INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
No 102• Vol IX • Kamis,
27 April 2017
DUA TAHUN POROS MARITIM, PELAKU USAHA MASIH BERDARAH-DARAH
INSA DUKUNG KAPAL-KAPAL RAKSASA SINGGAHI INDONESIA
OP PRIOK ‘GUGAT’ PERAN PELAYARAN SOAL ONGKOS LOGISTIK
DWELLING TIME PRIOK TINGGI, CILEGON NGEBET BIKIN PELABUHAN
OTORITAS MARITIM 3 NEGARA SEPAKATI SERTIFIKAT DIGITAL
01
Dua Tahun Poros Maritim, Pelaku Usaha Masih Berdarah-darah foto: istimewa
P
ARA pengusaha maritim dari berbagai bidang saat ini masih mengalami banyak kendala seiring dengan berjalannya visi Poros Maritim Dunia. Seakan menjadi ironi, visi luhur yang didengungkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2014 silam, masih jauh panggang daripada api jika dilihat dari pencapaiannya. Para pengusaha maritim masih dilanda kesulitan dalam banyak hal alias berdarahdarah. Begitulah ungkapan yang dilontarkan oleh praktisi pelayaran Ir Adharta Ongkosaputra, Msc dalam acara pengukuhan kepengurusan Praktisi Maritim Indonesia (Pramarin) periode 2017-2022 beberapa waktu lalu. Ia menyebutnya kondisi saat ini dengan istilah red ocean strategy, di mana hubungan antar sesama pengusaha maritim serta dengan para pemangku kebijakan masih belum searah. Dampaknya, roda perekonomian dari sektor maritim tak kunjung membaik keadaannya. Fenomena yang dicontohkan ialah soal perizinan dan peran perbankan dalam menopang pembiayaan para pengusaha maritim. Menurut Adharta masih banyak regulasi yang menyulitkan para pengusaha untuk berkembang. “Dengan bunga bank sebesar 11 % saat ini sangat tidak masuk akal bisa membuat pengusaha maritim untuk maju dan berkembang usahanya. Yang ada justru banyak dari mereka yang kelilit utang dan gulung tikar,” tandasnya. Bahkan ia menuntut agar bunga bank bagi pengusaha maritim dihapuskan dan
mereka diberi subsidi hingga 50% dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya tenor pembayaran yang relatif singkat saat ini sangat menghambat para pengusaha di bidang maritim. “Saat ini tenor pembayaran antara 4-5 tahun, seharusnya bisa mencapai 10-15 tahun,” tegasnya. Oleh karena itu ia bersama praktisi maritim lainnya menginisiasi berdirinya organisasi Pramarin sebagai wadah untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Ia yang menjabat sebagai Dewan Pembina optimis, organisasi ini akan mendatangkan manfaat bagi para pengusaha sekaligus menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan pemerintah.*** MARITIMNEWS.COM | ADIT
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id
02
Kamis, 27 April 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
OP Priok ‘Gugat’ Peran Perusahaan Pelayaran Soal Ongkos Logistik foto: beritatrans.com
K
EPALA Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok I Nyoman Gede Saputra mempertanyakan partisipasi perusahaan pelayaran dalam menurunkan biaya logistik nasional, khususnya di pelabuhan. Bincang bincang dengan wartawan kemarin, Nyoman. mengatakan fokus pemerintah sekarang ini ingin menurunkan biaya logistik. Dalam kaitan itu hampir semua sektor yang terkait dengan biaya logistik ikut berpartisipasi. “Bahkan ditertibkan bila dianggap kegiatannya menyebabkan biaya tinggi. Misalnya Koperasi TKBM disikat saber pungli, juga kasus pungli di berbagai kementerian terkait perijinan ikut ditertibkan,” ujarnya. Pelindo, Bea Cukai mau pun Karantina semunya diminta berpartisipasi untuk menurunkan
INDONESIA SHIPPING TIMES
biaya logistik. Misalnya Terminal Handling Charges (THC) di pelabuhan utama dikaji ulang/ dievaluasi kembali. “Saya cuma mempertanyakan pelayaran se bagai mata rantai penting perannnya dalam biaya logistik kok dari dulu diam saja, ” kata Nyoman. “Kita tidak pernah dengar misalnya INSA akan mengevaluasi ongkos angkut barang (freight). Bahkan partisipasinya pada Tol Laut juga tidak ada. Misalnya menyediakan kapal untuk program Tol Laut,” tutur Nyoman. Menurut catatan, Logistics Performance Index (LPI) atau Indeks Logistik Indonesia tahun 2016 menurun dari peringkat 53 dengan skor 3,08 tahun 2014 menjadi 63 dengan skor 2,98 tahun 2016.*** BERITATRANS.COM | WILAM Kamis, 27 April 2017
03
INSA Dukung Kapal-Kapal Raksasa Datang ke Indonesia
04
Kamis, 27 April 2017
foto: swa.co.id
P
ERUSAHAAN Pelayaran asal Perancis yaitu Compagnie Maritime d’Affretement – Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM) telah resmi membuka layanan jasa angkut peti kemas dari Tanjung Priok menuju West Coast (LA & Oakland) Amerika Serikat. Nantinya, akan ada sekitar 17 kapal berkapasitas besar yang melayani rute itu. Ketua Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menyambut positif dan turut mendukung hal tersebut. Pasalnya, hal itu merupakan program pemerintah yang perlu dukungan agar kapal besar bisa terus datang ke Indonesia. “Ini program pemerintah yang perlu kita dukung karena pemerintah ingin cari terus dan motivasi agar kapal besar bisa datang ke Indonesia. Dan bisa menjadikan freight (kargo) lebih murah,” ujarnya, di Jakarta. Carmelita menambahkan, Kapal dengan kapasitas 8.500 TEUs itu berkolaborasi dengan CMA-CGM , Orien Overseas Container Line (OOCL), Evergreen, dan China Ocean Shipping Company (COSC). Artinya, barangbarang yang biasanya dari Indonesia dibawa oleh masing-masing carrier, saat ini bisa di bawah dalam satu kapal yang bermuata 8.500 TEUs itu. “Karena ini bekerja sama dengan beberapa Stakeholder di bidang kontainer dan perkapalan artinya barang-barang yang biasanya dibawa oleh masing-masing carrier, saat ini sudah bisa dibawa dalam satu kapal,” imbuhnya. Carmelita berharap layanan jasa angkut tersebut akan terus berlangsung selamanya.
Pasalnya dengan kerjasama yang dijalin ini, barang-barang dari Indonesia yang selama ini dibawa oleh carrier masing-masing, saat ini sudah bisa dibawa oleh satu kapal. “Kita harapkan ini bisa terus berlangsung tidak hanya 3 bulan tapi selamanya. jadi tinggal gimana gigihnya dari pihak pelayaranpelayaran mencarai muatannya agar lebih banyak lagi,” ujarnya. Jika servis seperti ini bisa berlangsung lama, Carmelita menyebut ini bisa menghemat 5%-10% lebih murah dari negara tetangga Singapura. Jika harga sudah setara dengan Singapura, setelah itu tinggal bagaimana memperbaiki pelayanan agar setara dengan Singapura juga. “Jadi tinggal bagaimana gigihnya dari pelayaran-pelayaran mencari muatannya agar lebih banyak,” imbuhnya. *** OKEZONE.COM | GIRI HARTOMO
INDONESIA SHIPPING TIMES
Pengusaha Berharap Makin Banyak Kapal Raksasa Singgahi Priok
P
ENGUSAHA yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi kinerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) yang mampu menjalin kerja sama dengan perusahaan pelayaran asal Prancis, Compagnie Maritime d’Affretement -Compagnie Generali Maritime. Kini, kapal-kapal pelayaran peti kemas raksasa bisa langsung masuk ke Indonesia. “Ini merupakan sebuah langkah yang baik dan Kadin memberikan apresiasi kepada JICT dan Pelindo II. Dengan segala kompleksitas permasalahannya berusaha untuk meningkatkan infrastruktur secara teknis, sehingga bagaimana bisa melayani kapal-kapal besar,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan, Rico Rustombi di Jakarta, Rabu (26/4). Menurut Rico, keberhasilan ini juga tak terlepas dari Hutchinson Port Indonesia, selaku operator pelabuhan JICT. Hutchinson Port Indonesia merupakan anak usaha dari Hutchinson Port Ltd, salah satu operator pelabuhan terbesar di dunia. “Kalau dilihat sejarahnya bahwa JICT ini dikelola oleh perusahaan profesional di mana ada Hutchinson di situ sebagai operator terkenal di dunia,” kata Rico.
INDONESIA SHIPPING TIMES
Dengan kerja sama ini, Rico optimis biaya logistik akan tertekan sehingga semakin banyak komoditas-komoditas ekspor unggulan Indonesia yang dapat dikirim langsung ke negara tujuan. Selain itu, kerja sama ini juga dapat mendorong perusahaan-perusahaan pelayaran dunia lainnya untuk bermitra dengan JICT. “Kami berharap semakin banyak perusahaan-perusahaan pelayaran dunia yang mempercayakan bongkar muat ke JICT, tidak hanya dari Prancis. Sehingga perusahaan-perusahaan lain tersebut bisa melirik Indonesia sebagai salah satu opsi direct shipment,” kata Rico. CMA-CGM dan PT JICT telah sepakat menjalin kerja sama membuka layanan baru, yakni dengan nama Java South East Asia Express Services/ Java SEA Express Services/ JAX Services. Beberapa hari lalu, Kapal CMA-CGM Otello mulai berlayar dari terminal JICT ke West Coast (Los Angeles & Oakland) Amerika Serikat selama 23 hari. Layanan kapal ini direncanakan seminggu sekali. “Kapal-kapal CMA-CGM merupakan yang terbesar yang pernah singgah sepanjang sejarah berdirinya Tanjung Priok,” ujar Direktur Utama JICT, Gunta Prabawa di Jakarta, Senin (24/4). Sebelumnya, JICT juga sukses melayani dua unit kapal berukuran raksasa lainnya, yakni CMA CGM Titus dan Tancredi juga dengan tingkat produktivitas pelabuhan di JICT mencapai 27-30 Mph (gerakan per jam). “Layanan perdana JAX Services telah dilakukan 9 April 2017 dengan kapal CMA-CGM Titus. Diharapkan eksportir dan importir dapat mengoptimalkan layanan ini,” kata Gunta*** MERDEKA.COM | IDRIS R PUTRA Kamis, 27 April 2017
05
D
Dewan Pelabuhan Priok Usul Kontainer Impor Diasuransikan
EWAN Pelabuhan Tanjung Priok menilai sebaiknya pengenaan uang jaminan bagi kontainer impor oleh perusahaan agen kapal, digantikan dengan penggunaan jasa perusahaan asuransi untuk menanggung segala resiko yang dapat timbul akibat penggunaan kontainer oleh importir. Ketua Dewan Pelabuhan Tanjung Priok, Sungkono Ali menilai usulan penggunaan jasa perusahaan asuransi tersebut kiranya dapat menjadi solusi atas polemik lama terkait pengenaan uang jaminan kontainer impor yang terjadi di pelabuhan Indonesia, termasuk Tanjung Priok yang hingga kini belum menemukan titik temu penyelesaian. Saat ini, masing-masing pihak, baik antara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) yang juga mewakili pemilik barang dengan agen kapal perwakilan pelayaran asing di Indonesia, saling bersikukuh. ALFI dan importir merasa pengenaan uang jaminan sangat memberatkan sementara agen pelayaran kapal asing perlu mengenakan uang jaminan kontainer sebagai proteksi atas kontainer yang digunakan. “Kita usulkan, kita pindahkan saja semua resiko itu kepada perusahaan asuransi. Kedua belah pihak misalkan bersepakat memilih perusahaan asuransi tertentu untuk mengkovernya,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (17/4). Menurutnya dengan diserahkan resikonya kepada pihak ketiga tersebut, tentu biaya yang harus dikeluarkan oleh ALFI atau importir tidak akan sebesar saat dikenakan uang jaminan kontainer. Begitu pula bagi agen pelayaran, tidak perlu mengkhawatirkan kontainernya apabila rusak atau pun hilang saat digunakan oleh pemilik barang tersebut. “Tentunya akan banyak perusahaan asuransi yang bersedia,” ujarnya Sehingga, kata dia, dana yang selama ini terpakai untuk pembayaran uang jaminan kontainer, dapat digunakan untuk pengembangan usaha ALFI atau pemilik barang.
06
Kamis, 27 April 2017
Keduanya juga akan lebih tenang dari tuduhan telah merusak atau menghilangkan kontainer, serta mencegah terulangnya peristiwa seperti Hanjin Shipping yang melenyapkan uang jaminan itu sendiri. Sementara, lanjut dia, pada sisi lain, bagi agen pelayaran juga akan lebih tenang dalam berbisnis dan tidak perlu khawatir kontainernya rusak ataupun hilang, karena sudah ada yang bertanggungjawab. Selain itu, juga membersihkan diri dari tuduhan atas dugaan memanfaatkan dana jaminan kontainer itu untuk diputar kembali dalam bisnisnya. “Kami juga usulkan agar pemerintah segera mengundang para prinsipal perusahan pelayaran asing beserta para agenya yang ada di Indonesia, diajak duduk bersama ditanyakan kenapa kalau di luar negeri tidak ada uang jaminan, tapi kenapa di Indonesia dikenakan uang jaminan kontainer,” ujarnya. Menurutnya kejelasan itu harus didapatkan jangan sampai perlakuannya berbeda. “Pemerintah memang harus segera mengambil kebijakan, bukan berarti ikut campur urusan bisnis, tapi sebagai wasit yang baik,” ujarnya. Sementara itu, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta tetap mendesak Pemerintah untuk dapat segera mengeluarkan aturan terkait pengenaan uang jaminan kontainer guna menekan biaya logistik yang tinggi. Pasalnya, pengenaan uang jaminan kontainer yang dibebankan oleh agen pelayaran dengan tanpa landasan hukum aturannya yang jelas, membuat biaya logistik di pelabuhan meningkat. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi & Pembinaan Anggota ALFI DKI Jakarta, Qadar Djafar mengatakan pengenaan uang kutipan jaminan kontainer menyebabkan high cost logistic karena yang menentukan besaran tarifnya semau agen pelayaran.*** BISNIS.COM | PUPUT ADY SUKARNO
INDONESIA SHIPPING TIMES
PMLI Jalin Kerja sama GPEI Ciptakan SDM Vokasi Ekspor foto: tabloidmaritim.com
S
EBAGAI implementasi program pemerintah untuk membumikan pendidikan berorientasi SDM terapan (vokasi), PT. Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia atau IPC Corporate University, Rabu, 26 April 2017, menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) untuk penyelenggaraaan diklat pengembangan sumber daya manusia bidanh ekspor,impor dan logistik di kampus PT PMLI Ciawi Bogor. Penandatanganan kesepakatan kedua belah pihak itu dilakukan oleh Direktur Utama PT.PMLI Amri Yusuf dan Ketua Umum GPEI Benny Sutrisno. Turut menyaksikan Sekjen GPEI Toto Dirgantoro. MoU berlaku hingga tahun 2020. “Sebagai penyedia jasa pendidikan dan
INDONESIA SHIPPING TIMES
pelatihan bidang kepelabuhan, maritim dan logistik, kami berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi klien dan mitra. Kerjasama dengan GPEI ini kita harapkan dapat meningkatkan kualitas dan kapabilitas lembaga ini khususnya di bidang ekspor dan logistik. Kita menyediakan fasilitas dan GPEI menyiapkan kurikulum dan tenaga pendidiknya. Sehingga dapat melahirkan sdm yang siap di kancah internasional,� kata Amri Yusuf. Sementara itu, Ketua umum GPEI Benny Sutrisno mengatakan kerjasama ini sangat tepat untuk menciptakan pendidikan vokasi. Ini adalah yang pertama kali kerjasama GPEI untuk diklat bidang ekspor dan logistik. *** TABLOIDMARITIM.COM | A HABIB
Kamis, 27 April 2017
07
G
UNA mengurangi waktu tunggu di pelabuhan atau dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pemerintah kota (Pemkot) Cilegon berencana membangun pelabuhan baru di Warnasari, Kota Cilegon. Pelabuhan baru itu akan menampung barang jenis cair dan curah kering. “Kalau Tanjung Priok itu kan jenis pelabuhannya pelabuhan petikemas, kalau pelabuhan kita kan pelabuhan cair dan curah kering. Curah kering itu untuk kepentingan semacam makanan, kalau cair itu kan ada kimia dan lain sebagainya,” ujar Wali Kota Cilegon, Iman Ariyadi, Rabu (26/4/2017). Iman menytakan, selama ini masalah yang dihadapi pemerintah pusat adalah soal dwelling time yang memakan waktu 3 hari. Meski begitu, pemerintah pusat melalui Kementrian Perhubungan menargetkan bongkar muat di pelabuhan menjadi 2,5 hari. “Dwelling time ini kan jadi problem pemerintah pusat, apakah dengan dua pelabuhan dan aktifitas di perairan Banten itu banyak bisa menyelesaikan masalah dwelling time, lama proses bongkar muat,” tambah Iman. Saat ini Cilegon sudah mempunyai 3 pelabuhan yakni pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), pelabuhan Indah Kiat, dan pelabu-
08
Kamis, 27 April 2017
han Pelindo. Dengan bertambahnya pelabuhan yang rencananya akan diberi nama pelabuhan PT Cilegon Mandiri Bosowa Warnasari, lanjut Iman, nantinya bakal mempermudah proses bisnis di perairan Banten yang saat ini penuh dengan aktifitas kapal bongkar muat. “Pasti akan terpecah, jadi kayak di Cilegon ini kan ada 3 pelabuhan, ada KBS, Pelindo, dan Indah Kiat, otomatis kan akan semakin cepat. Intinya kan kapal itu banyak yang datang, pasti kan akan terpecah,” paparnya. “Dan itu otomatis akan membongkar curah cair, curah kering itu pasti di sini, yang untuk bongkar petikemas pasti larinya ke Tanjung Priok,” lanjut Iman. Meski begitu, pelabuhan Warnasari pembangunannya masih harus menunggu izin dari Kemenhub dan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Ya kita masih menunggu izin dari Kemenhub, soal JVC dan lain-lain sudah, tinggal menunggu izin Amdalnya dari Kementrian Lingkungan Hidup, ini memang masih panjang. Tapi kita optimis ini diterima,” bebernya.*** DETIK.COM | MUHAMMAD IQBAL
INDONESIA SHIPPING TIMES
foto: oceanweek.co.id
Dwelling Time Priok Tinggi, Cilegon Ngebet Bikin Pelabuhan Baru
Pemerintah Segera Revitalisasi 333 Pelabuhan Ikan yang Tak Layak foto: panglimalaot.blogspot.com
K
ESAN kumuh, bau amis, dan kotor bisa jadi hal yang lumrah ketika mengunjungi pelabuhan-pelabuhan perikanan di berbagai tempat di Indonesia. Kondisi ini yang sudah berlangsung lama ini membuat kebersihan ikan kurang terjaga yang imbasnya harga ikan jadi murah. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sjarief Wijaya, mengatakan selain soal kebersihan, sebanyak 333 dari 816 pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia dinyatakan tidak layak. Ketidaklayakan tersebut berasal dari fasilitas pelabuhan yang tidak lengkap, merupakan kawasan terbuka, lantai tidak kedap air, akses tidak terbatas, dan tidak dikelola dengan baik. “Kita mau kunjungi pelabuhan perikanan itu bagaimana agar tidak bau ikan, baju kita, motor atau mobil kita bau ikan. Harusnya ke pelabuhan perikanan banyak bawa ikan (tanpa bau),” kata Sjarief di kantor KPP, Jakarta, Rabu (26/7/2017). Sementara indikator dari sisi perilakunya
INDONESIA SHIPPING TIMES
antara lain meletakan hasil tangkapan ikan di lantai, merokok sembarangan, sampai makan dan minum sembarangan. “Sortir ikan di bawah, lantai tidak kedap air. Sisa makanan ada kucing dan anjing berebutan, begitu pun kaki dari lumpur naik ke TPI. Apa mau kotor seperti ini terus? Jawabannya tidak, harus diubah,” ungkapnya. Untuk menuntaskan masalah tersebut, lanjut dia, KKP menargetkan bisa merevitalisasi sekitar 200 pelabuhan perikanan yang tak layak tersebut sampai tahun 2019. Untuk tahun ini ada 20 pelabuhan milik UPT daerah yang diperbaiki dengan anggaran Rp 20 miliar, dan 16 pelabuhan perikanan yang dikelola pusat dengan dana Rp 50,7 miliar. “Tahun depan kita tambah lagi 60 pelabuhan, tahun depannya lagi atau 2019 tambah lagi 60 pelabuhan. Jadi di 2019 dari 333 pelabuhan yang tidak layak itu sudah berkurang setengah lebih,” terang Sjarief.*** DETIK.COM | MUHAMMAD IDRIS Kamis, 27 April 2017
09
Alur Pelayaran Barat dan Timur Surabaya Segera Diintegrasikan
D
IREKTORAT Jenderal Perhubungan Laut berencana melakukan penetapan Alur Pelayaran Timur Surabaya (APTS) yang terintegrasi dengan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). Pembahasan rencana tersebut dilakukan dalam Forum Group Discussion (FGD) Penetapan Alur Pelayaran Timur Surabaya di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/4/2017). Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Capt. Hari Setyobudi mengatakan melalui FGD diharapkan pemerintah mendapatkan masukan terhadap rencana penetapan APTS terkait dengan pengelolaan Alur Pelayaran Timur Surabaya (APTS). “Khususnya dalam mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran serta kelancaran bagi kapal-kapal yang akan keluar maupun masuk di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya,” ujar Capt. Hari, dalam siaran pers, Rabu (26/4/2017). Capt. Hari menjelaskan bahwa APBS masih menjadi satu-satunya akses keluar dan masuk kapal ke Pelabuhan Tanjung Perak. Tentunya, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada lalu lintas kapal di alur tersebut, maka kepentingan perniagaan di Pelabuhan Tanjung Perak secara keseluruhan akan terganggu. Oleh karena itu, dipandang perlu membuka jalur lalu lintas alternatif menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak untuk mengurai kepadatan lalu lintas kapal di APBS. Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) merupakan alur pelayaran yang menghubungkan kapal-kapal yang akan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak dari Laut Utara Jawa. Sedangkan Alur Pelayaran Timur Surabaya (APTS) merupakan penghubung pelabuhanpelabuhan di APBS dengan pelabuhan di Jawa Timur antara lain Pelabuhan Pasuruan, Probolinggo, Panarukan, Kalbut, Branta, Kalianget, dan Banyuwangi serta Pelabuhan di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur. Menurutnya pentingnya penetapan APTS dimaksud dikarenakan lalu lintas kapal yang ke-
10
Kamis, 27 April 2017
luar masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak sudah sangat padat dan dapat membahayakan keselamatan pelayaran. Pasalnya, tercatat sedikitnya 50 unit kapal per hari yang keluar masuk di kolam Pelabuhan Tanjung Perak melalui Alur Pelayaran Barat Surabaya. “Artinya, perbulan ada sedikitnya 1.500 unit kapal yang melintas di Alur Pelayaran Barat Surabaya. Betapa riskannya jika terjadi sesuatu yang membahayakan pada Alur Pelayaran Barat Surabaya,” ujarnya. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyambut baik penyelenggaraan FGD dimaksud untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan dan stakeholders terkait, sebelum Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ditetapkan olehnya. Pasalnya, saat ini Kementerian Perhubungan sedang menyusun rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur Pelayaran Timur Surabaya. “Yang paling utama adalah harmonisasi dan dukungan dari stakeholders agar nantinya penetapan APTS tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk satu tujuan yaitu peningkatan kapasitas dan keselamatan pelayaran di perairan Timur Surabaya,” kata Menhub Budi. Forum Group Discussion Penetapan Alur Pelayaran Timur Surabaya yang dilakukan dalam waktu setengah hari ini dihadiri oleh 75 orang peserta yang terdiri dari para wakil dari Armada Timur TNI-AL, Lantamal V Surabaya, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), BMKG Maritim Tanjung Perak. Selain itu, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur serta Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendereal Perhubungan Laut di wilayah Provinsi Jawa Timur.*** BISNIS.COM | PUPUT ADY SUKARNO
INDONESIA SHIPPING TIMES
Pengusaha Truk Keluhkan Kebijakan Pemerintah Batasi Impor Ban foto: autonetmagz.com
A
SOSIASI Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengeluhkan kenaikan harga ban truk lokal, terutama untuk jenis ban bias. Pengusaha truk menilai, kenaikan harga ban BIAS disebabkan karena kelangkaan ban jenis radial di pasaran. Wakil Ketua Aptrindo Jateng Bambang Widjanarko menilai kelangkaan ban truk jenis radial di pasaran adalah dampak dari penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/ PER/11/2016 tentang tentang Ketentuan Impor Ban (pembatasan impor ban). ”Sejak awal April, harga ban truk lokal terus merangkak naik secara signifikan. Kenaikan harga ban lokal dipasaran cukup bervariasi antara 7-10%. Kenaikan ini sangat mengganggu kinerja operasional kami,” kata Bambang, , Selasa (25 April 2017). Bambang menuturkan, cost per kilometer truk yang menggunakan ban bias lebih tinggi ketimbang menggunakan ban radial. Menurutnya, dengan harga sekitar Rp 3 juta, ban BIAS dapat digunakan hingga sekitar 35.000 km. ”Pengusaha truk menilai bila harga tersebut cukup mahal, sehingga lebih memilih menggunakan ban radial yang harga belinya sekitar Rp 3,3 juta tapi dengan usia pakai di atas 70.000 kilometer,” katanya. Selama ini pengusaha truk lebih nyaman menggunakan ban radial karena jarang panas dan tidak perlu berulang istirahat untuk mendinginkan ban. Ban radial juga nyaman digunakan karena lebih empuk sebab konstruksi dinding samping ban lebih lentur. Selain itu, ban radial juga lebih aman digunakan di jalan basah karena membutuhkan daya cengkram telapak lebar.
Penggunaan ban bias juga dikeluhkan sopir truk karena boros uang saku karena harus berulangkali istirahat untuk mendinginkan ban truk di rumah makan sepanjang Jalur Pantura. ”Kalau dibandingkan antara ban BIAS dengan ban radial, dalam satu perjalanan dari JakartaSurabaya, ban truk BIAS perlu beristirahat untuk pendinginan sebanyak delapan kali, sementara pada ban truk radial hanya 1-2 kali saja,” paparnya. Menurut Bambang, pengusaha truk mulai berpikir untuk mulai menaikkan tarif angkutannya jika harga ban truk di pasaran masih belum terkendali dan belum juga mendapat pasokan ban radial. Karena harga ban masuk dalam biaya terbesar kedua setelah BBM. ”Kalau kondisi ini terus berlanjut, banyak ban yang akan meledak jika dioperasikan di jalan tol trans Jawa yang sekarang sudah baik jalannnya. Karena sopirnya terlalu asik tidak mau berhenti mendinginkan ban. Kemudian, bila tol sering dilindas ban BIAS akan cepat rusak karena ban BIAS memiliki efek merusak yang cukup tinggi,” pungkasnya.*** TRUCKMAGZ.COM | CITRA
INDONESIA SHIPPING TIMES
Kamis, 27 April 2017
11
Otoritas Maritim Denmark, Norwegia, dan Singapura Sepakati E-Sertifikat foto: fairplay.ihs.com
O
TORITAS Kemaritiman Denmark, Norwegia, dan Singapura menandatangani Nota Kesepahaman penggunaan E-Sertifikat sebagai bagian dari langkah peningkatan efisiensi industri melalui digitalisasi. Kerja sama dalam MoU ini mencakup promosi dan penggunaan E-Sertifikat di kapal yang terdaftar di masing-masing negara, penerimaan E-Sertifikat untuk pemeriksaan masuk pelabuhan dan Port State Control (pemeriksaan kapal asing untuk memverifikasi semua kelayakannya), serta berbagi informasi dan pengalaman terkait penerbitan, penggunaan, dan penerimaan ESertifikat. Puluhan lebih cetakan sertifikat, di antaranya Sertifikat Pendaftaran, Sertifikat Kelas Kapal, dan Sertifikat Garis Muat disimpan di kapal sebagai bukti bahwa kapal mematuhi berbagai aturan atau ketentuan yang berlaku. Ketergantungan yang besar terhadap sertifikat cetak menyebabkan pemangku kepentingan seperti administrator bendera negara asal kapal, masyarakat umum, pelaut, dan pemilik kapal memerlukan lebih banyak tenaga kerja dan
12
Kamis, 27 April 2017
pengeluaran dalam penyiapan, pencetakan dan pengiriman sertifikat. Kesuksesan E-Sertifikat berganti pada penerimaan dari masyrakat maritim dunia. Pihak-pihak yang terlibat dalam Nota Kesepahaman ini optimis bahwa penggunaan E-Sertifikat merupakan langkah efektif yang kelak akan menjadi standar di dunia kemaritiman. Menurut Andreas Nordseth, Jenderal Direktur Otoritas Kemaritiman Denmark, masih banyak hal yang perlu dilakukan sebelum masyarakat maritim bisa memperoleh manfaat dari sistem digital. Dia mengungkapkan, “Target utama kami adalah menginspirasi dan mendorong negara lain menerapkan hal yang sama. Berkurangnya penggunaan kertas berdampak besar bagi efisiensi di sektor maritim. Kami berharap penandatangan Nota Kesepahaman hari ini mampu mendorong banyak negara untuk melakukan perubahan ini. “E-Sertifikat hanya bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar sekaligus sebuah permulaan. Langkah selanjutnya adalah Otoritas Kemaritiman akan bertukar dan memeriksa sertifikat melalui basis data, bukan di dalam kapal,� terang Nordseth. Ini akan menghemat waktu petugas Port State Control saat memeriksa dokumen kapal di seluruh pelabuhan di dunia. Pada Juni tahun lalu, Otoritas Kemaritiman Denmark mengumumkan bahwa mulai saat tersebut kapal Denmark menghapus penggunaan sertifikat cetak. Dan saat ini Denmark hanya menerbitkan sertifikat digital.*** MARITIME-EXECUTIVE.COM | MARITIMENEWS.ID
INDONESIA SHIPPING TIMES