Indonesia Shipping Times Edisi 28 Juli 2017 by Majalah Shipping Times

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 181• Vol IX • Jumat,

28 Juli 2017

TIRU MALAYSIA, JOKOWI BAKAL PINJAM DANA HAJI BUAT BANGUN INFRASTUKTUR

MENHUB: PELABUHAN PRIOK DAN PATIMBAN TIDAK BOLEH BERSAING

SUSI GANDENG KEMENHUB UKUR ULANG 15.800 KAPAL IKAN

MOGOK PEKERJA, MANAJEMEN JICT SIAPKAN CONTINGENCY PLAN

SEMESTER I, DP WORLD BERHASIL HANDLE 34 JUTA TEUs

Tiru Malaysia, Jokowi Bakal Pinjam Dana Haji Buat Bangun Infrastruktur WOWINESIA.COM

RESIDEN Joko Widodo memastikan bahwa investasi dana haji akan dilakukan dengan hati-hati. Sebesar Rp 90 Triliun dana haji akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur yang sudah pasti akan mendatangkan keuntungan. “Taruh saja misalnya di pembangunan jalan tol, aman enggak akan rugi, yang namanya jalan tol enggak akan rugi, enggak akan hilang,” kata Jokowi. “Pembangunan pelabuhan dari dana haji, kenapa tidak? Taruh di situ, akan memberikan keuntungan yang besar,” tambahnya. Jokowi mengatakan, keuntungan dari investasi tersebut nantinya bisa digunakan untuk mensubsidi biaya haji. Dengan begitu, biaya haji menjadi lebih ter-

jangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Jokowi mencontohkan Malaysia, yang menginvestasikan dana haji di sektor perkebunan. Menurut Jokowi, investasi semacam itu masih sangat berisiko jika gagal panen. “Tapi kalau jalan tol, pelabuhan, airport, enggak akan ada ruginya,” kata Jokowi. Kepala Negara sudah menyampaikan instruksi ini kepada Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang baru dilantik pada Rabu kemarin. “Sudah saya sampaikan agar dana haji kita berikan peluang. Untuk dananya di taruh yang enak-enak saja, yang resiko jangan, karena ini dana umat, hati-hati,” ucap Jokowi.*** KOMPAS.COM | IHSANUDIN

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

Jumat, 28 Juli 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Menhub: Pelabuhan Tanjung Priok dan Patimban Tak Boleh Bersaing ANTARANEWS.COM

ENTERI Perhubungan RI Budi Karya Sumadi menginginkan pembangunan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat bisa dilakukan pada Januari 2018. Pembangunan tahap 1 sendiri ditargetkan bisa segera selesai dalam 12 bulan dan langsung melakukan soft opening pada awal 2019. Budi Karya menjelaskan pembangunan Pelabuhan Patimban ini akan menjadi alternatif bagi para pelaku industri yang ada di wilayah Cikarang dan Karawang, mengingat lokasinya lebih dekat dibandingkan ke pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. “Jadi Pelabuhan Patimban dan Peabuhan Tanjung Priok ini akan saling berkolaborasi, kedua pelabuhan ini tidak boleh bersaing, banyak konsep yang bisa dilakukan,” kata Budi Karya di Hotel Borobudur, Kamis (27/7/2017). Pelabuhan Patimban nantinya akan memiliki kapasitas 7,5 juta TEUS dan 600 ribu kendaraan. Sedangkan Pelabuhan Tanjung Priok sendiri saat ini memiliki kapasitas sekitar 6 juta TEUS, dimana jumlah ini akan bertambah dua kali lipat dalam tiga tahun ke depan. Budi Karya mengharapkan, jika Pelabuhan Patimban nantinya beroperasi, maka kawasan Jawa Barat akan memiliki dua pelabuhan dengan

INDONESIA SHIPPING TIMES

total kapasitas minimal 20 juta TEUS. Dengan kapasitas ini, maka mampu menandingi volume Pelabuhan di Singapura. Jika memiliki kapasitas pelabuhan yang besar, dipastikan Budi Karya, akan banyak kapal-kapal ukuran besar yang masuk ke Indonesia. Dengan demikian logistik akan semakin efisien dan

harga bisa terus ditekan. “Makanya dua pelabuhan ini kalau saingan akan percuma. Nanti dalam pengelolaannya kan ada konsorsium, di sana nanti akan kita libatkan Pelindo II, supaya tidak uncul persaingan,” tegas Mantan Dirut Angkasa Pura II itu. Pembangunan Pelabuhan Patimban ini akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dengan dana sekitar Rp. 43,22 Triliun, tahapan konstruksi tahap I akan dimulai pada bulan Januari 2018, soft opening pada awal tahun 2019. Pelabuhan ini ditargetkan rampung secara keseluruhan pada 2027. Adapun proporsi pembiayaan berasal dari berbagai sumber yaitu dari pinjaman 71 persen yang akan digunakan untuk breakwater, pengerukan, reklamasi, dermaga dan seawall, trestle, dan jalan akses. Sedangkan sisanya sebesar 19 persen yang digunakan untuk pembelian Lahan 372 Ha dan pajak 10 persen akan dapat dari dana Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lalu KPS 10 persen yang digunakan untuk peralatan dan pengoperasian.***

