Indonesia Shipping Times Edisi 25 Februari 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 48 • Vol IX • Sabtu 25

Februari 2017

MINTA HAPUS UANG JAMINAN PETIKEMAS

“PAK JOKOWI, DENGARLAH KELUHAN ALFI DKI....”

KELOLA DUIT TRILIUNAN, MENHUB BENTUK SATKER PATIMBAN

KAPAL TELAT DATANG, KEBUTUHAN POKOK DI NATUNA MENGHILANG

UPAH BURUH NAIK, APBMI JAWA TIMUR TIDAK NAIKKAN OPP/OPT

DI EROPA BISNIS KAPAL PESIAR MAKIN BERKIBAR

01

Kata Pak Menteri, Pelabuhan Kepri Harus Bisa Bikin Singapura Tersaingi foto: korankabar.com

M

ENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengusulkan agar Kepri bisa mempunyai suatu pelabuhan internasional sekelas pelabuhan Singapura jika ingin mengimbangi dan sejajar dengan negeri tetangga itu.

Ia mengatakan, ribuan kapal menurunkan jangkar di pelabuhan Singapura ini yang menghubungkan pelabuhan ini ke lebih dari 600 pelabuhan lain di 123 negara dan tersebar di enam benua.

Pelabuhan Singapura tidak hanya menguntungkan secara ekonomis, tetapi merupakan kebutuhan ekonomi karena Singapura tidak mencukupi dalam hal sumber daya tanah dan alam.

Pelabuhan ini penting untuk mengimpor sumber daya alam dan kemudian diekspor setelah produknya telah diproses dengan beberapa cara, misalnya fabrikasi wafer atau pengilangan minyak untuk menghasilkan pendapatan.

“Kalau Kepri bisa punya pelabuhan seperti ini, maka percepatan pembangunan Kepri akan terbang dan melacu kencang,” tutup Bambang.

Bambang menginginkan inisiatif dari daerah untuk mempercepat pembangunan di daerahnya. “Kami dari pusat hanya bisa mendorong,” imbuhnya.

Mantan Menteri Keuangan era Presiden SBY ini menerangkan, kepala daerah yang berhasil adalah kepala daerah yang mampu memanfaatkan APBD dari pusat dengan sebaik-baiknya.

“Saya ingin tiap daerah bisa belanja APBD yang berkualitas, efektif dan efisien,” ujarnya.

Presiden Jokowi menginginkan tiap daerah bisa mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki tiap daerahnya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

“Target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2018 adalah 6,1 persen,” kata Bambang.

Bila dana dari pusat dinilai belum mencukupi untuk membiayai pembangunan di daerahnya, maka daerah tersebut harus mempunyai solusi lain untuk bisa mencapai target perencanaan.

Pernyataan Bambang ini disampaikan pada rapat koordinasi teknis pembangunan dalam rangka penyelarasan kebijakan pembangunan nasional dan daerah tahun 2018 yang dilaksanakan di Hotel Harmoni One, Batam, Selasa (21/2).

Rapat ini dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di 17 provinsi se Sumatera, Jawa dan Bali.*** | BATAMPOS.CO.ID |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Sabtu 25 Februari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kelola Duit Triliunan, Pemerintah Bentuk Satker Patimban

K

EMENTERIAN Perhubungan telah membentuk Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Pelabuhan Patimban guna percepatan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tonny Budiono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, mengatakan pembentukan Satuan Kerja ini berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 218 Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2016 Tentang Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

“Satuan Kerja ini merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk secara khusus sebagai Unit Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban,” katanya.

Tonny menambahkan Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban akan dipimpin oleh satu orang Kepala Satuan Kerja yang juga merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja yang ditunjuk serta diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan.

“Satuan kerja pembangunan Pelabuhan Patimban dibentuk dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta tingginya beban kerja, tingkat kesulitan dan komplektivitas kegiatan, dan besarnya nilai anggaran yang dialokasikan untuk membiayai sampai dengan selesainya kegiatan pembangunan Pelabuhan Patimban sehingga perlu penugasan secara khusus oleh Menteri Perhubungan selaku Pengguna Anggaran,” katanya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No KP 218/2017 tersebut, susunan organisasi Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban terdiri dari kepala satuan kerja, sekretaris satuan kerja, pejabat penguji dan penandatanganan surat perintah membayar, pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran, staf teknis serta staf administrasi dan keuangan.

“Namun demikian, guna menjamin terselenggaranya kinerja dan mutu hasil kegiatan

INDONESIA SHIPPING TIMES

pembangunan Patimban, maka kepala satuan kerja dapat merekrut dan memberdayakan ahli dan pegawai harian lepas sesuai spesifikasi yang dibutuhkan dalam jumlah yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Tonny menyebutkan satuan kerja pembangunan Pelabuhan Patimban tersebut bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui dan berada di bawah pembinaan teknis dan administrasi oleh Dirjen Perhubungan Laut.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menargetkan Pelabuhan Patimban yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden No 47 tahun 2016 akan mulai beroperasi pada tahun 2019.

Pembangunan Pelabuhan Patimban akan dibangun dalam tiga tahap pembangunan dengan total dana sekitar Rp43,22 triliun, yang terdiri dari pembangunan tahap I fase 1 sebesar Rp17,63 triliun dan fase 2 sebesar Rp14,16 triliun, tahap II sebesar Rp7,58 trilliun dan tahap III sebesar Rp3,86 triliun.

Pada saat dimulai pengoperasiannya 2019, kapasitasnya baru mencapai 250.000 TEUs dan akan terus meningkat setiap tahunnya sekitar 350.000 TEUs, sehingga nantinya Pelabuhan Patimban akan mampu menampung kontainer sebanyak 7,5 juta TEUs dan kendaraan sebanyak 500.000 unit pada tahun 2037.

Adapun komposisi pembiayaan dari pembangunan Pelabuhan Patimban dimaksud terdiri dari, pinjaman sebesar 71 persen untuk breakwater, pengerukan, reklamasi, dermaga dan seawall, trestle, dan Jalan Akses.

Kemudian, APBN 19 persen untuk lahan 360 ha dan pajak 10 persen dan kerja sama pemerintah swasta 10 persen untuk peralatan dan pengoperasian.*** | ANTARANEWS.COM | JUWITA T RAHAYU | Sabtu 25 Februari 2017

03

Investasi 1,3 Triliun

Tanjung Perak Siap-siap Belanja HMC dan Kapal Tunda

K

INERJA PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak Surabaya terus meningkat. Tahun 2016 kemarin, rerata pertumbuhan petikemas mencapai 6,5%. General Manager Pelindo III Cabang Tanjung Perak, Joko Noerhudha, mengemukakan itu di kantornya, Kamis (23/2/2017).

Dipaparkan, tahun 2015 kapal yang masuk Pelabuhan Tanjung Perak tercatat mencapai 77,1 juta Gross Tonnage (GT) dengan total unit 13.452 unit. General Cargo mencapai 4,6 juta ton/m3, layanan curah kering 7,25 juta ton, curah cair 2,72 ton, dan petikemas 3,15 juta TEUs. Setahun kemudian, 2016, tercatat 92,6 juta GT dengan total kapal 14.493 unit, general cargo mencapai 5 juta ton/m3, dan layanan curah kering 7,71 juta ton, curah cair 2,23 juta ton, dan petikemas 3,35 juta TEUs. Peningkatan tersebut tak lepas dari pengerukan APBS dari -9 meter menjadi -14 meter, di samping pengerukan kolam dermaga yang kini berkedalaman -10 meter dari semula -9 meter. Disebutkan, pengerukan kolam dermaga dilakukan tiap tahun.

“Kalau tidak dikeruk sepanjang tahun lamalama kedalamannya hanya jadi minus 9 meter, makanya perlu maintenance,” ujar Joko.

Peningkatan capaian tahun lalu diharapkan

04

Sabtu 25 Februari 2017

akan lebih meningkat lagi pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Untuk itu, tahun ini managemen akan menambah jumlah peralatan dan infrastruktur penunjang kinerja dengan menyiapkan investasi Rp1,3 triliun.

Sejumlah peralatan yang akan didatangkan tahun ini adalah 13 unit Harbour Mobile Crane (HMC), yang akan ditempat di Terminal Berlian 5 unit dan di Terminal Jamrud 8 unit.

“Penambahan unit HMC langsung dilakukan sampai akhir tahun ini, karena kami ingin produktivitas pelabuhan jadi lebih baik,” tandas Joko.

Tidak hanya HMC, Pelabuhan Tanjung Perak juga akan mendatangkan 15 unit kapal tunda secara bertahap. Tahun ini 8 unit, dan tahun depan 7 unit.

Kebutuhan kapal tunda baru tersebut sangat mendesak, mengingat kapal-kapal yang masuk Pelabuhan Tanjung Perak kini ukurannya semakin panjang dan besar serta canggih, sehingga butuh kapal tunda yang memiliki power lebih besar pula.

“Selain itu kami menginginkan safety dan levelnya kapal tunda lebih bagus. Nantinya kapal tunda yang usianya sudah tua akan direlokasikan ke pelabuhan lain yang kapasitasnya lebih kecil,” gagasnya. *** | BERITALIMA.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dihentikan Polisi

Waduh, Bongkar Muat Batubara Ditutup, KSOP Cirebon Kunci Mulut

O

TORITAS Pelabuhan Cirebon kompak tutup mulut. Tak satu pun bersedia memberi keterangan atas pelanggaran yang terjadi. Surat penghentian sementara dari Polres Cirebon Kota juga diabaikan. Humas PT Pelindo II Cabang Cirebon, Yosi Marciano mengatakan, persoalan ini bukan kewenangan PT Pelindo II. Penghentian dan penindakan atas pelanggaran yang terjadi, merupakan tanggung jawab Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). “Silakan tanyakan langsung ke KSOP mas,” kata Yossy, Kamis (23/2).

Sementara itu Humas KSOP, Dany Jaelani saat dikonfirmasi juga enggan memberikan komentar banyak. Termasuk soal pelanggaran rute truk batubara. Dia hanya membenarkan telah menerima surat dari polres untuk memberhentikan aktivitas batubara.

“Diberhentikan karena ada kecelakaan kerja dan polisi akan melakukan penyelidikan. Kalaupun sekarang sudah dibuka lagi, silahkan tanyakan langsung ke beliau (kepala KSOP) supaya lebih jelas,” tuturnya.

Sayangnya, sejak kali pertama ramai diberitakan mengenai sejumlah pelanggaran aktivitas batubara, Kepala KSOP, Rivolindo SH tak bersedia dikonfirmasi. Begitu pula terkait pelanggaran yang dilakukan pengusaha maupun standard operational procedure (SOP) bongkar muat dan rute angkutan.

Pemerhati Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), Drs H Priatmo Adji mengatakan, kecelakaan kerja merupakan akumulasi dari sistem yang berjalan. Pelanggaran SOP merupakan pintu masuk terjadinya kecelakaan.

Khusus untuk kecelakaan yang terjadi di pelabuhan, juga perlu disoroti mengenai mekanisme perjanjian kerja antara pengusaha, angkutan dan pekerja. “Kalau ada perjanjian kerja, pasti ada klausul yang memuat apabila ada kecelakaan kerja siapa yang bertanggung jawab,” tuturnya.

Hanya saja Adji mengaku secara spesifik

INDONESIA SHIPPING TIMES

dirinya tidak bisa menganalisa kecelakaan kerjadi pelabuhan. Perlu penyelidikan mendalam terhadap sistem kerja, untuk bisa mengetahui penyebab kecelakaan kerja.

Seperti diberitakan sejumlah media, Polres Cirebon Kota menerbitkan surat penghentian bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon.

Surat ini dikeluarkan karena ada kecelakana kerja, Minggu (21/2) sekitar pukul 20.10 WIB. Kecelakaan ini menyebabkan sopir pengangkut batubara meninggal dunia.

Namun, sebelumnya surat itu tidak digubris otoritas Pelabuhan Cirebon. Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Pelindo II tak melakukan penghentian aktivitas.

Padahal, surat bernomor B/234/II/2017/ reskrim dikeluarkan, Senin (20/2). Surat itu ditujukan kepada kepala KSOP, perihal permohonan penghentian sementara operasional bongkat muat batubara. Humas KSOP Dany Jaelani saat dikonfirmasi enggan berkomentar. “Silakan tanyakan langsung ke beliau (kepala KSOP),” kata Dany singkat, Selasa (21/2).

Kepala KSOP, Rivolindo SH justru tak bersedia dikonfirmasi. Ditunggu satu jam lebih, Revo tak bersedia menerima wartawan. “Bapak (kepala KSOP) mau bertemu wartawan dengan syarat harus didampingi humas,” kata salah seorang staf.

Dari surat yang diterima wartawan, penghentian aktivitas batubara mengacu pada pasal 4, 5, 9, 102, 104 dan 108 KUHAP, UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian, laporan segera nopol: LS/17/ II/2017/Polsek KPC tanggal 19 Februari 2017 perihal telah terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa pengemudi truk Ikhlas Sobakti. Kepolisian Polres Ciko menghentikan aktivitas batubara untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana kecelakaan kerja di Kade Muara I Pelabuhan Cirebon. *** | RADARCIREBON.COM |

Sabtu 25 Februari 2017

05

Tingkatkan Level of Service

INSA Minta Pengusaha Pelayaran Terapkan Peraturan IMO

O

RGANISASI pengusaha perusahaan pelayaran angkutan niaga atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) meminta kepada seluruh pengusaha pelayaran di Indonesia agar menerapakan dari International Maritime Organization (IMO).

Hal ini, untuk mendorong peningkatan keselamatan Pelayaran Nasional.

Sekrertaris Umum INSA Budhi Halim mengatakan, kunjungan Sekjen IMO ke Indonesia perlu ditindakalnjuti dengan peningkatan segi keselamatan pelayaran nasional.

Salah satu hal yang harus dilakukan dalam meningkatkan keselamatan pelayaran nasional adalah secara nasional Indonesia telah ikut meratifikasi aturan-aturan yg dikeluarkan oleh IMO. “Peraturan IMO yang sudah diratifikasi oleh pemerintah, sudah seyogyanya diterapkan secara utuh kepada pengusaha pelayaran nasional dan memonitor pengimplementasiannya dengan baik, “ ujar Budhi dalam keterangan tertulis yang diterima Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Menurut dia, jika peraturan IMO diterapkan maka dapat meniminalisasi terjadinya kecelakan kapal laut di Indonesia. Selain itu, dapat memberikan citra positif terhadap kondisi keselamatan pelayaran nasional dan harus bisa ditingkatkan agar pengusaha pelayaran nasional memiliki reputasi internasional.

Meski demikian, Jelas Budhi, peningkatan keselamatan pelayaran perlu meliputi seluruh aspek pelayaran, baik pada pendidikan, tingkat kualifikasi pengajar, dan kualitas SDM pelaut itu sendiri.

Tidak hanya itu, perhatian pemerintah terhadap peraturan keselamatan pelayaran juga wajib memperhatikan perlindungan kesejahteraan SDM pelaut dan pengawasan keselamatannya “Sehingga biaya tambahan yang dikeluarkan memiliki level of service yang baik, karena dengan di keluarkannya pertambahan extra cost-nya, harus sebanding dengan perlindungan SDM yang terawasi sehingga tertata dan terlindungi dengan baik,” imbuhnya.

06

Sabtu 25 Februari 2017

Sementara itu, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, saat ini Indonesia dipandang cukup penting oleh IMO. Hal itu dikarenakan banyaknya jumlah armada nasional untuk menjadi pemenuhan minimum anggota atau kuorum persyaratan diberlakukannya regulasi yang dikeluarkan IMO yang mana Indonesia telah melakukan sebelumnya pada implementasi “Ballast water management”.

“Secara kuantiti jumlah GRT kapal Indonesia cukup besar,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO) Mr. Kitack Lim mengunjungi Indonesia pada Selasa (21/2).

Salah satu poin hasil pertemuan dengan Kementerian Perhubungan terkait kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pelayaran, khususnya menyangkut keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan laut.

Selain itu, pemerintah dan Sekjen IMO juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan capacity building.*** | KOMPAS.COM | AHMAD FAUZI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tahun 2017 Naik 6,7%

Alhamdulillah, Upah TKBM Sudah Diteken APBMI DKI dan Koperasi

S

ETELAH melalui pembahasan yang panjang selama beberapa bulan, akhirnya upah buruh pelabuhan atau tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di Pelabuhan Tanjung Priok disepakati naik 6,7%, dari sebelumnya Rp.164.000/ orang/shift menjadi Rp.175.000. Kesepakatan ini berlaku efektif mulai 1 Maret 2017.

Nota kesepakatan kenaikan upah buruh tersebut ditandatangani Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta Juswandi Kristanto dengan Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Priok, Suparman, di Cisarua, Kamis (23-2-2017).

Sebelumnya, pihak koperasi setelah melalui perundingan dengan serikat pekerja mengusulkan kenaikan sebesar 10 persen. Kenaikan upah juga berlaku bagi tukang derek di pelabuhan Priok yang sebelumnya Rp.188.600/orang/shift naik 6,7% menjadi Rp.201.250. Kepala Regu dari sebelumnya Rp.213.200 menjadi Rp.227.500.

Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Juswandi Kristanto, mengatakan proses kenaikan upah buruh pelabuhan tersebut dibahas secara intens antara kedua pihak. Sebelumnya, pihak APBMI memicarakan dengan anggota. Selain itu juga mempertimbang-

INDONESIA SHIPPING TIMES

kan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) DKI Jakarta sekitar 8,2% yang sebelumnya Rp.3,1 juta menjadi Rp.3,3 juta pada 2017. “Kita sangat berharap dengan kenaikan upah TKBM di Priok ini bisa turut mendongkrak kinerja bongkar muat dan layanan jasa kepelabuhanan di Priok,� ujarnya saat penadatanganan penaikkan upah buruh pelabuhan Priok.

Suparman Ketua Koperasi Sejahtera TKBM Tanjung Priok, mengatakan kenaikan upah sebesar 6,7% di Priok itu sudah melalui pembahasan yang cukup a lot sebelumnya antara Koperasi TKBM Priok dan APBMI DKI Jakarta.

Suparman mengatakan, saat ini jumlah TKBM di Priok mencapai 2.425 orang dengan usia produktif sekitar 80%.

Ditambahkan, selain di konvensional, perubahan upah juga terjadi di TPK Koja, dari sebelumnya pershif (harian) sebesar Rp166 ribu perhari kini berubah menjadi system borongan yakni Rp23.500 per box petikemas. Demikian halnya di terminal Kalibaru atau NPCT-1. Sedangkan untuk JICT belum ada kesepakatan baru tentang upah TKBM, dan masih mengacu system harian atau per shift.*** | TABLOIDMARITIM.COM | A HABIB | Sabtu 25 Februari 2017

07

Berikan Harga Wajar

APBMI Tanjung Perak Sepakat Tidak Menaikkan Tarif OPP/OPT

P

ARA pengusaha bongkar muat (PBM) Tanjung Perak bersepakat ongkos pelabuhan pemuatan dan ongkos pelabuhan tujuan (OPP/OPT) bongkar muat tidak naik. Sebaliknya, tarif bongkar muat 2017 akan menggunakan tarif OPP/OPT tahun 2016. Demikian hasil rapat pengurus dan anggota DPW APBMI Jawa Timur, Jum’at (21/2/2017).

Keputusan OPP/OPT 2017 tidak naik berdasarkan pertimbangan, tarif 2016 masih belum bisa dijual secara maksimal. Sementara kondisi perekonomian nasional dan luar negeri masih belum memungkinkan menerima beban tambahan biaya produksi. “Jadi tarif OPP/ OPT 2016 saja yang kita pakai. Kita minta pada teman-teman PBM supaya bisa memperbaiki harga penjualan. Akan susah jika dipaksakan naik. Beban biaya produksi logistik kita akan ikut bergerak naik. Kita semua berupaya supaya perekonomian bisa tumbuh lebih baik,” kata Ketua DPW APBMI Jawa Timur, Kody Lamahayu Fredy.

Dia berharap, dengan tidak menaikkan OPP/ OPT bisa memberikan dampak positif pada tingkat produktivitas, khususnya kinerja bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak. Dengan adanya pertumbuhan perekonomian yang diikuti kenaikan arus barang melalui pelabuhan menjadikan order kerja di PBM akan ikut meningkat.

Sebaliknya, jika biaya produksi dipaksakan naik berdampak menurunnya produksi barang yang berakibat pekerjaan bongkar muat menjadi sepi.

Menurut Kody, sekarang ini biaya logistik di pelabuhan terjadi ketimpangan. Sebagian penjual jasa bongkar muat memungut biaya sangat tinggi. Sebaliknya, beberapa PBM terpaksa menjual jasa sangat rendah. Kondisi demikian terjadi akibat kekuatan bisnis yang berbeda. Padahal semua risiko akan ditanggung konsumen atau pengguna barang. “APBMI ingin memberikan harga wajar pada semua pengguna jasa. Supaya kondisi perekonomian ini bisa menjadi lebih baik,” kata Kody.

08

Sabtu 25 Februari 2017

Tarif OPP/OPT memberikan biaya beragam.

Masing-masing jenis barang memiliki harga tersendiri. Perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing barang membutuhkan pelayanan yang berbeda. Seperti; penggunaan peralatan bongkar muat, pengerahan TKBM, fasilitas khusus dan penanganan khusus. “Tergantung jenis barangnya. Seperti curah kering sekitar Rp 40.000 per ton, atau back cargo sekitar Rp 120.000 per ton,” kata Kody.

Meskipun OPP/OPT tidak naik tambah Kody, terhitung mulai 1 Maret 2017 semua PBM harus bayar upah TKBM naik 7,99 persen atau Rp 182.300/shift/orang. “Kalau untuk upah TKBM tetap kami naikkan. Naiknya upah TKBM itu telah manjadi keputusan bersama Koperasi TKBM dan APBMI, dan disepakati perwakilan pemilik barang, seperi GINSI dan GPEI. Sudah kami ajukan ke Otoritas Pelabuhan untuk diketahui dan disahkan pemberlakuannya,” jelasnya.

Keputusan DPW APBMI Jawa Timur tidak menaikkan tarif OPP/OPT ini menjadi peristiwa nasional. Karena selama ini asosiasi tersebut setiap tahun selalu melakukan koreksi tarif dan menaikkan tarif. Seperti tahun 2016 melakukan koreksi tarif dan OPP/OPT naik 4,5 persen dari tarif tahun sebelumnya. Pada setiap putusan tarif OPP/OPT selalu disampaikan bahwa tarif tersebut merupakan pedoman. Selanjutnya biaya bongkar muat diserahkan pada transaksi masing-masing PBM. Usulan kenaikan tarif OPP/OPT biasanya diawali dengan usulan kenaikan upah TKBM dan penyesuaian biaya operasional PBM lainnya.

Besaran usulan kenaikan antara 8 sampai 12 persen. Sejak tahun 2016 APBMI menyetujui kenaikan hanya 4,5 persen dan menjadi kenaikan terendah dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Alasannya, untuk melakukan perbaikan kondisi perekonomian tanpa membebani biaya logistik nasional. *** | SHIPPINGLINEINDONESIA.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Uang Jaminan Petikemas Bikin Galau

“Pak Jokowi, Dengarlah Keluhan ALFI DKI.....”

A

SOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat mengeluarkan kebijakan menghapus uang jaminan petikemas dalam proses pengiriman barang dengan angkutan laut.

“Kami sudah kirim surat ke Presiden Jokowi untuk hal itu. Harapannya Pak Jokowi berkenan mengeluarkan kebijakan penghapusan uang jaminan petikemas tersebut,” kata Ketua ALFI Jakarta Widijanto Jumat (24/2) di Jakarta.

Surat yang dikirim ALFI Jakarta ke Presiden Jokowi tertanggal 1 (satu) Februari 2017 menyebutkan bahwa dalam kegiatan pengiriman barang impor yang dilakukan perusahaan impor atau perusahaan freight forwarder untuk mengambil delivery order (DO) di perusahaan pelayaran/agen kapal asing, saat ini dibebani biaya jaminan sekitar US$ 100 per kontanier 20 feet dan US$ 500 per 40 feet.

“Karena itu berdampak pada ekonomi biaya tinggi di sektor logistik,” katanya dibenarkan Sekretaris ALFI Jakarta, Adil Karim.

Alasan ALFI meminta penghapusan uang jaminan, ungkap Adil menambahkan, karena tidak ada dasar hukumnya, baik di nasional maupun internasional, sehingga dapat dikategorikan sebagai pungli yang tidak berdasar.

“Meski dikembalikan, tapi uang jaminan yang sudah masuk ke rekening perusahaan agen kapal asing itu lama pengembaliannya, bisa satu sampai tiga bulan. Terkadang nilainya sudah tak lagi 100% karena alasan kontainer rusak,” ujar Adil Karim.

Menurut Widijanto maupun Adil, kalau jumlah kontainernya sedikit yang ditangani tak

INDONESIA SHIPPING TIMES

masalah, tetapi jika setiap bulan menangani hingga ratusan kontainer, nilai jaminannya sangat besar, dan itu sangat memberatkan perusahaan forwarding. Sebab, pengembalian uang jaminannya cukup lama.

Seperti kasus bangkrutnya Hanjin Shipping, ujar keduanya, uang jaminan dari forwarder yang disetorkan ke perusahaan yang mengageni pelayaran dunia itu hingga sekarang belum dikembalikan. “Padahal jumlahnya miliaran rupiah, belum termasuk kerugian akibat terhambatnya penyerahan barang,” ucapnya.

Diharapkan surat ke Jokowi yang ditembuskan kepada Menko Maritim Luhut Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito tersebut dapat segera ditindaklanjuti.*** | OCEANWEEK.CO.ID | Sabtu 25 Februari 2017

09

Kapal Barang Telat Datang

Izin Melaporkan nDan, Saat ini Natuna Dilanda Kelangkaan Bahan Pokok

S

EJAK sepekan terakhir, sejumlah komoditi kebutuhan pokok di Natuna terjadi kelangkaan. Salah satunya komoditi kedelai. Kekosongan kedelai ini kini berimbas pada usaha industri rumahan yang memproduksi tahu dan tempe di Ranai. Pelaku usaha tersebut sulit dapatkan kedelai.

Kekosongan kedelai ini juga mempengaruhi harga jual pedagang. Di Ranai saat ini mencapai Rp 410 ribu per karung, sebelumnya Rp 380 ribu per karung.

“Sekarang di toko kedelai kosong. Terkahir itu harganya sudah naik. Menurut pedagang sembako, kapal barang belum masuk dari Tanjungpinang,” ujar Bambang pengusaha tahu tempe di Ranai kemarin.

Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Makro Pemkab Natuna, Hikmatul Arif mengatakan, berdasarkan pengawasan keberadaan bahan pokok seperti kedelai pihaknya belum bisa memastikan ketersediaannya akan kembali normal.

Saat ini diakuinya, komoditi jenis kedelai terjadi kekosongan. Karena kapal pengangkut milik swasta tidak masuk. Hingga saat ini belum menerima jadwal pasti kapal barang akan merlayar ke Natuna.

10

Sabtu 25 Februari 2017

“Cuaca buruk, jadi jadwal kapal dari Tanjungpinang belum diizinkan. Mudah-mudahan cuaca buruk cepat berakhir,” kata Hikmatul kemarin.

Diakuinya, cuaca buruk diperairan Natuna sudah menjadi penyebab sejumlah komoditi kebutuhan pokok terjadi kekosongan. Karena untuk pendistribusian digunakan kapal laut.

Selain itu sebutnya, untuk jadwal kapal tol laut masih berubah-ubah dan tergantung kondisi cuaca. Untuk kapal tol laut ini sangat bagus untuk mengatasi distribusi barang yang selama ini sulit terjangkau dan mengantisipasi harga kebutuhan pokok tersebut.

Hanya saja, muatan kebutuhan pokok yang dibawa belum maksimal. Kapasita kapal 3.000 ton, tetapi yang dimuat hanya 100 ton. Terdapat alasan, karena merapatnya di selat lampa.

Pelabuhan tersebut, jauh dari pusat Kabupaten. Dan memerlukan biaya tambahan untuk mengangkut barang. Sehingga Pemerintah Daerah berharap, Kapal Tol Laut bisa merapat di pelabuhan Penagi. “Tentu, permintaan ini sudah disampaikan kepada Kementerian. Supaya kapal Tol Laut bisa sandar di Pelabuhan Penagi. Kebutuhan pokok bisa semuanya gunakan Tol Laut,” ujar Hikmatul | BATAMPOS.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Temu Kangen PARMADI

Aiih...Pegawai Armada yang Pernah Bertugas di PLP Priok Rindu Bertemu

J

ALINAN hubungan kerja antar pegawai di kantor kerap menimbulkan persaudaraan.

Dampaknya, setelah berpisah atau pindah tugas menumbuhkan kerinduan berkomunikasi dan informasi sesama mantan teman sekerja.

Keadaan itu terlihat pada pegawai yang pernah bertugas pada Armada Penjagaan Laut dan Pantai (Armada PLP) Tanjung Priok, kini Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai (Pangkalan PLP) Tanjung Priok .

Karyawan yang pernah bertugas di Armada PLP Tanjung Priok di bawah tahun 2000 merasa kerinduan pada teman-teman sekantor dulu setelah mereka pindah tugas. Ada yang pindah ke Kantor Pusat Ditjen Hubla, UPT Kantor Administrator Pelabuhan (sekarang Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhaan/ KSOP ), Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP), bahkan ada yang ke swasta.

Armada PLP Tanjung Priok atau kini Pangkalan PLP Tanjung Priok merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ( Ditjen Hubla), Kementerian Perhubungan.

Untuk tetap tercipta komunikasi dan mendapatkan informasi, maka karyawan Ditjen Hubla yang pernah bekerja di Armada PLP itu mendirikan wadah pada tanggal 23 Pebruari 2011 lalu dengan nama Paguyuban Armada Mandiri atau biasa disebut Parmadi. Memasuki usia yang ke 7 tahun paguyuban ini menyelenggarakan Temu Kangen hari Minggu 26 Pebruari 2017 dengan mengundang sejumlah anggota dan mantan Kepala Pangkalan PLP. Menurut Ketua Parmadi, Mulyadi anggota Parmadi berasal dari karyawan yang bekerja di Armada PLP dibawah tahun 2000, saat kantor masih menggunakan kata Armada. Sebagian besar anggotanya bekerja di kantor armada selama 5 sampai 10 tahun. Pendirian paguyuban didasari rasa persaudaraan selama bekerja bersama, baik yang di kapal maupun di darat ( kantor), sehingga ketika satu demi satu karyawan itu pindah tugas muncul kerinduan untuk tetap terjalin komunikasi dan mendapatkan informasi sesama teman lama. ”Karena sudah terpisah kegiatan komunikasi pun menjadi terputus dan informasi keadaan teman- teman lama juga kurang. Kita tidak tahu lagi ada yang sakit, atau sedang hajatan bahkan kita kadang tahu ada teman sudah meninggal setelah

INDONESIA SHIPPING TIMES

beberapa lama waktunya,” cerita Mulyadi mengenai awal pendirian paguyuban, di kawasan warung tenda seafood, Kalijapat, Ancol, Selasa malam (21/2).

Adapun kegiatan Parmadi selama ini, tambah Mbah sapaan akrab Mulyadi, adalah melakukan pertemuan tiga bulan sekali di rumah anggota. Kegiatannya meliputi arisan dan santunan pada anggota yang terkena musibah atau menjenguk rekan anggota maupun keluarganya yang sedang sakit.

“Dengan kegiatan yang sudah berlangsung selama 7 tahun ini, kata Mbah, anggota yang mantan pegawai armada itu bisa saling berkomunikasi dan mengetahui keadaan teman-teman yang pernah bekerja bersama,” kata Mulyadi.

Saat ini Anggota Permadi mencapai 70 orang, tersebar di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut seluruh Indonesia. Sejumlah anggota Parmadi yang ditemui juga mengakui manfaat dari Parmadi. Misalnya sebagaimana yang dikatakan Kepala Tata Usaha KSOP Marunda, Margono yang menyatakan dia bisa mengetahui keadaan temantemannya tempo doeloe. Jika sedang sakit bisa menjenguk, jika sedang mempunyai hajat bisa datang menghadiri. “Jadi komunikasi tidak putus kepada teman lama,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Agus Priyadi, yang kini bertugas di KSOP Marunda menyatakan angggota Parmadi tetap peduli dengan teman-teman lamanya yang terpisah kantor. Misalnya jika ada yang terkena musibah, anggota lainnya peduli untuk membantu baik moril maupun materil.“Hubungan kami tetap terjaga meski terpisah tempat yang jauh,” Hal yang sama diungkapkan Syarif Bustaman yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan ( KUPP) Karimun Jawa, Jawa Tengah. Menurut Syarif Bustaman, kegiatan temu kangen ini merupakan upaya mempertemukan kembali teman lama yang selama ini komunikasi dan informasi tidak berlangsung secara tatap muka.

“Kegiatan temu kangen ini sangat baik karena semakin meningkatkan silaturahim yang dianjurkan agama dan meningkatkan kepedulian sesama teman lama,” ujar Syarif yang pernah bertugas di PLP Tanjung Priok dari tahun 1998-2002. | INDONESIASHIPPINGLINE.COM |

Sabtu 25 Februari 2017

11

Pabrik Kapal Eropa Banjir Pesanan

I

Bisnis Pembuatan Kapal Pesiar Makin Berkibar

Kebutuhan Meningkat Lebih dari 25 juta orang memesan perjalanan dengan kapal persiar tahun ini. Demikian perkiraan Asosiasi Perjalanan Kapal Pesiar Internasional (CLIA). Ini sejuta lebih banyak dari 2016.

Karena untuk lebih banyak orang, juga butuh lebih banyak kapal. Tahun 2017 ada 26 kapal pesiar baru untuk lautan, sungai dan kapal pesiar spesial akan dibuat. Di seluruh dunia jumlahnya 448.

Ukuran Tambah Besar Tahun ini saja 12 kapal baru yang bisa mengangkut 28.000 orang akan diluncurkan. Menurut CLIA, satu dari empat kapal yang diselesaikan tahun ini, dibuat perusahaan Jerman.

Tempat Pembuatan Dari meningkatnya bisnis, tiga perusahaan besar di Eropa yang paling untung. Yaitu Fincantieri dari Italien, STX dari Perancis dan Meyer Werft di Papenburg, Jerman (foto). Perusahaan ini mendapat pesanan 21 kapal tahun ini.

Eropa Paling Unggul Perusahaan Eropa untung akibat pengalaman panjang dalam membuat kapal pesiar. Industri suku cadangnya bekerja dengan kualitas terbaik.

Selain itu para stafnya juga berkualifikasi.

Jepang sebagai Pesaing Dua perusahaan saingan Meyer Werft tidak berasal dari Eropa, yaitu ikatan pembuat kapal dari perusahaan Malaysia, Genting Group dan Mitsubishi Heavy Industries. Namun Mitsubishi

12

Sabtu 25 Februari 2017

foto: gettyimages

NDUSTRI pembuatan kapal Eropa kewalahan menghadapi saingan dari Asia. Tapi bisnis pembuatan kapal pesiar sedang “boom”.

Bagaimana tampilan kapal pesiar terbaru? Perusahaan Meyer Werft memaparkan berbagai perkembangan bisnis kapal pesiar tersebut.

sudah mengumumkan akan menarik diri dari cabang bisnis ini.

Comeback bagi AIDA Tahun 2015 perusahaan AIDA memesan dua kapal pada Meyer Werft. Ini merupakan bisnis milyaran bagi perusahaan Jerman itu. kapal dengan jumlah kabin 2.500 akan selesai awal tahun 2021.

Lebih Ramah Lingkungan Kapal akan digerakkan gas cair (LNG) untuk mengurangi polusi. Selain itu, motor elektronik yang inovatif akan dibuat, lampu LED ditempatkan dan segalanya lebih efisien energi. Cat bagian lambung kapal akan membantu melancarkan gerakan kapal, dan berat material akan dikurangi.

Yang Paling Besar dari Yang Besar Lebarnya 66 meter, dan panjangnya lebih dari 362 meter. Deknya 16 buah dan bisa mengangkut 5.480 penumpang serta lebih dari 2000 staf. Kapal ini juga punya 20 ruang makan, 23 kolam renang dan taman berisi 12.000 tanaman. “Harmony of the Seas” sekarang jadi kapal pesiar terbesar di dunia. Ini dibuat perusahaan STX France. *** | DW.COM | INSA WREDE |

INDONESIA SHIPPING TIMES