INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
No 128• Vol IX • Sabtu,
27 Mei 2017
PERMENHUB 24/2017 DITUDING PICU LAHIRNYA AGEN KAPAL ‘KAKI LIMA’
RISKAN KECELAKAAN LAUT, MENHUB MINTA SEMUA TAAT PROSEDUR
PERMUDAH TRANSAKSI BEA CUKAI, BANK MANDIRI BIKIN ATM MINI
INSA HADIRI ANUAL GENERAL MEETING ASA DI TAIPEI
SALIP HONG KONG, BUSAN NGEBET 5 BESAR TROUGHPUT ASIA
01
Hindari Kecelakaan di Laut, Menhub Minta Semua Pihak Taat Prosedur foto: kompas.com
M
ENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan, untuk transportasi yang berhubungan dengan laut, hendaknya dilakukan komunikasi dan pengamanan. Hal ini lantaran kondisi di laut sangat riskan jika terjadi kecelakaan. Selain laut, seperti diketahui, Budi juga meminta pemaksimalan keamanan untuk transportasi darat dan udara, termasuk untuk terminal, stasiun dan bandar udara di seluruh Indonesia. “Satu hal yang paling signifikan adalah berkaitan dengan laut ini paling riskan karena di tengah laut itu susah sekali untuk dapat berkomunikasi dengan para pihak,” kata dia di kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Jumat (26/5/2017). Karena itu, dia mengatakan bahwa hal yang harus diperhatikan yakni soal maksimal jumlah penumpang yang naik ke kapal laut. Dia
mengimbau seluruh petugas pelabuhan dan kapal agar benar-benar memperhitungkan jumlah penumpang. “Saya minta ke teman-teman yang ada di dinas pelabuhan, itu menerapkan adanya suatu batas jumlah penumpang yang harus ditoleransi. Misalnya, ada kapal dengan penumpang 100, toleransinya katakanlah 120, itu ditetapkan KSOP, dan tidak ada yang ditolerir, karena kita tidak ingin ada suatu kecelakaan,” tuturnya. Selanjutnya, adanya pengecekan fungsi kapal termasuk mengecek bahan bakar dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam keadaan darurat, juga menjadi salah satu poin penting. “Kesiapan kapal ini penting. Kemudian juga yang berkaitan dengan kesehatan nakhoda dan awak, selanjutnya inspeksi berkaitan dengan bahan bakar dan sebagainya,” ujar Budi.*** SINDONEWS.COM | DISFIYANT GLIENMOURINSIE
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id
02
Sabtu, 27 Mei 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Menhub Klaim Kesiapan Angkutan Lebaran 2017 Capai 80 Persen foto: beritatrans.com
M
ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi telah meninjau kesiapan angkutan Lebaran 2017, mulai dari bandara hingga pelabuhan. Menurutnya, kesiapan angkutan Lebaran 2017 sudah mencapai 80 persen. “Mengenai keharusan meningkatkan level keamanan itu kita harus meningkatkan karena itu harus dilakukan. Kira-kira sudah 80 persen siap,” ujar Menhub Budi usai teleconference ke seluruh operator dan otoritas bandara, pelabuhan dan stasiun seluruh Indonesia di Jakarta, Jumat (26/5). Dalam percakapan melalui teleconference tersebut, Budi mengecek kesiapan setiap operator serta kendala-kendala yang dihadapi menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2017. Koordinasi tersebut melibatkan, di antaranya PT Kereta Api Indonesia, PT Angkasa Pura I dan II, PT Pelindo I, II, III dan IV, Kepala Bandara Unit Pelaksana Teknis, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan lainnya. “Ini jadi suatu keharusan agar kita pastikan pesawat, kapal dan kereta api siap untuk dioperasikan setelah dilakukan ‘ramp check’ (pemeriksaan kelaikan), maka tugas kita berikutnya adalah memantau kegiatan-kegiatan pada saat akan berangkat, “ katanya. Terkait keamanan di obyek vital transportasi,
INDONESIA SHIPPING TIMES
Budi meminta para operator untuk berkoordinasi secara aktif dengan TNI dan Polri dalam memperketat keamanan. Selain itu, dia meminta jajarannya untuk melakukan persiapan secara khusus serta dikerahkan pihak-pihak yang bisa mengamati kegiatan-kegiatan mencurigakan. “Ada beberapa catatan dari kita semua, pertama keselamatan dan keamanan, saya menugaskan kepada dirjen, untuk meningkatkan keselamatan yang ada, oleh karenanya, dengan adanya kejadian teroris kemarin seperti di Kampung Melayu, saya meminta untuk bekerja sama dengan TNI dan Polri,” katanya. Budi juga memberikan catatan lebih dalam moda laut yang dikhawatirkan membawa muatan lebih ditambah cuaca yang tidak menentu. Dia menegaskan tidak ada toleransi untuk menaikan penumpang lebih dari kapasitasnya. “Dan lebih lanjut khususnya, teman-teman yang ada di dinas pelabuhan, ada suatu batas jumlah penumpang yang harus ditoleransi, misalnya ada kapal 100, toleransinya katakanlah 120, itu ditetapkan KSOP, dan tidak ada yang ditolerir, karena kita tidak ingin suatu kecelakaan,” katanya. Adapun moda darat, dia mengimbau kepada pemudik agar tidak menggunakan sepeda motor dalam perjalanan jarak jauh dan memanfaatkan fasilitas mudik gratis yang telah disediakan oleh pemerintah dan perusahaan lainnya baik itu BUMN maupun swasta. Selain itu, untuk kereta api, lanjut dia, harus dipertahankan dalam pencapaian nirkecelakaan (zero accident).*** MERDEKA.COM | ANGGUN P SITUMORANG Sabtu, 27 Mei 2017
03
B
Kemenhub Terima Opini WTP, BPK Masih Temukan Kelemahan
ADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2016. Kementerian Perhubungan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna, mengatakan opini WTP tidak berarti laporan keuangan Kementerian Perhubungan bebas dari kesalahan. “BPK masih menemukan kelemahan sistem pengendalian internal ataupun ketidakpatuhan yang perlu diperbaiki,” katanya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat, 26 Mei 2017. Menurut Agung, kelemahan pada sistem pengendalian internal yang menjadi perhatian BPK adalah sistem pengendalian pendapatan, terutama pada pengeluaran, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) jasa konsesi sebesar Rp 5,84 miliar pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang belum memadai. Selain itu, sistem pengendalian aset pada penataan usaha persediaan sebesar Rp 10,37 miliar pada empat satuan kerja di tiga eselon I belum memadai. BPK juga menemukan ketidakpatuhan dalam pengelolaan, antara lain PNBP senilai Rp 544,27 juta pada tiga satuan kerja badan layanan umum yang belum memadai. Ketidakpatuhan lain adalah pelaksanaan pekerjaan empat satuan kerja eselon I sebesar 26,17 miliar. BPK mencatat terdapat potensi kelebihan bayar Rp 15,05 miliar atas pekerjaan pada empat eselon I untuk pekerjaan yang belum dibayarkan sepenuhnya. BPK memberikan 18 rekomendasi untuk memperbaiki temuan terkait dengan sistem pengendalian internal. Agung mengatakan timnya juga memberikan 16 rekomendasi terkait dengan masalah kepatuhan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji segera menyelesaikan masalah itu. “Akan kami tindaklanjutiâ?? berdasarkan audit BPK,” ujarnya. Budi sudah menyusun rencana aksi untuk menjalankan rekomendasi BPK. Salah satunya
04
Sabtu, 27 Mei 2017
adalah menerbitkan instruksi menteri. Kementerian Perhubungan juga akan mengadakan pelatihan terkait dengan penatausahaan PNBP serta persediaan dan penatausahaan aset tetap. Upaya lainnya, melakukan inventarisasi dan penerbitan aset, meningkatkan pengawasan internal aparat pengawas intern pemerintah (APIP/Inspektorat Jenderal), serta menyetor kelebihan pembayaran dan penarikan denda keterlambatan yang belum dikenakan ke kas negara. Budi juga menegaskan akan memberikan sanksi kepada pihak yang lalai melaksanakan tugas dan kurang optimal melakukan pengendalian. Budi menambahkan Kementerian Perhubungan akan berupaya mengatasi permasalahan yang timbul dengan mengoptimalkan laporan keuangan. “Kami akan berupaya mempertahankan opini WTP sampai ke periode selanjutnya,” kata dia. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo menuturkan Kementerian Perhubungan sudah empat tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP sejak 2013. Namun setiap tahun selalu ada temuan yang harus diperbaiki. Sejak 2004 hingga 2016, BPK memberikan 768 rekomendasi dengan nilai Rp 1,84 triliun dan US$ 1,02 juta. “Sebanyak 622 rekomendasi atau 81 persen di antaranya sudah diselesaikan,” kata Sugihardjo. Rekomendasi tersebut senilai Rp 526,78 juta dan US$ 166,8 ribu. Sugihardjo berujar masih ada 144 rekomendasi senilai Rp 1,31 triliun dan US$ 855 ribu yang masih dalam proses. Sedangkan dua temuan lain dinyatakan tidak bisa ditindaklanjuti dengan alasan yang bisa terima. Dia menyatakan Kementerian Perhubungan akan menjalankan kewajiban mempertahankan opini WTP. “Tadi diingatkan BPK bahwa opini bisa berubah dari WTP ke disclaimer karena kesalahan atau pejabat yang tidak kompeten,” tuturnya. *** TEMPO.CO | VINDRY FLORENTIN
INDONESIA SHIPPING TIMES
Meski Disclaimer, Tender Pengadaan Kapal di KKP Tetap Berjalan foto: kemenperin.go.id
K
EMENTERIAN Keuangan menjamin proyek pengadaan kapal perikanan 2017 tetap berjalan, meskipun laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun lalu mendapatkan rapor merah akibat program serupa. Sebagaimana diketahui, pekan lalu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyatakan opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan KKP 2016. Alasannya, KKP tidak bisa melengkapi berita acara serah terima 750 kapal yang sudah dibangun meski dana Rp209 miliar telah cair. “Tidak akan dikorbankan (proyek kapalnya). Sampai sekarang posisi anggaran 2017 KKP jalan seperti biasa,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani saat meninjau pembangunan jalur kereta api ringan di Palembang, Rabu (24/5/2017). Pada 2017, KKP berencana mengadakan 1.068 unit kapal perikanan senilai Rp467,4 miliar. Tahun lalu, KKP menyiapkan Rp900 miliar untuk membuat 1.719 kapal dengan realiasi hanya 754 armada. Askolani meminta KKP untuk menjadikan opini BPK sebagai bahan evaluasi agar tidak mendapatkan rapor yang sama pada 2017. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan agar kementerian dan lembaga yang mendapat opini tidak menyatakan pendapat untuk berbenah.
INDONESIA SHIPPING TIMES
“Mungkin dalam mengelola keuangan 2016 ada yang terlupa, sehingga BPK tidak berikan pendapatnya,” ujarnya. Di sisi lain, Askolani membantah bila masalah dalam pengadaan kapal perikanan buntut pemangkasan anggaran pengadaan kapal. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, KKP menyiapkan Rp2,1 triliun untuk mengadakan 3.445 kapal penangkap ikan. Namun, Kemenkeu memangkas anggaran KKP sehingga alokasi pengadaan kapal dalam APBN-P 2017 tinggal Rp900 miliar. Selain jumlah pengadaan kapal menciut menjadi 1.719 unit, KKP juga menekan harga penilaian sendiri (HPS) per unit kapal dalam tender. “Dari laporan yang saya baca, setahu saya (opini BPK) tidak ada kaitan dengan pemotongan anggaran,” tutur Askolani. Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Kapal Fiber Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Satria Patriosiando menyebutkan keterlambatan pembangunan kapal perikanan pada 2016 disebabkan oleh dua faktor. Pertama, KKP telat menggelar tender sehingga proses konstruksi ikut molor. Kedua, pemangkasan anggaran yang membuat HPS menciut. Menurut Satria, faktor yang paling mencemaskan perusahaan galangan adalah pemangkasan HPS yang tidak menutup ongkos produksi. Akibatnya, banyak anggotanya menarik diri dari tender sehingga KKP pun kembali mengulangi lelang agar target pembangunan kapal terpenuhi. Dia mengklaim peserta tender yang mundur itu justru perusahaan berpengalaman yang memiliki pabrik kapal memadai.*** BISNIS.COM | SAMDYSARA SARAGIH Sabtu, 27 Mei 2017
05
Tanjung Perak Menjadi Gerbang Masuk Pasokan Garam Impor foto: majalahdermga.co.id
T
INGGINYA permintaan garam industri maupun garam konsumsi sepanjang tahun 2017 mendorong pemerintah mengambil langkah importasi terhadap komoditas tersebut. Situasi ini menghadirkan tantangan bagi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia untuk memastikan proses distribusi barang berjalan lancar. Tak terkecuali bagi Pelabuhan Tanjung Perak, yang dijadikan pemerintah sebagai salah satu pintu masuk garam impor. Pelabuhan kelolaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III yang berlokasi di Surabaya ini mengakomodasi kapal pengangkut barang curah (bulk carrier) MV DL Jasmine yang membawa muatan garam dari India sebanyak 27.500 ton pada Kamis (4/5). Kapal berdimensi handysize ini kemudian menerima pelayanan bongkar garam oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Pelindo III di Dermaga Jamrud Utara kade 1020-1200. Efisiensi pembongkaran muatan garam ini dilakukan dengan mengoptimalkan sejumlah peralatan yang dimiliki Pelindo III, antara lain grab, hopper dan portal harbour crane. Selain itu, crane kapal turut difungsikan guna percepatan penyelesaian pekerjaan. Selain kapabilitas pelabuhan yang sangat memadai, pemilihan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai gerbang pasokan garam impor juga
06
Sabtu, 27 Mei 2017
didasarkan pada banyaknya industri pengolahan garam yang beroperasi di Jawa Timur. “Industri-industri inilah yang kemudian mengonversi garam impor menjadi garam rumah tangga maupun sebagai bahan baku untuk industri kimia, pangan, maupun farmasi,� kata Fernandes Ginting, kahumas Pelabuhan Tanjung Perak. Meski demikian, banyaknya industri pengolahan garam yang berlokasi di hinterland Pelabuhan Tanjung Perak tidak serta merta menjadikan komoditas garam sebagai komoditas unggulan di pelabuhan terbesar kedua di Indonesia ini. Fernandes Ginting menuturkan bahwa komoditas garam baik untuk keperluan konsumsi maupun industri secara keseluruhan selama kuartal pertama 2017 hanya sekitar 67.383 ton dari total komoditas non petikemas yang jumlahnya hampir mencapai 4 juta ton. “Kuantitas garam impor memang tidak signifikan karena sebenarnya Jawa Timur memiliki sentra produksi garam seperti di Pamekasan, Sampang dan Sumenep,� ungkap pria yang akrab disapa Ginting itu. Hanya saja, masa panen garam diperkirakan terjadi pada musim kemarau. Sebagai informasi, produksi garam nasional sepanjang tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat drastis akibat tingginya curah hujan yang terjadi pada sejumlah sentra produksi garam di Indonesia. Khusus untuk garam konsumsi, pemerintah memperkirakan kebutuhan secara nasional pada semester pertama 2017 sebesar 226.124 ton. Sampai dengan April 2017, pengiriman kuota garam impor untuk jenis konsumsi dari Australia sebanyak 55.000 ton telah dilaksanakan melalui Pelabuhan Tanjung Perak.*** MAJALAHDERMAGA.CO.ID | HAMID
INDONESIA SHIPPING TIMES
Pelindo II Banjarmasin Kucurkan Dana Rp22,5 M untuk PKBL foto: bumn.go.id
P
T Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III menyalurkan dana kemitraan bagi 36 pengusaha UKM di Banjarmasin dan sekitarnya, Senin lalu (22/5/2017). Acara yang berlangsung di ruang Barito Kantor Cabang Pelabuhan Banjarmasin, juga diisi dengan penyaluran dana bina lingkungan terhadap rumah ibadah dan pihak-pihak yang membutuhkan. Melalui rilisnya, Staf Ahli Bidang Investasi Pemko Banjarmasin, Doyo Pudjadi dalam sambutannya menyatakan bahwa Pemko Banjarmasin sangat mengapresiasi penyaluran dana kemitraan yang dilakukan oleh Pelindo III. Dia mengingatkan bahwa amanah yang diterima para penerima dana kemitraan agar dijaga sebaik-baiknya. Dana kemitraan merupakan dana bergulir yang nantinya akan disalurkan kembali oleh Pelindo III. Selain program kemitraan, PT Pelindo III (Persero) juga mengadakan kegiatan Penyaluran dana hibah bina lingkungan di Banjarmasin. Penyaluran dana hibah ini meliputi rumah ibadah masjid dan pura, sekolah, sarana umum dan sembako gratis.
INDONESIA SHIPPING TIMES
Pelindo III juga memberikan bantuan berupa dua buah kelotok atau perahu bermesin kepada sebuah sekolah dasar, yakni SDN Basirih 10. Kepala SDN Basirih 10, Yuseri sangat berteima kasih atas kepedulian Pelindo III terhadap sekolah yang dipimpinnya. Bantuan kelotok sangat berarti dan bermanfaat. General Manager Pelindo III Banjarmasin yang diwakili oleh Manajer Keuangan, I Wayan Eka Saputra mengatakan bahwa penyaluran dana kemitraan ini sesuai dengan program Pelindo III dalam rangkaian Corporate Social Responsibility (CSR), dimana sebagian dari keuntungan usaha disalurkan untuk peningkatan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Dia mengungkapkan, bahwa sampai tahun 2017 Pelindo III telah menyalurkan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Banjarmasin dan kota-kota di Kalsel sebesar Rp 22,5 miliar dari periode 2010-2017. Untuk bina lingkungan Pelindo III telah mehibahkan dana sebesar Rp 6,5 miliar dari tahun 2017 sampai dengan semester satu tahun 2017.*** TRIBUNNEWS.COM | HASBY Sabtu, 27 Mei 2017
07
INSA Hadiri Annual General Meeting ASA di Taipei foto: bisnis.com
I
NDONESIAN National Shipowners’ Association (INSA) mewakili Indonesia dalam Annual General Meeting Asian Shipowners’ Association (ASA) yang diselenggarakan ke-26 di Taipei pada 24-25 Mei 2017 dengan NACS selaku tuan rumah. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari anggota ASA yang antara lain, Australia, China, Taipei, Hongkong, India, Jepang, Korea Selatan dan Federation Asean Shipowners’ Association (FASA) yang beranggotakan asosiasi pelayaran ASEAN termasuk Indonesia. Beberapa isu besar yang menjadi topik pembahasan dalam agenda pertemuan rutin tersebut, seperti green house gas (GHG) yang menyangkut tentang kewajiban menyampaikan sistem koleksi data tentang fuel consumption mulai Maret 2018, global fuel oil sulphur cap at 0.5% m/m yang akan diimplementasikan pada Januari 2020 dan roadmap implementasi Ballast Water Management Convention (BWMC). “Selain itu dibahas juga terkait maritime safety tentang penyanderaan pelaut, bagaimana membuat pengamanan secara regional dan juga membahas ship recycling dimana pelaksanaannya semua galangan untuk meningkatkan fasilitas mengikuti ketentuan/Hongkong Inter-
08
Sabtu, 27 Mei 2017
national Convention for Safe and Environmentally Sound Recycling of Ship/ HKC sebagai Single Global Standard,” kata Sekretaris Umum INSA Budhi Halim, Jumat, 22/5/2017. Selain Sekretaris Umum INSA Budhi Halim, DPP INSA yang juga hadir dalam acara tersebut seperti Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dan Komite 5S yaitu Hengky Runtunuwu, Erick Limin, Standly Rojali, Capt. Ahmad Jauhari, dan Denny Patriot. Menurut Budhi, INSA juga sempat membahas tentang langkah-langkah persiapan menghadapi penerapan Ballast Water Management Convention (BWMC), agar negara-negara Asean khususnya Indonesia, Singapura dan Malaysia segera mengajukan phase pertama pada IMO menyangkut hal pengecualian penerapan BWMC untuk kapal trading di ketiga negara tersebut. “Selanjutnya phase kedua yaitu perairan yang dekat dengan Vietnam dan phase ketiga yaitu untuk perairan Philipine dan Aceh yang harus diajukan melalui pemerintah pada rapat Asean Maritime Transport Working Group (AWTWG).” Pada Annual General Meeting ASA masingmasing perwakilan anggota juga berpendapat untuk potensi bisnis perkapalan sampai akhir 2017, para pengusaha pelayaran harus tetap berjuang mengingat kondisi pasar yang masih cukup berat pada umumnya, kendati sudah terdapat beberapa tanda perbaikan. Diharapkan industri pelayaran dimasa mendatang akan pulih seperti pada masa jaya di tahun-tahun sebelumnya.*** BISNIS.COM | MIA CHITRA DINISARI
INDONESIA SHIPPING TIMES
Permenhub 24/2017 Dituding Picu Lahirnya Agen Kapal ‘Kaki Lima’ foto: jltspeciality.com
P
ENGHAPUSAN Kewajiban Menyiapkan Modal Usaha angkutan laut dan keagenan kapal yang tertuang dalam Permenhub Nomor PM 24 Tahun 2017 tentang Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal, Pengusahaan Bongkar Muat dan Badan Usaha Pelabuhan dapat memicu persaingan tidak sehat di industri pelayaran. Adanya Permenhub itu dibenarkan Dirut PT Samudera Indonesia Tangguh, Bani Mulia. Namun, Bani mengaku kurang setuju dengan Permenhub tersebut, karena modal usaha itu menjadi salah satu tolok ukur profesional tidaknya perusahaan. “Jika tanpa modal usaha, kayak apa jadinya. Padahal, diindustri pelayaran dan kepelabuhanan, membutuhkan modal sangat besar. Ini juga menyangkut mengenai profesionalisme sebuah usaha,” kata Bani, di Jakarta, baru-baru ini. Sementara itu, Wakil Ketua Umum I Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Witono Suprapto mengatakan, perlunya persyaratan kepemilikan modal usaha adalah agar perusahaan-perusahaan pelayaran bisa bersaing secara sehat dan menunjukkan bahwa perusahaan pelayaraan tersebut memiliki kredibilitas. “Tujuannya adalah supaya tidak banyak perusahaan yang bersaing gontok-gontokan. Jadi
INDONESIA SHIPPING TIMES
bener-bener perusahaan yang sudah siap untuk terjun di bisnis itu,” kata Witono. Witono mengungkapkan INSA sudah mengusulkan ke pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan agar modal dasar dibagi menjadi tiga kategori, yakni perusahaan skala besar, menengah, dan kecil. Hal ini dimaksudkan agar freight angkutan laut menjadi lebih kompetitif. “Kalau dilepas begitu saja tanpa ada satu segmentasi banyak perusahaan bersaing satu sama lain,” ujarnya. Witono menilai, pencabutan persyaratan kepemilikan modal dasar bertentangan dengan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan harus ada modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Menurut Witono, dicabutnya persyaratan kepemilikan modal akan mengacaukan sistem yang saat ini sudah berjalan. Dijelaskannya, dulu keagenan kapal berada dibawah perusahaan pelayaran yang memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) sehingga apabila agen kapal melakukan wanprestasi, maka induk perusahaan pelayaran bisa menuntut agennya. Witono mencontohkan, katakanlah ada perusahaan ‘kaki lima’ dipermudah untuk berinvestasi keagenan kapal. Kemudian perusahaan ini melakukan suatu wanprestasi, maka perusahaan pelayaran asing tidak bisa menuntuk perusahaan tersebut. Lalu, perusahaan pelayaran asing akan menuntut pemerintah yang mengeluarkan peraturan. Apakah pemerintah mau mengambil alih tanggung jawab itu? “Bikin perusahaan harus ada kredibilitasnya. Jangan perusahaan abal-abal,” tegasnya. Witono berharap peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah mampu menciptakan biaya logistik nasional rendah, efisien dan iklim usaha yang sehat bagi industri pelayaran nasional.*** | OCEANWEEK.CO.ID | Sabtu, 27 Mei 2017
09
Importir Nakal Tak Lagi Bisa Bohongi Petugas Bea Cukai Priok foto: merdeka.com
B
EA dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara membangun fasilitas Customs and Excise Laboratory. Dengan demikian mulai Jumat (26/5/2017) pemeriksaan barang semakin cepat hingga akan menambah pengurangan waktu tunggu atau dwelling time yang diharapkan Jokowi. Kepala KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Fajar Doni saat menunjukkan atau memperkenalkan ruang laboratorium kepada pengurus asosiasi di Pelabuhan Priok Jumat menyebutkan dibangunnya tempat tersebut untuk akurasi item barang ekspor impor dengan dokumen yang diajukannya sehingga mempercepat dan memudahkan dalam menetapkan HS code. Dikatakannya sebelumnya deteksi barang mesti dikirim ke kantor pusat Bea Cukai melalui balai pengujian dan identifikasi dan membutuhkan waktu lama. Fajar mengatakan saat ini terdapat 600 item maupun instrumen barang yang diperiksa di laboratorium Bea Cukai pelabuhan Priok tersebut.
10
Sabtu, 27 Mei 2017
“Pemeriksaan di labolatorium hanya membutuhkan waktu singkat yakni hitungan menit saja,” ujarnya. “Ini sesuai permintaan Pak Jokowi agar pelayanan Beacukai Priok memberikan kemudahan,” ujar Fadjar. Bahkan, perwakilan Bank Dunia (World Bank) sudah mensurvei layanan Bea dan Cukai Priok terkait kemudahan bisnis di pelabuhan dan diperoleh kesimpulan, Bea dan Cukai Priok komitmen dalam percepatan layanan. Kepala Kantor BC Priok ini menambahkan pegiriman laporan hasil pemeriksaan / LHP barang oleh pemeriksa juga sudah dilakukan melalui aplikasi mobile. “Kalau dulu hasil pemeriksaan dikirim ke posko induk dulu baru disampaikan LHP nya,” ujarnya. Acara dihadiri pelaku usaha dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta dan Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (Aptesindo). Widiyanto, Ketua ALFI DKI Jakarta menyambut baik beroperasinya ruang labolatorium di kantor Beacukai Priok. Dia mengingatkan dengan adanya ruangan tersebut tentunya akan memperlancar arus barang hingga akhirnya menghemat biaya karena barang cepat keluar dari pelabuhan. Tidak hanya itu, Widianto juga yakin aksi nakal para importir akan terbongkar dan tidak bisa lagi main-main membohongi petugas BC sebab barangnya akan diketahui jenis kandungan untuk menentukan biaya atau tarif bea masuk.*** POSKOTANEWS.COM | DWIANTORO
INDONESIA SHIPPING TIMES
Permudah Transaksi Layanan Bea Cukai, Bank Mandiri Bikin ATM Mini
P
T Bank Mandiri Tbk menyiapkan layanan perbankan elektronik untuk mempermudah masyarakat melakukan pembayaran cukai dan biaya terkait kepabeanan secara online. Kerja sama pemanfaatan jasa perbankan ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Heru Pambudi dan Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo di Kantor DJBC. Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pada tahap awal, pihaknya akan menempatkan 49 mini ATM untuk pembayaran Kepabeanan dan Cukai di Kantor-kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang telah ditunjuk oleh Ditjen Bea dan Cukai. Di samping itu, Bank Mandiri telah menambahkan fitur pembayaran cukai, pajak ekspor dan impor dan kepabeanan pada alat pembayaran non tunai Mandiri, yaitu layanan Mandiri Mobile, Internet Mandiri, Mandiri ATM dan call center 14000. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait transaksi non tunai (cashless) di seluruh kementerian dan lembaga (K/L). “Layanan ini merupakan implementasi komitmen perseroan untuk semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran cukai, pajak ekspor dan impor atau biaya lain terkait kepabeanan sehingga dapat mendukung upaya pemerintah menggenjot penerimaan negara,” ujar dia di Kantor DJBC, Jakarta, Jumat (26/5/2017). Saat ini Bank Mandiri telah tercatat sebagai salah satu bank persepsi Modul Penerimaan Negara Generasi kedua (MPN-G2), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Layanan perbankan perseroan juga telah dapat diakses masyarakat untuk pembayaran pajak secara online. Januari-April 2017, Bank Mandiri telah memfasilitasi pembayaran penerimaan negara sebesar 2,58 juta transaksi dengan nilai Rp 14,3
INDONESIA SHIPPING TIMES
triliun di mana sebesar 55 persen merupakan transaksi penerimaan negara terkait pajak. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas layanan ini, lanjut Kartika, Bank Mandiri dan DJBC akan melakukan sosialisasi produk kepada seluruh wajib bayar dan pengguna jasa serta melakukan pengawasan operasional sistem yang telah ada agar tidak ada gangguan pada penerimaan negara. “Kami optimistis, langkah ini juga akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya terkait pembayaran cukai, pajak ekspor dan impor dan kepabeanan,” tutur Kartika. Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, mini ATM ini terutama akan ditempatkan di kantor-kantor Bea Cukai, pos lintas batas negara (PLBN), kantor pos, serta bandara dan pelabuhan yang telah ditunjuk oleh DJBC. “Dengan layanan baru ini, terutama di kantor kita yang berada di remote area seperti Entikong, Nangka Badau, Skaw, Motaain, Motamasain, yang selama ini tidak ada bank akan sangat membantu. Ini juga akan bantu layanan Bea Cukai terhadap penumpang yang masuk melalui Bandara, juga kapal cruise,” kata dia. Selain itu, dengan adanya layanan ini juga akan memberikan keyakinan kepada masyarakat jika uang yang dikeluarkan untuk membayar bea masuk dan lain-lain benar-benar masuk ke kas negara. “Tentu yang penting mengenai kemudahan dan kepraktisan. Di Entikong petugas kita berat karena tidak ada bank, adanya di Kabupaten Sanggau. Dengan adanya mini ATM bisa langsung di bayar. Juga bisa memberikan keyakinan mereka yang bayar kepada negara, karena jelas uang itu masuk ke kas negara seperti yang ada di struk,” tandas dia. *** LIPUTAN6.COM | SEPTIAN DENY Sabtu, 27 Mei 2017
11
Salip Hong Kong, Korea Ngebet 5 Besar Troughput Terbesar Asia foto: portstrategy.com
P
ELABUHAN terbesar Korea Selatan, Busan, tahun 2017 ini bertekad merebut posisi 5 besar arus bongkar muat (troughput) di Asia. Tahun 2016 lalu, Pelabuhan Busan tergeser ke posisi 6 sebagai dampak bangkrutnya perusahaan pelayaran terbesar Korea, Hanjin. Tahun lalu, Posisi ke-5 ditempati Hong Kong dengan 19,65 juta TEUs. Sedangkan, Korea Selatan di peringkat ke-6 membukukan 19,43 juta TEUs. Peringkat 1 sampai dengan 4 berturut-turut ditempati Shanghai dengan 37,09 juta TEUs, diikuti Singapura (30,92 juta), Shenzhen (24,01 juta), dan Ningbo-Zhoushan (21,48 juta). Hong Kong dan Busan diperkirakan akan terus bersaing menempati posisi tersebut. Data pada otoritas pelabuhan Hong Kong dan Busan menyebutkan hingga April 2017 lalu, masing-masig berhasil menangani 6,6 juta TEUs. Dari sisi troughput, prosentasi kenaikan Hong Kong lebih tinggi dari Busan. Hong Kong berhasil naik 12,8%, sedangkan Busan hanya 4,1%. Kenaikan troughput 12,8% yang dialami
12
Sabtu, 27 Mei 2017
Hong Kong sebenarnya lebih disebabkan rendahnya troughput pelabuhan tersebut di periode Februari sampai April 2016. Alhasil, kenaikannya menjadi besar ketika dibandingkan dengan pencapaian April 2017. Sedangkan optimisme Pelabuhan Busan ditandai dengan terus meningkatnya volume bongkar muat di pelabuhan tersebut yang mencapai 11,5% dalam 26 bulan terakhir. Hal ini juga ditunjang telah selesainya persoalan Hanjin. Perusahaan-perusahaan pelayaran andalan Korea seperti Hyundai Merchant Marine serta pendatang baru SM Line, secara mengesankan menunjukan kinerjanya yang terus meningkat. “Jika kita dapat mempertahankan momentum kenaikan ini, kita optimis bisa masuk 5 besar lagi,” kata Park Ho-chul, Senior Direktur Otoritas Pelabuhan Busan. “Mudah-mudahan saja troughput tidak menurun sehingga kita bisa memperlebar jarak dengan Hong Kong di paruh kedua tahun ini.” Sekadar catatan, tahun 2002, Busan merupakan pelabuhan kontainer terbesar ketiga di Asia. Namun di tahun 2004, posisinya bergeser ke urutan lima. Pelabuhan Shanghai dan Shenzhen China menempati urutan pertama dan Kedua. Di tahun 2014, masuk ke urutan lima setelah digeser Pelabuhan NingboZhoushan. Dan tahun 2016 lalu, digeser Pelabuhan Hong Kong. *** HELLENICSHIPPINGNEWS.COM | KF
INDONESIA SHIPPING TIMES