Indonesia Shipping Times edisi 26 Januari 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

26 Januari 2017 No 22 • Vol IX • Kamis

SSTTT....HARAP TENANG! PELABUHAN PRIOK CUMA SEMENTARA JADI HUB INTERNASIONAL

KUALA TANJUNG DIBONSAI!

KA JAMIN BARANG CUSTOMER DENGAN ASURANSI

MINAT INVESTASI PELABUHAN? KE BATAM AJA

INDIA DIDUGA NGAMBEK GARA-GARA CHINA DAPAT KONSESI PELABUHAN DI SRILANKA

01

Sstt..Harap Tenang, Priok Cuma Sementara Jadi Hub Internasional foto: Katadata.co.id

K

EMENTERIAN Perhubungan mengatakan status pelabuhan hub internasional yang diberikan kepada Pelabuhan Tanjung Priok dari yang sebelumnya di Pelabuhan Kuala Tanjung hanya sementara.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan peralihan status pelabuhan pengumpul atau hub internasional yang tertuang dalam beleid Keputusan Menteri Perhubungan No. 901/206 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) Tahun 2016 masih akan berubah.

“Itu sifatnya hanya sementara kok, Kuala Tanjung belum selesai, temporary saja,” ungkap Menhub Budi Karya di Gedung Manggala Wana Bakti, Rabu (25/1/2017).

Dia mengatakan perubahan status temporary ini sengaja ditempatkan di Pelabuhan Tanjung Priok yaitu di Jakarta karena pelabuhan ini dinilai paling siap untuk menjadi pelabuhan pengumpul. “Nanti kalau Kuala Tanjung eksis, dua tahun lagi, kita fungsikan sebagai hub internasional juga,” terangnya.

Oleh sebab itu, Menhub Budi menilai tidak perlu ada perubahan RIPN karena sifat penunjukkan status kepada Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ini hanya bersifat sementara.

Tak hanya itu, Menhub Budi mengakui biaya logistik akan lebih efisien jika pelabuhan pengumpul tetap berada di Kuala Tanjung sebagai pintu masuk Indonesia bagian Barat. Lokasinya juga sangat strategis karena beririsan dengan negara Asia Tenggara lain seperti Singapura dan Malaysia.

Dia menuturkan saat ini PT Pelabuhan Indonesia II atau Pelindo II akan menjadi hub internasional. Dengan penambahan volume, nantinya kapasitas tersebut akan dibagi kepada pelabuhan-pelabuhan besar lain di seluruh Indonesia.

“Sekarang Priok dibilang tidak strategis tetapi dia paling besar, dibandingkan harus [diangkut] ke negara lain? Bagusan ke Pelabuhan Priok,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut A. Tonny Budiono mengatakan nanti RIPN akan diubah jika Pelabuhan Kuala Tanjung sudah selesai.

“Ya, nanti diubah kalau selesai. Jadi tergantung Kuala Tanjung selesainya kapan,” ujar Tonny.

Tonny menerangkan pemerintah ingin secepatnya melakukan konsolidasi logistik dengan memanfaatkan pelabuhan eksisting yang sudah memiliki ketersediaan fasilitas yang memadai.

Kemenhub juga akan menyusun regulasi untuk mengatur konsolidasi tersebut, sehingga pemerintah akan mengarahkan perusahaan pelat merah bekerja sama dengan shipping lines. Dengan demikian barang yang selama ini terkumpul di negara lain bisa berpindah ke lokasi-lokasi pelabuhan pengumpul milik Indonesia.*** | BISNIS.COM | HADIJAH ALAYDRUS |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id, jurnalpelabuhan.com

02

Kamis 26 Januari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kuala Tanjung Dibonsai!

Oleh: Bersihar Lubis foto: Beritatrans.com

B

AK petir di siang bolong. Begitu kesan kita ketika mendengar keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) yang menggeser status Pelabuhan Kualatanjung sebagai hub internasional ke Pelabuhan Tanjungpriok.

