2015 tersebut, menurut Arief sebanyak 3.500 TEU’s limpahan dari kapal yang semestinya sandar di JICT namun karena adanya aksi mogok oleh pekerja JICT kala itu maka oleh manajemen Pelindo dialihkan ke TPK Koja demi terjaminnya pelayanan di Priok.

“Jadi dengan kondisi seperti itu, maka realisasi 2016 terjadi penurunan produksi secara kontektual sekitar 12,5 persen dibanding tahun 2015. Dan memang analisa makro perekonomian 2015 dan 2016 belum begitu bergairah,” katanya.

Ditambahkan Arief, perusahaan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Sebab, tandasnya, yang terpenting dan menjadi tantangan di saat ini adalah mempertahankan shipping line untuk tetap sandar di TPK Koja, di tengah kompetisi sejumlah terminal di Pelabuhan Priok. *** | TABLOIDMARITIM.COM | A HABIB |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Volume Bongkar Muat Naik Terus, TPS Surabaya Tambah 3 Unit CC

P

T TERMINAL Petikemas Surabaya (TPS) akan menambah tiga unit Container Crane (CC) akhir Januari nanti. Penambahan alat bongkar muat tersebut guna mendukung kegiatan operasional layanan bongkar muat petikemas ekspor dan impor di wilayah pelabuhan Tanjung Perak.

President Director PT TPS, Dothy mengatakan penambahan tiga CC bertenaga listrik tersebut untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, dan memperlancar arus ekspor impor maupun arus logistik nasional khususnya di Jawa Timur dan Kawasan Indonesia Timur.

“Dengan hadirnya tiga unit CC baru, TPS akan memiliki total sebelas CC bertenaga listrik untuk dermaga internasional dan tiga unit CC untuk dermaga domestik,” tambahnya.

“Saat ini tiga crane yang baru itu telah dibawa oleh Kapal MV. CY Interocean I berbendera Marshall Island, dan rencananya akan tiba di Dermaga TPS pada selasa (31/1), dengan catatan tidak ada hambatan cuaca selama perjalanan ke TPS,” Jelas Kartiko Adi, Engineering Director PT TPS. Spesifikasi CC yang diproduksi oleh Konecranes, salah satu perusahaan alat berat asal Finlandia tersebut diklaim CC paling besar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya karena dapat menjangkau 16 row atau setara dengan panjang 46 meter sehingga dapat digunakan untuk melayani kapal jenis Post Panamax.

Tak hanya itu, crane tersebut mampu mengangkat beban hingga 60 ton dengan sistem twin lift (dapat mengangkat petikemas 2 x 20 feet secara bersamaan).

Lebih lanjut Kartiko menjelaskan bahwa proses bongkar tiga unit crane tersebut membutuhkan waktu kurang lebih lima hari dan kemudian akan dilakukan testing serta commissioning selama satu bulan. “Jadi crane baru tersebut akan beroperasi penuh untuk melayani kapal internasional sekitar bulan Maret 2017,” tambahnya.

Saat ini PT TPS memiliki dermaga internasional sepanjang 1000 meter dengan kedalaman kolam hingga minus 13 meter Low Water Spring (LWS), dan dermaga domestik sepanjang 450 meter dengan lebar 50 meter.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Ini adalah upaya kami untuk meningkatkan standar layanan dan produktivitas bongkar muat di TPS, sehingga kedepan diharapkan kami dapat membantu menekan biaya logistik dengan pe-ningkatan kecepatan waktu bongkar muat, kualitas dan kehandalan alat karena sudah menggunakan motor tenaga listrik, dan kapal jenis post panamax dapat dilayani di TPS,” jelas William Khoury, Vice President Director PT TPS. “Selama ini TPS selalu berusaha untuk memberikan terlebih dahulu, sebelum para customer kami meminta. Semoga dengan semua investasi yang sudah TPS lakukan dapat memberikan kepuasan layanan untuk para pelanggan kami,” tutupnya.

