Indonesia Shipping Times Edisi 24 Juli 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 177• Vol IX • Senin,

24 Juli 2017

PREDIKSI ADB:

EKSPOR SURPLUS, EKONOMI MALAYSIA, SINGAPURA DAN FILIPINA TUMBUH PALING TINGGI DI ASIA TENGGARA

KONEKTIVITAS TOL LAUT DAN UDARA TEKAN DISPARITAS HARGA DI INDONESIA

TERAPKAN SMK3, PELINDO I RAIH PENGHARGAAN MENTERI TENAGA KERJA

MINIM GALANGAN, KEGIATAN DOCKING KAPAL JADI KENDALA DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

PENGGUNA JASA KELUHKAN BIAYA LOGISTIK YANG MAKIN MEMBENGKAK

01

ENTERI PERHUBUNGAN Budi Karya Sumadi mengatakan, kekuatan serta potensi yang dimiliki Indonesia adalah melalui konektivitas tol laut dan udara.

“Beberapa inisiatif yang memberikan suatu makna yaitu tol laut dan udara memberikan manfaat dimana dapat mengurangi disparitas harga yang terjadi di Barat sampai ke Timur Indonesia,” kata Menhub saat memberikan ceramah umum tentang ‘Indonesia Economics and Development Update” dalam acara Himpuni di Jakarta, Jumat (21/7).

Menhub mengatakan, tol laut diselenggarakan selain dalam rangka menjamin ketersediaan barang untuk mengurangi disparitas harga bagi masyarakat, juga untuk menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.

Menhub juga menjelaskan, tol laut berintegrasi dengan program Rumah Kita untuk mempermudah koordinasi dengan Pemda serta Stakeholders terkait dengan kebutuhan barang dan pendistribusian barang di wilayah sekitar lokasi Rumah Kita yang terbagi menjadi 6 (enam) lokasi.

Disamping itu, tol laut juga berintegrasi dengan angkutan udara perintis barang (Jembatan Udara) dimana petikemas setelah tiba di pelabuhan akan diangkut melalui jalur darat menuju bandara guna diangkut menuju lokasi sesuai dengan jalur Tol Udara.

Oleh karenanya, Menhub mencoba membuat suatu pengelolaan di laut antara Jalur Jakarta-Surabaya dengan menggunakan kapal ro-ro yang dapat mengangkut penumpang dan kontainer. “Kapal ro-ro menjadi suatu keunggulan dan diharapkan dapat membantu masalah yang ada di darat yaitu mengurangi

PROFILBOS.COM

M

Konektivitas Tol Laut-Udara Kurangi Disparitas Harga

tekanan jalan dan membantu mengangkut logistik dari dan ke Jakarta,” ujar Menhub.

Lebih lanjut, manfaat lainnya adalah dapat mempersingkat waktu tempuh pendistribusian logistik serta biaya pengiriman lebih murah.

“Di sini saya gambarkan jarak tempuh Jakarta ke Surabaya lebih aman dan ekonomis dan juga dari Surabaya menuju Lembar atau dari Jakarta menuju Panjang juga waktu yang dibutuhkan relatif pendek sementara dengan darat membutuhkan waktu yang lebih panjang, menimbulkan kemacetan dan beban jalan,” terang Menhub.

Ke depan, Menhub mengajak Himpuni turut serta mensukseskan program Kemenhub. Apalagi sektor transportasi memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan daya saing infrastruktur transportasi Indonesia.

“Kemenhub siap bekerjasama dengan Himpuni karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan kita bersama,” tutup Menhub.*** BALIPOST.COM | NIKSON

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Senin, 24 Juli 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Integrasi Tol Laut-Udara Tingkatkan Pengiriman Barang Pokok Biak Numfor

INDONESIA SHIPPING TIMES

NETRALNEWS.COM

B

UPATI Biak Numfor, Papua Thomas Ondy mengharapkan adanya integrasi pelayanan tol angkutan laut dengan udara di Bandara Internasional Frans Kaisiepo Biak sehingga berdampak pada peningkatkan pengiriman barang pokok ke berbagai daerah pedalaman.

“Jarak pelabuhan laut dengan Bandara Internasional Frans Kaisiepo Biak sangat dekat dapat ditempuh 10-15 menit, sehingga memperlancar distribusi bahan pokok ke sejumlah kabupaten wilayah pegunungan,” ujar Bupati Thomas Ondy, di Biak, Minggu, menanggapi integrasi layanan tol laut dan tol udara tahun 2017, Minggu 23 Juli 2017.

Ia menyebutkan, untuk mendukung program tol laut dengan tol udara di Kabupaten Biak Numfor, PT Pelindo Indonesia IV Cabang Biak telah membangun fasilitas dermaga laut Biak sepanjang 142 meter dengan alokasi dana dari APBN mencapai Rp96 miliar.

Sedangkan di kawasan Bandara Biak, lanjut Bupati, PT Angkasa Pura I sebagai pengelola otoritas Bandara Biak sudah memperbaiki berbagai fasilitas untuk layanan integrasi tol laut dan tol udara.

“Ada dampak positif bagi daerah melaksanakan program tol laut dan udara karena berbagai bahan pokok untuk masyarakat dapat terpenuhi aman serta anggaran angkutan distribusi bahan pokok mendapat subsidi pemerintah,” katanya pula.

Bupati mengatakan, sesuai dengan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RA Tonny Budiono nomor: AL108/3/17/DJPL-2017 tentang Jaringan Angkutan Barang di Laut Tahun 2017 tertanggal 22 Juni untuk rute T12 Surabaya-Biak.

Adanya Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan itu, lanjut Bupati Thomas, untuk menjawab usulan dan permintaan pengusaha distributor bahan pokok kepada Pemkab Biak Numfor dan Dinas Perindustrian Perdangangan.

“Trayek T12 tol laut akan melayani angkutan barang jalur Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya-Manokwari-Wasior-Nabire-SeruiBiak serta dari Biak-Serui-Nabire-WasiorManokwari dan Surabaya,” katanya lagi.

Berdasarkan data layanan angkutan tol laut rute T12 akan dilayani kapal barang Caraka dengan rute dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya-Manokwari-Wasior-NabireSerui dan Pelabuhan Biak pulang pergi.*** METROTVNEWS.COM | ANTARANEWS.COM

Senin, 24 Juli 2017

03

Lembaga Auditor Terbaik, BKI jadi Plasma Kemenakertrans Audit SMK3 MARITIMNEWS.COM

P

T Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang selama ini dikenal sebagai satu-satunya badan klasifikasi yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam Penyedia Layanan Audit Sistim Manajemen K3 (Plasma K3) bersama 10 lembaga sertifikasi K3 lainnya. BKI bersama 10 lembaga sertifikasi K3 lainnya merupakan mitra strategis Kementerian Tenaga Kerja terkait implementasi pelaksanaan audit SMK3 saat ini, telah menyelesaikan audit pada pelaku usaha dan lembaga pemerintah maupun swasta untuk periode tahun 2017.

Plasma K3 bersama Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dakhiri, memberikan sertifikat dan penghargaan K3 kepada seluruh pelaku usaha auditi SMK3 seluruh Indonesia. Pada perhelatan tersebut, BKI turut pula mendapatkan penghargaan sebagai lembaga auditor K3 terbaik kedua.

Pemberian penghargaan K3 tersebut langsung di serahkan oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Rabu malam (19/7).

Direktur Utama PT BKI, Rudiyanto mengucapkan rasa syukurnya atas pemberian penghargaan K3 kepada auditi tersebut. “Hal ini perlu di syukuri (penghargaan K3). Sebab BKI sebagai lembaga penyedia jasa sertifikasi audit dan inspeksi SMK3 dapat termotivasi untuk meningkatkan performa layanannya. Di mana pelaku usaha auditi SMK3 telah mengikuti rangkaian mekanisme audit sejak audit tingkat awal hingga lanjutan. Sehingga mereka dapat terus berbenah diri dan menyesuaikan dengan rekomendasi yang kita berikan serta ketersesuaian dengan ketentuan yang berlaku, guna meminimalisir

04

Senin, 24 Juli 2017

resiko kerja yang terjadi sejak dini�, jelasnya.

