Indonesia Shipping Times Edisi 2 Januari 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

Januari 2017 No 1 • Vol IX • Senin 2

DUKA MENGGORES DI KAPAL ZAHRO EXPRESS

OP Tanjung Priok Surati Dirut Pelindo

Pelindo Diharapkan Pecepat PemII SoalIV Denda Kapal..............................03 bangunan Kendari New Port......................05

Pelindo IV Diharapkan Pecepat Pembangunan Kendari New Port................05

Implementasi STCW Manila 2010 Diperpanjang sampai Juli 2017..................... 06

Hanjin Jual Terminal di Pelabuhan Seattle ke MSC................................................09

01

2017, Kemenhub Anggarkan 6,27 T Untuk Keselamatan Transportasi pengembangan fasilitas pelabuhan laut, pembangunan dan pengembangan bandara, pembangunan dan pengembangan jaringan kereta api, pengembangan kereta api, pengembangan infrastrutur perhubungan di wilayah tertinggal, terlua dan perbatasan negara, pembangunan kapal, pengadaan bus, pembangunan kampus diklat beserta kelengkapannya. Khusus untuk poin ini Kemenhub menggelontorkan anggaran sebesar Rp18,643 Triliun atau sebesar 40,54% dari total anggaran tahun 2017.

K

EMENTERIAN Perhubungan Anggarkan 6,27 T Untuk Keselamatan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) makin menggiatkan program kerja di tahun anggaran 2017. Dengan anggaran sebesar Rp45,983 Triliun, Kemenhub fokus terhadap beberapa program kerja. Program tersebut meliputi empat hal.

Pertama, alokasi anggaran sebesar Rp6,27 Triliun atau sebesar 13,64% dari total anggaran tahun 2017 untuk beberapa proyek, seperti pembangunan fasilitas keselamatan lalulintas angkutan jalan (LLAJ) dan jembatan timbang, pembangunan SBNP, pembangunan kapal negara (kapal patrol dan kapal navigasi), pembangunan dan penyediaan fasilitas keselamatan penerbangan (fasilitas keamanan, fasilitas pendaratan visual dan pagar pengaman), pembangunan SINTELIS Kereta Api, serta pengerukan alur dan break water. Kesemua proyek tersebut akan dilaksanakan demi peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi.

Kedua, anggaran ini juga akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan terminal dan pelabuhan SDP, pembangunan dan

Ketiga, Kemenhub juga ingin fokus untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,47 Triliun atau sebesar 27,12% dari total anggaran 2017, Kemenhub akan merehabilitasi terminal, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, bandara serta kampus diklat, subsidi pelayanan perintis (LLAJ, penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara dan kereta api), intergrasi sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Pusdatin,pengembangan dan pembangunan sistem perizinan secara online, penyusunan pedoman dan SOP, peningkatan kualitas SDM. Keempat, sisa anggaran sebesar Rp8,60 Triliun atau sebesar 18,70% dari total anggaran 2017, akan dipergunakan untuk belanja operasional (belanja operasional, gaji, tunjangan, operasional lainnya), penyusunan, pemenuhan dokumen perencanaan dan dokumen lingkungan hidupprogram strategis perhubungan, serta peraturan perundang-undangan, litbang dan kegiatan pengawasan internal, penataan organisasi, dan kekomunikasian dan kehumasan.

Diharapkan dengan memaksimalkan anggaran ini, Kemenhub dapat membuat masyarakat lebih aman dan nyaman.*** | DETIK.COM | ADV |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras berita: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Zakaria, Salsabila » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan/BERLANGGANAN: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id, jurnalpelabuhan.com

02

Senin 2 Januari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

OP Tanjung Priok Surati Dirut Pelindo II Soal Penundaan Denda Kapal

K

EPALA Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok I Nyoman Gede Saputra minta kepada Pelindo II untuk memperpanjang penundaan pemberlakuan pinalti/denda terhadap keterlambatan kapal.

