Indonesia Shipping Times Edisi 29 Juli 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 182• Vol IX • Sabtu,

29 Juli 2017

INDONESIA DONGKRAK PRIOK, SINGAPURA JAGOKAN MEGA PORT TUAS BERKAPASITAS 65 JUTA TEUS

KURANGI BEBAN JALAN PANTURA, KEMENHUB SIAPKAN 6 KAPAL LOGISTIK

MOGOK JICT, BEA CUKAI PRIOK KHAWATIR PENGARUHI DWELLING TIME

JICA BORONG PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NASIONAL

US COAST GUARD ACUNGI JEMPOL PENERAPAN ISPS CODE PELINDO III

01

Kurangi Beban Jalan Pantura Jawa, Kemenhub Siapkan 6 Kapal Logistik TRIBUNNEWS.COM

U

NTUK mengurangi kapasitas jalan yang kian padat karena arus manusia dan barang, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong pengiriman logistik melalui laut.

Konsep bernama long distance ferry (LDF) ini akan diupayakan secara maksimal. Bahkan jika perlu, Kemenhub bakal memberikan insentif.

“Konsepnya tahun ini Menteri (Perhubungan) inginkan 6 kapal minimal untuk beroperasi Jakarta-Surabaya dan Jakarta-Semarang,” ujar Direktur Angkutan dan Multimoda Kemenhub Cucu Mulyana saat diskusi “Menuju Arus Orang dan Logistik Nyaman di Masa Lebaran”, di Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Cucu melanjutkan, kalau berbicara keuntungan, saat mampu mengalihkan muatan jalan raya baik yang tangible maupun yang intangible, maka efisiensi pemerintah akan sangat besar.

Hal tersebut mengingat kepadatan di jalan akan membuat banyak waktu dan bahan bakar terbuang.

“Kami sedang kembangkan (LDF) itu. Saat ini baru ada 1 kapal yang beroperasi. Mudah-mudahan bulan depan bisa tambah satu kapal lagi,” kata Cucu.

Adapun konsep LDF ini, imbuh Cucu, berbarengan dengan operasionalisasi jembatan timbang. Sekarang ini jembatan timbang baru saja dibuka.

Jika jembatan timbah sudah beroperasi penuh, Kemenhub akan menerapkan nol toleransi terhadap kelebihan dimensi dan berat.

Dengan adanya aturan yang ketat pada jembatan timbang, lanjut dia, diharapkan kendaraan yang membawa barang bisa beralih menggunakan angkutan laut.

Pada tahap awal penerapan konsep ini, Cucu berharap pengalihan logistik dari darat ke laut bisa mencapai setidaknya 20 persen.

“Kami tidak mau muluk-muluk, paling tidak 20 persen dulu. Kalau setiap hari sekitar 12.000 kendaraan logistik Jakarta-Surabaya, ambil 20 persennya saja sudah signifikan (mengurangi kepadatan),” kata Cucu.

Meski demikian, ia mengaku mengalihkan pengiriman barang yang sebelumnya melewati darat ke laut tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Di Indonesia, belum ada sistem logistik nasional baik laut, darat maupun udara. Cetak birunya memang telah dibuat, namun belum operasional sehingga secara otomatis biaya logistik lebih tinggi. Ia menjelaskan, biaya satu kali perjalanan logistik sama dengan membayar ongkos pulang-pergi.

“Misalnya, logistik dari Jakarta ke Surabaya.

Setelah barang diantar, dari Surabaya truk akan mengangkut apa, tidak jelas. Akhirnya perusahaan harus menutup biaya kembalinya bus ini ke Jakarta dengan keadaan kosong,” tutur Cucu.

Menurut dia hal ini membuat seolah-olah transportasi logistik di Indonesia inefisien. Padahal bukan di sana masalahnya, melainkan sistem logistik nasional yang belum ada.

Kemenhub bersama DPR pun merancang regulasi tentang sistem transpotasi nasional.

