Indonesia Shipping Times Edisi 30 Januari 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

Januari 2017 No 25 • Vol IX • Senin 30

POROS MARITIM TUNTUT KONSISTENSI PENERAPAN KONVENSI IMO

ANGSUSPEL ORGANDA FOKUS PEREMAJAAN ARMADA

CSR: RUMBEL JICT SELAMATKAN PENDIDIKAN ANAK PUTUS SEKOLAH

EKSPOR JAYAPURA VIA MAKASSAR LANGSUNG SHANGHAI

VANCOUVER KANADA PEDE JADI PUSAT MARITIM DUNIA

01

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XV

Komite Ekonomi: Logistik Bukan Cuma Biaya, Tapi Daya Saing foto: beritatrans.com

P

AKET Kebijakan Ekonomi Jilid XV yang berfokus pada urusan tata niaga dan logistik diharapkan dapat membenahi urusan logistik dari hulu hingga ke hilir.

“Jadi segala bentuk baik itu produk dari dalam negeri misalnya apa yang harus dilakukan. Apakah kemudian memperbaiki transportasi dari pelabuhan itu ke pasar induk atau dari pusatpusat produsen ke pasar induk,” ujar Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Hendri Saparini dihubungi Okezone.

Dia menjelaskan, hal terbaik yang mesti dilakukan pemerintah adalah memperbaiki urusan pendistribusian logistik yang tak hanya sebatas hingga pelabuhan saja. Perbaikan urusan logistik hingga ke end user atau pedagang, menurutnya dapat meningkatkan daya saing.

“Mestinya kan pilihannya dari pusat-pusat produsen ke pasar induk karena kalau hanya dari pelabuhan impor ke pasar induk artinya itu menekan biaya logistik tapi tidak akan memberikan peningkatan daya saing dari produk-produk dalam negeri,” jelasnya.

Kemudian, dia juga mengingatkan agar kebijakan XV nanti bisa mewakili berbagai kepentingan untuk memajukan negara.

“Nah jadi mestinya kalau betul mau keluar (paket kebijakan) tata niaga, (kebijakan) tata niaganya harus menyeluruh untuk dua-duanya tadi, baik untuk komoditas produksi maupun komoditas konsumsi,” tambahnya.

Seperti diketahui, sejak Desember tahun lalu Menteri Perekonomian Darmin Nasution sudah menyampaikan rencana pemerintah menerbitkan skema Paket Kebijakan Ekonomi ke-15.

Disebutkan, paket kebijakan itu berisi ketentuan Indonesia National Single Window (INSW), durasi bongkat-muat pelabuhan atau dwelling time, serta proses logistik.

Darmin mengatakan, sistem logistik di Indonesia masih sangat lama dan mahal. Sehingga, Paket Kebijakan Ekonomi ke-15 bakal diarahkan untuk memangkas durasi dan biaya pengiriman logistik di Indonesia.*** | OKEZONE.COM | TRIO HAMDANI |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Senin 30 Januari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Poros Maritim Tuntut Konsistensi Penerapan Konvensi IMO foto: carkrawalanews.com

S

ETELAH Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional (IMO), maka Indonesia harus konsisten pada komitmennya melaksanakan berbagai resolusi organisasi dunia itu.

Hal ini dinyatakan Ketua Komite Kebijakan Publik Kementerian Perhubungan, Laksamana TNI (Purnawirawan) Marsetio, di Jakarta, Rabu.

Indonesia juga telah menegaskan visinya menjadi poros maritim dunia.

IMO telah mengeluarkan banyak sekali resolusi selama ini. Mulai dari resolusi yang wajib dilaksanakan dan tidak wajib dilaksanakan, dan meliputi banyak aspek.

Konvensi-konvensi IMO itu meliputi Komite Fasilitasi, Konvensi London, Konvensi Protokol, Komite Hukum, Komite Perlindungan Lingkungan Maritim, Komite Keselamatan Maritim, dan Komite Kerja Sama Teknis.

Marsetio menjelaskan Indonesia telah meratifikasi aturan tentang manajemen air ballas pada kapal, melalui Perpres Nomor 132/2015.

Aturan itu mengacu kepada konvensi IMO tentang Ballast Water Management yang sudah dirancang sejak 2004. Pada sidang Komite IMO (MEPC 70) 2016, telah disepakati BWM akan mulai diberlakukan pada 8 September 2017.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Menurut Utusan Khusus Pemerintah di IMO, Marsetio, pemberlakuan aturan itu mencerminkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Indonesia. “Semua komponen maritim harus memahami aturan BWM ini,” kata dia.

Untuk itu, lanjut Marsetio, langkah konkrit yang bisa dilakukan dalam waktu dekat adalah menggelar sosialisasi secara intensif kepada seluruh pemangku kepentingan maritim, mulai dari regulator yakni kementerian dan instansi terkait, pelaku pelayaran, galangan kapal, termasuk lembaga klasifikasi kapal.

“Semua kementerian terkait harusnya hadir, agar memahami semua aturan-aturan baru ini,” kata dia.

Marsetio menambahkan, Indonesia menjadi satu dari 40 negara yang terpilih menjadi anggota Dewan IMO periode 2016-2018 dari total 172 negara anggotanya.

Indonesia masuk dalam anggota dewan kategori C terkait letak geografisnya yang strategis.

Dengan posisi ini, Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menentukan regulasi maritim internasional.*** | ANTARANEWS.COM | ADE MARBOEN |

Senin 30 Januari 2017

03

Ikut Diklat Gratis Transportasi Kemenhub, Yuuk..!

04

Senin 30 Januari 2017

foto: dephub.go.id

K

EMENTERIAN Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan kembali menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) pemberdayaan masyarakat gratis di sektor transportasi. Program akan diutamakan untuk daerah terpencil dan masyarakat kurang mampu.

Kepala BPSDM Perhubungan Dr. Wahju Satrio Utomo mengatakan diklat ini disiapkan untuk para lulusan SMA/sederjat, yang belum mendapatkan pekerjaan. Bahkan, untuk mereka yang lulusan SMP/sederajat, akan ditawarkan profesi di sektor transportasi.

“Untuk tahun ini, diklat pemberdayaan masyarakat ini diutamakan akan diberikan kepada masyarakat golongan tidak mampu, daerah-daerah yang memiliki kesenjangan tinggi, dan pulaupulau terpencil. Ini dilakukan sebagai bentuk kongkrit implementasi program nawacita pemerintah,” kata Tommy, sapaan Dr. Wahju Satrio Utomo.

Tommy mengungkapkan, diklat pemberdayaan masyarakat ini akan diselenggarakan di 24 sekolah transportasi di lingkungan BPSDM Perhubungan. Porsi untuk peserta diklat untuk sektor pelayaran disiapkan paling banyak dibandingkan sektor udara dan darat.

Dari kuota sebanyak 48.335 peserta, untuk laut 45.435 peserta, darat sebanyak 1.485 peserta, dan penerbangan sebanyak 1.415 peserta.

“Kuota sektor pelayaran lebih besar karena kebutuhan SDM di sektor transportasi laut memang sangat besar. Itu untuk memenuhi kebutuhan pelabuhan, peti kemas, hingga pelayaran, apalagi pemerintah saat ini sedang membangun tol laut,” ungkapnya.

Tommy mengungkapkan, program diklat tahun ini sudah dimulai sejak awal bulan Januari 2017. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati, Aceh menjadi yang pertama mengadakan diklat pemberdayaan masyarakat. BP2IP Malahayati diberikan kuota 4.750 peserta diklat, disusul dengan BP2IP barombong yang mulai melaksanakan pada 12 januari silam.

“Rencananya bertepatan dengan Hari Pers Nasional (HPN) di Maluku bulan depan, Presiden

akan melaunching diklat gratis secara resmi yang akan diberikan kepada 240 peserta diklat vokasi transportasi,” ujarnya.

Rincian kuota dan sekolah pelaksana diklat adalah Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang diberikan sebanyak kuota 6.150 peserta.

PIP Makassar 6.000 peserta, BP2IP Barombong 4.175 peserta, Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar 150 peserta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura 540 peserta, BP2IP Sorong 2.150 peserta, BP2IP Minahasa Selatan 720 peserta.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali 600 peserta, ATKP Surabaya 150 peserta, Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya 6.000 peserta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (BP3) Banyuwangi 40 peserta, Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun 185 peserta, Politeknik Keselamatan dan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal 340 peserta, BP2IP Tangerang 5.800 peserta, BP2IP Padang Pariaman 3.150 peserta, Balai Diklat Transportasi Laut (BP2TL) dengan 180 peserta, Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi 180 peserta, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta 6.000 peserta, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug 150 peserta, BP3 Curug 120 peserta, BP2TD Palembang 180 peserta dan BP3 Palembang 145 peserta.*** | LIPUTAN6.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

PBM dan Operator Kapal Wajib Registrasi Inaportnet foto: dephub.go.id

O

TORITAS Pelabuhan (OP) Tanjung Priok pastikan, kegiatan bongkar muat barang hanya dapat dilakukan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang terregistrasi layanan berbasis online atau Inaportnet.

Aplikasi itu wajib dipakai perusahaan pelayaran maupun PBM pada setiap kegiatan bongkar maupun muat. Sistem ini, secara otomatis akan menolak seluruh dokumen perusahaan yang belum terdaftar.

“Kalau ada perusahaan tiba-tiba masuk pada jaringan aplikasi Inaportnet padahal perusahaannya belum terdaftar, tidak akan bisa akses. Yang menolak bukan kami tapi sistem,” kata Iriyanti,Kasi Lalulintas Angkutan Laut Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Iriyanti yang hadir sebagai pembicara dalam Pekan Orientasi Wartawan di Cisarua Bogor, Kamis-Jumat (26-27/1/2017) lalu.

Perusahaan yang terdaftar di OP Priok adalah PBM terseleksi yang jumlahnya sebanyak 14 perusahaan. Kendati demikian perusahaan yang tidak masuk daftar, bisa melakukan aktivitas dengan membentuk

INDONESIA SHIPPING TIMES

konsorsium atau bergabung dengan PBM yang sudah terdaftar.

Wajib terdaftar ini juga berlaku bagi kapal-kapal yang melakukan kegiatan bongkar atau muat di Tanjung Priok. Walau diakui, ada kendala yang dihadapi operator kapal atau pelayaran saat memasukan dokumen.

Kendala ini bisa terjadi akibat fakor manusia yang belum paham terhadap layanan online dan bisa juga karena teknis jaringan. ”Namanya juga teknologi, wajar kalau ada kelemahan. tapi kami tidak diam dan terus melakukan perbaikan,” jelasnya.

Namun operator kapal juga diharapkan melakukan pebaikan Sumber Daya Manusianya (SDM), dengan mengikuti training atau bimbingan yag dilakukan Otoritas pelabuhan Tanjung Priok.

“Bahkan awalnya, kami lakukan training dan ketika masih banyak yang belum paham dilakukan pendampingan,” jelasnya.

Terkait pelayanan online melalui aplikasi Inaportnet yang telah disiapkan Kementerian Perhubungan itu, sejuumlah perusahaan pelayaran maupun agen kapal asing yang sempat dikonfirmasikan menyebutkan, belum sepenuhnya lancar.

Hambatan di lapangan masih banyak, dan tidak bisa juga sepenuhnya disalahkan SDM operator kapal, tapi juga sistem yang ada juga perlu dievaluasi. Sebab, hambatan yang terjadi saat pendaftaran dokumen itu, bila terjadi kendala, menjadi beban perusahaan pelayaran. Selain waktu, tambahan biaya tunggu kapal juga denda dari operator pelabuhan.*** | BISNISNEWS.ID | DEWI ANGGRAENI |

Senin 30 Januari 2017

05

Top! Ekspor Jayapura Via Makassar Langsung Shanghai

06

Senin 30 Januari 2017

foto: inaport4.co.id

M

ENGAWALI tahun 2017, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) melalui anak usahanya, PT Nusantara Terimal Services (NTS) melakukan pelepasan ekspor langsung dari Jayapura ke Shanghai, China, melalui Pelabuhan Makassar menggunakan kapal milik perusahaan pelayaran global yang berbasis di Hongkong, SITC Container Line.

Direktur Utama PT NTS, Kusmahadi Setya Jaya mengatakan komoditas yang diangkut dari Pelabuhan Jayapura menggunakan local freeder PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) tersebut berupa Kayu Merbau sebanyak 30 kontainer dengan nilai ekspor kurang lebih Rp30 miliar.

“Ini merupakan ekspor langsung perdana dari Jayapura ke Shanghai melalui Pelabuhan Makassar. Selama ini, barang dari Jayapura yang dikirim ke luar negeri harus melalui Surabaya atau Jakarta, sehingga menyerap biaya angkut yang cukup tinggi. Dengan ekspor langsung melalui Makassar ini, otomatis menghemat biaya sekitar 10%,” jelas Kusmahadi.

Tahap awal menurutnya, barang yang diekspor langsung dari Jayapura hanya 90 kontainer per bulan, dengan komoditas andalan Kayu Merbau. Namun kedepan, seiring banyaknya pengusaha yang akan bergabung serta pemetaan potensi komoditas ekspor di wilayah paling timur di Indonesia ini, jumlah tersebut diyakini terus meningkat, baik dari segi jumlah maupun nilai ekspor.

Potensi Ekspor Direktur PT NTS, Ashar Kadir menyebutkan saat ini komoditas yang diekspor dari Jayapura memang masih terbatas pada Kayu Merbau.

Tetapi berdasarkan informasi yang dia peroleh, sejumlah pengusaha di Papua sudah berencana mengumpulkan komoditas yang juga akan diekspor, seperti ikan dan rumput laut.

“Pengusaha di Papua yang tergabung dalam

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) beberapa waktu lalu sudah melakukan pertemuan. Mereka juga berencana mengumpulkan sejumlah komoditas ekspor dari daerah sekitar Papua, seperti Ambon dan Sorong untuk kemudian diekspor. Mereka [pengusaha] juga tengah memetakan potensi ekspor yang ada di Papua, untuk dikirim langsung ke luar negeri melalui Pelabuhan Makassar,” tutur Ashar.

Melihat potensi tersebut, pihaknya optimistis di April nanti jumlah komoditas yang diekspor dari Jayapura akan meningkat menjadi 130 kontainer, seiring bergabungnya beberapa eksportir dari wilayah yang dipimpin Lukas Enembe tersebut.

“Mudah-mudahan kedepan jumlah komoditas dan nilai ekspor dari Papua akan terus meningkat, sehingga juga meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut,” tambah Kusmahadi.

Kegiatan ekspor langsung perdana dari Jayapura melalui Pelabuhan Makassar ini tambahnya, bisa terlaksana karena adanya kerja sama yang sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua, Kadin Papua dan PT Pelindo IV sebagai BUMN pengelola jasa kepelabuhanan.*** | INAPORT4.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Aktivitas B/M Terminal Bungkutoko Pelindo IV Terus Meningkat foto: emaritim.com

S

ETELAH efektif beroperasi pada bulan November 2016 lalu, kini peningkatan pelayanan di Pelabuhan Kendari khususnya terminal Bungkutoko mengalami peningkatan yang signifikan.

General Manager (GM) PT. Pelindo IV Cabang Kendari Suparman mengatakan peningkatan signifikan tersebut yakni kegiatan general cargo mencapai 100 persen dibanding periode yang sama Januari 2016 lalu.

General Cargo sendiri merupakan barangbarang kiriman yang biasa, sehingga tidak perlu memerlukan penanganan secara khusus, namun tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan aspek safety. Misalnya barangbarang keperluan rumah tangga, peralatan kantor, peralatan olahraga, pakaian (garmen, tekstil) dan lain-lain. “Selain itu sejak beroperasi juga, terminal tersebut sudah melayani kapal petikemas dan kapal perintis,� ungkap Suparman saat dikonfirmasi, Kamis (26/1/2017).

Kemudian, selain peralatan pada general cargo. Beberapa waktu lalu sudah ada dua kapal asing asal Korea yang melakukan aktivitas bongkar muat di terminal Bungkutoko dengan membawa barang dari Tiongkok, China berupa besi, bahan peralatan untuk pembangunan pabrik atau pemurnian nikel, peralatan PLTU dan peralatan untuk keperluan smelter.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Ditambahkan Suparman dengan beroperasinya terminal tersebut, maka menjadi pilihan alternatif bagi pengusaha baik itu pengusaha pelayaaran maupun barang untuk kegiatan bongkar muat yang lebih respentatif.

Dimana diketahui bahwa alur pelayaran dan kedalaman sisi dermaga terminal nusantara tidak memungkinkan untuk dimasuki dan disandari oleh kapal dg panjang diatas 100 meter.

Kemudian dengan adanya terminal Bungkutoko maka kapal yang berukurang pajang diatas 100 meter dapat diakomodir, sehingga tidak perlu lagi melakukan bingkar muat di tengah laut (ship to ship) serta dapat menghemat biaya. “Tapi untuk sekarang semua terminal masih berjalan dengan baik, Nusantara, pangakalan perahu maupun bungkutoko,� terangnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus mengoptimalkan semua terminal yang ada, sehingga waktu tunggu kapal dapat diperkecil. Otomatis dengan begitu kinerja pelabuhan dapat lebih baik dengan memperlancar/mempercepat distribusi barang sampai kepada user. Dengan harapan Kota Kendari lebih maju dan secara umum Sultra melalui pelabuhan Kendari sebagai pintu gerbang ekonomi.*** | ZONASUTRA.COM | ILHAM SURAHMIN |

Senin 30 Januari 2017

07

Efisiensi Logistik, Angsuspel Sosialisasi Peremajaan Armada foto: beritasatu.com

P

ROGRAM pemerintah untuk peremajaan angkutan barang dan peti kemas yang berusia di atas 10 tahun, direspon oleh kalangan pengusaha truk baik di DKI Jakarta maupun di Surabaya Jawa Timur.

Pengusaha angkutan khusus pelabuhan di dua wilayah itu terus menggenjot program peremajaan armada truk/trailler guna mendukung program pemerintahan dalam mengefisiensikan ongkos logistik.

Ketua Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Organda DKI Jakarta, Hally Hanafiah mengatakan, Organda secara terus menerus menyosialisasikan kepada pengusaha truk di pelabuhan Priok untuk melakukan peremajaan armadanya.

“Ini guna mendorong biaya logistik yang efisien dan terukur sebab lebih dari 80% sebelumnya truk di Priok berusia diatas 10 tahun.

Sekarang jumlahnya sudah berkurang dengan adanya peremajaan tersebut,” ujarnya kepada pers di Jakarta, Kamis (26-1-2017).

Dikatakan Hally Hanafiah, saat ini sekitar 14 ribuan trucking berbagai jenis beroperasi melayani angkutan barang dan peti kemas dari dan ke pelabuhan Priok.

Guna lebih memperkuat kemauan pengusaha truk pengangkut barang dan peti kemas untuk segera meremajakan armadanya,

08

Senin 30 Januari 2017

Hally menegaskan perlu ada dukungan pemerintah terkait dengan harga truk dan sparepart, bea masuk maupun tingkat suku bunga bank yang mendukung iklim usaha trucking.

“Perlu dukungan pemerintah agar program peremajaan truk/trailler bisa berjalan lebih cepat sesuai harapan. Kalau armadanya berusia tua bagaimana ligistik bisa efisien,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Angsuspel Organda Tanjung Perak Surabaya, Koddy Lamahayu mengatakan, dalam dua tahun terakhir ini dari sekitar 9.000-an angkutan barang dan peti kemas di Provinsi Jawa Timur, sudah 70%-nya dilakukan peremajaan.

“Sekarang ini hanya tinggal 30% armada angkutan barang di Surabaya yang berusia diatas 10 tahun.Sebab 70% -nya sudah dilakukan peremajaan oleh pengusaha/operator truk di wilayah ini,” ujarnya disela-sela Rapat Pleno DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), di Jakarta Kamis (26-1-2017).

Koddy yang juga Ketua DPW APBMI Jawa Timur itu mengungkapkan, sinergitas usaha bongkar muat dan trucking sangat penting untuk menekan biaya logistik dari dan ke pelabuhan.*** | TABLOIDMARITIM.COM | HABIB |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Jabar Minta Pemerintah Pusat Siapkan Anggaran Jalan Tol Patimban-Cipali foto: didiksutanto.com

H

INGGA saat ini rencana inisiasi pembangunan tol Subang-Patimban belum diakomodasi dalam tata ruang Pemerintah Kabupaten Subang. Bupati Subang Imas Aryumningsih mengatakan pihaknya tidak memasukan rencana jalan tol tersebut dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Subang yang saat ini menunggu evaluasi Kemendagri.

“Di RTRW kami belum [terakomodasi] baru sebatas pelabuhan Patimban,” katanya pada bisnis, Kamis (26/1/2017).

Imas mengakui jika pihaknya baru sebatas menerima informasi jika akan ada pembangunan tol dari Subang menuju Patimban.

Selain tol, pemerintah juga berwacana akan membangun kereta barang di pelabuhan pengganti Cilamaya tersebut. “Memang akan ada tol, ada juga kereta barang, apakah itu terakomodasi di tata ruang provinsi atau belum,” ujarnya.

Pihaknya berharap jika rencana pembangunan ini akan dilakukan, harusnya pihak swasta maupun pemerintah memberikan informasi detail. Imas mengaku belum mengetahui dari mana tol tersebut ditarik dari Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) ke Patimban. “Informasi kebutuhan lahan juga belum ada,” katanya.

Menurutnya, informasi tersebut terungkap selintas dalam rapat pihaknya bersama Kementerian Perhubungan pekan lalu.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Rapat tersebut hanya membahas lebih pada target awal pengoperasian pelabuhan 2019.

“Kami baru ditugaskan melakukan pendataan tanah, dan itu selesai. Kemungkinan tahun ini segera pembebasan,” tuturnya.

Imas mencatat ada kebutuhan untuk kawasan darat seluas 300 hektar dimana selanjutnya penetapan harga akan dilakukan lewat proses penaksiran.

Pihaknya memastikan pembebasan lahan di sisi darat Patimban mudah karena tidak membebaskan pemukiman. “Itu banyaknya lahan kosong dan tambak, tidak banyak warga yang kemungkinan harus dipindah,” katanya.

Dihubungi terpisah, Sekda Jabar Iwa Karniwa mengaku pembangunan tol Subang-Patimban sudah ada dalam rencana namun kepastian lokasi masih menunggu informasi dari Kementerian.

Menurutnya, dengan sisi darat dan tol, kemungkinan lahan yang dibutuhkan bisa mencapai 400 hektar. “Jadi itu sudah termasuk akses tol yang terhubung ke Cipali,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah pusat harus menyiapkan alokasi anggaran untuk belanja pengadaan tanah, guna menambah lebar dan panjang jalan akses menuju Patimban.

Termasuk mengadakan lahan untuk pembangunan akses rel kereta api menuju pelabuhan.“Rencananya jalan menuju pelabuhan ini bakal terintegrasi dengan Tol Cipali.

Adapun jalur rel keretanya terintegrasi dengan Stasiun KA Pagaden,” paparnya.

Iwa sendiri berharap pemerintah pusat maupun pihak Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) segera berkoordinasi dengan daerah mengingat pembangunan tol ini akan diinisiasi oleh PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) dan Jasa Marga.

“Kami masih menunggu informasinya, kalau di tata ruang tol ini bisa masuk dalam kategori fasilitas penunjang,” cetusnya.*** | BISNIS.COM | WISNU W PAMUNGKAS |

Senin 30 Januari 2017

09

Tanggulangi Banjir, Surabaya Segera Bangun Tanggul Laut foto: kompas.com

B

UKAN didasari keinginan meniru pembangunan tanggul laut di Jakarta, karena dalam sejarahnya Surabaya juga dikenal sebagai “kota di bawah level laut”.

Itu sebabnya, di kota buaya ini banyak tempat yang namanya berasosiasi dengan air, seperti Kedungdoro, Kalibokor, Pulo sari, dan lain sebagainya, yang tak mengerankan bila tiap musim hujan ibukota Provinsi Jawa Timur ini selalu dirundung banjir.

Berdasarkan fenomena itu, Tahun 2017 ini Pemerintah Kota Surabaya akan merealisasikan rencana pembangunan tanggul laut sepanjang 5 kilometer, mulai dari kawasan Greges hingga Kalianak.

Fungsi tanggul itu, tak sekadar mencegah banjir, tetapi utamanya sebagai jalan raya,

10

Senin 30 Januari 2017

yang mampu mencegah intrusi dan abrasi dari air laut.

“Proyek tanggul laut ini dipastikan akan digarap tahun ini, sehingga pada musim hujan mendatang kawasan langganan banjir dan rob, seperti di Surabaya utara, terutama Tambak Osowilangun, tak lagi terjadi,” kata Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya Selasa pekan lalu.

Selain membangun tanggul, Pemkot Surabaya juga menambah rumah pompa agar ketika hujan bersamaan dengan air laut pasang, genangan di jalan ataupun pemukiman cepat surut.

Saat ini, Surabaya mengoperasikan 56 rumah pompa di semua wilayah kota berpenduduk 3,2 juta jiwa itu. *** | TABLOIDMARITIM.COM | ERICK A.M | INDONESIA SHIPPING TIMES

Selamatkan Pendidikan Anak Putus Sekolah, JICT Buka Rumbel Kelas Jauh foto: maritimindonesia.co.id

A

NAK Usaha PT Pelindo II, PT Jakarta International Container Terminal (JICT) membuka kelas jauh Rumah Belajar (RumBel) di 3 kecamatan yaitu Cilincing, Tanjung Priok dan Koja.

Penambahan kelas jauh ini merupakan bagian dari upaya JICT untuk meningkatkan jangkauan pendidikan bagi masyarakat Jakarta Utara.

Peluncuran kelas jauh Rumbel yang diberi nama “Semangat Muda” ini tujuannya untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak putus sekolah di Jakarta Utara.

Metode belajarnya hanya 3 kali seminggu dan dilengkapi dengan pelatihan keterampilan diantaranya kursus bengkel, perbaikan HP dan membuat kerajinan tangan yang dapat dijual siswa.

“Rumbel JICT ini memberi suplai terbesar di Jakarta Utara untuk anak-anak yang ikut ujian nasional,” ujar Manager Corporate Affairs JICT Indira, Sabtu (28/1/2017).

Indira memaparkan kelas jauh RumBel JICT ini merupakan yang ke-15 sejak diluncurkan pada tahun 2008 silam.

JICT berhasil mencetak ribuan lulusan anak-anak putus sekolah sehingga lebih siap saat ingin melanjutkan belajar ke perguruan tinggi atau berkompetisi lebih baik ketika terjun di industri.

“Setiap tahun lebih dari 250 anak-anak RumBel ikut UNPK tersebut. Kami pun turut senang jika mereka lebih berdaya secara pendidikan demi masa depan yang lebih baik,” jelas Indira.*** | TRIBUNNEWS.COM | AF PRATAMA |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Senin 30 Januari 2017

11

Vancouver Pede Jadi Pusat Maritim Dunia

12

Senin 30 Januari 2017

foto: worldmaritimenews.com

S

ETELAH dikenal sebagai pelabuhan terbesar di Kanada, Vancouver kini punya cita-cita menjadi pusat maritim dunia.

“Kami percaya diri menjual gagasan Vancouver sebagai pusat maritim dunia,” kata Kaity Arsoniadis-Stein, Direktur Eksekutif Vancouver International Maritime Centre (VIMC).

Menurutnya, Vancouver memiliki daya tarik yang luar biasa sebagai tempat berinvestasi dengan didukung banyaknya kegiatan maritim penting yang dipromosikan tim marketing ke seluruh dunia.

Stein menambahkan bahwa meskipun industri pelayaran saat ini tengah menurun, namun dia percaya akan kebangkitan bisnis di sektor ini yang diprediksi akan kembali booming dan mencapai puncak di tahun 2030. Terlebih lagi negara-negara seperti India dan China yang diramalkan akan mengalami peningkatan produktivitas industri pelayaran mereka hingga 4 kali lipat di tahun 2050.

“Kami bisa pastikan, Vancouver tempat yang paling cocok untuk menyongsong kebangkitan industri pelayaran tersebut,” katanya.

Selain letak geografisnya yang strategis sebagai hub maritim, Vancouver juga memiliki banyak daya tarik dengan perubahan besar kurun waktu 10 tahun terakhir. Misalnya saja sejak VIMC didirikan tahun 1991, banyak perusahaan pelayaran yang kemudian memindahkan basis usahanya ke Vancouver.

Sekarang melalui Vancouver pula, Kanada menawarkan kemudahan bisnis pelayaran dengan berbagai fasilitas yang sangat menarik seperti pembebasan pajak untuk kegiatan bisnis pelayaran internasional, pembebasan pajak atas penjualan kapal yan dilakukan di luar

negara tersebut, dan juga tersedianya fasilitas pembiayaan kredit kapal.

Stein juga mengungkapkan selain fasilitas tersebut, Vancouver berada di posisi strategis tidak hanya Asia tapi juga Eropa dan Amerika.

Dengan demikian, ambisi menjadi pusat maritim dunia memang tidak mengada-ada.

Hal ini dibuktikan dengan telah bergabungnya perusahaan-perusahaan maritim berkelas dunia seperti Fairmont, Waterfront, DNV GL, Oldendorff dan Seaspan.

Dari sisi lingkungan, Vancouver juga menawarkan suasana yang menyenangkan dengan udara bersih, akses ke kota yang dekat dan fasilitas pendukung lainnya seperti sarana olah raga ski, diving, hiking dan kegiatan menyehatkan lainnya.

Bagi Stein, mengembangkan Vancouver sebagai pusat maritim dunia bukanlah menjual mimpi. Vancouver, menurutnya, merupakan surga investasi yang menguntungkan untuk menjalankan bisnis kemaritiman. “Datang dan lihat sendirilah,” ungkap Stein berpromosi *** | HELLENICSHIPPINGNEWS | SHIPPINGFORUM |

INDONESIA SHIPPING TIMES