Hal itu tercermin dalam surat Kepala OP kepada Dirut Pelindo II Jumat (30/12/2016) terkait dengan masih ditemukan kendala dalam sistem Inaportnet.

Nyoman dalam suratnya mengatakan perpanjangan penundaan pinalti dapat dilakukan sampai dengan sistem pelayanan lnaportnet berjalan lancar.

melayangkan surat ke Durut Pelindo II yang intinya minta agar penundaan pembayaran denda seperti tercantum dalam surat Dirjen Perhubungan Laut No KU 207/1/19/DJPL-16) sampai 31 Desember 2016 diperpanjang sampai Inaportnet terintegrasi secara maksimal dan berjalan sempurna.

� Atau sampai Comercial Launcing yang segera ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, setelah dilakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan lnaportnet di Pelabuhan Tanjung Priok�, katanya.

DPC INSA Jaya dalam suratnya bernomor 001/ INSA-JAYA/12.2O16 tanggal 29 Desember 2016 mengatakan kendala inaportnet antara lain koneksi online belum stabil, server sering down/ unworkable, serta sistem sering belum terintegrasi baik.

Hal ini dimaksudkan guna meminimalisir keluhan yang dihadapi oleh pengguna jasa (pelayaran), tambah Nyoman dalam suratnya bernomor UM 002/37/13/OPTPÄś/16.

Akibatnya PPKB penyandaran kapal mau pun PKB pemberangkatan kapal terlambat antara 4-6 jam yang berbuntut harus bayar denda. ***

Sementara DPC INSA Jaya 29 Desember 2016

INDONESIA SHIPPING TIMES

| BERITATRANS.COM | WILAM |

Senin 2 Januari 2017

03

Tingkatkan Pelayanan, Pelindo III Luncurkan 4 Aplikasi

M

ENANDAI pergantian tahun 2016, Pelindo III meluncurkan 4 aplikasi baru untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan jasa kepelabuhanan. Ke-4 aplikasi tersebut adalah SAP S/4 Hana, REMOTE, Anjungan dan eDoc. Peluncuran keempat aplikasi tersebut dilakukan secara serentak pada 1 Januari 2017 pukul 00.00 WIB oleh Direksi Pelindo III dari empat pelabuhan yang dikelolanya. Direktur Utama, Orias Petrus Moedak, meresmikan langsung dari Pelabuhan Ende, Nusa Tenggara Timur; Direktur Komersial dan Operasional, Mohammad Iqbal, dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang; Direktur Teknik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Husein Latief, dari Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo; dan Direktur SDM dan Umum, Toto Heliyanto, dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Direktur Utama Pelindo III, Orias Petrus Moedak, mengungkapkan bahwa tahun baru 2017 merupakan saat yang tepat bagi Pelindo III untuk membangun semangat baru dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan. Aplikasi yang diluncurkan ini dibuat untuk menambah manfaat serta mempermudah pelanggan dalam memperoleh pelayanan serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja di dalam Pelindo III. Aplikasi tersebut telah dipersiapkan sepanjang tahun 2016 ini.

“Aplikasi yang diluncurkan merupakan aplikasi front office yakni aplikasi yang langsung terkoneksi dan digunakan oleh pelanggan yang terdiri dari aplikasi Anjungan dan REMOTE serta aplikasi back office yakni aplikasi pendukung yang terdiri dari SAP S/4 Hana dan eDoc,” imbuh Orias.

Lebih lanjut Orias menjelaskan bahwa aplikasi anjungan digunakan sebagai pintu gerbang bagi pelanggan untuk memperoleh pelayanan jasa kepelabuhanan. Pelanggan dapat mengajukan layanan jasa kapal maupun barang melalui aplikasi ini sehingga pelanggan tidak harus datang ke loket untuk melakukan transaksi karena aplikasi tersebut dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan melalui perangkat komunikasi apa saja yang terhubung dengan jaringan internet.

