Indonesia Shipping Times edisi 25 Januari 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

Januari 2017 No 21 • Vol IX • Rabu 25

GUBERNUR SUMATERA UTARA MINTA PEMERINTAH TINJAU ULANG HUB PRIOK

PEMERINTAH INTEGRASIKAN 7 PELABUHAN

WADUH, RANJAU PD II NYARIS JADI KENDALA PEMBANGUNAN MNP

PELINDO II SIAPKAN RP2 TRILIUN BANGUN PATIMBAN

SANKSI BERAKHIR, KAPAL TANKER IRAN BISA WARA-WIRI LAGI EROPA

01

Pemerintah Integrasikan 7 Pelabuhan dan Kawasan Industri

M

ENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ingin mengintegrasikan pengelolaan pelabuhan guna mendukung program tol laut sekaligus mendorong kinerja tata kelola kepelabuhan Indonesia.

“Kami mau intergrasikan Pelindo I, II, III, dan IV. Strategi kami bagaimana membuat supaya tol laut betul-betul jalan dan dengan efisien,” kata Luhut di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa.

Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Elvyn G. Masassya, dalam kesempatan terpisah, menuturkan integrasi dilakukan sebagai upaya melakukan efisiensi, meningkatkan produktivitas, serta mendorong daya saing pelabuhan-pelabuhan Indonesia.

Elvyn mengatakan bahwa koordinasi dan kerja sama tata kelola pelabuhan antara empat perusahaan pelabuhan Indonesia itu mencakup standarisasi operasional, pelabuhan, dan kerja sama di bidang lainnya sehingga pengelolaan pelabuhan memiliki tingkatan yang sama.

“Kami akan diskusikan lebih rinci lagi konsep yang kami usulkan, yaitu Indonesia integrated chain port, artinya pengelolaan pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri dan standarisasi tujuh pelabuhan utama di Indonesia,” jelasnya.

Ketujuh pelabuhan itu, yakni Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Priok, Pontianak, Bitung, dan Sorong, akan dijadikan rantai pelabuhan atau “chain port” dalam konsep tersebut.

“Ini akan kami detailkan dan kami harap bisa diimplementasikan pada semester kedua 2017,” ujarnya.

Elvyn mengatakan bahwa Pelabuhan Tan-

foto: Katadata.co.id jung Priok yang kini ditunjuk sebagai pelabuhan pengumpul (hub) akan menjadi pusat konsolidasi barang dari pelabuhan-pelabuhan lainnya sebelum dikirim ke luar negeri.

Menurut dia, konsep tersebut akan dapat menekan biaya logistik lantaran barang tidak perlu dikirimkan terlebih dahulu ke Singapura, tetapi dialihkan langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok sebelum dikirim ke negara tujuan.

“Misalnya, barang dari Palembang, kalau mau menuju Seoul kan melalui Singapura. Yang handling cost tadi itu di Singapura, sebesar itu.

Konsep ini lebih hemat, jadi bisa melalui Jakarta, setelah kita hitung, lebih murah sekitar Rp1,5 juta per kontainer,” jelasnya.

Meski masih berupa konsep, Elvyn menekankan semangatnya adalah mendorong tata kelola pelabuhan Indonesia yang lebih baik dengan tujuh pelabuhan utama. Terkait dengan hal ini, Pelabuhan Tanjung Priok menjadi “hub international transshipment”.*** | ANTARANEWS.COM | ADE IRMA J |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id, jurnalpelabuhan.com

02

Rabu 25 Januari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Gubernur Sumatera Utara Minta Tinjau Ulang Hub Priok

foto: Kedaipena.com

P

EMERINTAH Provinsi Sumatra Utara meminta kepada Kementerian Perhubungan agar meninjau ulang Keputusan Menteri Perhubungan No.901/2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional Tahun 2016.

Pemprov menilai pengalihan pelabuhan hub internasional untuk wilayah Indonesia bagian Barat dari Pelabuhan Kuala Tanjung ke Pelabuhan Tanjung Priok akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menuturkan, Pelabuhan Kuala Tanjung diproyeksikan mampu mendongkrak perekonomian provinsi. Tak hanya pelabuhan, di dalam kawasan yang sama juga terdapat PT Indonesia Asahan Aluminum (Inalum).

