Indonesia Shipping Times Edisi 26 Juli 2017 by Majalah Shipping Times

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 179• Vol IX • Rabu,

26 Juli 2017

KONSESI 99 TAHUN

NEGOSIASI FINAL, CHINA KUASAI 70% SAHAM PELABUHAN HABANTOTA SRILANKA

JEPANG TUNGGU INDONESIA FINALISASI KONTRAK PELABUHAN PATIMBAN

PACU PRODUKTIVITAS, MENHUB MINTA ALFI TERAPKAN SISTEM LOGISTIK PINTAR

DIRUT PELINDO II TEPIS TUDINGAN MONOPOLI BISNIS PELABUHAN

ASDP DAN PGN SEPAKAT OPERASIKAN KAPAL BAHAN BAKAR GANDA

DETIK.COM

Jepang Tunggu Indonesia Finalisasi Kontrak Pelabuhan Patimban

ENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut perjanjian pinjaman untuk proyek Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat bisa dilakukan Agustus mendatang. Proyek tersebut akan mendapatkan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency atau JICA. “Semestinya sudah, saya enggak tahu, tapi menurut saya enggak ada masalah lagi,” ujar Luhut, Selasa (25/7). Sejumlah proyek yang dibahas antara lain revitalisasi jalur kereta Jakarta- Surabaya serta MRT Jakarta Koridor Timur Barat. “Soal JICA, mereka bilang ingin lebih tampil lagi di Indonesia. Tadi kami bicara soal kereta Jakarta-Surabaya, MRT Jakarta Koridor Timur-Barat,” katanya. Perwakilan Senior JICA di Indonesia Muraoka Hiromichi mengaku menunggu pemerintah Indonesia terkait proses perjanjian pinjaman proyek Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Dia mengaku cepat lambatnya penandatangan perjanjian kontrak tergantung pada proses finalisasi yang dilakukan Indonesia.

Pelabuhan Patimban sudah masuk dalam Dokumen Perencanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri atau ‘greenbook’ yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Kementerian Perhubungan berharap perjanjian pinjaman dari Jepang bisa diteken Agustus mendatang. Pelabuhan Patimban menelan biaya investasi mencapai Rp 43,5 triliun dengan 71 persen ditopang dari pinjaman JICA. Tadinya Pelabuhan Patimban akan dibangun akhir 2017 apabila penandatanganan perjanjian pinjaman dilakukan 2016 dan kapasitas awal 250.000 TEUs pada 2019. Nantinya, pelabuhan tersebut akan diperluas hingga kapasitasnya 7,5 juta TEUs pada 2037, yang terdiri dari terminal kontainer sepanjang 1.740 meter dengan kapasitas 3,13 juta TEUs dan terminal kendaraan 345 meter dengan kapasitas 242.500 CBU. Selain itu, ditambah dengan terminal RORO 200 meter serta terminal kapal negara 300 meter.*** MERDEKA.COM | SAUGY RIYANDI

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

Rabu, 26 Juli 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

OCEANWEEK.CO.ID

Pacu Produktivitas, Menhub Minta ALFI Terapkan Sistem Logistik Pintar

ENTERI Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, meminta pelaku usaha khususnya yang bernaung di bawah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dapat menerapkan sistem logistik pintar (smart logistics system) dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI). Dengan begitu, sektor logistik dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. “Dengan terwujudnya sistem logistik pintar, tentunya akan lebih efisien, praktis, efektif dan produktif sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional,” kata Menhub Budi usai menghadiri syukuran ulang tahun ALFI ke-28 di Jakara (25/7). Menurut Menhub, pihaknya juga berharap koordinasi antara Kementerian Perhubungan (Kemhub) dengan ALFI terus ditingkatkan. Alasannya, kata Menhub, data Index Kerja Logistik pada tahun 2016 menunjukkan posisi Indonesia mengalami penurunan. “Data dari Index Kerja Logistik posisi Indonesia pada tahun 2016 berada di peringkat 63

INDONESIA SHIPPING TIMES

padahal pada tahun 2014 Indonesia berada di posisi 53, padahal kalau kita lihat satu persatu dari apa yang dicapai oleh Indonesia untuk infrastruktur berjalan naik,” ucap Menhub. Lebih lanjut, Menhub menjelaskan, pemerintah saat ini mempunyai banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dibenahi terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, Menhub meminta kepada ALFI dapat melaporkan kepada Kemhub hal-hal yang menghambat selama ini. “Kita identifikasi, kita bahas dan kita selesaikan, saya meminta pak Yukki (Ketua Dewan Pimpinan Pusat ALFI) untuk membuat beberapa tim kecil dalam tema-tema mikro agar fokus pada masalah yang terjadi.” “Misalnya, ada urusan dengan udara dapat berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Udara, urusan laut dengan Dirjen Perhubungan Laut begitupun dengan moda yang lainnya, namun dengan usulan-usulan yang kongkrit sehingga Kemenhub dapat menindaklanjuti apa pemikiran-pemikiran yang ada di ALFI,” jelas Menhub.*** BERITASATU.COM | INVESTOR.CO.ID Rabu, 26 Juli 2017

Pekerja JICT Ancam Mogok, Menhub Minta Siapkan Kontingensi Plan THEJAKARTAPOST.COM

ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya sudah memerintahkan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Kantor Syahbandar Pelabuhan Utama Tanjung Priok untuk menyelesaikan kemelut JICT menyusul rencana aksi mogok pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) pada 3-10 Agustus 2017. “Harus disiapkan kontingensi plan/alternatif pelayanan kalau mogok terjadi.Saya mau dan targetnya minggu ini selesai masalah tersebut,” ujar Menhub, seusai menghadiri acara HUT ALFI di Jakarta, Selasa (25/7/2017). Dia juga mengatakan, layanan di pelabuhan tidak boleh terganggu, karena itu mesti ada langkah konkret untuk menjaminnya jika aksi mogok benar-benar terjadi. “Soal pembayaran rental fee konsesi JICT itupun akan kita lihat lagi seperti apa sesungguhnya,” tegas Menhub. Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok menyiapkan tiga opsi sebagai antisipasi bersama seluruh stakeholder terkait rencana mogok para pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) pada 3-10 Agustus 2017. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputera Mengatakan, dalam rapat kordinasi mengantisipasi aksi

Rabu, 26 Juli 2017

mogok tersebut yang digelar di kantor OP Tanjung Priok, Senin 24 Juli 2017 telah diputuskan untuk mengambil dua tiga opsi sebagai antisipasi mogok kerja para pekerja JICT itu. Rapat kordinasi itu diikuti Manajemen Pelindo II, Seluruh Pengelola Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Priok, Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan stakeholders lain. Tiga opsi antisipasi itu, ujar Nyoman, yakni; Pertama, akan dilakukan pengalihan kegiatan sandar kapal dan bongkar muat peti kemas ekspor impor dari terminal JICT ke terminal peti kemas lainnya di Pelabuhan Priok jika aksi mogok benar benar terjadi. Kedua,berkoordinasi dengan Polres Pelabuhan Priok untuk melakukan rekayasa lalu lintas truk terkait pergerakan barang dan peti kemas di dalam dan luar pelabuhan Priok supaya tetap terjamin kelancaran arus barang dan bongkar muat. Ketiga, semua pihak harus tetap menjaga keamanan dan ketertiban di pelabuhan sesuai peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.*** BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dirjen Hubla Instruksikan Direksi Pelindo II Tuntaskan Persoalan JICT DETIK.COM

IREKTUR Jenderal Perhubungan Laut A. Tonny Budiono mengintruksikan jajaran Direksi PT. Pelindo II mengambil langkahlangkah untuk menjaga kesinambungan operasional Pelabuhan Tanjung Priok, khususnya Terminal JICT. Perintah Dirjen Tonny tersebut agar produktivitas dan level of service Pelabuhan Tanjung Priok yang selama ini baik dan menjadi tolok ukur pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia dapat terjaga. Perintah Dirjen Hubla tersebut disampaikan menanggapi rencana mogok kerja yang akan dilakukan oleh Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal (JICT). “Saya juga meminta Direksi Pelindo II agar berkoordinasi dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan seluruh stakeholders yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Tonny. Dalam siaran persnya, Dirjen Tonny mengingatkan seluruh jajarannya untuk mematuhi Surat Edaran tentang Peningkatan Pengawasan dan Penjagaan Dalam Rangka Pengamanan

INDONESIA SHIPPING TIMES

Objek Vital Nasional di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Surat Edaran dengan nomor UM.003/38/19/ DJPL-17 tertanggal 15 Mei 2017 itu ditujukan untuk seluruh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan dan Kepala Kantor Pelabuhan Batam agar meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi terkait pengamanan, khususnya Polri dan TNI guna merumuskan langkah antisipatif, pencegahan dan penanggulangan kegiatan demonstrasi/unjuk rasa di pelabuhan. “Saya yakin permasalahan yang dihadapi oleh Direksi PT.JICT dengan Serikat Pekerja PT.JICT akan terselesaikan dengan baik sehingga tidak terjadi aksi mogok yang akan dilakukan oleh Serikat Pekerja PT. JICT,” tutup Tonny. Sebagaimana diketahui sesuai surat nomor SPJICT/PBT/136/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang pemberitahuan mogok kerja, Serikat Pekerja PT. JICT memberitahukan akan melakukan mogok kerja.*** OCEANWEEK.CO.ID Rabu, 26 Juli 2017

Pelindo II Tepis Tudingan Monopoli Bisnis Pelabuhan

IRUT PT Pelindo II Elvyn G. Masassya menangkal adanya isu monopoli yang dilakukan oleh perseroan. Sebab, selama ini banyak rumor yang menyebutkan bahwa Pelindo dengan membentuk anak perusahaan berbagai unit usaha untuk tujuan monopoli. “Itu tidak benar, bahkan Pelindo II mau memberikan peluang kepada swasta untuk kerjasama dibidang kegiatan di pelabuhan,” kata Elvyn pada acara coffee morning bersama stakeholder kepelabuhanan di Kantor Pusat Pelindo II, Jakarta Utara, Selasa (25/7). Hadir pada acara tersebut, antara lain Walikota Jakut dan wakilnya, Ketua Umum Ginsi Anton Sihombing, Ketua Ginsi DKI Jakarta Capt. Subandi, Ketua INSA Jaya Capt. Alimudin, Ketua DPW APBMI Juswandi Kristanto, serta ketua asosiasi yang lain, juga perwakilan pemerintahan setempat. Terkait monopoli tersebut, Ketua ALFI Jatim, Hengki juga sempat menanyakan hal itu (monopoli-red) kepada Menhub Budi Karya Sumadi, di acara ulang tahun ALFI ke-28, di Hotel Borobudur, Jakara Pusat. “Pelindo III di Tanjung Perak membentuk banyak anak perusahaan, akhirnya mereka (anak perusahaan-red) berhadapan dengan kami (ALFI-red), karena mereka juga menangani bisnis yang selama ini kami tangani,” katanya. Mestinya, ungkap Hengki, Pelindo fokus saja pada urusan pelabuhan, bukan mengurus bisnis-bisnis yang lain. Menanggapi ha itu, Menhub Budi Karya menyatakan bahwa pada dasarnya BUMN memang ingin mengembangkan bisnisnya. Misalnya di Pelindo II membentuk anak usaha Logistik. “Sekarang dari pada diambil oleh asing lebih baik ditangani Pelindo, itu mungkin, makanya bagaimana sekarang berkolaborasi dengan Pelindo, antara swasta dengan BUMN tersebut,” ungkap Menhub menjawab itu. Kolaborasi BUMN Sementara itu, dalam pembukaan acara BUMN Marketeers Club, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Pelindo II, Saptono R

Rabu, 26 Juli 2017

Irianto mengajak perusahaan BUMN untuk meningkatkan kolaborasi yang salah satunya guna mengatasi tantangan pada bisnis kepelabuhanan, terutama untuk program pengembangan infrastruktur. “Banyak gagasan baru dan potensi yang bisa dikembangkan dari pertemuan seperti ini. IPC selaku tuan rumah kali ini menyambut baik animo jajaran direksi BUMN untuk dapat hadir dan menyaksikan improvement yang dilakukan IPC di Pelabuhan Tanjung Priok,” tutur Saptono, Rabu (26/7/2017). Menurut Saptono ada beberapa tantangan pada bisnis kepelabuhanan yakni program pengembangan infrastruktur. Soft infrastructure dilakukan Pelindo II dengan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), peningkatan sisi operasional, pelayanan operasi 24/7, dan penggunaan teknologi informasi (ICT). Sementara itu untuk hard infrastructure, dapat dilakukan dengan pengadaan alat bongkar muat baru, peningkatan fasilitas existing, optimasi dan rekonfigurasi lahan dan pengembangan pelabuhan baru. “Pelindo II berkomitmen terus mengembangkan potensi dan memaksimalkan performansi perusahaan dengan cara-cara yang baik dan positif, salah satunya melalui kegiatan seperti ini,” jelas Saptono. Saptono mengatakan dengan bantuan pakar Hermawan Kertajaya, Pelindo II memiliki program dan inovasi bidang komersial dan pengembangan usaha dengan milestone tercapai peningkatan bisnis perusahaan pada 2017 (face enhancement). Dengan peningkatan bisnis perusahaan dan pola komersial yang tepat, Saptono berharap Pelindo II menjadi perusahaan berkinerja tinggi pada 2018. “Selanjutnya, performa perusahaan bisa menjadi superior secara berkesinambungan pada 2019. Akhirnya, Pelindo II bisa menjadi perusahaan bekinerja kelas dunia atau fase world class pada 2020.”*** BISNIS.COM | OCEANWEEK.CO.ID

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kemenperin Ingin Pengelolaan Pelabuhan Kuala Tanjung Terpisah PELINDO1.CO.ID

EMENTERIAN Perindustrian menginginkan agar pengelolaan pelabuhan di Kawasan Industri Kuala Tanjung terpisah dengan pengelolaan kawasan industri itu sendiri. “Dari pandangan kami, kami ingin pengelolaannya terpisah, kayak di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Jawa Timur,” kata Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Imam Haryono saat dihubungi di Jakarta, Selasa. Imam, yang baru meninjau pembangunan pelabuhan tersebut Jumat lalu, berencana untuk melakukan diskusi lebih lanjut terkait pengelolaan pelabuhan dan kawasan industri di Kuala Tanjung. Menurutnya, pengelolaan JIIPE bisa menjadi contoh baik, di mana pengelolaan pelabuhan dilakukan PT Pelindo III dan kawasan industri dilakukan oleh PT AKR Corporindo Tbk.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Pelindo III kan professional di pelabuhan, jadi share nya (yang di pelabuhan) mayoritas Pelindo III itu 60 persen, 40% AKR. Untuk yang di kawasan industri kebalikannya, karena Pelindo III tidak ada kompetensi untuk mengembangkan kawasan industri, AKR mayoritas 60 persen , 40 persennya Pelindo. itu saling kontrol,” papar Imam. Pengelolaan yang terpisah sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing akan membuat manajemen pelabuhan maupun kawasan industri lebih profesional, sehingga tujuan kebijakan industri dapat tercapai. Imam menyampaikan, saat ini sedang dibangun pelabuhan multi fungsi oleh PT Pelindo I yang menggandeng Port Of Rotterdam. Pelabuhan tersebut nantinya dapat digunakan untuk kebutuhan industri maupun transportasi.*** ANTARANEWS.COM | SELLA P GARETA Rabu, 26 Juli 2017

Pelindo II Gelontorkan 12 Miliar untuk Keruk Pelabuhan Cirebon RADARCIREBON.COM

ELABUHAN Cirebon yang direncanakan akan direvitalisasi dan dijadwalkan dilakukan pengerukan pada Agustus 2017 mendatang dimana pengerukan tersebut kewenangan Pelindo II. Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Humas Pelindo II Yosi mengatakan, jika sesuai rencana target pihaknya akan melakukan pengerukan mencapai kedalaman sampai dengan -6Mdpl. Dikatakannya, pengerukan luasan seluruh dermaga memakan waktu 3 hingga 4 bulan dari awal waktu pengerjaan pengerukan agar kedalaman lebih dalam pagi. “Sebenarnya enggak ada koneksinya dengan RIP Mas, soalnya tiap tahun udah menjadi agenda, tapi kali ini lebih diperdalam Biasanya kita mempertahankan di kedalaman -5.5mlws tapi skarang kita perdalam ke-6 Mlws (Meter Low Water Spring),” jelasnya. Ia mengungkapkan, alasan diperdalamnya pelabuhan dikatakan olehnya bukan mengejar RIP yang sudah ditanda tangani oleh menteri perhubungan, namun, saat ini sedang diusahakan agar kapal-kapal dengan ukuran besar dapat bersandar di Pelabuhan Cirebon. Pihaknya pun saat ini sedang mengupayakan agar mencapai target tahun depan petikemas dapat dibongkar di Pelabuhan Cirebon, pakan ternak dan roro serta muatan lain dapat bersandar di Pelabuhan Cirebon. “Kalau masuk Kapal Roro lebih ke barang yang diangkut dengan menggunakan truk atau dapat mengangkut kendaraan,” terangnya. Yosi menjelasjan, budget pengerukan itu mencapai Rp 12 miliar berdasarkan informasi jika Rencana Induk Pelabuhan (RIP) telah ditan-

Rabu, 26 Juli 2017

datangani Kementerian Perhubungan, langkah selanjutnya pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan KSOP dan Internal menanggapi soal sudah ditandatanganinya RIP. “FS (feasibility study) Pelabuhan Cirebon akan dibuat dengan mengacu kepada RIP yang telah di sah kannya nanti,” paparnya. Sebelumnya, menanggapi sudah ditandatanganinya RIP oleh Menteri Perhubungan untuk Pelabuhan Cirebon membawa optimisme bagi stakeholder pelabuhan untuk segera melakukan proses perbaikan pelabuhan. Perwakilan KSOP Pelabuhan Cirebon melalui Kasie Kselamatan Lalu lintas, Viva mengatakan, RIP yang sudah ditandatangani Menteri Perhubungan akan dikeluarkan apabila pihak Pelindo II sudah melakukan pengerukan, sebagaimana beberapa waktu yang lalu, saat Menteri Perhubungan berkunjung ke pelabuhan berpesan kepada Pelindo II bahwa harus mengefektifkan dan mengoptimalkan existing didermaga yang ada. “Kedalaman draft -6 mLWS bertujuan agar ada kapal yang lebih besar untuk masuk ke pelabuhan,” terang Viva di Kantor KSOP, Selasa (24/7). Ia menjelaskan, sejauh ini perizinan sedang dilakukan dan saat ini sedang diusulkan kemudian disesuaikan untuk meminta rekomendasi ke KSOP. Dikatakannya, izin untuk pengerukan pelabuhan diajukan kepada Dirjen perhubungan laut sedangkan rekomendasi diajukan kepada KSOP dan harus dilampirkan sesuai surat keputusan menteri No 136 tahun 2015. Setelah RIP turun maka akan keluarnya FS (fisibilty studi) untuk menentukan peruntukan pelabuhan dan dilanjut amdal lingkungan maka revitalisasi pelabuhan bisa dilaksanakan pembangunannya. “Direncanakan volume pengerukan pelabuhan seluas 178.000 meter kubik terdiri dari Dermaga Pelita, Lnggarjati, Muara jati sampai dengan alur,” jelasnya.*** FAJARNEWS.COM | MH HIDAYAT

INDONESIA SHIPPING TIMES

Waduh, LSM Tolak Proyek Reklamasi Pelabuhan Peti Kemas Bitung INAPORT4.CO.ID

EKLAMASI pelabuhan peti kemas Bitung seluas lima hektare segera dimulai Agustus ini. Namun belum juga proyek dimulai, penolakan sudah marak. Muzakir Boven dari LSM Lembeh Bersatu menilai, reklamasi bakal bertentangan dengan program pariwisata Bitung yang bertumpu di pulau Lembeh. Puluhan spot diving di sekitar pulau Lembeh terancam rusak. “Pasti reklamasi menggunakan pasir gunung, jika tercampur tanah maka akan menghasilkan endapan lumpur yang berpotensi merusak terumbu karang,” beber dia. Reklamasi juga mengancam pariwisata di cagar alam Tangkoko dan Batu Angus. Dia meminta pihak Pelindo mempertimbangkan dampak lingkungan dari rencana tersebut. “Kami mendukung program pemerintah, namun seyogiayanya dikaji matang matang, pariwisata kini jadi andalan Pemko pasca matinya perikanan, jika reklamasi merusak objek wisata lantas bagaimana,” kata dia. Sejumlah nelayan juga resah dengan wacana reklamasi itu. Ramli salah seorang nelayan mengaku sulit melaut jika reklamasi diberlakukan.

INDONESIA SHIPPING TIMES

”Lalu dimana perahu kami ditambatkan,” kata dia. Senada dikatakan Yusuf salah seorang pengemudi perahu taksi jurusan Papusungan Pateten. “Katanya dermaga perahu taksi bakal dipindah, makin jauh, pasti penumpang menurun, belum lagi masalah ongkos. Kaban BPBD Bitung Frangki Ladi menuturkan, pihaknya tak bisa membangun tanggul penahan ombak di sejumlah wilayah karena terbentur proyek reklamasi itu. Turunnya izin reklamasi dari pemerintah pusat ditengarai karena Lembeh belum ditetapkan sebagai zona wisata. Anggota Dewan Kota Bitung Keegen Kojoh mendesak Pemkot Bitung segera menetapkan zonasi pariwisata di pulau Lembeh. “Supaya jelas mana zona tambatan perahu, zona nelayan, zona buang jangkar dan lainnya,” kata dia. Dikatakan Keegen, sejumlah tempat wisata di Indonesia sudah ditetapkan sebagai zona pariwisata. Hal tersebut membuat tempat wisata itu tak tergoyahkan dari segi lagalitas hukum. Kepala Pelindo Peti Kemas tak bisa dikonfirmasi. Dirinya tak ada di kantor. Namun pihak pelindo memberi data pembangunan reklamasi itu. Reklamasi seluas 5 hektare diserta pembangunan dermaga sepanjang 31 meter dengan lebar 35 meter. Anggaran reklamasi berbandrol 234,8 Miliar sedang pembangunan dermaga bernilai 114,7 Miliar. Reklamasi dilakukan untuk memperluas lahan pelabuhan serta lahan peti kemas. Reklamasi untuk mendukung pelabuhan Bitung sebagai International Hub Port (IHP). *** TRIBUNNEWS.COM | ARTHUR ROMPIS

Rabu, 26 Juli 2017

Bangun Pelabuhan Ende Flores, Pemerintah Kucurkan Dana Rp 30 M BLOGSPOT.COM

EMERINTAH pusat segera mengalokasikan dana Rp 30 miliar untuk memperpanjang Pelabuhan Ipi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Pembangunan ini rencananya dipersiapkan untuk pelabuhan peti kemas. “Pelabuhan yang ada masih butuh diperpanjang 30 meter lagi dengan dana Rp 30 miliar,” kata Ketua Komisi V DPR RI Fary Francis kepada Tempo, Selasa, 25 Juli 2017. Pelabuhan ini, menurut dia, telah dibangun pada 2015, tapi belum memenuhi standar sebagai pelabuhan peti kemas. Pelabuhan di Kota Pancasila ini punya potensi yang cukup besar, sehingga bisa disandarkan kapal-kapal Pelni dan peti kemas. “Saya sudah hubungi pemerintah pusat dan mereka menyatakan kesiapan untuk membantu

Rabu, 26 Juli 2017

perpanjangan pelabuhan ini,” katanya. Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Anwar Pua Geno berharap upaya yang dilakukan Dewan segera terealisasi pada perubahan anggaran 2017 ini. Sehingga Pelabuhan Ipi segera dimanfaatkan untuk pelayaran dan peti kemas. “Kami mendukung dan berharap segera terealisasi,” katanya. Wakil Bupati Ende Djafar Ahmad mengatakan pemerintah Ende berfokus pada pembangunan Pelabuhan Ipi yang dilakukan Dinas Perhubungan melalui Pelindo III. Jika Pelabuhan Ipi diperpanjang, bisa dimanfaatkan untuk kapal-kapal berukuran besar yang masuk ke daerah ini. “Melihat posisi palung laut, pelabuhan ini bisa disandarkan kapal Pelni dan kapal pengangkut kontainer,” ujarnya.*** TEMPO.CO | YOHANES SEO

INDONESIA SHIPPING TIMES

PGN dan ASDP Sepakat Operasikan Kapal Bahan Bakar Ganda di 2 Pelabuhan TRIBUNNEWS.COM

T Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) terus berkomitmen dalam memperluas pemanfaatan gas bumi secara nasi-

onal. PGN menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) joint study pengoperasian kapal baru berbahan bakar ganda (dual fuel) di lintasan Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) dengan PT ASDP Indonesia Ferry, Selasa (25/7/2017). Disaksikan Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim dan Direktur Utama ASDP Faik Fahmi, kesepakatan kerja sama kedua BUMN tersebut ditandatangani Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan PGN Gigih Prakoso dan Direktur Teknik dan Operasional ASDP La Mane di Kantor Pusat PGN, Jalan Zainul Arifin, Jakarta Pusat. Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim mengatakan, melalui kesepakatan ini PGN dan ASDP dapat melakukan kajian bersama pengoperasian kapal baru dual fuel di Merak-Bakauheni. Dalam rilis yang dikirimkan, lewat kerja sama ini kapal baru tersebut akan melintas di MerakBakauheni menggunakan dua bahan bakar dengan komposisi 70 persen Liquefied Natural Gas (LNG) dan 30 persen solar.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Kami senang dengan kerja sama yang terus berkelanjutan antara PGN dengan ASDP. Dengan ini berarti kami juga mendukung program Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mendorong pembangunan di bidang kemaritiman. Di samping itu, kami terus berupaya meningkatkan pemanfaatan gas bumi dari berbagai sektor, termasuk di antaranya transportasi laut,” kata Jobi usai menyaksikan penandatanganan kerja sama PGN-ASDP tersebut. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Faik Fahmi menyatakan pihaknya merespon positif kesepakatan antara ASDP dengan PGN terkait kajian bersama pengoperasian kapal baru dual fuel di Merak-Bakauheni tersebut. “Dengan kerja sama ini, diharapkan penggunaan bahan bakar dari kapal baru yang akan melintas di Merak-Bakauheni nanti akan lebih efisien dan tentunya ramah lingkungan karena menggunakan dua bahan bakar dengan komposisi 70% Liquefied Natural Gas (LNG) dan 30% solar,” tutur Faik Fahmi.*** SURYA.CO.ID | SRI HANDI LESTARI Rabu, 26 Juli 2017

Tak Boleh Disubsidi Terus, Tol Laut Didorong untuk Mandiri TRIBUNNEWS.COM

ENGAMAT Maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Raja Oloan Saut Gurning mengatakan, pendanaan program tol laut tidak bisa disubsidi terus menerus. Dibutuhkan kemandirian agar program ini berjalan dengan baik ke depan “Harus bisa mandiri. Caranya tinggal melihat ada tidak ketertarikan pelayaran swasta di sana ketika tidak disubsidi lagi,” ujarnya. Selama ini, permasalahan mendasar kapal barang logistik dari barat ke timur belum seimbang. Artinya, jika kapal berangkat dari wilayah Barat membawa barang atau kebutuhan logistik, pemilik kapal harus berpikir supaya kapal tidak dalam keadaan kosong. “Makanya, tidak mungkin disubsidi terus menerus. Minimal harus ada barang yang diangkut dari wilayah timur menuju ke wilayah barat. Bukan hanya wilayah terus yang membawa barang saja,” terangnya. Permasalahan lain, lanjut dia, integrasi angkutan masih belum padu. Artinya, ketika barang telah singgah di salah satu pelabuhan wilayah timur yang dituju biaya angkut ke tangan terakhir

Rabu, 26 Juli 2017

konsumen masih terbilang mahal. “Misalnya, ketika kapal sudah sandar di pelabuhan Papua. Nah, untuk mengirim barang ini tentu butuh transportasi. Kalau mau ke Wamena atau daerah lain yang medannya sulit mau tidak mau harus menggunakan kapal. Jadi integrasinya yang perlu,” pungkas dia. Pemerintah sendiri melalui Kementerian Perhubungan (Kemnhub) masih terus melakukan evaluasi terkait pelaksanaan tol laut di lapangan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan optimalisasi 13 trayek memanfaatkan program Rumah Kita yang tersebar di sejumlah titik. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Adapun Rumah Kita merupakan pusat logistik yang dikelola oleh sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) diantaranya PT Pelindo I, II, III dan Pelindo IV serta PT Pelni dan PT ASDP. Salah satu fungsi Rumah Kita yakni mampu mendistribusikan komoditas secara lebih efektif sehingga disparitas harga menurun.*** SINDONEWS.COM | ICHSAN AMIN

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pemilik Barang Diminta Proaktif Turunkan Harga Beli barang ISD-INDONESIA.ORG

ETUA Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengatakan tol laut memang bisa menurunkan disparitas harga di Indonesia bagian Timur dengan Indonesia bagian Barat. Hanya saja, dia melihat tol laut ini ada masalah karena muatan kembali kapalnya masih kosong. “Ini menjadi PR pemerintah memberi fasilitas kepada pelaku usaha perdagangan bisa mengisi dan kami bekerjasama dengan dirjen laut untuk dapat di informasilan line ini kemana dan oleh siapa supaya kami bisa informasikan kepada seluruh pengurus di daerah,” ujar Yukki di Jakarta Selasa (25/7/2017). Menurut Yukki, tol laut adalah kapal berjadwal, sehingga segalanya harus direncanakan. Kalau semua stakeholder bisa bekerja sama dengan baik dan diinformasikan kepada pengguna barang sistem ini bisa berjalan dengan baik. “Ini ada hal menarik juga kita harus ada sistem online informasi bisa disampaikan kepada pemilik barang dan kinerja pihak-pihak dan ini yang harus ditingkatkan,” paparnya. Yukki mengaku pada program tol laut segenap anggota ALFI sudah diinformasikan untuk terlibat. Pihak ALFI juga berkomunikasi dengan INSA sebagai asosiasi angkutan laut dan INACA untuk angkutan udara. Menurutnya hal ini penting dilakukan karena industri logistik tidak bisa bekerja sendiri tetapi

INDONESIA SHIPPING TIMES

harus bekerjasama antar asosiasi. “Harus ada rekomendasi kepada pemerintah itu termasuk dalam tol laut, ini akan disambungkan dengan tol udara, ini harus terinformasikan terhadap pemilik barang, dan harga barang yang di tempat tujuan harus turun juga agar barang-barang tersebut didapatkan oleh masyarakat dengan harga yang sesuai,” terangnya. Dia pun mengevaluasi harga kontainer sudah turun signifikan. Namun penurunan yang signifikan belum sebanding dengan harga barang yang tidak turun. “Berarti di sini ada yang menikmati. Transportasi itu mendukung pergerakan barang ini harus didukung semua pihak harus kerja sama dan itu juga harus para pemilik barang,” tuturnya. Dia mengatakan para pemilik barang juga harus mengisi beberapa komoditas agar harga barang bisa turun. Menurutnya, pihak angkutan hanya bisa mengikuti aturan Kemenhub sehingga biaya logistik. Namun belum ada perubahan harga dari pemilik barang. “Seharusnya pemerintah cukup mengatur harga bahan pokok, sisanya biar diserahkan ke mekanisme pasar. Biar kalau harga semakin mahal, pembeli juga enggan membelinya, seperti itu saja,” ujar Yukki. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan biaya logistik sudah mengalami penurunan, tapi dwelling time belum sepenuhnya turun. Dia pun mendorong agar dwelling time bertahan menjadi tiga hari. Menhub Budi berjanji melihat siapa pihakpihak yang tidak bisa menyelesaikan dalam 3 hari meminta mereka memperbaiki supaya tidak terhambat. “Dwelling time turun tapi biaya logistik masih tinggi. Kita masih lihat ini masih tinggi karena double handling kita akan lihat dan akan petakan penyebab biaya tinggi apa saja,” jelasnya.*** BISNIS.COM | GLORIA FK LAWI Rabu, 26 Juli 2017

Banyak Waktu Tunggu Pelabuhan, Ritasi Truk Terus Menurun BERITATRANS.COM

EKITAR 65% aktifitas truk angkutan petikemas menunggu di pelabuhan. Akibatnya, pengusaha truk merugi. “Mestinya jika waktunya tidak habis untuk nunggu, truk bisa mengangkut lebih banyak, di depo nunggu, di pelabuhan nunggu, di gudang nunggu,” kata Gemilang Tarigan, Ketua Umum Aptrindo, di Jakarta, Selasa (25/7). Mestinya, ujar Tarigan, truk menunggu di pelabuhan hanya 30 menit (1/2 jam). Kalau di pelabuhan di Eropa, misalnya, bisa dengan waktu itu. Mestinya disini, juga bisa. “Jangan menyerah, kita mesti berusaha, kalau di pelabuhan luar bisa, kenapa kita tidak,” ungkapnya. Karena waktunya habis untuk menunggu, sekarang ini, truk paling banter hanya mengangkut sekali perhari. “Dulu bisa sampai dua kali, misalnya dari Priok ke Tangerang, dulu bisa dua kali, tapi karena macet, banyak nunggu, hanya bisa satu rit per hari,” ujarnya. Dia berharap, semua pihak dapat memberi

Rabu, 26 Juli 2017

solusi akan masalah yang dihadapi usaha trukcing ini. Sektor angkutan barang berbasis truk dinilai berperan besar dalam penurunan biaya logistik Indonesia. Biaya Turun Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bidang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman mengatakan, biaya di sektor angkutan barang berbasis truk sudah turun sejak harga bahan bakar minyak turun. Apalagi ditambah dengan oversuplai unit. “Yang jelas kontribusi kami ke biaya logistik sangat kompetitif,” katanya, Selasa (25/7/2017). Menurutnya, truk bukanlah penyebab utama tingginya biaya logistik dalam negeri, melainkan tidak efisiennya tata kelola logistik. Dia mencontohkan penempatan lokasi barang ekspor dan impor di Jabodetabek. Sebagian besar barang tujuan ekspor ada di Tangerang sedangkan impor di daerah Cikarang. “Habis antar barang impor selalu baliknya kosong. Begitu pula ekspor saat ambil barang kosong dulu,” bebernya. Oleh karena itu dia berharap pengambil kebijakan bisa menata ulang hal tersebut supaya biaya logistik bisa lebih efisien. Hasil riset Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menunjukkan, perbandingan biaya logistik terhadap produk domestik bruto (gross domestic product/GDP) sejak 2013 hingga 2017 turun 2,2 poin dari 25,7% menjadi 23,5%*** OCEANWEEK.CO.ID | BISNIS.COM

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dibandingkan Filipina, Indonesia Kekurangan Tenaga Ahli Kelautan MARITIMNEWS.COM

NDONESIA hingga kini masih kekurangan tenaga kelautan, padahal selama ini kualitas pelaut Indonesia tidak kalah dengan bangsabangsa lainnya di dunia. “Pelaut kita masih kurang. Coba bayangkan dengan penduduk yang mencapai 250 juta jiwa, pelaut kita yang berada di luar negeri hanya sekitar 150.000 orang,” kata Penasehat Senior PT Buana Listya Tama Tbk, Widihardja Tanudjaja, di Jakarta, Senin. Padahal, lanjut dia, negara tetangga kita yaitu Filipina pelautnya sudah mencapai 600 ribu orang dari jumlah penduduk 80 juta jiwa. “Dari segi kualitas pelaut kita tidak kalah dengan mereka,” ujarnya. Ia mengatakan, para pelaut lulusan Akademi Maritim Nasional saja sudah keliling dunia. Pelaut lain tak ada yang sampai di Selat Megellan di Afrika Selatan tapi lulusan Aman Jaya sudah melakukan itu. Menurut dia pertumbuhan dunia maritim dan kapal sangat cepat sehingga dibutuhkan

INDONESIA SHIPPING TIMES

tenaga pelaut yang handal, karena kita selalu kekurangan. “Ini yang harus dicetak pelaut yang berkualitas sesuai standar International Maritime Organization agar bisa berkiprah di dalam dan luar negeri,” ujarnya. Sementara itu Direktur Akademi Maritim Nasional, Suroso Hadiwibowo, menjelaskanm sekolahnya telah menyumbang ribuan lulusan tenaga ahli di bidang kelautan. Dikatakan, lulusan dari Akademi Maritim Nasional sudah tersebar di berbagai bidang, baik dalam dan luar negeri maupun perusahan dalam negeri dan juga disektor pemerintah maupun swasta. Sekolah ini memiliki tiga jurusan yaitu Nautika dan Teknika yang berfokus di bidang pelayaran, serta Tata Laksana Perairan Niaga yang di darat seperti mengatur lalu-intas kapal.*** ANTARANEWS.COM | FERU LANTARA

Rabu, 26 Juli 2017

Konsesi 99 Tahun

Negosiasi Final, China Peroleh 70% Saham Pelabuhan Habantota Srilanka

RAMBOLL.COM

ABINET Pemerintah Sri Lanka menyatakan telah merevisi kesepakatan penjualan saham pelabuhan Habantota menjadi 70% kepada China Merchants Port Holdings, pengelola pelabuhan milik pemerintah China. Sebelumnya, Sri Lanka bermaksud menjual 80% saham pelabuhan dengan nilai sebesar US$ 1,12 Miliar atau sekitar Rp15,6 Triliun. Menteri Pelabuhan Sri Lanka, Mahinda Samarasinghe, mengatakan rapat kabinet telah menyetujui penjualan 70% saham pelabuhan di selatan Sri Lanka tersebut. Kesepakatan itu segera diajukan kepada Parlemen pada hari Jumat, dan kemungkinan diteken pada hari Sabtu. “Selain masalah porsi saham, semula memang ada kekhawatiran di masyarakat, pelabuhan tersebut bakal dijadikan sebagai pangkalan militer China. Tapi kita sudah melakukan pembicaraan final bahwa hanya otoritas keamanan Sri Lanka yang akan menjaga keamanan pelabuhan,” tegasnya. Menurutnya, para pekerja China hanya akan bertugas melakukan operasional pelabuhan. “Kami pastikan tidak ada kapal militer AL China yang bisa merapat ke pelabuhan tanpa izin kami. Termasuk juga orang-orang China yang akan berkunjung ke pelabuhan harus

Rabu, 26 Juli 2017

seizing kami “, kata Samarasinghe. Cemas Sebelumnya beredar kabar negara tetangga Sri Lanka yakni India cemas dengan kehadiran China di pelabuhan tersebut. Apalagi pelabuhan tersebut dinilai memiliki kepentingan strategis terutama menyangkut program China’s Belt and Road Initiative. Terlebih lagi saham Beijing di pelabuhan akan juga melebar pada akuisisi 15.000 hektar lahan yang berdekatan dengan pelabuhan sebagai kawasan industri. Rencana ini kian menambah kecemasan bertambahnya komunitas China di kawasan tersebut. Namun, pemerintah Sri Lanka tegas menepis kecemasan itu. “Kebijakan luar negeri kita saat ini menjangkau semua orang dan tidak memberikan perlakuan khusus kepada siapapun,” kata Samarasinghe, menanggapi tuduhan bahwa pemerintah saat ini berada di dekat Beijing karena pemerintahan. Pelabuhan Hambantota dibangun dengan pinjaman China pada tahun 2010 yang saat itu dipimpin pemerintah Mahinda Rajapaksa. Hingga kemudian di akhir tahun 2016, pemerintah Maithripala Sirisena-Ranil Wickremesinghe memutuskan untuk menjual 80% saham di pelabuhan tersebut guna mengatasi hutang senilai US$8 miliar kepada China. Setelah dilakukan negosiasi, Pemerintah Srilanka akan menerima US$ 1,12 miliar untuk masa konsesi 99 tahun.*** THEHINDU.COM | MEERA SRINIVASAN

INDONESIA SHIPPING TIMES