Arus Petikemas Public Relations PT TPS, M. Solech mengatakan bahwa arus petikemas selama tahun 2016 di TPS secara total naik 1,6 persen dibandingkan tahun 2015 yaitu sebanyak 1.397.428 TEUs. Capaian tersebut diperoleh dari arus petikemas internasional mencapai 1.241.225 TEUs naik 2,3 persen dibanding tahun lalu pada periode yang sama dan untuk petikemas domestik sebanyak 156.203 TEUs. “TPS menargetkan dari semua investasi yang dilakukan yaitu elektrifikasi dan penambahan tiga unit CC baru serta pendalaman kolam akan mendorong pertumbuhan arus peti kemas minimal tiga persen di tahun 2017,” tambahnya.*** | MAJALAHDERMAGA.CO.ID |

Selasa 24 Januari 2017

09

Bank BUMN Diminta Layani Pelabuhan 24 Jam Sehari

M

ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta perbankan nasional khususnya yang berplat merah untuk senantiasa aktif memberikan pelayanan non-stop di objek transportasi penting seperti pelabuhan.

Budi menyatakan, selama ini layanan yang disediakan oleh perbankan khususnya di pelabuhan masih sangat terbatas dan tidak penuh selama 24 jam dan tidak setiap hari.

Padahal, ia menjelaskan, peningkatan produktivitas pelabuhan akan memberikan dampak positif dalam menekan biaya logistik nasional, serta mengurangi biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa.

Dari aktivitas pelabuhan yang tinggi, Budi menyebut negara juga akan diuntungkan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang biasa dipungut oleh Kementerian Perhubungan.

“Bisa dibayangkan dua hari dalam seminggu praktis tidak ada transaksi, oleh karenanya saya minta kepada Dirjen Laut untuk secara intensif membicarakan dengan Bank Mandiri atau bank BUMN lainnya serta Pelindo. Bagaimana kita bisa menangkap celah-celah yang tidak bisa terlayani,” ujar Budi Karya saat memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa layanan Perbankan di Gedung Kementerian Perhubungan, Senin (23/1).

Budi mengatakan, sinergi antara Kementerian Perhubungan dengan Bank Mandiri memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Tidak hanya bagi operasional pelabuhan, dengan optimalisasi layanan hingga 24 jam, Bank Mandiri juga bisa memperoleh marjin dari bisnis transaksi yang diberikan.

Melalui kerja sama ini, Bank Mandiri akan menyediakan solusi perbankan untuk pembayaran PNBP secara elektronik kepada Wajib Bayar/pengguna jasa di Kementerian Perhubungan. Kanal pembayaran PNBP tersebut dapat melalui fasilitas Mandiri Internet Banking, Man-

10

Selasa 24 Januari 2017

diri ATM, Cabang Bank Mandiri dan Mini ATM/ Electronic Data Capture (EDC).

“Di satu sisi tidak ada alasan untuk tidak beroperasi, Bank Mandiri juga bisa mendapatkan marjin, kita juga bisa melakukan efisiensi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kerjasama ini merupakan salah satu bentuk dukungan Bank Mandiri bagi Kementerian Perhubungan dalam menciptakan sistem penerimaan negara yang transparan, akuntabel, dan sejalan dengan implementasi Simponi/MPN G2 (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online/Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua).

“Langkah ini, kami harapkan juga dapat membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara yang dibutuhkan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Kartika.

Saat ini, layanan transaksional Bank Mandiri untuk segmen wholesale Banking meliputi Trade, Guarantee Bank dan cash management, dengan kontribusi fee based income sebesar Rp 1,1 trilliun pada periode Januari.*** | CNNINDONESIA.COM |ELISA V SARI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Ya Ampuun.. Pelabuhan Tikus Jadi Sarang Penyelundupan Narkoba

P

EMERINTAH menemukan 39 pelabuhan tikus. Tapi temuan tersebut belum semua. Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri mengatakan, temuan tersebut baru di wilayah Kepulauan Riau saja.

Di luar itu, kemungkinan besar keberadaan pelabuhan tikus ada lebih banyak lagi. Tjahjo mengatakan, pemerintah menengarai, pelabuhan- pelabuhan tikus tersebut telah menjadi tempat penyelundupan pakaian bekas dan narkotika serta obat- obatan terlarang.

Bukan hanya itu saja, pelabuhanpelabuhan tersebut juga ditengarai pemerintah telah digunakan sebagai tempat penyelundupan senjata. “Masuknya warga negara asing secara ilegal, penyelundupan rokok, sembilan bahan pokok banyak yang melalui jalur tersebut,� katanya pekan lalu.

Wiranto, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengatakan, pemerintah sampai saat ini masih memerlukan waktu untuk mempelajari segala INDONESIA SHIPPING TIMES

bentuk kejahatan yang terjadi di titik rawan penyelundupan tersebut. “Modus, pihak yang terlibat, titiknya serta cara atasi masih dipelajari,� katanya.