“Selain itu, akses ke Pelabuhan Kuala Tanjung juga nantinya akan terhubung ke KEK [Kawasan Ekonomi Khusus] Sei Mangkei. Kami sangat berharap keputusan tersebut diperbaiki. Sumatra, khususnya Sumut juga membutuhkan dan bisa menjadi hub internasional wilayah Barat. Kami sadar memang Priok lebih besar dan ibukota negara,” papar Erry, Selasa (24/1/2017).

Lebih lanjut, dia akan segera berdiskusi dengan instansi dan SKPD terkait mengenai perubahan tersebut. Erry kembali menyayangkan keputusan menteri tersebut, karena otomatis ongkos logistik produk-produk dan komoditas ekspor unggulan Sumut akan meningkat.

“Ongkos logistik pasti lebih tinggi. Kami akan bahas dulu, kemudian memutuskan apakah akan

INDONESIA SHIPPING TIMES

menyampaikan surat kepada pemerintah pusat.

Kalau semua ke Priok lagi, ya sentralistik lagi. Kami berharap pelabuhan di Sumut juga bisa dimaksimalkan,” tambah Erry.

Senada, Wakil Ketua Kadin Sumut Bidang Logistik dan Multimoda Khairul Mahalli mengemukakan Keputusan Menhub tersebut akan menurunkan daya saing produk dan komoditas ekspor Sumut.

Menurutnya, Pelabuhan Kuala Tanjung harus menjadi hub internasional agar bisa bersaing bahkan mengungguli pelabuhan di Singapura.

“Ini juga justru membuka peluang kartel, kalau semuanya ke satu ‘lubang’. Kenapa tidak dibiarkan bersaing sehat, agar terus meningkatkan pelayanan di masing-masing pelabuhan. Sumut punya Bandara Kualanamu, hub internasional untuk transportasi udara. Kemudian ada Kuala Tanjung. Kalau ada sinergi nanti di antara keduanya, itu sangat baik dan strategis. Potensi pengembangan perekonomian Sumut sangat besar,” terangnya.

Khairul menambahkan, jika nantinya eksportir Sumut harus melakukan ekspor melalui Pelabuhan Tanjung Priok, tak hanya biaya logistik yang akan bertambah, tapi juga kerugian waktu dan kualitas produk serta komoditas.

“Artinya akan ada double handling. Kami jelas menolak keras keputusan menteri. Seharusnya pelaku usaha dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Saya perkirakan ongkos logistik akan naik 15%-20%. Belum lagi, kami harus merevisi kontrak ekspor. Ini sudah tidak sesuai dengan Nawacita.”

Sebelumnya, saat Menko Bidang Maritim Luhut Panjaitan mengunjungi Pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung, Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana menuturkan, pihaknya terus mengerjakan pembangunan Terminal Multipurpose Pelabuhan Kuala Tanjung. Dia menargetkan operasional pada semester II/2017. Tak hanya itu, Pelindo I juga terus mengembangkan Terminal Peti Kemas Belawan dalam dua tahap untuk menambah kapasitas bongkar muat kontainer di Belawan. Asisten Manajer Hukum dan Humas Belawan International Container Terminal (BICT) Pelindo I Tengku Irfansyah merinci, sepanjang tahun lalu, total volume ekspor mencapai 4,21 juta ton atau 195.343 boks. meningkat dibandingkan realisasi pada 2015 yakni 4.05 juta ton.*** | BISNIS.COM | FEBRIANY DIAN A PUTRI | Rabu 25 Januari 2017

03

Hub Priok Monggoo, Tapi Jangan Ganggu Direct Call Eksisting

A

SOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia berharap konsolidasi kargo ekspor dan impor Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok untuk mendorong efisiensi logistik nasional tidak menutup akses direct call yang sudah ada.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki N. Hanafi mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada pemerintah terkait dengan kargo konsolidasi yang akan dijalankan oleh Pelabuhan Tanjung Priok.

Dengan kargo konsolidasi yang dipusatkan di Pelabuhan Tanjung Priok, ALFI meminta kepada pemerintah agar tidak menutup akses direct call pelayaran yang sudah ada di beberapa pelabuhan besar seperti Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Belawan.

“Untuk beberapa daerah yang sudah ada direct call tidak usah diatur harus dari Jakarta.

Tetapi harus dengan catatan kapal itu harus direct call, tidak mampir di dua pelabuhan tetangga,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (24/1/2017).

Cara ini, lanjut Yukki, akan memudahkan pemerintah melihat efisiensi antara direct call dan program kargo konsolidasi di Tanjung Priok.

Bagi pemilik barang, biaya bukan hanya satusatunya aspek penilaian, kecepatan pengiriman barang juga akan berkontribusi dalam memilih layanan logistik, baik pelabuhan dan pengiriman barang. “Nanti yang paling efisien yang dipilih [oleh pemilik barang],” ungkapnya.

Yukki menegaskan struktur biaya dalam mengupayakan kargo konsolidasi di Pelabuhan Tanjung Priok harus dapat dievaluasi bersama.

Intinya, perhitungan struktur biaya harus jelas.

Pakar logistik dan rantai pasok yang juga dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) Senator Nur Bahagia mengungkapkan prinsip dari kargo konsolidasi di Pelabuhan Tanjung Priok sangat bagus jika dilihat dari aspek kebangsaan karena

04

Rabu 25 Januari 2017

kargo ekspor Indonesia tidak lagi transit di Singapura.

“Ini national interest yang harus dikedepankan. Soal nanti lebih murah atau tidak, ada hitung-hitungannya,” katanya kepada Bisnis.

Namun, dia mengingatkan penetapan hub internasional kepada melihat kembali kepada aturan yang sudah ada, Kuala Tanjung dan Bitung tetap jadi hub internasional, sesuai Peraturan Presiden tentan MP3EI. Peran Tanjung Priok, lanjutnya, hanya bersifat sementara karena kedua pelabuhan hub di atas diperkirakan baru beroperasi penuh pada 2020.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang mendorong terbentuknya Indonesia Integrated Chain Port guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Lebih jelasnya, Indonesia integrated chain port adalah pengelolaan pelabuhan secara terintegrasi dengan standarisasi sama dan terhubung dengan kawasan industri.***.*** | BISNIS.COM | HADIJAH ALAYDRUS |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tim Khusus Dibentuk Percepat Pembangunan Patimban

K

EMENTERIAN Perhubungan mengupayakan agar pengerjaan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, bisa berjalan lancar. Untuk memudahkan proyek ini, Kemenhub dan sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) telah mempersiapkan tim khusus (Ad Hoc) guna melancarkan proyek strategis nasional tersebut.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, proyek Pelabuhan Patimban telah masuk finalisasi yang berkaitan dengan tim ad hoc. Tim ini akan mengerjaan percepatan pengerjaan proyek sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seperti dalam pertanahan, legalitas, hingga teknis proyek tersebut.

“Kita siapkan semua materi (Pelabuhan Patimban). Nanti ada perwakilan dari Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang), Kemenko Perekonomian, dan Bappenas,” kata Budi ditemui usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/1).

Menurut Budi, tim ini sudah mulai berjalan untuk mempermudah pembangunan Pelabuhan Patimban. Targetnya pada 2017 proyek ini sudah bisa dimulai dan ditergetkan bisa rampung 2019.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G Masassya menjelaskan tahapan pemba-

INDONESIA SHIPPING TIMES

ngunan Pelabuhan Patimban. Kontruksi Pelabuhan yang terletak di kabupaten Subang, Jawa Barat, itu dimulai pada kuartal III 2017.

Elvyn mengungkapkan nilai investasi proyek ini sebesar 3 milar dolar AS, atau kurang lebih setara Rp 40 triliun. Ia menerangkan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Pada tahap Pertama JICA mengucurkan dana sebesar 1,7 miliar dolar AS untuk proyek ini. Total tenor pinjaman berlangsung selama 40 tahun, dengan bunga 0,1 persen.

Sebagai operator, Pelindo bersama konsorsium asal Jepang menyumbang 10 persen pendanaan dari total investasi, yakni sebesar Rp 4 triliun. Per bagiannya Pelindo 51 persen, Jepang 49 persen, sisanya pinjaman dari JICA. “Uangnya akan mengucur setelah DED (Detail Enginering Design),” kata Elvin.

Setelah proses DED akan dilanjutkan tahap konstruksi. Elvin menerangkan ada empat tahap yang akan dilalui. Pertama pembangunan car terminal, selanjutnya kedua, ketiga, dan keempat untuk terminal kontainer.*** | REPUBLIKA.CO.ID | DEBBIE SUTRISNO | Rabu 25 Januari 2017

05

Akhir Februari Amdal Pelabuhan Patimban Rampung

A

NALISIS Dampak Lingkungan (Amdal) Pelabuhan Patimban, Jawa Barat ditargetkan rampung akhir Februari tahun ini. “Kita melihat sudah mulai banyak kemajuan, akhir Februari sudah bisa keluar izin lingkungan,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A Tonny Budiono saat ditemui di Jakarta, Senin (23/1/2017).

Dalam kesempatan yang sama Direktur Kepelabuhanan Kemenhub Mauritz HM Sibarani mengatakan berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Lingkungan (LHK) dan Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) bahwa untuk penerbitan Amdal tidak perlu menunggu Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional rampung.

“Ada satu surat dari ATR yang mengatakan lokasi pembangunan sudah sesuai dengan tata ruang, cukup itu saja (sudah bisa dimulai),” ujarnya. Dia menambahkan penerbitan Revisi RTRW melalui proses yang cukup lama karena berupa Peraturan Pemerintah (PP).

Mauritz mengatakan pada 27 Februari men-

06

Rabu 25 Januari 2017

datang akan dilaksanakan rapat untuk menyusun kerangka acuan Amdal. “Akhir Februari izin Amdal baru keluar,” ucapnya.

Ditemui terpisah, Pelaksana Tugas Bupati Subang Imas Aryumningsih mengatakan revisi RTRW Kabupaten dan Provinsi sudah rampung, tinggal RTRW Nasional. “Jadi intinya dari (RTRW) kabupaten tidak masalah, (RTRW) provinsi sudah selesai, sudah dimasukan ke pusat,” katanya.

Dia menambahkan saat ini tengah dibuat RTRW untuk kawasan penyangga pelabuhan terkait dengan rencana pembangunan untuk akses tol dan kereta serta zona industri.

Sementara itu, Perwakilan Senior Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) Yuromichi Muraoka mengatakan pihaknya tengah menunggu proses Amdal yang sedang digodok tersebut.

“Kita tidak mengkaji Amdal, jadi kita tidak dalam wewenang untuk menyetujui atau tidak Amdal tersebut karena ini masih dalam pengkajian oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” katanya. *** | ANTARANEWS | WARTAEKONOMI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelindo II Siapkan Rp2 Triliun Bangun Patimban

P

T PELABUHAN Indonesia II (Persero) atau Pelindo II kembali menyatakan minatnya sebagai pengelola Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Sebagai badan usaha, Pelindo II pun menyiapkan dana kelola sesuai dengan aturan sekira Rp2 triliun.

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya mengatakan, total projek pembangunan Pelabuhan Patimban sekira Rp42 triliun, dari Japan International Coorporation Agency (JICA) diberikan pinjaman lunak sekira Rp30 triliun dan sisanya pemerintah Indonesia. Sedangkan untuk suprastructure pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha.

“Which is kami (Pelindo II) berminat sebagai pengelola pelabuhannya dan tentu menyiapkan dana juga. Di aturannya, dananya sekira 10% dari project yaitu sekitar Rp4 INDONESIA SHIPPING TIMES

triliun dan kami menyiapkan diri untuk mengelola dengan kepemilikan saham 51% atau sekitar Rp2 triliun,” jelasnya di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Kemenko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberi sinyal Jepang. Dirinya pun mempersilahkan Jepang yang sudah menyampaikan minatnya untuk ikut menjadi operator pelabuhan.