LIPUTAN6.COM | ILYAS I PRADITYA Jumat, 28 Juli 2017

Ditjen Hubla Rampungkan Konsep Pengembangan Pelabuhan Patimban PIKIRANRAKYAT.COM

ITJEN Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan saat ini tengah menyusun studi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan konsep pengembangan Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan yang berwawasan lingkungan. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono mengUngkapkan, pemerintah menetapkan Pelabuhan Patimban sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. “Untuk itu, pembangunan Pelabuhan Patimban akan mengadopsi nilai-nilai pelabuhan berwawasan lingkungan sehingga tidak hanya bermanfaat meningkatkan perekonomian, namun juga tetap menjamin kelestarian lingkungan sekitarnya,” kata Tonny di Jakarta (27/7/2017). Menurut Dirjen Tonny, penyelenggaraan Pelabuhan Patimban dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, namun pelaksanaannya akan dilakukan secara sinergi antara Pemerin-

Jumat, 28 Juli 2017

tah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha. ”Pembangunan, pengoperasian dan pengusahaan, nantinya Kementerian Perhubungan dimungkinkan bekerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”, jelasnya. Lebih lanjut Tonny menyebutkan bahwa terkait percepatan operasional Pelabuhan Patimban, maka proses pemilihan operator untuk Pelabuhan Patimban juga perlu diperhatikan sejak dini mengenai kualifikasi serta regulasi yang perlu dipenuhi. Ditegaskannya, pembangunan pelabuhan ini tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan dan sinergi dari berbagai pihak baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan juga dukungan masyarakat sekitar agar proyek nasional ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai target yang telah ditetapkan sehingga pada akhirnya dapat menekan biaya logistik nasional.*** LIPUTAN6.COM | ILYAS I PRADITYA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pemerintah Targetkan Pelabuhan Patimban Kelar Pada 2027 BERITATRANS.COM

IREKTORAT Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, menyatakan siap memulai pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Pembangunan tahap I akan dimulai pada Januari 2018. Direktur Kepelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Mauritz Sibarani mengatakan Pelabuhan Patimban akan digarap dalam tiga tahap. Pelabuhan ini menelan dana hingga Rp 43,22 triliun. “Tahapan konstruksi tahap I akan dimulai pada bulan Januari 2018, ‘soft opening’ pada awal 2019 dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada 2027,” ujarnya dikutip Antara, Kamis (27/7). Adapun, proporsi pembiayaan berasal dari berbagai sumber yaitu dari Loan 71 persen, APBN 19 persen, dan KPS 10 persen. Pelabuhan Patimban merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan kapasitas kontainer sebanyak 7,5 juta TEUS dan kendaraan sebanyak 600.000 CBU. “Pemilihan lokasi Pelabuhan Patimban telah didasarkan pada hasil Studi Pra Feasibility Study (FS) dan FS tahun 2015, dan lokasi ini dinilai paling layak ditinjau dari aspek transportasi, hukum dan kelembagaan, teknis, lingkungan, kesela-

INDONESIA SHIPPING TIMES

matan pelayaran dan migas,” katanya. Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa pembangunan Pelabuhan Patimban bertujuan untuk menekan biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi ke outlet pelabuhan, menekan penggunaan BBM dan meningkatkan utilisasi truk, memperkuat ketahanan ekonomi dan menyediakan alternatif outlet pelabuhan, menurunkan tingkat kemacetan di Ibu kota dengan memindahkan sebagian trafik angkutan berat ke luar wilayah dan menjamin keselamatan pelayaran dan area eksplorasi migas. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut A Tonny Budiono mengatakan saat ini pihaknya tengah menyusun studi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan konsep pengembangan Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan yang berwawasan lingkungan. Untuk itu, pembangunan Pelabuhan Patimban akan mengadopsi nilai-nilai pelabuhan berwawasan lingkungan, sehingga tidak hanya bermanfaat meningkatkan perekonomian, namun juga tetap menjamin kelestarian lingkungan sekitarnya. “Pembangunan, pengoperasian dan pengusahaan, nantinya Kementerian Perhubungan dimungkinkan bekerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Tonny. Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa terkait percepatan operasional Pelabuhan Patimban, maka proses pemilihan operator juga perlu diperhatikan sejak dini mengenai kualifikasi serta regulasi yang perlu dipenuhi. “Pembangunan pelabuhan ini tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan dan sinergi dari berbagai pihak baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan juga dukungan masyarakat sekitar agar proyek nasional ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai target yang telah ditetapkan sehingga pada akhirnya dapat menekan biaya logistik nasional,” pungkasnya.*** MERDEKA.COM | SAUGY RIYANDI

