INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
No 125• Vol IX • Rabu,
24 Mei 2017
KAPAL RORO BITUNG-DAVAO PLEASE, JANGAN BERHENTI BEROPERASI DOONG!
PELINDO IV SIAP BANGET LAYANI MUDIK LEBARAN
WOW, ASDP PREDIKSI 4,9 JUTA PEMUDIK LINTASI PENYEBERANGAN
RAJA SWEDIA KUNJUNGI PRIOK NENGOK MANAJEMEN LALU LINTAS KAPAL
INDIA JAGOKAN KANDLA SEBAGAI PELABUHAN TERMODERN DI ASIA
01
Raja Swedia Kunjungi Priok Tinjau Sistem Manajemen Lalu Lintas Kapal foto: maritimnews.com
R
AJA Swedia, Carl XVI Gustaf untuk pertama kalinya mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok. Kunjungan didampingi Menteri Infrastruktur Swedia, Anna Johansson, Duta Besar Swedia di Indonesia, Johanna Brismar Skoog, Head of Saab Surveillance, Anders Carp, dan rombongan delegasi Swedia, Selasa (23/5). Kunjungan Raja Carl XVI Gustaf ke pelabuhan Tanjung Priok diterima oleh Direktur Operasi dan Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia II atau IPC, Prasetyadi, agenda bertujuan mempererat hubungan bilateral antara Swedia dan Indonesia yang berjalan baik selama bertahuntahun. Khusus di Pelabuhan Tanjung Priok, meninjau VTS (Vessel Traffic System) Control Room Pelabuhan Tanjung Priok dan dilanjutkan kunjungan lapangan ke Terminal 3 Pelabuhan Priok.
Raja Carl XVI Gustaf ingin melihat langsung penerapan solusi Swedia terkait penerapan manajemen lalu lintas kapal di area pelabuhan Indonesia. Manajemen lalu lintas kapal merupakan salah satu kerjasama antara Swedia dan Indonesia yang mempunyai dampak besar terhadap keamanan dan keselamatan operasi pelabuhan. Kegiatan dibuka oleh Direktur Operasi dan Sistem Informasi IPC, Prasetyadi yang memberikan pemaparan mengenai perkembangan serta proyek pembangunan pelabuhan IPC. Dan dilanjutkan oleh pemaparan oleh perwakilan dari Saab Surveillance terkait dengan pengembangan pelabuhan dan posisi strategis IPC dalam dunia kemaritiman di Indonesia.*** MARITIMNEWS.COM | BAYU
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id
02
Rabu, 24 Mei 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Kapal Ro-Ro Bitung-Davao, Please Jangan Berhenti Doong!
P
ELAYARAN logistik kapal roll on roll off (RoRo) rute Davao Filipina-Bitung Sulawesi Utara (Sulut) adalah mimpi yang menjadi kenyatan bagi Sulut. Sayangnya, sejak diresmikan 30 April lalu, RoRo terancam mati. Hal ini jika tak kunjung ada pembeli yang siap menampung komoditi unggulan Sulut di Davao, Filipina. Sementara, Kapal Super Shuttle RoRo 12 dengan kapasitas 500 TEUs (kontainer) yang dioperasikan Asian Marine Transport Corporation ini masih menganggur sejak berlabu 2 Mei lalu di Pelabuhan Bitung. Padahal RoRo sempat ditargetkan beroperasi dua kali dalam sebulan. “Sementara kita jajaki siapa pembeli komoditas kita di sana (Davao, Red). Ini sangat penting. Dikarenakan, di mana ada demand (permintaan, Red) pastinya kan ada supply. Biar fasilitas ada tapi bila tidak ada pembeli sama juga kan,” ungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut Jenny Karouw melalui Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Darwin Maskun, Senin (22/5). Lanjutnya, kendala lain, sejumlah eksportir Sulut besar kemungkinan belum mampu memenuhi 500 TEUs yang ada. Sesuai daftar eksportir, baru sekitar belasan saja yang lulus Standar Nasional Indonesia (SNI). “Memang eksportir kita masih perlu ditambah, yang qualified, kompetitif serta memiliki produk yang benarbenar dibutuhkan di sana. Ini sekaligus menjadi pelecut semangat mereka. Bila pasar nasional, sudah sering mereka rambah. Ini saatnya berbicara di level yang lebih besar,” urainya. Dia