“Saya rasa gak masalah nanti join. Kita lihat nanti bagaimana efisiensi saja. Dari Pelindo II siap. Tapi apakah nanti jadinya Pelindo II, I atau siapa tergantung efisiensi saja,” tuturnya. *** | OKEZONE.COM | FEBY NOVALIUS |

Rabu 25 Januari 2017

07

Makassar New Port Sempat Terkendala Ranjau PD II

K

ONSTRUKSI Pelabuhan Makassar New Port tahap I B telah mencapai 33% pada awal tahun ini, setelah sebelumnya terhambat adanya ranjau peninggalam Perang Dunia II yang tersisa di area proyek.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Doso Agung menuturkan proyek pelabuhan ini sempat harus menunggu operasi penjinakan ranjau oleh TNI AL karena sisa ranjau terbenam di kedalaman 6 meter di dalam lumpur area reklamasi pelabuhan.

Namun untuk mengejar ketertinggalan, dia mengatakan kontraktor harus melakukan kerja hingga 24 jam per hari dan semua pasokan bahan konstruksi dipasok melalui jalur laut.

“Kita pakai tongkang dari laut, kalau darat sulit karena penduduknya padat,” ungkapnya saat ditemui di Kemenko Maritim, Selasa (24/1).

Untuk keseluruhan tahap I, dia berharap konstruksi selesai pada 2018 mendatang. Tahap I terdiri dari tiga paket pekerjaan yakni IA, IB dan IC. Secara detail, total investasi untuk tahap IA sebesar Rp326 miliar, paket IB menel-

08

Rabu 25 Januari 2017

an anggaran sebesar Rp1,06 triliun, sedangkan untuk paket IB mencapai Rp228 miliar.

Tahun lalu, Pelindo IV telah merampungkan paket IA yang terdiri dari pekerjaan pembangunan akses jalan, dermaga dan lapangan penumpukan peti kemas. Saat ini, perusahaan sudah memulai IB yang terdiri dari pengerukan alur dengan kedalaman 14 mLWS serta lanjutan reklamasi untuk penyediaan lapangan penumpukan. Tahap I secara keseluruhan direncanakan memiliki kapasitas terpasang mencapai 1,5 juta TEUs sedangkan tahap II akan memiliki kapasitas hingga 2 juta TEUs. Selain Makassar New Port, Doso mengatakan Pelindo IV juga telah mengerjakan sembilan pelabuhan lainnya di kawasan Indonesia Timur. “Semua pelabuhan jadi prioritas kita. Masing-masing sudah dikerjakan oleh kontraktor sesuai hasil lelang. Diharapkan seluruh pembangunan Indonesia timur selesai 2018,” paparnya.*** | BISNIS.COM | HADIJAH ALAYDRUS |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Bitung-Filipina Buka Jalur Pelayaran Ekspor-Impor

P

EMERINTAH Kota Bitung akan bekerja sama dengan pemerintah Filipina dengan membuka akses pelayaran laut BitungFilipina di sektor ekspor dan impor. Wali Kota Bitung Maurits Mantiri mengatakan akses pelayaran itu adalah jalur laut ekspor impor secara langsung dengan mengoperasionalkan kapal roro (roll-on, roll-off) rute Bitung, Sulawesi Utara- General Santos, Filipina.

“Kesepakatan kerja sama ini sudah dirintis dengan kedatangan Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Maria Isleta, ke Kota Bitung,” ucap Mantiri di Bitung, Senin, 23 Januari 2017.

Jalur laut ini, ujar Mantiri, perlu dioptimalkan untuk meningkatkan arus barang dan penumpang di kedua wilayah, terutama General Santos yang merupakan pusat perikanan terbesar di Filipina.

“Kerja sama di bidang perekonomian tersebut dapat memberikan dampak positif di bidang perikanan dan pertanian, karena ekspor dari Sulawesi Utara ke negara tetangga semakin terbuka,” ujar Mantiri.

Pembukaan jalur perdagangan baru itu juga dapat menunjang kemajuan perkembangan perekonomian Kota Bitung pada masa mendatang.

Pada April 2017, Pemerintah Kota Bitung merencanakan pertemuan dengan pengusaha untuk pengenalan produk/barang bisnis.

“Hal ini juga dalam menjalin komunikasi guna memantapkan launching kapal roro sesuai dengan rencana pada 27 April mendatang oleh Presiden Jokowi dan Presiden Rodrigo Duterte di Davao, Mindanao,” tutur Mantiri.

Mantiri mengatakan Duta Besar Filipina juga sudah meninjau secara langsung Bitung International Hub Port serta pelabuhan perikanan Kota Bitung. | ANTARANEWS.COM |

Tim US Department State dan Maersk Line Kunjungi PTP Delegasi Tim US Department of State (Transit Security) dan PT Maersk Line melakukan kunjungan ke Terminal Operasi 3 PT. Pelabuhan Tanjung Priok. Kunjungan ini dilakukan terkait dengan penilaian pelabuhan dari aspek kemanan barang. Tim melakukan pengamatan terhadap proses offloading petikemas di sisi darat pelabuhan, pergerakan petikemas di dalam dan di area penumpukan pelabuhan, dan penelaahan terhadap proses custom clearance Bea dan Cukai. Hadir dalam acara tersebut antara lain Febriandika, Assistant Manager Operasi Ocean Going, Arief Nugroho, Supervisor Humas Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, serta Ricky B, Cooksey, William H. Brown, dan Philip Warker dari US Departement of State, Indro Cahyono, Shipment Coordinator US Embassy Jakarta dan David Bonardo dari PT. Maersk Line. | RELEASE |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Rabu 25 Januari 2017

09

Curhat Pengusaha Logistik: Dari Tarif sampai Subsidi PSO

P

ENGUSAHA pelayaran menilai pemerintah tidak fair jika swasta harus bersaing dengan BUMN (Pelni-red). Sebab, BUMN Pelni diberikan PSO (Public Service Obligation) atau subsidi. Coba kalau tidak lagi diberikan subsidi, apakah mereka masih sanggup bersaing dengan pelayaran swasta nasional.

Apalagi sekarang peran Pelni banyak berubah, yang tadinya hanya melayani penumpang (orang-red), kini kapal-kapalnya banyak yang mengangkut container. Mestinya, jika harus bersaing dengan swasta di pasar bebas, pemerintah sewajarnya tak lagi mensubsidi, terkecuali untuk angkutan penumpang rute perintis dan program tol laut untuk rute-rute tertentu.

“Swasta pasti berat kalau harus bersaing dengan BUMN (Pelni-red), karena diberikan subsidi, sedangkan swasta harus berjibaku memperoleh pasar, juga harus bersaing dengan sesame swasta, makanya kalau bisa subsidinya dihapus saja,” ungkap Soenarto, Penasihat DPP INSA, di Jakarta.

Naik 250% Pengusaha pelayaran dan bongkar muat di pelabuhan Sunda Kelapa menjerit karena cost logistic di pelabuhan ini bakal melonjak. Sebab pihak PT Pelindo II Cabang Sunda Kelapa mengusulkan menaikkan tariff jasa tambat kapal dan tariff penumpukan barang hingga 250%.

“Tapi itu belum selesai, masih dalam pembahasan antara kami (PT Pelindo Sunda Kelapared) dengan DPC INSA Sunda Kelapa dan APBMI Sunda Kelapa, berapa nanti besaran kenaikan yang disetujui,” kata General Manager Pelindo Sunda Kelapa Yuli Tarigan kepada Ocean Week per telpon, Selasa (24/1) siang.

Menurut Yuli, rencana kenaikan ini disebabkan tariff-tarif jasa di pelabuhan ini sudah tidak pernah lagi naik sejak 14 tahun lalu. “Kami sudah beberapa kali bertemu dengan mereka (para asosiasi-red) untuk rencana tersebut, namun belum ada kata sepakat,” ujarnya.