Sebagai catatan saja, pemberantasan kejahatan dan penyelundupan yang salah satunya marak di pelabuhan tikus menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini. Untuk melaksanakan upaya tersebut, Wiranto mengatakan, pemerintah akan membentuk satuan tugas pemberantasan penyelundupan.

Langkah tersebut diambil karena selama ini praktik kotor tersebut dianggap telah menimbulkan kerugian besar pada negara.

Wiranto berharap dengan upaya pemetaan yang saat ini sedang dilakukan pemerintah tersebut nantinya, upaya pemberantasan penyelundupan termasuk yang terjadi di pelabuhan tikus bisa dilakukan secara efektif. *** | KONTAN.CO.ID | AGUS TRIYONO | Selasa 24 Januari 2017

11

ALFI: BUMN Paling Banyak Sumbang Biaya Tinggi Logistik

A

SOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI meminta pemerintah untuk menyusun rancangan rantai pasokan atau supply chain dalam Paket Kebijakan XV. Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan dalam menyusun Paket Kebijakan XV yang rencananya mengakomodasi target penurunan biaya logistik, pemerintah juga harus menyusun rancangan rantai pasokan.

Tujuannya, agar menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.

“Pemerintah sekarang harus lihat juga masalah rantai pasoknya, atau supply chainnya. Contohnya, sekarang lebih besar barang ke kota kecil atau desa, bukan dari kota kecil atau desa ke kota besar,” ungkap Yukki kepada Bisnis, Senin (23/1/2017).

Sebelum melakukan deregulasi paket kebijakan, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian memang mengumpulkan para pelaku usaha jasa logistik. Tujuannya, agar setiap elemen pelaku usaha bisa memberikan usulan poin deregulasi guna mengembangkan industri dan menekan biaya logistik.

Menurut Yukki, jika penyusunan deregulasi hanya mengutamakan penurunan biaya logistik dengan membangun infrastruktur dan transportasi, pembangunan tersebut belum berbasis pada pengembangan ekonomi rakyat.

“Nah, itulah yang masih menjadi keprihatinan kita bersama,” terangnya.

Untuk menyinergikan rancangan rantai pasokan dari kota ke desa, ALFI mengimbau pemerintah pusat untuk mengarahkan pemerintah daerah turut menyusun Sislogda atau Sistem Logistik Daerah. Tujuannya, agar ada integrasi barang tanpa disparitas harga yang terlampau tinggi.

“Kami mendorong ada Sislogda sebagai pemahaman bagi para kepala daerah, gubernur, bupati, tentang rantai pasok. Karena biaya

12

Selasa 24 Januari 2017

logistik itu yang disampaikan bukan hanya murah tapi efisien dan efektitf berdasarkan komoditi [tiap daerah],” ungkapnya.

Selain itu, sebagai salah satu asosiasi pelaku usaha logistik yang ikut berdialog dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, ALFI juga menyampaikan belum ada dampak yang signifikan terhadap penurunan harga barang walau biaya logistik menurun di beberapa daerah.

Yukki menjelaskan tingginya biaya logistik dari pelaku usaha logistik dan infrastruktur justru disumbang paling banyak dari badan usaha milik negara (BUMN). Dia pun menyarankan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, untuk meninjau pertumbuhan biaya logistik dari tahun ke tahun.

“Tetapi kalau memang itu menjadi kebijakan kementerian, ya kami tidak apa-apa, jangan menyalahkan pengguna dalam hal ini logistics services provider,” jelasnya.*** | BISNIS.COM | GLORIA FK LAWI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Aptrindo Butuh Peta Jalan Logistik di Seluruh Indonesia

P

ARA pelaku usaha truk di Indonesia mendesak pemerintah segera melakukan pertemuan guna membahas peta jalan logistik agar distribusi barang antarwilayah menjadi lebih lancar dan tidak mengalami kendala apapun.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bidang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman menyatakan keberadaan peta jalan logistik di seluruh Indonesia saat ini sudah sangat diperlukan oleh para pelaku usaha angkutan barang truk. “Selama ini kita [memasuki masa liburan] libur penutupan jalan kan. [itu terjadi] karena enggak ada petanya [jalur logistik],� kata Kyatmaja, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Peta jalur logistik, katanya, bisa menjadi perwujudan konsep sistem logistik nasional dan daerah serta sistem transportasi nasional dan sistem transportasi daerah.

