INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
2 Februari 2017 No 28 • Vol IX • Kamis
AWAS, HACKER NEKAD SERANG SISTEM OPERASI KAPAL!
MENKO LUHUT: KITA MAU HUB-NYA DI PRIOK
PEMERINTAH DIHIMBAU BERIKAN 4 STATURI KEPADA BKI
BOS PELINDO I: KUALA TANJUNG KUNCI LOGISTIK INDONESIA
ANGKASA PURA II KEPINCUT GURIHNYA BISNIS KARGO
01
Tekan Biaya Logistik
M
ENTERI Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan saat ini pemerintah sedang mencari format yang paling efisen dan efiktif dalam proses transhipment. Luhut menjelaskan sinkronisasi antara Pelindo I hingga IV merupakan salah satu bentuk dari proses transhipment. Luhut menjelaskan pekan ini diharapkan konsep transhipment bisa segera diselesaikan. Konsep ini berfungsi pada salah satu opsi bagi negara agar meningkatkan fungsi pelabuhan Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara. “Kita mau hubnya itu di Priok, jadi daerahdaerah nanti ke sini. Tadinya mau ada pikiran semua, tapi jangan semua biar daerah nggak kehilangan pendapatan,” ujar Luhut di Kantor Maritim, Senin (30/1). Luhut menjelaskan nantinya tujuh pelabuhan di bawah otoritas Pelindo akan tersinkronisasi dengan Hub Internasional. Tujuh pelabuhan tersebut yaitu Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Bitung, Pelabuha Makassar, dan Pelabuhan Sorong.
“Kita lagi hitung masing masing ada plus minusnya. Ini mana yang paling efektif dari segi biaya,” ujar Luhut. Ia mengatakan pilihannya saat ini jatuh pada pelabuhan Priok. Meskipun Luhut mengakui secara geografis pelabuhan Kuala Tanjung lebih strategis. Namun secara fakta fisik hari ini pelabuhan Kuala Tanjung belum siap. “Pilihan kita Tanjung Priok, tapi berapa lama siapnya, kalau kuala tanjung siap ya bisa saja pindah kesana,” ujar Luhut. Pada implementasinya, Luhut mengatakan meskipun Tanjung Priok menjadi hub internasional namun pengiriman ekspor impor juga bergantung dari negara tujuan. Jika memang negara tujuan lebih dekat dengan posisi wilayah pengiriman maka pengiriman barang bisa langsung dari wilayah tersebut. “Kita lihat semua, ada yang nggak perlu ke Jakarta. Nanti kita lihat, apa yang langsung. Cukup nggak barangnya, kalau pakai kapal kecil nggak bisa lah, harganya lebih mahal,” ujar Luhut.** | REPUBLIKA.CO.ID | INTAN PRATIWI |
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id
02
Kamis 2 Februari 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
foto: tobasatu.com
Menteri Luhut: Kita Mau Hub-nya di Priok. Daerah Nanti ke Sini
International Hub Port
Bos Pelindo I: Kuala Tanjung Kunci Pengembangan Logistik Indonesia foto: kikk.co.id
P
T Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1tetap fokus dalam menjalankan program Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung untuk mewujudkan Kuala Tanjung sebagai Pelabuhan Hub Internasional sebagaimana yang diharapkan pemerintah. “Saat ini progres pembangunan Terminal Multipurpose Pelabuhan Kuala Tanjung tahap I sudah mencapai 70 persen dan Pelindo 1 akan berupaya keras agar pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung ini dapat selesai tepat waktu,” ucap Direktur Utama Pelindo 1, Bambang Eka Cahyana di Jakarta, Rabu (1/2). Pelabuhan Kuala Tanjung akan dikembangkan dalam 4 tahap, yaitu tahap I Pengembangan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung (20152017), tahap II Pengembangan Kawasan Industri 3000 Ha (2016-2018), tahap III Pengembangan Dedicated/Hub Port (2017-2019) dan Tahap IV pengembangan kawasan industri terintegrasi (2021-2023). “Mengembangkan Kuala Tanjung merupakan kunci untuk mengembangkan sektor logistik Indonesia. Letak strategis wilayah kerja Pelindo 1 yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka, yang juga merupakan alur terpadat di dunia, adalah potensi dan peluang yang harus dikem-