Ketika ditanya berapa pihak Pelindo mematok persentase kenaikannya, Yuli menyatakan, baik tariff jasa tambat kapal maupun tariff

10

Rabu 25 Januari 2017

penumpukan barang sekitar 150%. “Itu sudah pas segitu lah, kan tariff jasa tambat selama ini hanya Rp 80 per GT per etmal. Jadi kalau naik 150% paling sekali sandar tarifnya jadi sekitar Rp 1.000.000,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPC INSA Sunda Kelapa Antoni yang dikonfirmasi sehubungan rencana kenaikan tersebut, menyatakan kalau Pelindo mau menaikkan tariff, mestinya dibarengi dengan layanan yang baik. “Ini bisanya hanya naik-naik tariff, tanpa memberikan service yang memadai. Lihat saja itu di sekitar gudang saya di pelabuhan banjir,” ujarnya.

Antoni menambahkan, bahwa INSA Sunda Kelapa belum menyetujui kenaikan tersebut.

“Kami masih ingin bicarakan dulu dengan anggota, berapa nanti yang disetujui mereka, baru kami bicara dengan Pelindo,” ungkapnya.

Rencana kenaikan tariff jasa tambat kapal tersebut juga sedang diusulkan oleh Pelindo Tanjung Priok sebesar 250%, Pelindo Cirebon 300%, dan Pelindo Pontianak untuk CHC, Lo-lo dan penumpukan container 30%.

Tetapi, usulan kenaikan tarif di tiga pelabuhan itu pun belum memperoleh kata sepakat antara Pelindo dengan penguna jasa. Fenomena kenaikan tarif di pelabuhan ini, juga dikritisi Koordinator ALFI se-Sumatera Khairul Mahalli, dan Ketua INSA Makassar Hamka.

“Sekarang ini biaya ekonomi tinggi, daya saing produk daerah sedang turun. Akhirnya perusahaan-perusahaan swasta mati suri karena tarif tinggi,” ucap keduanya. *** | OCEANWEEK.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Paket Kebijakan Ekonomi XV: Lanjutkan Revitalisasi Galangan

P

EMERINTAH meneruskan program merevitalisasi industri galangan kapal di luar Batam dengan menurunkan bea masuk (BM) importasi 115 jenis suku cadang dan komponen kapal laut dalam Paket Kebijakan Ekonomi XV yang segera dirilis.

Paket Kebijakan Ekonomi XV ini nantinya berisi tentang Deregulasi Kebijakan Ekonomi guna Meningkatkan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional, salah satunya dengan menurunkan bea masuk 115 suku cadang.

Bahan Rapat Koordinasi Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang membahas Paket XV yang diterima translogtoday menegaskan latar belakang masuknya program ini yakni masih tingginya impor komponen (spare part) karena masih belum mampu disediakan oleh industri dalam negeri.

Di sisi lain, fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMTDP) tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh industri galangan kapal karena kompleksitas prosedur dan persyaratan pengajuan (BMTDP).

Terdapat 176 jenis barang dan bahan yang diimpor pada sektor industri pembuatan dan/

INDONESIA SHIPPING TIMES

atau perbaikan kapal yang mendapatkan fasilitas BMTDP untuk tahun anggaran 2016.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 273/PMK.10 tahun 2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016 dengan pagu anggaran Rp9,5 miliar.

Selama ini, pelaku industri galangan kapal yang tergabung dalam Iperindo (Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia) sudah sejak lama menilai BMDTP merupakan opsi insentif yang kurang ideal bagi produsen kapal di dalam negeri.

Akan tetapi, anggota asosiasi itu tetap menyambut kebijakan ini dengan baik dan akan mencoba untuk menerapkannya terlebih dulu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menargetkan Paket Kebijakan Ekonomi XV akan dikeluarkan pada akhir bulan ini.

Saat ini pemerintah masih berdiskusi dengan berbagai pihak. “Kita mau kejar akhir bulan ini, karena bukan hanya diskusi tapi perlu diteliti,� katanya.*** | TRANSLOGTODAY.COM | AJI | Rabu 25 Januari 2017

11

Uni Eropa Cabut Sanksi, Tanker Iran Bisa Wara-Wiri Lagi Rotterdam

U

NTUK pertama kalinya sejak Uni Eropa mencabut sanksi, 2 kapal tanker Iran mulai mengirim minyak mentah menuju Rotterdam, Belanda. Kapal-kapal tersebut mengangkut 4 juta barel minyak mentah setelah absen selama 5 tahun akibat embargo. Demikian sumber dari S&P Global trade flow software cFlow.

Kedua kapal yang masing-masing berbobot 317.367 DWT (dibangun tahun 2008) dan 318.021 DWT (dibangun tahun 2012) akan tiba di Rotterdam sekitar 7 Februari dan 11 Februari yang akan datang. Sumber menyebutkan, kedua kapal akan mengangkut muatan minyak mentah dari NIOC Iran untuk tujuan Shell, Rotterdam. Pihak Shell menolak mengomentari berita tentang minyak mentah yang dikirim dari Iran tersebut.

Sementara itu, Direktur Komersial perusahaan pelayaran NITC Iran, Nasrollah Sardashti, seperti dikutip Platt, mengatakan, “Sejak dulu kami memang telah mengirimkan minyak mentah dalam jumlah besar. Kapal-kapal kami bekerja secara professional dan sekarang kami kembali dengan kekuatan penuh melakukan hal yang sama dengan kapal-kapal tanker yang kami miliki “ Nasrollah menyebutkan sebelum embargo, 20% kegiatan NITC untuk pengiriman kargo Iran, sedangkan 80% untuk tujuan internasional. Dengan jumlah pengiriman kargo yang signifikan saat ini, NITC sudah diterima di pelabuhan internasional,

D

| HELLENICSHIPPINGNEWS | SHIPPINGFORUM |

Penandatanganan PKB PT Multi Terminal Indonesia

IREKSI PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI) dan Pengurus Serikat Pekerja Multi Terminal Indonesia (SPMTI) secara resmi telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode 2017-2019, Selasa (23/1). Penandatanganan PKB ini menandai telah selesainya proses perundingan antara kedua belah pihak yang telah mencapai kesepakatan pada aspek-aspek substansial pada awal Januari lalu.

Setelah penandatanganan, Direktur Keuangan & Penunjang PT MTI, Edy Purwanto dan Ketua SPMTI, Wahyu Trijaya Kusuma saling bertukar dokumen PKB disaksikan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, Dr. Ir. Dwi Untoro PH, SH, MA. “Manajemen PT MTI dan Serikat Pekerja MTI telah bersepakat untuk terus melakukan komunikasi secara berkala dan terbuka serta mencari solusi terbaik yang menguntungkan bagi kedua belah pihak agar tetap tercipta lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif bagi pekerja, kami berharap SPMTI dapat lebih memahami kondisi Perusahaan yang dalam dua tahun terakhir ini sedang bertransformasi

12

termasuk untuk urusan asuransi, bendera kapal maupun sertifikasi klass dari International Association of Classification Societies (IACS) pasca berakhirnya embargo. Kedua kapal Tanker Iran tersebut bahkan sudah mendapat perlindungan asuransi kapal dari London Inggris dan menjadi bagian dari 13 anggota P&I Club.

NITC bahkan dianggap sebagai salah satu perusahaan tanker terbesar di dunia, dengan armada 65 kapal tanker dan operator gas sebesar dengan total 15,5 juta kapasitas DWT. NITC juga merupakan transportir LPG dan produk minyak olahan. Kegiatan pengiriman minyak ke Eropa terhenti ketika Uni Eropa melarang negara-negara anggotanya mengimpor minyak dari Iran.***

Rabu 25 Januari 2017

dan mengembangkan kegiatan usahanya” ujar Edy Purwanto seraya menyampaikan apresiasi kepada pengurus pekerja MTI yang menghadiri acara tersebut. Edy juga menambahkan bahwa PKB merupakan salah satu parameter yang mendapat penilaian dalam implementasi GCG (Good Corporate Governance) disebuah perusahaan.*** | RELEASE |

INDONESIA SHIPPING TIMES