Indonesia Shipping Times Edisi 27 Juli 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 180• Vol IX • Kamis,

27 Juli 2017

KRISIS PELAYARAN BERLANJUT, PERBANKAN EROPA SENAT-SENUT

PEMERINTAH INGIN SWASTA SEGERA TERLIBAT DALAM PROGRAM RUMAH KITA

AGUSTUS 2017, PELINDO II GROUNDBREAKING KONSTRUKSI PELABUHAN KIJING

MOGOK JICT, INSA HARAPKAN STAKEHOLDER SIAPKAN ANTISIPASI

PELINDO III BIDIK KENAIKAN ARUS PETI KEMAS 5,7%

01

P

Pemerintah Ingin Swasta Segera Terlibat di Program Rumah Kita

EMERINTAH menyatakan ada peluang keterlibatan pihak swasta dalam proyek Rumah Kita setelah revisi aturan pemerintah.

Program Rumah Kita ialah penyediaan area pergudangan untuk menunjang program tol laut dan menyimpan produk-produk komoditas daerah setempat agar harganya bisa dipertahankan secara konstan.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bay M. Hasani mengatakan Rumah Kita memerlukan legitimasi dari aturan pemerintah.

Oleh sebab itu, sejak ada payung hukum Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif ada revisi tentang dukungan terhadap program tol laut. Caranya dengan melibatkan BUMN dan juga swasta.

“Kita sudah antisipasi sebelumnya, ada Perpres perubahan Nomor 6 dan Pak Menteri sudah mengeluarkan suray menunjuk Pelindo I ke mana saja, kedua BUMN lain kemana, ketiga kemana.

Nanti masih dalam Juni dan Juli inilah,” ungkapnya pada Rabu (26/7/2017).

Dia mengatakan sentra logistik ini ke depannya tidak hanya khusus dilakukan oleh BUMN. Bisa saja swasta hadir untuk menyalurkan barangbarang tol laut ke pedagang-pedagang di daerah tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga telah mengimbau keterlibatan swasta untuk mengelola 20 lokasi Rumah Kita setelah 20 lokasi sebelumnya dikelola oleh BUMN. “Misalnya di Larantuka, di belakangnya ada pulau-pulau lain. Nah siapa yang bisa distribusikan kesana? Kalau swasta bisa baca peluang itu, manfaatkan tol laut dengan harga murah dia konsolidasikan ke kecamatan-kecamatan dan pulaupulau itu lebih bagus,” papar Bay. Bay menambahkan kerja sama dengan swasta ini hanya bisa terwujud jika pemerintah daerah berperan aktif mengendalikan harga. Menurut Bay, pemda melalui Dinas Perdagangan harus aktif mencari pedagang-pedagang baru di luar pedagang yang sudah ada.

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Saptono R. Irianto mengatakan pihaknya sudah siap untuk mengelola Rumah Kita pada sejumlah titik yang ditentukan pemerintah.

Menurutnya, hal ini penting mengingat Rumah Kita merupakan program pemerintah yaitu Kementerian Perhubungan.

Anak usaha Pelindo II, PT Multi Terminal Indonesia (MTI) bertugas menangani pemindahan barang dari dermaga ke lapangan (cargo doring), konsolidasi barang, penyediaan gudang di Jakarta dan Natuna dan pendistribusian barang ke konsumen.

MTI juga menyediakan sarana dan prasarana transportasi untuk mengirim barang kebutuhan pokok sampai ke gudang di Natuna.

Begitu pula Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Faik Fahmi juga mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan program Rumah Kita.Program ini juga mengajak ASDP untuk membangun Rumah.

Rumah Kita akan terbangun di seluruh Indonesia dan dikelola beberapa BUMN. Adapun salah satu lokasi yang menjadi tanggungan ASDP adalah Rumah Kita di Saumlaki, Namlea (keduanya di Maluku), dan Merauke (Papua).

Sementara itu PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni akan mengelola Rumah Kita yang berlokasi di Morotai (Maluku Utara), Saumlaki, dan Merauke.

Pelni juga bertugas menyediakan kapal untuk mengangkut keperluan logistik dan melakukan bongkar muat kapal. Selanjutnya, PT Rajawali Nusindo bersama PT Pelni Logistik menyiapkan barang-barang yang akan didistribusikan ke Natuna.

Kemudian, PT Perikanan Nusantara (Persero) menyediakan muatan balik ke Jakarta yang merupakan hasil pembelian tangkapan nelayan Natuna.*** BISNIS.COM | GLORIA FK LAWI

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Kamis, 27 Juli 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Jokowi Minta Pembangunan Pelabuhan Patimban Dipercepat PIKIRAN-RAKYAT.COM

D

ELEGASI Japan International Cooperation Agency (JICA) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu 26 Juli 2017. JICA selama ini telah membiayai sejumlah proyek infrastruktur yang cukup besar di Indonesia, termasuk Pelabuhan Patimban di Subang.

Presiden JICA, Shinichi Kitaoka, mengatakan bahwa ia telah membahas beberapa proyek yang ditangani perusahaannya. Salah satunya adalah Pelabuhan Patimban, MRT (mass rapid tranportation), dan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Jokowi. Dia menyepakati signifikansi proyek tersebut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dia pun kemudian menyatakan, pentingnya ketiga proyek tersebut diselesaikan dengan cepat.

“Dari tiga proyek yang sebelumnya telah disebut, saya menyetujui pentingnya proyek itu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, terutama di Sulawesi. Juga pentingnya menjaga keamanan maritim dan mempercepat waktu penyelesaian setiap proyek,” kata dia. Ia memberikan pernyataan pers seusai pertemuan.

Kemajuan Proyek Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, salah satu pembahasan dalam pertemuan adalah mengulas kemajuan proyek-proyek yang selama ini telah berlangsung. Beberapa proyek yang diulas adalah Pelabuhan Patimban di Subang, MRT di Jakarta, dan kereta cepat JakartaSurabaya.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Presiden Joko Widodo meminta agar proyekproyek itu dipercepat penyelesaiannya,” kata dia seusai pertemuan.

Menurut dia, Jokowi meminta kepada delegasi JICA agar proyek-proyek yang tengah dibangun dikelola dengan prinsip-prinsip yang baik. Penyelesaiannya pun perlu dipercepat agar masyarakat, menurut Jokowi sebagaimana diucapkan Sri Mulyani, bisa segera merasakan manfaatnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, poin penting dari pertemuan dengan JICA adalah terkait kemajuan proyek yang tengah berlangsung.

“Yang penting, mereka semua akan mempercepat prosesnya,” kata dia.

Akses Jalan Kementerian Perhubungan merancang infrastruktur penunjang di pelabuhan Patimban guna memperlancar arus distribusi barang.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut A. Tonny Budiono mengatakan, pihaknya merencanakan tiga akses menuju pelabuhan yakni jalan umum, jalan tol dan jalur kereta api.

“Dalam perencanaan akan ada akses khusus berupa jalan umum ke lokasi pelabuhan. Sekarang ad jalan eksisting tapi tidak layak,” katanya, Rabu (26/7/2017).

Jalan yang terhubung dengan pantura tersebut direncanakan sepanjang 8 kilometer dengan lebar 30 meter, tetapi dapat diperlebar lagi sampai 60 meter.

Sementara untuk jalan tol, Kemenhub berkoordinasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPTJ) guna menghubungkan Tol Cipali dengan akses jalan masuk ke pelabuhan.

“Jadi di depan akses masuk ada simpang.

Kami siapkan alternatif agar arus distribusi barang lebih lancar, “ imbuhnya.

Sedangkan jalur kereta api akan terhubung dengan stasiun terdekat yaitu Stasiun Pegaden Baru Kabupaten Subang. Saat ini Direktorat Jenderal Perkeratapian sedang melakukan feasibilty study mengenai jalur tersebut.*** PIKIRAN-RAKYAT.COM | BISNIS.COM Kamis, 27 Juli 2017

03

Bank Dunia Sentil Pemerintah Indonesia Terkait Isu Monopoli BUMN TEMPO.CO

I

NI menjadi sentilan serius Bank Dunia (World Bank) ke Pemerintah Indonesia. Bank Dunia minta pemerintah mereformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bank Dunia menyebut, Pemerintah Indonesia tak seharusnya menempatkan BUMN bersaing langsung dengan swasta. Pemerintah harus mendorong peran swasta lebih besar dalam pembangunan, khususnya infrastruktur.

Dengan begitu, perusahaan negara dan korporasi swasta bisa berkompetisi sehat.

“Dampaknya, pendanaan proyek infrastruktur di Indonesia bisa lebih efisien,” tandas Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim (25/7).

Oleh karena itu, Kim usul agar Indonesia mengubah insentif yang diberikan ke BUMN. Indonesia tak semestinya melihat BUMN hanya dari besaran pendapatan.

Ini akan mendorong BUMN mengejar keuntungan dengan menyasar proyek-proyek yang harusnya jadi bagian swasta. “Ini membatasi swasta masuk ke infrastruktur. Mereka tak bisa bersaing dengan BUMN karena BUMN memiliki toleransi risiko tinggi karena ada pemerintah,” ujarnya.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan pendanaan besar. Jika ada kompetisi sehat, pendanaan bisa lebih efisien. Bila pemerintah hanya mendukung BUMN, penda-

04

Kamis, 27 Juli 2017

naan infrastruktur menjadi tak efisien.

