Indonesia Shipping Times Edisi 28 April 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 103• Vol IX • Jumat,

28 April 2017

DIRUT PELINDO II AJAK MENTERI BLUSUKAN TINJAU KANAL CBL

BANGUN KUALA TANJUNG, PELINDO I DIVESTASI ANAK USAHA

JURUS KEMENHUB WUJUDKAN INDONESIA POROS MARITIM DUNIA

PELINDO II BANTEN DAN APTRINDO MOU KELANCARAN ARUS BARANG

YA AMPUUN.. KAPAL PERANG RUSIA KARAM NABRAK KAPAL KARGO

01

Menhub: Pembangunan Kanal CBL Kurangi Beban Jalan

M

ENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong penyelesaian pembangunan Kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL Inland Waterways) untuk mengurangi beban jalan raya.

“Moda transportasi alternatif saat ini sangat dibutuhkan. Sekarang transportasi terbatas pada jalan tol dan kereta api. Ini akan menjadi alternatif yang lebih modern dan hemat biaya untuk kedua moda transportasi dalam bentuk jaringan jalur darat dengan menggunakan tongkang,” ujarnya di Cikarang, Kamis.

Ia mengemukakan hal itu usai meninjau Kanal CBL bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Direktur Pelindo II Elvyn G. Massasya di Cikarang.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengangkutan logistik dengan kontainer, khususnya dari dan ke Timur Jakarta, Kementerian Perhubungan mendorong PT Pelindo II segera membangun Kanal CBL yang akan menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara dengan kawasan industri di sekitar Cibitung, Cikarang, dan Karawang, Jawa Barat.

Dia mengatakan upaya ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas Pelabuhan Tanjung Priok dengan daerah pedalaman (hinterland).

Budi mengemukakan, mekanisme tersebut akan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan tol yang menuju Cibitung, Cikarang, dan Karawang, selain juga menyediakan solusi logistik yang lebih hemat biaya dan efisien.

Cara tersebut, menurut dia, juga dapat mengurangi tingkat polusi udara.

Dia mengemukakan ke masa depan PT Pelindo II akan melakukan pengembangan jalur air darat CBL yang memiliki panjang total 25 kilometer.

“Nanti Pelindo II akan melebarkan kanal, melakukan pengerukan dan membangun termi-

nal air darat atau Inland Waterways Terminal di sekitar Kawasan Industri Cikarang,” katanya.

Budi berharap CBL Inland Waterways dapat meningkatkan arus volume kontainer dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Cibitung, Cikarang, dan Karawang.

Dia menyebutkan nantinya Inland Terminal disiapkan di areal seluas 52 hektare untuk melayani 1,6 juta TEUs dengan panjang dermaga 1.600 meter.

Selain itu, dikemukakannya, untuk tahap pertama akan dibangun Inland Terminal seluas 10 hektare dengan dermaga sepanjang 600 meter.

“Inland Terminal CBL akan terkoneksi dengan jalan Tol Cilincing - Cibitung (JTCC) melalui jalan akses penghubung sepanjang 4,2 kilometer,” demikian Budi Karya Sumadi.*** ANTARANEWS.COM | JUWITA T RAHAYU |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Jumat, 28 April 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dirut Pelindo II Ajak 2 Menteri Blusukan Tinjau Kanal CBL foto: humas pelindo 2

P

T Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC mengundang Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basoeki Hadimoeljono untuk meninjau langsung lokasi rencana Pembangunan Kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL) yang termasuk di dalam Proyek Strategis Nasional sesuai PerPres RI No. 3 Tahun 2016.

Peninjauan ini didampingi langsung oleh Direktur Utama, Direktur Teknik& Manajemen Resiko, dan Direktur Operasi & SI IPC. Agenda kunjungan lapangan dua Menteri ini adalah untuk mendapat gambaran mengenai kondisi eksisting Kanal serta berkoordinasi untuk membantu IPC mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan guna kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL) ini.