Pada dasarnya PT. BKI tidak hanya memiliki bidang jasa sertifikasi dan survey untuk aspek keselamatan di kapal, di mana hal itu merupakan mandatori sebagai pelimpahan tugas pemerintah RI kepada BKI, tetapi juga memiliki bidang jasa di sektor komersial yang membawahi beberapa unit bisnis, salah satunya terkait inspeksi dan sertifikasi SMK3.

Rudiyanto yang pada kesempatan tersebut juga didaulat sebagai Ketua Plasma K3 oleh Menteri Tenaga Kerja juga berharap agar kesadaran dan kepedulian pelaku usaha terhadap implementasi K3 semakin baik dari tahun ke tahun dengan harapan tingkat kecelakaan kerja dapat di minimalisir sedini mungkin sehingga dapat memberikan jaminan zero accident di tempat kerja.

Kepala Divisi SBU Industri BKI, Dodi Dwi Sagita, menjelaskan saat ini BKI sudah memiliki klien auditi SMK3 sebanyak 197 perusahaan termasuk beberapa di antaranya adalah perusahaan BUMN. “Memang pada momen penghargaan ini, kita memberikan sertifikat bagi 197 perusahaan yang mendapatkan hasil audit SMK3nya baik untuk tahap awal maupun lanjutan�.

Dodi menambahkan setiap tahun jumlah auditi SMK3 BKI semakin meningkat. BKI melalui SBU Industri BKI berupaya terus meningkatkan profesionalitas layanannya terhadap konsumen. Bentuk layanan audit sertifikasi SMK3 ini berupa layanan jasa konsultasi standar Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sudah selayaknya ada di tiap-tiap jenis unit produksi dan jasa yang dikelola oleh tiap Unit Usaha yang bergerak di Indonesia. Pasalnya, ia mengatakan dalam PP No. 50 Tahun 2012 dijelaskan tentang bagaimana mengelola perusahaan yang memiliki jumlah karyawan lebih dari 100 orang dan/atau memiliki tingkat resiko yang tinggi. Oleh karena itu, sosialisasi terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja selayaknya menjadi perhatian bersama.*** MARITIMNEWS.COM | ANUGRAH

INDONESIA SHIPPING TIMES

Terapkan SMK3, Pelindo I Raih 3 Penghargaan dari Menteri Tenaga Kerja MARITIMNEWS.COM

P

T Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 berhasil mendapat penghargaan atas konsistensinya, dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan kerjanya.

Apresiasi atas penerapan SMK3 ini dibuktikan dengan tiga penghargaan yang diterima oleh Pelindo 1, yaitu penghargaan atas penerapan SMK3 di Terminal Petikemas Domestik Belawan (TPKDB), Pelabuhan Dumai, dan Belawan International Container Terminal.

Perhargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri dalam acara Penganugerahan Penghargaan K3 2017 di Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta, 14 Juli 2017 dan diterima oleh Genaral Manager TPKDB, Indra Pamulihan.

Pelindo 1 melihat aspek K3 sebagai hal yang sama pentingnya dengan fungsi bisnis maupun operasional di setiap lingkungan kerja Pelindo 1.

“Penerapan SMK3 tidak hanya untuk menjamin keselamatan para pekerja dari setiap institusi yang ada di pelabuhan, INDONESIA SHIPPING TIMES

tetapi juga untuk Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas,” jelas ACS Humas Pelindo 1, Fiona Sari Utami.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak hanya diterapkan oleh Pelindo 1 di lini operasional saja seperti di terminal pelabuhan, tetapi juga di lingkungan kantor.