“Karena sekarang transportasi masih subsektor misalnya UU DLLAJ dan perekratapian. Ke depan aturan perpindahan orang dan barang harus terwujud,” pungkas Cucu.*** KOMPAS.COM | ARIMBI RAMADHIANI

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Sabtu, 29 Juli 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

ALFI: Faktor Geopolitik Pengaruhi Biaya Logistik TRIBUNNEWS.COM

K

EBIJAKAN politik dalam negeri turut memengaruhi biaya logistik.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, harga barang mahal sebenarnya bukan gara-gara logistik, tetapi rantai pasok atau supply chain secara keseluruhan.

“Menurut saya geopolitik berpengaruh terhadap biaya logistik. Barang mahal bukan karena logistik tapi supply chain, supply and demand, “ katanya dalam diskusi yang digelar Markplus Center di Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Menurutnya, selama ini logistik kerap dituding sebagai penyebab mahalnya barang-barang. Padahal penyebab utaINDONESIA SHIPPING TIMES

manya adalah supply dan demand yang tidak seimbang.

“Contohnya seperti sekarang garam. atau yang lalu sapi. Bagitu barang kosong kan harga naik, “ imbuhnya.

Selain itu, persoalan biaya logistik di Indonesia masih sulit terselesaikan karena tak ada lembaga atau instansi yang ditunjuk sebagai pemimpin.

Dia mencontohkan di Thailand yang manajemen logistiknya lebih bagus dari Indonesia. Itu karena Thailand punya lembaga yang khusus menangani logistik.*** BISNIS.COM | ABDUL RAHMAN Sabtu, 29 Juli 2017

03

JICA Borong Pembangunan Empat Proyek Infrastruktur Nasional PIKIRANRAKYAT.COM

M

ENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah Jepang telah berkomitmen mendukung penyediaan infrastruktur.

Hal itu sebagai tindak lanjut pertemuan bilateral antara Kementerian PUPR dan Japan International Cooperation Agency (JICA).

“Setidaknya, ada empat proyek infrastruktur yang akan dikerjakan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Juli 2017.

Keempat proyek itu adalah mass rapid transit (MRT), jalan akses Pelabuhan Patimban, proyek kereta cepat di jalur utara Pulau Jawa, dan jalan tol Trans Sumatera. Selain itu, Basuki menuturkan JICA diminta Presiden Joko Widodo untuk ikut menggarap proyek Irigasi Rentang dan Irigasi Kornering.

“Dengan demikian, pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bisa semakin meningkat di luar Pulau Jawa,” katanya.

Basuki berujar JICA juga berminat pada proyek jalan akses Pelabuhan Patimban mengingat pelabuhan tersebut masuk ke Proyek Strategis Nasional sesuai dengan

04

Sabtu, 29 Juli 2017

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Pelabuhan ini telah beroperasi sebagian pada Maret 2016 dan diharapkan dapat beroperasi sepenuhnya akhir tahun ini. Sehingga dibutuhkan dukungan jalan akses Pelabuhan Patimban sepanjang 8,1 kilometer, yaitu empat lajur dua arah yang terhubung dengan jalan nasional Pantura, dan ke depan direncanakan akan dapat tersambung juga dengan jalan tol Cikampek-Palimanan.

Dia menambahkan, jalan tol Trans Sumatera, yaitu ruas jalan tol Padang-Pekanbaru sepanjang 240 km, juga cukup layak ditawarkan ke JICA. “Dari Pekanbaru menuju Dumai, kemudian tersambung ke ASEAN Highway di Malaysia. Jalan tol ini sebagai outlet langsung ke Malaysia setelah keluar dari Dumai,” ucapnya.

Pembangunan jalan tol tersebut diperkirakan menelan biaya hingga Rp 35 triliun, yang di antaranya dibutuhkan untuk pembangunan terowongan. Pembangunan infrastruktur jalan tol itu diharapkan bisa segera dimulai pada 2018 mendatang dengan jangka waktu pelaksanaan selama lima tahun. “Kami belum membahas sistem pembiayaan, tapi yang pasti JICA ingin jaminan dari pemerintah. Nanti, kita akan merinci bersama,” tuturnya.*** TEMPO.CO | GHOIDA RAHMAH INDONESIA SHIPPING TIMES

Setahun Menjabat Menkeu, Sri Mulyani Puji Kinerja Bea Cukai BERITATRANS.COM

J

UMAT (27/7/2017) tepat satu tahun, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja. Setahun menjabat sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani merasa masih banyak hal yang perlu diperbaiki.

“Sejak saya datang, APBN 2016 kan sudah tutup (sudah disahkan) dan sudah dipertanggungjawabkan dengan dewan (DPR) menjadi UU. Berarti tanggung jawab saya di 2016, sudah terselesaikan,” kata perempuan yang akrab disapa Ani tersebut, di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017).

Ani menganggap defisit anggaran pada 2016 masih aman, lantaran tidak mencapai batas 3 persen sesuai amanat undang-undang. Adapun realisasi defisit anggaran tahun 2016 mencapai Rp 307,7 triliun atau 2,46 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu, selama menjabat Menteri Keuangan, Indonesia telah menjalankan program tax amnesty atau pengampunan pajak. Dari program tersebut, kata Ani, pemerintah mendapatkan total harta sebesar Rp 130 triliun. Menurut-

INDONESIA SHIPPING TIMES

nya, kepatuhan wajib pajak meningkat dengan adanya tax amnesty.

Kemudian Ani mengklaim kinerja Ditjen Bea Cukai mengalami perbaikan. Bea Cukai, lanjut dia, banyak menekan penyelundupan barangbarang berbahaya seperti narkoba. Terakhir, Bea Cukai berperan dalam pencegahan penyelundupan sabu seberat 1 ton di perairan Tanjung Berakit.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini kini tengah menyusun RAPBN 2018 bersama DPR. Dia merasa kerja sama antara pemerintah dengan DPR semakin baik. Salah satu dukungan DPR adalah dengan menyepakati Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi Undang-undang.

“Setahun cepat banget, rasanya baru kemarin. Performance ekonomi kita mulai pick up, tadinya di bawah 5 persen, sekarang di atas 5 persen,” kata Ani.*** KOMPAS.COM | KURNIA SARI AZIZA Sabtu, 29 Juli 2017

05

Bea Cukai Priok Khawatirkan Mogok JICT Pengaruhi Dwelling Time SATUHARAPAN.COM

K

ANTOR Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok menyatakan, jika aksi mogok pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) terjadi pada 3-10 Agustus 2017, berpotensi memengaruhi waktu tunggu pelayanan dan pengeluaran barang atau dwelling time di Pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Kepala KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Fajar Doni mengatakan seluruh pihak agar dapat menahan diri serta mencarikan solusi terbaik untuk menghindari terjadinya aksi mogok tersebut.

“Kami berharap mogok tidak terjadi dan pihak manajemen JICT dapat bertemu dengan pihak SPJICT untuk mencari solusi terbaik. Soalnya, dengan adanya pemogokan, pasti akan berpengaruh terhadap kenaikan dwelling time di pelabuhan Priok,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (28-7-2017).

Kendati begitu, imbuhnya, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi apa-

06

Sabtu, 29 Juli 2017

bila mogok tetap terjadi untuk meminimalkan kenaikan dwelling time.

“Kami telah mengadakan rapat dengan TPS JICT dan melakukan pengecekan kesiapan TPS lini 1 lainnya,” ujarnya.

Fajar mengatakan, instansinya juga sudah berkoordinasi dengan Otoritas Pelabuhan, Karantina Pertanian, Karantina Ikan dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk bersama-sama mengantisipasi dan meminimalisasi dampak aksi mogok pekerja JICT. “Saat ini, dwelling time di Pelabuban Priok sudah semakin membaik dengan rata-rata mencapai tiga hari, dan seharusnya bisa terus sama-sama kita perbaiki,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan pebisnis di pelabuhan Priok mengharapkan adanya penyelesaian terbaik supaya aksi mogok pekerja JICT tidak terjadi dan berimbas pada kerugian pengguna jasa.

“Semoga benar contingensi plan-nya yang sudah disiapkan jika mogok terjadi.Tetapi apakah dermaganya tempat pengalihan kapal dari JICT bisa menampung semua. Semestinya Pelindo II juga mempersiapkan operator cadangan di lapangan supaya layanan kapal dan barang tetap lancar,” ujar Adil.*** BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI

INDONESIA SHIPPING TIMES

GINSI: Pekerja Mogok Kerja Jangan Ganggu Ekspor-Impor Indonesia!

TRIBUNNEWS.COM

P

EKERJA pelabuhan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) berencana melakukan mogok kerja pada 3-10 Agustus 2017.

Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Anton Sihombing mengatakan bahwa mogok kerja yang direncanakan oleh SP JICT jangan sampai menggangu kegiatan ekspor-impor di Indonesia.

“Diharapkan jangan sampai mogok menggangu kegiatan impor barang,” ujar Anton dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Anton menambahkan, aksi ini juga akan menjadi preseden buruk jika negara lain mengetahui mogoknya pekerja pelabuhan di Indonesia.

“Jangan sampai arus barang ekspor dan impor terganggu. Indonesia sudah go internasional jangan sampai tersebar (kabar INDONESIA SHIPPING TIMES

buruk) keluar negeri,” lanjutnya.

Lebih lanjut Anton juga menegaskan pengaruh mogok tersebut terhadap iklim investasi dan usaha karena pelabuhan merupakan obyek vital negara. Mogok yang dilakukan SP JICT harus tetap berada di dalam koridor peraturan perundangan dan tetap kondusif.

Menyikapi permasalahan tersebut, Anton menyarankan untuk duduk bersama antara SP-JICT dengan pihak manajemen JICT. Upaya duduk bersama tersebut harus diikuti dengan membuat kesepakatan bersama dan dengan tolok ukur waktu.

“Negara kita ini sudah transparan dan demokratis, jadi lebih baik duduk bersama untuk membahas permasalahannya. Semua orang nanti bisa mengawasi kok hasilnya,” tukasnya.*** OKEZONE.COM |DANI JUMADIL AKHIR Sabtu, 29 Juli 2017

07

US Coast Guard Acungi Jempol Penerapan ISPS Code Pelindo III MAJALAHDERMAGA.CO,ID

T

HE United States Coast Guard (US Coast Guard) berkunjung ke kawasan Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal Teluk Lamong (TTL). Kunjungan dilakukan untuk melihat penerapan ISPS Code pada pelabuhan di Indonesia.

Delegasi yang dipimpin langsung oleh Kuzler, sebagai Ketua Tim, bertujuan untuk melihat secara langsung penerapan ISPS Code pada pelabuhan di Jakarta, Dumai dan Surabaya.

Saat mengunjungi TTL, rombongan memulai pemeriksaan penerapan ISPS Code dari main shelter bus TTL. Didampingi oleh Direktur Operasi TTL, Rumaji, proses pelayanan pada pengguna jasa dan pengunjung TTL diperagakan dan dilakukan langsung oleh delegasi US Coast Guard. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), pelaksanaan safety talk, pemeriksaaan kartu identitas, dan pengamanan masuk area terbatas merupakan standar ISPS Code yang diterapkan di main shelter bus TTL. Penerapan ISPS Code di main shelter bus TTL mendapatkan apresiasi dari US Coast Guard karena dinilai melebihi pelabuhan yang lain “Pemeriksaan kartu identitas, kartu assist door pegawai TTL dan pembagian zona ABC pada pengunjung dan pegawai merupakan penera-

08

Sabtu, 29 Juli 2017

pan ISPS Code yang sangat baik bahkan melebihi pelabuhan lain,” ujar Kuzler.

Kegiatan dilanjutkan pada area terbatas, main gate TTL menjadi tujuan selanjutnya dikarenakan TTL memiliki gerbang otomatis untuk keluar – masuk truk. Proses swap card dan pemeriksaan sidik jari pengendara truk merupakan fokus US Coast Guard pada main gate TTL. Pengamanan di area TTL dinilai aman karena memiliki kecanggihan peralatan, fasilitas serta keamanan. Salah satu peranan terpenting pada keamanan area TTL adalah Closed Circuit Television (CCTV). Pengamanan di seluruh area TTL dilengkapi dengan lebih dari 195 unit CCTV dengan dua petugas keamanan berjaga secara bergantian pada ruang kontrol CCTV. Apresiasi diberikan kepada TTL dan Pelabuhan Tanjung Perak karena penerapan ISPS Code yang baik. Kuzler menambahkan bahwa TTL merupakan pelabuhan dengan fasilitas pengamanan terbaik dan tercanggih di Indonesia sehingga dapat dipastikan bahwa kapal internasional akan merasa aman dan nyaman saat sandar bahkan melakukan pelayanan di TTL.*** MAJALAHDERMAGA.CO.ID | HAMID

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelindo III Salurkan Dana Kemitraan di Banyuwangi MAJALAHDERMAGA,CO,ID

R

ABU (26/07), Pelindo III menyalurkan dana Program Kemitraan tahap pertama tahun 2017 di Wilayah Banyuwangi sebesar Rp 817 juta. Penyaluran dana tersebut dilakukan di Kantor Pelabuhan Tanjung Wangi yang diberikan kepada 20 pengusaha UKM dari berbagai jenis usaha yakni, perdagangan, jasa dan industri seperti: bengkel otomotif, laundry, dan usaha pembuatan tas dari bahan kulit.

Sebelum dilakukan penyaluran dana kemitraan, para mitra binaan terlebih dahulu disurvei dan diseleksi dengan memperhatikan dasardasar penilaian 4P (Personality, Purpose, Prospect, dan Payment) serta 5C (Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Character).

Dalam sambutannya,General Manager Pelindo III Tanjung Wangi, Edy Sulaksono, menyampaikan bahwa pada tahun 2016 lalu, Pelindo III telah menyalurkan dana kemitraan di wilayah Banyuwangi sebesar 731 juta rupiah dengan menggandeng Bank Jatim dan Bank BNI guna mempermudah proses pembayaran angsuran dan sebagai monitoring piutang mitra binaan.

Sementara itu, untuk penyaluran dana PKBL di tahun 2017 sebesar Rp 817 juta disalurkan untuk segmen perdagangan sebanyak 14 mitra dengan dana sebesar Rp 587 juta, sedangkan segmen jasa sebanyak 5 mitra sebesar Rp 180 juta, dan segmen industri sebanyak satu mitra

INDONESIA SHIPPING TIMES

sebesar Rp 50 juta. “Penyaluran pinjaman lunak ini merupakan wujud kepedulian Pelindo III terhadap masyarakat yang ingin mengembangkan semangat jiwa kewirausahaan di era persaingan bisnis saat ini,” tambah Edy. Kepada mitra binaan, Edy juga mengingatkan agar tidak melupakan kewajibannya untuk mengangsur pinjamannya tepat waktu sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dalam program kemitraan tahun 2017, Pelindo III juga mengagendakan pelatihan kewirausahaan seperti yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. “Pelindo III Tanjung Wangi telah melaksanakan program PKBL sejak tahun 2007-2016, dengan menyalurkan dana kemitraan sebesar Rp 7,6 milyar dengan 343 mitra binaan,” tegas Edy Sulaksono.

Salah satu mitra binaan, Nur Hidayah warga Licin, Banyuwangi, mengatakan bahwa pinjaman tahun 2017 ini merupakan pinjaman ke empatnya dalam Program Kemitraan Pelindo III. Semenjak menjadi mitra binaan, usaha bengkel otomotif yang dibangunnya menjadi berkembang dan menghasilkan peningkatan laba. Dari dana pinjaman lunak tersebut, Nur Hidayah dapat menambah jenis sparepart yang dijual, menambah peralatan service, dan dapat membangun ruangan sendiri untuk penjualan sparepartnya. Ia merasa program ini sangat membantu keberlangsungan usahanya. “Semoga Pelindo III semakin jaya, sehingga kerjasama Program Kemitraan dengan mitra binaan bisa berjalan lebih baik dan luas,” ucapnya.

Manager Keuangan Pelindo III Tanjung Wangi, Ahsan Fahruzi mengatakan bahwa dengan adanya program kemitraan diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi mitra binaan dan memberikan pelatihan kewirausahaan yang baik dalam mengembangkan usahanya.*** MAJALAHDERMAGA.CO.ID | HAMID Sabtu, 29 Juli 2017

09

Mutu Bahan Bakar Jadi Kendala Penerapan Standar Emisi Truk KOMPASIANA.COM

K

EINGINAN pengusaha truk untuk memenuhi standar emisi bahan bakar Euro 4 terhalang kualitas bahan bakar.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman mengatakan kadar kandungan pengotor (impurities) dalam bahan bakar minyak di Indonesia masih tinggi, sekitar 5.000 part per milion (ppm).

“Enggak bisa buat teknologi Euro 4, bisa mampet nozzle-nya,” katanya, Jumat (28/7/2017).

Menurutnya, bahan bakar yang cocok untuk standar Euro 4 minimal Pertadex yang impurities-nya hanya 500 ppm. Sementara bahan bakar yang banyak dipakai saat ini adalah BBM subsidi.

Pengusaha truk angkutan barang di Indonesia harus segera menyesuaikan diri dengan mengikuti ketentuan standar emisi Euro 4.

Kyatmaja mengakui jika semakin tinggi standar emisi, kendaraan akan semakin efisien, karena pembakaran bahan bakar lebih sempurna.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan saat ini Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara lain karena masih banyak truk yang berstandar Euro 2.

Jika hal tersebut tak segera dipenuhi, industri

10

Sabtu, 29 Juli 2017

trucking di Indonesia bakal sulit bersaing dengan negara lain.

“Makanya, saya mengajak sesama pengusaha truk untuk ikut mematuhi standar Euro 4 supaya kita bisa bersaing,” ujarnya.

Tarigan menjelaskan saat ini negara-negara jiran di Asean sudah banyak yang memberlakukan standar emisi Euro 4 antara lain Malaysia.

Apabila Indonesia tak kunjung mengikuti standar, maka nanti truk dari Indonesia dilarang masuk ke Malaysia, sedangkan truk dari Malaysia boleh masuk ke Indonesia karena sudah memenuhi standar.

“Apalagi Aptrindo sudah tergabung sebagai anggota Asean Truck Federation. Kalau tidak patuh [truk] tidak bisa lewat ke negara lain,” imbuhnya.

Euro adalah nama yang digunakan pada standar emisi gas buang kendaraan yang dijual di negara-negara anggota Uni Eropa.

Saat ini standar emisi di Eropa sudah mencapai Euro 6, yang mulai diberlakukan pada September 2014. Euro 4 telah diberlakukan di Eropa sejak Januari 2005 dan digantikan Euro 5 pada September 2009.

Pemerintah mengatur standar emisi Euro 4 untuk industri kendaraan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O.*** BISNIS.COM | ABDUL RAHMAN

INDONESIA SHIPPING TIMES

SCI Apresiasi Terobosan ASDP Uji Coba Konsep Cha-Ro TRUCKMAGZ.COM

S

UPPLY Chain Indonesia (SCI) mengapresiasi langkah PT ASDP Indonesia Ferry yang akan melakukan uji coba pengangkutan logistik menggunakan metode chassis roll on-roll off (cha-ro). Rencananya uji coba pengoperasian kapal cha-ro ini akan dilaksanakan untuk rute Merak-Surabaya dalam 1 bulan ke depan.

Menurut Senior Consultant SCI, Hafida Fahmiasari, metode cha-ro lebih efisien daripada model roll on-roll off (roro). Pasalnya, metode cha-ro menggunakan kapal feri ini tidak mengikutsertakan truk dalam perjalanan kapal. Operasional cha-ro dengan mengangkut bagian sasis trailer berikut kontainernya masuk ke kapal, sedangkan kepala truk (tractor head) dan pengemudinya tidak ikut serta ke dalam lambung kapal. Sehingga efisiensi dapat tercapai dari penurunan ongkos sopir dan biaya penyusutan maupun perawatan kendaraan. “Produktivitas truk akan meningkat karena dapat digunakan untuk pengangkutan barang lainnya. Penggunaan cha-ro akan dapat mereduksi biaya logistik sekitar 20 persen lebih

INDONESIA SHIPPING TIMES

besar daripada roro,� kata Hafida. Penggunaan cha-ro, lanjut Hafida, juga bermanfaat untuk mengurangi masalah muatan lebih (overload) truk yang berdampak pada penurunan tingkat kerusakan jalan.

Jika cha-ro atau roro dapat mengalihkan penggunaan truk reguler Jakarta ke Surabaya dari jalur Pantura sebanyak 5% atau 54.000 truk per tahun dari total 1.080.000 truk, maka diperkirakan biaya perawatan jalan akan berkurang sekitar Rp 50 milyar per tahun.

Hafida mengatakan, dalam jangka panjang juga perlu dipertimbangkan penggunaan metode lainnya seperti lift on-lift off (lolo). Metode ini akan lebih efisien daripada roro maupun cha-ro.

Melalui metode lift on-lift off, lanjut Hafida, yang dimuat ke kapal hanya kontainer. Sehingga truk dan sasisnya bisa digunakan untuk pengangkutan lainnya. Dengan metode lolo, kapasitas muat kapal akan lebih besar karena yang dimuat hanya kontainer yang dapat dimuat lebih padat dan ditumpuk.*** TRUCKMAGZ.COM | ANTONIUS Sabtu, 29 Juli 2017

11

Indonesia Dongkrak Priok, Singapura Jagokan Tuas Mega Port Kapasitas 65 Juta TEUs/Tahun STRAITSTIMES.COM

K

OMBINASI Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara dan Pelabuhan Patimban yang direncanakan dibangun di Subang, Jawa Barat, secara signifikan diharapkan meningkatkan kapasitas pelabuhan Indonesia sehingga bisa menyaingi Singapura. Karena itu, pejabat berwenang di Indonesia meminta kedua pelabuhan dapat saling bersinergi, demikian seperti dilaporkan media setempat. “Kombinasi Patimban dan Tanjung Priok akan membuat Indonesia mampu bersaing dengan Singapura,� kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dia mengatakan kedua pelabuhan tersebut harus bekerja sama dan tidak saling bersaing agar layanan kargo Indonesia kompetitif.

Saat ini, kapasitas pemuatan Tanjung Priok sebesar 6 juta TEUs atau hanya hanya 20% dari

12

Sabtu, 29 Juli 2017

pelabuhan Singapura. Sedangkan Pelabuhan Patimban dirancang untuk memiliki kapasitas 1,5 juta TEUs pada tahun 2019 dan 7.5 juta TEUs di tahun 2027.

Di sisi lain, saat ini Singapura juga tengah mengembangkan Terminal Peti Kemas Tuas baru dalam empat tahap selama 30 tahun.

Untuk tahap I, terminal ini sudah berhasil menangani sekitar 20 juta TEUs per tahun Keseluruhan pembangunan dijadwalkan selesai awal 2020-an dan diharapkan bisa menghandle peti kemas 65 juta TEUs per tahun. Jika ini semua selesai dilakukan, Singapura akan memindahkan semua aktivitas pelabuhan ke Tuas Selatan tahun 2027 yang akan datang.*** SEATRADE-MARITIME.COM | VINCENT WEE

INDONESIA SHIPPING TIMES