Pada peta jalur logistik tersebut, jelasnya, dapat diketahui letak tempat-tempat yang akan menjadi seperti hub (pengumpul), gudang,

INDONESIA SHIPPING TIMES

terminal barang, dan sebagainya.

Dia menilai konsep hub & spoke (pengumpan) dapat berfungsi dengan diketahui dan ditentukannya tempat-tempat tersebut.

Pergerakan alur barang dari pengguna ke pengguna seperti yang selama ini terjadi, ungkapnya dapat tetap terjadi jika peta jalur logistik Terkait dengan jalur mana saja yang dapat menjadi bagian jalur logistik, dia mengatakan asosiasi tidak bisa menentukan sendiri. “Nah, itu harus dikomunikasikan. Tol ya seharusnya sudah jalur logistik, yang non-tol yang perlu dibahas,� katanya.

Oleh karena itu, dia menginginkan ada pertemuan antara pemerintah, yakni Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR dengan pelaku usaha angkutan barang untuk membahas jalur-jalur yang akan masuk ke dalam peta jalur logistik.*** | BISNIS.COM | YUDI SUPRIYANTO | Selasa 24 Januari 2017

Di Papua Semen Naik Pesawat, Biaya logistik Membengkak 93%

B

IAYA logistik untuk mendistribusikan semen di daerah Papua diperkirakan mencapai hingga 93% sehingga menyebabkan harga semen per sak menjadi sangat tinggi di sejumlah tempat dibandingkan dengan di daerah lainnya di luar Papua.

Hal itu disampaikan Aunur Rosyidi, Direktur Pemasaran dan Supply Chain PT Semen Indonesia (Persero) dalam Focus Group Discussion (FGD) Membangun Seamless Logistic untuk Memperkecil Disparitas Harga Komoditas Pokok dan Strategis antara Papua dan Pulau Jawa, di Graha Pos Indonesia, Bandung, Senin (23/1).

“Semen dari pabrik diangkut ke pelabuhan.

Kemudian diangkut dengan kapal menuju silo penampungan pada hub-hub di Papua seperti di Jayapura, kemudian diangkut dengan truk atau moda transportasi udara lainnya,” katanya.

Dia menambahkan biaya logistik pengiriman Semen dari pulau Jawa ke Jayapura (Port to Port) hanya 33% dari biaya produksi per sak. “Akan tetapi, pada saat semen tersebut dikirim ke Wamena dan harus menggunakan pesawat, biaya transportasinya naik menjadi 93%,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Selasa 24 Januari 2017

Nurwan menjelaskan kemampuan Pemerintah dalam menetapkan kebijakan harga dan menerapkan sanksi di Indonesia masih sangat terbatas dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti di Malaysia.

“Pemerintah dalam menetapkan kebijakan harga sangat terbatas. Ini jauh berbeda dengan negara tetangga seperti Malaysia yang dapat menetapkan kebijakan harga dan menerapkan sangsinya,” katanya.

Namun, katanya, Pemerintah tetap harus melakukan intervensi untuk mengendalikan harga.

“Dengan transportasi bersubsidi, bisa menurunkan harga di daerah seperti papua,” tegasnya.

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menggelar FGD Logistik di Bandung. Hadir sebagai pembicara Prof. Nur Senator dari Pusat Pengkajian Rantai Pasok dan Logistik Institut Teknologi Bandung (ITB), Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan, Direktur Pemasaran dan Supply Chain PT Semen Indonesia (Persero) Aunur Rosyidi,, Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi WS dan Pokja Sislognas Hoetomo Lembito.*** | TRANSLOGTODAY.COM | AJI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

India-Singapura Perdalam Kerja Sama Teknologi Logistik

P

ERJANJIAN Singapura untuk bekerja sama dalam pengembangan manufaktur, layanan logistik dan teknologi pengolahan pelabuhan di India merupakan keuntungan bagi produktivitas rantai pasokan pada perusahaan pengiriman via laut yang memanfaatkan pelabuhan negara selalu ramai.

Singapura merupakan negara tempat pelabuhan yang dikenal paling sibuk dan produktif di dunia, dan karena kemampuan teknis serta inovasi di tiap sektor itulah, India; yang sejak setahun lalu dilirik Singapura, bisa memperoleh keuntungan besar untuk pelabuhan dan rantai pasokannya.

International Enterprise Singapore, atau IE Singapore, yang bertugas mempromosikan hubungan perdagangan global dan investasi Singapura, minggu lalu sepakat untuk bekerja sama dengan Gujarat Industrial Development Corporation (GIDC), dan Gujarat Maritime Board (GMB). Semua pelabuhan kecil di Gujarat, termasuk pelabuhan Mundra dan Pipavav yang berkembang pesat dikelola dan diatur oleh GMB. “Pengalaman dan kemampuan Singapura dalam perencanaan dan pengelolaan taman industri akan membantu perkembangan Gujarat sebagai pusat manufaktur,” IE Singapore.

Perjanjian ini ditandatangani di acara yang berlangsung selama tiga hari bertajuk “Vibrant Gujarat Global Summit 2017” minggu lalu, menyusul pembentukan kerja sama IE Singapore dengan pemerintah negara Rajasthan Oktober lalu.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Melalui kerja sama baru dengan GIDC, perusahaan Singapura akan berkonsentrasi pada perencanaan dan pengembangan induk sarana pendukung untuk zona industri Gujarat. Kesepakatan GMB memungkinkan perusahaan Singapura memberikan dan mengembangkan teknologi canggih guna meningkatkan efisiensi dan manajemen operasional pelabuhan yang ada di Gujarat.

Langkah ini muncul setelah IE Singapore menandatangani perjanjian dengan Asosiasi Pelabuhan India, badan independen pelabuhan umum utama India, untuk bekerja sama dan berbagi praktik terbaik dalam operasi pelabuhan.

Singapura sudah memiliki pendukung signifikan di sektor pelabuhan India, dengan PSA International yang memegang konsesi terminal di Jawaharlal Nehru Port Trust, Chennai, Tuticorin (V.O. Chidambaram), Kolkata, dan Kakinada.

Terminal keempat PSA yang sedang dibangun di JNPT disebut-sebut sebagai lokasi tunggal terbesar investasi asing di India. Ketika dua tahap pembangunan selesai, proyek senilai Rs7.915 crore (kira-kira $1,2 miliar) akan memiliki kapasitas lebih dari dua kali lipat dibanding pelabuhan utama di India yang menampung hampir 10 juta TEUs per tahun. Tahap pertama terminal yang bisa menampung 4,8 juta ditargetkan selesai pada awal 2018. *** | MARITIMENEWS.ID |

Selasa 24 Januari 2017

Cartagene Express: Nama Kapal Baru Hapag Lloyd Kapasitas 10.500 TEUs

P

ERUSAHAAN pelayaran Jerman Hapag-Lloyd memberi nama Cartagena Ekspres untuk kapal kedua yang baru dimiliknya. Pemberian nama kapal yang mampu mengangkut kontainer 10.500 TEUs itu dilakukan di galangan kapal Hyundai Samho Heavy Industries di Samho, Korea Selatan, 23 Januari 2017.

Kapal Cartagena Express merupakan kapal seri ketiga dari Post-Panamax yang akan dikirimkan ke Hapag-Lloyd, setelah Valparaíso Express, , dan Callao Express.

Kapal-kapal tersebut akan melayani pengangkutan kontianer secara rutin setiap minggunya untuk kawasan Eropa Utara, Karibia dan West Coast Amerika Selatan.

“Keberadaan Cartagena Express menambah armada kami untuk kapal dengan kapasitas 10.500 TEUs. Untuk ukuran, desain dan kapasitas reefer, kapal ini sangat ideal untuk lalu lintas antara Eropa dan Selatan Selasa 24 Januari 2017

Pantai Barat Amerika,“ ungkap Anthony J. Firmin, Chief Operating Officer Hapag-Lloyd.

Kapal yang memiliki ukuran, 333 meter panjang dan 48 meter lebar tersebut akan singgah di sejumlah pelabuhan antara lain Rotterdam (Belanda), London (Inggris), Hamburg (Jerman), Antwerp (Belgia), Le Havre (Prancis), Caucedo (Republik Dominika), Cartagena (Kolombia), Manzanillo (Panama), Buenaventura (Colombia), Callao (Peru), Puerto Angamos, Valparaíso (Chile), Callao, Buenaventura, Manzanillo (Panama), Cartagena, Caucedo dan kembali ke Rotterdam.

Kapal-kapal ini akan di-klas oleh Badan Klasifikasi Jerman DNV GL dan berbendera Jerman. Kapal ini memiliki total kapasitas muat kontainer sebanyak 10.593 TEUs, termasuk 2.100 slot untuk pengendali suhu kontainer reefer.*** | WORLDMARITIMENEWS | SHIPPINGFORUM |

INDONESIA SHIPPING TIMES