“Untuk menjaga keselamatan kerja, wajib diterapkan beberapa hal berikut, antara penerapan SOP yang terstandarisasi dan teruji, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), dan penerapan budaya perusahaan Pelindo 1, customer focus, integrity, profesionalisme dan team work,” ungkapnya.

Tahun ini ada 455 perusahaan yang memperoleh penghargaan K3, 455 perusahaan ini merupakan perusahaan yang melakukan audit Sistem Manajemen kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di oleh badan audit yang ditunjuk pemerintah.

Setiap organisasi diharuskan untuk menerapkan SMK3 guna melindungi tenaga kerja dan mitra kerja terhadap resiko kesehatan dan keselamatan kerja, sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, PP no 50/2012 tentang SMK3 dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pelindo 1 ikut serta dalam penerapan ini.*** TRIBUNNEWS.COM | RYAN A JUSKAL

Senin, 24 Juli 2017

05

Otoritas Pelabuhan Priok: Dokumen VGM Akan Dilengkapi Sertifikasi BKI BERITATRANS.COM

K

EPALA Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputra mengatakan Biro Klasifikasi Indosesia (BKI) pada prinsipnya sudah siap untuk mengeluarkan sertifikasi (Verified Gross Mass of Container /VGM).

“Tinggal menunggu pembicaraan lanjutan antara BKI dan Terminal Petikemas yang selama ini mengeluarkan dokumen VGM karena nenyangkut soal pembagian biaya dan lain lain,” kata Nyoman, kemarin.

Menurut Nyoman, selama ini eksportir mengeluhkan bahwa dokumen VGM yang dikeluarkan terminal petikemas tidak dapat dijadikan jaminan atas kontainer mereka bila terjadi sesuatu seperti kecelakaan kapal.

06

Senin, 24 Juli 2017

Sekjen Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI, Adil Karim membenarkan menurut ketentuan IMO selain dokumen yang menyatakan berat kontainer ekspor sudah ditimbang perlu dilengkapi sertifikasi yang dikeluarkan lembaga berkompeten (BKI).

Ini cuma meluruskan kekeliruan selama ini karena dokumen VGM tidak dilengkapi sertifikasi yang dikeluarkan BKI seperti ketentuan IMO. Menurut Adil, biaya dokumen VGM yang selama ini dianggap sertifikssi Rp 75.000/kontainer.

“Kita minta adanya keharusan dilengkapi sertifikasi BKI ini tidak menambah biaya lagi”. **** BERITATRANS.COM |WILAM

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pengguna Jasa Keluhkan Biaya Logistik Tanjung Emas Makin Membengkak TPKS.CO.ID

S

AAT ini biaya logistik di Terminal Peti Kemas Semarang makin membengkak.

Hal itu terjadi diduga karena persoalan birokrasi yang tumpangtindih antar kementerian.

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Tengah berharap adanya sinkronisasi aturan antar kementerian di pelabuhan yang masuk ranahnya tiga kementerian yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan.

General Manager Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS), Arief Prabowo menjelaskan, saat ini pihaknya telah memberlakukan tarif progresif untuk mengurangi penumpukan peti kemas di lapangan penumpukan.

Namun diakuinya, penumpukan peti kemas khususnya di container yard (CY) impor masih terjadi di lapangan.

“Bahkan terkadang secara administrasinya sudah beres. Cuma dari importirnya yang tidak segera mengeluarkannya,” jelas dia,

INDONESIA SHIPPING TIMES

Minggu (23/7/2017).

Namun ketika ditanya terkait alasan importir tidak mengeluarkan kontainer itu pihaknya enggan berkomentar.

“Saya tidak tahu alasannya apa, importir itu yang tahu ada masalah apa sebenarnya,” jelas dia.

Pihaknya mengaku akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Bea Cukai dan importir yang tergabung dalam Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI).

“Kami minta pengusaha importir untuk mengurus dokumen secara lengkap untuk percepatan,” jelasnya.

Sebab tingginya penumpukan di sana juga akan dapat mengganggu aktivitas bongkar muat TPKS. “Karena kami prinsipnya cepat bongkar, cepat keluar. Kalau dibiarkan menumpuk bagaimana, standarnya empat hari sudah keluar,” jelas dia.

