Indonesia Shipping Times Edisi 29 Mei 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 129• Vol IX • Senin,

29 Mei 2017

WADUH, 68% KAPAL PENYEBERANGAN MERAK SUDAH BERUSIA “SENIOR”

MENTERI BUMN MINTA MERAK JADI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

ADA ANJUNGAN MIGAS, ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA DIGESER

PELINDO III BELUM TRANSPARAN, WALIKOTA DENPASAR DIHIMBAU TAK KELUARKAN REKOMENDASI RIP BENOA

EKSPANSI JALUR SUTRA, CHINA KUASAI 49% SAHAM DRY PORT KAZAKHSTAN

01

Waduh, 68% Kapal Penyeberangan Merak Berusia “Senior” foto: kompas.com

G

UNA menunjang operasional bagi kapalkapal besar di pelabuhan Merak dan Bakauheni, Tiga perusahaan milik negara yakni PT Patra Jasa, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan PT PP (Persero) melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak dan Bakauheni.

Berdasarkan catatan PT ASDP Indonesia Ferry, jumlah penumpang dari Jawa ke Sumatera yang melakukan penyeberangan melalui MerakBakauheni tercatat 51 ribu per hari dan 10 ribu kendaraan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, hadirnya dermaga eksekutif diproyeksikan akan meningkatkan jumlah penumpang dan kendaraan yang akan melalui Pelabuhan Merak dan sebaliknya. Selain meningkatnya pelayanan dengan hadirnya dermaga eksekutif ini, Budi meminta keamanan dan kualitas kapal yang melayani tetap harus diperhatikan.

“Dari hasil laporan observasi dari pada kegiatan-kegiatan 58 unit, 30 berukuran 50, 28 di bawahnya. Dengan catatan 68% kapal sudah

senior. Saya enggak mau mengatakan tahunnya berapa, oleh karenanya baik dan para pemilik kapal di sini kami persilakan untuk memperbesar dan memperbaiki dari segi kualitas dan kuantitas,” tuturnya di sela peresmian Groundbreaking Dermaga 6 Eksekutif di Pelabuhan Merak, Sabtu (27/5/2017).

Selain itu, Budi juga mengingatkan, kepada pengelola pelabuhan dalam hal ini ASDP dan para operator kapal untuk terus meningkatkan pelayanan menjaga waktu tempuh kapal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Seperti terus melakukan pengetatan jadwal operasi dan juga meningkatkan kerja.

Menurut Menhub, dengan memberikan pelayanan yang lebih bagus dapat menumbuhkan dan mendorong meningkatnya pengguna.

“Jadi perawatan fasilitas pelabuhan, penambahan dermaga, sterilisasi pelabuhan menggunakan IP dalam pelayanan, juga ticketing, berdampak pada peningkatan pengguna pelabuhan,”ujarnya.*** OKEZONE.COM | FEBY NOVALIUS

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Senin, 29 Mei 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Menteri Rini Minta Pelabuhan Merak Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

M

ENTERI BUMN Rini Soemarno bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sabtu (27/5) melakukan groundbreaking pembangunan dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni.

Dermaga dengan investasi Rp 500 miliar ini akan dibangun dan dikelola oleh sinergi BUMN yaitu antara PT ASDP Indoensia Ferry (Persero), PT PP (Persero) Tbk, dan PT Patra Jasa. Proyek ini ditargetkan selesai Agustus 2018 dan menjadi pendukung pelaksanaan Asian Game Dalam keterangannya, Menteri BUMN meminta pengembangan pelabuhan Merak ke depannya tidak hanya terfokus pada penyediaan jasa transportasi. Tetapi, juga menjadi pelabuhan destinasi dan terintegrasi dengan layanan intermoda.

“Kita terus lakukan persiapan supaya Pelabuhan Merak tidak hanya penyedia jasa transportasi tetapi juga akan menjadi pelabuhan destinasi,” ujar Menteri Rini.

Sementara itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Faik Fahmi mengatakan pengembangan dermaga 6 di Merak dan dermaga 7 di Bakauheni menjadi prasarana premium.

Kedua dermaga tersebut merupakan bagian dari perencanaan dan penataan Pelabuhan Merak sebagai destinasi.

“Ke depannya, Pelabuhan Merak tidak hanya menjadi simpul transportasi tetapi akan dikembangkan menjadi simpul ekonomi melalui pengembangan properti dan lifestyle untuk menarik minat pelanggan non-penyeberangan,” ungkapnya.

“Tren pelabuhan tidak sebatas prasarana untuk menyeberang, tetapi menjadi destinasi wisata yang dapat memberikan atmosfer dan pengalaman berkesan berupa layanan kelas premium saat dikunjungi,” jelasnya.