Padahal, sebelumnya di era Susilo Bambang “SBY” Yudhoyono, Pelabuhan Kualatanjung telah ditetapkan sebagai hub internasional sesuai Keputusan Menhub pada 2013. Bahkan, menjadi bagian dari Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang digaungkan SBY. Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa kebijakan pada 2013 itu tidak tepat karena jika semua arus ekspor dan impor melalui Pelabuhan Kualatanjung akan menyebabkan biaya transportasi meningkat 1,31%. Sebab, biaya arus lalu lintas truk melalui darat menjadi lebih tinggi dari Jawa dan Sumatera ke Pelabuhan Kualatanjung.

Menhub tampaknya lupa bahwa sudah ada program tol laut di era Presiden Jokowi sehingga arus barang ekspor dari Jawa dan Sumatera tak perlu lagi melalui darat. Melainkan melalui laut termasuk arus impor - langsung ke Kualatanjung yang memang lebih efisien.

Selama ini pun Pelabuhan Kualatanjung diproyeksikan untuk mendukung pertumbuhan

INDONESIA SHIPPING TIMES

ekonomi di Indonesia bagian Barat, sehingga akan menekan disparitas aktivitas ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa. “Apalagi, Kualatanjung juga terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei,” kata Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi di Medan, Selasa (24/1).

Tragisnya, peralihan status itu berpotensi menurunkan nilai jual KEK Sei Mangkei sehingga semakin tidak menarik bagi kaum investor. Tak pelak, Gubernur Sumut itu akan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat untuk meninjau ulang keputusan itu.

Pelabuhan Kualatanjung lebih stretagis karena berhadapan langsung dengan negara-negara Asia Pasifik. Juga lebih dekat ke India, Eropa dan Timur Tengah. Apalagi Tanjungpriok berada di luar jalur utama pelayaran dunia.

“Deviasi ke Tanjungpriok memakan waktu 30 jam,” kata Ketua Umum Dewan Pengguna Jasa Pelabuhan Indonesia Sumut Hendrik H Sitompul.

Toh, saya tidak percaya karena Pelabuhan Kualatanjung dianggap sebagai bagian dari MP3EI yang populer di era SBY, lalu terkena getahnya. Boleh jadi ada masukan yang keliru sehingga prospek Pelabuhan Kualatanjung berbiaya Rp 42 triliun itu pun terpaksa dibonsai.*** | MEDANBISNISDAILY.COM | Kamis 26 Januari 2017

03

Pengusaha Bilang Hub Priok Tidak Cocok Tampung Kargo dari Barat foto: Tubasmedia.com

G

ABUNGAN Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) menilai konsolidasi kargo ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok harus mengutamakan pasokan barang dari wilayah tengah dan timur Indonesia.

Ketua GGPEI, Benny Soetrisno menuturkan kargo ekspor dari Aceh dan Medan tidak efisien jika harus mengunakan hub Tanjung Priok.

“Kalau mau jadi hub, [Tanjung Priok] oke saja untuk barang dari timur dan tengah. Tapi kalau barang dari barat hubnya tidak cocok deh,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (25/1).

Kargo ekspor dari Aceh, Riau, Padang dan Medan masih tetap lebih efisien menggunakan hub Singapura mengingat kedekatan jarak.

Sementara itu, kargo ekspor Palembang dan Lampung masih sesuai jika dikumpulkan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Secara umum, dia menegaskan eksportir mendukung adanya konsolidasi kargo ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok yang nantinya akan dibawa dengan kapal besar. Dengan kapal besar, dia meminta pihak terkait untuk memastikan agar kapal tidak lagi singgah di hub Singapura.

04

Kamis 26 Januari 2017

“Tanjung Priok itu harapan saya semua direct call, tidak ada lagi berhenti lagi di Singapura,” tegasnya.

Tanpa transit, dia memperkirakan potensi penghematan bisa mencapai US$150 per TEU karena nilai itu adalah tarif transshipment di pelabuhan Negeri Jiran tersebut.

Selain itu, GPEI menyarankan agar barang yang dikonsolidasikan di Tanjung Priok dari timur atau tengah Indonesia dibawa melalui jalur laut. Dengan demikian, langkah itu akan mengurangi potensi kenaikan arus lalu lintas barang yang akan masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok melalui jalan darat ketika konsolidasi dimulai pada pertengahan tahun ini.

Benny melihat kapal Ro-Ro mempunyai potensi sebagai armada yang bisa mendukung pergerakan barang yang akan dikonsolidasikan ke Pelabuhan Tanjung Priok.

“Jadi misalnya truk yang akan ke Jawa, masuk Ro-Ro saja. Nanti turun di Priok atau Marunda,” ungkapnya.*** | BISNIS.COM | HADIJAH ALAYDRUS |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Indonesia Eyeing Slice of Singapore’s Market foto: Swa.co.id

T

HE government and state owned enterprises have sent a strong signal that they will strengthen the role of Tanjung Priok Port as an international trade hub, taking over a slice of the transshipment market currently dominated by Singapore.

Transportation Ministry Director General for Sea Transportation Antonius Tonny Budiono said the government and state-owned port firms, Pelindo I, II, III and IV, were discussing the so-called Indonesia Integrated Chain Port plan, which would consolidate the export of cargoes from various domestic ports nationwide, including Bitung Port in North Sulawesi and Sorong Port in West Papua, with the country’s busiest port.

Such consolidation is aimed at making the transshipment more efficient and “attractive” for both local and global shipping lines.

“The transshipment sector has long been dominated by Singapore. [But] If the commodities originate in our country, why can’t we handle them?” he said over the phone on Tuesday.

Tonny said the ministry would prepare technical and regulatory matters for the system, while also laying out the business plans with the State-Owned Enterprises (SOE) Ministry.

The system, including IT management, is set to become effective in the second half of this ye“It’s already settled. The only remaining concern is the business plans [of each Pelindo],” Tonny said, claiming that infrastructure-wise, Tanjung Priok was ready to play a bigger role as an international hub.

The ministry sparked controversy when it recently revised the national ports plan (RIPN) through

INDONESIA SHIPPING TIMES

Transportation Ministerial Decision No. KP 901/2016 and introduced Tanjung Priok as the country’s new international port hub in Indonesia.

Deep-sea Patimban Port in West Java, construction of which is being carried out jointly by an Indonesia-Japan consortium, is set to complement the future hub.

Tanjung Priok Port has long been Indonesia’s largest container port, handling more than half the country’s externally traded goods.

It received an annual 1.5 million total equivalent unit (TEU) capacity boost for imports and exports with the operation of the New Priok Container Terminal 1 ( NPCT1 ) last September, from the previous 7 million TEU capacity.

Its container traffic rose to 5.4 million TEUs last year from 5.2 million TEUs in 201Of that figure, international traffic represented 3.8 million TEUs in 2016, up from 3.7 million TEUs in the previous year.

The Transportation Ministry has anticipated a 11.1 percent surge in freight traffic in the country’s ports to 929.8 million tons annually by 2020, from 836.5 million tons annually in 2015. The figure is expected to jump to 1.1 billion tons each year by 2030.

However, Port of Singapore is the one to beat as its container terminal handled 30.59 million TEUs of containers in the past year alone. The port, also dubbed the world’s busiest transshipment hub, currently accounts for almost one seventh of the world’s total container transshipment throughput.

The maritime industry also currently contributes about 7 percent to Singapore’s GDP. Pessimism In response to the plan, publicly listed shipping line Samudera Indonesia managing director Bani M. Mulia expressed his pessimism, citing the geographical location of Jakarta.

“As shippers we’d be happy if Jakarta could be a hub, but just be realistic. How much time deviation will containers have if they must pass through Jakarta first before going to Europe or China? It just doesn’t make sense,” he stressed.

