Indonesia Shipping Times Edisi 28 Februari 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 50 • Vol IX • Selasa

28 Februari 2017

KONSOLIDASI KARGO

DEWAN PELABUHAN PRIOK DAN FORWARDER SILANG PENDAPAT

RAJA SALMAN LIRIK PARIWISATA DI SUMBAR DAN KEK TANJUNG LESUNG

JEMBATAN TIMBANG BERDAMPAK POSITIF PADA PENGUSAHA ANGKUTAN

KEMENHUB DORONG LOGISTIK SUMATERA VIA KAPAL DAN KERETA

UHUYYY... SINGAPURA LAGI-LAGI JADI JAWARA HUB PORT ASIA

01

Konsolidasi Kargo

Dewan Pelabuhan Siap Mendukung Satu Lokasi CFS

R

ENCANA modernisasi pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan dukungan dari Dewan Pelabuhan Tanjung Priok. Salah satu aspek yang akan dimodernisasi adalah Container Freight Station (CFS) yang saat ini tersebar di sekitar 15 lokasi di Tanjung Priok.

“CFS hanyalah salah satu aspek modernisasi pelabuhan yang dibahas dalam meeting kemaren. Layanan CFS yang terintegrasi dengan menggunakan IT akan banyak memberikan manfaat positi,” ujar Dewan Pelabuhan Tanjung Priok Sungkono Ali. Menurutnya layanan CFS dengan IT akan dapat membuat tenaga kerja yang dibutuhkan berbagai pihak salah satunya bea cukai akan menjadi lebih efisien. Jika selama ini di setiap CFS butuh sekitar 2 orang tenaga bea cukai.

Apabila dengan 15 CFS yang saat ini beroperasi akan dibutuhkan minimal 30 orang. Namun dengan sistem yang terintegrasi dengan IT jumlahnya bisa dikurangi.

“Manfaatnya sangat besar dengan konsolidasi tata kelola pelabuhan, lebih mudah mengontrol pendapatan negara bea cukai,” lanjutnya.

Kolaborasi dengan Pengelola CFS, ke depan integrasi CFS tidak hanya dalam aspek IT semata tetapi juga konsolidasi lokasi. Sehingga nantinya akan ada satu lokasi khusus CFS untuk LCL (Less than Container Load). Direncanakan akan ada lokasi khusus yang disiapkan untuk menjadi lokasi konsolidator CFS. “Jika nanti akan ada lokasi khusus, kami siap mendukung tetapi dengan syarat para pelaku (CFS) yang sudah lama tidak digusur.

Jadi seandainya disiapkan di 1 lokasi khusus, 15 lokasi CFS yang saat ini tidak langsung ditutup,” sambungnya.

Sungkono lebih lanjut menjelaskan di lokasi baru pun sebaiknya Pelindo sebagai otoritas pengelola pelabuhan tidak ikut berbisnis. Pelindo II cukup menyediakan tempat sedangkan pengelolanya bisa pengelola CFS yang selama ini berjalan.

“Nanti bisa diatur untuk profit sharing dengan Pelindo. Modernisasi pelabuhan Tanjung Priok harus mendengarkan masukan dari para pelaku (CFS) yang saat ini sudah beroperasi,” paparnya.

Menurut Sungkono masih akan ada beberapa pertemuan lanjutan untuk membahas mengenai CFS dan strategi modernisasi Pelabuhan Tanjung Priok. Integrasi layanan CFS nantinya dapat membantu mempercepat menurunkan Dwelling Time di Tanjung Priok.*** | SINDONEWS.COM | WAHYU B SANTOSO |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Selasa 28 Februari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Konsolidasi Kargo

Pengusaha Gudang & Forwarder Tolak Pemusatan CFS

P

ENGUSAHA forwarder dan pergudangan di pelabuhan Tanjung Priok menolak pemusatan layanan konsolidasi kargo impor berstatus less than container load (LCL) pada fasilitas CDC Banda MTI yang juga sebagai lokasi sementara container freight station/CFS centre.

Wakil Ketua Bidang Hukum Kelembagaan dan Humas Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yusril Yusup, mengatakan pemusatan layanan ini selain berpotensi praktik monopoli, juga menambah kepadatan pelabuhan Priok semakin krodit.