Jumat, 28 Juli 2017

Susi Gandeng Budi Karya Ukur Ulang 15.800 Kapal Ikan BERITATRANS.COM

EMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan guna mempercepat pelayanan pengukuran ulang kapal penangkap ikan dan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Kerja sama ini menjadi perpanjangan kerja sama dari tahun sebelumnya yang diharapkan dapat membantu para nelayan terkait dengan masalah pendaftaran kapal. “Kita lanjutkan kerja sama untuk pengukuran kapal-kapal terutama beberapa kapal yang selama ini ada permasalahan, mempercepat dan melakukan seluruh effort yang ada dan bisa untuk supaya para pemilik kapal bisa cepat melaut dan menangkap ikan dan menghasilkan ikan untuk bisa dikonsumsi dan menjadi bisnis bagi para pengusaha perikanan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di kantornya, Jakarta, Kamis (27/7/2017). Ia berharap, dengan adanya kerja sama ini, maka pengukuran kapal bisa cepat selesai. Susi

Jumat, 28 Juli 2017

mengingatkan dalam pengukuran kapal ini tidak ada pungutan sepeser pun, sehingga tidak ada alasan bagi pemilik-pemilik kapal untuk tidak mau diukur. “Sudah ada pemutihan, yang dulu-dulu kesalahan tidak ada pidana. Jadi kita mohon untuk beberapa kota yang selama ini menolak untuk diukur ulang, ya harus mau. Misalnya di Tegal, Batang, Belawan, di Rembang yang selama ini tidak mau diukur ya harus mau diukur,” ujar Susi. Adapun hingga saat ini, dari 15.800 kapal yang harus diukur, KKP telah menyelesaikan pengukuran sekitar 11.000 kapal. Adapun sisa kapal yang belum diukur ditargetkan bakal rampung pada Oktober mendatang. “Kita bersama melakukan gerai perizinan di lokasi-lokasi nelayan. Jadi kita jemput bola bersama dengan Ditjen Laut Kemenhub. Kita targetkan Oktober selesai semua. Jadi sisanya tinggal 4 ribu kapal, dan itu Oktober selesai semua,” tutup Dirjen Perikanan Tangkap Sjariefwidjaja yang hadir dalam kesempatan yang sama.*** DETIK.COM | EDUARDO SIMORANGKIR

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dirjen Tonny Tekankan Pentingnya Memahami Konvensi MLC

IREKTUR Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono, menjelaskan bahwa penyelenggaraan workshop on Implementation of the Maritime Labour Convention (MLC) sangatlah penting, mengingat Indonesia telah meratifikasi Maritime Labour Convention 2006 pada tahun 2016 melalui UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention 2006. “Sebagai negara dengan 70.000 pelaut yang melayani pelayaran internasional, penting bagi kita sebagai administrator maritim untuk mendalami dan memahami Konvensi yang mengatur tentang kesejahteraan dan perlindungan terhadap pelaut ini,” ujar Tonny di Jakarta, Kamis (27/7/2017). Tonny mengatakan bahwa dalam kerangka kerjasama Ditjen Hubla dan MPA Singapura sangatlah penting untuk menggali ilmu dan pengalaman dari Singapura, yang telah meratifikasi konvensi tersebut sejak tahun 2013. Sebagai informasi, Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) ialah Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006 yang diadopsi International Labour Organization (ILO) untuk menciptakan suatu instrumen tunggal yang memuat semua prinsip dan standar ketentagakerjaan internasional yang berlaku di industri pelayaran, untuk selanjutnya dapat diratifikasi oleh negara anggota. MLC 2006 menjadi pilar keempat melengkapi tiga pilar yang telah dihasilkan International Maritime Organization (IMO) sebelumnya yaitu Safety of Life of the Sea (SOLAS, 1974), Marine Pollution (MARPOL, 1973/78) dan Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW,1978) Annex III, IV dan VI diadopsi oleh IMO. “Berdasarkan Pasal VIII dari MLC 2006 mensyaratkan bahwa konvensi ini akan berlaku di semua negara anggota ILO pada waktu satu tahun setelah konvensi ini diratifikasi 30 negara angggota dengan total tonase kapal dunia mencapai 33%,” imbuh Tonny. Setelah persyaratan ini terpenuhi pada 20 agustus 2013 dan jumlah tonase kapal telah

INDONESIA SHIPPING TIMES

mencapai 58.65%, maka MLC 2006 berlaku secara efektif untuk semua Negara anggota ILO pada 20 Agustus 2014. Terkait dengan hal tersebut, Indonesia sebagai flag state, port state, dan littoral state memiliki kebutuhan, kepentingan dan tanggung jawab untuk memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam MLC, 2006. “Sebagai flag state artinya Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan penerapan ketentuan-ketentuan pada kapal dengan benderanya, sementara port state, Indonesia diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan tergantung pada keberadaan “certificate of maritime compliance”,” tutup Tonny. Ratifikasi IMO Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Capt. Rudiana menambahkan, kewajiban bagi kapal yang akan berlayar ke luar negeri atau kapal rute internasional harus memenuhi Maritime Labour Convention (MLC) lantaran Indonesia telah meratifikasi peraturan Internasional Maritime Organization (IMO) sejak tahun 2006. “Kapal harus menyesuaikan dengan menerapkan standar sesuai ketentuan MLC,” jelas Rudiana, di Jakarta, Kamis (27/7/2017). Misalnya saja, terkait penyediaan mulai kamar dan tempat peristirahatan kru, kenyamanan dapur dan ketersediaan makanan, dan perlakukan terhadap anak buah kapal (ABK) perempuan. “Karena saat di atas kapal tidak semudah bekerja di darat saat akan makan misalnya, bisa memilih sesuai selera, namun saat di kapal harus menyesuaikan dengan ketersediaan di dapur,” tutur dia. “Negara yang sudah meratifikasi MLC maka tidak akan menerima kapal yang belum memenuhi ketentuan,” ungkap Rudiana. Saat ini, lanjutnya, lebih dari 200 kapal berlayar ke luar negeri seperti Australia, Amerika, Eropa, Cina, Jepang, Taiwan, dan sebagian negara Timur Tengah.*** BERITATRANS.COM | NAOMY Jumat, 28 Juli 2017

Di Tengah Ancaman Aksi Mogok, JICT Jamin Kelancaran Layanan di Priok

T Jakarta International Container Terminal (JICT) memastikan perusahaan akan berusaha memberikan layanan terbaik kepada seluruh pelanggan menyusul rencana Serikat Pekerja JICT yang akan melakukan aksi mogok kerja pada 3-10 Agustus 2017. Direktur Utama PT JICT Gunta Prabawa mengatakan, untuk menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan arus barang di pelabuhan Tanjung Priok, pihaknya telah memiliki rencana kontingensi (contingency plan) sehingga pelayanan kepada pelanggan tetap dapat berjalan optimal. “Perseroan sudah memiliki rencana contingency plan itu dengan cara mengalihkan pelayanan kapal JICT ke terminal lain di pelabuhan Priok jika aksi mogok terjadi. Hal ini sesuai dengan instruksi Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub,” ujarnya melalui siaran pers JICT, Kamis (27-7-2017). Dia menyatakan untuk menghindari aksi mogok itu, Dewan Direksi JICT juga sudah menyampaikan surat kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudinakertrans) Jakarta Utara untuk melakukan mediasi dengan SPJICT. “Langkah ini kami lakukan untuk mencari solusi terbaik kepada seluruh stakeholders,” paparnya. Direksi JICT juga menyampaikan keprihatinannya terhadap tindakan SPJICT yang terus memaksakan kehendak. Padahal Direksi JICT senantiasa menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku. Gunta mengatakan, Dewan Direksi JICT juga telah memenuhi pembayaran bonus karyawan dengan perjanjian kerja bersama (PKB) dan telah menjalankan point-point kesepakatan dalam Risalah Rapat pada tanggal 9 Mei 2017. “Dewan Direksi JICT tidak pernah mengingkari kesepakatan sebagaimana dituduhkan oleh SPJICT tersebut,” tegasnya. Dalam dokumen Risalah Rapat 9 Mei 2017, yakni dalam salah satu point kesepakatan itu disebutkan bahwa pembayaran bonus karyawan 2016 yang dibayarkan pada 2017 dilakukan

Jumat, 28 Juli 2017

dalam dua tahap. Tahap pertama sudah dilaksanakan pada 10 Mei 20117. Adapun tahapan kedua yakni disepakati adanya pembayaran insentif komitmen kinerja sehingga jumlah bonus yang diterima pekerja JICT sama dengan tahun lalu setelah melalui persetujuan komisaris dan pengesahan pemegang saham selambat-lambatnya pada 25 Juni 2017. Rugi Miliaran Rupiah Angkutan khusus pelabuhan (Angsuspel) Tanjung Priok menyatakan pengusaha truk bakal mengalami kerugian milliaran rupiah jika aksi mogok pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) jadi dilakukan. Ketua Angsuspel Organda DKI Jakarta, Hally Hanafiah, mengatakan potensi kerugian tersebut berdasarkan hitungan 5.000-an truk barang dan peti kemas yang keluar masuk melayani pelabuhan Tanjung Priok. “Kerugian didasarkan atas potensi kalau adanya kemacetan karena konsumsi bagan bakar melonjak, bahkan hingga jika terjadi pembatalan delivery oleh pemilik barang.Kondisi seperti itu yang mesti diantispasi,” ujarnya pada Kamis (27/7/2017). Oleh karena itu, lanjutnya, dari sisi Angsuspel, aksi mogok tersebut sangat merugikan anggota, sedangkan dari sisi pemerintahan akan mengganggu perekonomian. “Kami berharap agar hal tersebut dapat terselesaikan dan operasional pelabuhan berjalan lancar kembali sehingga tidak merugikan anggota kami khususnya maupun pengguna jasa di pelabuhan Priok,” ujar Hally. Ketua Angkutan Barang DPP Organda Ivan Kamajaya, mengatakan prihatin dengan terus terulangnya ancaman mogok di JICT. “Kami prihatin dengan kondisi ini dan berharap agar manajemen JICT dapat segera menyelesaikan,” ungkapnya.*** BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pekerja Pelabuhan Ramai-Ramai Dukung Aksi Mogok SPJICT BISNIS.COM

EKERJA pelabuhan di Indonesia menyampaikan dukungan aksi mogok pekerja pelabuhan petikemas terbesar PT Jakarta International Container Terminal (JICT). Pekerja JICT berencana melakukan mogok kerja pada tanggal 3-10 Agustus 2017 Ketua DPP Serikat Pekerja Pelindo II Nofal Hayin mengatakan, dampak dari perpanjangan JICT secara nyata merugikan pekerjanya karena uang sewa yang naik hampir 2 kali lipat untuk membayar utang global bond Pelindo II. Nofal mengakui, 50% dana global bond Pelindo II mangkrak dan mengganggu keuangan perusahaan. Makanya harus ditopang dari perpanjangan kontrak JICT. “Sangat keterlaluan (Direksi) mengakali perpanjangan JICT agar Pelindo II tetap hidup. Apalagi berdampak terhadap pengurangan hak-hak pekerja. Maka itu kami dukung 100% mogok JICT sampai semua tuntutan dipenuhi,” ujar Nofal dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (27/7/2017). Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja TPK Koja Bersatu, Farudi mengatakan pihaknya turut mendukung mogok JICT. “Kami akan tolak semua

INDONESIA SHIPPING TIMES

kapal-kapal yang akan dipindahkan dari JICT ke TPK Koja,” tegasnya. Sedangkan, Ketua Serikat Pekerja PT Multi Terminal Indonesia (MTI) Pasaribu menyatakan akan turut stop operasi untuk mendukung aksi pekerja JICT. “Kami khwatir pelabuhan ini dikuasai orangorang yang serakah dan tidak taat aturan. Kasus perpanjangan JICT jelas tidak ada alas hukum tapi dipaksakan dan mengorbankan pekerjanya. Oleh karena itu, pekerja pelabuhan di Indonesia harus bergerak bersama,” ujar Pasaribu. Aksi mogok pekerja JICT juga didukung oleh awak kapal pandu Pelindo II. Pembina Serikat Pekerja Jasa Armada Indonesia (JAI), Akbar menyatakan kesiapannya untuk menurunkan personel saat aksi mogok 3 Agustus 2017 nanti. “Alasan mogok pekerja JICT sah. Ada hak yang dirampas dari busuknya perpanjangan kontrak. Kami satu gerakan dengan serikat pekerja di Pelabuhan Indonesia. Dengan bersatunya elemen pekerja pelabuhan, maka kita akan lawan kesewenangan tirani,” ungkap Akbar.*** OKEZONE.COM | LIDYA J SEMBIRING Jumat, 28 Juli 2017

Gubernur Babel: Lawan Kita Bukan Jakarta Tapi Singapura dan Malaysia ANTARANEWS.COM

UBERNUR Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman meminta pemerintah tingkat kabupaten/ kota untuk mengoptimalkan anggaran pembangunan agar bisa bersaing di level global. “Lawan kita bukan Palembang atau Jakarta. Tapi Singapura dan Malaysia. Jadi kualitas harus ditingkatkan,” kata Erzaldi seusai melantik Bupati Bangka Tengah Ibnu Saleh, Kamis (27/7/2017). Pernyataan Erzaldi dilatarbelakangi posisi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di jalur pelayaran Selat Malaka.

Jumat, 28 Juli 2017

Beberapa potensi di Kepulauan Bangka Belitung yang layak dikembangkan antara lain perkebunan lada, pariwisata, dan pelabuhan laut. “Jangan ada intrik. Jika ada kendala segera koordinasi dengan provinsi,” ujarnya. Sebagai daerah pengekspor timah dan lada, Bangka Belitung terus berjuang menentukan harga jual di pasaran dunia. Selama ini harga komoditas ditentukan di Singapura, berimbas rendahnya nilai jual di tingkat masyarakat penghasil.*** KOMPAS.COM | HERU DAHNUR INDONESIA SHIPPING TIMES

MTI: Pelabuhan Harus Ditata Seperti Stasiun-Bandara BERITATRANS.COM

ENGAMAT transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setidjawarno mengatakan pelabuhan sungai, danau, dan penyebrangan sudah harus ditata seperti terminal bus, stasiun, dan bandara untuk memenuhi standar pelayanan minimum. “Terminal penumpang pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan sudah saatnya ditata seperi terminal, stasiun dan bandara. Pelabuhan sebagai awal dan akhir keberangkatan menjadi kunci keselamatan penumpang sebelum naik ke kapal,” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (27/7). Djoko mengatakan belum semua pelabuhan sungai, danau, dan penyebrangan yang memiliki standar keamanan, kenyamanan dan keselamatan sesuai SPM Angkutan Penyeberangan dan SPM Angkutan Laut. “Mestinya, dermaga hanya dilalui oleh petugas atau penumpang yang bertiket. Kendaraan pengantar atau penjemput cukup diparkir di pelataran parkir yang sudah disediakan,” ujar dia.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Namun berdasarkan fakta di lapangan, Djoko menjelaskan kawasan dermaga masih bebas dimasuki siapapun bahkan semua jenis kendaraan tanpa ada pengawasan oleh petugas khusus. Djoko juga menyoroti berat muatan yang tidak dilakukan penimbangan yang bisa membahayakan angkutan penyebrangan apabila kelebihan muatan. Selain itu, juga tidak ada manifes penumpang dan hanya mengandalkan pembelian karcis. “Kapal-kapalnya juga harus dilengkapi dengan jaket pelampung (life jacket), manifes harus sesuai, kelaikan kapal harus jadi syarat,” terang dia. Djoko berharap kenyamanan, keamanan, dan keselamatan angkutan sungai, danau dan penyeberangan bisa lebih baik lagi. Menurut dia, berbagai pemangku kepentingnya masih memiliki peluang untuk memperbaiki fasilitas tersebut.*** REPUBLIKA.CO.ID | ANTARANEWS.COM Jumat, 28 Juli 2017

Tak Lagi Monopoli, Swasta atau BUMN Boleh Kelola TKBM Pelabuhan GOOGLE IMAGE

ENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa sekarang ini pengelolaan buruh bongkar muat di pelabuhan boleh dilakukan oleh selain koperasi TKBM alias usaha swasta berbadan hukum Indonesia, maupun BUMN. “Sekarang swasta maupun BUMN bisa mendirikan usaha mengelola buruh (TKBM-red) selain koperasi. Karena selama ini pengelolaan TKBM di pelabuhan hanya koperasi, sehingga terkesan monopoli, tidak ada saingannya. Makanya untuk menghindari monopoli, diperbolehkan PT, atau BUMN,,” ungkap Menhub, di Jakarta. Sementara itu, Sekretaris Koperasi TKBM Sejahtera Pelabuhan Tanjung Priok, Parmin, ketika dimintai taggapannya sehubungan hal itu, menyatakan bahwa mengenai dibolehkannya mengelola buruh bongkar muat di pelabuhan selain koperasi, sekarang masih diperjuangkan oleh Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) bersama 94 koperasi primer. “Mereka (Induk Koperasi) sekarang ini masih

Jumat, 28 Juli 2017

memperjuangkan supaya tidak ada badan usaha lain untuk menjadi pengelola TKBM di pelabuhan,” ujar Parmin per telpon, kemarin. Dia juga mengatakan, kalau apa yang diupayakan Induk Koperasi menghadapi jalan buntu, terpaksa pihaknya pun akan mendirikan badan usaha untuk mengeloa buruh (TKBM). Seperti diketahui bahwa dalam rangka penataan dan pengelolaan TKBM di pelabuhan, Menhub Budi Karya Sumadi telah menyurati Menko Kemaritiman tertanggal 29 Desember 2016. Dalam surat No KP 108/1/10/PHB 2016 antara lain menyebutkan perlu dilakukan penataan terhadap pengelolaan TKBM di pelabuhan. Dalam surat Menhub pada intinya menyebutkan pengelolaan TKBM saat ini dilakukan oleh Koperasi TKBM satu-satunya pengerah jasa TKBM di pelabuhan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menhub dan Menaker No IM 2/HK 601/PHB -89 . INS 03/ Men/89 tanggal 4 Juli 1989.*** OCEANWEEK.CO.ID

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelni Bakal Garap Rute Tol Laut Jalur Tanjung Perak-Pulau Buru PELNI.CO.ID

EMENTERIAN Perhubungan memutuskan untuk memberikan penugasan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni untuk menggarap satu rute tol laut. Rute baru yang ditugaskan kepada Pelni yakni Rute T-9, dimulai dari Tanjung Perak hingga Namrole di Pulau Buru bagian Selatan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, A. Tonny Budiono mengatakan penugasan untuk Pelni dilakukan agar program tol laut di dua rute yang sepi peminat tetap berjalan. Dia menambahkan, program tol laut bakal terus diandalkan guna menekan disparitas harga di Pulau Jawa dengan di luar Jawa. “Kita pastikan [penugasan] ke Pelni karena swasta gak ada yang mau sampai kami buka lelang tiga kali,” jelasnya saat ditemui di Kementerian BUMN, Kamis (27/7/2017). Sebagaimana diketahui, Pelni sudah mendapat penugasan untuk menggarap enam rute tol laut. Rute tersebut yakni T-13, T-11, T-3, T-12, T-5, dan T-6. Dengan penugasan dua rute

INDONESIA SHIPPING TIMES

tol laut tambahan, Pelni akan melayani tujuh rute tol laut. Di sisi lain, Kemenhub juga membuka tujuh rute untuk swasta. Namun dari lima rute, hanya enam rute yang diminat swasta dan kini telah dimenangkan empat perusahaan pelayaran.PT Mentari Sejati Perkasa memenangkan tender untuk tiga rute. Tiga rute lain dimenangkan oleh PT Mandala Sejahtera Abadi, PT Luas Line, dan PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk. Hingga Juli 2017, tingkat keterisian muatan load factor rata-rata mencapai 88% untuk lima rute tol laut.Rata-rata realisasi muatan lima armada Pelni yang melayani lima rute mencapai 505 TEUs. Rute T-13 sejauh ini menjadi rute dengan load factor tertinggi sebesar 127%. KM Freedom yang melayani rute ini berlayar dengan rute Tanjung Perak – Wanci – Namlea – Fak Fak – Kaimana – Timika.*** BISNIS.COM | RIVKI MAULANA Jumat, 28 Juli 2017

Belt and Road Initiative Pendorong Ekonomi Global di Abad ke-21

ONG KONG Development Council mengajak pelaku bisnis di Indonesia untuk meningkatkan kerja sama sejalan dengan inisiatif yang diluncurkan Pemerintah China pada 2013 itu. “Kami melihat pentingnya memperkuat hubungan dengan Indonesia, hubungan yang sangat penting bagi keberhasilan ekonomi kedua negara,” ujar Paul Chan, Sekretaris Keuangan Wilayah Administratif Khusus Hong Kong dalam sebuah seminar di Jakarta (26/07/2017). Ketika Presiden Xi Jinping ke Jakarta pada 2013, mengusulkan untuk pertama kalinya pengembangan Jalan Sutra Maritim Abad 21. “Seperti banyak dari Anda mungkin tahu, Belt and Road Initiative yang visioner ini, yang terdiri dari Jalan Sutra Maritim Abad ke-21 dan Silk Road Economic Belt yang berbasis darat, mencakup sekitar 60 negara di Asia, Timur Tengah, Afrika dan Eropa. Negara-negara ini bersama-sama mewakili 60 persen populasi dunia, sepertiga dari GDP global dan sepertiga dari perdagangan barang dagangan di dunia,” jelasnya. Inisiatif ini terinspirasi oleh Silk Road kuno, the Belt and Road Initiative adalah strategi kolaboratif dan inklusif yang bertujuan untuk mempromosikan konektivitas infrastruktur dan koordinasi kebijakan, sehingga mendorong perdagangan dan investasi, dan untuk memperdalam persahabatan dan pertukaran budaya di antara negara-negara peserta. Paul meyakinkan inisiatif ini akan menjadi pendorong ekonomi global di abad ke-21. Dengan meningkatkan konektivitas infrastruktur dan mendorong arus perdagangan dan investasi internasional secara kolaboratif dan saling menguntungkan, akan menguntungkan pembangunan ekonomi negara-negara peserta dan memperdalam pemahaman dan persahabatan di antara orang-orang dari berbagai negara. “Dan saya senang melihat inisiatif ini mengumpulkan banyak momentum. Sampai

Jumat, 28 Juli 2017

saat ini, lebih dari 100 negara dan organisasi telah menunjukkan dukungan mereka, dalam satu cara cara, untuk inisiatif Belt and Road,” katanya. Lebih lanjut Paul menuturkan pada bulan Mei 2017, ada 29 pemimpin negara, termasuk Presiden RI Joko Widodo menghadiri Forum Belt and Road tingkat tinggi di Beijing, untuk mendorong kerja sama yang saling menguntungkan di bawah kerangka Belt and Road. “Saya juga turut pada forum tersebut bersama dengan sekitar 1.200 perwakilan dari lebih 130 negara dan 70 organisasi internasional,” imbuhnya. Menurut Paul, Indonesia merupakan pemain kunci dalam inisiatif Belt and Road, mengingat pertumbuhan ekonominya yang cepat, lokasinya yang strategis di Asia Tenggara, serta sumber daya manusia dan alamnya yang luas. Konektivitas infrastruktur merupakan jantung inisiatif Belt and Road ini. Sebuah studi baru-baru ini oleh Asian Development Bank memperkirakan bahwa pengembangan Asia memerlukan investasi US$ 1,7 triliun per tahun di bidang infrastruktur sampai tahun 2030 untuk mempertahankan momentum pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi perubahan iklim. Hong Kong sebagai pusat modal internasional di Asia, menurut Paul, memiliki pengalaman, keahlian, koneksi internasional dan likuiditas yang dalam untuk melayani sebagai pusat pengelolaan penggalangan dana dan pengelolaan keuangan untuk mega proyek tersebut. “Kami dapat menyediakan berbagai macam layanan keuangan, mulai dari penawaran umum perdana, sindikasi pinjaman, hingga ekuitas swasta dan keuangan Islam. Selama 15 tahun terakhir, Hong Kong berada di peringkat lima besar di dunia, dan kenyataannya dalam dua tahun terakhir berturut-turut, berada di peringkat nomor satu secara global, dalam hal jumlah dana yang diperoleh melalui IPO,” paparnya.

INDONESIA SHIPPING TIMES

WIRE.IN.COM

Terlebih populasi muslim yang cukup besar di sepanjang koridor Road Belt, pembiayaan Islam diperkirakan akan tumbuh dengan cepat. Diungkap Paul, selama tiga tahun terakhir,Hong Kong telah menerbitkan tiga sukuk, menarik minat kuat dari investor di Timur Tengah dan seluruh dunia. “Penerbitan yang sukses tidak hanya memamerkan fleksibilitas finansial Hong Kong, tapi juga kepercayaan investor internasional terhadap kami,” ujarnya. Lebih lanjut, untuk menangani kesenjangan pembiayaan infrastruktur menurutnya, di perlukan pemikiran kreatif, serta upaya multidisiplin terpadu. “Tahun lalu, kami mendirikan Kantor Fasilitasi Pembiayaan Infrastruktur (IFFO) di bawah Hong Kong Monetary Authority, sebuah platform yang ditunjuk yang membawa pemangku kepentingan yang tertarik untuk memfasilitasi pertukaran informasi pasar dan untuk meningkatkan kolaborasi dalam investasi infrastruktur,” katanya. Lebih dari 60 pemangku kepentingan utama, termasuk bank multilateral, manajer aset, bank komersial dan investasi, perusahaan asuransi, dana pensiun, pengembang infrastruktur dan operator, dan perusahaan jasa profesional, telah bergabung dengan pihaknya sebagai mitra. Selain itu, Hong Kong menjadi anggota Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) bulan lalu. Dengan partisipasi dalam kerja AIIB, Hong Kong dapat berkontribusi dalam banyak hal ke berbagai proyek infrastruktur di wilayah ini.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dikatakan Paul, Hong Kong dan Indonesia sudah memiliki hubungan bisnis yang kuat dan mapan. Tahun lalu, perdagangan bilateral kami mencapai hampir US$ 5 miliar. Perjanjian perpajakan ganda antara Hong Kong dan Indonesia telah berlaku sejak April 2013, dan pada bulan Juni tahun ini kami menandatangani sebuah perjanjian mengenai pertukaran otomatis informasi akun keuangan untuk tujuan perpajakan. Ia berharap dengan hadirnya Kantor Ekonomi dan Perdagangan kami yang baru di Jakarta, bersama dengan kantor HKTDC dapat membantu Indonesia untuk memanfaatkan layanan keuangan, profesional dan nilai tambah tinggi lainnya dari Hong Kong. Dino Patti Djalal sebagai pendiri Foreign Policy Community of Indonesia yang juga pembicara dalam seminar ini melihat banyak yang bisa dicontoh dari Hong Kong dalam meningkatkan pengetahuan negara luar terhadap wilayah ini, terutama dalam meningkatkan hubungan bisnis. “Dalam dua tahun terakhir saya melihat modelnya sangat menarik, mereka membuka banyak kantor dengan promosi yang sangat kuat. Hal ini saya sampaikan ini pada banyak gubernur, kita bisa mencontoh Hong Kong, perlu juga kalian membuka kantor perwakilan di Singapura, New york misalnya untuk memasarkan daerahnya, jangan mengandalkan kementerian luar negeri,” ujarnya. China diyakini akan menjadi negara super power baru di masa datang, tentu saja ini akan sangat mempengaruhi konsekuensi kebijakan luar negeri kita. “Tidak banyak negara yang memiliki interest tinggi pada Indonesia, China adalah salah satu yang berada di puncak posisi ini,” katanya.*** SWA.CO.ID |HERNING BANIRESTU Jumat, 28 Juli 2017

Semester I, Volume Bongkar Muat DP World Capai 34 Juta TEUs ARABIANSUPPLYCHAIN.COM

bongkar muat juga ditopang perluasan market yang sudah mulai berjalan pada kuartal kedua tahun ini. “Dengan kinerja semester pertama yang menggembirakan, kami optimis bisa mencapai proyeksi pertumbuhan di tahun 2017,” katanya.

ELASA (25/7) lalu, Operator terminal peti kemas “The Big Four”, DP World, mengumumkan berhasil menghandle volume bongkar muat (troughput) sebesar 34 juta TEUs di seluruh pelabuhan yang berada di bawah manajemennya. Angka ini meningkat 8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan peningkatan ini, DP World memproyeksikan pertumbuhan di semester II sebesar 10% atau jauh di atas perkiraan lembaga analis angkutan kontainer Drewry, sebesar empat persen di tahun 2017. DP World juga menyatakan untuk terminal peti kemas yang langsung di bawah kendali operator global tersebut, troughput semester I mencapai 18 juta TEUs. Kenaikan ini dipicu peningkatan perdagangan dunia khususnya di wilayah yang pertumbuhan ekonominya meningkat seperti Amerika dan Eropa. Dengan peningkatan ini, DP World optimis kinerja terminal akan terus meningkat sebagaimana semester I yang mencapai 22%. CEO DP World Group, Sultan Ahmed Bin Sulayem, menyatakan pertumbuhan volume

Jumat, 28 Juli 2017

Asistensi Belawan Dalam kesempatan tersebut, DP World juga menyatakan telah menandatangani kontrak untuk melakukan asistensi pengelolaan pelabuhan Belawan, Indonesia. Dalam kontrak tersebut, DP World juga akan berbagi keahlian dalam merancang pembangunan infrastruktur baru di Belawan yaitu Kuala Tanjung. Pelabuhan Belawan merupakan perusahaan BUMN yang menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di luar Pulau Jawa. DP World memastikan, Kuala Tanjung akan mampu mendorong pengurangan biaya logistik sehingga diharapkan menurunkan harga barang di kawasan tersebut serta berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tahun lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo melontarkan kritik terhadap kinerja Belawan. Kritikan ini disebabkan angka dwell time yang mencapai 6 hari atau dua kali lebih lama dari Pelabuhan Tanjung Priok. Widodo bahkan meminta seluruh operator pelabuhan milik BUMN bisa mencapai target waktu ideal kurang dari tiga hari.*** MARITIME-EXECUTIVE.COM | KF

INDONESIA SHIPPING TIMES