Kim mencontohkan, BUMN kini masuk ke sektor logistik, kargo, hotel, properti dan tol.

Padahal bisnis ini butuh keterlibatan swasta. Masuknya BUMN ke bisnis ini membuat kompetisi tak sehat. Efeknya, swasta enggan masuk.

BUMN seharusnya bisa bekerjasama dengan swasta dalam mengerjakan proyek.

Dengan begitu, mereka bisa mencari pendanaan bersama lewat sekuritisasi untuk proyek infrastruktur. Cara ini akan lebih efisien.

Hanya kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemerintah telah memberi ruang seimbang bagi BUMN dan swasta untuk berperan dalam pembangunan infrastruktur Tanah Air. “Presiden Jokowi bahkan sudah menyampaikan ke Kementerian BUMN dan kementerian lain agar bisa memberikan ruang seluas-luasnya ke swasta,” katanya, Selasa (25/7).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menambahkan, untuk memberikan ruang ke swasta, pihaknya sudah menerbitkan aturan larangan BUMN ambil proyek di bawah Rp 50 miliar.

“Agar swasta bisa masuk,” katanya.

Pengamat BUMN Said Didu bilang, banyak proyek infrastruktur yang dibuka ke swasta.

Misal proyek pelabuhan, telekomunikasi, dan bandara. Namun swasta enggan masuk karena kebijakan pemerintah inkonsisten dan tidak memberi kenyamanan bagi investor.

Kebijakan pemerintah acap berubah tiap presiden ganti. “Blok Masela yang sudah kontrak bisa diubah. Freeport tak jelas. Itu jadi ketakutan swasta,” kata dia. *** KONTAN.CO.ID | ADINDA ADE MUSTAMI

INDONESIA SHIPPING TIMES

TRIBUNNEWS.COM

Agustus 2017, Pelindo II Mulai Groundbreaking Pelabuhan Kijing

S

ALAH satu proyek strategis PT Pelindo II yakni Pelabuhan Kijing di Mempawah, Kalimantan Barat, sedang dalam proses pembebasan lahan. Luas lahan yang akan dibebaskan seluas 200 hektare (ha). Pihaknya akan memulai konstruksi groundbreaking pada Agustus 2017 mendatang “Jadi pembebasan lahan masih proses dengan Pemda. Mudah-mudahan cepat selesai.

Kemudian konstruksi sudah disiapkan juga,” ungkap Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelindo II Saptono R. Irianto saat ditemui di Kantor Pusat PT Pelindo II, Rabu (26/7).

Biaya pembangunan proyek ini mencapai Rp 5,02 triliun. Dana tersebut diambil dari kas internal PT Pelindo II. Saptono mengharapkan luas total Pelabuhan Kijing akan mencapai 2.000 ha. Meski sudah mendekati Agustus, PT Pelindo II masih dalam proses pencarian kontraktor.

Nantinya, Pelabuhan Kijing ini akan ada kawasan industri dan rencananya akan mengajak investor-investor untuk mengisi kawasan tersebut. Tentunya, pelabuhan tetap menginginkan adanya kargo-kargo industri.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Kami ingin memanggil investor-investor untuk bisa berkolaborasi untuk mengisi itu. Kalau kami bangun sendiri terlalu berat dan tidak efektif. Kami sekarang sudah bicara kolaborasi supaya semuanya terkonsentrasi dengan baik.

Dari kolaborasi itu kita akan mengambil manfaat,” jelas Saptono.

Selain wilayah industri, akan ada beberapa simpul-simpul kegiatan pelabuhan seperti untuk stripping dan lapangan penumpukan kontainer. Pihaknya tidak membatasi kargo lain yang masuk ke Pelabuhan Kijing.

“Wilayah Kalimantan Barat nominasinya cargo CPO dan bauksit, tapi tidak mengurangi kargo lain,” ungkap Saptono.

IPO Menyinggung rencana initial public offering (IPO) IPO PT Jasa Armada Indonesia (JAI) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Oktober 2017 mendatang, Saptono menjelaskan sudah dalam tahap penyelesaian persiapan .Target dana dari IPO yang diinginkan adalah Rp 2 triliun hingga Rp 2,5 triliun.

Selain PT JAI, dua anak perusahaan PT Pelindo II lainnya yakni PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) juga akan melakukan IPO. Kedua perusahaan tersebut rencananya akan IPO pada tahun 2018. IPO perusahaan yang diutamakan tahun depan adalah PT IKT baru kemudian PT PTP. Target dana yang diharapkan terkumpul dari hajatan tersebut Rp 2,5 triliun-Rp 4 triliun dari tiap perusahaan yang IPO. “Keduanya (PT PTP dan PT IKT) masih dalam tahap assessment,” ungkapnya.

Pendaftaran ketiga anak perusahaan PT Pelindo II ini dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan adanya transparansi kepada publik. “Dari dana IPO nanti digunakan untuk mengembangkan perusahaan agar fasilitasnya modern untuk memenuhi target bertaraf internasional,” jelas Saptono.*** KONTAN.CO.ID | IVANA WIBISONO Kamis, 27 Juli 2017

05

Susi: Kapal Maling Ikan Tidak untuk Dilelang

M

ENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan pelelangan 3 kapal pencuri ikan yang bakal dilakukan Kejaksaan Batam tengah ditangguhkan alias tak belum bisa dilakukan. Penangguhan ini dilakukan menyusul adanya permohonan peninjauan kembali dari KKP terhadap keputusan kejaksaan tersebut.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kapal yang sudah diputus maling ikan tidak untuk dilelang alias dijual lagi.

Karena bila lelang dilakukan, semua pemilik kapal sebelumnya bakal ikut lelang tersebut dan akhirnya kapal kembali dipergunakan untuk maling ikan.

“Tidak untuk dilelang, apalagi lelang rendah sekali. Kita mengajukan peninjauan ulang, itu enggak dilakukan (lelang), kalau dilakukan semua seperti itu,” kata Susi dalam jumpa pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017).

Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kapal yang melakukan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing untuk dimusnahkan, diledakkan, hingga dijadikan monumen.

“Sejak adanya Satgas 115 dan memerangi IUU fishing kita punya konsensus bersama, Presiden juga menekankan dalam beberapa pidatonya kapal asing IUU fishing ditenggelamkan atau dirampas oleh negara,” ujar Susi.

Susi menegaskan, saat dirinya belum menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pelelangan kapal pencuri ikan dibeli lagi oleh pemiliknya. Hal ini juga disebabkan harga lelang kapal yang jauh lebih murah dari harga normal kapal.

Pelelangan 3 kapal pencuri ikan ini sempat diumumkan oleh Kejaksaan Negeri Batam. Ada tiga kapal yang akan dilelang, yaitu Kapal KNF 7444, Kapal KM SLFA 5066, dan Kapal KM KNF 7858. Masing-masing limit kapal tersebut Rp 186 juta, Rp 31,8 juta, dan Rp 186 juta.

06

Kamis, 27 Juli 2017

Lapor Interpol Kementerian Kelautan dan Perikanan menemukan 12 kapal asing yang tengah melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia. KKP Akan Laporkan 12 Kapal Asing Illegal Fishing tersebut ke Interpol Kapal-kapal tersebut sempat terpantau tengah berada di kawasan WPP 717 yang meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyebut 12 kapal asing yang telah melakukan aktivitas pencurian di sekitar Biak Numfor itu telah kabur meninggalkan WPP Indonesia.

“Ada aktivitas illegal fishing di WPP 717, kapalkapalnya kita lihat ada kapal long line Taiwan, Jepang, dan Tiongkok,” kata Susi di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (26/7).

Lebih lanjut, meskipun kapal-kapal itu telah kabur dari wilayah perairan Indonesia, kapalkapal itu tetap diusahakan bisa ditangkap dengan bantuan badan satgas, maupun melalui Interpol.

“Sekarang kapalnya sudah tidak ada di wilayah kita, makanya kita harus laporkan mereka, sudah tangkap ikan di Biak, main kabur saja, ada 12 kapal pula,” kata Susi.

Kawasan pengelolaan perikanan WPP 717 berada di kawasan Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik. Wilayah ini berada di kawasan Maluku Utara, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur, lalu Samudra Pasifik meliputi kawasan Provinsi Papua, dan Papua Barat, Biak Numfor, Sarmi, Nabire, Raja Ampat dan Sorong.

Selain berkoordinasi dengan Interpol, Susi menyatakan bakal pula segera melayangkan surat ke negara-negara yang kapalnya diduga telah melakukan aktivitas pencurian tersebut.*** DETIK.COM | CNNINDONESIA.COM

INDONESIA SHIPPING TIMES

NDONESIA National Shipowners Association (INSA) meminta segenap stakeholder melakukan antisipasi atas rencana mogok kerja Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) karena akan berimbas pada industri logistik.

Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP INSA, mengatakan ada dampak yang diakibatkan bagi industri pelayaran dan logistik. Hal ini terutama karena aksi terjadi di salah satu terminal yang cukup besar melayani ekspor dan impor.

“Tentu saja, mogok kerja SP JICT akan membuat aktivitas arus barang sangat terganggu, dan mungkin saja akan memberikan dampak keterlambatan barang kebutuhan masyarakat,” jelas Carmelita kepada Bisnis di Jakarta pada Rabu (26/7/2017).

Dampak lainnya adalah kerugian materi yang dialami para pelaku usaha terkait di JICT, seperti pelaku usaha pelayaran, angkutan truk, dan para importir. Selain itu, jika mogok kerja di JICT benar terjadi tentunya akan memberikan penilaian buruk bagi dunia maritim Indonesia di mata dunia.

“Terlebih saat ini kita sedang menuju untuk menjadi poros maritim dunia,” jelasnya.

Untuk itu, rencana mogok kerja SP JICT, kata Carmelita, harus diantisipasi oleh para stakeholder di pelabuhan. Antisipasi yang dilakukan misalnya dengan mengalihkan bongkat muat yang sebelumnya di terminal JICT dapat dialihkan sementara pada terminal lain hingga aktivitas berjalan normal.

“Namun tentunya kami mengharapkan mogok kerja dapat dihindari, mengingat pelabuhan yang merupakan objek vital nasional dan roda penggerak ekonomi nasional,” paparnya.

Sebaiknya, kata Carmelita, para pekerja besama manajemen perusahaan dapat duduk bersama dan mencari win-win solution.

Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis IPC, Saptono R. Irianto mengatakan rencana mogok yang dilakukan Serikat Pekerja JICT diharapkan tidak akan mengangggu operasional

INDONESIA SHIPPING TIMES

ANTARANEWS.COM

I

Mogok JICT, INSA Harapkan Stakeholder Siapkan Antisipasi

terminal. Dia menyiratkan, IPC masih memiliki sejumlah termnal yang bisa difungsikan bila operasional terminal JICT mandek. “Istilahnya terserah apa, intinya masih banyak terminal yang bisa menghandle,” ujarnya.

Berdasarkan Laporan Tahunan IPC 2016, terminal JICT mampu melayani arus peti kemas hingga 3 juta TEUs per tahun. Kapasitas itu didukung oleh lapangan penumpukan seluas 57,5 hektare dan panjang dermaga hingga 2.150 m.

JICT juga dilengkapi quay cranes sebanyak 19 unit dan tubber tyred gantry cranes sebanyak 74 unit. Operasional terminal JICT juga disokong oleh prime movers and trailers sebanyak 142 unit dan 25 unit peralatan derek lainnya.

Di luar terminal JICT, IPC juga memiliki Terminal Petikemas Koja. Kapasita terminal tersebut telah mencapai 1 juta TEUs dengan dukungan perlatan tujuh unit container crane, 48 unit truk dengan 60 chassis, 25 unit RTG, tiga unit reacstacker. IPC juga masih memiliki tiga terminal yang dikelola PT Pelabuhan Tanjung Priok dan Terminal Perikemas Kalibaru yang diresmikan pada September 2016.*** BISNIS.COM | RIVKI MAULANA | GLORIA FK LAWI Kamis, 27 Juli 2017

07

Kapal di TPKS Meningkat, Pelindo III Semarang Sediakan Lapangan OB

T

ERMINAL Petikemas Semarang (TPKS) sebagai terminal operator petikemas satu-satunya di Jawa Tengah, pada periode bulan Januari – Juni 2017 ini berhasil mencatatkan peningkatan ships call (kedatangan kapal) sebesar 5,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada semester pertama tahun 2017 ini total kapal yang sandar di TPKS sejumlah 395 unit, sedangkan pada periode yang sama di tahun 2016, jumlah kedatangan kapal di TPKS sebanyak 375 unit.

Secara umum kinerja TPKS semester ini cukup baik jika dibandingkan dengan anggaran semester pertama tahun 2017. Hal ini dibukukan dengan realisasi arus petikemas semester pertama tahun 2017 sebesar 196.159 boks atau setara dengan 313.675 TEUs. Dimana untuk petikemas internasional sebanyak 186.367 box atau 302.788 TEUs dan petikemas domestik sebanyak 9.792 box atau 10.887 TEUs. “Operasi kapal domestik semester pertama tahun 2017 terealisasi sebesar 132 persen terhadap target semester pertama. Angka yang produktif ini tak lain juga karena adanya tambahan rute baru pada kegiatan bongkar muat ke Pelabuhan Pontianak untuk komoditi beras,” ujar Erry Akbar Panggabean General Manager Terminal Petikemas Semarang.

Jika diukur secara persentase, memang realisasi arus petikemas dalam satuan boks adalah 95 persen dari anggaran. Hal ini dikarenakan adanya kapal-kapal omit (tidak melakukan kunjungan) sebanyak 12 unit karena adanya libur lebaran di akhir Juni 2017. Selain itu juga adanya larangan beroperasinya armada truck di jalan raya selama H-7 hingga H+7 lebaran, sehingga berdampak pada arus petikemas di TPKS. Meskipun demikian, secara makro, kondisi ekonomi di Jawa Tengah sendiri mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan arus petikemas yang ada di TPKS pada bulan April dan Mei 2017 yang melebihi target bulanan RKAP. Peningkatan arus petikemas di bulan April dan Mei dipengaruhi adanya pening-

08

Kamis, 27 Juli 2017

katan impor di Jawa Tengah terutama komoditi tekstil dan barang dasar tekstil, mesin dan peralatan listrik.

“Hingga saat ini, kami optimis bahwa kinerja TPKS akan terus mengalami kenaikan sampai tutup buku tahun 2017 seiring dengan perbaikan infrstruktur dan peralatan yang digunakan,” pungkas Erry.

Overbrengen Sementara itu, sebagai upaya membantu memangkas dwelling time lapangan penumpukan petikemas TPKS, PT Pelabuhan Indonesa III Cabang Tanjung Emas Semarang, menghimbau para importir untu memanfaatkan lapangan overbrengen yang baru dioperasikan. Agus Hermawan, General Manager Pelindo III Tanjung Emas menuturkan bahwa dwelling time yang trjadi di TPKS masih berkisar empat sampai lima hari. Di antara penyebabnya adalah seusai proses bongkar muat, banyak importir yang tak segera memindahkan barangnya keluar pelabuhan. Padahal sudah terdapat ketentuan waktu inap petikemas di lapangan penumpukan hanya sampai dengan empat hari.

“Guna mengatasi kepadatan di CY (Container Yard, lapangan penumpukan petikemas) Pelindo III Tanjung Emas menawarkan solusi dengan mengoperasikan lapangan overbrengen yang secara aplikasi sudah online dengan bea cukai” ungkap GM Pelindo III Tanjung Emas tersebut.

Dijelaskan saat ini kapasitas Lapangan Overbrengen dapat menampung 300 TEU’s petikemas. Sejak dioperasikan bulan lalu lapangan ini telah dimanfaatkan oleh penggunajasa, tetapi jumahnya belum terlalu sigifikan. Kendati demikian, fihaknya telah siapkan rencana pengembangan jika kawasan ini penuh, dengan land clearing lahan yang berada di dekat lapangan eksisting seluas 7.000 M2, yang bisa digabung dengan lahan cadangan di sebelahnya, yang memiliki luasan 10.000 M2 persegi.***

MAJALAHDERMAGA.CO.ID | TABLOIDMARITIM.COM

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelindo III Bidik Kenaikan Arus Peti kemas 5,7% MAJALAHDERMAGA.CO.ID

P

T Pelabuhan Indonesia III (Persero) membidik arus petikemas sebesar 4.877.742 TEUs hingga akhir 2017 atau tumbuh 5,77% secara tahunan. Hingga paruh pertama, realisasi target telah mencapai 48,72%.

VP Corporate Communication Pelindo III, Widyaswendra mengatakan pertumbuhan tersebut bakal disokong oleh pertumbuhan ekonomi di tujuh provinsi yang masuk dalam cakupan wilayah kerja perseroan.

Saat ini, Pelindo III mengelola 43 pelabuhan yang berlokasi di JawaTimur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Sejumlah pelabuhan di Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur juga masuk dalam wilayah kerja perseroan.

Widyaswendra menuturkan, peningkatan permintaan komoditas barang di sejumlah daerah juga turut menjadi motor pertumbuhan arus peti kemas. “Terlebih kedalaman alur pelayaran Barat Surabaya telah bisa mengakomodasi kapal-kapal berbobot besar.”

“Bertumbuhnya bisnis-bisnis baru di wilayah sekitar pelabuhan, seperti peningkatan kun-

INDONESIA SHIPPING TIMES

jungan kapal curah cair bertonase besar di Pelabuhan Tanjung Wangi dan peningkatan kunjungan kapal curah kering bertonase besar di Pelabuhan Banjarmasin juga menjadi faktor pertumbuhan,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (26/7).

Dalam enam bulan 2017, Pelindo III mencatat kenaikan arus peti kemas 3% menjadi 2.376.592 TEUs dibandingkan dengan periode yang sama 2016. Dengan kata lain, dalam satu semester, realisasi target arus peti kemas mencapai 48,72%.

Sementara itu, kinerja kunjungan kapal juga mencatat kenaikan 7% menjadi 116.675.651 GT dibanding periode yang sama 2016. Kendati demikian, arus kunjungan kapal dalam unit mengalami penurunan 7% menjadi 28.785 kapal.

Penurunan tersebut disebabkan karena kunjungan kapal didominasi kapal berukuran besar.

Secara khusus, Pelindo III Tanjung Perak mencatat kenaikan arus peti kemas 31% atau lebih tinggi dari total konsolidasi Pelindo III. Kepala Humas Pelindo III Tanjung perak, Fernandes A. Ginting, mengatakan total bongkar muat peti kemas selama semester I/2017 mencapai 287.991 TEUs Dia menerangkan, kenaikan kinerja bongkar muat peti kemas berbanding lurus dengan arus kunjungan kapal di Pelabuhan Tanjung Perak.

Dalam enam bulan 2017, arus kapal mencapai 43.335.141 GT atau naik 2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.*** BISNIS.COM | RIVKI MAULANA Kamis, 27 Juli 2017

09

Semester I, Tingkat Keterisian Muatan Kapal Tol Laut Pelni Meningkat TRIBUNNEWS.COM

P

T Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni mencatat tingkat keterisian muatan load factor rata-rata 88% untuk lima rute tol laut dalam tujuh bulan 2017. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan posisi 2016 sebesar 80%.

Berdasarkan data Pelni yang dikutip Bisnis. com, Selasa (25/7/2017), rata-rata realisasi muatan lima armada Pelni yang melayani lima rute mencapai 505 TEUs. Rute T-13 sejauh ini menjadi rute dengan load factor tertinggi sebesar 127%. KM Freedom yang melayani rute ini berlayar dengan rute Tanjung Perak – Wanci – Namlea – Fak Fak – Kaimana – Timika.

Selain KM Freedom, KM Caraka Niaga III22 tercatat memiliki load factor tinggi sebesar 112%. Kapal berkapasitas 115 TEUs itu menjejalah Tanjung Perak – Larantuka- Lewoleba – Rote – Sabu –Waingapu pulang pergi selama 25 hari perjalanan pulang-pergi (voyage).

Sementara itu, KM Mentari Perdana dan KM Caraka Niaga III-32 mencatat load factor masingmasing 73% dan 78%. KM Mentari Perdana berlayar dari Tanjung Perak hingga Merauke dan singah di pelabuha Kalabahi, Moa, Saumlaki dan Dobo. Adapun, KM Caraka Niaga III-32 berlayar dari Makassar ke Tahuna sebelum berlabuh di

10

Kamis, 27 Juli 2017

Morotai.

Di luar lima rute tol laut, rute tol laut yang paling anyar, yakni Tanjung Priok--Natuna masih mencatat load factor rendah sebesar 16%. Rute ini dilayani oleh KM Caraka Jaya Niaga III-4 yang memiliki kapasitas 2.400 ton.

Direktur Angkutan Barang & Tol Laut Pelni, Harry Boediarto, mengatakan perseroan berencana menambah fitur pendingin pada armada yang melayani tol laut guna mendongkrak kargo balik atau return cargo. Teknologi pendingin menurut Harry memungkinkan kualitas hasil bumi, perikanan, maupun produk industri bisa terjaga dalam waktu panjang.

Dia menggambarkan, hasil perikanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) berpeluang mendapat nilai tambah yang lebih tinggi bila diangkut dalam keadaan segar ke Pulau Jawa.

Sebaliknya, kualitas produksi hasil industri dari Jawa seperti produk farmasi juga akan lebih terjaga dengan teknologi pendingin ini.

“Kuncinya di teknologi. Bagaimana barang itu tetap fresh ini gak ada yang melakukan. Maka kami akan mulai apa yang disebut supply cold chain ini,” jelasnya.*** BISNIS.COM | RIVKI MAULANA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pengusaha Galangan Minta Pemerintah Dukung TKDN Kapal 50% YOUTUBE.COM

I

KATAN Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menegaskan, realisasi TKDN 50% pada industri galangan kapal perlu didukung oleh pemerintah, dengan membuat regulasi dan pemesanan kapal yang berkelanjutan.

“Sebab tanpa dukungan pemerintah, program Iperindo hingga 2020 tersebut tidak akan tercapai, lalu pembuatan kapal di dalam negeri kembali sepi,” kata Ketua Umum Iperindo, Eddy Logam, di Jakarta. Rabu (26/7).

Menurut Eddy, saat ini regulasi yang dibuat oleh pemerintah sudah cukup mendukung industri galangan kapal, seperti dengan terbitnya Paket Kebijakan Ekonomi XV. Sehingga bisa mendorong bisnis galangan kapal di Indonesia.

Dalam paket tersebu disebutkan, bahwa pemerintah akan memberikan insentif 0% until bea masuk (BM) impor 115 jenis suku cadang dan komponen laut. Sehingga dengan bebas BM maka pembangunan dan reparasi Kapal di dalam negeri akan terbantu.

Di sisi lain, paket tersebut akan meningkatkan daya saing logistik. Agar paket kebijakan itu berjalan optimal, pemerintah

INDONESIA SHIPPING TIMES

harus menciptakan permintaan yang berkesinambungan, dengan membuat road map kebutuhan kapal national. Dengan road map yang jelas, maka oder galangan kapal akan terjamin,” jelas Eddy.

Ketika galangan berhenti, katanya, karena order yang sepi. Untuk membangkitkannya kembali dibutuhkan energi yang besar.

Terutama dari sisi investasi. Sebab kunci pertumbuhan industri galangan kapal adalah order.

“Makanya harus ada road map kebutuhan kapal untuk jangka panjang. Paling tidak untuk 10 tahun ke depan. Misalnya, Kemenhub butuh 150 unit kapal dan sebaiknya order tersebut dilakukan setiap tahun. Dengan cara ini pihak swasta juga akan tergerak untuk order ke galangan domestik,” urainya.

Untuk itu, tambahnya, pemerintah sebaiknya memberikan kepastian pemesanan kapal secara berkesinambungan kepada industri galangan kapal nasional. Mengingat saat ini permintaan kapal dari swasta dalam kondisi sepi.*** TABLOIDMARITIM.COM | M RAYA TUAH Kamis, 27 Juli 2017

11

Krisis Pelayaran Berlanjut, Dunia Perbankan Eropa Senat-Senut DAILYSTAR.COM.LB

B

ARU-baru ini, pemilik kapal Vroon Belanda mengajukan permintaan perpanjangan waktu pembayaran atas utang-utangnya kepada pihak bank. Permintaan ini dilatarbelakangi kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan sebagai dampak krisis yang menerpa industri pelayaran beberapa waktu belakangan ini. Perjalananan panjang Vroon, perusahaan milik keluarga yang sudah beroperasi selama 127 tahun, tak luput dari kesulitan keuangan. Tentu saja tak mudah bagi bank sebagai pemberi kredit me-reschedule jadwal pembayaran utang perusahaan yang mengoperasikan 200 kapal untuk angkutan ternak, minyak serta komoditas lainnya tersebut.

Kesulitan yang sekarang dialami Vroon sejatinya banyak menimpa perusahaan pelayaran lainnya. Perusahaan pelayaran asal Korea Selatan Hanjin terpaksa gulung tikar akibat krisis keuangan yang parah.

Di Eropa, kesulitan yang kini dialami pihak bank karena kredit macet tak lepas dari kredit jor-joran pada satu dekade lalu ketika industri pelayaran tengah booming. Kondisi berbalik 180 derajat ketika terjadi krisis global di tahun 20082009, dan berlanjut pada meredupnya angkutan pelayaran di tahun 2010.

12

Kamis, 27 Juli 2017

“Kami mengalami kesulitan pembayaran.

Itu sedang coba kami diskusikan dengan pihak bank, “ ujar Herman Marks, Chief Financial Officer Vroon. Menurutnya, kondisi ini tak lepas dari anjloknya pendapatan perusahaan sehingga menyebabkan kesulitan pembayaran utang ke bank. Meski demikian, Marks masih optimis Vroon bisa melakukan negosiasi dengan pihak bank. Dampak lebih jauh dari krisis tersebut, bank-bank kini lebih selektif dan bahkan konservatif dalam menyalurkan kreditnya kepada perusahaan pelayaran.

“Untuk kembali ke semula, salah satu jalan ya dengan melakukan merger atau konsolidasi,” imbuh Marks.

Kenyataannya, konsolidasi itu sudah dimulai, terutama oleh perusahaan angkutan kontainer.

Maersk Line Denmark, mengakuisisi perusahaan pelayaran asal Jerman, Hamburg Sud. Begitu juga dengan China COSCO Shipping Holdings Co. Ltd. yang menawar OOIL sebesar US$ 6,3 miliar. Perusahaan lainnya yang juga dilanda krisis adalah Rickmers Jerman. Perusahaan ini bahkan sudah mengajukan pailit bulan Juni lalu.

Untuk mengantisipasi semakin meningkatnya kredit macet, saat ini pihak bank berusaha mengurangi berbagai resiko yang berdampak pada kerugian perusahaan.

“Diperkirakan sekitar US$ 150 miliar kredit yang berpotensi macet di bank-bank Eropa terutama Jerman,” kata Michael Parker, Kepala Bidang Industri Pelayaran Global Citigroup.

Dilematis. Itulah yang kini tengah dihadapi perbankan Eropa. Ini disebabkan krisis yang masih terus berlanjut di industri pelayaran. *** REUTERS.COM | DAILYSTAR.COM.LB

INDONESIA SHIPPING TIMES