INDONESIA SHIPPING TIMES
bangkan, dan saat ini program pembangunannya juga didukung penuh oleh segenap lapisan stakeholder, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat,” jelas Bambang. Terkait kebijakan penetapan status Pelabuhan Hub Internasional Peti Kemas, Pelindo 1 percaya bahwa pada saatnya nanti ketika Pelabuhan Kuala Tanjung telah selesai dikembangkan dan siap beroperasi, tentu Kementerian Perhubungan akan memberikan status sebagai Pelabuhan Hub Internasional. Bambang mendukung keputusan pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan atas pemberian Konsesi Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung. Diharapkan Pelabuhan Kuala Tanjung mampu untuk melayani peningkatan demand pada muatan general cargo dan juga peti kemas serta adanya fleksibilitas terhadap pelayanan muatan dan juga peningkatan troughput, dan mampu memberi nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi sehingga daerah hinterland-nya berkembang lebih pesat lagi dan menjadi salah satu penopang arus investasi yang datang ke negara lain.*** | IDRIS R PUTRA | MERDEKA.COM |
Kamis 2 Februari 2017
03
Aturan Diklat Sertifikasi dan Dinas Jaga Laut
Dirjen Hubla: BPSDM Sudah BLU. Tak Perlu Khawatir Masalah Biaya
D
ALAM rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi di bidang kepelautan, Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140/2016 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70/2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut. Peraturan ini telah ditandatangani Menteri Perhubungan pada 4 November 2016 dan diundangkan pada 7 Desember 2016. Dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang diubah antara lain terkait dengan pelimpahan kewenangan penerbitan sertifikat pelaut, baik sertifikat keahlian dan sertifikat ketrampilan kepada lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan (lembaga diklat) di bawah Kementerian Perhubungan yang telah mendapatkan pengesahan (approved) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Sedangkan sertifikat pengukuhan tetap diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. “Sementara untuk blanko sertifikat-sertifikat tersebut tetap akan disediakan oleh Ditjen Hubla sesuai kebutuhan penyelenggara pendidikan dan pelatihan,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Tonny Budiono, dalam siaran pers (31/1/2017). Melalui penyederhanaan administrasi ini, menurut Tonny, diharapkan proses pengurusan sertifikat dan dokumen pelaut dapat lebih cepat, murah, aman dan lebih profesional. Para pelaut tidak perlu khawatir akan biaya yang mahal karena sekarang lembaga diklat pelaut di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) sehingga besaran dan jenis tarif diklat sudah ditetapkan oleh Direktorat BLU Kementerian Keuangan. “Hal yang tak kalah pentingnya adalah kita harus tetap melaporkan nama-nama pejabat