Pelabuhan Tanjung Priok yang terletak di Teluk Jakarta memiliki posisi strategis yang dekat dengan kawasan industri yang berada di bagian timur Jakarta. Kurang lebih 35% dari komoditi petikemas yang menuju Pelabuhan Tanjung Priok maupun sebaliknya dikirim dengan mengguna-

INDONESIA SHIPPING TIMES

kan truk dan kereta api yang berasal dari daerah industri di Jawa Barat seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Sumedang. Kepadatan volume lalu lintas tol Cikarang dan keterbatasan kapasitas rel kereta mengakibatkan waktu yang lama untuk mengirimkan petikemas menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

Proyek Pembangunan Kanal CBL yang diinisiasi oleh IPC ini merupakan upaya optimalisasi alur sungai dengan menggunakan kapal tongkang sebagai alternatif moda transportasi barang dan penghubung antara Pelabuhan dengan area hinterland sehingga dapat mengurangi kongesti jalan di darat yang diharapkan berdampak pada efisiensi waktu dan biaya.

Rencananya kanal sepanjang total 24 km dengan draft hingga -5mLWS dalam proyek ini akan dibangun melalui tiga tahapan yang kedepannya juga akan dilengkapi dengan Inland Terminal yang terdiri dari Terminal Petikemas dan Terminal Curah dengan total luas 52 Ha yang mampu melayani hingga 1,6 Juta TEUs/tahun.

Hingga saat ini IPC telah menyelesaikan proses Feasibility Study (FS), AMDAL, survey dan investigasi serta perizinan pemanfaatan kanal dan rekomendasi tata ruang dari Pemerintah Daerah setempat, IPC juga telah mengusulkan upaya percepatan pelaksanaan pembangunan Kanal CBL ini melalui proses penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) guna mendukung implementasi di lapangan. “Pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada Pemerintah, khususnya atas dukungan yang diberikan dalam usaha-usaha yang kami lakukan untuk meningkatkan dan memperlancar koneksi logistik dan maritim di Indonesia. Dalam mencapai target-target perusahaan yang ditetapkan, IPC membutuhkan kolaborasi dan dukungan penuh Pemerintah maupun para pemangku kepentingan lainnya, demi percepatan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan proyek strategis nasional khususnya di bidang kepelabuhanan sehingga dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan,� tutup Elvyn G. Masassya, Direktur Utama IPC.*** | SHIPPINGFORUM.CO.ID | Jumat, 28 April 2017

03

M

Jurus Kemenhub W Poros Mari

ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap agar seluruh instansi dan stakeholder terkait dapat berpartisipasi aktif memberikan dukungan dalam pembangun sektor maritim.

Partisipasi itu bisa melalui terobosan-terobosan yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, seperti program Tol Laut, Pemanduan di Selat Malaka, serta direct call atau pelayaran langsung kapal besar dengan tujuan internasional.

“Hal tersebut tentu akan membuktikan bahwa secara bertahap dan step by step, Indonesia bisa meraih kemandirian sebagai negara maritim yang besar,” ujar Budi Karya dalam keterangan tertulis, Kamis (27/4/2019).

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mencatat kemandirian maritim Indonesia dimulai dari program tol laut yang saat ini telah memasuki tahun ketiganya.

Pelaksanaan Tol Laut sedikit banyak telah memberikan kontribusi dan manfaat, khususnya dalam menekan angka disparitas harga serta meningkatkan pemerataan ekonomi.

Sehingga tol laut menjadi tonggak baru menekan disparitas harga yang terjadi selama ini antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A Tonny Budiono menyebutkan bahwa pelaksanaan tol laut didukung oleh sistem distribusi dan konsolidasi barang. Hal itu ditandai dengan dioperasikannya 13 trayek pada tahun 2017, dengan rincian sebanyak 6 trayek dilayani oleh PT. Pelni melalui penugasan, dan sebanyak 7 trayek dilayani oleh perusahaan angkutan laut swasta melalui skema pelelangan umum.