Kapasitas CY impor TPKS Semarang saat ini sebesar 400 ribu Teus atau 50 persen dari kapasitas keseluruhan yakni 800 ribu teus.

Itu berarti, penumpukan kontainer itu membuat CY yang bisa digunakan untuk aktivitas bongkar hanya 20 persen saja atau 80 ribu Teus.

“Kondisi penumpukan yang terjadi sekarang itu hanya dari blok impor yang kapasitasnya 400 ribu Teus,” jelas dia.*** TRIBUNNEWS.COM | SUGIYARTO Senin, 24 Juli 2017

07

Minim Galangan, Docking Kapal jadi Kendala di Wilayah Timur Indonesia TOLLAUT.BLOGSPOT.COM

I

NDONESIA National Shipowners’ Association (INSA) sebagai pengguna jasa galangan kapal berharap kepada Pemerintah agar pembangunan galangan tidak terkonsentrasi di wilayah Barat saja. Saat ini pelayaran justru mengalami kendala melakukan docking kapal, khususnya bagi kapal besar yang beroperasi di wilayah Timur Indonesia.

“Sebaiknya galangan kapal besar juga dibangun di Indonesia bagian timur, sehingga kapalkapal wilayah timur yang memerlukan perawatan tidak perlu ke wilayah barat dulu,” jelas Carmelita Hartoto, Ketua Umum INSA yang juga Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perhubungan, Minggu (23/7).

Menurut Carmelita, dampak dari minimnya dan belum adanya industri pendukung pada galangan-galangan di wilayah Timur Indonesia, tentu menjadi kendala bagi pelayaran (kapal besar) yang ingin melakukan docking. Akhirnya perawatan kapal terpaksa ke galangan kapal di wilayah barat untuk naik dock, antara lain ke Surabaya.

“Kapal yang biasa beroperasi di wilayah timur harus dimobilisasi ke wilayah barat dan

08

Senin, 24 Juli 2017

mengantri masuk dock. Tentunya hal ini memakan waktu serta biaya tinggi,” tuturnya.

Pihak Pelayaran mendukung realisasi penambahan lokasi dock di wilayah timur yang lebih besar. Namun menuju kesana, tentunya harus ada pembangunan sentra-sentra industri pendukung di wilayah timur Indonesia sekaligus power plant sebagai sumber energi. Dengan begitu, investor tertarik dan bisa membangun galangan kapal nasional di wilayah timur.

Adapun galangan kapal sebagai tempat memperbaiki yang di wilayah Indonesia timur, seperti di Balikpapan, Samarinda atau Makassar ukurannya masih kecil-kecil. Di pelabuhanpelabuhan tersebut masih mengalami kendala pada pengadaan industri penopang, seperti plat baja, pipa dan komponen industri lainnya.

Data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, jumlah galangan kapal di Indonesia sebanyak 250 galangan. Sekitar 70 galangan kapal berada di Batam karena kedekatan geografis dengan negara Singapura. Sedangkan jumlah galangan kapal bagi wilayah Timur Indonesia, masih minim dan dapat dihitung jari.*** MARITIMNEWS.COM | BAYU

INDONESIA SHIPPING TIMES

Wisata Kapal Pesiar Butuh Integrasi Layanan 4 Instansi Pemerintah TRIBUNNEWS.COM

D

IREKTUR Kawasan Asia Tenggara Princess Cruises, Fawried Tawfik mengatakan infrastruktur dan sumber daya manusia di Indonesia perlu ditingkatkan. Hal itu dinilai penting karena meningkatnya jumlah wisatawan yang berlibur dengan kapal pesiar ke Indonesia.

“Sekarang kapal pesiar sudah besar-besar.

Kapal dulu paling kapasitasnya 1.600 orang tapi sekarang kapasitasnya 3.000 orang ada juga 4.000 orang. Jadi kapal mau masuk itu, harus ada terminal kapal pesiar yang memadai,” kata Tawfik kepada KompasTravel saat temu wartawan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ia menyebut perlu adanya layanan Custom, Immigration, Quarantine, Port (CIQP) yang mumpuni untuk melayani banyaknya wisatawan mancanegara yang datang menggunakan kapal pesiar.

Hal itu agar wisatawan mancanegara bisa memiliki banyak waktu untuk berlibur ketika kapal bersandar di pelabuhan-pelabuhan Indonesia.

“Sejauh ini sudah oke tak ada masalah untuk proses imigrasi. Setahu saya, bebas visa Indo-

INDONESIA SHIPPING TIMES

nesia sudah untuk banyak negara. Dulu sedikit, sekarang gampang. Jadi penumpang tak perlu pusing mengurus visa,” jelasnya.

Selain itu, ia juga meminta agar industri pariwisata Indonesia bisa menyediakan bus-bus yang lebih banyak. Tawfik menyebut saat ini, pihak penyedia jasa wisata kapal pesiar masih kekurangan bus untuk mengangkut wisatawan saat kapal berlabuh.

“Nah sekarang misalnya kami mau ke Semarang. Ke Candi Borobudur itu pasti. Tapi apakah busnya mampu bawa 3.000 orang? Pemandu wisata yang bisa berbahasa asing juga perlu disiapkan,” ujar Tawfik.

Meski demikian, Tawfik mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan wisata kapal pesiar.

Ia telah melihat pemerintah Indonesia telah mengembangkan fasilitas-fasilitas pelabuhan untuk kapal pesiar dan juga kebijakan bebas visa yang diberikan untuk wisatawan mancanegara.*** KOMPAS.COM | WAHYU ADITYO PRODJO Senin, 24 Juli 2017

09

Ro-ro “Trans Jawa” Diyakini Pangkas Biaya Jalan Pantura Rp50 Miliar/Tahun SAIBUMI.COM

P

ENGAMAT menilai PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang akan melakukan uji coba pengangkutan logistik dengan chasis roll on-roll off bisa menjadikan modede itu solusi untuk efisiensi biaya dan muatan yang berlebih.

Hafida Fahmiasari, Senior Consultant dari Supply Chain Indonesia (SCI), mengatakan metode chasis roll on-roll off (cha-ro) lebih efisien dibandingkan dengan metode roll onroll off (ro-ro). Hal ini dikarenakan truk tidak ikut dalam perjalanan kapal.

“Efisiensi dapat diperoleh dari biaya sopir, serta biaya penyusutan dan perawatan armada,” kata Hafida melalui siaran pers, Minggu (23/7).

Dia mengatakan produktivitas truk juga akan meningkat karena dapat digunakan untuk pengangkutan barang lainnya. Penggunaan cha-ro akan dapat mereduksi biaya logistik sekitar 20% lebih besar daripada ro-ro.

“Pengurangan cha-ro juga bermanfaat mengurangi masalah muatan berlebih truk sehingga dapat menurunkan tingkat kerusakan jalan,” sambungnya.

Jika cha-ro atau ro-ro dapat mengalihkan penggunaan truk regular Jakarta ke Surabaya dari jalur Pantura sebanyak 5% atau setara 54.000 truk per tahun dari total 1.080.000 truk, maka dia memperkirakan biaya perawatan jalan akan berkurang sekitar Rp50 miliar per tahun.

Hafida menjelaskan dalam jangka panjang

10

Senin, 24 Juli 2017

perlu dipertimbangkan penggunaan metode lainnya yaitu lift on-lift off (lo-lo). Metode ini menurutnya lebih efisien dibandingkan ro-ro dan cha-ro.

Dengan metode ini, yang dimuat ke kapal hanyalah kontainer sehingga truk dan chasisnya bisa digunakan untuk pengangkutan lainnya.

“Dengan metode lo-lo, kapasitas muat kapal akan lebih besar karena yang dimuat hanya kontainer yang dapat dimuat lebih padat dan ditumpuk,” ungkapnya.

Hafida menambahkan agar pengembangan dan penggunaan lo-lo harus diawali dengan pengembangan dan penataan rantai pasok komoditas. Dia menilai cara ini bisa mengefisiensikan volume pengangkatan sehingga dibutuhkan sistem untuk konsolidasi muatan.

Meskipun begitu dia mengingatkan bahwa metode lo-lo hanya bisa dilakukan jika kebutuhan infrastruktur dan fasilitas sangat memadai terutama untuk fasilitas bongkat muat, serta pengembangan sistem informasi antarpelabuhan.

Sebelumnya, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berencana melakukan uji coba angkutan logistik dengan cha-ro pada bulan ini.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Faik Fahmi mengatakan pihaknya sudah menyiapkan kerja sama khusus dengan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. terkait angkutan logistik kapal cha-ro. Pasalnya, kerja sama ASDP dan INKP ini bisa mencapai 500 unit kapal pada rute Merak-Surabaya.

Perusahaan akan membuat kontrak dengan tiga pihak atau tripartite antara ASDP, INKP, dan para pengusaha truk angkutan cha-ro. Nantinya perusahaan akan menggunakan kapal Ferindo 5 sebagai percobaan untuk mengangkut sasis truk-truk pada jalur Merak-Surabaya.***

BISNIS.COM | GLORIA FK LAWI

INDONESIA SHIPPING TIMES

Selain Illegal Fishing, Susi Diminta Perhatikan Kepastian Usaha Perikanan OKEZONE.COM

P

ENGAMAT sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menginginkan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak hanya mengurusi penangkapan ikan secara ilegal, tetapi juga memperhatikan kepastian usaha sektor perikanan di Tanah Air. “Bukan penenggelaman kapal yang menjadi minat investor untuk datang ke Indonesia, melainkan kepastian usaha,� kata Abdul Halim di Jakarta, Minggu (23/7/2017).

Abdul Halim yang juga Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan mencontohkan, kepastian usaha yang diperlukan antara lain adalah kepastian regulasi seperti larangan cantrang yang sekarang terkesan masih maju-mundur dalam penerapannya tersebut.

Dia berpendapat, regulasi yang dihasilkan perlu menjamin keberlangsungan usaha setidaknya untuk tiga sampai lima tahun.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, berbagai regulasi yang telah dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah sesuai dengan semangat Nawacita yang digaungkan Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, sejumlah indikasi juga menun-

INDONESIA SHIPPING TIMES

jukkan bahwa kebijakan KKP sudah berjalan dengan baik, bahkan juga menjadikan sektor perikanan di Tanah Air kembali hidup dan lebih menjanjikan.

Menteri Susi mencontohkan, hampir dua dekade ribuan kapal asing bebas melanglang di tiap sudut perairan Indonesia karena memang ada peraturan pemerintah kala itu yang membebaskan mereka keluar masuk.

Namun pada saat ini, pihaknya mengambil keputusan tegas untuk menenggelamkan kapalkapal asing pencuri ikan yang juga berdampak antara lain kepada kenaikan stok ikan di kawasan perairan Indonesia.

Kenaikan stok ikan nasional itu terbukti dari perhitungan 7,3 juta ton tahun 2013 menjadi 9,9 juta ton tahun 2015, dan naik lagi menjadi 12,5 juta ton pada 2016.

Peningkatan tersebut, lanjutnya, terjadi karena laju pertumbuhan subsektor perikanan selalu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional (Produk Domestik Bruto) dan jika dibandingkan dengan semua sektor penghasil barang. *** OKEZONE.COM | ANTARANEWS.COM Senin, 24 Juli 2017

11

Proyeksi ADB

Pertumbuhan Ekonomi Malaysia, Filipina dan Singapura Tertinggi di Asia Tenggara

B

ANK Pembangunan Asia (Asia Development Bank/ADB) merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi terbaru untuk kawasan Asia di tahun 2017. Laporan tersebut mengacu pada pertumbuhan ekspor semester pertama tahun 2017.

Dalam laporan tersebut, ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia akan tumbuh dari 5,7% menjadi 5,9% di tahun 2017 dan dari 5,7% menjadi 5,8% untuk tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil di tahun 2018 dilatarbelakangi perkiraan yang lebih hati-hati atas keberlanjutan pertumbuhan ekspor tersebut. “Pertumbuhan Asia akan lebih baik tahun ini denan peningkatan ekspor di tahun 2017. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi Asia di paruh kedua tahun ini,� papar Yasuyuki Sawada, Kepala Ekonom ADB. Sawada melanjutkan, meskipun ada ketidakpastian yang berkepanjangan dalam pemulihan ekonomi global, namun Asia berada pada posisi baik dan mampu menghadapi berbagai potensi guncangan yang mungkin terjadi.

Sedangkan, untuk pertumbuhan sektor industri diperkirakan tetap berada pada 1,9% di tahun 2017 dan 2018. Di sektor ini, kawasan Eropa dan Jepang tumbuh 2,2% (proyeksi 2,4%) karena permintaan domestik yang kuat. Pertumbuhan ini mengimbangi penurunan pertumbuhan yang kurang menggembirakan di AS pada semester pertama tahun ini.

Di level subregional, pertumbuhan ekonomi Asia Timur direvisi naik menjadi 6,0% pada tahun 2017 dan 5,7% pada tahun 2018 dari proyeksi semula masing-masing sebesar 5,8% dan 5,6%. Ini ditunjang oleh peningkatan ekspor dan konsumsi domestik khususnya di China.

Pertumbuhan ekonomi RRC diperkirakan meningkat menjadi 6,7% pada 2017 dan 6,4% pada 2018.

Sedangkan Asia Selatan akan tetap tumbuh paling cepat dari semua subregional di Asia dan Pasifik, dengan pertumbuhan sebesar

12

Senin, 24 Juli 2017

7,0% pada tahun 2017 dan 7,2%. Dari sejumlah negara di Asia Selatan, India diperkirakan mencapai proyeksi pertumbuhan sebesar 7,4% pada 2017 dan 7,6% pada 2018.

Sementara itu, Asia Tenggara diproyeksikan memiliki pertumbuhan ekonomi antara 4,8% pada 2017 dan 5,0% pada tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi Malaysia, Filipina, dan Singapura diperkirakan tertinggi di kawasan ini. Sedangkan Brunei akan mengalami sedikit perlambatan.

Faktor konumsi dan investasi swasta menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan ini.

Prospek pertumbuhan ekonomi juga meningkat untuk kawasan Asia Tengah. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 3,2% pada tahun 2017 dan 3,8% pada tahun 2018 dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya masingmasing 3,1% dan 3,5%.

Pertumbuhan ekonomi Papua Nugini akan menyumbang pertumbuhan ekonomi kawasan Pasifik yang diperkirakan rata-rata tumbuh 2,9% pada tahun 2017 dan 3,3%. Pertumbuhan ini didorong pertumbuhan industri pertambangan dan pertanian. Sedangkan Fiji dan Palau menyumbang dari sector pariwisata.

Faktor pangan internasional serta harga minyak yang diperkirakan naik sehingga proyeksi inflasi sebesar 3,0%, justeru semester pertama tahun ini menurun. Karena itu ADB memperkirakan inflasi di kawasan ini sebesar 2,6% di tahun 2017 dan 3,0% di tahun 2018.

ADB, yang berbasis di Manila, didirikan sebagai lembaga keuangan yang bertugas membantu mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ekonomi yang ramah lingkungan, dan integrasi regional. Didirikan pada tahun 1966, ADB telah merayakan 50 tahun kemitraan pembangunan di wilayah ini. Tahun 2016 lalu, ADB telah menyalurkan bantuan sebesar US$ 31,7 miliar, termasuk US$ 14 miliar dalam bentuk sindikasi pendanaan bersama.*** HELLENICSHIPPINGNEWS.COM | KF

INDONESIA SHIPPING TIMES