04
Kamis 2 Februari 2017
penandatangan sertifikat di lembaga diklat yang telah mendapat pengesahan kepada International Maritime Organization (IMO) sebagai bentuk tanggungjawab Indonesia sebagai negara anggota IMO dan juga agar dapat terverifikasi keabsahannya,“ jelas Tonny. Selain itu, poin penting lain yang juga mengalami perubahan yaitu pada pasal 16 yang mengatur bahwa pelaksanaan diklat kepelautan yang metode pencapaian kompetensinya dengan menggunakan simulator/laboratorium wajib menggunakan simulator/laboratorium yang telah mendapat pengesahan (approval). Selanjutnya dalam pasal tersebut disebutkan juga bahwa standar kinerja dan capaian, pengesahan (approval)simulator/laboratorium, penggunaan simulator/laboratorium untuk diklat, dan penilaian (assessment) yang menggunakan simulator/laboratorium serta pengujian dengan menggunakan Computer Base Training (CBT) tersebut seluruhnya ditetapkan oleh Kepala BPSDM Perhubungan, berbeda dengan yang diatur pada PM 70/2013 di mana sebelumnya Dirjen Perhubungan Laut yang menetapkannya. Pelimpahan penerbitan sertifikat pelaut dari Ditjen Hubla ke lembaga diklat menunjukkan komitmen Ditjen Hubla dalam memberikan serta memastikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efektif kepada para pelaut Indonesia agar dapat berkompetisi di dunia internasional. Sebagai informasi, saat ini terdapat 12 lembaga diklat pelaut di bawah Kementerian Perhubungan yang telah mendapatkan pengesahan dan dapat menerbitkan sertifikat pelaut, antara lain BP2IP Malahayati Aceh Besar, BPPP Padang Pariaman, BP2IP Tangerang, STIP Marunda - Jakarta, BP3IP Jakarta, BPPTL Jakarta, PIP Semarang, Poltekpel Surabaya, PIP Makassar, BP2IP Barombong, Balai Diklat Pelayaran Minahasa Selatan, dan BP2IP Sorong. *** | BISNIS.COM | WIKE D HERLINDA |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Geber Ekspor Industri Kecil, Bea Cukai Gandeng LPEI
G
UNA memberikan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM), Direktorat Jenderal Bea Cukai menggandeng Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dalam hal ini, Bea Cukai akan memberikan fasilitas insentif fiskal berupa pembebasan Bea Masuk dan Pajak Impor bagi para pelaku IKM untuk mengimpor bahan baku dan mesin yang digunakan dalam proses produksi. Selain itu, penyederhanaan prosedur impor, pemeriksaan fisik secara selektif, penangguhan ketentuan pembatasan impor, kemudahan proses impor dengan disediakan aplikasi khusus. Hal ini sejalan dengan amanat dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo agar LPEI turut membantu sektor usaha kecil dan menengah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, fasilitas KITE IKM akan disinergikan dengan fasilitas pembiayaan dari Kementerian Keuangan untuk modal usaha dan pembiayaan untuk ekspor kepada IKM yang diberikan oleh LPEI. Tugas dari LPEI akan membantu IKM dengan memberikan akses pendanaan yang mudah, murah dan dengan suku bunga kompetitif, bagi IKM yang membutuhkan modal kerja maupun investasi dalam rangka ekspor. LPEI juga memberikan dukungan kepada IKM melalui jasa konsultasi, salah satunya dalam bentuk program Coaching Program for New Exporter (CPNE), yang merupakan program berkelanjutan bagi rintisan eksportir baru dengan cara melatih dan mempersiapkan pelaku IKM untuk menjadi eksportir baru melalui pelatihan, pameran dan bimbingan. “Ini merupakan langkah awal, ke depannya
INDONESIA SHIPPING TIMES
diharapkan akan semakin banyak IKM yang berorientasi ekspor dan bergabung dalam memanfaatkan fasilitas ini,� ungkap Susiwijono, Plt. Ketua Dewan Direktur LPEI melalui keterangan resmi, Rabu (1/2/2017). Susiwijono menegaskan, Bea Cukai dan LPEI akan memberikan dukungan secara penuh dari segi kemudahan prosedur dan pembiayaan kredit. Untuk saat ini sudah ada lima IKM yang telah mendapatkan fasilitas kuota KITE IKM dan pembiayaan kredit dari LPEI. Di antaranya adalah UD Daffi Art mendapatkan kuota Rp 350 juta, kredit Rp 1 miliar, CV Inducomp Dewata mendapatkan kuota Rp 1 miliar, kredit Rp 300 juta. Selanjutnya, CV Yudhistira mendapatkan kuota Rp 1 miliar, kredit Rp 5 miliar, PT Banyan Internasional mendapatkan kuota Rp 1 miliar, kredit Rp 5 miliar, dan PT Bali Tangi kuota Rp 1 miliar, kredit Rp 2 miliar. Patut diketahui, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang di dalamnya terdapat IKM telah menyumbang 61,41 persen PDB Indonesia, dan telah berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen.*** | KOMPAS.COM | PRAMDIA A JULIANTO | Kamis 2 Februari 2017
05
INSA Minta Pelindo II Berlakukan Kembali Program SLA/SLG
D
PC INSA Jaya minta kepada Pelindo II agar kembali menerapkan program Service Level Agreement dan Service Level Guarantee (SLA/SLG) untuk menjamin standar pelayanan dan tanggungjawab masing masing (pelabuhan dan pelayaran) bila tidak mematuhi agreement tersebut. Dengan SLA/SLG baik pelabuhan sebagai penyedia jasa mau pun pelayaran sebagai pengguna jasa memiliki tanggungjawab untuk mematuhi SLA/SLG, kata Sekretaris DPC INSA Jaya Capt. Supriyanto, kemarin. Services Level Guarantee (SLG) adalah standar jaminan pelayanan minimal pelabuhan. Sedang Services Level Agreement (SLA) semacam perjanjian antara pelabuhan dengan pengguna jasa. Kalau sekarang ini kesannya hanya pelayaran yang dikenakan denda misalnya kalau kapal terlambat meninggalkan dermaga. Sementara kalau pelabuhan tidak memberikan pelayanan sesuai atandar tidak ada finalti, tambahnya. Dia mengakui dulu ada SLA/SLG tapi sejak masa berlakunya habis beberapa tahun lalu tidak
pernah lagi diperpanjang. Menanggapi adanya pemberitaan tarif Container Handling Charges (CHC) kontainer domestik di Pelabuaban Tanjung Priok lebih mahal dari CHC kontainer internasional, Supriyanto mengatakan sampai kini tidak pernah ada anggota INSA Jaya melaporkan kasus tersebut. Menurut dia, tarif CHC domestik sudah diatur dalam tarif kesepakatan yang dituangkan dalam putusan direksi PTP No HM.608/17/6/2/PTP-16 tanggal 17 Juni 2016. Besaran CHC kontainer domestik Rp650.000 ukuran 20 kaki dan Rp975.000 untuk ukuran 40 kaki. Sedang kontainer internasional USD 83 sekitar Rp1.103.000 untuk kontainer 20 kaki dan USD124,5 atau Rp1.650.000 untuk 40 kaki “Kalau ada tarif CHC domestik dipungut lebih mahal dari CHC international saya kira pasti sudah dipermasalahkan oleh pelayaran. Tapi kenyataan gak ada yang komplain,� tuturnya. (wilam) | BERITATRANS.COM | WILAM |
Final Meeting Self Assesment GCG Tahun 2016 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dihadiri Komisaris, Direksi, dan jajaran Manajemen PT Pelindo IV bersama Tim Self Assesment yang dipandu oleh Konsultan JSM Consulting. Rapat yang membahas pengukuran penerapan GCG tahun 2016 ini berlangsung di Makassar, 1 Februari 2017.*** | INAPORT4.CO.ID |
06
Kamis 2 Februari 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Keanggotaan IACS
Namarin: Pemerintah Harus Delegasikan 4 Statutori Kepada BKI foto: print.kompas.com
U
NTUK memuluskan langkah PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menjadi anggota Asosiasi Klasifikasi Internasional (IACS/ International Association Classification Society), peran negara amat diperlukan. “Hanya dengan peran negara, maka BKI sebagai satu-satunya Badan Klasifikasi Nasional bisa memenuhi syarat pemenuhan 4 statutori yang saat ini belum didelegasikan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Hubla (Perhubungan Laut),” ungkap Siswanto, Direktur National Maritime Institute (Namarin), di Jakarta, Rabu (1/2). Sedikitnya ada 4 statutori yang harus diserahkan ke BKI Persero, kata Siswanto, mulai dari safety construction , safety equipment, safety load line dan safety pencemaran laut (Marpol). “Kenyataan saat ini Ditjen Perhubungan Laut baru memberikan satu statutory yakni safety load line (lambung timbul kapal), sementara yang lainnya masih belum diberikan,”imbuhnya. Menurut Siswanto, tidak diberikannya 3
INDONESIA SHIPPING TIMES
statutori itu, bhukan saja menghambat kemajuan BKI Persero kedepannya. “Tapi nama baik Negara Indonesia yang dipertaruhkan dimata international, sebab aplikasi BKI Persero sudah diterima oleh IACS, tinggal fase kedua yakni pemenuhan syarat 4 statutori yang harus dipenuhi oleh BKI Persero,” ungkapnya. Dikatakan Siswanto, secara Skill Sumber Daya Manusia (SDM) BKI sudah mampu. “Sejak didirikan BKI Persero pada 1964 lalu, berarti 63 tahun saya yakin BKI sudah mampu, belajar dari pengalaman selama ini,” ujarnya. Maka dari itu, tambah Siswanto , Negara harus berperan, jika Kementerian Perhubungan c.q. Ditjen Perhubungan Laut masih ‘tidak mau’ mendelegaskan 4 statutori secara penuh kepada BKI. “Artinya peran RI-1 sebagai symbol Negara yang bertindak, apakah melalui Inpres atau Keppresa, guna memuluskan pemenuhan syarat PT .BKI (Persero) sebagai anggota IACS,” imbuh Siswanto.*** | INDONESIASHIPPINGLINE | SAIFUL ANAM | Kamis 2 Februari 2017
07
KSOP dan Pelindo III Beda Pendapat Soal Perbaikan
Ijin Melaporkan Ndan, Pelabuhan Waingapu Ambruk!
L
APANGAN penumpukan peti kemas di Pelabuhan Laut Waingapu, Sumba Timur, akan diperbaiki oleh pihak PT. Pelindo. Pasalnya sudah dilakukan proses serah terima kepada perusahaan itu dari KSOP setempat. “Nanti Pelindo yang siapkan anggaran untuk perbaikan. Kemarin tanggal 16-18 Januari 2017, itu ada kegiatan di Bandung sekalian penyerahan aset,” demikian Pelaksana KSOP Waingapu, Maksianus L. Mooy, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (1/2/2017). Pelabuhan itu, jelasnya, sudah mulai rusak sejak awal Januari 2017. Sementara proses penyerahan kepada PT. Pelindo dilaksanakan pada pertengahan Januari 2017. “Awal Januari itu sudah mulai rusak tapi yang paling parah itu beberapa hari terakhir ini,” katanya. Dijelaskan Mooy, meskipun pelabuhan tersebut merupakan aset negara, namun PT. Pelindo yang akan melakukan perawatan dan pemeliharaan. “Dana pemeliharaan dan perawatan itu nanti dari Pelindo. Pelindo yang akan lakukan pemeliharaan,” jelasnya.
08
Kamis 2 Februari 2017
Sementara manager kawasan PT. Pelindo III Waingapu, Hadi Sukamto, saat ditemui di tempat terpisah, Rabu (1/2/2017), membantah. Dia menjelaskan saat ini belum ada proses penyerahan pelabuhan dari KSOP Waingapu ke PT. Pelindo. Dikatakan Sukamto, “Sudah ada deal, tapi bukan untuk penyerahan bukan. Sampai sekarang belum ada serah terima. “Pihak perhubungan bersama PT. Pelindo, kata Sukamto, saat ini baru mau melakukan proses pembahasan serah terima. “Masih dalam proses dan belum 100 persen diserahkan. Baru proses pembahasan untuk penyerahan,” katanya. Dia menambahkan, soal pemeliharaan dan perawatan lapangan penumpukan peti kemas di Pelabuhan Laut Waingapu, bukan tanggung jawab PT. Pelindo. “Team kita dari pusat kemarin sudah datang untuk pantau dan hitung. Nanti kita lihat dulu biaya perbaikan itu seperti apa?” tandasnya.*** | POS KUPANG | JOHN TAENA |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Pengen Banget “Go International”
P
ELABUHAN Tanjung Emas Semarang di Jawa Tengah terus meningkatkan berbagai fasilitas untuk kenyamanan para penumpang sekaligus menguatkan status menuju pelabuhan “go international”. “Berbagai fasilitas yang disediakan mulai dari gratis jaringan internet, ruangan ber-AC, kamar mandi, dan toilet yang bersih, mushala yang memadai, area merokok, tempat bermain anak-anak, ruang khusus ibu menyusui, live music, hingga x-ray yang bersertifikat,” kata Penanggung Jawab Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Emas Ali Makhis di Semarang, Rabu. Dia mengatakan fasilitas pelabuhan ini juga dilengkapi ornamen yang disesuaikan dengan perayaan seperti saat Imlek dan Valentine. Saat ini, katanya, Pelabuhan Tanjung Emas telah dilengkapi dua terminal keberangkatan yaitu terminal domestik yang terdiri dua lantai dan tiap lantainya terdapat dua gerbang keberangkatan, serta terminal VIP yang digunakan khusus untuk wisatawan asing dan memiliki satu gerbang keberangkatan. Untuk mempermudah calon penumpang mengakses terminal penumpang di dalam pelabuhan, pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk menambah armada bus Trans Semarang. “Mengenai rencana ini hingga sekarang belum terealisasi, mungkin mereka belum siap,” katanya. Rute untuk bus Trans Semarang tersebut nantinya dari terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Emas sampai ke Terminal Terboyo maupun sebaliknya. Dengan penambahan fasilitas-fasilitas tersebut, dia berharap jumlah penumpang yang melalui Pelabuhan Tanjung Emas semakin banyak.
INDONESIA SHIPPING TIMES
Untuk diketahui, pada saat ini jumlah penumpang yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Emas berjumlah sekitar 200 orang/kapal. Dia mengatakan peningkatan jumlah penumpang biasanya terjadi pada saat Lebaran. “Tahun Baru dan Imlek kemarin tidak mengalami peningkatan yang signifikan, jumlah pe-numpang tetap normal,” katanya. Kebanyakan para penumpang yang melalui Pelabuhan Tanjung Emas merupakan pekerja yang selalu membawa peralatan bekerjanya ke daerah lain. Dia mengatakan para penumpang lebih memilih naik kapal karena prosedur membawa barang lebih mudah daripada jika menggunakan pesawat terbang. Meski demikian, untuk aturan terhadap senjata tajam tetap diberlakukan secara tegas “Kalau aturan di pelabuhan seperti biasa. Semua penumpang tidak boleh membawa senjata tajam ke dalam kapal, nanti akan disita oleh pihak keamanan dan akan dikembalikan setelah mereka sampai di tempat tujuan, tetapi untuk penumpang yang membawa pistol akan langsung ditangkap,” katanya.*** | ANTARANEWS.COM | ARIS W WIDIASTUTI |
Kamis 2 Februari 2017
09
Taget Pendapatan Naik 50% dari Bisnis Nonaeronautika
Angkasa Pura II Kepincut Gurihnya Bisnis Kargo
P