Rencananya, proyek dermaga eksekutif Pelabuhan Merak akan dibangun di lahan seluas 41.803 meter persegi dan Pelabuhan Bakauheni di atas lahan seluas 48.446 meter persegi. Melalui proyek sinergi ini, diharapkan dapat memberikan akses terbaik bagi masyarakat dan wisatawan lokal dan asing yang ingin menyeberang dari dan ke pulau Jawa dan Sumatera.

Berdasarkan data PT ASDP, tren pertumbuhan penumpang di pelabuhan Merak dan Bakauheni

INDONESIA SHIPPING TIMES

mencapai 3 persen per tahunnya. Adapun jumlah penumpang yang menyeberang dari Merak menuju Bakauheni tahun 2016 mencapai total 1,55 juta orang atau naik 21 persen dibandingkan tahun 2015 sebanyak 1,28 juta orang. Kendaraan roda 4 atau lebih tercatat mencapai 1,79 juta unit atau naik 6 persen dibandingkan tahun 2015 sebanyak 1,64 juta unit.

Sebaliknya, jumlah penumpang yang menyeberang dari Bakauheni menuju Merak tahun 2016 mencapai total 1,66 juta orang atau naik 30 persen dibandingkan tahun 2015 sebanyak 1,28 juta orang. Kendaraan roda 4 atau lebih tercatat mencapai 1,71 juta unit atau naik 9 persen dibandingkan tahun 2015 sebanyak 1,57 juta unit.

“Kehadiran dermaga eksekutif ini bagian dari solusi penataan pelabuhan untuk melayani segmen penumpang dan mobil pribadi (golongan I) dengan layanan dan tarif khusus,” kata Fahmi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan dan Fasilitas PT ASDP Indonesia Ferry, Christine Hutabarat mengatakan dengan adanya dermaga eksekutif, nantinya akan ada pemisahan jalur masuk antara penumpang dan kendaraan kecil dengan truk. Bagi pengguna jasa reguler tetap dipersilakan menikmati pelayanan tarif reguler di dermaga 1-5.

“Dermaga eksekutif ini memang untuk melayani penumpang/kendaraan kecil, ada boarding lounge, valet parking, serta retail makanan dan minuman. Adapun waktu bongkar muat (port time) ditetapkan maksimal 45 menit. Dengan layanan yang khusus ini, maka berlaku tarif yang berbeda,” tuturnya.

Untuk kapal yang beroperasi di dermaga eksekutif ini, lanjut Christine, juga memiliki standar.

“Kecepatan kapal minimal 15 Knot, terdapat kabin VIP dan Eksekutif di mana menyediakan reclining seat, AC, toilet, live music, Bar+kantin, serta mushola. Dan yang terpenting, waktu pelayaran (sailing time) dari Merak menuju Bakauheni, maksimal 1 jam,” tuturnya.

Namun demikian, layanan dermaga eksekutif ini tidak hanya dapat dinikmati oleh pengguna jasa yang ingin menyeberang, tetapi beragam fasilitas komersil dan lifestyle juga dapat dinikmati oleh pengunjung non penyeberangan.*** LIPUTAN6.COM | MERDEKA.COM Senin, 29 Mei 2017

03

R

Kontribusi Pelindo III Belum Disarankan Tidak Keluarka

APAT untuk uji publik tentang rencana pengembangan Pelabuhan Benoa yang digelar DPRD Denpasar, Jumat (26/5/2017), belum bisa menghasilkan kesimpulan yang membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar segera mengeluarkan rekomendasi proyek itu Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede yang memimpin rapat uji publik menegaskan, sebelum ada payung hukum yang kuat, dan kejelasan kontribusi pengembangan Pelabuhan Benoa bagi Pemkot Denpasar, maka Wali Kota Denpasar diminta tidak mengeluarkan rekomendasi terhadap proyek tersebut.

“Melihat pemaparan tadi, kami harus melakukan revisi peraturan daerah (perda) dulu, harus dibenahi dulu. Dalam revisi itu, gambar-gambar dan zona-zona yang ada dalam RIP (Rencana Induk Pelabuhan) Benoa akan dimasukkan dalam perda. Sebelum perda direvisi, ya jangan sekaisekali memberikan rekomendasi,” ujar Ngurah Gede usai rapat.

Dalam uji publik itu hadir antara lain Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Benoa, Direktur Kepelabuhan & Direktur Teknik PT Pelindo III Husein Latif, General Manager PT Pelindo III Cabang Pelabuhan Benoa, Ardhi Wahyu Basuki, Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara, pakar hukum, sejumlah pejabat terkait dari Pemkot Denpasar, serta puluhan anggota DPRD Denpasar.

Rapat tersebut diawali dengan pemaparan singkat dari KSOP Benoa mengenai draf Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Benoa.

PT Pelindo III juga memberikan pemaparan singkat. Pemaparan singkat itu memancing pertanyaan sedikitnya sepuluh anggota DPRD Denpasar. Rata-rata pertanyaan mereka mengenai kejelasan regulasi dan kontribusi yang diberikan penyelenggara pelabuhan (dalam hal ini Pelindo III) kepada Kota Denpasar apabila rekomendasi diberikan oleh Pemkot Denpasar.

Anggota Komisi III DPRD Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra mengajukan pendapat paling

04

Senin, 29 Mei 2017

pertama. Ia menyebutkan, mengacu pada Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar, pasal 24 ayat 4, jelas dinyatakan bahwa Pelabuhan Benoa dikembangkan dan diperluas dengan cara mereklamasi laut seluas 143 hektare.

Namun, menurut Susruta, pada pasal 119 dalam perda tersebut dinyatakan bahwa peta dan denah (untuk kawasan reklamasi seluas 143 hektare) tidak terpisahkan dari perda tersebut.

Artinya, pengembangan Pelabuhan Benoa yang seluas 143 hektare itu nanti tidak boleh melenceng dari peta dan denah yang ada di perda. Dalam kaitan itu, Susruta mengatakan, perlu adanya revisi agar RIP Benoa sesuai dengan Perda Kota Denpasar.

“RIP Benoa saat ini tidak sesuai dengan perda. Jadi harus ada revisi dulu. Kalau RIP yang dulu kan sudah disesuaikan dengan perda. Nah sekarang karena RIP-nya berubah, ya harus disesuaikan juga. Dalam pasal 119 Perda dijelaskan, peta itu bagian yang tidak terpisahkan dari perda,” jelas Susruta.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Denpasar, Nyoman Eko Supriyadi dalam rapat kemarin membuka fakta-fakta baru yang menuding pihak penyelenggara pelabuhan (yakni Pelindo III) tidak transparan dan tidak fair.

Berdasarkan data yang dia pegang, selain RIP yang berubah-ubah, Eko juga mengungkap bahwa diam-diam Pelindo III telah menguasai kawasan di sebelah utara pelabuhan atau di sepanjang jalan menuju Tol Bali Mandara.

Bahkan, kata Eko, Pelindo III telah menyewakan lahan di kawasan itu untuk restoran, vihara, dan juga tempat bersandarnya helikopter.

Inilah yang membuat dirinya bertanya-tanya.

Padahal, Pemkot Denpasar saat ini sangat minim aset berupa lahan.

Namun, di sisi lain, lahan di wilayah pemkot yang kerjasamanya belum klir itu ternyata sudah dikendalikan oleh Pelindo III tanpa ada transparansi.

INDONESIA SHIPPING TIMES

m Jelas, Walikota Denpasar an Rekomendasi RIP Benoa “Sampai saat ini, bapak tidak pernah mengungkapkan secara transparan apa sebenarnya yang ingin bapak bangun di sana. Juga, dengan lahan-lahan yang ada sekarang, apa kontribusinya kepada kami. Terus terang, Pemerintah Kota Denpasar sangat minim asset lahan, jangan sampai kami hanya dapat sampahnya saja dari pengembangan pelabuhan nanti,” kata Eko Supriyadi dengan nada menggebu-gebu.

Eko Supriyadi kemudian membeberkan datadata yang dia pegang. Antara lain disebutkan, Pelindo III ingin menguasai 25 hektare lagi lahan yang ada di luar RIP Benoa yang 143 hektare.

Eko menyebut kawasan hijau mangrove yang terdapat di sebelah Jalan Pelabuhan (menuju Tol Bali Mandara) bakal dipangkas.

“Semua akan dipangkas oleh mereka. Sebab, ternyata kawasan itu sudah mereka kuasai,” tegas Eko. Itulah sebabnya, menurut dia, Pemkot Denpasar dipandang perlu mempertimbangkan ulang sebelum memberikan rekomendasi untuk pengembangan Pelabuhan Benoa.

“Kalau sudah jelas apa kontribusi bagi Denpasar, dan juga seperti apa aturan mainnya, baru bisa keluarkan rekomendasi,” kata Eko. Minta Uji Publik Kedua Meski pada pertemuan-pertemuan sebelumnya antara pihak pemkot dan pengelola pelabuhan sudah ditetapkan kesepakatan tertulis mengenai apa saja “imbalan” yang diperoleh Kota Denpasar dari pengembangan pelabuhan jika rekomendasi keluar, namun kemarin DPRD Denpasar bersikeras meminta agar soal “imbalan” atau kontribusi bagi Denpasar itu diperjelas.

Bahkan diharapkan Kota Denpasar mendapatkan kontribusiyang lebih banyak lagi dari apa yang telah disepakati sebelumnya dengan pihak pengelola pelabuhan.

Itu sebabnya, Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede bersikeras agar digelar uji publik yang kedua sebelum rekomendasi dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Untuk diketahui, pemerintah lewat Kementerian Koordinator Maritim telah lama menghendaki adanya pelabuhan marina di kawasan pengembangan Pelabuhan Benoa yang selama ini dkelola oleh Pelindo III. Pelabuhan marina itu, salah-satunya akan berfungsi sebagai pelabuhan kapal pesiar (cruise) dunia dan super yacht --yang bakal menjadi yang terbesar di Indonesia bahkan di kawasan Asia.

Pemerintah beralasan, Pelabuhan Benoa memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan perekonomian Bali jika dikembangkan menjadi salah-satu pintu masuk utama bagi wisatawan asing yang ingin berlibur ke Bali dengan kapal pesiar.

Selama ini, kapasitas Pelabuhan Benoa sangat terbatas. Dermaganya pun pendek. Padahal, menurut keterangan Pelindo III sebelumnya, sebetulnya banyak kapal pesiar dan super yacht yang melewati Bali, namun mereka tidak singgah karena tidak bisa berlabuh dan parkir.

Sementara itu, Direktur Teknik PT Pelindo III Husein Latif tidak menjawab semua pertanyaan yang diajukan para anggota DPRD Kota Denpasar. Husein hanya menjelaskan bahwa RIP Benoa saat ini berubah dari sebelumnya, karena alasan keselamatan pelayaran.

Selain itu, Pelindo III beralasan bahwa perubahan RIP adalah untuk mengakomodasi ukuran kapal pesiar yang sudah lebih besar dibandingkan beberapa tahun silam (ketika ukuran kapal pesiar lebih kecil) seperti yang tercantum dalam RIP sebelumnya.

“Saat ini ukuran kapal pesiar cenderung lebih besar, sehingga membutuhkan penyesuaian pada fasilitas di pelabuhan. Ini untuk keselamatan pelayaran. Keselamatan pelayaran itu nomor satu, prioritas. Keselamatan pelayaran ini masuk dalam pertimbangkan teknis,” kata Husein.*** TRIBUNNEWS.COM | I WAYAN E WIDYASWARA Senin, 29 Mei 2017

05

Ada Anjungan Migas, Alur Barat Pelayaran Surabaya Digeser foto: bisnis.com

P

T Pertamina Hulu Energi West Madura (PHE WMO) berencana membangun dua anjungan di lepas pantai kawasan alur barat pelayaran Surabaya atau APBS).

Dampaknya, APBS harus digeser untuk kepentingan eksplorasi minyak dan gas (migas).

Anjungan dibuat sebagai bagian dari kegiatan eksplorasi dua sumber minyak yang melintasi APBS. Sumber minyak itu diperkirakan menyumbang kebutuhan nasional akan minyak sebanyak 4.900 barel per hari.

“Untuk kepentingan nasional, APBS lama harus digeser,” kata Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, Supardi, dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Supardi menjelaskan, konsep pergeseran APBS telah dibuat. APBS yang baru lebih menyerong ke kiri dari alur sebelumnya. Hal yang positif, jalur APBS baru nantinya lebih

06

Senin, 29 Mei 2017

panjang dan dalam.

Lebarnya sembilan kilometer atau 5 mil sedangkan panjangnya mencapai 24 kilometer lebih atau sekira 19 mil laut. Adapun kedapalamannya mencapai rata-rata 40 - 52 Low Water Spring (LWS). “Kalau air laut pasang jelas lebih dalam lagi,” ujar Supardi.

Untuk diketahui, APBS lama diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KP 455/2016 tentang Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal sesuai dengan Kepentingannya di Alur Pelayaran Barat Surabaya.

Permenhub itu tentu saja tidak bisa dipakai pada APBS baru yang sudah tercetak dalam konsep. Diperlukan regulasi anyar oleh pemerintah pusat untuk merealisasikan APBS baru tersebut. “Regulasi (Permenhub lama) itu harus direvisi,” ujar Supardi.*** VIVA.CO.ID | NUR FAISHAL INDONESIA SHIPPING TIMES

Disetujui Menhub, Pelabuhan Warnasari Cilegon Segera Dibangun foto: titiknol.co.id

M

ENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan telah memberikan persetujuan terhadap rencana pembangunan Pelabuhan Warnasari. Namun Menhub berpesan agar nantinya Pelabuhan Warnasari dikelola secara bersama-sama antara perusahaan swasta, Pemerintah Kota Cilegon dan PT Pelindo II (Persero).

Dijelaskan Menhub, pengelolaan Pelabuhan Warnasari secara bersama-sama ini dilakukan agar tidak terjadi persaingan tidak sehat antar pengelola pelabuhan dalam satu wilayah.

“Jadi fungsinya sama saja, supaya ada korelasi (antar pelabuhan), bisa dibayangkan kalau satu tempat pelabuhannya banyak (operatornya) terjadi kompetisi akhirnya tidak produktif, padahal kalau ini uang investor kan yang rugi pemerintah juga karena kapasitasnya tidak maksimal,” kata Menhub Budi usai meninjau lokasi dibangunnya Pelabuhan Warnasari yang terletak di Kelurahan Warnasari dan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Sabtu

INDONESIA SHIPPING TIMES

(27/5).

Terminal yang nantinya digunakan untuk kegiatan bongkar muat general cargo dan curah cair ini, disebut oleh PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri (Badan Usaha Milik Daerah yang akan membangun dan mengelola Pelabuhan Warnasari) akan dibangun pada tahun 2017 dan diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2019.

Sebagai informasi, Pelabuhan Warnasari adalah pelabuhan yang masih dalam tahap perencanaan, lokasi pelabuhan berada di kawasan industri Krakatau Steel. Luas lahan yang direncanakan untuk pelabuhan sekitar 364.408 m² dari luas lahan yang dimiliki Pemerintah Kota Cilegon seluas 450.000 m².

Turut mendampingi pada kunjungannya kali ini adalah Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto, Dirjen Perhubungan Laut A Tonny Budiono dan Walikota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi.*** | DEPHUB.GO.ID | Senin, 29 Mei 2017

07

Manajemen JICT Gugat Pekerja Rp136 Miliar, Priok Gaduh Lagi? foto: bisnis.com

foto: bisnis.com

M

ANAJEMEN Jakarta International Container Terminal (JICT) dikabarkan melayangkan gugatan kepada pekerja yakni serikat pekerja, 4 duty manager dan koperasi karyawan JICT. Para pihak tersebut dituding menghapus ploting karyawan perbantuan alat bantu rubber tired gantry crane (RTGC) Pelindo II di JICT. Ketua Umum Serikat Pekerja JICT, Nova Sofyan Hakim mengatakan, pengangkatan operator perbantuan yang diangkat Mantan Dirut Pelindo II RJ Lino dalam waktu semalam pada tahun 2014 silam, tidak sesuai dengan UU 13/2003, Permenaker 19/2012 dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT JICT. “Lagi pula Wakil Dirut JICT, Riza Erivan, tanggal 23 Desember 2016 telah memerintahkan pekerja PT Empco menggantikan operator perbantuan Pelindo II. Jadi kasus ini telah selesai,” ujar Ketua Umum SP JICT, Nova Sofyan Hakim di Jakarta, Minggu (28/5/2017).

Serikat Pekerja JICT menuding gugatan ini untuk mengganggu fokus perjuangan penolakan perpanjangan kontrak JICT. “Untuk itu pekerja tetap berkomitmen menolak perpanjangan kontrak JICT dan akan terus menindaklanjuti hasil audit investigasi BPK,

08

Senin, 29 Mei 2017

laporan KPK, Kementrian BUMN dan DPR,” ujar Nova.

Senada dengan Serikat Pekerja, anggota Komisi VI DPR , Rieke Diah Pitaloka, mengatakan celah hukum dalam kasus gugatan Direksi JICT kepada karyawan sangat besar. Patut diduga gugatan yang diajukan JICT kepada karyawan, merupakan upaya sistematis Hutchison lewat Direksi untuk menutupi skandal perpanjangan JICT. Apalagi dalam risalah rapat 7 April 2016, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasih sempat menyatakan perpanjangan JICT sah. Ini kontradiktif dengan audit investigasi yang disedang dijalankan BPK. Pertanyaannya apakah BPK boleh menyatakan suatu perjanjian perpanjangan sah?

Apalagi anggota BPK yang tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada dibawah AKN III pimpinan Achsanul Qosasih.

“Untuk itu Panitia Khusus Angket DPR Pelindo II akan pertanyakan lebih jauh terkait hasil audit investigasi BPK dan hasil penyelidikan BPK RI tentang perpanjangan kontrak JICT,” ujar Rieke.*** BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI

INDONESIA SHIPPING TIMES

Peresmian Tol Laut Kenyamukan Kemungkinan Sebelum Lebaran

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: suarakutim.com

P

ERESMIAN jalur pelayaran Tol Laut 8 Nasional yang menggunakan Pelabuhan Kudungga di Kenyamukan, hingga kini belum mendapat kepastian. Meski pembangunan jalan pendekat pelabuhan sudah berhasil dihubungkan melalui program karya bakti, antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur dengan TNI AD Kodim 0909 Sangatta.

Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang mengatakan, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pihak Sahbandar dan Pemerintah Pare-pare.

Sebab, sesuai rencana, pelayaran perdana akan dilakukan secara seremonial dengan pelepasan penumpang Kapal Queen Soya dari Sangatta oleh Bupati Kutai Timur menuju Pelabuhan Pare-pare dan disambut oleh Pemerintah Pare-pare. Sehingga kemungkinan peresmian pelayaran perdana baru bisa dilakukan usai lebaran nanti.

“Yah kami belum bisa pastikan. Karena semua tergantung kesiapan Sahbandar dan Pemkab Pare-Pare,” ucap Kasmidi.

Namun, lanjut dia, jika melihat animo masyarakat Kutim, sangat menginginkan jika pelayaran perdana dilakukan sebelum lebaran atau saat bulan Ramadan. Oleh karena itu, Pemkab akan tetap berupaya agar dapat segera terealisasi.

“Harapan kami, masyarakat Kutim yang ingin mudik pulang kampung sebelum lebaran Idulfitri tahun ini, bisa memanfatkan fasilitas kapal Queen Soya, yang memang sudah melayani pelayaran Pare-pare menuju Sangatta dan sebaliknya,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim Ihsan Syafarudin Syarfi mengatakan, pihaknya masih mengupayakan untuk berkomunikasi dengan Sahbandar. Mengingat adanya pergantian

kepengurusan, membuat pihaknya harus melakukan komunikasi dari awal lagi.

“Kami sudah lakukan komunikasi. Tapi, karena Kepala Sahbandar yang baru, saat itu sedang ikut pelatihan. Jadi, nanti kami komunikasikan ulang,” ucap Ihsan.

Disinggung kesiapan pelabuhan, dia mengaku khusus sisi laut yang dibangun Pemkab Kutim sudah 100 persen. Hanya tinggal cause way yang dibangun pusat yang masih butuh rehab. Namun, prosesnya dapat cepat dilakukan dan tidak akan mengganggu proses pelayaran.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutim Aswandini Eka Tirta mengatakan, telah berhasil menyelesaikan penyambungan jalur pendekat menuju Pelabuhan Kenyamukan Sangatta. Jalan sepanjang kurang lebih 2,6 kilometer tersebut, kini sudah berupa jalan agregat hingga ke sisi darat pelabuhan.

Dirinya memperkirakan, dalam satu hingga dua minggu kedepan pengerasan jalan akan bisa diselesaikan jika cuaca mendukung.*** JAWAPOS.COM | FADHIL AL BIRRA Senin, 29 Mei 2017

09

Pelni Rayu Pemudik: Naik Kapal Laut Bebas Macet, Tak Ada Lampu Merah... foto: pelni.co.id

P

T Pelni (Persero) terus melakukan sosialisasi mudik lebaran dengan menggunakan kapal laut. Perusahaan milik negara tersebut menawarkan 6 kapal trayek reguler JakartaSurabaya atau sebaliknya pada mudik Lebaran tahun 2017. Kapal tersebut dapat menempuh waktu dari Jakarta ke Surabaya selama 23 jam.

Dalam siaran pers Pelni, Minggu (28/5/2017), 6 kapal mudik itu terdiri dari 3 kapal menuju Surbaya dan 3 kapal menuju Jakarta. Kapal yang melayani penumpang selama musim mudik adalah: 1. KM Umsini yang berangkat dari Tanjung Priok Minggu (18/6) pukul 14.00.

2. KM Ciremai yang berangkat Senin (19/6) pukul 16.00 3. KM Dorolonda yang berangkat pada Jumat (23/6) pukul 17.00.

Kapal untuk arus balik adalah: 1. KM Umsini yang berangkat Minggu (9/7) 16.00.

2. KM Gunung Dempo yang berangkat Kamis (13/7) pukul 07.00.

3. KM Ciremai yang berangkat berangkat Senin (15/7) pukul 22.00.

Tiket mudik Lebaran dengan kapal laut Jakarta-Surabaya kelas ekonomi hanya Rp 235.000.

10

Senin, 29 Mei 2017

Untuk tiket balik dari Surabaya ke Jakarta Rp 240.000 berbeda Rp 5.000 terkait biaya jasa pelabuhan. Lama perjalanan tidak jauh berbeda dengan kendaraan darat pada saat lebaran, yaitu 23 jam.

“Perjalanan kapal bebas macet, tidak ada lampu merah di tengah perjalanan. Saat akan masuk pelabuhan kapal penumpang juga mendapat prioritas. Bagi warga yang belum mendapatkan tiket bus, kereta api, pesawat dan sewa mobil pribadi untuk mudik dan balik, dapat menggunakan kapal laut bersama keluarga,” ujar Manager PR dan CSR PT Pelni Akhmad Sujadi, dalam siaran pers tersebut.

Dia menambahkan, Kapal laut Pelni dilengkapi AC sehingga lebih nyaman dan penumpang dapat istirahat santai. Menurut Sujadi, naik kapal bisa tidur di atas kasur bukan duduk berjam-jam serta dapat melaksanakan ibadah karena tersedia masjid di dek 7 yang dapat menampung sekitar 100 orang.

“Naik kapal bisa salat tarawih, amalan wajib tidak terlewatkan yang sunah pun bisa dilakukan. Beda dengan naik pesawat, KA dan bus,” ucap Sujadi.*** DETIK.COM | DANA ADITIASARI

INDONESIA SHIPPING TIMES

Selesai 2030, KA Trans-Kalimantan Prioritaskan Angkutan Barang foto: banjarbaru.com

P

EMERINTAHAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya mimpi membangun jalur rel ke­reta api (KA) se­panjang 2.428 ki­lo­ meter di Kalimantan. Jalur ini menghubung­kan Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Dari data Ditjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pembangunan rel dilakukan dalam beberapa tahapan.

Jalur kereta api yang sudah memungkinkan untuk dimulai tahapan konstruksinya sampai dengan 2019, yakni ruas Samarinda-Balikpapan sejauh 89 kilometer dengan target pengadaan lahan pada 2016-2017 serta masa konstruksi 2017-2018. Untuk Balikpapan-Tanjung sejauh 234 kilometer dengan pengadaan lahan pada 2017-2019 serta konstruksi pada 2018-2019.

Jalur lainnya yang memungkinkan siap konstruksi sebelum 2019 yakni Tanjung-Banjarmasin dengan panjang lintasan 196 kilometer.

Dengan rincian pengadaan lahan dilakukan pada 2016-2018 dan masa konstruksi pada 2018-2019.

Kemudian lintasan Banjarmasin-Palangkaraya sejauh 194 kilometer dengan masa pengadaan lahan 2017-2018 dan bisa dilakukan konstruksi pada 2018-2019.

Sementara untuk jalur rel kereta lainnya masih dalam tahapan amdal yakni Palangkaraya-Sanggau sejauh 587 kilometer, SanggauPontianak 143 kilometer, dan Pontianak-batas negara sejauh 268 kilometer. Rute batas negara

INDONESIA SHIPPING TIMES

(Kalimantan Utara)-Tanjung Redep sejauh 279 kilometer, Tanjung Redep-Lubuktutung sejauh 293 kilometer.

Dari Rencana Strategis Pembangunan Jaringan Kereta Api 2015-2019 Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, pembangunan jalur kereta api di Borneo baru akan selesai seluruhnya pada 2030.

Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengungkapkan pembangunan kereta api di Kalimantan dinilai sudah sangat tepat meski pulau terluas di Indonesia tersebut belum memiliki kepadatan penduduk yang tinggi sebagaimana di Jawa.

“Kereta itu dibangun untuk logistik, itu yang pertama, baru untuk angkutan manusia. Kalau jalur ini ada penumpangnya atau tidak berpikirnya, sampai berapa tahun pun enggak akan terbangun jalur kereta api. Konsep kereta api itu jangka panjang,” ujar Djoko, Jumat (19/5).

“Belanda dulu bangun kereta di Jawa apa berpikir ramai penumpang atau tidak. Di Jawa saat itu belum banyak penduduk. Kereta ini sangat efisien untuk angkutan barang jarak jauh,” tambahnya.

Menurut Djoko, kereta punya banyak sekali kelebihan dibandingkan angkutan kendaraan bermotor. Selain lebih hemat dari sisi BBM dan daya angkut lebih besar, jalur kereta juga tak membutuhkan perawatan sebesar jalan raya.

“Kalimantan cocok untuk angkutan barang, baik perkebunan atau juga hasil tambang. Tanpa kereta, daerah semakin lama berkembang juga nanti semakin macet,” ujar Djoko.

Selain soal efisiensi dalam logistik, sambungnya, pembangunan jalur kereta api di luar Jawa seperti di Kalimantan juga bersifat politis, dalam hal ini untuk memeratakan pembangunan. Jalurjalur yang dilewati kereta api, tentunya bisa jadi pusat-pusat ekonomi baru.*** TRIBUNNEWS.COM | ELFIANUR ACHMAD Senin, 29 Mei 2017

11

Ekspansi Jalur Sutra Baru, China Kuasai 49% Saham Dry Port Kazakhstan foto: joc.com

S

AAT ini, perusahaan pelayaran asal China, COSCO dan Pelabuhan Lianyungang telah menandatangani kontrak untuk mengambilalih 49% hak pengelolaan Khorgos Dry Port di Kazakhstan. Kesepakatan tersebut ditandatangani pada pertemuan Belt and Road summit pada tanggal 15 Mei seperti dikutip dari Forbes. com, Minggu (28/5/2017).

Jalur Khorgos berada di dalam area Khorgos Eastern Gate SEZ dengan luas 600 hektar dan terbilang strategis. Terletak di antara China dan Kazakhstan. Sebelumnya, tempat ini terbilang sangat terpencil dan sulit diakses.

Jadi kenapa operator logistik kelautan terbesar di dunia tertarik untuk mengambilalih tempat terpencil ini?

Jawabannya adalah jalur sutra baru. Sebuah jaringan perdagangan internasional yang merupakan program Belt and Road China. Keterlibatan antara para pemain besar di perusahaan pelayaran China dengan Pelabuhan Kazakhstan menunjukkan sinergi antara program pembangunan infrastruktur Nurly Zhol Kazakhstan dengan Jalur Sutra China.

Jalur masuk Khorgos menjadi posisi kunci dari pusat jalur sutra China yang baru. Terletak tepat di pusat jaringan rel trans-Eurasia yang menghubungkan langsung 27 kota di China dengan 11 kota di Eropa, barang bergerak dari China untuk dikonsolidasikan dan dikirim ke tempat-tempat tujuan di seantero daratan Eurasia.

Setelah setahun penuh beroperasi, pelabuhan tersebut sudah menangani lebih dari 1/5 dari target mereka di 2020 sebesar 500.000

12

Senin, 29 Mei 2017

TEUs per tahun. Dengan adanya kerja sama dengan COSCO dan Pelabuhan Lianyungang kapasitas diharapkan bisa meningkat.

Kesepakatan ini sebagai sebuah kemajuan bagi Pelabuhan Khorgos karena tanpa adanya investasi pihak lain, jalur sutra yang baru tidak akan jadi nyata. Investasi demikian yang membuat tempat tersebut jadi benar-benar hidup.

Pelabuhan Lianyungang merupakan salah satu titik awal dari pusat perdagangan jalur sutra baru yang menghubungkan antara China dan Eropa. Jalur kereta api dan jalan raya antara Eropa bagian barat dan China bagian barat yang tengah berkembang terus berlanjut hingga St. Petersburg, Rusia. Selanjutnya terhubung dengan Khorgos sebelum bergerak ke negara Eropa lainnya. Ini merupakan salah satu pelabuhan besar yang mampu memindahkan 200 juta ton kargo dan 5 juta peti kemas per tahun. KTZ Express, perusahaan logistik Kazakhstan juga ikut terlibat dalam pengoperasian terminal tersebut.

Sementara, COSCO merupakan salah satu raksasa pelayaran dunia yang memiliki 1.100 kapal dan memindahkan total 1,6 juta peti kemas per tahun ke 254 pelabuhan di 79 negara.

Sebagai perusahaan milik negara atau BUMN, perusahaan tersebut telah menjadi pemain aktif dalam program Belt and Road China.

Presiden China Xi Jinping dalam kebijakan luar negerinya menyetujui langkah tersebut, termasuk pengelolaan Pelabuhan Piraeus di Yunani. Januari ini, COSCO menerima US$ 26,1 miliar dari China Development Bank untuk investasi lebih lanjut dalam program jalur sutra China yang baru.

Langkah Selanjutnya melibatkan DP World, raksasa pelabuhan Dubai yang saat ini berperan di Khorgos Eastern Gate SEZ dan akhirnya berkomitmen menjadi investor di pelabuhan tersebut.

Tentu saja, langkah ini tidak hanya membuat pelabuhan di jantung Eropa dan Asia tersebut menjadi hidup, tapi juga berkembang.*** DETIK.COM | ARDAN A CHANDRA

INDONESIA SHIPPING TIMES