Kegiatan transaksi perbankanpun juga dilakukan secara host to host dan cash management system (CMS), yaitu sistem kerja sama antara Pe-

04

Senin 2 Januari 2017

lindo III dengan pihak perbankan, sehingga transaksi perbankan dapat dilakukan langsung oleh Pelindo III. Sedangkan Aplikasi REMOTE (Real Estate Management and Others Services) dirancang untuk kebutuhan pengelolaan lahan di area pelabuhan.

Kemudahan pelayanan melalui Anjungan dan REMOTE juga didukung dengan peningkatan kecepatan di sisi back office melalui SAP S/4 Hana dan eDoc. Adapun SAP S/4 Hana merupakan aplikasi ERP (Enterprise Resource Planning) yang juga telah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia internasional. Aplikasi ini mengintegrasikan fungsi di bidang keuangan, SDM, Teknik dan Pengadaan Barang dan Jasa di Pelindo III. SAP S/4 Hana menggantikan aplikasi sebelumnya yaitu Sistem Informasi Usaha dan Keuangan (SIUK).

Percepatan juga dilakukan dalam hal koordinasi di internal Pelindo III dengan menggunakan aplikasi eDoc. Aplikasi ini akan menggantikan komunikasi lintas direktorat di Pelindo III yang sebelumnya masih menggunakan kertas beralih ke elektronik (paperless). Diharapkan percepatan di sisi back office akan semakin mempercepat kinerja perusahaan karena kebijakan perusahaan dapat diputuskan dengan cepat dengan mengacu pada pada data yang akurat.

Aplikasi SAP S/4 Hana, REMOTE, Anjungan dan eDoc akan digunakan di di 17 cabang pelabuhan di wilayah Pelindo III. Direksi Pelindo III yang tersebar di berbagai wilayah hingga Indonesia Timur saat peluncuran, juga sekaligus memastikan bahwa aplikasi ini dapat berjalan dengan baik tidak hanya di wilayah Pulau Jawa namun juga berjalan dengan baik hingga pelabuhan cabang di wilayah timur Indonesia.

“Penerapan aplikasi ERP di Pelindo III ini sebagai salah satu upaya untuk melakukan sentralisasi sistem informasi dari seluruh cabang, proses bisnis maupun sistem informasi dari seluruh unit kerja yang kemudian akan terintegrasi sebagai single source of truth, dimana dengan adanya transparansi proses ini dapat mendukung Good Corporate Governance,” ujar Yon Irawan, Corporate Secretary Pelindo III menambahkan. *** | MAJALAHDERMAGA.CO.ID | BERLIAN |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pemerintah Harapkan Pelindo IV Percepat Pembangunan Kendari New Port

P

EMERINTAH Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berharap, PT Pelindo IV bisa mempercepat pembangunan pelabuhan kontainer di Bungkutoko yang disebut “Kendari Newport”.

Wali Kota Kendari Asrun di Kendari, Minggu (1/1/2017), mengatakan pemkot sudah membangun akses jalan menuju Kendari Newport di Pulau Bungmutoko sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap rencana pembangunan pelabuhan tersebut.

“Jalan sepanjang kurang lebih dua kilometer itu sudah selesai dikerjakan,” katanya.

Ia mengatakan pembangunan akses tersebut sebagai bentuk dukungan Pemkot Kendari terhadap pembangunan megaproyek pelabuhan yang akan dibangun oleh PT Pelindo di Bungkutoko dengan nilai investasi kurang lebih Rp1 triliun.

“Tujuan saya membangun akses jalan itu untuk percepatan agar mobilitas peralatan dan bahan kebutuhan bangunan menuju lokasi pembangunan pelabuhan tersebut bisa lancar,” katanya.

Dia menyebutkan untuk membangun jalan menuju Kendari Newport tersebut, Pemerintah Kota Kendari menganggarkan Rp93 miliar.

“Kalau kita tidak membangun akses jalan itu maka bisa panjang lagi proses dimulainya pembangunan Kendari Newport karena Pelindo IV mengaku anggaran sekitar Rp1 triliun itu tidak termasuk anggaran pembangunan akses menuju lokasi Kendari Newport,” katanya.