Bani said the government should focus on increasing Tanjung Priok capacity for export and import activities as well as enhancing its efficiency amid existing problems like labor costs.*** | THE JAKARTA POST | FARIDA SUSANTY |

Kamis 26 Januari 2017

05

TPKS Semarang Sumringah, Awal Tahun Banyak Kapal yang Sandar

06

Kamis 26 Januari 2017

foto: majalahdermaga.co.id

M

ENGAWALI Tahun 2017 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) kembali menunjukkan kinerjanya yang cemerlang.

Melalui Terminal Petikemas Semarang (TPKS), Pelindo III berhasil menambahkan beberapa kapal yang sandar di dermaganya.

Dengan adanya tambahan kapal yang sandar, General Manager Pelindo III TPKS, Erry Akbar Panggabean optimis jumlah ships call pada tahun ini juga akan mengalami peningkatan.

“Saya optimis tahun ini akan ada 725 ships call,” ujarnya.

Kapal pertama yang sandar di dermaga TPKS adalah Star River, kapal berbendera Panama tersebut sandar di dermaga TPKS dengan lancar. Tentu saja adanya tambahan kapal yang sandar di TPKS tersebut turut serta dalam memberikan sumbangsih terhadap perputaran roda perekonomian di Jawa Tengah. Karena terdapat banyak tambahan sirkulasi barang baik yang keluar maupun yang masuk di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.

Kapal Seberat 32.200 Gross Ton tersebut melakukan kegiatan bongkar/muat di Terminal Petikemas Semarang terhadap 343 boks muatan atau jika dinyatakan dalam satuan Twenty feet Equivalent units (TEUs) sebanyak 497 TEUs. Penambahan jumlah kapal yang sandar di Terminal Petikemas Semarang ini tentunya tidak lepas dari peningkatan kedalaman alur di TPKS yang mencapai – 11 LWS sehingga menjadi daya tarik bagi kapal – kapal lain yang akan mengirimkan atau memuat barangnya dari dan ke sekitar wilayah Jawa Tengah.

Disamping Star River, masih terdapat 2 kapal lagi yang direncanakan akan sandar dan melakukan kegiatan bongkar muat di Terminal Petikemas Semarang (TPKS). Keduanya adalah SITC Surabaya dan Wana Bhum. Ketiga kapal tersebut yaitu Star River, SITC Surabaya dan Wana Bhum, adalah kapal – kapal internasional dengan rute Hochiminh – Jakarta – Semarang – Makasar – Xiamen – Qingdao – Shanghai – Ningbo.

Dengan adanya tambahan kapal yang sandar tersebut, secara otomatis menambah kinerja TPKS pada tahun ini. Jika dilihat pada tahun 2016, kinerja yang telah ditorehkan oleh TPKS sendiri sudah terlihat sangat baik. Pasalnya, ada kenaikan kinerja bongkar muat yang dapat dibilang cukup besar apabila dibandingkan dengan kinerja bongkar muat pada tahun sebelumnya. Misalkan pada sektor ships call, pada tahun 2015 terdapat sedikitnya 701 ships call, dan jumlah tersebut mengalami kenaikan pada tahun selanjutnya menjadi 709 ships call. Sedangkan untuk Tonase sendiri, pada tahun 2015 tercatat pada angka 10.548.541 GT sedangkan pada tahun lalu jumlahnya melonjak menjadi 11.616.498 GT. Untuk capaian, Jika pada tahun 2015 kinerja bongkar muat TPKS tercatat pada angka 608.201 TEUs, pada tahun 2016 terdapat kenaikan hingga angka 615.132 TEUs. Apabila dinyatakan dalam boks, kinerja pada tahun 2015 adalah sebesar 375.654, sedangkan kinerja pada tahun 2016 sebesar 384.640 box. “Untuk tahun 2017 ini kami berharap ada kenaikan kinerja hingga angka 650.000 TEUs,” tambah Erry. Dia melanjutkan bahwa pasar untuk ekspor di Jawa Tengah masih terbuka sangat lebar dan Pelindo III akan mendukung kebijakan pemerintah untuk mewujudkan jalur logistik yang capable, lebih murah dan lebih cepat, sehingga tidak perlu feeder ke Singapura, Malaysia maupun negara lainnya.*** | MAJALAHDERMAGA.CO.ID | HAMID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Minat Investasi? Pelabuhan Batam Lagi Butuh Investor Nih... foto: Sijoritoday.com

B

ADAN Pengelola (BP) Batam sedang mencari investor untuk pengembangan dermaga utara Pelabuhan Batuampar. Itu salah satu upaya yang dilakukan BP Batam untuk meningkatkan pemasukan dari sektor bongkar muat kapal. Sedangkan pelabuhan yang ada saat ini, dinilai tidak efektif.

“Seharusnya sesuai master plan dermaga itu dibangun 1.000 meter. Sekarang baru 600 meter,” kata Deputi III BP Batam, RC Eko Santoso, Selasa (24/1).

Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya memang akan mengundang investor. Namun bukan diperuntukkan sebagai operator.

“Kita cari investor yang bawa duit ke Batam. Untuk pengembangan itu akan kita tenderkan,” ujar dia.

Selain pengembangan dermaga utara pelabuhan Batuampar, juga mesti ada pendalaman alur laut untuk lalu lintas kapal.

Paling tidak kedalamannya mencapai 13,5 meter.

“Kalau sekarang kan nggak rata. Ada yang INDONESIA SHIPPING TIMES

5 meter,” kata Eko. Langkah lainnya, BP Batam juga akan melakukan reklamasi lebih kurang seluas 20 hektare.

Di samping itu juga akan memasang sistem pendukung lainnya, seperti crane dan lainnya.

Dikatakan Eko, untuk pemasangan crane dan sistem pendukung lainnya itu memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Paling tidak butuh Rp500 miliar sampai Rp700 miliar,” ujar dia.

Tidak efektifnya dermaga utara di pelabuhan tersebut, juga dibenarkan Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro.

Dimana pemasukannya per tahun hanya mencapai 300 ribu TEUs dari kapal yang masuk.

“Sementara Singapura sudah 10 juta TEUs. Kalau 10 persen dari situ bisa kita ambil, kan 2 juta TEUs pemasukan yang bisa kita ambil dari kapal-kapal yang lewat di depan mata,” kata Hatanto. *** | TRIBUNNEWS.COM | Kamis 26 Januari 2017

07

Kata Pengamat: Patimban Harus Terhubung Jalur KA foto: Kabaang.com

K

ERETA api barang dinilai harus ada guna mendukung angkutan barang dari dan ke Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.

Akademisi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan setiap pelabuhan, terlebih pelabuhan barang, harus terhubung dengan jalur kereta api (KA).

Semua pelabuhan internasional di dunia, paparnya pasti terdapat jalur rel menuju pelabuhan.

Oleh karena itu, dia menilai, pembangunan jalur kereta api yang tersambung ke Pelabuhan Patimban bisa dilakukan oleh swasta atau pemerintah.

“Zaman Belanda, semua pelabuhan besar di Jawa dan Sumatera punya akses jalan rel ke pelabuhan,” kata Djoko, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Dia mengatakan, pemerintah atau swasta yang akan membangun jalur kereta api ke Pelabuhan Patimban bisa menghubungkan

08

Kamis 26 Januari 2017

jalur KA tersebut ke jalur KA di pantura yang sudah berupa jalur ganda (double track).

Tidak hanya itu, dia menilai, pembangunan jalur KA dari dan ke Pelabuhan Patimban juga harus terhubung dengan kawasan-kawasan industri yang akan dibangun.

Dia menyatakan, pembangunan jalur KA hingga Pelabuhan Patimban akan menguntungkan karena operator pelabuhan tidak perlu menyediakan lapangan parkir untuk angkutan barang truk yang sangat luas.

Selain itu, dia menuturkan pengangkutan barang dari dan ke Pelabuhan Patimban dengan menggunakan kereta api juga bisa menghilangkan pungutan liar (pungli) oleh petugas yang kemungkinan dapat terjadi. “[angkutan barang dengan KA] tidak ada halangan di pos jaga masuk kawasan pelabuhan,” katanya.*** | BISNIS.COM | YUDI SUPRIYANTO |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Menhub Setujui ‘Pembongkaran’ Jalur Kereta Petikemas Tanjung Priok

M

ENTERI Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berencana mengexercise (mengkaji ulang) jalur kereta api (KA) petikemas JICT. Dia menilai jalur ini kurang efisien dan produktif karena masih ada double handling (penangan ganda) yang dampaknya pada cost logistik perusahaan.

Menanggapi rencana tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku bahwa masih ada perbedaan harga antara angkutan logistik menggunakan kereta api dengan truk.

Di mana saat menggunakan kereta api masih ada double handlig sedangkan truk hanya satu kali penanganan.

“Saya pikir positif (rencana bongkar KA petikemas Tanjung Priok). Pak Luhut berfikir bagaimana itu efisien. Kita (Kemenhub) akan lakukan itu, kita kaji lagi struktur cost seperti apa, apa yang bisa dievaluasi,” ujarnya, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Menurut Budi Karya, selain struktur jalur kereta api peti kemas, hal yang perlu dikaji lainnya seperi volume angkut box kontainer. Saat ini jalur kereta milik PT KAI hanya mampu mengangkut sekira 60 box per hari.

“Jadi harus dipikirkan bagaimana produktivitas volume itu. Teknis kereta ke dermaga juga, nanti kita bicarakan dengan KAI. Prinsip (Kemenhub) ingin menekan harga logistik,” tandasnya.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kaji Ulang Dirut PT Pelindo II Elvyn G. Masassya juga membenarkan kalau angkutan petikemas Gedebage-JICT Priok akan dikaji kembali. “Kami akan kaji lagi bersama BPPT, apakah layak atau tidak,” ujarnya menjawab d isela kunjungan Menko Maritim ke Priok.

Tapi, lanjut Elvyn, apa yang sekarang sudah berjalan tetap berjalan, sambil menunggu hasil kajian ulang dari BPPT

dan Pelindo II. Elvyn juga setengah mengiyakan kalau lapangan penumpukan yang digunakan di finish KA, sebelum kontainer dibongkar untuk kemudian dibawa oleh truk ke terminal (JICT) terlalu kecil.

Pantauan media yang mengikuti rombongan Menko Maritim Luhut Panjaitan yang juga melihat fasilitas rel kereta sampai di lapangan JICT, tampak sekali bahwa luas CY-nya sangat minim.

Lalu olah gerak perputaran kereta (lokomotifnya) juga terlalu sempit, sehingga bisa mengganggu kelancaran kontainer. Apalagi jika, lapangan penuh dan kereta api ada yang mau masuk, bisa-bisa jalan raya pun terkena imbasnya yang akhirnya menimbulkan kemacetan.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, tiga menteri yakni Menteri Perdagangan Enggar, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perhubungan Budi Karya melakukan kunjungan bareng ke Priok untuk beroperasinya kembali angkutan petikemas menggunakan kereta api trayek Gedebage-Tanjung Priok (PP).

“Kita tentu apresiasi ini, karena beberapa waktu lalu baru sampai Pasoso. Sekarang sudah bisa sampai ke JICT. Alhamdulillah ini sudah selesai,” ujar Airlangga Hartarto. *** | OKEZONE.COM | OCEANWEEK.CO.ID| Kamis 26 Januari 2017

09

PT KAI Jamin Barang Customer dengan Asuransi foto: Okezone.com

P

T Kereta Api Indonesia (Persero) telah menandatangani nota kesepakatan dengan PT Jasaraharja Putra mengenai penjaminan angkutan barang yang menggunakan kereta api. Penandatanganan ini merupakan perpanjangan dari kontrak tiga tahun yang dilakukan dua perusahaan.

Dengan demikian, jangka waktu polis dari KAI untuk penjaminan KA barang ini hingga 2019. Direktur Keuangan KAI Didiek Hartanyo menjelaskan, bukan tanpa alasan pihaknya memperpanjang kontrak jaminan asuransi yang dilakukan oleh anak usaha dari PT Jasa Raharja (Persero) itu. “Service layanan Jasaraharja Putera itu keseluruhan selama ini memuaskan, sangat bagus, dan cepat merespons. Memang kita inginnya tidak ingin ada klaim, tapi semangatnya dalam transportasi itu untuk keselamatan,� kata Didiek di Jakarta, Senin (23/1). Didiek menuturkan, kontribusi angkutan barang di Perseroan menyumbang pendapatan yang cukup tinggi, setidaknya mencapai 45 persen.

Sementara 55 persennya disumbang dari jumlah penumpang. Sementara itu, Direktur Utama Jasaraharja Putera, Suntoro menambahkan meski pihaknya hanya sebagai anak usaha

10

Kamis 26 Januari 2017

BUMN, namun sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk saling bersinergi. “Jadi nanti jumlah barang yang diangkut berapa nanti datanya disampaikan ke kita, nanti itu yang diasuransikan, jadi borongan,� tegas dia. Secara lebih detil, mengenai isi kesepakatan ini, setiap angkutan batu bara jumlah ganti rugi selama periode pertanggungan per tahun senilai Rp 6,5 miliar, dengan pertanggungan setiap kejadian sebesar Rp 500 juta.

Sementara untuk pertanggungan angkutan barang menggunakan kereta api non petikemas, jumlah ganti rugi selama periode pertanggungan per tahun sebesar Rp 6 miliar. Dengan pertanggungan setiap kejadian Rp 500 juta.

Untuk angkutan BBM dan CPO, Jasaraharja Putera memberikan pertanggungan ganti rugi per tahun sebesar Rp 3 miliar, dengan tanggungan setiap kejadian Rp 300 juta. Sedangkan pertanggungan angkutan barang menggunakan petikemas dan multi komoditi, jumlah ganti rugi per tahun sebesar Rp 4,5 miliar, dengan pertanggungan per kejadian Rp 450 juta.*** | INDOPOS.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

PC Indonesian National Shipowners Association (INSA) Jaya menyambut baik rencana pemerintah untuk nenurunkan port charges ( biaya ) di Pelabuhan Priok.

Sekretaris DPC INSA Jaya Capt. Supriyanto bincang bincang dengan BeritaTrans.com dan tabloid mingguan Berita Trans, Rabu (25/1/2017), mengatakan Port Charges ( biaya pelabuhan) di Pelabuhan Tanjung Priok kebih mahal dibandibg pelabuhan di Singapura, Thailand dan Malaysia.

Sebagai contoh biaya tunda khususnya bagi kapal asing tergolong mahal sekitar 200 – 300 % lebih tinggi dibanding PSA Singapura, Port Klang/Tanjung Pelepas ( Malasya) dan Lam Cabang/Bangkok (Thailand).

Biaya tunda untuk kapal asing ukuran 18.000 GT di Pelabuhan Tanjung Priok mencapai USD 6000. Sementara di PSA Singapura USD 1.200 dan Port Klang sekitar USD 2000.

Biaya tunda baru sebagian kecil dari biaya yang dikeluarkan pelayaran di pelabuhan. Ada biaya rambu, labuh, moring, dan lain lain.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Priok Senin (23/1/2017) mengatakan pemerintah menginginkan penurunan Dwelling Time di Pelabu-

foto: Beritatrans.com

D

INSA Jaya Senang Pemerintah Mau Tekan Biaya di Pelabuhan

han Tanjung Priok harus diikuti dengan penurunan biaya (cost) di pelabuhan.

Karena itu, tambah Supriyanto, rencana Cabang Pelabuhan Tanjung Priok menaikkan biaya tambat 250% dinilai tak sejalan dengan keinginan pemerintah menurunkan biaya di pelabuhan.