Model bisnis seperti ini, imbuhnya, juga bertentangan dengan upaya pemerintahan Joko Widodo yang sedang gencar menumbuh kembangkan iklim berusaha di tanah air.

Lagi pula, ujar dia, stakeholders dan pelaku usaha forwarder belum pernah di ajak bicara mengenai rencana Pelindo II yang akan menyiapkan CFS centre di fasilitas depo dan pergudangan CDC Banda yang kini di operasikan oleh PT Multi Terminal Indonesia (MTI) cabang Jakarta, di pelabuhan Priok itu.

“Kami belum pernah diajak bicara masalah ini. Padahal kalau mau bicara CFS center sebaiknya ALFI sebagai cargo owner diajak bicara,karena kargo LCL/CFS ini pelakunya langsung adalah perusahaan forwarder dan logistik anggota ALFI,” ujarnya, Minggu (26-2-2017).

Dia mengatakan, kargo impor berstatus less than container load ( LCL) adalah kargo yang dimuat dalam satu kontener dan dimiliki lebih dari satu pemilik barang atau consigne. Adapun proses bisnis kargo

INDONESIA SHIPPING TIMES

berstatus LCL, karena ada kesepakatan antara importir dengan freight forwarder, bukan saja soal harga tetapi juga layanan percepatan keluarnya barang dan delivery ke tujuan.

“Jadi CFS center bukanlah satu satunya solusi dalam mengatasi biaya tinggi,karena masih banyak hal yang menyebabkan biaya tinggi di pelabuhan Priok, Jangan jadikan CFS center untuk alasan menyelesaikan biaya tinggi di pelabuhan,” paparnya.

Yusril juga menghimbau pihak-pihak yang belum memahami proses bisnis LCL kargo untuk tidak memperkeruh kondisi ini dengan memberikan pernyataan yang ngawur. Sebab, hampir 80% kargo impor berstatus LCL itu merupakan bahan baku akan dipergunakan untuk komponen ekspor,dimana diperlukan ketepatan waktu untuk delivery-nya.

“Kami perlu sampaikan supaya lebih transparan dan siap berdialog, sebab prinsipnya kami mendukung langkah perbaikan tanpa ada kepentingan yang ingin memanfaatkan situasi ini,”tuturnya.

Yusril mengungkapkan, tidak mudah untuk mendapatkan dan menjalankan bisnis LCL ini yang bersifat business to business ini. Karena itu ALFI tidak ingin ada pihak yang hanya menunggu bola dengan hanya menyiapkan fasilitas tanpa memikirkan bagaimana perjuangan dan usaha pemain bisnis LCL kargo yang sudah digeluti selama ini.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (Aptesindo) Reza Darmawan mengatakan, pemusatan kargo impor LCL di CFS centre atau hanya di satu fasilitas gudang saja tidak sehat secara bisnis, karena tidak ada kompetisi dari sisi pelayanan.

“Selama ini penanganan kargo LCL impor sudah berjalan di tujuh fasilitas pergudangan yang ada di wilayah pabean pelabuhan Priok. Jadi mengapa kini harus dipusatkan digudang CFS centre yang dikelola oleh Pelindo II melalui anak usahanya PT.MTI?,” ujar Reza.

Dia juga mengatakan dengan hanya memusatkan kegiatan LCL impor melalui CFS centre di fasilitas CDC Banda MTI tidak akan menjamin kelancaran arus logistic dan efisien dari sisi biaya.

Senior Vice President Bidang Pengembangan Bisnis Pelindo II, Guna Mulyana mengatakan, lokasi CFS centre di CDC Banda MTI itu bersifat sementara sambil menunggu lahan penyiapan di eks lahan pacific paint atau Inggom rampung.*** | BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI |

Selasa 28 Februari 2017

03

Kemenhub Dorong Logistik Sumatera Melalui Kereta Api dan Kapal

K

EMENTERIAN Perhubungan terus berupaya mengembangkan infrastruktur perhubungan baik melalui angkutan kereta api dan kapal ro-ro untuk mendukung distribusi logistik di Pulau Sumatera yang saat ini masih didominasi oleh truk untuk mengangkut barang.