“Selain itu, guna lebih mengefektifkan program tol laut, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Kementerian BUMN telah menggagas pembangunan pusat logistik di wilayah jalur tol laut yang dinamakan ‘Rumah Kita’,” kata Tonny.

04

Jumat, 28 April 2017

“Hadirnya tol laut di tengah-tengah masyarakat akan semakin menjamin ketersediaan barang melalui angkutan barang yang terjadwal, sehingga akan semakin meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya yang berada di wilayah timur Indonesia,” lanjutnya.

Kedua, kemandirian maritim Indonesia ditunjukan dengan resminya Pemerintah Indonesia melakukan Pemanduan di Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura.

Pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta menjaga kedaulatan wilayah teritorial Indonesia.

Menurut Tonny, pelaksanaan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan hasil perjuangan panjang Pemerintah Indonesia.

Permasalahan ini selalu menjadi isu utama yang dibahas oleh 3 (tiga) Negara Pantai (The Littoral States) yang terdiri dari negara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam Forum Tripartite Technical Expert Group (TTEG) dalam kurun dasawarsa.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Wujudkan Indonesia itim Dunia foto: twitter.com

Pada kesempatan itu Pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan kesanggupan untuk melaksanakan pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura dengan target pelaksanaan pada tahun 2017.

“Dengan melakukan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berintegritas dan tidak bergantung pada Negara pantai lainnya,” tegas Tonny.

Selanjutnya, dari sisi pengangkutan laut, Indonesia telah berhasil mendatangkan kapal petikemas terbesar pertama di Pelabuhan Tanjung Priok dengan rute pelayaran langsung Jakarta - Los Angeles, Amerika.

Dengan adanya pelayanan langsung ke Amerika Serikat dengan kapal berkapasitas besar, akan meningkatkan efisiensi logistik yaitu dari segi harga akan mengalami penurunan sebesar 20% hingga 30% dan dari segi waktu mencapai 10 hari.

Tonny menyebutkan dengan kehadiran kapal-kapal raksasa ini menunjukkan kepada masyarakat transportasi laut bahwa sekarang Pelabuhan Tanjung Priok sudah dapat melayani

INDONESIA SHIPPING TIMES

kapal dengan kapasitas besar.

Dengan begitu akan membuat efisiensi logistik Indonesia menjadi lebih baik dan Pelabuhan Tanjung Priok tidak kalah bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

“Dengan adanya pelayaran langsung ini, akan memberikan keuntungan khususnya kepada para eksportir yang dapat melakukan penghematan biaya (cost saving) karena tidak harus transit di negara lain (double handling) seperti Singapura, sehingga pada akhirnya biaya logistik akan semakin kompetitif sehingga Pelabuhan Tanjung Priok dapat menjadi transshipment di Asia Tenggara,” tutup Tonny.

Dengan pencapaian-pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi Negara yang ‘Mandiri’ di bidang maritim sebagaimana perwujudan cita-cita Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Sejak awal pemerintahan, Presiden RI Joko Widodo dengan program Nawa Cita telah menggagas penguatan jati diri Indonesia sebagi negara maritim. Presiden Joko Widodo juga memiliki visi untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia yang dapat dicapai dengan melakukan pembangunan sektor maritim.

Saat ini Pemerintah memiliki fokus untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya kelautan, membangun transportasi laut dan infrastruktur pelabuhan yang disertai dengan pembangunan industri maritim yang kuat. Termasuk dengan membangun kekuatan ekonomi masyarakat sehingga nantinya kemandirian maritim dapat terwujud.

Adapun kemandirian bangsa menurut visi Presiden dapat dilihat dari kemampuan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia.*** DETIK.COM | MEGA P RATYA Jumat, 28 April 2017

05

Pemerintah Patok Target Dwelling Time Priok Harus Bisa 2 Hari foto: cnnindonesia.com

R

ATA-RATA waktu tunggu bongkar muat hingga keluar barang (dwelling time) dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menunjukan grafik penurunan. Tercatat, di tahun 2013, dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok sempat mencapai 6,7 hari.

Kemudian dengan berbagai perbaikan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dwelling time di Pelabuhan Priok terus turun, menjadi 4,7 hari di tahun 2015 dan kini 2,9 hari (Februari 2017). Jokowi menargetkan di akhir tahun ini, dwelling time di Pelabuhan Priok bisa 2 hari.

“Presiden bilang di akhir tahun ini harus 2 hari,” tegas Deputi bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Edy Putera Irawady saat diskusi terbatas dengan media di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jalan Veteran, Jakarta, Rabu (26/4).

Edy menambahkan tingginya angka dwelling time saat itu disebabkan karena kapasitas Pelabuhan Priok masih cukup terbatas. Tetapi kini, Pelabuhan Priok telah memiliki terminal peti kemas Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok atau NCPT 1.

NPCT 1 memiliki luas lahan kurang lebih 32 hektare dan mampu menampung kapasitas sebesar 1,5 juta TEUs per tahun. Terminal baru

06

Jumat, 28 April 2017

tersebut diproyeksikan dapat melayani kapal peti kemas dengan kapasitas 13.000-15.000 TEUs dengan bobot di atas 150.000 DWT. Sementara itu di tempat yang sama, Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Kementerian Perhubungan Wigyo menyatakan Kemenhub tetap berupaya menurunkan dwelling time di Pelabuhan Priok walaupun kondisi saat ini sudah turun drastis. Caranya dengan konsisten menerapkan Inaportnet, yaitu pelayanan kapal di pelabuhan yang terintegrasi dengan online system.

“Pelayanan kapal pakai Inaportnet sudah dilakukan secara elektronik sampai ke tingkat pelayanan kapal. Layanan ini sudah terintegrasi di beberapa pelabuhan,” katanya.

Sedangkan cara lainnya adalah dengan pengenaan tarif progresif waktu tumpuk (long stay) barang di Pelabuhan Priok. Hal ini sesuai dengan aturan Permenhub Nomor 25 Tahun 2017, “Batas waktu hanya kita berikan 3 hari sejak barang ditumpuk di dalam pelabuhan sehingga mengembalikan fungsi pelabuhan. Dikenakan tarif progresif, yaitu hari pertama free charge, 2 hari 300 persen, 3 hari 600 persen, 4 hari 900 persen dengan tujuan pemilik barang tidak menahan barang tidak lebih 3 hari,” cetusnya.*** KUMPARAN.COM | WIJI NURHAYAT

INDONESIA SHIPPING TIMES

T Pelabuhan Indonesia/Pelindo I (Persero) masih melanjutkan rencana aksi korporasi berupa penawaran umum perdana saham (IPO/Initial Public Offering) salah satu anak usahanya pada tahun depan.

Direktur Utama Pelindo I, Bambang Eka Cahyana mengatakan, sebelum melakukan IPO pada anak usahanya tersebut, pihaknya akan lebih dulu melakukan divestasi guna mendapatkan tambahan ekuitas untuk berinvestasi di Kuala Tanjung, Sumatera Selatan.

“Divestasinya tahun ini, prosesnya satu tahun, baru setelah IPO. Dari divestasi kemarin, diperkirakan dapat mengumpulkan dana sebesar Rp2 triliun. Ini untuk nambah (investasi) pengembangan Kuala Tanjung taha selanjutnya,” ujarnya saat ditemui beberapa waktu lalu.

Menurutnya, manfaat dilakukannya divestasi, selain meraih tambahan ekuitas untuk investasi, juga dapat menarik investaro strategis, khususnya investor asing karena membawa expertise serta memiliki jaringan global.

“Masuknya investor strategis, mereka ini pasti membawa network, otomatis meningkatkan value kita. Makanya kenapa divestasi dulu, agar nilai valuasi anak usaha itu lebih baik pada saat IPO nanti,” katanya.

Ia mengakui, saat ini sudah ada dua investor asing yang berminat pada sebagian saham anak usaha yang akan dilepas tahun ini sebelum go public di Tahun 2018, yakni berasal dari Hongkong dan Timur Tengah.

Nantinya, kata dia, dengan adanya proses divestasi dan IPO dalam jangka waktu 20172018, maka porsi kepemilikan Pelindo I di anak usaha itu masih menjadi majority atau sekitar 52-53 persen.

“Jadi, rencana IPO itu masih, sekarang lagi selesaikan valuasi. Rencananya, mau isu saham baru 20 persen. Ini dananya masuk ke anak usaha, dipakai untuk mengembangkan. Yang jelas, ada anak usaha kami yang bergerak di terminal peti kemas Belawan,” terangnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung, Sumatera Utara,

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: beritasatu.tv

P

Bangun Kuala Tanjung, Pelindo I Divestasi Anak Usaha

Tahap 1 direncanakan bisa beroperasi pada Juli atau Agustus tahun ini.

Dikatakannya, terdapat tiga tahap dalam pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, Tahap 1 perkembangannya sudah mencapai 90 persen dengan nilai investasi Rp2,5 triliun yang dikenakan oleh PT Pelabuhan lndonesia I. “Tahap 1 beroperasi tahun ini, Juli atau Agustus paling lambat. Untuk Tahap 2 dan 3 ini bisa dilakukan sendiri atau dikerjasamakan,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, total investasi proyek Pelabuhan Kuala Tanjung sekitar Rp34 triliun, dimana investasi tahap pertama sebesar Rp3 triliun, tahap kedua senilai Rp8 triliun, dan tahap ketiga senilai Rp23 triliun.

Ia menegaskan, pengoperasian Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub internasional harus digenjot untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur pelabuhan, sehingga layanan logistik lebih efisien dan kompetitif.

Ke depan, pengoperasian Pelabuhan Kuala Tanjung akan disinergikan dengan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta sebab keduanya merupakan pelabuhan hub internasional. Kemudian, Pelabuhan Tanjung Priok juga akan didukung dengan Pelabuhan Patimban yang akan menjadi andalan bagi para industri otomotif.

Seperti diketahui, pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung masuk dalam proyek strategis nasional, karena itu Kemenhub telah menyiapkan dukungan infrastruktur berua akses tol dan kereta dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sei Mangke sampai ke Kuala Tanjung.*** RAKYAT MERDEKA | MARITIMENEWS.ID Jumat, 28 April 2017

07

P

T Pelindo II (IPC) Cabang Ciwandan telah menandatangani MoU (kerjasama) dengan DPD Aptrindo Banten, bertempat di Kantor IPC, Kamis (27/4).

Penandatanganan kerjasama itu dilakukan oleh General Manager Pelindo Banten Armen Amir dengan Ketua DPD Aptrindo Banten H. Syaiful Bahri, disaksikan antara lain oleh dewan penasihat organisasi truk tersebut H. Tubagus Masduki SE. Menurut Masduki, kerjasama ini dalam rangka mendukung kelancaran lalu lintas barang di pelabuhan Ciwandan maupun Bojanegara.

“Kami antara pebisnis truk dan Pelindo sebagai operator sepakat untuk saling mensupport, agar kegiatan bongkar muat dan lalu lintas barang dari dan ke pelabuhan lancar,” katanya, Kamis sore kemarin.

Masduki berharap dengan MoU ini, kedua belah pihak terus saling mengisi.

Sebelumnya, General Manager Pelindo II Banten Armen Amir mengatakan akan berkoordinasi dengan Aptrindo dalam mempercepat proses bongkar muat di pelabuhan tersebut.

08

Jumat, 28 April 2017

Hal ini tidak lepas dari target Pelindo II merubah pelayanan curah menjadi terminal curah modern sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada saat bongkar muat kapal yang sandar di dermaga.

“Salah satunya mempercepat proses bongkar muuat agar kapal yang akan bersandar di dermaga tidak lama menunggu. Termasuk meningkatkan kapasitas pelabuhan,” kata Armen Amir, Rabu (5/4/2017) “Intinya ketika kapal datang dan akan melakukan bongkar muat, truk sudah siap. Dengan begini proses bongkar muat bisa lebih cepat,” jelasnya.

Sebagai operator pelayanan terhadap para pengguna jasa kepelabuhan, peningkatan layanan dan fasilitas di dalam pelabuhan tentu menjadi hal yang utama.

“Biar merasa nyaman jika dilayani dengan baik, cepat dan tepat. Itu tujuannya. Mereka (pengguna jasa) itu bos kita, jadi harus dilayani dengan baik,” jelasnya.*** OCEANWEEK.CO.ID | BANTENHITS.COM

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: oceanweek.co.id

Pelindo II Banten dan Aptrindo MoU Kelancaran Barang

Genjot Pendapatan, KAI Berencana Kerja Sama Andhika Line Buka Depo Petikemas

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: fajarnews.com

P

T Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon tahun ini akan menggenjot pendapatan dari sektor angkutan barang.

Selain angkutan semen yang sudah berjalan dari Stasiun Arjawinangun, PT KAI Daop 3 juga akan membuka depot untuk angkutan peti kemas yang akan dipusatkan di Stasiun Cangkring, serta angkutan semen Bima di Stasiun Sindanglaut, Kabupaten Cirebon.

“Kami sedang ada penjajakan angkutan baru.

Rencana angkutan Semen Bima dari Kresek (Purwokerto) – Sindanglaut. Ditargetkan di minggu kedua bulan Mei itu sudah berjalan. Kami juga merencanakan pembukaan angkutan baru dengan membuka depot di wilayah Cangkring. Di Cangkring sudah ada yang minat ke kami untuk angkutan peti kemas,” ungkap Manager Angkutan Barang PT KAI Daop 3 Cirebon, Sugeng Suranto, Rabu (26/4).

Sugeng menambahkan, pihaknya sudah melakukan survei dengan PT. Andika Line, calon mitra yang akan bekerjasama membuka depo peti kemas di Cangkring.

“Kami dengan PT. Andika line sudah melakukan survei. PT. Andika Line yang sekarang bergerak di bidang angkutan kapal Pelabuhan mau mengembangkan usahanya di angkutan kereta api. Angkutan peti kemas yang sifatnya bisa mengirim untuk domestik maupun ekspor impor,” ungkapnya.

Rencana pembukaan angkutan peti kemas ini, menurutnya terkait dengan rencana pengembangan Pelabuhan Cirebon. Rencana pengembangan pelabuhan Cirebon menjadi potensi pembukaan angkutan peti kemas bagi Daop 3 Cirebon maupun bagi PT. Andika Land sebagai mitra yang akan bekerjasama.

Terkait dengan rencana pengembangan pelabuhan Cirebon, kata dia, akan ada pendalaman laut sehingga kemungkinan kapal-kapal besar yang mengangkut peti kemas bakal bisa berlabuh.

“Kami menangkapnya kalau kapal itu sudah bisa berlabuh, paling tidak angkutan yang menuju Cirebon itu untuk ekspor impor maupun antar pulau itu pasti akan berjalan. Karena kan selama ini untuk ekspor impor semuanya terpusat di

Tanjung Priok. Kalau kami menangkapnya itu potensi. Ya mudah-mudahan yang diharapkan ada kebijakan pemerintah, akhirnya untuk ekspor impor bisa dari Cirebon juga selain untuk antar pulau,” kata Sugeng.

Terkait rencana pembukaan angkutan baru ini, KAI Daop 3 Cirebon selain telah menyiapkan tambahan armada Gerbong Datar (DT) juga akan mengembangkan sarana dan prasarana di Stasiun Sindanglaut, Cangkring dan Arjawinangun.

Sugeng mengatakan, untuk penyiapan gerbong jenis Gerbong Datar (GD) di Surabaya masih ada cadagangan 210 gerbong.

“Jadi untuk penambahan di Cirebon untuk armada kami tidak masalah. Dan untuk kesiapan angkutan semen dari Kretek ke Sindanglaut kami memanfaatkan gudang eks Pusri di Sindanglaut.

Karena Pusri di Sindanglaut sudah tidak beroperasi kami mau mengoptimalkan gudang yang ada,” pungkasnya.

Pendapatan revenue KAI Daop 3 Cirebon dari angkutan barang telah memberikan kontribusi yang cukup besar yakni sebesar 41 persen, dan 59 persennya pendapatan angkutan penumpang. Untuk volume angkutan barang Daop 3 ditargetkan naik 15 persen di tahun 2017. Saat ini, volume angkutan barang, yaitu semen dari Arjawinangun mencapai 2.400 ton perhari.

“Angkutan barang yang sudah berjalan saat ini semen masih 4 relasi, yakni Arjawinangun – Purwokerto I, Arjawinangun – Purwokerto 2, Arjawinangun – Semarang Poncol, dan Arjawinangun – Brambangan. Masing-masing relasi setiap perjalanan 15 gerbong dengan tonase per gerbong datar 40 ton. Untuk Arjawinangun ini kami ditarget 650 ribu ton pertahun,” ungkapnya.*** FAJARNEWS.COM | ANDRIYANA Jumat, 28 April 2017

09

Alur Pelayaran Timur Surabaya Hubungkan Tanjung Perak dengan KTI foto: bisnis.com

D

ENGAN ditetapkannya Alur Pelayaran Timur Surabaya (APTS) dinilai sangat penting, utamanya dalam rangka menghubungkan Pelabuhan Tanjung Perak dengan pelabuhan-pelabuhan yang berada di bagian timur Provinsi Jawa Timur termasuk pelabuhanpelabuhan yang berlokasi di Kawasan Timur/ Tengah Indonesia.

Terkait hal itu Capt. Hari Setyobudi Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Perak usai membuka Focus Group Discussion (FGD) Rencana Penetapan Alur Pelayaran Timur Surabaya di Surabaya, Rabu (26/4) berucap: “Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) merupakan alur pelayaran yang menghubungkan kapalkapal yang akan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak dari Laut Utara Jawa, sedangkan APTS merupakan penghubung pelabuhan-pelabuhan di APBS dengan pelabuhan di Jawa Timur antara lain Pasuruan, Probolinggo, Panarukan, Kalbut, Branta, Kalianget, dan Banyuwangi serta Pelabuhan di Kawasan Tengah dan Timur Indonesia”.

10

Jumat, 28 April 2017

Menurut Hari, latar belakang pentingnya penetapan APTS karena lalu lintas kapal yang keluar/masuk Tanjung Perak sudah sangat padat dan berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran. Reratasetiaphari, tercatat sedikitnya 50 unit kapal yang keluar/ masuk di kolam Pelabuhan Tanjung Perak melalui APBS, dengan rerata setiap bulan terdapat sedikitnya 1.500 unit kapal yang melintas di APBS. Kondisi ini dinilai sangat berisiko jika terjadi sesuatu yang membahayakan di alur pelayaran tersebut.

Kemenhub melalui Ditjen Hubla sangat mendukung upaya penetapan APTS. Bahkan saat ini Kemenhub sedang menyusun rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur Pelayaran Timur Surabaya. Pungkas Syahbandar Tanjung Perak. “FGD juga merupakan bagian dari penyusunan rancangan Kepmenhub tersebut. Karena itu,kami ingin mendapat masukan dari berbagai stakeholder.”*** TABLOIDMARITIM.COM | ERICK AM

INDONESIA SHIPPING TIMES

Truk Overload Ditindak Tegas, Pengusaha Merasa Dilematis foto: beritatrans.com

P

ENGUSAHA angkutan barang benar benar sedang menghadapi masalah pelik sekarang ini terkait dengan rencana pemerintah akan melakukan penindakan terhadap kelebihan muatan (over load) pada 16 Mei mendatang.

Hal itu diungkapkan Jimmy Ruslim, Direktur perusahaan angkutan PT Dunia Express (Dunex), Kamis (27/4/2017).

“Kalau kita ikuti ketentuan yang diatur dalam PM 134 Tahun 2015 tersebut, dengan besaran ongkos angkut yang berlaku sekarang, dipastikan tidak akan bisa menutupi biaya opersional,” tambahnya saat ditemui pada diskusi Indonesia Trucker Club Business Matching di Jakarta.

Dia mengatakan suka tidak suka jalan keluar yang harus diambil pengusaha angkutan tidak ada pilihan lain kecuali menaikkan ongkos angkut. Kenaikan ongkos angkut itu juga tidak sedikit mengingat Jumlah Berat Yang Diijinkan (JBI) disesuaikan dengan yang tertera dalam buku kir.

Dia mencontohkan, dalam buku kir Jakarta

INDONESIA SHIPPING TIMES

Klas II kendaraan Hino milik perusahaannya dengan JBB (total berat kendaraan ditambah muatan 21 ton), sementara berat kendaraan sendiri 11 ton.

Dengan demikian berat muatan yang diijinkan (JBI) hanya 10 ton. Sebelumnya bisa mengangkut 20 ton.

Dengan demikian untuk bisa melanjutkan operasional kenaikan ongkos angkut cukup besar. “Kalau sebelumnya X rupiah ongkos untuk angkut 20 ton kini hanya untuk angkut 10 ton,” tambahnya.

Dalam surat edarannya Kemenhub menyebutkan mulai 16 Mei 2017 diberlakukan penindakan terhadap kelebihan muatan.

Hanya kelebihan muatan kurang dari 5 persen yang tidak dianggap pelanggaran. Sementara kelebihan muatan 5 sampai kurang dari 20 persen dikenakan sanksi tilang.

Apalagi kalau kelebihan muatan lebih dari 20 persen, selain kena tilang juga stop operasi.*** BERITATRANS.COM | WILAM Jumat, 28 April 2017

11

Ya Ampun...Kapal Perang Rusia Karam Gara-Gara Nabrak Kapal Kargo foto: nbcnews.com

S

ATU unit kapal perang Rusia bertabrakan dengan kapal kargo di wilayah Laut Hitam dekat Istanbul, Turki. Akibatnya, kapal perang yang diberi nama Liman itu tenggelam setelah diusahakan agar tetap berlayar setidaknya hingga mencapai pelabuhan terdekat oleh para kru.

Kapal Liman diketahui digunakan Rusia untuk kepentingan mata-mata dan merupakan bagian dari armada Laut Hitam. Kapal tersebut mengalami kebocoran akibat tabrakan sebelum tenggelam. Belum diketahui pasti penyebab tabrakan dengan kapal pembawa hewan ternak berbendera Togo itu.

Seperti diwartakan BBC, Kamis (27/4/2017), Perdana Menteri Turki Binali Yildirim langsung menyatakan dukacita mendalam kepada Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev atas insiden tersebut. Beruntung, 78 kru kapal berhasil diselamatkan oleh pa-

12

Jumat, 28 April 2017

sukan coast guard Turki. “Seluruh kru kapal dari armada Laut Hitam itu ditemukan dalam keadaan hidup dan baik-baik saja. Mereka sedang dipersiapkan untuk dipindahkan dari kapal penyelamat Turki ke kapal Rusia,� tutur Kementerian Pertahanan Rusia, mengutip dari Russia Today.

Kapal Liman tersebut dibangun di masa Rusia masih bernama Uni Soviet di Polandia. Kapal dengan berat 1.560 ton itu mulai berlayar sejak 1970. Kapal tersebut tidak dilengkapi dengan persenjataan, tetapi membawa radar, detektor hidroakustik, dan peralatan mata-mata lainnya untuk melacak keberadaan kapal musuh baik di permukaan maupun di bawah laut.*** OKEZONE.COM | WIKANTO A BUDOYO

INDONESIA SHIPPING TIMES