juga meminta keterlibatan seluruh instansi untuk mewujudkan lahirnya eksportir-eksportir handal dan berdaya saing. “Kementerian terkait, pemerintah pusat dan daerah. Jangan hanya mementingkan egosentris kedaerahan. Bila memang slot kita masih kurang, mari bersama kita yang ada di kawasan Indonesia timur, bersama memanfaatkan fasilitas yang sudah ada ini, biasanya kan kita tumbuh 5,0 persen pertahunnya. Kali ini ditargetkan presiden, naik dua digit setidaknya capai 5,6 persen lebih bagus lagi bila di atas 6 persen,” tandasnya. Terpisah, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Sulut Ivanry Matu justru mengkhawatirkan pelayaran RoRo bakal mendominasinya produk luar di Sulut. “Misalnya kita punya kelapa, mereka suplai juga kelapa. Nah, ini kan lucu. Sama saja mematikan iklim usaha dalam negeri. Untuk itu, perlunya evaluasi dan selektif mendatangkan komoditas juga, tidak sekedar fokus mengirim,” tukas Matu. Lain halnya ekonom Joy Tulung. Menurutnya, pemerintah membuka jalur baru ini seharusnya disambut positif seluruh masyarakat. Apalagi pelayaran ini memangkas cost operasional. “Kalau perlu langsung datang ke sana, lihat peluang apa yang kita dapat maksimalkan, kembali dan pelajari. Cara mengemas dan membuatnya sehingga mudah dijual,” katanya.
INDONESIA SHIPPING TIMES
Akademisi Dr Valentino Lumowa menilai, rute pelayaran kapal RoRo sangat strategis. Inisiatif pemerintah pusat tersebut, memberi kesempatan besar bagi Sulut mengembangkan potensi daerah. “Ini tandanya, pemerintah pusat mau mendesak Sulut untuk ‘berlari’ bersama program-program nasional yang kreatif dan strategis,” ungkapnya. Kesempatan tersebut harus ditanggapi pemerintah mau pun stakeholders terkait dengan cepat dan strategis. Salah satunnya, dengan mempercepat infrastruktur perdagangan. “Jangan sampai pemprov ketinggalan langkah berlari, yang sudah ditunjukkan pemerintah pusat untuk bekerja sama dengan pemerintah Filipina,” ujarnya. Selain itu, pemerintah harus melihat ini sebagai kesempatan bagi para petani Sulut. Mereka (petani) dapat memasarkan produknya dengan harga lebih tinggi. “Tapi pada saat yang sama, pemerintah dan petani juga ditantang untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi untuk masuk ke pasar ASEAN,” tambah dosen filsafat Unika De La Salle itu. Meski begitu, produk unggulan Sulut jangan sampai hanya sebatas data atau slogan semata. Ketika ditantang dan diberi kesempatan untuk berlari cepat, Sulut jangan mau ketinggalan. “Tantangan ini harus dijawab oleh pemerintah dan para pebisnis. Selain memperbanyak hasil produksi petani, para pebisnis juga harus mempersiapkan inisiatif yang kreatif untuk menggunakan kesempatan emas ini,” tambahnya. Langkah cepat harus diambil pemerintah, menyusun renstra dan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan. Terlambat mengambil langkah, hanya akan membiarkan Sulut menjadi pasar saja bagi produk Filipina. “Ini kan seharusnya seimbang. Kalau ini kesempatan dan tantangan bagi Filipina, ini juga harus jadi kesempatan dan tantangan bagi kita. Jangan sampai kita dipenuhi produk Filipina, sedangkan kita tertinggal jauh,” ujar Lumowa. Namun demikian, hal itu harus dilihat dari sudut pandang positif. “Tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang tidak mungkin atau terlalu cepat. Kita harus optimis untuk program strategis ini,” kuncinya. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengungkapkan, produk komoditas Sulut cukup memadai untuk memenuhi kuota RoRo. Hanya, menurutnya, saat ini masih dilakukan penyesuaian harga produk. “Bukan tidak mencukupi. Tarifnya masih disesuaikan,” singkatnya kemarin.*** MANADOPOSTONLINE.COM | TIM
Rabu, 24 Mei 2017
03
Pelabuhan Makassar Jamin Kesiapan Infrastruktur Jelang Mudik Lebaran foto: antaranews.com
P
T Pelindo IV (Persero) menjamin kesiapan infrastruktur pada Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, jelang masa mudik lebaran 2017. General Manager Pelindo IV Cabang Makassar Aris Tunru mengatakan, kesiapan infrastruktur antara lain terminal penumpang berstandar internasional yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang kenyamanan. “Terminal siap menampung hingga empat ribu orang penumpang dalam sekali waktu,” kata Aris melalui siaran pers, Selasa 23 Mei 2017. Aris menyebutkan, fasilitas penunjang di pelabuhan antara lain garbarata atau jembatan berdinding dan beratap. Fasilitas ini menghubungkan ruang tunggu terminal penumpang dengan pintu masuk ke kapal. Selain itu juga terdapat travelator atau lantai berjalan yang memudahkan orang bergerak dari terminal menuju kapal. “Ada pula connecting bridge, yang menghubungkan area komersial bagi pedagang kaki lima dengan terminal pelabuhan, yang menambah kenyamanan penumpang,” ujar Aris. Selain kesiapan infrastruktur, Pelindo IV juga mengklaim telah menata arus penumpang
04
Rabu, 24 Mei 2017
embarkasi atau keberangkatan dan debarkasi (kedatangan). Aris menambahkan, pihaknya juga menata para pedagang kaki lima. Sehingga arus penumpang di kawasan terminal tidak lagi semrawut. “Kami pun memasang kamera pengintai (CCTV) pada 20 titik di Terminal 1 dan 16 titik di Terminal 2. Untuk menjamin keamanan, kami bekerja sama dengan sejumlah unsur, baik pengamanan internal Pelindo, Polres pelabuhan, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) dan Lantamal,” Aris menambahkan. Pada masa arus mudik lebaran nanti, Pelindo IV bakal membentuk tim terpadu di Pelabuhan Makassar. Tim yang terdiri dari seluruh stakeholder di kawasan pelabuhan ini akan bertugas bersikap cepat dan tanggap terhadap kondisi apa saja yang bisa terjadi saat jumlah penumpang melonjak. Tim bekerja efektif mulai H-15 hingga H+15 Hari Raya Idul Fitri. “Di samping itu, kami mempersiapkan program mudik jalur darat secara gratis bagi sekitar seribu orang penumpang kapal,” kata Aris.*** METROTVNEWS.COM | ANDI AAN PRANATA
INDONESIA SHIPPING TIMES
ASDP Perkirakan 4,95 Juta Pemudik Gunakan Kapal Laut foto: beritatrans.com
D
IREKTUR Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Faik Fahmi memperkirakan jumlah penumpang penyeberangan selama musim mudik lebaran 2017 akan mencapai 4,95 juta orang atau naik 4 persen dibanding tahun sebelumnya sebanyak 4,78 juta orang. Jumlah itu akan tersebar ke tujuh lintasan penyeberangan utama. Faik menjabarkan ketujuh lintasan yang akan dilalui para pemudik adalah Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Kayangan-Pototano, Panajam-Kariangau, Bajoe-Kolaka, dan Tanjung Kelian-Tanjung Api-api. “Kami menargetkan dengan persiapan matang, kapasitas memadai, layanan penyeberangan selama mudik lebaran 2017 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan selamat kepada seluruh pengguna jasa,� kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Mei 2017. Faik juga memprediksi pemudik dengan roda dua naik 6,5 persen atau 443.666 unit sepeda motor dari tahun sebelumnya sebanyak 416.954 unit. Untuk roda 4 hingga truk akan mencapai 660.407 unit atau naik 6,3 persen dibandingkan 2016 sebanyak 628.002 unit. Sehingga pihaknya akan mengoperasikan total 191 unit kapal roro dan 42 unit dermaga pada tujuh lintasan tersebut.
INDONESIA SHIPPING TIMES
Direktur Pelayanan dan Fasilitas PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Christine Hutabarat mengatakan Pelabuhan Merak menjadi salah satu titik perhatian utama dalam mudik Idul Fitri tahun ini. Sebab, lintasan Merak-Bakauheni menjadi jalur utama dan tersibuk yang menghubungkan Jawa dan Sumatera. Pihaknya memastikan ada 56 unit kapal yang akan beroperasi, tidak termasuk 2 unit kapal yang sedang masuk, serta total 6 dermaga yang akan beroperasi selama lebaran mendatang. Pelabuhan Merak berkapasitas mencapai 159.120 orang. Namun prediksi saat puncak mudik mencapai 170.684 orang. Selain itu kapasitas untuk kendaraan roda dua mencapai 27.200 unit dengan prediksi saat puncak 22.601 unit dan kendaraan roda empat ditambah bus mencapai 17.544 unit dengan prediksi saat puncak arus mudik 17.177 unit. Christine memastikan sarana dan prasarana yang ada tetap memadai untuk menampung penumpang. Pihaknya terus meningkatkan fasilitas dan layanan terhadap pengguna jasa, sehingga selama mudik lebaran tahun layanan pelanggan lebih baik dan berkesan dibandingkan tahun lalu.*** TEMPO.CO | DANANG FIRMANTO Rabu, 24 Mei 2017
05
BNI Gandeng Pelindo III Geber Inovasi Layanan Pelabuhan foto: surya.co.id
P
T Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyepakati kerjasama di bidang pengelolaan keuangan secara digital dengan PT Pelindo III, Selasa (23/5/2017). Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati atau yang akrab disapa Susi, menyebutkan bahwa dengan adanya kerjasama ini, pengelolaan keuangan PT Pelindo III oleh BNI akan dilakukan secara menyeluruh. “Mulai dari pengelolaan keuangan karyawan hingga pengelolaan dana Jasa Kepelabuhanan. Melalui kerja sama ini, BNI dapat mengelola pembayaran payroll gaji karyawan Pelindo III hingga menyediakan pembiayaan untuk segmen konsumer bagi karyawan Pelindo III,” jelas Susi. Kerja sama BNI dengan Pelindo III akan mengarah pada digitalisasi transaksi keuangan. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Kartu Multifungsi yang dapat memberikan banyak manfaat, yaitu menjadi electronic money yang di BNI disebut sebagai produk BNI TapCash, kartu yang sama juga berfungsi sebagai kartu identitas karyawan. “Sebagai Uang Elektronik, kartu ID Karyawan tersebut dapat digunakan untuk transaksi belanja, pembayaran tol, dan pembayaran parkir, selain itu juga dapat ditambahkan fungsi non financial seperti Kartu Absensi, Kartu Kesehatan, dan Kartu Akses,” jelasnya. Penerbitan kartu multifungsi ini sejalan dengan arahan dari Kementerian BUMN perihal implementasi penerbitan ID Card BUMN. Penggunaan Kartu ID Card - TapCash ini diharapkan mampu membantu karyawan PT Pelindo III untuk bertransaksi dengan lebih mudah tanpa membawa uang tunai.
06
Rabu, 24 Mei 2017
Untuk melengkapinya, BNI juga memberikan layanan lengkap dengan mengelola transaksi pembayaran payroll (gaji karyawan) PT Pelindo III. “BNI sebagai partner keuangan dengan total financial solution, melihat nasabah bukan hanya dari kebutuhan keuangan saat ini saja melainkan dengan strategis melihat kebutuhan ke depan, sehingga BNI dapat memberikan solusi yang terintegrasi kepada seluruh kegiatan operasional Pelindo III baik pengelolaan keuangan perusahaan maupun transaksi yang dilakukan karyawan,” lanjut Susi. Kerjasama Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan antara BNI dengan Pelindo III kali ini diharapkan akan menjadi pintu masuk menuju kerja sama yang lebih luas antara BNI dengan Pelindo III, antara lain pengelolaan dana Pelindo III, penggunaan cash management, dan pemberian fasilitas kredit untuk institusi Pelindo III dan karyawan Pelindo III. “BNI siap memberikan jasa layanan gaji melalui berbagai channel BNI ke segenap karyawan Pelindo III yang mencapai kurang lebih 2.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami berharap BNI dapat terus berperan aktif di dalam sistem pengelolaan keuangan perusahaan dan operasional pembayaran jasa-jasa pelabuhan dengan memberikan kemudahan channel pembayaran serta berbagai fasilitas untuk karyawan,” ungkapnya. Direktur SDM dan Umum Pelindo III Toto Heli Yanto, menambahkan, pihaknya mendukung baik kerjasama ini. “Pertama, sangat mendukung langkah kami dalam memudahkan layanan pembayaran aneka kegiatan pelayanan kepelabuhan secara non tunai. Keuangan yang didebet lewat kartu, uang bisa langsung masuk, bisa meminimalkan resiko-resiko yang ada,” jelas Toto. Kedua, merupakan bentuk sinergi sesama BUMN. Tidak hanya dengan BNI, Pelindo III juga melakukannya bersama perbankan BUMN lainnya, seperti BRI, Mandiri, dan BTN. Sementara secara nasional, fasilitas kredit yang disiapkan BNI ke empat Pelindo mencapai maksimal Rp 4,3 triliun.*** SURYA.CO.ID | SRI HANDI LESTARI
INDONESIA SHIPPING TIMES
Tarif Mahal, DPRD Rekomendasikan Cabut Izin Operasi Pelayaran
S
EPERTI yang telah dijanjikan, DPRD Berau, Selasa (23/5) menggelar pertemuan dengan seluruh unsur kepelabuhanan. Hal itu untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tingginya harga kebutuhan di Bumi Batiwakkal, yang salah satunya disebabkan mahalnya biaya pengiriman barang menggunakan peti kemas yang dilayani PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL). Wakil Ketua II DPRD Berau Anwar yang mendampingi Wakil Ketua I Saga, mengakui PT SPIL memang satu-satunya perusahaan peti kemas yang di Kabupaten Berau. Namun karena satu-satunya, PT SPIL seolah memonopoli jasa pengiriman menggunakan peti kemas, sehingga dengan mudah mematok harga yang fantastis, antara Rp 16 juta hingga Rp 17 juta untuk satu kali pengiriman dari Surabaya. Anwar juga mengaku memiliki bukti kuitansi pembayaran dari PT SPIL yang angkanya sekitar Rp 17 juta. Hal itu juga dibenarkan anggota Komisi III DPRD Berau Subroto. Bahkan Subroto sendiri yang pernah menggunakan jasa PT SPIL untuk mengirim barang dari Surabaya ke Bumi Batiwakkal, Januari lalu. “Harganya memang segitu (belasan juta, red). Jadi bukan sekadar isu aja itu,” bebernya saat hearing, (23/5). Dengan tingginya tarif yang dipatok PT SPIL, menjadi salah satu faktor terbesar pemicu mahalnya harga-harga barang dan bahan bangunan di Bumi Batiwakkal, jika dibandingkan dengan daerah di Kaltim lainnya. Sebab, jika dibandingkan dengan Kota Balikpapan, Samarinda dan Tarakan tempat beroperasinya PT SPIL, harga pengiriman barang menggunakan peti kemas hanya sekitar Rp 2,9 juta hingga Rp 5 juta saja. “Itu yang membuat kami (DRPD, red) menaruh perhatian serius terhadap persoalan ini. Karena dampaknya langsung ke masyarakat dan sangat merugikan,” jelas Anwar. Sementara Abdurrahaman yang mewakili Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Redeb, memastikan pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam penetapan tarif jasa angkutan peti kemas. Tapi sepengetahuannya, ketika PT SPIL Masuk ke Berau beberapa tahun silam, harga BBM kala itu sekitar Rp 12 ribu per liter. Tapi saat itu, PT SPIL hanya mengenakan biaya ongkos angkut SurabayaBerau sekitar Rp 9 juta. “Sekarang, BBM sekitar Rp 6 ribu saja, tapi kok biayanya sampai Rp 17 juta? Saya tidak bisa menjawab apa penyebabnya. Itu ranahnya PT SPIL,” singkatnya.
INDONESIA SHIPPING TIMES
Namun Regional Manajer PT SPIL Area Barat Agus, membantah jika pihaknya disebut menetapkan tarif hingga belasan juta untuk pengiriman dari Surabaya. Tetapi harga yang dipatok pihaknya hanya sekitar Rp 9,5 juta untuk peti kemas ukuran 20 feet. Dijelaskannya, perbedaan harga jika dibanding dengan Kota Samarinda, Balikpapan dan Tarakan, karena untuk sampai ke Berau, pihaknya harus transit di Balikpapan untuk mengganti kapal yang lebih kecil. “Karena di sini (Berau, red) enggak bisa dilalui kapal besar, makanya tarifnya berbeda,” jelasnya. Mendengar penjelasan itu, Ketua Komisi I DPRD Berau Abdul Waris, jika hanya karena transit di Balikpapan, tarif yang dipatok tetap terlalu besar. Untuk itu dirinya yang disepakati anggota DPRD lainnya, meminta agar PT SPIL melakukan kajian agar bisa menurunkan tarif tersebut. Jika tidak bisa dilakukan, anggota DPRD Berau yang mengikuti hearing, sepakat untuk merekomendasikan agar Pemkab Berau mencabut izin operasi PT SPIL di Bumi Batiwakkal. “Kita beri waktu satu minggu untuk kepastian bisa atau tidaknya dilakukan penurunan harga. Kalau memang tidak bisa, kami akan rekomendasikan cabut izinnya saja,” jelas Waris. Sikap tegas juga disampaikan anggota Komisi III Vitalis Paulus Lette yang telah melaporkan hal tersebut ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). “Saya tidak main-main, saya akan kejar dan menuntut bila memang ada celah hukum. Dan kami minta agar PT SPIL mengganti seluruh kerugian masyarakat Berau selama ini,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Berau Saga, menyebut ada tiga kesepakatan yang diambil dalam pertemuan tersebut. Pertama pihaknya akan membentuk panitia khusus (pansus) soal besaran tarif peti kemas, memberikan rekomendasi ke Pemkab Berau agar lebih aktif melakukan pengawasan, serta meminta Pemkab membuka ruang investor lain di bidang peti kemas untuk masuk ke Berau. “Kita akan membuat rekomendasi untuk pemerintah agar instansi-instansi terkait aktif mengawasi di bidang ini. Karena setelah kami panggil tadi, mereka (Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi serta Bagian Perekonomian Setkab Berau, red), mereka juga tidak tahu sama sekali, padahal ini hal yang sangat penting,” pungkasnya.*** PROKAL.CO | SAM Rabu, 24 Mei 2017
07
Izin Melaporkan nDan, Sungai Kayan Makin Dangkal, Rute Kapal Berubah foto: tribunnews.com
P
ERISTIWA banjir memang bukanlah hal baru di Tanjung Selor, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Bahkan sejak tahun 1960-an, kata M Isnaini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor memang sudah langganan banjir. Hanya saja, intensitas dan besarnya banjir yang terjadi tak separah kondisi yang ada saat ini. “Banjir ini, sejak zaman saya baru lahir sudah banjir, sejak 50an tahun yang lalu,” ujarnya di kantor Bupati Bulungan, Jalan Jelarai, Tanjung Selor, Selasa (23/5/2017). Makin parahnya banjir belakangan ini, menurutnya disebabkan beberapa hal. Salah satunya, Sungai Kayan dari waktu ke waktu semakin dangkal. Secara kasat mata, hal ini bisa menurutnya dilihat dengan adanya beberapa anak sungai yang tidak lagi bisa dilalui kapal barang. Mau tak mau, rute pelayaran harus dirubah. Untuk jangka panjang, revitalisasi
08
Rabu, 24 Mei 2017
sungai, di antaranya dengan pengerukan dasar sungai menurutnya menjadi penting. Namun yang menjadi kendala, revitalisasi sungai ini membutuhkan biaya hingga ratusan miliar rupiah. “Contoh, selama ini kapal dagang kita nggak pernah dari Kuala Satu, biasanya lewat muara Bulungan. Sekarang nggak bisa masuk, kenapa, ada pendangkala, harus dirubah. Apa yang harus kita lakukan, pengerukan,” ujarnya. Walau sudah pernah terpikirkan, kata dia, besarnya biaya ini menjadi salah satu alasan program revilitalisasi banjir belum menjadi prioritas untuk saat ini. Anggaran yang ada masih diprioritaskan untuk program-program pembangunan lainnya. “Tapi kalau misalnya Sungai di Kuala Satu kapal nggak bisa bawa barang lagi, baru kita berpikir harus melakukan apa ,” ujarnya. Dan yang cukup disesalkan, kata dia, berdasarkan informasi yang baru saja diterima, Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kayan tidak masuk prioritas nasional. Padahal, sebagai sebuah wilayah yang termasuk di bagian hilir, masalah revitalisasi sungai harusnya menjadi prioritas. “Yang masuk itu malah Malinau,” ujarnya.*** TRIBUNNEWS.COM | DOAN PARDEDE INDONESIA SHIPPING TIMES
Pembangunan Rel KA Kalimantan Tunggu Pelabuhan Tuntas foto: google image
P
EMBANGUNAN jalur kereta api dari Kabupaten Penajam Paser Utama hingga Kabupaten Kutai Barat di Kalimantan Timur menunggu penyelesaian pembangunan pelabuhan terlebih dahulu. Head of Regional Corporate Affair PT Kereta Api Borneo M. Yadi Sabiannoor mengatakan, rencana pembangunan jalur kereta api yang dilakukan oleh perusahaan itu akan dimulai dengan membangun pelabuhan di Kawasan Industri Buluminung. “Ini kami tengah membebaskan sejumlah lahan yang akan digunakan untuk pembangunan pelabuhan, technopark, dan jalur kereta api. Ini tinggal sedikit lagi,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (22/5). Panjang kereta api jalur selatan tersebut sepanjang 203 kilometer yang akan mulai dibangun pada 2017 dari Kawasan Industri Buluminung di Penajam Paser Utara (PPU) hingga ke Kutai Barat. Proyek pembangunan rel kereta api ini membutuhkan biaya senilai US$3,70 miliar yang terdiri atas US$2,20 miliar untuk jalur selatan. Rencananya, pembangunan yang menjadi
INDONESIA SHIPPING TIMES
prioritas pertama yakni pelabuhan, lalu technopark, dan setelah itu jalur kereta api. “Semoga bisa mulai dibangun untuk pelabuhan tahun ini. Pembangunan kereta api ini prioritas ketiga. Dalam master Plan, pembangunan kereta api akan selesai tahun 2021,” kata Yadi. Sementara itu, untuk jalur utara rel kereta api yakni dari Kabupaten Kutai Timur hingga Kabupaten Kutai Kartanegara masih dilakukan pembangunan setelah pada akhir 2016 dilakukan pemancangan tiang perdana. Drektur Utama Surya Ganda Manajemen Teknik Indonesia (SGMTI) Denis Muratov menuturkan, pembangunan rel kereta api ini akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pembangunan akan dilakukan sepanjang 195 kilometer dari wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Maloy dan dilanjutkan tahap kedua sepanjang 125 kilometer. “Ada berbagai jenis lokomotif dan gerbong yang dipakai yang nantinya dapat mengangkut berbagai komoditas dan membantu masyarakat di Kaltim,” ujar Denis.*** BISNIS.COM | YANITA PETRIELLA Rabu, 24 Mei 2017
09
Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Luhut Minta Anies Konsisten foto: tempo.co
M
ENKO Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk konsisten melanjutkan kebijakan reklamasi Teluk Jakarta. Pasalnya, reklamasi Teluk Jakarta merupakan kebijakan yang telah diputuskan sejak pemerintahan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 pada 13 Juli 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Aturan inilah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan reklamasi hingga kini. “Saya hanya titip, kita bangsa ini harus ada konsistensi. Kalau enggak ada konsistensi, setiap policy pendahulu kita, terus kita ubah, kan enggak elok,” kata Luhut, di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017). Anies-Sandiaga sebelumnya berencana membatalkan proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Hal ini akan dilakukan Anies-Sandiaga setelah resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, Anies juga merencanakan mengalihkan fungsi reklamasi yang ada saat ini untuk
10
Rabu, 24 Mei 2017
kepentingan publik, tak lagi untuk kegiatan komersial. Luhut enggan mengomentari lebih lanjut perihal ini. “Ya nanti urusan dia (Anies), terserah dia itu. Tapi dia (Anies) harus bicara sama orang yang melakukan (reklamasi), ya itu hak mereka (AniesSandiaga),” kata
Luhut. Tercatat ada sembilan pengembang yang mendapat bagian dalam pembangunan 17 pulau buatan di proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Yakni PT Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda, PT Pelindo II, PT Manggala Krida Yudha, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan Agung Sedayu), PT Jaladri Eka Paksi, PT Taman Harapan Indah, PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan Agung Podomoro), PT Jakarta Propertindo. Sejauh ini, pulau dalam proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta yang diketahui sudah selesai dibangun adalah Pulau C, D, K, dan N, sedangkan satu pulau lagi, yakni G, baru setengah jadi. Pulau C dan D adalah pulau yang dibangun oleh PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan dari PT Agung Sedayu Group. Pulau K dibangun oleh PT Pembangunan Jaya dan direncanakan digunakan untuk depo MRT. Pulau N dibangun oleh PT Pelindo II dan kini dimanfaatkan sebagai dermaga baru Pelabuhan Tanjung Priok, sedangkan Pulau G dibangun oleh PT Muara Wisesa Samudera.***
KOMPAS.COM | KURNIA AZIZA
INDONESIA SHIPPING TIMES
Pengusaha Kapal Pertanyakan Hasil Anev Kapal Ikan Buatan Luar Negeri
INDONESIA SHIPPING TIMES
foto: kkp.go.id
K
ALANGAN pengusaha masih menunggu kebijakan yang adil dari Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti pasca berakhirnya moratorium kapal ikan buatan luar negeri pada 31 Oktober 2015. Pengusaha minta kepastian terhadap kapal-kapal buatan luar negeri yang sudah diproses dalam analisa dan evaluasi (anev), apakah masuk dalam kategori tingkat kepatuhan yang bisa ditoleransi atau tidak dalam daftar hitam. Bila hasil anev menyatakan bisa ditoleransi, maka bisa diizinkan beroperasi kembali menangkap ikan. Sebelumnya, Menteri Susi mengatakan setelah masa moratorium selesai, proses perizinan bagi kapal ikan buatan luar negeri akan kembali seperti semula. “Kami berharap KKP mempunyai kebijakan untuk memberikan pembinaan bagi perusahaan yang dari hasil Anev masih bisa ditoleransi dan tidak masuk dalam daftar hitam. Pasalnya kapal-kapal buatan luar negeri yang kami miliki sudah dibuktikan keabsahan dokumennya dengan dikeluarkannya status hukum oleh Kementerian Perhubungan dan sudah terbukti mendatangkan devisa bagi negara. Terlebih dari hasil analisa dan evaluasi (Anev) telah ditemukan tingkat kepatuhan dan tidak masuk dalam daftar hitam,” ujar Direktur Utama PT Ocean Mitramas, Hamonangan Purba di Jakarta, Selasa (23/5/2017). Dirinya menambahkan, jika kapal-kapal diberikan izin operasi, berdasarkan pengalaman produksi, dari empat kapal yang beroperasi
dalam pola kemitraan mampu menampung produksi 800 ton per bulan. Sementara untuk satu set kapal penangkap purse seine pelapis besar 712 GT mampu berproduksi 400 ton per bulan dan yang 181 GT mampu berproduksi 250 ton per bulan. “Untuk itu, kami mohon Pak Menko (Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan) juga mendengarkan permasalahan dari pelaku-pelaku usaha swasta nasional yang sudah benarbenar legal, asli pribumi tanpa campur tangan pihak asing. Bahkan jalannya perusahaan kami bermodalkan usaha pinjaman bank BUMN. Jadi kami berharap supaya ada solusi buat operasional perusahaan kami, karena sejak 4 November 2014 sampai sekarang sudah stop operasi,” ucapnya. Hamonangan mengatakan dampak dari kondisi tersebut, saat ini 600 anak buah kapal dan karyawan PT Ocean Mitramas harus kehilangan pekerjaan. Terlebih sudah ada satu kapal yang harus dibesituakan dan dijual dengan harga sangat murah.*** SINDONEWS.COM | MANUEL JEGHESTA Rabu, 24 Mei 2017
11
India Jagokan Kandla Sebagai Pelabuhan Termodern di Asia foto: steelguru.com
I
NDIA mengalokasikan dana tidak kurang dari 153 juta dolar AS untuk mengembangkan pelabuhan Kandla Port Trust (KPT). Saat meletakan batu pertama pembangunan pelabuhan tersebut, Perdana Menteri India, Narendra Modi, mengatakan pembangunan pelabuhan dimaksudkan untuk mendorong kemajuan ekonomi India agar lebih meningkat lagi. Modi optimis India mampu membangun pelabuhan termodern di Asia sejalan dengan pengalaman negara tersebut membantu mengembangkan Pelabuhan Chabahar Iran. “Kita optimis pembangunan fasilitas maritim ini makin memantapkan pelabuhan kita punya posisi kuat peta perdagangan global,” katanya, Senin (22/5). Modi juga mengatakam bahwa pembangunan KPT sejalan dengan paket pembangunan fasilitas lainnya seperti area alat bongkar muat, pembangunan akses jalan pelabuhan serta kawasan penataan bongkar muat pupuk.
12
Rabu, 24 Mei 2017
Keseluruhan nilai investasi proyek proyek tersebut sekitar 153 juta US Dolar. Modi menegaskan pemerintahannya komitmen untuk membangun infrastruktur pelabuhan sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional. “Jika suatu negara ingin maju, maka harus harus memiliki pelabuhan yang baik,” imbuhnya. Dalam kesempatan tersebut, Modi juga menyemangati para pekerja pelabuhan terus meningkatkan efisiensi agar bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi peningkatan ekonomi negara. Dia juga memuji Menteri Perhubungan India, Gadkari, atas inisiatifnya membangun pelabuhan tersebut. Modi optimis, seiring dengan selesainya pembangunan Pelabuhan Kadla, kargo-kargo yang berasal dari Pelabuhan Chabahar Iran bisa langsung bongkar di pelabuhan tersebut.*** TIMESOFOMAN.COM | KF
INDONESIA SHIPPING TIMES