Kondisi jalur jalan lintas Sumatera sepanjang lebih dari 2.450 kilometer dari Aceh hingga Lampung, yang biasa dilintasi truk pembawa angkutan barang belum mampu mendukung distribusi logistik. Selain masih banyak jalan yang rusak dan rawan kecelakaan, kendala yang dihadapi truk-truk pengangkut barang yaitu adanya beberapa laporan terkait premanisme.

Hambatan-hambatan tersebut mengakibatkan biaya ekonomi tinggi yang berdampak pada tingginya harga barang.

Mengantisipasi kondisi tersebut, Kemenhub mengetengahkan pengangkutan dengan moda kereta api dan angkutan dengan kapal, untuk memindahkan sebagian beban angkutan barang tersebut dari jalan. “Memang angkutan barang dengan kereta api dan kapal tidak selugas angkutan barang melalui jalan, karena baik angkutan dengan kereta api maupun kapal terikat jadwal yang ketat dan jangkauannya masih terbatas pada wilayah tertentu yang tersedia infrastrukturnya ”, kata Menhub Budi Karya Sumadi di Jakarta, Senin (27/2).

Menhub menjelaskan, Kementerian Perhubungan mengembangkan sistem transportasi dan infrastuktur yang terkait dengan angkutan barang di Sumatera. Di sektor perkeretaapian, pemerintah memiliki rencana membentangkan rel kereta api dari Banda Aceh sampai Lampung, yaitu Bireun-LhokseumaweLangsa-Besitang hingga ke Rejosari/Km3Bakauheni. Total panjang jalur kereta api sekitar 1.400 km. “Sebagian dari infrastuktur kereta api tersebut sudah ada”, ujar Menhub.

Jalur kereta api di Sumatera yang telah ada, yaitu lintas Sumatera Selatan sampai Lampung. Sementara yang tengah dibangun saat ini, menyambungkan lintas kereta api

04

Selasa 28 Februari 2017

dari Aceh sampai dengan Medan - Sumatera Utara; reaktivasi jalur KA lintas Binjai-Besitang sepanjang 85 km. Demikian juga reaktivasi jalur kereta api di Sumatera Barat, yaitu jalur lintas Padang Panjang-Bukit Tinggi-Payakumbuh; Pariaman-Naras-Sungai Limau; dan Muaro Kalaban-Muaro.

Saat ini angkutan barang yang sudah rutin diangkut menggunakan kereta api di Sumatera yaitu Batu Bara, BBM, Semen, CPO (Minyak Sawit). Tingkat keterisian (load factor) angkutan barang melalui kereta api selama tahun 2016 tercatat, sebanyak 24,45 Juta ton atau 77,33 %, masih tersedia peluang angkutan sebesar 29 Juta ton.

“Tingkat keterisian kereta di Sumatera saat ini masih rendah, untuk itu saya mau bicara dengan PT. KAI untuk meningkatkan tingkat keterisiannya,” ungkap Menhub.

Sementara, pada penggunaan angkutan barang melalui kapal, dalam hal ini kapal ro-ro, Menhub Budi mengungkapkan akan memanfaatkan kapal ro-ro, seperti yang tengah dikembangkan di lintas penyeberangan Pelabuhan Panjang, Lampung – Tanjung Priok, Jakarta dan ke depan akan dilanjutkan ke Pelabuhan Semarang dan Pelabuhan Surabaya.

“Untuk Sumatera, saya akan minta kapal roro untuk menghubungkan Sumatera Bagian Selatan ke Sumatera bagian Utara. Tentunya ini butuh dukungan semua pihak,” jelas Menhub.

Menhub mengimbau para pemilik barang untuk tidak ragu-ragu menggunakan angkutan kapal untuk mengangkut barang, lantaran dari sisi biaya lebih ekonomis dan lebih efisien daripada melalui jalan.

Ke depan Menhub berencana akan membuat konsep serupa di kota-kota lain, yaitu mulai dari Pelabuhan Panjang-JakartaSemarang-Surabaya-Padangbai-Lembar sebagai pilot project.*** | SHIPPINGFORUM.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Peneliti Transportasi: Keberpihakan Terhadap Angkutan Barang Rendah

P

ENELITI transpotasi umum massal dan angkutan perkotaan Djoko Setijowarno mengatakan keberpihakan terhadap angkutan barang saat ini sangat rendah.