T Angkasa Pura II (Persero) berencana menggenjot lini bisnis nonaeronautika hingga mampu berkontribusi minimal 50 persen terhadap pendapatan pada 2018. Presiden Direktur PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin menjelaskan, saat ini kontribusi pendapatan dari bisnis aeronautika masih lebih besar daripada bisnis nonaeronautika. Dari total pendapatan pada Januari-Desember 2016 sebesar Rp6,65 triliun, sebanyak Rp4,03 triliun berasal dari bisnis aeronautika seperti Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U), biaya pendaratan pesawat, dan pemakaian garbarata. Sementara itu, bisnis nonaeronautika seperti konsesi, sewa ruang, reklame, serta bisnis kargo dan sebagainya pada periode yang sama mencetak pendapatan Rp2,62 triliun. “Melalui pembentukan Angkasa Pura Propertindo dan Angkasa Pura Kargo, kami berharap kontribusi bisnis nonaeronautika pada 2018 dapat mencapai 50 persen atau lebih terhadap total pendapatan perusahaan,” ujar Awaluddin dalam keterangan resmi, Minggu). Ia mengungkapkan, ketiga anak usaha yang dimiliki oleh AP II diperkirakan dapat meraih pendapatan hingga Rp1,14 triliun pada 2017 atau kurang lebih 13 persen dari pendapatan AP II, yang berasal dari APS sebesar Rp667 miliar, lalu APK sebesar Rp443 miliar, dan APP sebesar Rp38,7 miliar. Saat ini pada tahun 2017 ketiga anak usaha tersebut tengah melakukan berbagai persiapan untuk menjalankan rencana bisnis yakni APP akan memulai bisnis perhotelan di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kualanamu, kemudian APK mengembangkan cargo village dan pengelolaan pergudangan di Bandara SoekarnoHatta, dan APS mulai fokus pada bisnis information communication & technology. Apalagi, AP II saat ini tengah bertransformasi untuk menjadi perusahaan kelas dunia yang mengoperasikan bandara kelas dunia. Di mana,
10
Kamis 2 Februari 2017
lanjut Awaluddin, salah satu cirinya adalah kontribusi pendapatan terbesar bukan lagi berasal dari bisnis aeronautika, namun dari bisnis nonaeronautika. “Kami optimistis target ini dapat tercapai pada 2018, sehingga pada tahun itu juga bandara-bandara AP II dapat disejajarkan dengan bandara berkelas dunia lainnya yang kontribusi pendapatan bisnis nonaeronautika lebih besar dari bisnis aeronautika,” jelasnya. Di samping fokus mengembangkan bisnia nonaeronautika, AP II kini juga tengah mempersiapkan infrastruktur digital guna mewujudkan smart connected airport di seluruh bandara yang dikelola perseroan. Konsep smart connected airport ini diperkuat oleh sistem teknologi informasi untuk membuat setiap bandara lebih efisien dalam hal operasional, menghilangkan potensi kehilangan pendapatan, serta dapat menciptakan pendapatan dari lini baru. Adapun konsep smart connected airport ini juga dapat memastikan tingkat pelayanan tetap terjaga di seluruh fasilitas yang ada di terminal, baik itu fasilitas keberangkatan maupun kedatangan, yang berujung kepada kepuasan bagi penumpang pesawat.*** | CNNINDONESIA.COM | GIRAS PASOPATI |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Pasca KM Zahro, Kemenhub Larang Pengoperasian Kapal Bahan Fiber
K
EMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) bakal melarang pengoperasian kapal angkutan berbahan fiber karena dianggap berbahaya. Sekjen Kemenhub Sugiharjo mengatakan latar belakang pelarangan tersebut adalah banyaknya kecelakaan kapal akibat penggunaan bahan tersebut. Salah satu contohnya ialah kecelakaan kapal penumpang KM Zahro di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. “Bahan fiber sudah tidak layak digunakan. Seharusnya sudah beralih ke bahan kayu atau besi yang lebih kuat,� ujarnya usai acara dialog kemaritiman di Kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat, pada Rabu (1/2/2017).
INDONESIA SHIPPING TIMES
Menurutnya, kapal fiber berbahaya karena amat rentan terhadap terpaan ombak. Dia memberi contoh, di pelayaran rakyat Filipina kapal fiber sudah dilarang sama sekali. Meskipun demikian, Kemenhub tidak akan langsung melarang, melainkan dilaksanakan secara bertahap. Pasalnya, bila diberlakukan secara mendadak akan mengganggu mobilitas masyarakat. Sugiharjo menjelaskan, pihaknya akan memetakan sebaran kapal jenis ini untuk selanjutnya dibuat road map. Namun, yang pasti kedepannya produksi kapal berbahan fiber baru tidak lagi diizinkan. *** | BISNIS.COM |ABDUL RAHMAN |
Kamis 2 Februari 2017
11
Industri Perkapalan Rentan Serangan Hacker
12
Kamis 2 Februari 2017
foto: ppinpoint.com
P
ENGAMANAN dunia maya (cybersecurity) kian dibutuhkan menyusul rentannya industri perkapalan terhadap serangan hacker. Modus yang sering terjadi berupa pengacauan GPS dan software kapal. Demikian diungkapkan para pengamat dalam industry tersebut seperti dilansir CNBC. Kondisi ini jelas mengkhawatirkan mengingat saat ini semua operasional kapal dikendalikan melalui perangkat elektronik berbasis jaringan. “Serangan hacker ini termasuk kepada software untuk operasional mesin, sistem manajemen kargo, sistem identifikasi otomatis (AIS), global positioning system (GPS) dan grafik elektronik penampil sistem informasi (ECDIS),” jelas Matthew Montgomery, senior associate di firma hukum internasional Holman Fenwick Willan. “Hacker melakukan serangan terhadap industry pelayaran karena mereka tahu industri ini memiliki aset bernilai tinggi dan membawa kargo yang berharga setiap hari,” tuturnya. Ganguan terhadap GPS terbukti telah menciptakan masalah yang serius. Pada bulan April tahun lalu, misalnya, Korea Selatan menyebutkan sekitar 280 kapal harus kembali ke pelabuhan setelah mengalami masalah dengan sistem navigasi mereka. Korea Selatan menuding Korea Utara berada di balik gangguan terhadap GPS tersebut. Profesor David Last, Strategic Advisor Otoritas Mercusuar Inggris, telah melakukan serangkaian uji coba untuk mengetahui pengaruh gangguan GPS. Dari mercusuar, dia mengirimkan software penggangu yang ditujukan ke GPS kapal. “Ternyata memang efeknya sangat mendalam. Radius 30 KM dari lokasi mercusuar, masih bisa mengganggu GPS, “ katanya menjelaskan kepada CNBC via saluran telepon. “Beberapa fungsi GPS mati dan tidak bisa memberikan informasi apapun. Data-data yang diberikan GPS keliru. Konsekuensinya kita tidak bisa memastikan posisi kapal yang sebenarnya,” katanya.
Dia dan timnya kemudian melakukan uji boca dengan menempatkan software penggangu di sebuah kapal. Hasilnya, kapal-kapal yang berada di dekat kapal tersebut terdeteksi dengan sempurna. Sedangkan alat di kapal-kapal yang terdeteksi tersebut terganggu seperti sistem navigasi, sistem darurat, jam dan juga sistem identifikasi otomatis. “Kami bisa membuktikan dengan software penggangu, tanpa sadar kapal-kapal itu kehilangan kendali dan bergerak pada posisi yang salah,” jelas Last. Gangguan terhadap sistem ini jelas membahayakan perjalanan kapal. Apalagi di jalur pelayaran yang sibuk seperti Selat Inggris. “Saat cuaca buruk dan jarak pandang rendah rendah, kapal-kapal itu tergantung sepenuhnya pada GPS sebagai sarana navigasi mereka,” katanya. “Jika GPS terganggu, bisa dipastikan potensi kecelakaan menjadi sangat tinggi.” Terhadap gangguan perjalanan kapal akibat serangan hacker, para pelaku industri pelayaran sepakat pentingnya asuransi cyber yang selama ini justru banyak belum tercover. Menurut Montgomery, pasar asuransi sudah merespon hal ini dan mulai menawarkan produk yang meliputi cybersecurity, tapi tentu saja industri pelayaran perlu mengidentifikasi risiko-resiko dari cybersecurity itu yang perlu diasuransikan termasuk penanggulangannya.”*** | HELENICSHIPPINGNEWS | SHIPPINGFORUM |
INDONESIA SHIPPING TIMES