Indonesia Shipping Times edisi 27 Januari 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

27 Januari 2017 No 23 • Vol IX • Jumat

PENGUSAHA BONGKAR MUAT CEMASKAN MONOPOLI PENGELOLA PELABUHAN

PENGUSAHA SUMUT DIBIKIN BINGUNG REGULASI MENHUB

KEMENHUB GEROJOK PELAYARAN RAKYAT RP1 TRILIUN

KURANGI TRUK WARA-WIRI, PRIOK APLIKASIKAN TBRC

PELINDO I KUCURKAN 250 M MODERNISASI TERMINAL PENUMPANG,

01

Pro Kontra Pembatalan Hub Port Kuala Tanjung

Regulasi Menhub Bikin Bingung Pengusaha Sumut foto: obrolanbisnis.com

W

AKIL Ketua Apindo Sumut, Johan Brien mengatakan, kebijakan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang mengalihkan pelabuhan hub internasional wilayah Indonesia bagian Barat dari Kuala Tanjung ke Tanjung Priok, merupakan kerugian besar bagi Sumut.

Sebab, hub internasiional Kuala Tanjung bikin PAD lebih besar dan pertumbuhan ekonomi bisa menggeliat. Selain itu, Sumut semakin dikenal dikancah internasional. Tapi, ternyata ini tidak terjadi dan kelas Sumut tidak berkembang.

“Jangan aturan ditabrak-tabrak begitu saja tanpa mengikuti prosedur atau aturan main. Kebijakan itu kontradiktif dengan Pepres. Seharusnya, Menhub meminta persetujuan dulu kepada presiden untuk menarik peraturannya (Perpres). Setelah disetujui, barulah mengeluarkan keputusan. Untuk itu, Pemprov Sumut harus mempertahankan apa yang ditetapkan Perpres. Sebab, peraturan tersebut (Perpres) tidak mungkin dikeluarkan tanpa pengkajian lebih dalam,” cetus Johan Brien yang dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (24/1).

Kata dia, adanya kebijakan menteri ini menggambarkan ego individual. Ibaratnya, ganti menteri lain kebijakan.

“Ini sangat lucu dan bahaya. Karena, tidak ada kepastian yang jelas,” ucap Johan Brien.

Tak jauh beda disampaikan Sekretaris Apindo Sumut, Laksamana Adyaksa. Ia pun mempertanyakan apakah Perpres sebegitu mudahnya diubah dengan keputusan menteri?

“Menhub perlu bercermin, dan dalam hal ini presiden perlu bertindak. Regulasi yang dikeluarkan Menhub tersebut lucu sekali. Di mana, aturan yang dikeluarkannya itu bertentangan dari atasannya.

Oleh sebab itu, secara regulasi kebijakan Menhub konyol sekali. Sebab, menteri kok bisa menentang keputusan presiden,” papar Laksamana.

Ia menyebutkan, diharapkan semua peraturan yang dikeluarkan pemerintah tidak membingungkan pihak investor. Terus terang saja, investasi terhadap Kuala Tanjung sudah sangat besar hingga mencapai triliunan dalam menentukannya sebagai pelabuhan peti kemas.

Maka dari itu, investasi tersebut akan sia-sia dan perlu menjadi perhatian. Apakah triliunan investasi yang sudah masuk dibiarkan begitu saja, dengan kata lain tidak bermanfaat optimal.

“Sebagai orang Sumut, pastinya sangat keberatan. Kenapa begitu, karena pengusaha di daerah mengharapkan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan peti kemas internasional. Namun, apabila statusnya dicabut tidak lagi menjadi peti kemas, maka seakan-akan ini menganaktirikan Sumut untuk maju dan berkembang,” beber Laksamana.

Dia melanjutkan, oleh sebab itu, ini suatu kebijakan yang tidak fair. Karenanya, Pemprov Sumut dan anggota dewan harus menyampaikan protes keras terhadap kebijakan itu. “Jangan buat kebijakan yang semena-mena, tidak memikirkan investasi yang masuk dan ditambah lagi melanggar putusan dari presiden. Padahal, pemerintah pusat menginginkan pengembangan ekonomi secara merata, dan tidak hanya terpusat. Jadi, kalau Kuala Tanjung dialihkan fungsinya ke Tanjung Priok, bagaimana mau berkembang pertumbuhan ekonomi di Sumut,” tukasnya.*** | SUMUTPOS.CO |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id, jurnalpelabuhan.com

02

Jumat 27 Januari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Duh, Indeks Logistik Indonesia di Negara Berkembang, Turun

I

NDONESIA menduduki peringkat ke-7 dalam Laporan Indeks Logistik Pasar Negara Berkembang yang dirilis Agility dan Transportation Intelligence baru-baru ini. Peringkat Indonesia tergelincir karena kurangnya infrastruktur, miskin sistem prosedur dan korupsi.

Dalam laporan peringkat tahunan yang mengawasi ketat 45 pasar negara berkembang terkemuka di dunia, mengungkapkan bahwa Indonesia turun 3 peringkat dengan skor 6.36 di tahun 2016, dari sebelumnya 6.70 di 2015. Untuk sesama ASEAN, Indonesia telah dikalahkan oleh Malaysia yang duduk di posisi ke-4 dalam daftar.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa hal ini disebabkan karena Indonesia harus berurusan dengan harga komoditas rendah dan juga permintaan yang rendah untuk ekspor. Pemerintah telah merespon lewat rancangan undangundang untuk meningkatkan lingkungan bisnis, tetapi kekurangannya sebagai pasar logistik masih banyak, terutama terkait dengan masalah infrastruktur, prosedur dan sistem, dan korupsi.

Khusus di dalam negeri, rute-rute kunci dan gateway di pelabuhan, kereta api, bandara dan jalan telah menderita kemacetan selama beberapa dekade terakhir, namun semua ini terabaikan padahal hal ini jelas menambah biaya untuk

INDONESIA SHIPPING TIMES

rantai pasokan. Laporan tersebut mengatakan, kecuali reformasi dan investasi dilakukan dengan cepat dan efektif, Indonesia bisa dikalahkan oleh negara tetangga karena produsen mencari alternatif ke Cina.

Indonesia dianggap sebagap pasar besar yang memiliki potensi namun memiliki banyak hambatan untuk masuk.

Dalam laporan tersebut dipaparkan bahwa peningkatan impor Indonesia dari Uni Eropa lewat kargo udara mengalami peningkatan pesat sekitar 72,8 persen dari tahun 2014-2015. Namun tingkat ekspor Indonesia ke AS hanya sekitar 13,5 persen sepanjang 2014-2015.

Untuk jalur perdagangan laut, Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara pengimpor dari AS maupun Uni Eropa. Yang ada, ekspor Indonesia ke AS lewat laut meningkat 7,6 persen di tahun 2014-2015.

Laporan Agility Emerging Markets Logistic Index 2016 menyusun indeks pasar negara berkembang berdasarkan ukuran, kondisi bisnis, infrastruktur dan faktor-faktor lain yang membuat negara tersebut menjadi magnet untuk penyedia logistik, freight forwarder, jalur pelayaran, operator kargo udara dan distributor.

Indeks yang sudah ke-7 kalinya ini menawarkan snapshot dari sentimen industri logistik dalam survei tahunan terhadap lebih dari 1.100 eksekutif industri logistik global.

Secara keseluruhan laporan menyimpulkan, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi rantai pasokan di Asia Pasifik yaitu ketidak pastian ekonomi, bencana alam dan tingginya tingkat korupsi. Untuk kawasan ini disarankan agar penyedia layanan logistik memperhitungkan sejumlah faktor risiko yang mendesak ketika merancang rantai pasokan.*** | BISNISNEWS.ID | SYAM SK | Jumat 27 Januari 2017

03

Alhamdulillah Pemerintah Gerojok Subsidi Pelayaran Rakyat Rp1 Triliun foto: googleimage

K

EMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) akan meningkatkan kualitas transportasi pelayaran yang ada di Indonesia.