Pelindo saat itu, kata Asrun, mengaku akan

INDONESIA SHIPPING TIMES

menyusun ulang anggaran pembangunan Kendari Newport karena adanya tambahan anggaran itu.

“Tetapi saya minta tidak usah revisi kembali anggaran karena akan panjang lagi prosesnya, dan saya yang bantu mereka bangun akses jalan tersebut dan sekarang sudah tuntas,” katanya.

Sementara itu, Informasi yang diperoleh dari PT Pelindo IV menyebutkan saat ini pengelola pelabuhan berlokasi di KTI itu telah menetapkan pemenang tender untuk melakukan proses pengerjaan dermaga dan trestle pada proyek Kendari New Port.

GM Pelindo IV Cabang Kendari Suparman mengatakan pemenang tender untuk pengerjaan dermaga dan trestle sudah ditetapkan, yaitu perusahaan jasa konstruksi plat merah atau BUMN juga. “Sudah ditentukan pemenangnya untuk pengerjaan dermaga dan trestle,” Menurut mantan GM Pantoloan ini, jika Kendari New Port selesai dibangun, total kapasitas dermaga petikemas yang akan tersedia nanti yaitu sebanyak 300.000 TEUs. Saat ini menurutnya, kapasitas lapangan petikemas yang tersedia di pelabuhan lama di Kota Kendari, hanya sekitar 100.000 TEUs dengan luas dermaga hanya 2,3 hektare.

“Semoga pembangunan Kendari New Port bisa selesai pada akhir 2018 nanti, sehingga diawal 2019 sudah dapat beroperasi, menggantikan fungsi Pelabuhan Kendari yang eksisting saat ini,” harapnya.

Khusus untuk Kendari New Port sebut Suparman, selain mengandalkan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp635 miliar, Pelindo IV juga menyiapkan anggaran dari kas internal sebesar Rp300 miliar.

“Oleh sebab itu, kami berinisiatif membangun Kendari New Port dan masuk dalam rencana pembangunan proyek melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun ini.”*** | ANTARANEWS.COM | P IV| Senin 2 Januari 2017

05

Implementasi STCW Manila 2010 Diperpanjang Sampai Juli 2017

D

IREKTORAT Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran Nomor UM.003/18/13/ DK-16 tanggal 20 Desember 2016 kepada pihakpihak terkait seperti administrator, otoritas Port State Control, serta organisasi terkait lain yang berisi himbauan International Maritime Organization (IMO) dalam menghadapi keadaan saat tidak seluruh pelaut memiliki sertifikat keahlian dan pengukuhan sebagaimana yang ditentukan Amandemen Manila 2010 pada Konvensi dan Kode Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) mulai dari 1 Januari 2017.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Rudiana menyebutkan bahwa Surat Edaran tersebut dikeluarkan berdasarkan Circular Letter IMO No. MSC.1/Circ.1560 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2016.

“Surat Edaran berisi himbauan IMO kepada Negara Anggota termasuk Indonesia untuk para pelaut yang hingga akhir masa transisi yang ditentukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan I/15 yaitu per 1 Januari 2017 belum mendapatkan Sertifikat Keahlian dan/atau Pengukuhan serta revalidasi Sertifikat Keterampilan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Konvensi dan Kode STCW 1978 Amandemen Manila 2010,” ujar Capt. Rudiana.

Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku Administrator maritim yang ditunjuk oleh IMO telah mengadopsi pernyataan pada IMO Circular Letter MSC.1/Circ.

1560, bahwa pada kondisi dokumen pelaut memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum 1 Januari 2017, namun tidak memenuhi ketentuan Konvensi STCW 1978 Amandemen Manila 2010, maka Otoritas Port State Control direkomendasikan untuk melakukan pendekatan pragmatis dan praktis selama pemeriksaan berlangsung dan menginformasikan kepada Kapal, Pelaut serta Administrator terkait untuk dapat memberikan izin bagi pelaut tersebut hingga 1 Juli 2017.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengajak semua pihak terkait agar terus menerbitkan dan merevalidasi sertifikat serta melakukan upaya terbaik guna memastikan para pelaut dilengkapi dengan Sertifikat dan Pengukuhan yang sesuai dengan ketentuan Konvensi STCW 1978 Amandemen Manila 2010 setelah 1 Januari 2017.

“Kami juga meminta semua pihak terkait untuk mewajibkan pelaut mengajukan permohonan penerbitan atau revalidasi sertifikat sesuai dengan ketentuan Konvensi STCW 1978 Amandemen Manila 2010 dalam waktu sesegera mungkin sebelum para pelaut tersebut naik ke atas kapal,” pungkas Capt. Rudiana.*** |MARITIMNEWS.COM | BAYU |

06

Senin 2 Januari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Bertahan di Tengah Kondisi Sulit

Pelayaran Nasional Membutuhkan Deregulasi Perizinan

D

UA tahun terakhir ini, dunia pelayaran menghadapi kondisi yang berat.

Perlambatan ekonomi yang melanda negara-negara Asia memperparah kondisi tersebut. Dunia pelayaran pun kian tertekan dengan jatuhnya harga minyak dunia yang berada pada titik terendah, bahkan diperkirakan, harga minyak masih akan terus turun. Kapasitas general cargo sudah turun, sekarang giliran kapal migas juga turun.

Baltic Dry Index, sebuah benchmark yang sering digunakan untuk melihat tingkat kesehatan industri pelayaran global, menunjukkan pelayaran terus turun drastis sejak januari 2014. Sejumlah perusahaan raksasa di dunia pelayaran mengalami kerugian besar, mereduksi kapasitas angkut hingga melakukan PHK besar-besaran. Kondisi ini menyadarkan banyak kalangan bahwa industri pelayaran tidak imun dari krisis ekonomi.

Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto memprediksi kondisi dua tahun terakhir masih akan berlangsung di tahun 2017. Kalaupun ada perubahan, ujarnya, paling hanya terjadi pada beberapa sektor pelayaran, seperti sektor kontainer yang mulai bergairah sebagai dampak positif dari kebijakan Kemenhub yang melibatkan swasta dalam 3 trayek tol laut 2017 yang ditenderkan.

“Kami harap pelibatan swasta pada trayek tol laut akan meningkatkan konektivitas antarpulau dan menggairahkan industri pelayaran,” ucap Dirut PT Andhika Line tersebut.

Sementara itu, sektor lain yang mengalami perubahan pada tahun depan adalah offshore yang akan mulai menggeliat, dengan dimulainya 3 perusahaan pengeboran yang tengah melakukan tender dan diharapkan akan beroperasi pada awal atau pertengahan tahun depan.

Selain itu, geliat sektor pelayaran mulai terlihat pada sektor pelayaran ekspor batubara, seperti jenis kapal bulk. Hal ini tidak lepas dari pencabutan moratorium terhadap pelayaran ekspor batu bara oleh pemerintah. Dalam

INDONESIA SHIPPING TIMES

kebijakan pemerintah mencabut moratorium pengiriman batubara ke filipina untuk kapal besar, sedangkan kapal kecil masih dimoratorium.

Karena memang tidak banyak perubahan pada tahun depan, Carmelita menyatakan tentunya perusahaan pelayaran hanya berusaha untuk dapat bertahan, sambil menunggu kondisi lebih baik dengan deregulasi perizinan yang dilakukan pemerintah yang diharapkan akan memberikan dampak positif untuk menggairahkan pelayaran nasional.

Carmelita berharap keadaan akan membaik pada tahun depan, sehingga industri pelayaran berjalaan baik. “Kami juga berharap pelibatan swasta pada program tol laut akan menjadikan pelayaran nasional tetap survive,” katanya.

Selain itu, diperlukan percepatan dalam hal membangun industri di wilayah timur Indonesia oleh pemerintah, sehingga terjadi arus barang dua arah saat kapal melayani pelayaran ke wilayah timur Indonesia. “Kami juga mengharapkan adanya kebijakan yang dapat mengerek daya saing industri pelayaran dalam negeri. Kebijakan yang dibutuhkan itu perlu dimulai dari memberikan perlakuan setara terhadap industri pelayaran nasional dengan industri serupa di luar negeri, terutama pada persoalan fiskal dan moneter. Selain itu dengan segera mengimplementasikan program beyond cabotage,” ungkapnya. *** | MONETER | OCEANWEEK | Senin 2 Januari 2017

07

Dubai Port Kuasai Pengelolaan Pelabuhan NPC Korea Selatan

O

PERATOR Terminal Petikemas, Dubai Port World (DP World) dikabarkan telah meningkatkan kepemilikan sahamnya di Pusan Newport Company Limited (PNC), Korea Selatan.

Informasi yang dirilis World Maritime News menyebutkan, DP Wordl menambah 23,94% saham di perusahaan Korea Selatan tersebut. Dengan aksi ini, kepemilikan saham DP World di PNC menjadi 66,03%. “Kami menyampaikan kabar gembira tentang penambahan saham kami di Pusan Newport Company. Ini karena kita tahu PNC merupakan terminal petikemas terbesar di pelabuhan Pusan dan menjadi hub utama di Asia Timur Laut.

Kami berharap pelabuhan Pusan tetap akan menjadi bagian penting dari jaringan global.

Investasi kami di PNC menjadi bukti komit-

08

Senin 2 Januari 2017

men kami terhadap Korea Selatan,� ujar Sultan Ahmed Bin Sulayem, CEO DP World.

Seperti diketahui, PNC merupakan terminal petikemas yang memiliki 5,25 juta TEUs dan menghandle 34% dari seluruh kegiatan yang melalui The New of Port of Pusan tersebut.

The New Port of Pusan sendiri mulai beroperasi pada tahun 2006, dan mengoperasikan 23 Terminal Operator yang terhubung dengan 500 pelabuhan di 100 negara.

Secara keseluruhan, Pelabuhan Pusan merupakan pelabuhan terbesar ke-6 di seluruh dunia dengan volume 19,5 juta TEUs pada tahun 2015 dan menyumbang sekitar 75% dari total volume arus petikemas di Korea Selatan.*** | SHIPPINGFORUM | WORLDMARITIME |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Hanjin Jual Terminal T-46 Pelabuhan Seattle Ke MSC

T

EPAT sehari menjelang berakhirnya tahun 2016, perusahaan pelayaran internasional Hanjin dikabarkan telah mengumumkan kesepakatan menjual saham di Total Terminal Internasional (TTI) atau yang dikenal T-46 Pelabuhan Seattle.

operasikan Hanjin sampai tahun 2025. Dengan penjualan saham ini, memang sulit mengetahui pengaruh terhadap operasional terminal maupun jalur pelayaran yang tentunya akan disesuaikan dengan pemilik baru,“ kata seorang wakil dari Pelabuhan Northwest Alliance (NWSA).

Dengan demikian, perusahaan pelayaran yang sudah dinyatakan pailit oleh pihak berwenang di Korea Selatan tersebut menghentikan seluruh aktivitas operasinya di pelabuhan tersebut.

Saham Hanjin dibeli Mediterania Shipping Company (MSC), sebuah perusahaan pelayaran yang berbasis di Jenewa.

Pekan lalu, jajaran komisaris Pelabuhan Long Beach memberikan persetujuan kesepakatan penjualan saham yang berarti mengawali MSC mengambil alih kendali pengoperasian jangka panjang terminal petikemas di kawasan seluas 381 Ha tersebut.

Dengan pembelian saham ini, MSC akan menggantikan Hanjin dalam pengelolaan TTI, Terminal Operator 46 di Pelabuhan Seatle dan juga Long Beach di Pelabuhan California. Dengan demikian, keseluruhan saham Hanjin sebesar 54 persen akan beralih ke perusahaan pelayaran tersebut. “Terminal petikemas tersebut seharusnya di-

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pihak MSC menyatakan kesepakatan penjualan itu tetap menjamin berlangsungnya operasional terminal. Sebelum melakukan pembelian saham, MSC menguasai 46 persen sahama di Total Terminal Internasional (TTI). Pernyataan pailit perusahaan pelayaran Hanjin telah diketahui pihak Otoritas Pelabuhan Amerika Serikat. *** | SHIPPINGFORUM| WORLDMARITIME | Senin 2 Januari 2017

09

Berbekal CINTA, IPC Melabuhkan 2016 dan Melayari 2017

M

ENYAMBUT pergantian Tahun 2016 ke 2017, Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (IPC) menggelar kegiatan hiburan yang dimeriahkan artisartis Ibukota, home band IPC Group, serta penampilan spesial Direksi IPC yang tergabung dalam grup Seven Daddies.

Dalam acara yang bertajuk ‘Dengan CINTA, IPC Melabuhkan 2016, Melayari 2017’ ini hadir Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputra, Kepala Syahbandar Tanjung Priok, Marwansyah.

Hadir pula Kapolres Tanjung Priok, Robert Dede, Camat Tanjung Priok, Samsul Huda, Dewan Komisaris IPC, seluruh Direksi IPC Group, karyawan dan karyawati IPC Group, serta seluruh pemangku kepentingan Pelabuhan Tanjung Priok.

Pada saat yang bersamaan, IPC juga berbagi kebahagiaan dengan masyarakat di lingkungan

10

Senin 2 Januari 2017

Pelabuhan Tanjung Priok melalui kerjasama dengan Pemerintah Kota Jakarta Utara dalam Pagelaran Wayang Kulit Semalam Suntuk dengan lakon ‘Semar Bangun Khayangan’ oleh Dalang Ki Basuki Hendro Prayitno yang dimulai pada pukul 20.00 WIB di Halaman RPTRA Kelurahan Sungai Bambu Jakarta Utara.

Di samping itu, seperti tradisi tahun-tahun sebelumnya, terdapat pula kegiatan apresiasi pada pelepasan kapal yang terakhir berlayar pada malam tahun 2016 dan penyambutan kapal pertama di awal tahun 2017.

Apresiasi untuk kapal terakhir tahun 2016 diberikan pada MV SITC Inchon dari Thailand yang membawa muatan petikemas dan berlayar dari dermaga KSO TPK KOJA. Sedangkan apresiasi untuk kapal yang pertama sandar di awal tahun 2017 diberikan kepada MV. Bulk Costa Rica dari Hongkong dengan membawa muatan petikemas berangkat dari dermaga Terminal Operasi 2.*** | INDONESIASHIPPINGLINE | IRE DJAFAR |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tragedi Kecelakaan Kapal di Perairan Kepulauan Seribu

DUKA MENGGORES DI ZAHRO EXPRESS

Untuk kesekian kali kecelakaan kapal terjadi. Kali ini Kapal Zahro Express yang mengangkut ratusan penumpang terbakar. Kejadiannya persis di awal tahun baru. Tak kurang dari 23 orang tewas dan puluhan lainnya hingga kini masih belum ditemukan. Seperti peristiwaperistwa yang lalu, semoga kejadian serupa tak terulang lagi. Juga sanksi yang tegas kepada pihak yang terbukti lalai dan menyebabkan peristiwa itu terjadi.***

Foto-foto: Antaranews/Pos Kota

INDONESIA SHIPPING TIMES

Senin 2 Januari 2017

11

Zahro Ekspress, Marina Baru 2b dan Mundurnya Captain Teddy Mayandi Oleh: Zaenal A Hasibuan Pengelola Emaritim.com, Praktisi Pelayaran

T

ERBAKARNYA Kapal Penumpang Fiberglass Zahro Ekspress yang sejauh ini memakan korban 23 orang meninggal dan 17 belum ditemukan serta korban luka luka lainnya seperti sebuah dejavu buat dunia pelayaran Indonesia.

Jika ditarik kebelakang saat akan menutup tahun 2015 lalu, Indonesia dikejutkan dengan tenggelamnya kapal penumpang berbahan fiberglas KM Marina Baru 2B yang menelan korban meninggal sebanyak 63 orang dan hilang sebanyak 15 orang.

Konstruksi KM Marina Baru 2B seperti juga Zahro Ekspress yang berbahan fiberglass tidak layak untuk pelayaran jauh dengan kondisi perairan berombak.

Hal itu karena konstruksi kapal fiber lebih mudah pecah dibanding baja. Hal lain nya adalah bahan Fiber sendiri yang mudah terbakar.

Acuan pada Solas, untuk kapal cepat ada di Chapter 10 soal HSC yang sudah di implementasikan sejak 1 July 2002, sementara regulasi Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) khusus untuk kapal cepat ada aturan soal Fibreglass Reinforced Plastic Vessels.

Aturan tersebut meliputi masalah konstruksi, seperti material, cara penyambungan, konstruksi sekat kedap, tangki, geladak, kekuatan kapal, permesinan, kelistrikan, dan lain-lain.

Kapal fiberglass harus memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam HSC (High Speed Craft) Code, namun HSC Code masih belum banyak diperhatikan.

Unik, kejadian yang bertolak belakang dengan 2 contoh di atas justru terjadi di Tanjung Pinang, di mana KSOP Tanjung Pinang yang saat itu di jabat Captain Teddy Mayandi menolak memberikan izin berlayar untuk kapal yang dianggapnya tidak layak.

Ujung dari kejadian tersebut Captain Teddy Mayandi mengundurkan diri dari jabatannya karena prinsip keselamatan yang tanpa kompromi yang diembannya seperti tidak mendapatkan dukungan dari HUBLA. Masih soal standarisasi kapal-kapal fiberglass di Indonesia, bahwa masih banyak penempatan pintupintu serta tempat duduk yang belum memenuhi standar untuk evakuasi saat darurat, terutama pada kapal fiberglass yang memuat banyak penumpang.

Lalu untuk kekuatan bahan Structural Fire Protection (SFP) harus terbuat dari material yang dapat

12

Senin 2 Januari 2017

memberikan perlindungan selama 60 menit dan tidak boleh kurang dari 30 menit.

Sejauh ini masih banyak galangan kapal yang belum memiliki standar engineering mengenai penggunaan material atau bahan, komposisi, dan prosedur laminasi yang dapat memenuhi persyaratan klas.

Permasalahan pada kapal fiber tidak hanya pada proses produksinya, tetapi juga dalam pengoperasiannya yang belum mengacu pada persyaratan yang ada.

Kepedulian dan ketegasan pemerintah pada masalah ini masih belum cukup. Masih banyak yang harus dibenahi oleh Kementrian Perhubungan secara mendasar, kejujuran dan keberanian menempatkan orang yang tepat di tempat yang benar.

Karena dalam Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2012 sudah jelas menegaskan dalam bab 10 Pasal 34 yang berbunyi : (1) Menteri, Menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, bupati/walikota, dan Penyedia Jasa transportasi wajib menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang transportasi pada jabatan atau pekerjaan sesuai dengan Kompetensi yang dimilikinya.

(2) Dalam hal Menteri, menteri pimpinan lembaga terkait, gubernur, bupati/walikota, dan penyedia Jasa transportasi merencanakan untuk membangun atau menyediakan prasarana dan sarana baru di bidang transportasi, wajib merencanakan dan menyiapkan sumber daya manusia di bidang transportasi yang akan ditempatkan pada prasarana dan sarana transportasi tersebut sesuai dengan jumlah dan Kompetensi yang dibutuhkan.

(3) Penyedia Jasa transportasi wajib memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia yang dipekerjakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk mempertahankan/meningkatkan Kompetensinya.

Pelajaran akan menjadi terlalu mahal apabila taruhannya adalah nyawa manusia-manusia yang tidak berdosa.*** | EMARITIM.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES