Indonesia Shipping Times Edisi 25 April 2017 by Majalah Shipping Times

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 100• Vol IX • Selasa

25 April 2017

INAPORTNET NGADAT, INSA JANGAN CUMA NGOMONG DOANG!

TARGETKAN 12 JUTA TEUS, MENHUB GENJOT KONSOLIDASI KARGO PRIOK

GM TPKS SEMARANG SUMRINGAH ARUS PETI KEMAS MENINGKAT

INDIKASI MONOPOLI DI BERAU, ONGKOS PETI KEMAS DIPATOK 16 JUTA

HPH TRUST TANGKAP PELUANG TRANSHIPMENT KARGO ALIANSI

Inaportnet Ngadat, INSA Jangan Cuma Ngomong Doang!

SULAN layanan satu atap dari INSA terkait dengan layanan inaportnet sistem yang dianggap belum sepenuhnya berjalan lancar, mendapat tanggapan positif dari dirjen Laut Tonny Budiono. Dirjen Hubla menyatakan setuju saja dengan usulan itu, tapi dengan catatan INSA mesti menyiapkan sendiri tempatnya. Tonny Budiono menyatakan kalangan pelayaran jangan hanya bisa memprotes tanpa memberi solusi terkait dengan inaportnet di pelabuhan Tanjung Priok yang dikritik pelayaran karena systemnya masih belum berjalan maksimal. “Pelayaran (INSA) jangan hanya ngomong saja, kalau memang mereka minta pelayanan satu atap mengenai layanan inaportnet, mesti harus dipikirkan sendiri dan menyiapkan tempatnya, jangan hanya bisa kritik tanpa memberi solusi,” ungkap Dirjen Hubla Tonny Budiono, di Tanjung Priok, Minggu (23/4). Tonny Budiono yang waktu dimintai tanggapannya terkait usulan INSA agar pelaksanaan inaportnet system di pelabuhan Tanjung Priok dilakukan satu atap, ditemani H. Marwansyah (Kepala Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tan-

jung Priok). “Mestinya mereka yang minta, mereka yang juga mesti menyiapkan, sebab sebenarnya pelayaran pun banyak yang belum siap dengan system online ini,” tegasnya. Menurut Tonny, inaportnet sudah menjadi program nasional untuk percepatan layanan keluar masuk kapal di pelabuhan. Bukan hanya di Tanjung Priok saja, tapi juga di Makassar, Belawan, Tanjung Priok, dan terakhir di Tanjung Emas Semarang. Sebelumnya, INSA mengusulkan supaya layanan operasional inaportnet dilaksanakan secara satu atap. Maksudnya, para petugas dari Otoritas Pelabuhan (OP), Pelindo Priok, Kantor Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Priok, dan PT Jasa Armada Indonesia (JAI) berada dalam satu tempat. “Sehingga jika ada masalah pada sistem inaportnet, petugas pelayaran cukup mendatangani di satu tempat tersebut, bukan seperti sekarang harus lari ke kantor OP, kantor Syahbandar, sehingga cukup melelahkan,” kata fungsionaris DPC INSA, di Tanjung Priok. Sumber tadi yang keberatan disebut jatidirinya juga menyatakan, bahwa dengan satu atap akan ketahuan, siapa sebenarnya yang lambat, atau yang kurang merespon terhadap hal-hal tersebut. “Kami juga usul supaya diberlakukan automatic responce, karena jika dalam 30 menit tak direspon oleh operator, sehingga siklus sistem dapat berjalan normal. Itu akan terjadi efisiensi dari petugas pelayaran,” ujarnya. *** | OCEANWEEK.CO.ID |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

Selasa 25 April 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Targetkan 12 Juta TEUs, Menhub Genjot Konsolidasi Kargo Priok foto: detik.com

ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan arus bongkar muat petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok selama dua tahun mendatang dapat menembus angka 12 juta TEUs. “Kita harapkan Tanjung Priok dapat menjadi pelabuhan transhipment besar. Kalau sekarang realisasi arus kontainer di Priok sebesar 6 juta TEUs, kita harapkan dua tahun ke depan bisa menjadi 12 juta TEUs,” ujarnya di sela acara penyambutan kapal raksasa CMA-CGM Otello di Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT), akhir pekan lalu. Pihaknya optimistis target tersebut dapat dicapai dengan baik seiring mulai dilayarinya Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta secara langsung (direct call) ke luar negeri. Salah satu contohnya adalah dengan mulai dilayaninya pelayaran langsung dari Jakarta - Los Angeles dengan kapal raksasa oleh Compagnie Maritime d’Affretement - Compagnie Generali Maritime (CMA - CGM). Pihaknya juga akan mendukung upaya untuk mewujudkan target tersebut dengan menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai kargo konsolidator. “Melalui Kementerian BUMN, saya minta agar PT Pelindo I, II, III, dan IV, melakukan konsolidasi angkutan luar negerinya ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta,” ujarnya.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Konsolidasi kargo itu dimaksudkan untuk memenuhi tingkat keterisian kapal yang selama ini menjadi salah satu penyebab kapal-kapal besar enggan melayari secara langsung ke Indonesia. “Dengan tingkat keterisian yang lebih baik, diharapkan kapal-kapal petikemas raksasa lainnya juga mau datang ke Indonesia dan menjadikan Tanjung Priok sebagai transhipment port ke luar negeri,” katanya. Menurutnya setidaknya selama dua tahun ke depan angkutan ekspor harus dikonsolidasikan ke Pelabuhan Tanjung Prio, sehingga tercipta efektitiftas dan efisiensi pengiriman kargo ke luar negeri. Meskipun, pada tahun-tahun berikutnya bisa dilakukan pembagian merata ke sejumlah pelabuhan lain yang memang diharapkan dapat menjadi hub internasional, seperti Pelabuhan Bitung dan Kuala Tanjung. “Kami akan terus dorong agar Priok dapat jadi hub internasional melalui intensifikasi transshipment dengan direct call jarak jauh dan terus melakukan peningkatan infrastruktur dan mampu melayani kapal kontainer berukuran besar yang pada akhirnya mampu menurunkan biaya logistik secara nasional,” ujarnya.*** BISNIS.COM | PUPUT ADY SUKARNO Selasa 25 April 2017

Tarif Pelabuhan, Pebisnis Keluhkan Banyak Jenis Pungutan

ELAKU usaha menyambut gembira rencana pemerintah memangkas biaya layanan di pelabuhan. Karena, biaya logistik di Indonesia dinilai tinggi, bahkan termahal di ASEAN. Hal itu terjadi antara lain disebabkan terlalu banyaknya jenis pungutan. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita membeberkan jenis layanan di pelabuhan yang tarifnya tinggi dan tidak wajar sehingga harus dikaji. Antara lain, tarif terminal handling charges (THC). “Selain tarif (THC) tinggi. Itu sampai sekarang tarif masih menggunakan dolar AS. Biaya yang dibebankan untuk ukuran 20 kaki dengan kondisi full container load mencapai 95 dolar AS per books,” ungkap Zaldy. Dia menuturkan, pembayaran menggunakan mata uang dolar AS memberatkan pelaku usaha. Tarif menjadi tidak pasti karena tergantung pergerakan kurs. Menurutnya, ketentuan itu harus dievaluasi. Apalagi, pemerintah sendiri inginkan semua transaksi di dalam negeri memakai rupiah. Selain tarif THC, Zaldy menyebutkan pengenaan tambahan biaya pada pelayanan inventory, pemeriksaan kontainer, dan cost recovery. Dia ingin pengenaan biaya-biaya tambahan harus dievaluasi. Karena, terlalu banyaknya tambahan biaya menyebabkan biaya logisitik membengkak. “Ongkos logistik Indonesia tercatat paling mahal di ASEAN. Biaya logistik pelabuhan In donesia mencapai 27 persen. Sementara negara tetangga, seperti Thailand hanya 15 persen dan Vietnam dan Malaysia 13 persen,” ungkapnya. Dia mengungkapkan, tarif layanan di pelabuhan tidak pernah mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir. Dia menilai, tingginya layanan di pelabuhan disebabkan pengelolaan pelabuhan yang hanya dikelola Pelindo. Pengelolaan oleh satu perusahaan rentan terjadi monopoli. Saat ini semua biaya di pelabuhan diatur dan seragam. Tidak ada kompetisi harga dan service level. “Swasta harus diberikan kesempatan masuk. Karena, biasanya kalau ada kompetitor terjadi

Selasa 25 April 2017

persaingan layanan yang pada akhirnya bisa berimbas kepada penurunan tarif,” ungkapnya. Wakil Ketua Umum ALI Mahendra Rianto menyebutkan beban yang ditanggung pengusaha untuk mengambarkan mahalnya layanan di pelabuhan. “Ada sebuah perusahaan mengaku mengeluarkan biaya antara Rp 60 juta-80 juta untuk membayar jasa-jasa pelayanan. Selama satu tahun, mereka kurang lebih harus menguras Rp 960 juta. Itu belum termasuk pungli-pungli ya,” ungkap Mahendra. Melihat biaya itu, Mahendra menilai, untuk memangkas biaya logistik tidak cukup hanya dengan melakukan pemberantasan pungli dan pemangkasan peraturan. Menurutnya, selain memperbaiki struktur tarif layanan, untuk menekan biaya logistik, pemerintah harus melakukan pembangunan jalur logistik. “Indonesia memiliki posisi strategis di pasar logistik karena memiliki volume perdagangan dan populasi dalam jumlah besar. Sayang jika tidak dioptimalkan. Selama ini Indonesia kurang menarik karena biaya logistiknya tinggi,” katanya. Seperti diketahui, Menteri Koordinator Ke maritiman Luhut Binsar Panjaitan menggelar rapat dengan sejumlah instansi terkait mem bahas tarif layanan di pelabuhan. Rapat menyimpulkan biaya logistik masih mahal. Untuk itu, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap struktur biaya peyanan di pelabuhan. Menurut Luhut, biaya layanan akan diperiksa satu per satu. Hari ini rencananya peserta rapat tersebut akan menggelar rapat kembali hari ini untuk membahas lebih lanjut evaluasi tarif layanan di pelabuhan. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Tonny Budiono menyatakan mendukung langkah Menteri Luhut. Menurutnya, pemerintah memang hendak mencari instrumen tarif logistik agar produk dalam negeri bisa bersaing dengan negara lain, dan menarik para pengusaha asing untuk bongkar muat di Indonesia.*** | RMOL.CO |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Urusan Tarif Pelabuhan, Negara Jangan Mau Diatur Pebisnis

ASCA transhipment kapal ’ CMA CGM di JICT , Minggu (23/4), dunia usaha sepertinya masih ragu dan mempertanyakan sejauh mana kesanggupan kapal tersebut melayani rute Jakarta-Los Angeles Amerika Serikat. Sebab, pengalaman menunjukan di Priok pernah ada direct call, sebut saja Maersk Line, MSC, APL, yang hanya mampu bertahan 6 bulan, karena barang yang diangkut tak seimbang dengan besaran kapal yang datang. Berangkat dari pengalaman itu, pemerintah tak lagi mau kecolongan. Karena itu, pemerintah berupaya mencari formula agar trashipment berkelanjutan. Salah satu cara yang akan ditempuh dengan rencana memangkas biaya di pelabuhan. Lalu, apakah langkah yang akan dilakukan pemerintah tersebut tepat? Bukankah dengan keputusan itu nantinya, berpengaruh terhadap kinerja terminal. Karena tidak mungkin, kebijakan diskon tarif hanya diberikan kepada salah satu pelayaran saja. Pasti, pelayaran-pelayaran luar negeri yang berkegiatan di pelabuhan Jakarta juga akan meminta hak yang sama. Ketua Umum GINSI, Anton Sihombing, berterus terang menyayangkan rencana tersebut. “Mestinya Negara tidak boleh diatur-atur oleh pebisnis (CMA CGM-red). Sebaliknya negaralah yang seharusnya mengatur. Saya bangga dan senang karena kapal besar bisa masuk ke Tanjung Priok. Namun, ini jangan dijadikan sebagai upaya ‘pencitraan’ pemerintah, karena yang saya dengar banyak permintaan sebagai syarat yang diajukan pihak CMA CGM,” katanya. Menurut anggota Komisi V DPR RI ini, dalam hal transshipment port, pemerintah jangan selalu membandingkan dengan pelabuhan Singapura. “Di Singapura sebenanrya tariff juga tidak murah, tapi mereka menang dalam layanan cepat, sehingga waiting time kapal dan barang hampir zero,” ungkapnya. Sebagai comparative, tarif transshipment di Singapura (Jurang port, Pasir Panjang Terminal, Keppel Terminal, Tanjong Pagar, Branni Terminal, New Container Terminal Pasir Panjang) dan pelabuhan di Indonesia. Di pelabuhan Singapura tariff local dikenai biaya 150 dolar Singapura (20 feet), dan 215 dolar Singapura (40 feet), sedangkan biaya transshipment 115 solar Singapura (20 feet) dan $ 175 Singapura (40 feet) dengan catatan 9 hari free storage. Pemindahan container dari terminal ke terminal lain diurus oleh terminal termasuk dalam biaya transshipment (T/S). Sementara itu di Tanjung Priok, tariff bongkar muat local dikenai tariff US$ 93,00 (20 feet), tariff transshipment US$ 56.00 atau US$ 28,00, namun dengan catatan apabila transshipment (ekspor/impor) dibong-

INDONESIA SHIPPING TIMES

kar dan dimuat pada dermaga yang berbeda, dan juga berlaku jika muatan T/S dibongkar dan dimuat pada dermaga yagn sama. Kemudian untuk storage impor T/S 0-1 hari, di Priok dikenai 100%, dan dari 2- seterusnya dikenakan 900%, namun ini akan dikenai biaya kalau muatan T/S itu dibongkar muat pada dermaga yang berbeda. Sedangkan untuk storage ekspor T/S 1-5 hari dikenakan satu hari, 6-10 dikenai 200% dan 11-seterusnya kena 300%. Di Tanjung Priok, pengangkut pun masih harus menanggung biaya pemindahan container transshipment dari terminal satu ke terminal lain sekitar Rp 700 ribu, ditambah pula dengan tanggungan biaya penumpukan rata-rata masa kedua. Untuk tariff pemanduan, di Singapura dikenai $ 310 Singapura bagi kapal diatas 45.000 – 50.000 GT ditambah tariff variable 155 dolar Singapura setiap ½ jam, sedangkan kapal diatas 60.000 GT kena $ SIN 370 ditambah tariff variable $ SIN 185 per ½ jam. Sebaliknya di Priok untuk pemanduan kapal asing dikenai US$ 75 pergerakan ditambah tariff variable US$ 0,022 per GT. Sementara itu Tarif tunda di Singapura, kapal diatas 60.000 – 100 ribu GT dikenai $SIN 1100 ditambah tariff variable 550 dolar SIN per ½ jam, sedangkan di Indonesia, biaya tunda kapal diatas diatas 75 ribu GT terkena biaya US$ 1912,50 ditambah tariff variable 0,05005 per GT kali jam pemakaian. “Masalahnya, waiting time di pelabuhan Indonesia (Priok) cukup lama, sehingga ini bedanya dengan Singapura,” ucap Anton Sihombing. Kalau ini yang kemudian dijadikan pemerintah memangkas tariff pelabuhan, sudah pasti pula pendapatan terminal petikemas akan berkurang, dan dampaknya kemungkinan terminal akan sulit melakukan investasi peralatan. Alhasil, jika terminal tak lagi mampu investasi alat, kinerja layanannya pun dapat ‘lelet’ tak sesuai harapan pengguna jasa. Jika sudah demikian, apakah terminal di Indonesia dapat bersaing dengan terminal luar negeri. Sekali lagi Anton Sihombing mempertanyakan, apa sebenarnya yang mendasari pemerintah yang kemudian ingin menurunkan biaya-biaya di pelabuhan. Apakah ini karena permintaan dari pihak pelayaran besar itu, atau ada agenda lain dari pemerintah. “Jangan jadikan ini sebagai pencintraan,” ungkap Anton. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Pelindo II Saptono Rahayu Irianto, mengungkapkan untuk bisa menjaga kelanggengan kapal ‘raksasa’ ke Priok, akan diberikan insentif, serta mengupayakan ketersediaan barang/container*** | OCEANWEEK.CO.ID | Selasa 25 April 2017

EMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kepri akan membangun empat pelabuhan dan merehabilitasi satu pelabuhan dengan dana APBD 2017. Tiga pelabuhan bongkar-muat barang akan dibangun di Karimun, Bintan dan Tanjungpinang, satu rehabilitasi pelabuhan rakyat penghubung Tanjungpinang-Penyengat. “Satu pelabuhan lagi untuk penumpang akan dibangun di Pulau Berhala, Kabupaten Lingga,” kata Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri Jamhur Ismail di kantornya, Tanjungpinang, Jumat pekan lalu. Khusus rehabilitasi pelabuhan di Penyengat, Dishub Kepri akan memperbaiki kondisi atap pelabuhan sudah rusak dan bocor serta tiang besi sepanjang transtel yang keropos. Perbaikan ini untuk memberikan rasa nyaman kepada warga dan pengunjung mengingat Penyengat adalah salah satu daerah tujuan wisata andalan di Kepri. Jamhur mengatakan, pembagunan empat pelabuhan dilakukan bertahap, mulai tahun ini, termasuk pembuatan Detailed Engineering Design (DED). “Kalau dulu, bikin dulu DED tahun depan baru dibangun. Sekarang, buat DED tahun ini, dibangun tahun ini juga,” katanya. Menurut Jamhur, pembangunan pelabuhan ini sesuai intruksi Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Pelabuhan barang akan dibuat representatif, langsung besar dan lebar, agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu lama.

foto: sindobatam.com

Pemprov Kepri Bangun Tiga Pelabuhan Barang

”Memang, ini dirancang dan dibuat untuk kebutuhan di masa mendatang, bukan hanya untuk kebutuhan saat ini. Akses jalan ke pelabuhan pun akan dibuat dengan lebar 10 meter. Makanya pembangunannya dilakukan bertahap,” kata dia. Jamhur berharap, pelabuhan barang yang akan dibangun mampu menampung beberapa kapal, sehingga waktu bongkar muat barang dari kapal lebih cepat dan mobilisasi bisa lancar. Jika bongkar muat barang lancar, akan berampak positif terhadap harga jual barang di pasaran. “Selama ini bongkar muat kapal terkendala pelabuhan yang kecil, bongkar muat barang jadi lama. Ini yang memicu harga barang jadi mahal, sebab pengusaha membebankan biaya tunggu kapal itu,” ujarnya.*** SINDOBATAM.COM | SUTANA

Selasa 25 April 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Indikasi Monopoli di Berau, Ongkos Angkut Kontainer Dipatok Rp 16 Juta

EBUAH perusahaan pelayaran nasional yang berkantor pusat di Surabaya dituding menjadi satu penyebab mahalnya hargaharga kebutuhan pokok dan bahan bangunan di Bumi Batiwakkal, Berau. Pasalnya, ongkos angkut barang menggunakan kontainer atau peti kemas dari Surabaya menuju Berau yang dipatok perusahaan tersebut dinilai terlalu tinggi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Berau Anwar, setelah menerima laporan masyarakat dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Berau. Berdasarkan informasi yang ia terima, ongkos pengiriman barang menggunakan peti kemas dipatok sebesar Rp 16 juta untuk satu peti kemas. Padahal tarif angkut satu peti kemas dari Surabaya ke Balikpapan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Berau, hanya berkisar Rp 5 juta. Dari sumber yang sama, Anwar juga mendapat informasi jika tarif yang dibebankan perusahaan pelayaran tersebut tidak memiliki landasan hukum. “Itu karena hanya ada mereka di Berau. Jadi ada monopoli untuk jasa pengiriman barang, sehingga mereka menentukan harga seenaknya saja. Pengusaha di Berau juga tidak memiliki pilihan lain,” jelas Anwar, Selasa (18/4). Dengan tingginya tarif yang dipatok perusahaan pelayaran, para pengusaha atau agen bahan pokok juga menaikkan harga jual ke pedagang-pedagang kecil yang membeli barang mereka. “Menurut saya, kesepakatan harga yang tidak jelas payung hukumnya itu bisa menjadi permufakatan jahat, apalagi dampak yang ditimbulkan ini langsung ke masyarakat,” tegas Anwar. Apalagi lanjut dia, beberapa waktu lalu ada investor yang ingin membuka jasa pengiriman menggunakan peti kemas di Bumi Batiwakkal, namun tak kunjung terwujud. Hal itu menimbulkan kecurigaan adanya upaya agar perushaaan pelayaran dimaksud tetap bisa memonopoli jasa pengiriman barang di Bumi Batiwakkal.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Padahal kalau itu masuk, perusahaan pelayaran tersebut tidak bisa menentukan seenaknya tarif yang dikenakan kepada pengusaha. Kalau sudah seperti itu, harga kebutuhan pokok dan bahan bangunan di Berau pasti bisa lebih murah dari sekarang, karena biaya yang dikeluarkan pengusaha juga tidak terlalu besar,” bebernya. Anwar menduga ada pelanggaran hukum yang terjadi. Untuk itu, dirinya berharap pihak kepolisian dan kejaksaan bisa ikut memberi perhatian terhadap persoalan tersebut. “Mereka memperoleh keuntungan yang berlebih dan membuat masyarakat menjadi sangat terbebani, jadi wajar saja kita duga ada punglinya. Saya lihat juga hal ini ada kemiripan dengan pengungkapan pungli komura yang terjadi di Kota Samarinda,” tegasnya. Untuk itu, Pemkab Berau diminta mengambil sikap. Dewan lanjut dia, juga berencana memanggil seluruh pihak terkait untuk mendiskusikan persoalan tersebut. Upaya konfirmasi ke perusahaan pelayaran belum membuahkan hasil. Pasalnya, manajemen perusahaan yang berkantor di Jalan Niaga II, Tanjung Redeb, sekitar pukul 10.50 Wita, salah satu karyawan menyebut kepala cabang mereka sedang tidak berada di tempat, walau kendaraan kepala cabang berada di parkiran kantor. Sekitar pukul 14.05 Wita, Berau Post kembali mencoba mengejar konfirmasi pimpinan cabang perusahaan tersebut di kantornya, namun petugas keamanan kantor tersebut kembali menyebut pimpinannya tengah di luar kantor. Berau Post kembali lagi pukul 14.40 Wita, kembali petugas keamanan kantor tersebut menyebut pimpinannya belum kembali ke kantor. Namun ketika ditanya soal kendaraan kepala cabang yang sekitar pukul 10.50 Wita ada di parkiran kantor, si petugas membenarkan jika kendaraan tersebut yang digunakan pimpinannya.*** PROKAL.CO | SAM Selasa 25 April 2017

GM TPKS Semarang Sumringah Arus Peti Kemas Terus Meningkat foto: tpkssemarang.co.id

ERMINAL Peti Kemas Semarang (TPKS) optimis kinerja tahun 2017 akan terus mengalami kenaikan. General manager PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Terminal Petikemas Semarang (TPKS) Erry Akbar panggabean mengatakan, kinerja bongkar muat di TPKS hingga triwulan 1 tahun 2017 terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016. Pada semester 1 tahun 2016, kinerja bongkar muat TPKS tercatat pada angka 96.648 Box. Sedangkan pada tahun ini angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 96.716 Box. Apabila dinyatakan dalam TEUs pada triwulan 1 tahun 2016, kinerja TPKS sebesar 154.085 TEUs sedangkan dalam kurun waktu yang sama di tahun ini angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 154.463 TEUs. Di samping kenaikan dari sisi kinerja bongkar muat, TPKS pada Triwulan ini juga mencatatkan kenaikan pada sektor kunjungan kapal. “Seperti yang telah diketahui, bahwa terdapat beberapa kapal baru yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Emas mulai awal tahun ini.

Selasa 25 April 2017

Beberapa diantaranya adalah kapal-kapal besar Internasional dengan rute SemarangTiongkok,” ujarnya, Kamis pekan lalu. Pada triwulan 1 tahun 2016, jumlah Kunjungan Kapal di TPKS sebanyak 184 Unit. Jika dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2017, terdapat tambahan 7 kapal yang Sandar di Dermaga TPKS, sehingga pada kurun waktu ini, jumlah kunjungan kapal tercatat di 191 Unit. Dengan adanya penambahan jumlah kapal yang sandar ini, secara otomatis Gross Tonage (GT) kapal yang sandar di TPKS juga mengalami kenaikan. Triwulan 1 tahun 2017 angka Tonase sejumlah 3,077,477 GT, sedangkan pada triwulan 1 tahun lalu tonase kapal tercatat di angka 3,017,143 GT. “Hingga saat ini TPKS optimis bahwa kinerjanya akan terus mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2017 seiring dengan perbaikan infrastruktur dan peralatan yang digunakan,” jelasnya.*** SINDONEWS.COM | ANDIK SISMANTO

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelni Buka Gerai Logistik Rumah Kita di Timika Papua foto: google image

T Pelni melalui anak usahanya PT Sarana Bandar Nasional mengoperasikan gerai logistik dalam program Rumah Kita. Program ini mulai direalisasikan di Timika, pekan lalu. Manager PR dan CSR PT Pelni Akhmad Sujadi mengatakan Rumah Kita merupakan implementasi konsep dan tindaklanjut tol laut gagasan Presiden Jokowi. Rumah Kita merupakan ide Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN dengan menyinergikan BUMN, PT.Pelni, Pelindo, RNI, Bulog, PPI, dan lainnya untuk bersama-sama membantu menurunkan harga di rute tol laut. Sujadi mengatakan gerai Rumah Kita merupakan program pemerintah, melalui Kementerian BUMN bersama Kementerian Perhubungan. Pelni Group mendapatkan penugasan membantu pemerintah dan masyarakat, terutama di daerah terdepan, tertinggal dan terpencil (3 T). Kemenhub menargetkan membangun 40 Rumah Kita di seluruh Indonesia. Pelni mendapat penugusan di empat daerah yakni Timika, Manokwari, Morotai, dan Saumlaki. Sujadi mengatakan Gerai Rumah Kita di Timika akan melayani daerah sekitarnya di antaranya Wamena, Yakuhimo, Agats, dan lainnya, untuk menciptakan keseimbangan harga yang lebih baik antara wilayah Barat dan wilayah Timur Indonesia.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Disparitas harga, disparitas sosial dan ekonomi, mudah-mudahan secara bertahap dapat mulai dikurangi dengan kehadiran program Rumah Kita ini,” ujar Sujadi melalui keterangan tertulisnya, Senin (24/4). Sujadi mengatakan Pelni Logistics sebagai pengelola gerai Rumah Kita di Timika, telah berusaha untuk mendesain gerai Rumah Kita ini agar dapat melayani kebutuhan masyarakat baik yang berbelanja secara ritel (eceran), maupun secara grosir. Berbagai kebutuhan masyarakat, akan disediakan mulai dari beras, ayam beku, tepung, sabun, shampoo ,bahkan sampai kebutuhan kebutuhan bahan penting untuk pembangunan seperti semen. Gerai Rumah Kita Timika ini juga akan berfungsi sebagai sentra distribusi untuk memasok barang kebutuhan masyarakat ke wilayah Wamena. Rencananya dalam waktu dekat Rumah Kita Timika akan mulai memasok semen serta sembako ke wilayah Wamena. “Setelah Timika, Pelni Logistics juga sedang mempersiapkan untuk membangun gerai Rumah Kita di Saumlaki bekerjasama dengan BUMD Saumlaki, Pelni Logistics akan membangun Rumah Kita di area Pasar Omele Saumlaki,” ujar Sujadi.*** REPUBLIKA.CO.ID | INDAH PRATIWI Selasa 25 April 2017

Pusat Kajian Maritim: Perlu Evaluasi Lolosnya Kapal Asing

EMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu melakukan evaluasi terkait lolosnya kapal asing berukuran besar yang diduga sedang melakukan aktivitas ilegal mengambil barang muatan kapal tenggelam di perairan Riau, beberapa waktu lalu, seru satu kajian. “Kementerian atau lembaga terkait harus duduk bersama dan mengevaluasi mekanisme pencegahan terhadap pelaku pencurian ikan atau barang muatan kapal tenggelam,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, di Jakarta, Senin. Menurut Abdul Halim, pihaknya menduga di balik lolosnya kapal pencuri barang muatan kapal tenggelam itu antara lain karena lambannya sistem koordinasi antar-aparat penegak hukum, atau bisa saja ada kemungkinan oknum yang terlibat. Dia berpendapat, cukup ironis di tengah menguatnya upaya negara dalam memerangi pelanggar kedaulatan Indonesia, ternyata ada kapal bertonase besar yang mudah lolos begitu saja. Sebelumnya, Menteri Susi berharap koordinasi antarlembaga pemerintah dapat diteruskan untuk menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan negara, seperti salah satunya adalah saat penyidikan kasus penemuan kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia pada Jumat (21/4) pagi di perairan Anambas, Kepulauan Riau. “Kita berharap untuk kapal yang besar ini bisa minta bantuan Interpol untuk bantu untuk menangkap kapal tersebut. Kapal ini bukan kapal ikan, tapi kapal yang bekerja mengambil BMKT atau benda muatan kapal yang tenggelam,” ujar Susi. Kapal itu, ujar dia, terbukti masuk zona teritorial Indonesia karena personel TNI Al lebih dulu mengamankan seluruh anak buah kapal (ABK) di Tarempa dan Jemaja, Riau. Total ABK yang ditemukan saat penyelidikan berjumlah 20 orang, terdiri 16 warga negara

Selasa 25 April 2017

dari China, 3 orang dari India, dan 1 orang dari Malaysia. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksda Achmad Taufiqoerrochman mengatakan, awalnya tim TNI AL melakukan patroli seperti biasanya. Namun, lanjutnya, ditemukan sebuah kapal yang mencurigakan dan akhirnya konsentrasi di Selat Malaka. Kemudian pihak TNI AL mengerahkan tim patroli tambahan dari Jemaja. “Tentunya ini bukan kapal perang yang kita kerahkan. Patroli kecil Bakamla dengan awak hanya empat orang. Itu jaraknya 45 mil dari posisi kami. Itu pun tidak sekali jalan. Karena begitu kita berangkat, bahan bakar habis kita kembali. Hingga empat kali keluar, baru kita temukan di posisi itu,” katanya pula. Kemudian, lanjutnya, empat personel naik dan bertanya, dan dijawab oleh ABK bahwa nakhodanya sedang turun ke darat. Karena itu, 20 ABK itu ditahan di Jemaja dan Tarempa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pengangkutan 20 ABK tersebut dibantu dengan kapal nelayan sekitar. Tim patroli pun meninggalkan kapal karena posisi jangkar sedang turun dan sudah tidak ada awak kapal yang berada di atas kapal tersebut. Setelah itu, tim patroli mengerahkan kapal perang ke lokasi kapal asing berada. “Kemudian barulah kami kerahkan kapal perang ke sana. Saat kapal perang sudah sampai sana, kapal itu sudah tidak ada. Karena kami amankan dulu orangnya, kemudian laporan awal bahwa nakhodanya sedang turun, kemudian kami sudah bawa ABK-nya ke darat, maka kami perintahkan kapal perang ke sana untuk mengamankan itu,” ujarnya pula. Saat ini kapal asing tersebut sedang dalam pemeriksaan. Menurut Menteri KKP Susi, kapal itu diduga mengambil sisa kerangka Kapal Seven Skies milik Swedia dan Kapal Igara Skies milik Jepang.*** ANTARANEWS.COM | M RAZI RAHMAN

INDONESIA SHIPPING TIMES

ERUSAHAAN pelayaran asal Prancis, Compagnie Maritime d’Affretement - Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM) bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) II. Mereka membuka layanan pelayaran kargo langsung setiap minggu dari Pelabuhan Tanjung Priok ke West Coast (Los Angeles dan Oakland) Amerika Serikat. Senior Vice President CMA-CGM Asia, JeanYves Duval, mengatakan kerja sama tersebut tercipta karena ketertarikannya terhadap pasar Indonesia. “Kami melihat Asia Tenggara sebagai kawasan penting dan Indonesia menawarkan banyak kesempatan,” katanya di dermaga JICT, Jakarta, Ahad, 23 April 2017. Duval mengatakan maskapainya sudah menguasai 13 persen pasar Indonesia. Dengan layanan baru tersebut, ia menargetkan kenaikan penguasaan pangsa pasar karena layanan tersebut menawarkan jasa yang lebih baik. “Kami berharap market share naik jadi 20 persen hingga akhir tahun ini,” katanya.

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: thejakartapost.com

Transhipment, CMA-CGM Target Kuasai 20 Persen Pangsa Pasar

Presiden Direktur CGA-CGM Indonesia, Farid Belbouab, mengatakan CGA-CGM Group membawa 12 ribu TEUs kargo setiap minggu dari dan ke Indonesia serta pengiriman domestik. Dengan kerja sama Pelindo II, ia menargetkan kenaikan jumlah kargo hingga 15 ribu TEUs. CMA-CGM optimistis target-target tersebut tercapai. Farid mengatakan pelayaran langsung dari Tanjung Priok ke West Coast menawarkan waktu dan tarif yang lebih baik. Pengiriman barang memakan 23 hari. Sementara rata-rata pelayaran maskapai lain mencapai 30 hari. Dengan waktu yang lebih singkat, tarif pengiriman barang juga lebih murah. Kerja sama tersebut menjadi sejarah bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya, kapal berkapasitas besar mampu bersandar. Kapal raksasa pertama kali bersandar di Jakarta pada 9 April 2017. Rata-rata bongkar muat kapal saat itu sebanyak 2.311 TEUs. Jumlahnya meningkat tiga minggu kemudian menjadi 2.811 TEUs. TEMPO.CO | VINDRY FLORENTIN Selasa 25 April 2017

HPH Trust Tangkap Peluang Transhipment Kargo Aliansi Pelayaran foto: worldmaritimenews.com

PERATOR pelabuhan yang berbasis di Hongkong, HPH Trust, memprediksi belum ada pertumbuhan troughput signifikan selama tahun 2017. Diana Lee, CFO HPH Trust bahkan memperkirakan throughput di Yantian Interntional Container Terminals (YICT) hanya akan naik 2-3% dari 11,7 juta TEUs yang tercatat pada 2016. Sedangkan di Hong Kong International Terminal (HIT), Cosco-HIT dan Asia Container Terminals (ACT) tahun ini diproyeksikan mencatat “pertumbuhan satu digit lebih rendah” dibandingkan yang berhasil dibukukan tahun 2016 sebesar 10,8 juta ton. “Secara keseluruhan prospek pasar peti kemas akan tetap stabil di tahun 2017. Ini tak lepas dari kontraksi pasar kuartal keempat tahun 2016 lalu,” ungkap Gerry Yim, CEO dan managing director HPH Trust, dalam sebuah keterangan pers di Singapura, Senin kemarin. “Untuk volume transhipment, selama kuartal pertama ini kita melihat ada trend positif mengingat adanya perkembangan baru dari aliansi pelayaran. Kami tetap optimis volume transhipment akan tumbuh baik mengingat tidak semua

pelabuhan di dunia dapat melayani kapal-kapal jumbo yang dioperasikan aliansi, “ kata Yim. Dalam catatan HPH Trust, penurunan troughput di YICT tahun 2016 lalu karena adanya penurunan kargo transhipment, sedangkan penurunan di HIT lebih disebabkan kargo intra-Asia dan transhipment yang cenderung melemah. “Pembentukan aliansi pelayaran memang akan membuat semakin sedikitnya kapal yang beroperasi karena ukuran yang jauh lebih besar. Tapi kami melihat ini sebagai peluang karena Terminal YICT dan HIT mampu menangani kapal-kapal berukuran jumbo. Selain itu kami juga pemilik infrastruktur terbaik di China Selatan,” imbuhnya . Aliansi pelayaran tersebut terdiri dari K Line, MOL, NYK, Hapag-Lloyd dan Yang Ming mulai beroperasi sejak 1 April 2017. Dalam pengamatan Yim, pasar kontainer global akan terus menunjukan perbaikan seiring dengan langkah cutting cost yang dilakukan perusahaan pelayaran pada rute Asie-Eropa. Ini terlihat dari kuartal pertama tahun ini.*** SEATRADE-MARITIME.COM | LEE HONG LIANG

Selasa 25 April 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES