Indonesia Shipping Times edisi 28 Januari 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

28 Januari 2017 No 24 • Vol IX • Sabtu

INTERNATIONAL HUB PORT

PEMERINTAH TETAP MENUNGGU KUALA TANJUNG

PELINDO II MENYATAKAN “CLEAR” DARI MONOPOLI

MENTERI RINI SOEMARNO PAMER KEMAJUAN BUMN TRANSPORTASI

KEJAR 2 JUTA TEUS PELINDO I PERPANJANG DERMAGA BICT

KONDISI TERSULIT GALANGAN DALAM KURUN WAKTU 30 TAHUN

01

Saat ini Kuala Tanjung Belum Siap Jadi Hub Port foto: beritatrans.com

K

EMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tetap memproyeksikan Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara akan menjadi Pelabuhan Hub Internasional, namun status tersebut baru dapat ditetapkan setelah pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung rampung.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tonny Budiono ketika disinggung mengenai Pelabuhan Kuala Tanjung di dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

“Saat ini Pelabuhan Kuala Tanjung masih di lakukan pembangunannya terutama untuk terminal peti kemas. Kalau sudah selesai nantinya, Kuala Tanjung bisa jadi hub Internasional,” ujar Tonny dalam siaran persnya, Jumat (27/1).

Saat ini, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 901/2016 tentang Rencana Induk Pelauhan Nasional (RIPN) yang ditandatangani pada 30 Desember 2016 lalu, Status Pelabuhan Hub Internasional Peti Kemas diberikan kepada Pelabuhan Tanjung Priok bersama dengan Pelabuhan Patimban secara komplementer.

Penetapan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai hub internasional ini sendiri merupakan solusi jangka pendek dan mengacu pada sejumlah aspek. Salah satu aspek adalah kesiapan kargo.

“Hingga saat ini, mayoritas kargo ekspor dan impor Indonesia ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Dari 6 juta TEUs kargo yang ada di Priok saat ini, sekitar 3 juta TEUs merupakan kargo ekspor impor,” ujar Tonny.

Tonny menyampaikan bahwa Pelabuhan Kuala Tanjung belum siap menjadi pelabuhan hub internasional mengingat Pelabuhan ini masih dalam proses pembangunan, sehingga volume kargonya masih nol TEUs. “Dari segi infrastruktur, Kuala Tanjung juga masih membutuhkan waktu penyelesaiannya,” kata Tonny.

Adapun suatu pelabuhan dapat ditetapkan sebagai hub internasional harus dilihat dari berbagai sisi. Dari sisi pelayaran global dan juga dari sisi informasi dan teknologi. Pelabuhan Tanjung Priok ditetapkan sebagai Hub Internasional karena pelabuhan ini sudah dikenal di dunia internasional dan sudah terhubung dengan Inaportnet, integrated billing system, INSW, dan layanan perbankan lainnya.

Selain itu, Tonny menjelaskan bahwa daerah Industri di Pulau Jawa juga sudah tersedia untuk mendukung Tanjung Priok menjadi hub internasional.

Namun demikian, para pengusaha di Sumatera Utara dan sekitarnya tidak perlu melakukan export-import melalui Pelabuhan Tanjung Priok melainkan dilakukan di Pelabuhan Belawan.

“Jadi, kalau ekspor import barang di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya tetap bisa melalui Pelabuhan Belawan. Sedangkan untuk Priok, melayani ekspor impor barang di wilayah Selatan Sumatera,” ujar Tonny.*** | INVESTOR.CO.ID THRESA S DESFIKA|

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Sabtu 28 Januari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kemenhub Tetap Menunggu Kuala Tanjung foto: beritajakarta.com

D

IREKTUR Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Mauritz Sibarani menyatakan Kementerian Perhubungan tidak akan ‘mengabaikan’ Pelabuhan Kuala Tanjung setelah menetapkan Tanjung Priok sebagai hub internasional.

“Kami telah menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung,” jelas Mauritz di Jakarta, Jumat (27/1/2017).

Dari sisi perencanaan, ditegaskan Mauritz, akan membuat Kuala Tanjung besar seperti pelabuhan eksisting besar lainnya, tetapi secara bertahap.

Selain itu, Mauritz juga menambahkan bahwa Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) yang menetapkan Tanjung Priok sebagai hub internasional dapat diubah jika pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung sudah selesai.

“Nanti bisa diubah kalau sudah selesai. Jadi tergantung Kuala Tanjung selesainya kapan,” ujar Mauritz.

Nantinya, kata dia, saat pelabuhan Kuala Tanjung ditetapkan sebagai Hub Internasional tentunya tidak sekaligus status Hub Internasional Pelabuhan Tanjung Priok berubah.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Semua tergantung pasar karena masingmasing pelabuhan pasarnya berbeda. Pelabuhan Kuala Tanjung diharapkan mendapatkan pasar dari kapal yang melintasi Selat Malaka sedangkan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai consolidated port di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok,” kata Mauritz.

Mauritz juga menyatakan bahwa Pemerintah berkeinginan melakukan konsolidasi logistik secepatnya dengan memanfaatkan pelabuhan eksisting yang sudah memiliki ketersediaan fasilitas yang memadai.

“Kami juga akan menyusun regulasi mengatur konsolidasi kargo tersebut, sehingga pemerintah akan mengarahkan BUMN untuk bekerjasama dengan shipping lines. Dengan kebijakan konsolidasi tersebut, barang yang selama ini terkumpul di negara lain bisa berpindah ke lokasi pelabuhan pengumpul milik Indonesia,” pungkas Mauritz.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A Tonny Budiono menyebutkan bahwa suatu pelabuhan dapat ditetapkan sebagai hub internasional harus dilihat dari berbagai sisi.

“Diantaranya dari sisi pelayaran global dan juga dari sisi informasi dan teknologi,” jelas Tonny di Jakarta, Jumat (27/1/2017).

Pelabuhan Tanjung Priok misalnya, ditetapkan sebagai Hub Internasional karena pelabuhan ini sudah dikenal di dunia internasional dan sudah terhubung dengan Inaportnet, integrated billing system, INSW, dan layanan perbankan lainnya.

Tonny menjelaskan bahwa daerah Industri di Pulau Jawa juga sudah salah satu faktor, karena tersedia untuk mendukung Tanjung Priok menjadi hub internasional.*** | BERITATRANS | OMY |

Sabtu 28 Januari 2017

03

Di Acara ELP, Menteri Rini Pamer Kemajuan BUMN Transportasi

04

Sabtu 28 Januari 2017

foto: vidio.com

M

ENTERI BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa pertumbuhan bisnis perusahaan milik negara (BUMN) cukup baik pada 2016. Pada 2016, belanja modal BUMN mencapai Rp 298 triliun atau tumbuh 35 persen dibandingkan 2015.

Modal ini lebih fokus untuk belanja infrastruktur energi dan konektivitas.

“Dengan demikian aset BUMN mengalami pertumbuhan 10 persen hingga mencapai Rp 6.325 triliun. Sedangkan ekuitas yang mencerminkan nilai investasi permanen pemerintah tumbuh 20 persen hingga mencapai Rp 2.234 triliun,” kata Rini dalam Executive Leadership Program (ELP) di Istana Presiden, Rabu (25/1).

Rini menyampaikan, dari perusahaan 118 BUMN dan 25 anak perusahaan eks Bumn dengan jumlah karyawan lebih dari satu juta orang, Kementerian BUMN uga masih memiliki tagihan kepada negara yang relatif besar dimana pada 2016 mencapai Rp 66 triliun.

Di sisi lain, BUMN juga setelah melakukan ekspansi usaha hingga ke mancanegara dengan membuka kantor yang menjual produk berupa vaksin pelumas gerbong kereta api, kapal laut dan pesawat terbang. BUMN selama ini pun turut mendukung konektivitas maritim nusantara dengan penambahan pelabuhan penyeberangan, rute pelayaran, jumlah kapal dan juga mengembangkan 24 pelabuhan strategis di mana sembilan berlokasi di Indonesia bagian Timur.

Dalam konteks konektivitas udara BUMN telah mampu meningkatkan pelayanan bandara untuk 145 juta penumpang dan Garuda grup telah mengangkut 40 juta penumpang. Melalui angkutan publik kereta api terbang mengangkut 352 juta penumpang.

PT Pelni telah mengangkut empat setengah juta penumpang dan ASDP telah menyeberangkan 6,6 juta penumpang.

Sementara, pembangunan LRT Palembang dan Jabodebek telah dimulai dan diharapkan terus diselesaikan pada 2018 dan 2019 Penundaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah teratasi dan saat ini mulai pembangunan awal untuk lima kilometer pertama. Diharapkan terselesaikan pada akhir 2019.

“Dalam mendukung konektivitas darat sudah BUMN sudah memulai membangun penambahan jalan tol sepanjang 1.260 kilometer, sehingga pada akhir tahun 2019 BUMN telah dapat mengoperasikan lebih dari 2.000 kilometer,” ucap Rini.

Untuk program pemerintah satu juta rumah, BUMN mendukung program ini dengan memberikan pembiayaan sebanyak 668 ribu unit rumah, dan pada 2018 ditargetkan akan membiayai lebih dari satu juta unit rumah.*** | REPUBLIKA | DEBBIE SUTRISNO |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pernah Dipanggil KPPU, Pelindo II Menyatakan “Clear” dari Monopoli foto: panoramio.com

P

ERINGATAN Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) agar BUMN, swasta dan anak-anak usaha BUMN tidak melakukan praktik monopoli, bukan halangan bagi PT Pelindo II/IPC mengembangkan bisnis dengan belasan anak usaha di pelabuhan.

Dalam perjalanan pengembangan selama ini, Pelindo II mengakui sudah pernah dipanggil KPPU. Direktur Komersial PT Pelindo II/IPC, Saptono R Irianto mengatakan, sejauh ini Pelindo II dan seluruh anak-anak usaha komit untuk mematuhi UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kendati diakui mendirikan banyak anak usaha, tidak seluruh pekerjaan di pelabuhan diambil alih. Misalnya saja trucking, bongkar muat dan kegiatan logistik lainnya. “ Swasta tetap diberikan porsi dan menjadi mitra strategis dalam meningkatkan pelayanan,” jelas Saptono, Kamis (26/2/2017) dalam diskusi tentang pembe-

INDONESIA SHIPPING TIMES

nahan pelabuhan Tanjung Priok, di Cisarua, Bogor Jawa Barat.

Beberapa anak usaha IPC sebelumnya telah dilaporkan ke KPPU karena diduga melakukan praktik monopoli. Namun, menurut Saptono, usaha yang dikembangkan Pelindo II telah sesuai dengan regulasi yang ada. “ Kami taat hukum, kami tidak mau mengembangkan usaha yang bertentangan dengan hukum. Memang kami pernah dilaporkan dan dipanggil KPPU, tapi setelah kami menjelaskan masalah sebenarnya, semua selesai,” kata Saptono.

Saptono mencontohkan, anak usaha Pelindo II, yaitu PT Multi Terminal Indonesia (MTI) melakukan kegiatan trucking, namun yang diangkut adalah barang sen-diri yang jumlahnya tidak besar.

Pelindo II, kata Saptono, bukanlah BUMN yang ingin menguasai pekerjaan, tapi bersama-sama melakukan kompetisi secara sehat.

Dia menyebutkan, soal pengelolaan pergudangan di pelabuhan oleh pihak swasta atau pihak ketiga, IPC selaku operator pelabuhan tidak ada niat mengambil alih secara sewenang-wenang.

Swasta adalah mitra kerja, dan jauh dari praktik monopoli, kompetisi dilakukan secara sehat.

“Kalau kargo udara saya sudah pernah baca beritanaya memang ada yang diambil alih secara paksa. Tapi kalau kami, tidak seperti itu, semua bisa dibicarakan,” jelasnya.*** | BISNISNEWS.ID | SYAM SK | Sabtu 28 Januari 2017

05

Kejar Troughput 2 Juta TEUs, BICT Perpanjang Dermaga 700 M foto: indonesiashippingline.com

D

ALAM waktu dekat Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I akan memulai pembangunan fisik tahap II yang merupakan bagian optimalization program, yakni perpanjangan dermaga seluas 700 meter di Belawan International Container Terminal (BICT).

“Jika pembangunan tahap ini selesai, maka kapasitas di BICT akan meningkat dari 1,2 juta Teus/tahun menjadi 2 juta Teus/ tahun. Sehingga kita optimis kapal yang memasuki Pelabuhan Belawan merupakan kapal bermuatan yang lebih besar,” kata Direktur Utama PT Pelindo I, Bambang Eka Cahyana, Jumat (27/1).

Bambang menyebutkan, perkembangan Pelindo I terutama di Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Kuala Tanjung semakin

06

Sabtu 28 Januari 2017

diakui oleh pemerintah, media dan juga masyarakat.

Menurut data yang diperoleh, di masa Menteri Perhubungan E.E Mangindaan pernah memberikan apresiasi dengan perkembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini. Karena Pelindo I kian menujukkan prestasi oleh pemerintah, masyarakat dan media massa.

“Saya mendukung, Pelabuhan Belawan dapat memanfaatkan secara maksimal akses jalan kereta api. Saya percaya Direksi tentu dapat menyelesaikan permasalahan dan hambatan yang terjadi di lapangan serta meminta agar pelabuhan tersebut dapat ditata dengan baik,” katanya kala itu.*** | ANALISADAILY.COM | INDONESIA SHIPPING TIMES

G

Pelindo I Dukung Pemkab Karimun Modernisasi Pelabuhan

ENERAL Manager PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Tanjungbalai Karimun Syahri Ramadhana, mengaku pihaknya sedang mempersiapkan administrasi untuk melakukan nota kesepahaman (Memorandum Of Understanding) dengan Pemerintah Kabupaten Karimun. Hal ini menindaklanjuti pertemuan Pemkab Karimun di kantor pusat PT Pelindo Pusat di Medan beberapa waktu lalu.

“Yang pasti kita (Pelindo-red) mendukung perkembangan pelabuhan penumpang maupun kargo yang lebih baik. Demi kemajuan Kabupaten Karimun ke depan,” jelas GM Pelindo I Cabang Tanjungbalai Karimun Syahri Ramadhana, Kamis (26/1).

Relokasi kedua pelabuhan tersebut, sudah sangat tepat mengingat perkembangan kota Karimun saat ini sudah berkembang dengan pesat. Dan dipastikan tahun-tahun kedepan, terus berkembang dengan meningkatnya mobilitas pelabuhan baik kargo maupun penumpang International dan Domestik.

“Anda bisa lihat sendiri, saat ini saja sudah padat aktivitas di pelabuhan tersebut. Dan relokasi tersebut dipastikan, terealisasi di tahun ini. Namun, secara bertahap dilakukan ketika semua infrastruktur sudah siap baik di pelabuhan penumpang yang baru maupun pelabuhan Parit Rampak,” ungkapnya.

Dan ketika sudah dilaksanakan MoU kedua belah pihak, maka akan dilanjutkan dengan melakukan survei lokasi oleh konsultan secara independen. Dalam hal ini, pelabuhan penum-

INDONESIA SHIPPING TIMES

pang yang akan dibuat di wilayah Coastal Area maupun di Parit Rampak harus benar-benar memenuhi standar yang berlaku. Sehingga, dapat dilakukan relokasi dengan ketetapan hukum.

“Khusus pelabuhan penumpang baik domestik maupun international, nanti kita desain lebih modern lagi. Dan bekas pelabuhan lama, akan dimanfaatkan untuk keperluan lainnya yang akan didudukan bersama Bupati,” tuturnya.

Pantauan di lapangan, aktivitas bongkar muat dipelabuhan taman bunga tetap berjalan seperti biasa. Yang berdampingan dengan pelabuhan penumpang, sehingga terkesan kurang enak dipandang. Namun demikian, pelabuhan penumpang saat ini sudah tertib walaupun dengan kondisi wilayah yang sempit.

“Lumayanlah bang. Sekarang sudah tertib dan teratur, kemana penumpang akan berangkat dan datang ada petunjuk arahnya,” singkat Rani salah seorang warga yang akan berangkat ke luar daerah.*** | BATAMPOS.CO.ID | TRI | Sabtu 28 Januari 2017

07

MTI Desak Pemerintah Alihkan Angkutan Jalan Raya Ke Kereta Api foto: kalogpalembang.com

M

ASYARAKAT Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah serius agar mendorong truk angkutan barang beralih menggunakan jalur kereta api guna menekan tingkat kerusakan jalan dan kepadatan transportasi di jalan raya.

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan pengalihan angkutan truk ke kereta sudah mendesak khususnya untuk jalur Pantura diperlukan pengaturan serius untuk mengurangi beban jalan yang kondisinya rusak parah.

Menurutnya, pemerintah belum tegas mengatur batas maksimum tonase truk barang di jalan raya, yang terbukti dengan non-aktifnya sejumlah jembatan timbang sehingga truk dengan muatan berlebihan masih bebas berkeliaran.

“Jika tonase muatan truk dibatasi, pengusaha akan melirik angkutan kereta api meskipun mereka masih menilai beban pajak PPN 10% di kereta masih dirasa memberatkan,” katanya, Kamis (26/1/2017).

Dia berharap pemerintah bisa memberikan stimulan untuk menarik pengusaha mengalihkan angkutan truk ke kereta api antara lain dengan menghapus PPN 10% atau memberikan subsidi untuk komoditas tertentu seperti angkutan sembako.

“Pemerintah tidak akan rugi jika menghapus PPN 10% dari angkutan barang kereta api, karena biaya pemeliharaan jalan tentu akan bisa

08

Sabtu 28 Januari 2017

ditekan” katanya.

Djoko mengungkapkan selama jembatan timbang angkutan barang belum diaktifkan, minat pengusaha untuk beralih menggunakan kereta api tidak akan terdongkrak.

Manajer Humas DAOP III Cirebon Krisbiyanto menilai pemerintah belum memperlihatkan keberpihakannya untuk mengalihkan angkutan barang melalui jalur kereta api.

“Jika ada pembatasan tonase truk angkutan dan penghapusan PPN 10%, kami kira moda transportasi angkutan barang dengan kereta akan lebih menarik,” tuturnya.

Saat ini, angkutan barang dari DAOP III Cirebon baru digunakan untuk angkutan semen dari berbagai perusahaan, khususnya untuk angkutan jarak jauh.

“Kami menerima angkutan barang dari berbagai komoditas, tapi baru perusahaan semen yang menggunakan,” ungkapnya.

Assistant to GMO Indocement Pabrik Palimanan Cirebon Anita Kusumawardhani menambahkan, jika dilihat dari biaya angkutan barang melalui jalur kereta api justru lebih efisien jika dibandingkan dengan angkutan truk, apalagi untuk pengiriman jarak jauh.

“Angkutan barang dengan kereta api lebih tepat waktu, konsumen juga lebih senang karena barang tiba di lokasi tepat waktu,” ujarnya.*** | BISNIS.COM | MAMAN ABDURAHMAN |

INDONESIA SHIPPING TIMES

INSA: Galangan Kapal Perlu Inovasi Diversifikasi Produk foto: didiksutanto.com

P

OTENSI pasar galangan kapal di Kaltim dinilai masih potensial meski kinerja sektor ekonomi utama di daerah ini tengah lesu. Namun, memang, diperlukan perluasan jenis produk. Selain angkutan pariwisata, kapal pengangkut hewan dan penumpang pun belum diproduksi di Kaltim.

Hal itu disampaikan Captain Zaenal A Hasibuan, ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners Association (DPP-INSA). .

Dia menyampaikan, perusahaan galangan memang perlu berinovasi lewat diversifikasi produk. Hal tersebut bisa dimulai dengan membuat kajian tentang desain baru, sekaligus peluangnya di pasaran. Langkah itu untuk menghindari risiko terhentinya kinerja saat satu sektor bisnis tengah lesu.

Menurut Zaenal, galangan kapal harusnya bisa memproduksi jenis apapun. Namun memang, selain faktor teknis, ada sejumlah ketentuan standardisasi yang harus dipenuhi untuk setiap jenis kapal.

“Sayangnya, selama ini, galangan kapal di Kaltim cenderung pasif. Hanya memproduksi dengan menunggu pesanan dari konsumen.

Seharusnya ada improvisasi, dengan membuat kajian desain baru untuk langsung ditawarkan

INDONESIA SHIPPING TIMES

kepada calon pembeli,” ucapnya kepada Kaltim Post, Rabu (25/1).

Tanpa keberanian berinovasi, semua kinerja galangan kapal akan monoton. Produknya nyaris sama sehingga perebutan pangsa pasar kian sesak.

“Indonesia ini negara kepulauan, banyak kebutuhan kapalnya. Bisa barang, hewan, ataupun penumpang. Masih banyak jenis desain kapal yang belum dibuat oleh galangan kapal di Kaltim. Selama ini hanya membuat jenis tug boat, LCT (landing craft tank), dan tongkang,” beber pria yang juga pendiri Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami).

Di antara semua jenis itu, dia menyampaikan, kapal ukuran kecil seperti tugboat dan LCT non-convention vessel standard memang masih yang paling potensial di Kaltim. Itu pun harus tetap lewat inovasi secara berkesinambungan.

“Untuk pembuatan kapal besar, kita masih sulit bersaing dengan Batam. Itu juga karena faktor nonteknis seperti pajak,” urainya.

Zaenal juga menyarankan, perusahaan galangan kapal bergabung dalam asosiasi. Hal itu penting untuk mendiskusikan terobosan bisnis di sektor ini.

“Di Kaltim, kita juga belum punya ship designer, yang kerjanya membuat desain-desain untuk selanjutnya dijadikan kapal di galangan,” jelasnya.

Sebelumnya, Akademisi Ekonomi Universitas Mulawarman Aji Sofyan Effendi menilai, galangan di Kaltim sebagian besar memproduksi jenis tugboat, tongkang, atau LCT. Jenis kapal yang memang lebih banyak menunjang distribusi komoditas, misalnya minyak atau batu bara.

Menurut dia, ada jenis pasar lain yang sebenarnya tak kalah potensial, angkutan pariwisata di Sungai Mahakam. Sebab, sampai saat ini, kapal yang digunakan untuk memanjakan wisatawan sebagian besar masih berbahan kayu.*** | PROCAL.CO | Sabtu 28 Januari 2017

09

Infrastruktur Bermasalah Bikin Ongkos Logistik Indonesia Mahal

10

Sabtu 28 Januari 2017

foto: golriaexpedisi.com

P

RESIDEN Direktur JNE Mohammad Feriadi menyebut biaya logistik di Indonesia mencapai 24 persen dari harga barang. Sehingga dicontohkan jika harga barang sebesar 100 ribu rupiah, maka 24 ribu rupiahnya merupakan ongkos pengiriman.

Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia (Asperindo) tersebut juga mengakui faktor infrastruktur menjadi tantangan tersendiri bagi industri jasa pengiriman. Menurutnya, pembangunan infrastruktur masih belum merata di sejumlah daerah hingga menyulitkan pengiriman.

“Masalah infrastruktur itu bikin harga jadi tinggi. Kami dorong perintah lakukan perbaikan infrastruktur. Inilah yang ditunggu-tunggu pelaku bisnis logistik. Sebab harga logistik 24 persen,” katanya dalam peresmian kantor cabang utama Tasikmalaya, Kamis (26/1).

Ia pun menilai kemacetan di kota besar masih menjadi ancaman keterlambatan pengiriman barang. Selain itu jika ingin melakukan pengiriman lewat jalur laut juga menjadi masalah baginya.

“Mustahil perusahaan swasata bangun pelabuhan sendiri karena kemampuan kami tidak sejauh itu.

Jadi pemerintah jangan lupa bangun pelabuhan karena Indonesia negara kepulauan, meski faktanya masih kurang,” ucapnya.

Ia menyoroti pembangunan infrastruktur sebaiknya diprioritaskan di ‘kota kedua’ dalam suatu kawasan. Konsep kota kedua maksudnya adalah kota pendamping dari kota utama di suatu kawasan seperti Jabodetabek, Priangan Timur atau Bandung Raya. Ia mencontohkan ‘kota kedua’ misalnya Kota Tasik dengan ‘kota induk’ Bandung atau Kabupaten Bogor dengan menginduk pada kota di kawasan Jabodetabek.

“Dari data kami, pembeli tumbuh cepat dari kota kedua, tapi dengan infrastruktur kurang mendukung ini bakal jadi bottleneck (hambatan), makanya kami buka cabang di titik kota kedua,” ujarnya.

Logistik Kepulauan Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Aulia Ersyah Marinto menyatakan, di Indonesia, logistik masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi perusahaan e-commerce, lantaran merupakan negara kepulauan.

Selain logistik, lanjut Aulia, elemen situs online, tenant, dan penjual menjadi pendukung bisnis e-commerce. Keempatnya menjadi pondasi utama dalam e-commerce. Masing-masing masih memiliki tantangan dan persoalannya tersendiri.

“Kami kasih masukan ke pemerintah, agar pembangunan lebih cepat. Bukan hanya udara, tapi kereta, jalan, jembatan. Kami percaya pemerintah akan mengamati itu,” ujar Aulia di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Kamis (26/1).

Dia menyatakan, sistem logistik di Indonesia bukan berbicara daratan, namun kepulauan.

Permintaan barang kini muncul di mana-mana.

Termasuk di Indonesia timur yang saat ini sedang sehat dan berkembang pesat. “Ada beberapa barang yang kalau dibeli di toko konvensional tidak ada, jadi mereka pesan lewat online,” ujarnya.

Oleh karena itu, Aulia berharap perbedaan itu dapat dinetralisir dengan sistem logistik yang baik.

Sehingga kebutuhan pengiriman barang dapat terpenuhi. Pihaknya juga menilai, saat ini pemerintah cukup serius membangun sistem logistik melalui perusahaan PT Pos Indonesia (persero). Perusahaan pelat merah inilah yang ditugaskan menjadi tulang punggung logistik di tanah air.

“PR logistik, itu adalah PR semua pemain.Harus didorong sama-sama. Logistik itu melibatkan pembangunan fisik. bukan hanya aplikasi penyedia tapi juga masalah infrastruktur,” imbuhnya. *** | REPUBLIKA.CO.ID |KONTAN.CO.ID|

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pemerintah Libatkan BKI Percepat Pembangunan Industri Perikanan

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: kemenperin.go.id

M

ELALUI Presiden (Perpres) Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 11 Januari 2017, pemerintah menetapkan menetapkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Rincian rencana aksi termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres tersebut.

Dalam lampiran Perpres No. 3/2017 yang dikutip dari laman Setkab, Kamis, 26 Januari 2017, tercantum beberapa program seperti untuk Program Perikanan Tangkap misalnya, kegiatan yang akan dilaksanakan di antaranya adalah revitalisasi galangan kapal nasional peningkatan kapasitan kapal ikan buatan lokal; dengan target Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kapal Perikanan; yang akan dilaksanakan pada 2016 dan 2017. Penanggung jawab proyek ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Adapun target/output Peningkatan kapasitas produksi perikanan Tangkap melalui 4.787 unit kapal dengan 30 GT Bantuan Pemerintah dan 12.536 unit kapal, 30 GT swasta nasional, menurut lampiran Perpres ini, menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang akan dilaksanakan pada 2016 – 2018.

Kegiatan ini akan melibatkan instansi Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Perindustrian (Kemenperin); Kementerian Perdagangan (Kemendag); Koperasi dan UKM (Kemenkop), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dan Galangan Kapal.

Untuk target/output peningkatan TKDN untuk komponen pembuatan kapal, yang akan dilaksanakan pada 2016-2017 ini, menurut Perpres tersebut, menjadi tanggung jawab Kemenperin, dan Kementerin Keuangan (Kemenkeu) dan Kemendag.

Sementara untuk target Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu di 31 Lokasi dan Data sharing 34

provinsi, yang akan dilaksanakan pada 206-2017 ini, menjadi tanggung jawab KKP, dan melibatkan Kemenhub, serta Pemerintah Daerah (Pemda).

Untuk kegiatan melengkapi sarana & prasarana Pelabuhan Perikanan dengan target/output pemenuhan standar operasional bagi 13 lokasi pelabuhan perikanan, yang akan dilaksanakan pada 2016 – 2019, menurut Perpres ini menjadi tanggung jawab KKP, dengan melibatkan Kemenhub, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemda.

Untuk pembangunan perumahan nelayan di 31 SKPT yang akan dilaksanakan pada 206-2019, menurut Perpres ini, menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, dengan melibatkan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Pemerintah Daerah.

Lampiran Perpres ini juga mencantumkan kegiatan memenuhi kebutuhan energi untuk armada kapal ikan domestik dengan output pembangunan Stasiun Pengisian BBM di 31 SKPT dan pemberian paket percontohan 8.000 LPG dan konventer kit, yang akan dilaksanakan pada 2016-2019, menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM, dengan melibatkan KKP, Pertamina, Kementerian Perindustrian, dan Pemerintah Daerah. Selain kegiatan tersebut, dalam lampiran Perpres ini juga tercantum sejumlah program lain yang menjadi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.*** | METROTVNEWS.COM | Sabtu 28 Januari 2017

11

Riset Clarksons: Kondisi Tersulit Galangan Dalam Kurun Waktu 30 Tahun foto: businesskorea.co.kr

T

AHUN 2016, industri galangan kapal terkena imbas lesunya pelayaran global.

Lembaga riset Clarkson, menyimpulkan kegiatan galangan jatuh pada level terendah dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.

Pemesanan pembangunan kapal baru menunjukan trend penurunan yang signifikan.

Clarkson mencatat akibat perusahaanperusahaan pelayaran internasional yang membatasi pemesanan kapal di tahun 2016 lalu, perusahaan galangan berusaha tetap survive di tengah kondisi sulit. Bagi galangangalangan kapal di Eropa, kondisi yang bisa membuat sedikit bernafas karena adanya pemesanan kapal-kapal feri. Setidaknya terdapat pemesanan 480 kapal sepanjang tahun 2016. Angka ini tetap saja terendah selama kurun waktu 20 tahun terakhir.

Penurunan pemesanan kapal sangat terasa untuk jenis kapal kontainer dan tanker.

Sedangkan untuk jenis bulk dan offshore hanya sebanyak 48 dan 46 unit saja.

Angka pemesanan ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2015. Tahun 2016

12

Sabtu 28 Januari 2017

kontrak pemesanan hanya 10, sedangkan tahun sebelumnya 63 kontrak pemesanan.

Jumlah galangan kapal juga turun dari 238 menjadi hanya 126 galangan.

Di China, 44 galangan memperoleh 212 pemesanan kapal. Angka ini pun menurun 66% jika dibandingkan kurun waktu yang sama di tahun 2015. Sementara Korea Selatan hanya 59 kapal atau menurun 83% untuk periode yang sama. Begitu juga dengan Jepang yang turun 89% dan hanya berhasil mendapatkan 4 pemesanan kapal. “Kondisi sulit memang sudah merambah dari sektor pelayaran ke galangan,� ungkap Clarksons. “Semua berharap di tahun 2017 kondisinya akan membaik.

Bagi Eropa, meningkatnya pemesanan kapal-kapal pesiar diharapkan diikuti pemesanan kapal jenis lainnya. Harapan yang sama juga diungkapkan perusahaan pembuat kapal di negara-negara Asia,�*** | WORLDMARITIMENEWS | SHIPPINGFORUM |

INDONESIA SHIPPING TIMES