Selain biaya tersebut masih banyak biaya resmi lainnya di pelabuhan seperti biaya Over Berengen (OB ), TPS dan lain lain yang perlu dibahas pemerintah agar lebih efesien, kata Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan.*** | BERITATRANS.COM | WILAM | foto: Portstrategy.com

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kamis 26 Januari 2017

11

China Dapet Konsesi Pelabuhan Srilanka, India Kayak Ngambek Gitu Deh....

12

Kamis 26 Januari 2017

foto: mohsl.gov.lk

D

ALAM konferensi pers tanggal 18 Januari lalu di New Delhi, Menteri Pembangunan Daerah, Srilanka Sarath Fonseka, mengatakan India dan negaranya tengah membahas kerjasama pengembangan pelabuhan Trincomalee di Timur Laut Sri Lanka.

Pernyataan itu dibenarkan PM Srilanka Ranil Wickremesinghe.

Tapi Jumat (20/1) India menyangkal pernyataan itu dan menyatakan tidak tertarik mengelola pelabuhan tersebut.

Srilanka merupakan negara kepulauan strategis yang terletak di Samudera Hindia.

Kabar yang beredar menyebutkan India tertarik mengelola pelabuhan Trincomalee sebagai penyeimbang kekuatan geopolitik di kawasan tersebut. Hal itu tidak lepas dari keputusan Srilanka yang memberikan konsesi pelabuhan Hambantota selama 99 tahun kepada China.

Selain pelabuhan, Sri Lanka juga memberikan sewa jangka panjang untuk lahan seluas 15 ribu Ha. Saat ini sebuah perusahaan China sedang membangun sebuah kawasan industri seluas 269 Ha di sekitar Pelabuhan Hambantota.

Sedangkan China Merchant Holding yang mendapat konsesi pengelolaan Pelabuhan Hambantota juga mengelola South Colombo Container Terminal untuk jangka waktu 35 tahun. Srilanka disebut-sebut memiliki utang sebesar 8 miliar dollar AS kepada China.

Sebenarnya, hubungan India dan Srilanka berjalan dengan sangat baik. Namun hubungan ini sedikit terganggu setelah China melakukan banyak investasi di negara-negara tetangga India seperti Bangladesh, Myanmar, Maladewa, Pakistan, dan juga Sri Lanka. Sejauh ini, China memang menganggap Srilanka sebagai negara yang strategis karena berada tepat di antara China dan Timur Tengah sehingga dijadikan sebagai hub untuk urusan keuangan,

administrasi, dan logistik di abad ke-21 trutama untuk jalur sutera maritim China yang terbentang dari Asia hingga Eropa.

Pelabuhan Trincomalee yang semula disebut-sebut diminati India merupakan pelabuhan terdalam di Asia Selatan, sejauh ini hanya sebuah pelabuhan kecil. Bahkan meski pernah digunakan sebagai pangkalan AL Inggris dalam Perang Dunia II, namun hingga saat ini belum dikembangkan lagi.

Kesulitan ekonomi yang dihadapi Srilanka membuat pelabuhan tersebut tak berkembang hingga kemudian disebut-sebut India tertarik untuk membangunnya. Seperti disebutkan di atas, ini diduga tak lepas dari upaya India mengimbangi kekuatan ekonomi politik China di kawasan tersebut. Tidak heran jika beberapa bulan sebelumnya, Menteri Perdagangan India menjanjikan akan berinvestasi 2 Miliar Dollar AS untuk pembangunan infrastruktur Srilanka.

Toh ternyata India justeru lebih memilih membangun infrastruktur sendiri, termasuk pengembangan pelabuhan. Soal rencana kerjasama di Pelabuhan Trincomalee Srilanka sepertinya sudah dikesampingkan dalam daftar investasi mereka. Toh, sejauh ini belum ada penjelasan resmi tentang hal tersebut .*** | FORBES.COM | SHIPPINGFORUM |

INDONESIA SHIPPING TIMES