Indonesia Shipping Times edisi 31 Januari 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

31 Januari 2017 No 26 • Vol IX • Selasa

TANJUNG PRIOK TETAP GANTIKAN KUALA TANJUNG SEBAGAI HUB PORT

PEMPROV SUMUT TETAP TOLAK PRIOK SEBAGAI HUB PORT

PELNI GANDENG GARUDA KEMBANGKAN BISNIS LOGISTIK

OP PRIOK DIDESAK SELESAIKAN TARIF IMPOR LCL YANG MAKIN LIAR

SIPRUS SEPAKATI PRIVATISASI PELABUHAN DENGAN DP WORLD

01

K

EMENTERIAN Koordinator (Kemenko) bidang Kemaritiman mengubah rencana untuk menjadikan Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara sebagai hub internasional.

Pasalnya, hingga saat ini Pelabuhan Kuala Tanjung belum rampung, sementara hub internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di mata negara lain.

Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Elvyn G Masassya mengungkapkan, pemerintah telah memutuskan untuk menunjuk Pelabuhan Tanjung Priok sebagai hub internasional. Namun ditegaskannya, hal tersebut tidak berarti Pelabuhan Kuala Tanjung dan Belitung batal menjadi hub internasional.

“Intinya adalah menyamakan persepsi dari seluruh instansi terkait termasuk juga dihadiri oleh gubernur untuk bagaimana memahami secara lebih benar tentang penunjukan Tanjung Priok sebagai hub internasional,” katanya usai menghadiri rapat di Kantor Kemenko bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Menurutnya, penunjukan Tanjung Priok sebagai hub internasional bersifat temporer.

Namun, tidak menutup kemungkinan peruntu-

kannya sebagai hub internasional akan berlanjut seterusnya.

“Bisa seterusnya (Tanjung Priok jadi hub internasional). Tapi ini tidak berarti Kuala Tanjung dan Bitung dicabut. Tidak. Ini dalam masa temporer agar kita bersaing secara internasional dan memanfaatkan infrastruktur, fasilitas yang sudah memadai di Tanjung Priok,” imbuh dia.

Mantan Bos BPJS Ketenagakerjaan ini menambahkan, penunjukkan Tanjung Priok sebagai hub internasional karena melihat kapasitas dan peralatan yang dimiliki telah mumpuni untuk dijadikan penghubung peredaran barang dari Indonesia ke luar negeri.

“Kuala Tanjung dan Bitung itu hakikatnya tetap sebagai hub. Tapi implementasinya, Kuala Tanjung kan masih dibangun. Sementara masih belum selesai, Tanjung Priok ini bisa diperankan sebagai hub saat ini. Karena memiliki kapasitas, kedalaman, peralatan, dan juga hubungan dengan para pemilik barang dan shipping line,” tegasnya.*** | SINDONEWS.COM | LILY R FAJRIAH |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Selasa 31 Januari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: jurnalmaritim.com

Tanjung Priok Tetap Gantikan Kuala Tanjung sebagai Hub Port

Pemprov Sumut Tetap Tolak Tanjung Priok sebagai Hub Port foto: corongmedan.com

U

SULAN pemerintah untuk menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai hub Internasional mendapatkan penolakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).

Pasalnya, sebelumnya pemerintah telah memutuskan untuk menjadikan Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara untuk menjadi hub internasional.

Gubernur Sumut Tengku Ery Nuradi mengungkapkan, Kuala Tanjung ditetapkan sebagai hub internasional berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 tahun 2011 tentang MP3EI tahun 2011-2015. Sementara Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 901/2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai hub internasional.

“Karena itu kan Kepmen (Tanjung Priok jadi hub internasional). Ada Perpres yang menetapkan Kuala Tanjung jadi hub internasional.

Jadi kan hierarkinya Kepmen itu ada di bawah Perpres,” katanya usai rapat di Kantor Kemenko bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Pemerintah beralasan, saat ini Kuala Tanjung belum selesai dibangun. Sehingga hub internasional untuk sementara digeser ke Tanjung

INDONESIA SHIPPING TIMES

Priok. Dia meminta pemerintah tidak menggeser ketetapan yang telah disahkan sebelumnya, dimana dalam Perpres disebutkan bahwa Kuala Tanjung dan Bitung menjadi hub internasional.

“Pemerintah bilang Kuala Tanjung kan belum siap masih dalam pembangunan, jadi sementara geser dulu ke Tanjung Priok. Saya bilang enggak seperti itu, harus diubah peraturannya. Jadi apa yang harus dilaksanakan di daerah, tetap dilaksanakan di sana. Kecuali tidak tertampung lagi,” tegas dia.

Menurutnya, meskipun status hub internasional di Tanjung Priok hanya sementara pun tidak dibenarkan. Sebab, hal tersebut akan menjadi multitafsir. Apalagi, Pemprov Sumut saat ini telah mulai menggalang investor untuk rencana tersebut.

“Enggak boleh (Tanjung Priok hanya sementara jadi hub internasional). Kita kan lagi mengundang investor dan mereka tertarik. Kuala Tanjung kan jadi hub internasional. Kalau ada Kepmen lagi jadi multitafsir. Investor bingung mana yang benar. Sebenarnya kementerian maksudnya bagus, biar siap dulu, geser dulu ke Tanjung Priok. Ya pokoknya perlu disosialisasi dulu lah,” tegasnya. *** | OKEZONE.COM | AGREGASI | Selasa 31 Januari 2017

03

EMERINTAH sedang mempersiapkan Tanjung Priok sebagai hub internasional sehingga tidak lagi ekspor transit ke Singapura terlebih dulu. Menurut pengusaha, hal ini akan mengurangi sekitar 20% biaya logistik karena langsung mengirim ke tempat tujuan.

“Pasti lebih murah kalau misalnya direct dari Jakarta langsung, secara biaya logistik lebih murah supaya harga bisa lebih bersaing karena freight (kirim) lebih murah,” kata Wakil Ketua Bidang Ekspor dan Impor Asosiasi Ekspor Impor Buah dan Sayuran, Alvin Susilo, kepada detikFinance, Senin (30/1/2017).

Ia mencontohkan misalnya biaya freight (kiriman) Jakarta-Qingdao 40 feet sekitar US$ 800-1000 via Singapore atau Malaysia. Dengan adanya direct call atau pengiriman langsung dari Indonesia sehingga diperkirakan menurunkan biaya logistik 20%.

“Minimal harusnya 20-30% karena hemat biaya lift on lift off, terminal handling charge dan penumpukan di negara transit dan biaya freight,” ujarnya.

Sementara itu, pengiriman yang lebih efisien adalah ketika muatan kapal terisi baik ketika melakukan ekspor maupun impor ke negara tujuan. Oleh karena itu, selanjutnya yang harus ditingkatkan adalah produksi komoditas yang akan diekspor.

Hal itu karena jumlah produksi komoditas pangan masih sedikit yang layak ekspor sehingga pemerintah harus membantu petani meningkatkan produksinya.

“Kita menyambut baik, biaya logistiknya murah, tapi kita harus perbaiki dulu produksi kita, standar kita dengan meningkatkan kuantitas kita bisa menekan harga kita, barang standar ekspor itu masih sedikit,” papar Alvin.

Hub Domestik Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldy Ilham Masita, menyebut belum mengetahui apakah akan lebih hemat atau tidak.

Karena menurutnya akan dapat diketahui jika sudah berjalan.

04

Selasa 31 Januari 2017

foto: beritasatu.com

P

Priok Jadi Hub Internasional, Eksportir Hemat 20%

“Menghemat cost kita belum tahu, harus kita bandingkan sewaktu sudah berjalan apakah lebih murah dari Semarang dengan truk ke Priok lalu ke Thailand atau Semarang via Singapura lalu ke Thailand. Harus dibuktikan di lapangan karena kita tahu biaya operasional di Tanjung Priok tidak efisien,” ujarnya.

Selain itu, dia juga meminta pemerintah menyelesaikan pembangunan pelabuhan di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Hal itu karena Kuala Tanjung memiliki rute internasional sehingga lebih banyak muatan kargo yang dikirim.

“Kuala Tanjung segera dibangun sebagai hub domestik dan gateway internasional,” ujarnya.

Nantinya ketika Priok dijadikan hub internasional kapal-kapal besar akan dapat masuk ke dalamnya untuk mengirim kegiatan ekspor dan impor. Namun, menurutnya Priok tetap disebut sebagai hub domestik karena tidak ada kontainer dari negara lain. “Walaupun kapal besar masuk Indonesia tetap saja fungsinya hub domestik karena di dalam kapal-kapal besar tersebut tidak ada container dari Malaysia, East Timor atau Thailand. Isinya semua container dari Indonesia semua,” kata Zaldy. *** | DETIK.COM | FADHLY F RACHMAN |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Total Investasi Rp34 Triliun, Kuala Tanjung Tahap I Selesai 60% foto: tribunnews.com

D

IREKTUR Perencanaan dan Pengembangan Usaha PT Pelindo I (Persero), Imam A Sulaiman mengatakan saat ini Pelindo I sedang mengejar pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung. Ia mengatakan saat ini secara pembangunan fisik, Pelindo I mentargetkan April mendatang selesai digarap.

Imam menjelaskan, nantinya ketika dermaga fisik sudah siap, fasilitas alat sudah bisa beroperasi pada awal 2018. Saat ini Pelindo I sudah melakukan pemesanan terhadap alat alat yang memang akan diperuntukan pada pelabuhan tersebut.

“Sudah 60 sekian persen, Insya Allah kalau tidak ada halangan pada April mendatang bangunan fisik dermaga siap,” ujar Imam saat ditemui di Kantor Kemenko Maritim, Senin (30/1).

Imam menjelaskan, percepatan pembangunan ini juga merujuk atas status hub internasional. Ia mengatakan karena memang adanya pembangunan pelabuhan yang masih berlangsung membuat status hub internasional yang semula berada di kuala tanjung, berpidah ke Tanjung Priok.

Ia menilai, nantinya Pelindo I tetap akan melakukan pengembangan agar kedepannya biar pasar yang menentukan dimana akan melakukan transhipment barang yang akan keluar dari Indonesia.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Yang butuh kan pasar. Maksudnya pemerintah kan begini, sebelum kuala tanjung jadi, priok yg saat ini kan bisa dimanfaatkan. Tapi kuala tanjung akan tetap. Apalagi Pelabuhan Kuala Tanjung kan strategis di selat malaka,” ujar Imam.

Investasi 34 Triliun Secara keseluruhan, menurut Iman, proses pengadaan alat diharapkan akan selesai pada awal 2018. Sementara itu, ungkap dia, untuk pembangunan tahap II masih dalam perencanaan.

Pembangunan pelabuhan yang memakan investasi Rp 34 triliun terdiri dari empat tahap.

Tahap pertama yakni membangun Terminal Multipurpose yang ditargetkan selesai tahun 2017.

Tahap kedua mengembangkan kawasan industri seluas 3.000 hektar yang ditargetkan selesai tahun 2018.

Tahap tiga mengembangkan Terminal Hub Peti Kemas Internasional yang ditargetkan selesai pada 2019.

Terakhir, tahap empat adalah pengembangan kawasan industri terintegrasi atau kota pelabuhan yang selesai pada 2023. | REPUBLIKA.CO.ID | KOMPAS.COM |

Selasa 31 Januari 2017

05

Masuk Tol Laut, Pelabuhan Kenyamukan Berharap Anggaran APBN

06

Selasa 31 Januari 2017

foto: suaracargo.com

S

TATUS Pelabuhan Kenyamukan kini resmi menjadi bagian dari rute Tol Laut Nasional.

Itu sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral (Dirjen) Perhubungan Nomor AL.108/1/9/DTPL-17 tentang jaringan trayek penyelenggaraan angkutan barang di laut TA 2017.

Meski demikian, tak sepeser pun anggaran dari pemerintah pusat mengucur untuk melanjutkan pembangunan fisik pelabuhan yang belum sepenuhnya rampung tersebut. Akibatnya, pengoperasian pelabuhan yang ditargetkan Mei 2017 mendatang pun akan dilakukan dengan kondisi seadanya.

Kepala Dishub Kutim, Johansyah Ibrahim membenarkan kondisi ini, menurut keterangan pihak Dirjen Perhubungan, pelabuhan Kenyamukan tidak masuk dalam anggaran lantaran selama masa penyusunan anggaran pejabat di instansi tersebut kerap berganti, sehingga pelabuhan Kenyamukan tak dianggarkan.

“Tetapi kami sudah dijanjikan akan masuk APBN-P, sementara untuk operasional kondisi causeway yang ada yakni tanah urukan akan difungsikan dengan pemeliharaan beberapa titik,” ucapnya.

Dia menerangkan melalui SK yang ditetapkan pada Senin (16/1) di Jakarta itu, pelabuhan Kenyamukan masuk dalam rute, dengan kode trayek T-8 pangkalan pertama kapal yakni dari Pelabuhan Tanjung Perak. Setelah itu tujuan pertama yakni Pelabuhan Belang-Belang (Mamuju), berlanjut menuju Pelabuhan Kenyamukan (Sangatta) hingga ke Pelabuhan Pulau Sebatik dan kembali menuju Tanjung Perak dengan kapasitas kapal 500 DWT/400 Ton, dengan total waktu yang ditempuh dalam rute ini mencapai 16 hari.

“Yang pasti kami berharap Februari jalan pendekat mulai dibangun dengan bantuan TNI, sehingga Mei mendatang pelabuhan sudah bisa dilintasi. Sedangkan untuk pekerjaan fisik bertahap menyusul,” tegasnya, Johan pun tidak ingin menyianyiakan kesempatan ini. Itu sebabnya, dinas teknis terkait diharapkan agar bisa mendukung pembangunan.

“Ini untuk kepentingan Kutim dengan operasional pelabuhan itu akan ada sumber PAD dari

pajak atau retribusi pengelolaan pelabuhan juga meningkatkan akselerasi kemajuan perekonomian masyarakat Kutim lebih cepat,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Kutim itu.

Sementara itu, terkait jalan pendekat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Setkab Kutim, Rupiansyah menyebut pembangunan jalan masih mengandalkan bantuan TNI melalui program Karya Bakti. Pihak TNI meminta berkas resmi masuknya Pelabuhan Kenyamukan sebagai Tol Laut.

“Secara lisan Kodim 0909/Sangatta mendukung, hanya perlu SK saja untuk berkas administrasi mereka, secepatnya kami lengkapi,” singkatnya.

Diketahui sebelumnya Pelabuhan Kenyamukan dibangun sejak 2012 lalu, pelabuhan ini mempunyai dermaga sepanjang 140 meter, sementara untuk trestel pelabuhan (sisi laut) sepanjang 810 meter. Sedangkan sisi darat pelabuhan hanya ada seluas sekira 1 hektar yang sebelumnya sudah dilakukan proyek reklamasi untuk pembuatannya.

Untuk akses jalan ada dua kekurangan, yakni causeway pelabuhan (penghubung sisa laut-darat) yang masih menyisakan 500 meter juga jalan pendekat dari total 3 km, baru 1 km yang diselesaikan. Sisanya menunggu anggaran dari pusat.

Kabar terbaru, pembangunan causeway dipastikan terhambat karena anggaran Rp 20 miliar yang diajukan ke pemerintah pusat tidak masuk dalam APBN, sehingga harus menunggu di APBN-P.*** | PROCAL.CO |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Damen Shipyard Berminat Bangun Galangan Kapal di Jawa Tengah foto: emaritim.com

B

ANYAKNYA nelayan dan kapal di Jawa Tengah, mebuat pengusaha galangan kapal dari Belanda, Damen Shipyard, berminat investasi di Jateng. Dari siaran pers Pemprov Jateng, Senin (30/1/2017), pihak Damen menilai, Provinsi ini prospektif untuk usaha itu.

Executive CR Damen, Ayu Pijnen Kedatangannya yang baru kali pertama ini di Jateng, untuk melakukan penjajakan sebelum CEO Damen datang langsung dan memastikan jalinan kerja sama tersebut. Ayu mengaku, sebenarnya pihaknya sudah lama ingin menanamkan investasi di Jateng.

“Kami sudah lama tertarik Jateng. Apalagi, dari Kementerian Perdagangan sebelumnya juga merekomendasikan Jateng sebagai

INDONESIA SHIPPING TIMES

lokasi baru, selain Makassar, Sorong, dan Papua,” kata Ayu saat beraudiensi dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, di Rumah Dinas Gubernur, Sabtu (28/1/2017).

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, menyambut baik adanya rencana tersebut.

Bahkan, Ganjar memberikan sejumlah alternatif lokasi yang dinilai cocok untuk dibangun perusahaan galangan kapal. Antara lain di Kawasan Industri Kendal dan Tegal.

“Jateng itu sedang seksi-seksinya untuk investasi. Apalagi sekarang kita menjamin pengurusannya (perizinan) bisa selesai dalam tiga jam. Tinggal nanti yang disiapkan adalah scheme business, local partner-nya, dan lokasi,” katanya.*** | TRIBUNNEWS.COM | M NUR HUDA | Selasa 31 Januari 2017

07

I

Naik 100%, Pengusaha Keluhkan Tarif Sewa Lahan Pelabuhan

KATAN Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) mendesak evaluasi tarif sewa lahan yang kini sangat memberatkan kegiatan industri galangan kapal yang berada di lingkungan kerja pelabuhan yang dikelola PT Pelindo I-IV. Ketua Umum DPP Iperindo Eddy K. Logam mengatakan Pelindo selaku badan usaha pelabuhan (BUP) saat ini seharusnya berperan sebagai BUMN yang tidak hanya mengejar profit, tetapi mesti menjalankan perannya sebagai public service.

“Iperindo siap duduk bersama BUP tersebut untuk mengevaluasi besaran tarif sewa lahan yang saat ini memberatkan dan cukup banyak dikeluhkan industri galangan kapal anggota kami terutama yang berada di pulau Jawa dan Sumatra,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (29/1/2017).

Eddy mengemukakan dasar penghitungan tarif sewa lahan bagi industri galangan di lingkungan kerja pelabuhan yang di kelola Pelindo tersebut dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP) lahan yang berlaku di kawasan Pelabuhan yang saat ini sangat tinggi.

Dampaknya, imbuh Eddy, biaya sewa lahan di lingkungan kerja pelabuhan yang dikelola Pelindo itu terus mengalami kenaikan signifikan setiap tahunnya.

Padahal, katanya, keberadaan industri galangan yang ada di masing-masing pelabuhan tersebut selama ini cukup mendukung kegiatan perbaikan maupun maintenance kapal yang di miliki atau dioperasikan oleh BUMN jasa kepelabuhanan tersebut seperti kapal Pandu dan Tunda.

“Mestinya kedua belah pihak bisa melakukan sinergi yang lebih baik karena peran operator pelabuhan dan galangan kapal itu saling melengkapi sebagai kegiatan penunjang di pelabuhan,” tuturnya.

Menurutnya, harmonisasi dan sinergi kegiatan kepelabuhanan dan industri galangan sejalan dengan progrm Presiden Joko Widodo dalam memajukan industri kemaritiman nasional.

Eddy juga mengemukakan keberadaan industri galangan tidak bisa disentralisasi atau hanya berada di satu kawasan saja tetapi fasilitas galangan kapal harus tersebar diseluruh nusantara mengingat wilayah RI juga merupakan negara berbentuk kepulauan.

“Coba bayangkan andaikan industri galangan itu dipusatkan hanya di Batam, lalu jika kapal-kapal dari kawasan timur Indonesia ingin melakukan perbaikan

08

Selasa 31 Januari 2017

membutuhkan waktu perjalanannya sekitar dua minggu, belum termasuk waktu docking dan ini menjadi lebih mahal,” paparnya.

Dia juga merespons adanya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 1/2017 yang ditandatangani Hatanto Reksodiputro pada 23 Januari 2017, tentang jenis tarif layanan pada kantor pengelolaan lahan di kawasan tersebut.

“Memang beleid itu menyebutkan tarif sewa lahan di Batam tergolong lebih murah ketimbang di wilayah lainnya. Namun Industri galangan tidak bisa di sentralisasi tetapi mesti tersebar merata di seluruh Indonesia,” ujar dia.

Dirut PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari Bandung Bismono mengungkapkan tarif sewa lahan di lingkungan kerja pelabuhan yang dikelola Pelindo II termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok setiap tahunnya saat ini naik rata-rata 100%.

“Pada tahun lalu bahkan pernah naiknya hingga 200%,” ujarnya kepada Bisnis.Dia mengatakan tidak terkendalinya tarif sewa lahan untuk industri galangan di Pelabuhan itu mengakibatkan usaha galangan sulit berkembang karena biaya operasional terlampau tinggi. “Harapannya sewa lahan untuk industri galangan dipangkas apalagi bagi kami yang notabene juga bertatus galangan BUMN mestinya ada sinergi yang lebih baik dengan Pelindo,” paparnya.

Direktur Komersil PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), anak usaha Pelindo II, Rima Novianti mengatakan saat ini PTP tidak mengurusi kegiatan penyewaan lahan di pelabuhan Priok. “Kami sebagai terminal operator yang mengerjakan kegiatan bongkar muat, sedangkan urusaan penyewaan lahan di Priok merupakan domain cabang pelabuhan Tanjung Priok,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi Bisnis, General Manager Pelindo II Cabang Pelabuhan Tanjung Priok Hendro Haryono mengatakan pihaknya berjanji akan mengundang industri galangan kapal yang melakukan sewa lahan di lingkungan kerja pelabuhan Priok untuk membicarakan masalah tarif sewa dan penataan lokasi.

“Kita akan lihat lagi peruntukkannya lahan tersebut termasuk yang ada di Paliat, sedangkan soal tarif sewanya akan dibicarakan lagi dengan industri galangan terkait dalam rangka penataan lokasi supaya lebih rapih dan aman,” ujar Hendro.*** | BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tarif Kargo LCL Makin Liar, PPJK Desak OP Priok Selesaikan

K

EPALA Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok kembali didesak agar memprakarsai terbitnya tarif kargo impor berstatus less than container load (LCL) di Pelabuhan Tanjung Priok.

Hal itu ditegaskan Ketua Forum Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) Qadar Djafar kepada BeritaTrans.com dan tabloid mingguan Berita Trans, Senin (30/1/2017).

Qadar mengatakan sejak tarif kargo impor LCL habis masa berlakunya lebih dari 6 tahun lalu, tarifnya kini semakin liar dan sangat merugikan pemilik barang (importir) sekaligus ikut mendorong cost logistik menjadi mahal.

Qadar mengatakan sekarang ini pemerintah tengah berupaya menurunkan biaya logistik nasional. � Kan aneh ditengah pemerintah kerja keras menurunkan biaya ligistik layanan barang impor LCL tarifnya liar,� ujarnya.

Menurut Qadar, Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok I Nyoman Gede Saputra harus berani menyelesaikan tarif kargo impor status LCL yang sudah vakum sejak 2010.

Dia mengatakan kalau Kepala OP tidak berani menyelesaikan tarif tersebut tidak ada jalan lain kecuali penyelesaiannya diambilalih oleh Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub.

Dulu tarif kargo impor LCL ini nasibnya sama dengan sekarang tidak kunjung selesai INDONESIA SHIPPING TIMES

karena tidak pernah tercapai kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa.

Akhirnya, Dirjen Perhubungan Laut saat itu dijabat Sunayo pada 4 Januari 2010 mengeluarkan SK No Krt 42/1/2/DJPL -10 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Pemberlakuan Komponen dan Besaran Tarif Batas Atas kargo impor LCL. Tarif tersebut meliputi tarif: Forwarding Local Charges dan pelayanan jasa barang di Lini II (sering disebut tarif pergudangan) Pelabuhan Tanjung Priok. “Nah sekarang ini sudah 6 tahun lebih tarif kargo impor tersebut vakum sehingga tarif di lapangan menjadi liar dan sangat memberatkan pemilik barang (importir), Karena baik komponen mau pun besaran tarif tidak ada pedoman, kata Qadar Djafar. *** | BERITATRANS.COM | WILAM |

Selasa 31 Januari 2017

09

Pelni Gandeng Garuda Kembangkan Bisnis Logistik foto: kompas.com

P

T Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menandatangani nota kesepahaman kerjasama korporasi dalam rangka sinergi badan usaha milik negara (BUMN). Penandatangan tersebut dilakukan pada Senin (30/1) oleh Direktur Utama Pelni, Elfien Goentoro Direktur Utama Garuda Arif Wibowo.

Rencana kerjasama meliputi pelatihan hospitality para anak buah kapal (ABK), angkutan logistik, dan wisata bahari. “Kami berharap kerja sama ini dapat saling menguntungkan kedua pihak dalam jangka panjang.” kata Sekretaris Perusahaan Pelni Didik Dwi Prasetio dalam keterangan resminya, Senin (30/1).

Pelni memperkenalkan bisnis angkutan logistik dan wisata bahari kepada Garuda. Di bidang logistik, perusahaan ini memiliki anak usaha yang fokus untuk bongkar muat barang (forwarding) menggunakan kapal Pelni dengan fasilitas door to door yakni PT Sarana Bandar Nasional atau Pelni Logistics.

10

Selasa 31 Januari 2017

Sedangkan jasa lain yang ditawarkan Pelni Logistics antara lain stevedoring, cargodoring, dan receiving-delivery. “Untuk wisata bahari, Pak Arif Wibowo pernah menikmati fasilitas di atas kapal saat mengikuti acara bersama Ibu Menteri BUMN bersama 118 direktur utama BUMN lain ke Kepulauan Karimunjawa. Jadi sudah tidak asing lagi dengan daya tarik kapal Pelni dalam menyelenggarakan event wisata di atas kapal,” kata Didik.

PT Pelni saat ini mengoperasikan 26 kapal penumpang yang melayari 90 lebih pelabuhan di Indonesia. PT Pelni juga mengoperasikan 6 kapal Tol Laut , 46 kapal perintis, dan satu kapal ternak, seluruhnya menjalankan penugasan resmi dari Pemerintah. Pada tahun 2017 ini, PT Pelni berhasil menghubungkan (connecting) jadwal pelayaran kapal penumpangnya dengan kapal perintis.*** | KONTAN.CO.ID | DINA M HUTAURUK |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dukung Konektivitas Kawasan Industri

Pemerintah Guyur Jawa Barat Investasi Rp58 Triliun

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: republika.co.id

M

ENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan, pemerintah sedang menyiapkan dua prasarana perhubungan senilai Rp 58 triliun untuk menunjang konektivitas di kawasan industri Cikarang, Karawang, hingga Majalengka (Jawa Barat).

Kedua infrastruktur yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional itu adalah Pelabuhan Patimban (Subang) dengan total pendanaan Rp 43 triliun dan Bandara Internasional Kertajati (Majalengka) senilai Rp 15 triliun. Pemerintah juga akan menyiapkan infrastruktur pendukung, terutama jalan tol, bagi Pelabuhan Patimban maupun Bandara Kertajati.

Tahap awal pembangunan Pelabuhan Patimban ditargetkan mulai dilaksanakan pada akhir 2017 dan beroperasi pada awal 2019. Sedangkan Bandara Kertajati saat ini sedang dalam proses pengerjaan tahap I dan diproyeksikan beroperasi pada awal 2018.

Terwujudnya pembangunan infrastruktur Pelabuhan Patimban di Subang dan Bandara Kertajati di Majelengka, Jawa Barat, akan mempercepat pengembangan kawasan industri di daerah Cikarang (Bekasi), Karawang, dan sekitarnya.

Apalagi, kedua infrastruktur strategis itu juga akan terkoneksi dengan akses jalan tol sehingga dapat memperlancar jalur logistik dari kawasan industri di daerah Cikarang-Karawang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

Bandara Kertajati ditargetkan beroperasi pada awal 2018 sedangkan Pelabuhan Patimban mulai awal 2019. Itulah sebabnya, kawasan Cikarang dan sekitarnya kini menjadi incaran para pengembang properti. Kawasan yang terletak di koridor timur Jakarta itu dinilai sebagai tempat investasi properti yang menjanjikan karena berpotensi menjadi kota industri sekaliber Shenzen, Tiongkok.

Kehadiran ekspatriat dan investor asing di kawasan industri itu menjadi pemicu utama berkembangnya industri properti di Cikarang,

Jawa Barat. Saat ini ada sekitar 4.000 perusahaan yang beroperasi di kawasan industri tersebut dengan 21 ribu ekspatriat. Kawasan itu juga ditopang pengembangan sejumlah infrastruktur penunjang, seperti jalan tol, kereta api, dan pelabuhan.

Kawasan industri Cikarang, Karawang, hingga Purwakarta juga menjadi pusat industri otomotif nasional. Beberapa pabrikan menaruh investasi besar di wilayah yang memiliki banyak kawasan industri ini. Mereka tidak hanya membangun pabrik kendaraan roda empat, tapi juga sepeda motor serta komponen pendukungnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Investor Daily, setidaknya terdapat lima perusahaan otomotif yang sudah memiliki pabrik kendaraan roda empat di Cikarang-Karawang dengan total kapasitas produksi satu juta unit per tahun.

Sedangkan dua perusahaan tengah menyiapkan pabrik dan akan beroperasi tahun 2017 dengan total kapasitas produksi 280.000 unit per tahun. Di kawasan Karawang-Bekasi juga terdapat enam perusahaan yang memproduksi kendaraan roda dua dengan total kapasitas produksi 7,2 juta unit per tahun.*** | BERITASATU.COM | THRESA S DESFIKA |

Selasa 31 Januari 2017

11

Republik Siprus Sepakati Privatisasi Pelabuhan dengan DP World foto: euroa.eu

M

INGGU , 29 Januari 2017, Operator Pelabuhan yang berbasis di Dubai, DP World, mengumumkan telah berhasil memperoleh konsesi untuk mengoperasikan Pelabuhan Limassol Siprus.

Kesepakatan tersebut dicapai setelah melalui proses lobi privatisasi pelabuhan dengan pihak Otoritas Pelabuhan Siprus (Cyprus Port Authority). “Kami masuk di Pelabuhan Limasso untukmeningkatkan produktivitas pelabuhan dalam jangka panjang. Kami sudah memiliki strategi untuk mengembangkan pelabuhan yang tidak hanya berdampak ekonomi, tapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus peningkatan pelayanan terhadap para pengguna jasa, “ ungkap sumber DP World.

Kesepakatan yang berhasil dicapai tersebut merujuk pada kesepakatan penandatanganan konsesi yang dilakukan dengan Pemerintah Republik Siprus pada akhir April 2016. Perjanjian konsesi tersebut terdiri dari dua kesepakatan terpisah untuk Terminal Multipurpose dan Layanan Kegiatan Pelabuhan.

12

Selasa 31 Januari 2017

Dalam perjanjian konsesi tersebut, DP World Limassol memperoleh konsesi 25 tahun untuk hak eksklusif pengoperasian terminal multipurpose, yang kegiatannya meliputi break-bulk, general cargo, ro-ro dan pengoperasian terminal penumpang.

Sedangkan P & O Maritime Siprus, anak perusahaan yang dimiliki DP World Limited, memenangkan konsesi 15 tahun untuk melayani berbagai kegiatan layanan di pelabuhan termasuk kapal tunda dan pandu.

Selain perjanjian konsesi tersebut, Pemerintah Siprus juga menyerahkan pengelolaan Terminal Petikemas kepada sebuah konsorsium yang terdiri Eurogate International GmbH, yang merupakan holding Interorient Navigation Company Ltd, dan East Med Holdings S.A. Privatisasi pelabuhan Limassol di Siprus merupakan tindak lanjut dari rencana bailout antara Pemerintah Siprus dan pihak kreditur internasional.*** | WORLDMARITIMENEWS| SHIPPINGFORUM |

INDONESIA SHIPPING TIMES