Kemenhub pun berkomitmen memberikan subsidi sebesar Rp1 triliun dalam lima tahun untuk meningkatkan pelayaran rakyat.

Rencana untuk merombak sistem pelayaran rakyat ini menanggapi kasus terbakarnya KM Zahro Express, yang menewaskan puluhan orang pada Minggu lalu, 1 Januari 2017.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, akan ada entitas usaha yang ditunjuk untuk bertanggung jawab mengelola perkapalan. Dengan dana Rp1 triliun itu, artinya tiap tahun ada subsidi untuk pelayaran sekitar Rp200 miliar.

“Sehingga, industri perkapalan tetap jalan.

Dana yang dikeluarkan Rp1 triliun dalam lima tahun, dan pelayaran rakyat bisa beroperasi dengan kapal-kapal yang lebih bersih itu yang akan kita kenakan (subsidi),” kata Budi usai diskusi Transportasi Outlook 2017 di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Kamis 26 Januari 2017.

04

Jumat 27 Januari 2017

Untuk jenis kapal yang diprioritaskan, Menhub mengatakan, akan mengoptimalkan kapal berbahan kayu, di samping adanya kapal modern denga bahan fiber atau besi. Kapalkapal tradisional dan kapal kayu eksotif juga akan digunakan sebagai nilai jual.

“Kalau kapal kayu eksotik harus dipertahankan, itu akan melestarikan kemampuan kita membuat kapal, dan itu selling point bagi tempat wisata di timur, dan kapal tradisional,” ujar mantan direktur utama Angkasa Pura II itu.

Terkait dana pelayaran rakyat itu, Kemenhub masih mempertimbangkan apakah akan dikelola Pemda, koperasi, atau individu. “Itu masih yang kita pikirkan, apakah Pemda, koperasi, dan individu, atau siapa. Saya tanpa bermaksud apa-apa, minimal koperasi yang kelola, kalau enggak Pemda yang mengumpulkan mereka,” ujarnya.*** | VIVA.CO.ID | DAURINA LESTARI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pengusaha Bongkar Muat Khawatir Monopoli BUP foto: maritimindonesia.com

A

SOSIASI Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) mencemaskan kelangsungan usahanya menyusul hadirnya Peraturan Menteri Perhububungan (PM) No. 152/2016.

Beleid tersebut tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, yang ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Karya pada 19 Desember 2016.

Ketua Umum DPP APBMI M Fuadi mengemukakan beleid itu berpotensi membuat monopoli kegiatan bongkar muat oleh badan usaha pelabuhan (BUP) di seluruh wilayah pelabuhan Indonesia dan mengerdilkan peran perusahaan bongkar muat (PBM).

“Kami sudah sampaikan persoalan ini secara resmi kepada Kadin Indonesia maupun Menko Perekonomian saat audiensi dan rapat kordinasi dengan pengurus APBMI pekan lalu,” ujarnya kepada Bisnis di sela-sela rapat pleno DPP APBMI di Jakarta, Kamis (26/1/2017).

Rapat pleno DPP APBMI itu diikuti pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APBMI di seluruh Indonesia. Fuadi mengemukakan hasil rapat pleno asosiasi itu selain menyepakati bahwa APBMI mendesak agar PM 152/2016 di cabut atau direvisi.

Mereka juga meminta Kemenhub untuk meninjau ulang aturan pengenaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) bongkar muat sebesar 1% dari

INDONESIA SHIPPING TIMES

ongkos pelabuhan pemuatan/ongkos pelabuhan tujuan (OPP/OPT). “Jadi ada dua tuntutan kami ke Kemenhub yakni agar merevisi atau mencabut PM 152/2016 dan meninjau ulang pengenaan PNBP bongkar muat barang di pelabuhan,” tuturnya.

Fuadi mengatakan berdasarkan kajian APBMI, pemberlakuan PM 152/2016 selain bertolak belakang dengan UU No. 17/2018 tentang Pelayaran.

Selain itu, juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/2010 tentang Angkutan di Perairan, khususnya pada Pasal 80 ayat (2) yang mengamanatkan kegiatan usaha bongkar muat barang dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk itu.

Sesuai dengan PP 20 itu, katanya, kegiatan usaha bongkar muat barang merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring dan receiving/delivery.

Fuadi mengatakan penaan PNBP bongkar muat di pelabuhan justru bakal mendongkrak biaya logistik melalui angkutan laut yang pada akhirnya menjadi beban pemilik barang. Padahal, imbunya, selama ini pengawasan kegiatn bongkar muat sudah dilakukan oleh operator pelabuhan maupun tenaga kerja bongkar muat (TKBM).

Dia mengatakan untuk menyukseskan program pemerintah dalam menurunkan biaya logistik, perusahaan bongkar muat juga sudah melakukan investasi berbagai peralatan di pelabuhan guna percepatan arus barang.

Oleh karena itu, ujar Fuadi, dalam waktu dekat asosiasi yang dinakhodainya tersebut akan beraudiensi dengan manajemen Pelindo I-IV selaku BUP dalam rangka menyamakan persepsi business to business (b-to-b) antara PBM dan BUP. “Pekan depan kami sudah dijadwalkan beraudiensi dengan manajamen Pelindo IV dan Pelindo I,” ujar dia.

Ketua APBMI DKI Jakarta Juswandi Kristanto mengatakan keberadan PM 152/2016 dinilai tidak mendukung spirit UU Pelayaran karenanya pemerintah perlu mendengar keluhan pengusaha bongkar muat.*** | BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI | Jumat 27 Januari 2017

05

Sandang Status Internasional, Pelabuhan Priok Terus Berbenah

S

EBAGAI pelabuhan terbesar di Indonesia dan berstandar internasional, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terus berbenah.

Tidak hanya untuk urusan fasiltas saja.

Namun standarisasi pelayanan secara internasional juga dilakukan.

“Pelabuhan Tanjung Priok, setiap tahun kita tata terus. Supaya berstandar Internasional. Mau tidak mau, kita harus sama dengan pelabuhan internasional,” ujar Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT. Pelindo II, Saptono, Kamis kemarin (26/1). “Kemajuan suatu negara, juga sangat tergantung dari fasilitas maritim, pelayanan dan logistik yang kompetitif,” imbuhnya.

Lebih lanjut Saptono, pihaknya ingin menjadikan pelabuhan yang menjadi unggulan.

Menurutnya, produktifitas tercapai kalau fasilitas menunjang.

“Untuk kapal berukuran besar bisa masuk, kita juga melakukan perdalaman kolam dan alur. Selain itu Lapangan untuk penumpukan juga harus siap,” ujarnya.

Saptono menambahkan, pembenahan yang saat ini telah dilakukan diantaranya penataan lapangan peti kemas. Yakni lapangan dibeton, supaya kapasitas kontainer lebih banyak. Kemudian, utilisasi lahan, yang tadi sempit dimanfaatkan.

“Manajemen lalu lintas juga diatur supaya rapih, teratur. Kemacetan ada, tapi teratur. Contoh saat kedatangan kapal, tentu juga datang kendaraan kontainer. Itu kita atur kelancaran arus,” jelasnya.

Menurutnya, pihaknya juga telah memakai sistem IT. Melakukan penataan terminal, penerapan sistem autogate dan sebagainya.

“Selain itu, Pembangunan di Tanjung Priok, kita buat New Priok. Kita siapkan terminalterminal seluas 500 hektar. Pembangunan

06

Jumat 27 Januari 2017

tersebut dilakukan dua fase. Yang pertama ada terminal internasional. Alat-alat di sana, juga sudah disiapkan untuk mendukung kapal-kapal besar yang akan datang,” ujarnya. Lebih lanjut Saptono mengatakan saat ini, semua sudah bisa berjalan dengan sistem. Sehingga lebih efisien dan kompetitif.

“Regulator juga membantu dalam semangat membenahi pelabuhan Tanjung Priok. Ini berkat kemauan kita bersama. Pembenahan Pelabuhan Tanjung Priok, sebagai simpul utama dalam merealisasikan program tol laut terus kami lakukan. Yang sudah ada, ditingkatkan supaya lebih baik. Intinya kita ingin menjadi pengelola pelabuhan yang mempunyai pelayanan kelas dunia,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Pelabuhan Tanjung Priok Arif Suhartono mengatakan, pihaknya saat ini terus melakukan peningkatan pelayanan.

“Kami juga melakukan bagaimana memperbaiki pelayanan kontainer,” ujarnya. Menurutnya, setiap hari lebih dari 10 ribu kontainer yang hilir mudik di Pelabuhan Tanjung Priok.*** | INDOPOS.CO.ID | DERRY |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kurangi Truk Wara-Wiri di Pelabuhan, PTP Segera Aplikasikan TBRC foto: Sijoritoday.com

U

NTUK mempercepat distribusi barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok sekaligus mengurangi kemacetan, Pelindo II akan menerapkan aplikasi Truck Booking Return Container (TBRC).

TBRC berarti setiap truk masuk ke pelabuhan membawa satu kontainer ekspor dan saat keluar membawa kontainer impor.

Hal itu diungkapkan Dirut PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Arif Suhartono dalam pemaparannya pada Pekan Orientasi Forum Wartawan Maritim Indonesia (Forwami) di Puncak, Bogor, Kamis (26/1/2017).

Arif mengatakan kalau total throughput di Pelabuhan Tanjung Priok ( semua terminal petikemas) 4 juta boks saja/tahun, berarti setiap hari sekitar 10 ribu boks bongkar muat kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok.

Kalau setiap truk hanya membawa satu kontainer diasumsikan setiap hari ada 10

INDONESIA SHIPPING TIMES

ribu truk hilir mudik ke pelabuhan. Kondisi ini membuat pelabuhan dan seputarnya jadi macet dan arus barang tidak lancar.

Tapi dengan program TBRC setiap truk membawa 2 kontainer (ekspor/impor) maka setiap hari hanya sepaohnya atau 5000 truk keluar masuk pelabuhan.

Memurut Arif, program tersebut sekarang tengah dibahas baik dari sisi aplikasi IT nya dari Terminal Petikemas ke Angkutan Truk maupun kelengkapan lainnya.

Dia mengatakan saat ini baru 10% dari jumlah truk masuk Pelabuhan Priok baik keluar mau pun masuk membawa kontainer.

Menjawab pertanyaan wartawan, Arif menyatakan Terminal 3 PTP yang melayani kontainer internasional sudah berstandar internasional dengan produksi Box /Ship/ Hour (BSH) 60 boks.*** | BERITATRANS.COM | WILAM | Jumat 27 Januari 2017

07

Pelindo I Gelontorkan Duit 250 Miliar Modernisasi Terminal Penumpang foto: googleemage

P

T Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah menganggarkan investasi senilai Rp250 miliar untuk memodernisasi lima terminal penumpang menjadi terminal dengan sistem pengelolaan dan fasilitas layaknya di bandara yang akan dikerjakan secara bertahap.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Bambang Eka Cahyana menuturkan lima terminal penumpang tersebut antara lain terminal penumpang Belawan, Tanjung Balai Asahan, Dumai, Sibolga dan Tanjung Pinang. “Terminal penumpang ini memiliki standar layaknya bandara. Ada barcode penumpang,� tuturnya, Kamis (26/1).

Dengan sistem barcode, dia menuturkan penumpang diperbolehkan masuk ke area keberangkatan penumpang setelah menunjukan ticket pass yang dikeluarkan oleh PT Pelni. Pelindo I berharap sistem ini akan membuat area terminal penumpang menjadi tertib. Akhirnya, penumpang Pelni akan diuntungkan Selain itu, ruang tunggu terminal akan dibuat senyaman mungkin dengan fasilitas umum yang sesuai. Tidak seperti terminal konvensional, terminal penumpang akan menggunakan garbarata sehingga memudahkan penumpang naik ke atas kapal. Khusus terminal penumpang Belawan, Pelindo I telah memulai renovasi dengan

08

Jumat 27 Januari 2017

dana Rp60 miliar pada tahun lalu.

Sebelum Idul Fitri 2017, dia berharap terminal penumpang di pelabuhan Tanjung Balai Asahan dan Sibolga sudah selesai renovasi.

Sementara itu, sisanya dilakukan menyusul.

Pelindo I juga akan meneruskan pengembangan pelabuhan keperintisan peti kemas di empat pelabuhan a.l. Pelabuhan Perawang, Dumai, Kijang, dan Sibolga. Sebelumnya, Pelindo I telah sukses meningkatkan kargo peti kemas di Pelabuhan Malahayati melalui program pengembangan pelabuhan keperintisan.

Sebelum dikembangkan, warga Aceh harus membayar Rp17,5 juta per TEU untuk pengiriman dari propinsi di ujung barat Indonesia tersebut. Dengan merevitalisasi Pelabuhan Malahayati, tarif pengiriman peti kemas hanya Rp7,5 juta per TEU. Melalui pengembangan pelabuhan, baik untuk penumpang atau kargo, Bambang yakin ekonomi di wilayah Sumatera akan berkembang karena ini akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat di sana. Dengan ekonomi yang lebih merata, warga di daerah tersebut tidak lagi berkeinginan untuk melakukan transmigrasi ke Jakarta atau Pulau Jawa.*** | BISNIS.COM | HADIJAH ALAYDRUS |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dalam Hitungan Hari, Pelabuhan Batam Raup Pendapatan Rp200 miliar foto: batamportfile

P

T Pelabuhan Batam berhasil membubukan pendapatan sebesar Rp200 miliar hanya dalam hitungan hari, sejak 1 Januari hingga 23 Januari 2017 Pendapatan yang didapatkan itu tak lepas dari sistem layanan jasa kepelabuhanan secara online yang dibangun Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai pengelola pelabuhan di Batam.

“Dapat Anda bayangkan, hanya dalam sebulan kami bisa menghimpun pendapatan Rp200 miliar dari layanan jasa kepelabuhan. Sementara, sepanjang tahun 2015 pendapatan hanya Rp210 miliar dan tahun 2016 sebesar Rp340 miliar,” ungkap Deputi III BP Batam, RC Eko Santoso Budianto kepada wartawan di Kantor BP Batam, Rabu (24/1/2017).

Pendapatan Rp200 miliar tersebut, jelas Eko, karena sistem online layanan jasa kepelabuhanan yang diterapkan pimpinan BP Batam yang baru terpilih beberapa waktu lalu. Sistem ini, kata Eko, memangkas semua aturan atau prosedur tata muka langsung antara regulator dengan perusahaan atau pemilik kapal.

“Sekarang sistemnya online. Kapal-kapal yang akan masuk ke Pelabuhan Batuampar Batam mengirimkan data-datanya via email ke pengelola pelabuhan. Selanjutnya segala urusan menyangkut tarif layanan jasa kepelabuhanan langsung ke pihak bank,” ungkap Eko.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tarif layanan jasa kepelabuhanan itu, di antaranya: tarif labuh jangkar (tambat), tarif pelayanan bongkar muat atau penggunaan alat jasa kepelabuhanan, dan lainnya.Eko menjelaskan, di era sebelum kepemimpinan BP Batam sekarang ini, banyak kapal-kapal yang lego jangkar (parkir) di perairan pelabuhan tidak melapor dan dilaporkan ke BP Batam.

“Saat kami melibatkan lembaga penegak hukum turun langsung mengecek, ditemukan ada sekira 4.000 transaksi tidak dilaporkan ke BP Batam. Ini yang kami sesalkan,” ungkap Eko. Setelah BP Batam menata ulang sistem layanan jasa kepelabuhanan dan menerapkan sistem online, akhirnya satu per satu kapal yang ingin labuh jangkar, bongkar muat, dan menggunakan alat jasa kepelabuhanan melapor ke BP Batam.

Hasilnya cukup menggembirakan. Salah satunya, BP Batam mampu membubukan pendapatan Rp200 miliar hanya dalam 23 hari “Sekali lagi kami tegaskan, ini berkat sistem yang kami bangun. Kami menata semua sistem yang carut marut, tak hanya pelabuhan tetapi juga layanan di bandara, lahan, air, dan lainnya,” tambah Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro kepada wartawan.*** | METROTVNEWS.COM | ANWAR S GUNA | Jumat 27 Januari 2017

09

ENGELOLA pelabuhan terbesar di Indonesia, PT Pelindo II (Persero), mulai menjajaki kerja sama dengan sejumlah perusahaan Jepang untuk menjadi mitra operator pelabuhan internasional Patimban.

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G. Masassya mengaku telah berbicara dengan beberapa perusahaan besar Jepang. “Perusahaan besar semua,” kata Elvyn kepada Tempo, Rabu, 25 Januari 2017.

Menurut Elvyn, pemerintah Jepang tidak menetapkan Pelindo II harus bekerja sama dengan perusahaan mana. Ia memastikan Pelindo II akan memilih perusahaan yang punya kemampuan, pasar, dan pengalaman dalam mengelola pelabuhan. “Pertimbangannya tetap business to business.”

Pekan lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan salah satu perusahaan Jepang yang ingin bekerja sama dengan Pelindo II adalah Mitsubishi. Anak usaha Mitsubishi Group, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, memegang sebagian besar saham di Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line). “Ada Mitsubishi dan beberapa perusahaan,” Luhut menambahkan.

NYK Line adalah salah satu perusahaan pelayaran terbesar dan tertua di Jepang dan telah berinvestasi di sejumlah pelabuhan. NYK Line telah bekerja sama dengan Pelindo II dalam mengelola New Priok Container Terminal 1 di Kalibaru, Jakarta Utara, bersama dengan Mitsui Co Ltd (Jepang) dan PSA International (Singapura). Elvyn enggan memastikan apakah kedua perusahaan itu juga yang akan diajak berkongsi di Patimban. “Tidak harus,” kata dia.

Pemerintah sudah berencana menunjuk Pelindo II sebagai operator Patimban. Pelindo II nantinya bakal berkongsi dengan perusahaan swasta Jepang. Hal itu merupakan salah satu syarat pinjaman Jepang untuk membiayai mega-

10

Jumat 27 Januari 2017

foto: readmt.com

P

Bos Pelindo II Lobi Perusahaan Jepang Garap Patimban

proyek Patimban senilai Rp 42 triliun tersebut.

Namun, menurut Luhut, Presiden Joko Widodo menginginkan perusahaan swasta nasional bisa ikut. “Presiden ingin pengusaha Indonesia masuk. Jangan semua BUMN.” Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Tonny Budiono, penunjukan Pelindo II akan dituangkan dalam peraturan presiden.

Bulan ini, pemerintah akan menentukan siapa operator Patimban. Sementara itu, Elvyn mengakui Pelindo II telah mengajukan diri untuk menjadi operator. “Kami sudah mengirimkan surat kepada pemerintah,” kata Elvyn.

Representatif Senior Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk Indonesia, Hiromichi Muraoka, mengaku belum tahu perusahaan Jepang mana yang tertarik berkongsi dengan Pelindo II. Menurut Muraoka, perusahaan Jepang perlu mengetahui pasti ketentuan rinci dalam perjanjian pinjaman antara Jepang dan Indonesia. “Jika mungkin banyak perusahaan kami menunjukkan minat, mereka belum tahu ketentuan konsesinya,” kata Muraoka, Senin lalu.*** | TEMPO.CO | KHAIRUL ANAM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelabuhan Patimban Ditargetkan Miliki Gudang Automotif

P

ERDANA Menteri Jepang Shinzo Abe telah memutuskan untuk membantu Indonesia dalam membangun Pelabuhan Patimban. Pembangunan Pelabuhan Patimban ini dilakukan dengan membentuk perusahaan patungan.

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya, pembangunan pelabuhan membutuhkan waktu hingga 2 tahun. Ditargetkan, pada tahun 2019 pelabuhan ini dapat beroperasi.

Terdapat rencana bahwa pada pelabuhan ini akan dibangun gudang automotif. Menurut Budi, hal ini adalah rencana positif untuk mendorong potensi ekspor Indonesia.

“Potensi ekspor kan banyak sekali teru-

tama ke Australia, kita jangan jadi negara pengimpor, tapi negara pengekspor, itu suatu ide yang bagi industri automotif,” jelasnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (26/1/2017).

Namun, Budi tidak menjelaskan lebih detail mengenai rencana pembangunan pabrik.

Menurutnya, pembangunan pabrik ini akan dibangun sejalan dengan pembangunan pelabuhan.

“Biasanya pabrik dan industri sejalan, baik itu terencana dan tidak berjalan. Seyogya banyak industri yang pindah swasta,” tutupnya. *** | OKEZONE.COM | DEDY AFRIANTO |

foto: alamy.com

INDONESIA SHIPPING TIMES

Jumat 27 Januari 2017

11

Tahun 2016, Perusahaan Pelayaran COSCO Rugi 1,44 Miliar Dolar AS foto: avelana.ru

P

ERUSAHAAN pelayaran asal China, COSCO, menderita kerugian 9,9 miliar Yuan atau sekitar 1,4 Miliar Dolar AS pada tahun 2016 lalu. Kondisi sulit dihadapi perusahaan pelayaran tersebut sebagai dampak ekonomi global. Meski demikian, perusahaan tersebut mengakui kondisi usaha relatif membaik di kuartal keempat tahun kemarin.

Setidaknya perusahaan berhasil membukukan pendapatan sebesar 700 juta Yuan sebelum bunga dan pajak.

Kerugian yang dialami Cosco pada tahun 2016 menunjukankondisi terburuk sejak tahun 2011 pasca perusahaan melakukan restrukturisasi menyikapi menurunnya permintaan pengiriman barang yang terus berkepanjangan.

Di tahun 2015, Cosco masih bisa membukukan laba bersih 283 juta Yuan.

Meningkatnya pendapatan pada kuartal keempat tidak lepas dari proses restrukturisasi tersebut. Hal ini menyikapi berkurangnya pengiriman kargo curah kering serta fenomena merger yang tengah berlangsung di sejumlah

12

Jumat 27 Januari 2017

perusahaan pelayaran yang kini terjadi di China seperti Ocean Shipping Group Co dan China pengiriman Group Co. Lagkah merger memang menjadi pilihan perusahaan pelayaran saat ini agar bisa tetap survive di tengah pertumbuhan permintaan pengiriman barang yang rendah dan kapasitas kapal-kapal yang kurang muatan .

Analis bisnis pelayaran, Jefferies Andrew Lee, merilis pernyataan membaiknya pendapatan COSCO di kuartal keempat memang tidak lepas dari langkah-langkah manajemen mempertahankan kinerja untuk mewujudkan target capaian laba.

Di bursa efek, saham COSCO sempat terkoreksi 0,34 persen. COSCO sendiri berharap kondisi yang kurang menguntungkan di tahun 2016 bisa ditutupi profit dari perusaaan-perusahaan lain dalam grup tersebut seperti Jasa Keuangan Platform COSCO Shipping Development Co Ltd dan perusaaan tanker COSCO Shipping Energy Transportation*** | REUTERS | HELLENICSHIPPINGNEWS |

INDONESIA SHIPPING TIMES