Kendaraan pribadi dan penumpang cenderung meningkat.

Dijelaskan, angkutan barang saat ini memang kalah kompetitif di bandingkan trucking, terutama untuk zone di bawah 500 km, hal ini dikarenakan tarif kami msh di bebani oleh TAC / track acces charge, sebagai PNBP pemerintah dalam hal ini Kemenhub dan pengenaan PPn 10 persen.

Hasil penelitian Rondrigue and Comfois (2006), menyatakan, angkutan jalan paling rendah biayanya utk jarak sampai dengan 500 km, untuk angkutan kereta api antara 500 km sampai dengan 700 km dan untuk angkutan laut untuk jarak lebih dari 700 km adalah yang paling rendah biayanya. “ Sedangkan untuk trucking tidak kena

INDONESIA SHIPPING TIMES

charge waktu lewat jalan darat dan tidak kena PPn untuk traksaksi,” jelasnya.

Dikatakan, biaya TAC mencapai 18-24 persen dari biaya operasi.

“Perlu peninjauan kembali Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 tentang Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai,” jelasnya.

Saat ini slot lintas utara double track baru terpakai 50 - 60 persen dari kapasitas lintas yang di rencanakan.

Sementara anggaran perbaikan jalan di panturan Pulau Jawa masih cukup tinggi, tepatnya utk APBN 2017 mencapai Rp 1,08 triliun sepanjang 1.533,5 kilometer. ‘ Perlu kesetaraan kebijakan, supaya tdk ada pemborosan infrastruktur yang sia- sia dan APBN,” jelasnya. *** | BISNISNEWS.ID | SYAM SK | Selasa 28 Februari 2017

05

Dies Natalis Ke-60 STIP

Capt. Arifin: Kecelakaan Kapal Paling Banyak Disebabkan Human Error

K

EPALA Pusat Pengembangan SDM Perhuhungan Laut BPSDM Perhubungan Capt Arifin Seonardjo, M.Hum mengatakan, kecelakaan transportasi laut termasuk Indonesia masih terus terjadi. Tugas kita bersama termasuk Pemerintah dan dunia pendidikan untuk menekan bahkan menghilangkan kasus kecelakaan kapal itu tidak terjadi lagi.

“Parahnya lagi, dari berbagai kasus kecelakaan laut yang terjadi dewasa ini mayoritas penyebabnya adalah human error atau kesalahan manusia,” kata Capt. Arifin saat membuka Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke 60 STIP Jakarta, Senin (27/2/2017).

Menurut alumbi AIP Jakarta Angkatan XXI ini, kasus kecelakaan kapal itu yang paling banyak adalah kapal tabrakan, kapal tenggelam dan kapal kandas. Kasus-kasus kecelakaan kapal apalagi yang mengakibatkab korban jiwa harus dicegah dan dihindari.

“Oleh karena itu, kita mengapresiasi tema seminar di STIP yang mengangkat tiga isu

06

Selasa 28 Februari 2017

sentral, kecelakaan kapal, peningkatan kompetensi SDM pelaut dan mendukung visi Presiden Jokowi yaitu Poros Maritim Dunia,” jelas Capt.

Arifin.

Ke depan, menurut Capt. Arifin lembaga diklat pelaut seperti STIP harus bisa mendidik dan menyiapkan calon pelaut unggul dan profesional.

“Mereka memiliki kompetensi tinggi, disiplin sekaligus memiliki serta menerapkan budaya keselamatan yang tinggi,” papar dia.

Selain itu, Capt Arifin yang juga mantan Syahbandar Tanjung Priok itu, aparat pemerintah khususnya terkait keselamatan pelayaran harus tegas dan konsisten menegakkan aturan keselamatan pelayaran.

“Jika memang tidak memenuhi aspek keselamatan jangan berikan izin berlayar. Keselamatan pelayaran mutlak harus dipenuhi dan ditegakkan secara adil dan konsisten,” tandas Capt. Arifin.*** | BERITATRANS.COM | HELMI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Investasi Arab Saudi

Raja Salman Kepincut Pariwisata di Sumbar dan KEK Tanjung Lesung

G

EMBAR-gembor kedatangan Raja Saudi Arabia, Salman bin Abdulaziz membangkitkan geliat sektor pariwisata Indonesia.

Selain kedatangannya dengan 1500 pengusaha, Arab Saudi mengaku berniat investasi disektor pariwisata. Tiga lokasi kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata yang diminati Arab Saudi ialah, KEK Mandalika Lombok, Tanjung Lesung Banten, dan Sumatera Barat.

“Arab Saudi berminat memperbesar investasi di indonesia, khususnya di bidang pariwisata dan portofolio keuangan. Selain itu, Arab Saudi akan menginvestasikan US$ 6miliar pembangunan kilang minyak di Cilacap. Harapannya investasi Arab Saudi bisa sampai dengan US$ 25 miliar,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, seperti dilansir situs Setkab, akhir pekan.

Seperti diketahui, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dari Arab Saudi dipastikan akan berkunjung ke Indonesia pada 1-9 Maret mendatang. Raja Salman terlebih dahulu akan melakukan kunjungan kenegaraan pada 1-3 Maret, dan kemudian dilanjutkan dengan beristirahat di Pulau Dewata, Bali, pada tanggal 4-9 Maret mendatang.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kunjungan Raja Salman ke Indonesia ini merupakan kunjungan yang sangat bersejarah, karena terakhir kali ke Indonesia, terjadi pada tahun 1970, atau 47 tahun yang lalu. Pramono menyatakan Raja Arab Saudi itu akan membawa rombongan terbesar.

“Kurang lebih 1.500 orang, 10 menteri, 25 pangeran,” kata Pramono.

Presiden Jokowi akan menganugerahkan bintang kehormatan tertinggi Republik Indonesia kepada Raja Salman. Bintang kehormatan ini diberikan, karena ketika melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi juga mendapatkan kehormatan tertinggi dari Kerajaan Arab Saudi.

Juga untuk pertama kalinya pula, Jokowi akan menjemput secara langsung tamu negara, Raja Salman di Bandar udara. “Kenapa ini dilakukan?

Karena ketika berkunjung ke Arab Saudi, Presiden Jokowi dijemput di pintu pesawat oleh Raja Salman. Sehingga dengan demikian, hubungan ini adalah hubungan yang sangat dekat, sangat erat, sangat akrab,” terang Pramono. *** | INDUSTY.CO.ID | RIAUONLINE.COM | Selasa 28 Februari 2017

07

Jembatan Timbang Berdampak Positif Pada Pengusaha Angkutan

K

EPUTUSAN pemerintah merealisasikan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan pada 1 Maret 2017 mendatang, ditanggapi positif oleh Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo). Kebijakan tersebut dinilai Aptrindo lebih banyak membawa dampak positif bagi pengusaha angkutan.

PM 134 Tahun 2015 yang bakal diterapkan pada 1 Maret ini merupakan realisasi pengalihan fungsi jembatan timbang di daerah ke pusat.

Regulasi tersebut juga mengatur mengenai pembatasan muatan, dimana muatan harus sesuai Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) plus 5%. Serta pemberlakuan penimbangan portabel yang dilakukan di pintupintu kawasan industri, pintu tol, rest area dan jembatan timbang.

Wakil Ketua Dua Aptrindo Sugi Purnoto mengaku bila pengusaha angkutan siap mendukung penerapan PM 134 Tahun 2017.

“Pengusaha angkutan mendukung dan sepenuhnya telah siap. Justru pihak yang tidak siap adalah user atau pengguna jasa angkutan barang,” kata Sugi.

Menurutnya, selama ini pengguna jasa angkutan menentukan harga berdasarkan kenaikan harga BBM dan tidak pada batas toleransi muatan. Pembatasan ini membuat kenaikan biaya transportasi menjadi hampir 100℅.

“Pengusaha angkutan akan sangat senang karena sebelumnya mereka angkut barang berat dengan harga, katakanlah Jakarta-Surabaya dengan ongkos 6 juta, tapi dengan aturan ini mereka angkut barang setengahnya dengan tarif yang sama,” paparnya.

Meski demikian, Sugi mengaku bila penerapan PM 134 Tahun 2015 juga membawa dampak negatif seperti halnya barganing tarif angkutan dengan kereta api.

08

Selasa 28 Februari 2017

“Misal tarif angkutan wingbox Jakarta-Surabaya 6 juta, sedangkan kereta api untuk satu kontainer twenty diberikan veloz 18 ton dengan harga 5,6 juta. Jadi harga kereta api lebih murah dibandingkan dengan truk yang hanya mampu angkut 11 ton. Namun itu tidak berlaku bagi pengguna jasa angkutan yang menggunakan volume base, karena mereka akan pilih truk,” papar Sugi.

Meski demikian, Sugi mengaku tidak cemas dengan persaingan tersebut. Karena menurutnya, kereta api tidak dapat menyerap banyak muatan truk. “Yang jelas user akan negosiasi dengan pemilik angkutan. Karena barang yang diangkut tonasenya lebih rendah. Kalau semula 6 juta, mungkin akan dinego 5,5-5 juta dan tidak bisa di bawah itu,” katanya.

Adanya pengurangan tonase sebagai dampak kebijakan membuat pengusaha angkutan harus menghitung ulang biaya angkutan mereka. Karena tak ada truk over tonase membuat pungli di jalan dan jembatan timbang jadi tidak ada. Selain itu, pengurangan tonase juga dapat menurunkan pemakaian BBM hingga 10%.*** | TRUCKMAGZ.COM | CITRA |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Ya Ampuun, Pool Truk di Tanah Sengketa Bikin Ribet Urus Izin SIPA

S

ETAHUN lebih pemberlakuan Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan (SIPA) diterapkan di wilayah DKI Jakarta. Namun sayang, jumlah perusahaan angkutan yang memiliki izin tersebut tak kurang dari seratus perusahaan, atau hanya sekitar 10% dari jumlah total keseluruhan pengusaha trucking di DKI. Jumlah tersebut berasal dari 736 perusahaan yang terdaftar di DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta.

Menurut Ketua DPD Aptrindo DKI Mustadjab Basuki, rata-rata perusahaan angkutan yang memiliki SIPA adalah angkutan khusus pelabuhan. “Saya tak punya persis datanya yang sudah memiliki SIPA, tapi perkiraan saya kurang dari seratus perusahaan,” terang Mustadjab.

Mustadjab menjelaskan, banyak kendala perusahaan angkutan barang di Jakarta kesulitan dalam mengurus SIPA. Salah satunya terkait pengadaan pool, dalam hal ini masalah kepemilikan lahan dan undang-undang gangguan yang digunakan untuk syarat pemanfaatan lahan sebagai pool. Saat ini masih banyak perusahaan angkutan di Jakarta yang belum memiliki pool sendiri. Sebagian besar dari mereka lebih me-

INDONESIA SHIPPING TIMES

milih menyewa lahan pihak lain untuk memarkir kendaraannya.

Persoalan tersebut kemudian diantiasipasi oleh pihak Badan Pelayanan Terpadu Satu Atap (BPTSP) DKI Jakarta memberi kelonggaran dalam pengadaan pool.

“Masih banyak pengusaha angkutan yang menganggap bahwa pool harus kepemilikan sendiri atau tidak boleh sewa. Padahal, pool yang selama ini ditempati pengusaha diperbolehkan statusnya sewa dan lokasinya di luar Jakarta,” ujar Lutfi Anshori, Kepala Seksi Aktifitas Perseorangan dan Layanan Lebih BPTSP. Meski pihak BPTSP memberi kelonggaran terkait pengadaan pool yang diperbolehkan berstatus sewa, masih saja ditemukan kendala.

Temuan Aptirndo DKI Jakarta, pebisnis angkutan yang mengajukan SIPA dengan pool berstatus sewa terkendala dalam menunjukan sertifikat kepemilikan tanah, Izin Mendirikan Bangunan dan lainnya.

“Mereka yang terkendala tersebut biasanya tanah serobotan atau tanah sengketa,” pungkas Mustajab.*** | TRUCKMAGZ.COM | ABDUL | Selasa 28 Februari 2017

09

Pekerja Pelabuhan

Duh, Sekjen FPPI Tuding Rini Soemarno Khianati Jokowi

S

EKRETARIAT Jenderal Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) Nova Sofyan Hakim menilai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah berkhianat kepada Presiden Joko Widodo.

Sebab, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV Persero di bawah Menteri BUMN sengaja melanggar aturan dan undang-undang untuk memberangus hak-hak pekerjanya yang turut membantu Pelindo maju.

Nova mengatakan, kasus pekerja Pelindo III yang sudah mendapat SK 80% pegawai, malah ditawari bekerja di vendor alihdaya atau PHK, ini merupakan kesengajaan Pelindo III melanggar hukum.

Dinas Tenaga Kerja Surabaya pun sudah mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan hasilnya pekerja tersebut harus menjadi pegawai.

FPPI menilai praktik pelanggaran ini telah dilakukan di Pelindo I-IV dan bertentangan dengan visi Maritim Jokowi.

“Ini pengkhianatan Rini kepada Jokowi.

Bagaimana Pelabuhan bisa kondusif kalau pekerja tidak dipenuhi hak-haknya?” kata Nova dalam aksi solidaritas jalan kaki Buruh Pelindo I Medan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/2).

Nova juga meyakini, banyaknya pelanggaran tenaga kerja di Pelindo I-IV ini belum diketahui oleh Jokowi.

Jika mengacu pada visi maritim, maka pekerja sebagai penggerak sektor jasa pelabuhan harus terpenuhi hak-haknya. “Kalau pelabuhan ingin produktivitas tinggi, pekerja harus terpenuhi hak mereka yang telah dilindungi secara sah oleh undang-undang,” ucap Nova.

Nova pun mempertanyakan sikap Menteri Rini Soemarno yang justru seolah membiarkan pelanggaran hak-hak pekerja pelabuhan terjadi.

10

Selasa 28 Februari 2017

Harusnya, kata Nova, Rini turut membantu Presiden untuk membuat iklim pelabuhan Indonesia kondusif.

“Rini harusnya bisa kirim peringatan ke Direksi Pelindo yang sengaja langgar UU. Tapi berkaca pada kasus Pelindo II, pelanggaran aturan seolah dibiarkan. Kasihan Presiden jika menterinya mengancam visi maritim,” ucap Nova.

Bantah Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja (DPP SP) Pelindo 1 Kamal Akhyar membantah informasi yang mengatakan bahwa pegawai Pelindo 1 melakukan aksi Long March dari Medan ke Jakarta karena di PHK oleh Pelindo 1.

“Aksi tersebut dilakukan oleh buruh Koperasi Karyawan Pelabuhan (Kopkarpel) Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) Pelabuhan Belawan, dimana Pelindo 1 dan Kopkarpel UTPK merupakan manajemen yang berbeda dan terpisah, dan untuk permasalahan yang terjadi saat ini, itu bukanlah wewenang Pelindo 1, tetapi merupakan kebijakan Kopkarpel UTPK,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu pekan lalu.*** | GATRANEWS.COM | BERITASATU.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Bikin Aplikasi Penataan Kontainer, Mahasiswi Surabaya Diganjar Predikat Cum Laude

S

EBANYAK 508 mahasiswa Universitas Kristen Petra Surabaya mengikuti prosesi wisuda Jumat (24/2). Mereka terdiri atas 486 mahasiswa S-1 dan 22 mahasiswa S-2. Dalam wisuda ke-71 UK Petra tersebut, ada 92 wisudawan cum laude. Sebanyak 87 orang di antaranya berasal dari jenjang S-1.

Salah seorang wisudawan cum laude itu adalah Audrey Tedja Widjaja. Mahasiswa jurusan teknik industri tersebut meraih IPK 3,77 Dia mengusung tugas akhir tentang optimasi masalah pemuatan peti kemas. ’’Gimana caranya supaya dalam kontainer itu bisa maksimal, isiannya bisa banyak,’’ katanya.

Selama ini penataan dalam kontainer dikerjakan manual sehingga kurang maksimal.

Audrey tergerak untuk membuat program yang bisa mengatur penataan tersebut secara otomatis.

Perempuan kelahiran Surabaya, 23 September 1994, itu menjelaskan bahwa ada tiga tahapan dalam program yang dibuatnya.

Yakni, mengidentifikasi input orderan, mencari pemenuhan tinggi kontainer, serta mencari pemenuhan sisi panjang dan lebar kontainer.

Dalam kontainer berukuran 40 feet, misalnya, diketahui barang apa saja yang bisa masuk ke kontainer. Melalui programnya, Audrey melakukan coding sehingga bisa di-ke-

INDONESIA SHIPPING TIMES

tahui tinggi, panjang, lebar kontainer, maupun produk-produk yang masuk. ’’Lalu, programnya menata barang mana bisa ditaruh di mana,’’ jelasnya.

Dari program inovasinya tersebut, Audrey menyatakan bahwa penataan dapat lebih efektif. Yakni, dari 10–15 menit dilakukan manual menjadi 3-5 menit menggunakan program.

Kini dia juga sudah diterima di National Taiwan University of Science and Technology (NTUST).

Dalam waktu dekat, Audrey meluncur ke Taiwan untuk meneruskan studi di jurusan industrial management.*** | JAWAPOS.COM | Selasa 28 Februari 2017

11

Uhuyyy… Singapura Lagi-Lagi Jadi Jawara ‘Hub Port’ Asia foto: worldmaritimenews.com

B

ERDASARKAN data Alphaliner, Pelabuhan Singapura ditetapkan menjadi juara Hub Port rute Asia-Eropa pacsa perombakan aliansi pengapalan kontainer 1 April.

Dengan dimulainya aliansi antara THE Alliance dan Ocean Alliance pada 1 April nanti, bersama Hyundai Merchant Marine dan Hamburg Sud yang bekerja sama dengan 2M, perdagangan Asia – Eropa siap bangkit kembali.

Dengan perombakan ini, Singapura akan sangat diuntungkan sebagai hub pelabuhan Asia.

Begitu juga dengan Rotterdam yang tetap menjadi hub di Eropa. Sedangkan Klang dan Hong Kong akan tersisih.

Dengan dimulainya aliansi baru, setiap minggunya Singapura bakal ada 34 kunjungan kapal Asia- Eropa dibanding sebelumnya yang hanya sebanyak 29 kali. Peningkatan ini bisa dibilang merugikan Pelabuhan Klang. Perubahan dari Pelabuhan Singapura ke Pelabuhan Klang merupakan konsekuensi CMA CGM yang membeli APL di Singapura,” terang Alphaliner dalam tabloid mingguannya.

Sesudah mengakuisisi APL, perusahaan Prancis ini berinvestasi dalam kerja sama pembangunan terminal CMA CGM-PSA Lion Terminal di PSA Singapura, dan hal itulah yang memicu

12

Selasa 28 Februari 2017

hadirnya Ocean Alliance di negara tersebut. Di lain pihak, Pelabuhan Klang di negara tetangga Malaysia; hub lama CMA CGM di Asia Tenggara mengalami penurunan dari 11 kunjungan kapal per minggu untuk Asia-Eropa menjadi lima kunjungan kapal per minggu. Sementara THE Alliance hanya merupakan hub di Singapura untuk Asia Tenggara.

Pelabuhan Tanjung Pelepas tetap menjadi hub regional utama 2M dengan penambahan kunjungan kapal mingguan ke-12, sedangkan Ocean Alliance juga akan singgah di pelabuhan Malaysia empat kali seminggu.

Pelabuhan Hong Kong juga mulai tersisih dengan hanya menerima 7 kunjungan kapal per minggu dari Eropa Utara, dari 10 kunjungan kapal sebelumnya dan tiga kunjungan kapal mingguan dari lima kunjungan kapal sebelumnya dari Mediterania.

Dari sisi Eropa, Rotterdam tetap menjadi pelabuhan paling penting meskipun kehilangan dua kunjungan kapal mingguan Asia – Eropa akibat perombakan aliansi, namun, pelabuhan ini menerima dua kunjungan kapal dari 2M.*** | MARITIMENEWS.ID | SEATRADE-MARITIM.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES