Indonesia Shipping Times Edisi 3 Maret 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 53 • Vol IX • Jumat 3

Maret 2017

TIGA KENDALA MENGHADANG PERKEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL

KOLINLAMIL OPERASIKAN KAPAL DUKUNG TOL LAUT

CUACA BURUK, KEBERANGKATAN 15 KAPAL DI TPKS SEMARANG TERTUNDA

MARUNDA DAN SUNDA KELAPA WAJIB PANDU DAN TUNDA

HMM AKUISISI TERMINAL HANJIN DI TOKYO DAN TAIWAN

01

Pameran Logistik ASEAN

Menhub: Kegiatan Logistik Nasional Belum Begitu Baik

M

ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka pameran logistik terbesar di dunia yang diselenggarakan pada 2-4 Maret 2017 di BSD City, Indonesia. Pameran ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing logistik Indonesia di tingkat global.

“Pemerintah sangat mengapresiasi kegiatan ini yang merupakan satu langkah baik, karena memang kita akui logistik kita belum begitu baik, dengan kegitan ini kita optimis dapat memperbaiki sektor logistik nasional,” kata Budi Karya.

Menurutnya, kegiatan ini diharapkan juga dapat menggali serta mengelola dengan lebih baik potensi-potensi logistik yang ada di Indonesia, sehingga bisa menigkatkan daya saing logistik nasional.

Presiden Direktur PT Debindo-ITE Effi Setiabudi menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan yang pertama kalinya di indonesia dan ASEAN. “Ini adalah pameran terpadu konferensi internasional sektor industri rantai pasok logistik (supply chain logistics) diselenggarakan bersama oleh PT Debindo-iTE, Deutsche Messe dan ITE Group Plc dengan menampilkan tiga pilar industri logistik meliputi intra-logistics, external logistics dan cold-chain,” kata Effi.

Effi menjelaskan, dalam event yang dirancang khusus menjadi business platform bagi para pelaku dan pelanggan layanan bisnis sektor supply chain, Asosiasi Logistik dan Forwarder lndonesia (ALFI) dan Asosiasi Logistik lndonesia (ALI) menjadi co-organiser sebagai bentuk kemi-

traan sinergi dan dukungan terhadap program dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan logistik dan transportasi multimoda indonesia.

Pameran diikuti oleh 98 Exhibitor berasal dari 15 negara yaitu Belanda, Belgia, Czech, China, india, italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Taiwan, Uni Emirat Arab dan Vietnam serta lndonesia sebagai tuan rumah.

CeMAT Southeast Asia merupakan bagian dari CeMAT Worldwide sebagai pameran intralogistik terbesar dunia milik Deutsche Messe yang digelar di Jerman, italia, Russia, india, Australia, Amerika Selatan, dan China, sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara hanya diselenggarakan di indonesia bersama PT Debindo-ITE. Sementara itu TransAsia Jakarta dan Cold Chain lndonesia adalah bagian dari ITE Transport & Logistics Show Series yang diselenggarakan di berbagai negara termasuk Translogistica Rusia.*** | MARITIMENEWS.ID | ISMADI AMRIN |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Jumat 3 Maret 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dana APBN

Ditjen Perhubungan Laut Targetkan Serap Anggaran Di atas 90 Persen

D

ALAM pelaksanaan anggaran tahun 2017 Kementerian Perhubungan mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp 45,98 triliun.

Terkait dengan hal itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan pada akhir tahun 2017 daya serap Kemenhub dapat di atas 90 persen.

Hal tersebut diyakini juga oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A Tonny Budiono yang optimistis dapat mencapai target daya serap anggaran Ditjen Perhubungan Laut di atas 90 persen dari total Pagu Anggaran sebesar Rp 11,56 triliun.

Dari anggaran Rp 11,56 triliun itu diperuntukkan untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut sebesar Rp 3,96 triliun, bidang pelabuhan dan pengerukan sebesar Rp 2,3 triliun, bidang perkapalan dan kepelautan sebesar Rp 68,9 miliar, bidang kenavigasian sebesar Rp 1,48 triliun, bidang kesatuan penjagaan laut dan pantai sebesar Rp 111,4 miliar serta dukungan manajemen dan teknis lainnya sebesar Rp 3,6 triliun.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Sementara untuk kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2017 ini antara lain lanjutan pembangunan kapal perintis 50 unit, lanjutan pembangunan kapal semi kontainer 15 unit, dan lanjutan pembangunan kapal ternak 5 unit. Berikutnya, penyelenggaraan angkutan penumpang perintis 96 trayek, penyelenggaraan angkutan barang tol laut 13 trayek, penyelenggaraan angkutan kapal ternak 1 trayek, penyelesaian pembangunan fasilitas pelabuhan (KDP) 62 lokasi, pengerukan alur pelayaran 9 lokasi.

Ada pula lanjutan pembangunan kapal kenavigasian 15 unit, pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 67 Unit, pengadaan dan pembangunan fasilitas telkompel 7 Unit, serta kegiatan sertifikasi termasuk sistem informasi sertifikat pelaut dan buku pelaut.

Hingga 26 Februari 2017, dari total 776 paket kegiatan yang dikontrakkan senilai Rp 7,87 triliun, sebanyak 134 paket sudah dalam proses lelang (21,27 persen), 169 paket sudah kontrak (55,31 persen), dan sisanya 473 paket belum dilelang (23,42 persen). “Sementara realisasi daya serap anggaran sampai posisi akhir bulan Februari 2017 mencapai 7,55 persen atau senilai Rp 873,44 Miliar,� jelas Tonny.*** | REPUBLIKA.CO.ID | INTAN PRATIWI |

Jumat 3 Maret 2017

03

P

Pelindo IV Teken Kesepahaman Layanan Pelabuhan TUKS/Tersus

T Pelabuhan Indonesia IV meneken Nota Kesepahaman Bersama dengan delapan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus (Tersus) yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur.

Nota kesepahaman bersama (MoU) tentang Rencana Kerja Sama Pelayanan Jasa Kepelabuhanan tersebut ditandatangani oleh Dirut Pelindo IV Doso Agung dan delapan pengelola TUKS dan Tersus, di Jakarta pada Rabu malam (1/3/2017).

Kedelapan pengelola TUKS dan Tersus tersebut yakni PT Sungai Berlian Bhakti, PT Anugrah Bara Insan, Kartanegara Perkasa, KSU Putra Mahakam Perkasa, Putra Mahakam Mandiri, Bara Kumala, Gudang Hitam, Tujuhtujuh dan PT Rinjani Kartanegara.

Direktur Utama PT Pelindo IV (Persero) Doso Agung mengatakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman tersebut antara lain, pihaknya akan melakukan kajian-kajian baik dari aspek operasional, finansial, teknis, komersial, legalitas dan aspek-aspek lainnya untuk dijadikan dasar pelaksanaan kerja sama yang dimaksud. “MoU kita lihat setahun ini hitungan bisnisnya seperti apa, apakah bisnisnya sesuai aturan yang berlaku, bagaimana solusi tetap running tapi tidak melangar aturan,� ujar Doso.

Dia juga mengatakan, di lingkungan Pelindo IV sedikitnya ada 3.000 TUKS dan yang terpenting bagaimana Pelindo IV bisa menyelamatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menurutnya, ada beberapa manfaat dari MoU itu di antaranya, extensifikasi usaha di mana Pelindo IV sebagai BUMN yang mengelola jasa kepelabuhanan dapat menangani kegiatan bongkar muat di Terminal Khusus (Tersus) tersebut untuk peningkatan pendapatan serta kemudahan bagi pengelola TUKS/Tersus dalam menjalankan usahanya.

04

Jumat 3 Maret 2017

Manfaat lainnya imbuh dia, bagi delapan TUKS/Tersus yang berada di wilayah DLKR Pelabuhan Samarinda, apabila kegiatan bongkar muat dilakukan oleh Pelindo IV yang merupakan operator terminal umum yang mampu dan punya pengalaman yang sangat memadai, maka TUKS/Tersus juga akan menerima dan melayani barang dari pihak lain, selain barang milik pengelola Terminal.

Doso Agung menjelaskan, Pelindo IV ditunjuk sebagai pelaksana Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Batubara pemilik dari delapan TUKS/ Tersus. Adapun, fasilitas yang akan disiapkan, disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan dari pihak pengelola TUKS. Selain itu, Pelindo IV juga akan membantu pengurusan izin Rencana Kerja Bongkar Muat (RKBM) yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Turut hadir dalam penandatanganan MOU itu, para Direktur PT Pelindo IV, KSOP Pelabuhan Samarinda, KSOP Balikpapan, Ka UPP Tanjung Redeb, GM Samarinda, Balikpapan dan Tanjung Redeb, serta sejumlah pejabat Kantor Pusat PT Pelindo IV.*** | SHIPPINGFORUM.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Cuaca Buruk, Keberangkatan 15 Kapal di TPKS Semarang Tertunda foto: tps.co.id

S

EDIKITNYA 15 kapal pengangkut peti kemas di Terminal Petikemas Semarang (TPKS) tertunda keberangkatannya sepanjang Februari 2017.

“Delay karena kondisi cuaca yang ekstrem, terutama di Laut China Selatan. Jadi membuat jadwal keberangkatan kapal meleset,” jelas Manajer Operasional Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III, Johannes Wahyu Hertanto, Rabu (1/3/2017).

Tak hanya keberangkatan, kedatangan kapal yang menuju Pelabuhan Tanjung Emas juga ada yang mengalami keterlambatan.

Satu di antaranya kapal SITC yang seharusnya tiba pada hari Selasa setiap pekan.

“Kapal SITC yang direct langsung dari China seharusnya tiba hari Selasa. Baru tiba hari Rabu atau Kamis karena cuaca begini,” jelas dia.

Pelindo III saat ini mengantisipasi situasi itu dengan cara mempercepat proses bongkar muat barang.

Jadi kedatangan kapal yang terlambat tak mengganggu jadwal proses bongkar muat hari

INDONESIA SHIPPING TIMES

lainnya.

“Kami mengatur proses bongkar muatnya dipercepat agar tidak bertubrukan dengan jadwal kapal lain yang sudah terjadwal,” imbuhnya.

Tahun ini TPKS menargetkan 752 ship call pada tahun ini setelah berhasil menambahkan beberapa kapal yang sandar di dermaganya.

Adanya tambahan kapal yang sandar di TPKS tersebut turut serta dalam memberikan sumbangsih terhadap perputaran roda perekonomian di Jawa Tengah. Sebab, terdapat banyak tambahan sirkulasi barang baik yang keluar maupun yang masuk di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.

Penambahan jumlah kapal yang sandar di Terminal Petikemas Semarang ini tentunya tidak lepas dari peningkatan kedalaman alur di TPKS yang mencapai – 11 LWS sehingga menjadi daya tarik bagi kapal – kapal lain yang akan mengirimkan atau memuat barangnya dari dan ke sekitar wilayah Jawa Tengah..*** | TRIBUNNEWS.COM | BISNIS.COM | Jumat 3 Maret 2017

05

Tiga Kendala Hadang Perkembangan Logistik Nasional

06

Jumat 3 Maret 2017

ara dan Kementerian Perdagangan telah menyiapkan 13 titik yang akan direncanakan sebagai Rumah Kita atau gudang yang menampung logistik untuk mendukung program tol laut. Dia menyebutkan 13 titik tersebut, di antaranya Nias, Mentawai, Natuna, Sanggate, Dompu, Waingapu, Rote, Kalabahi, Tahuna, Namlea, Saumlaki, Manokwari dan Timika.

Terkait pembangunan infrastruktur logistik nusantara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembangunan ruas jalan tol sangat penting untuk mempermudah akses logistik dan mendorong perkembangan ekonomi. “Jalan tol yang sedang dibangun diharapkan dapat memudahkan akses dan mengurangi potensi kemacetan sehingga dapat mendorong perekonomian di area yang dilalui,” kata Darmin.

Pemerintah telah menyetujui percepatan penyediaan lima proyek jalan tol sepanjang 362,02 kilometer yang dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi mencapai Rp51 triliun.

Lima proyek jalan tol tersebut adalah Jakarta-Cikampek II Elevated (36 km) dengan nilai investasi Rp14,7 triliun, Krian-Legundi-BunderManyar (38 km) dengan nilai investasi Rp9 triliun dan Cileunyi-Sumedang-Dawuan (60 km) dengan nilai investasi Rp8,2 triliun. Kemudian, Serang-Panimbang (84 km) dengan nilai investasi Rp5,3 triliun dan Kuala Tanjung-Tebing TinggiParapat (143 km) dengan nilai investasi Rp13,4 triliun.

Darmin menyebutkan hingga saat ini perekonomian Indonesia masih terkendala masalah logistik yang harus terus diperbaiki. Darmin mengatakan masalah logistik yang akan dibenahi melalui paket kebijakan itu terkait dengan pelayanan portal Indonesia National Single Window (INSW) serta problem waktu tunggu barang keluar dari pelabuhan (dwelling time). *** | NERACA.CO.ID | MUNIB |

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: transportasi.co

P

EMBENAHAN sistem logistik jangan dilakukan secara sektoral tetapi perlu melibatkan seluruh pihak dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan infrastruktur logistik di Tanah Air. Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, dukungan pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur logistik dinilai juga sangat membantu Indonesia untuk mencapai sasaran sebagai negara terbaik untuk sasaran investor berinvestasi.

“Inilah saatnya kita membenahi sistem logistik Indonesia dengan melibatkan seluruh pihak mulai dari pemerintah, hingga para pengusaha,” kata Yukki sebagaimana disalin dari Antara di Jakarta.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldy Ilham Masita menyebutkan, bisnis logistik merupakan bisnis yang memiliki pertumbuhan cepat di kisaran 15-20 persen per tahun, khususnya di wilayah luar pulau Jawa dan Jakarta.

Namun sayangnya, ujar Zaldy, banyak perusahaan yang tidak berkembang lantaran terhambat oleh beberapa kendala seperti infrastruktur, kurangnya SDM yang profesional, dan minimnya kesadaran untuk berkolaborasi.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan penyediaan infrastruktur logistik yang memadai akan mendorong pertumbuhan industri nasional. Hal ini lantaran pergerakan barang atau komoditas dari wilayah penghasil ke konsumen dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

“Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat basis industri dalam negeri adalah tentang logistik. Apalagi Bapak Presiden Jokowi selalu menekankan proses dwelling time dapat dipercepat dan infrastruktur diperkuat,” kata Airlangga.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Badan Usaha Milik Neg-

Angkasa Pura I Bidik Pendapatan Rp150 Miliar dari Sektor Kargo

P

T Angkasa Pura Cargo bakal menggejot ekspansi bisnis tahun ini. Meskipun masih berusia belia, anak usaha PT Angkasa Pura II ini sudah menargetkan bisa menyumbang pendapatan sekitar Rp 150 miliar terhadap induknya pada tahun ini.

Mulai 2017, pengelolaan bisnis kargo yang selama ini dikendalikan AP II akan diserahkan ke AP Cargo. Dari 13 bandara yang dinaungi AP II, mereka telah mengembangkan usaha kargo di 10 bandara dalam skala kecil. “Semuanya sudah diserahkan ke kami. Tahun ini, kami akan fokus meningkatkan volume kargo di sana karena selama masih kecil,� kata Denny Fikiri, Direktur Utama AP Cargo, Selasa (1/3).

Dengan infrastruktur dan gudang kargo yang sudah tersedia di 10 bandara tersebut, AP Cargo tidak akan banyak menggelontorkan investasi untuk pengembangan di sana. Di Bandara Kualanamu Medan misalnya, AP II sudah memiliki 16 unit gudang dengan kapasitas sekitar 200 meter persegi (m2) per unit. Denny bilang, pihaknya hanya akan fokus meningkatkan volume dengan akan mencari strategi mengundang komunitas kargo masuk ke sana.

Tahun ini, AP Cargo hanya memliki rencana investasi pengembangan bisnis kargo di Bandara Soekarno-Hatta. Perusahaan akan mengembangkan cargo village dan Pusat Logistik Berikat (PLB) di kawasan bandara Internasional tersebut.

AP Cargo akan mengembangkan cargo village di atas lahan seluas 90 hektare (ha) yang seluruh lahan dimiliki oleh AP II. Pembangunan ini dilakukan untuk memenuhi permintaan kebutuhan kargo yang semakin meningkat di bandara tersebut sejalan dengan adanya ASEAN Open sky.

Saat ini, gudang kargo di bandara Soekarno Hatta seluas 30 ha sudah over kapasitas. Daya

INDONESIA SHIPPING TIMES

tampung gudang tersebut hanya 430.000 ton per tahun, sementara tahun 2015 kapasitasnya sudah mencapai 700.000 ton per tahun.

Pembangunan cargo village akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, akan dilakukan pengembangan di atas lahan seluas 45 ha. Sekitar 13 ha diantaranya akan dibangun Gudang Lini I atau Daerah Keamanan Terbatas (DKT). Selebihnya akan dikembangkan menjadi pergudangan Lini II atau pergudangan untuk komunitas kargo dan pengembangan gedung perkantoran.

Di luar cargo village, AP Cargo juga berencana mengembangkan lahan seluas 5 ha di Bandara Soekarno-Hatta. Sekitar 1 ha akan dikembangkan menjadi Pusat Logistik Berikat (PLB) yang difokuskan sebagai pusat logistik sparepart atau komponen alat telekomunikasi dan pesawat.

Lalu, sekitar 5.000 m2 akan dikembangkan menjadi kawasan distribution center dan selebihnya akan dibangun menjadi pergudangan untuk komunitas e-commerce. Menurut Denny, banyak perusahan e-commerce yang mengincar pergudangan dalam skala luas di Bandara Soekarno-Hatta.

Finalisasi pembangunan kawasan 5 ha ini ditargetkan sudah selesai pada April mendatang. Dengan perkiraan masa pembangunan delapan bulan, pergudangan dan PLB tersebut sudah bisa beroperasi pada 2018.

Denny memperkirakan investasi pengembangan lahan tersebut mencapai Rp 35 miliar.

Sementara itu, Denny belum bisa membeberkan nilai investasi pengembangan cargo vilage tahap I. Namun secara keseluruhan, total investasi untuk mengembangkan lahan 90 ha tersebut ditaksir mencapai Rp 2 triliun.*** | KONTAN.CO.ID | DINA M HUTAURUK |

Jumat 3 Maret 2017

07

Coffee Morning

Kolinlamil Akan Operasikan Kapal Dukung Program Tol Laut

S

ALAH satu tugas pokok TNI Angkatan Laut melalui Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) dalam hal angkutan laut yaitu berperan konkret membantu pemerintah di daerah/ pulau-pulau terpencil, terluar dan tertinggal.

Hal itu diungkapkan Panglima Kolinlamil Laksma TNI Agung Prasetiawan, M.AP. pada acara “Minum Kopi” bersamsa unsur maritim di lingkungan tugas wilayah Jakarta Utara, Rabu (1/3/2017).

Sejalan dengan kebijakan pemerintah mencanangkan konsep tol laut, Kolinlamil berkomitmen siap mendukung kebijakan tersebut, kata Agung Prasetiawan.

Ke depan, tambahnya, Kolinlamil sudah mempunyai rencana untuk melaksanakan kegiatan operasi yang dinamai Expedisi Laut Nusantara.

08

Jumat 3 Maret 2017

Ekspedisi Laut Nusantara akan mengoperasikan kapal Kolinlamil secara berkelanjutan untuk membantu pemerintah daerah khususnya di pulau-pulau terluar, terpencil dan tertinggal utamanya di wilayah Indonesia timur.

“Untuk mensukseskan rencana tersebut Kolinlamil tidak dapat melaksanakan sendiri tapi perlu adanya keterlibatan kementerian dan lembaga serta unsur maritim lainnya sehingga kegiatan akan berjalan maksimal,” papar Pangkolinlamil.

Acara minum kopi bersama unsur maritim ini dilaksanakan secara sederhana di atas KRI Banda Aceh 593 yang sandar di Dermaga Kolinlamil. *** | BERITATRANS.COM | WILAM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Perairan Sunda Kelapa Wajib Pandu dan Tunda

U

NTUK keselamatan semua pelayaran yang keluar masuk di perairan pelabuhan di seluruh Indonesia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebaiknya menerapkan wajib pandu dan tunda. Termasuk di pelabuhan Sunda Kelapa maupun Marunda, Jakarta Utara.

Sebab, di kedua pelabuhan ini, aktivitas keluar masuk kapal cukup tinggi. Di Pelabuhan Sunda Kelapa per bulan sekitar 100 call berkegiatan di pelabuhan ini, bahkan tak sedikit kapal-kapal mengangkut petikemas. Sementara di Pelabuhan Marunda sekitar 250 call per bulan keluar masuk kapal ke pelabuhan ini.

Untuk pelabuhan Marunda, Kemenhub melalui Direktorat Perhubungan Laut, kelihatannya sudah akan menerapkan wajib pandu-tunda. Sosialisasi kepada para pengguna jasa (pelayaran/keagenan) dan operator terminal terhadap rencana wajib pandu juga sudah dilakukan pada bulan Februari 2017 lalu.

Ketika Ocean Week menanyakan belum adanya wajib pandu dan penundaan di pelabuhan Sunda Kelapa, KSOP Sunda Kelapa Wim HJ tidak mau berkomentar, karena bukan wewenangnya. Meski demikian, Wim sebenarnya berharap Kemenhub memikirkan masalah keselamatan pelayaran di pelabuhan Sunda Kelapa ini sebagaimana rencana Kemenhub yang akan mewajibkan pandu di pelabuhan Marunda.

Begitu pula dengan General Manager Pelindo Sunda Kelapa yang mengaku sangat setuju apabila di pelabuhan tertua di Jakarta ini diterapkan wajib pandu dan penundaan kapal. “Itu kan demi keselamatan pelayaran,” kata Yuli Tarigan.

Di pelabuhan Marunda, rencana penerapan wajib pandu sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah kelihatannya masih perlu proses. Apalagi jika dikaitkan dengan pemanduan, sebab selama ini kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh beberapa perusahaan di Marunda ini.

Informasi yang berhasil dikumpulkan Ocean Week menyebutkan bahwa selama ini untuk penundaan diusahakan oleh lima perusahaan pelayaran dengan total kapal 11 unit. Sementara untuk pandu menggunakan pandu ‘alam’. Pertanyaannya, bagaimana jika terjadi kecelakaan kapal, siapa bertanggung jawab, dan siapa pula yang rugi.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Namun, dengan rencana pemerintah mewajibkan pandu-tunda sebagaimana aturan yang benar sesuai pula ketentuan IMO, maka pemerintah mewacanakan PT Pelindo atau KBS untuk masuk ke ranah tersebut di Marunda, sebab keduanya dinilai sudah professional dan memenuhi standar ketentuan berlaku.

Tetapi, rencana tersebut sempat mendapat protes dari perusaaan pelayaran yang selama ini sudah bermain di penundaan di pelabuhan Marunda.

Karena mereka khawatir bisnisnya akan tergusur dengan masuknya Pelindo II (PT Jasa Armada Indonesia/JAI) maupun KBS. Namun, saat hal itu dikonfirmasikan kepada PT JAI, General Manager PT JAI Capt. Medi menyatakan bahwa pihaknya masih dalam taraf penjajagan untuk mewarnai penundaan-pemanduan di pelabuhan itu.

“Jika kami masuk kesana (pelabuhan Marunda-red) pasti kami akan merangkul pelayaran yang selama ini sudah bermain di penundaan kapal,” ungkap Capt.

Medi kepada Ocean Week di Kantornya, Rabu (1/3) sore.

Medi juga mengaku sudah bertemu dengan para pengusaha pelayaran itu untuk saling mengenal dan sharing di sector usaha tersebut. Karena, menurut Medi, kedepan bagaimanapun juga aturan main mesti mengikuti peraturan yang ada. “Ketemu dengan mereka ternyata enjoy-enjoy saja, bahkan saya menawarkan supaya mereka membentuk konsorsium supaya dapat lebih kuat lagi,” ucapnya.

Medi juga sedikit menyinggung bahwa sesuai peraturan kapal-kapal tunda yang digunakan untuk menunda kapal diatas 500 GT mestinya yang memiliki house power 2000.

Ditanya mengenai Sunda Kelapa, Medi pun berharap supaya pemerintah memikirkannya pula untuk penerapan wajib pandu dan tunda, demi keselamatan pelayaran dan semua pihak terkait. Apalagi di Sunda Kelapa, kapal-kapal yang berkegiatan cukup besar.

Cuma, untuk penerapan wajib pandupenundaan, kelengkapan aturan mainnya juga mesti disiapkan, misalnya rambu-rambu navigasi dan lain sebagainya. (***) | OCEANWEEK.CO.ID | Jumat 3 Maret 2017

09

Monggo Investasi, Kawasan Industri Kendal Dilengkapi Tol & Pelabuhan Lho.. foto: antaranews.com

L

IMA tahun sudah berlalu bangunan pelabuhan ponton tempat persinggahan kapal penumpang, namun hingga saat ini pelabuhan itu belum dimanfaatkan untuk menurunkan dan menaikkan penumpang yang datang dan bepergian dari dan keluar daerah.

Hal ini diungkapkan Camat Durai, Agung, terkait kondisi pelabuhan ponton Durai yang selama ini belum digunakan masyarakat tempatan untuk turun dan naik kapal tumpangan.

Saat ini kapal tumpangan masih sandar pada pelantar rumah dengan menggunakan tangga kayu untuk menurunkan dan menaikkan penumpang,ujarnya.

Untuk itu, masyarakat mengusulkan posisi ponton pelabuhan Durai itu supaya kembali direnovasi bagaimana layaknya tempat sandar kapal penumpang. Soalnya, posisi ponton pelabuhan itu tak layak untuk sandar kapal tumpangan.

10

Jumat 3 Maret 2017

“Bagaimana tidak, pada bagian ponton sandar kapal ukurannya jauh lebih pendek bila dibandingkan dengan posisi ukuran ponton pada bagian kiri dan kanan,artinya ukuran ponton yangj lebarnya pendek mengarah ke laut tempat sandar kapal, sedangkan ukuran panjang ponton merarah pada posisi kiri dan kanan,� papar Agung.

Bangunan pelabuhan pontoon Durai itu dananya melalui APBD Provinsi. Makanya, usulan renovasi pelabuhan dan mengubah posisi pontoon pelabuhan itu diusulkan melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kepri melalui Dishub Karimun. �Yang jelas, kondisi pelabuhan ponton Durai itu sudah sangat mendesak untuk perbaikan hingga nantinya pelabuhan itu berdaya guna dan dapat dimanfaatkan masyarakat turun dan naik kapal tumpangan,� tutupnya. *** | BATAMPOS.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

K

Kemenhub Uji Coba Jembatan Timbang Yang Dikelola Swasta

EMENTERIAN Perhubungan akan melakukan uji coba pengelolaan sembilan jembatan timbang yang ada di seluruh Indonesia bekerja sama dengan swasta.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat kementerian Perhubungan Pudji Hartanto mengatakan, sembilan jembatan timbang yang akan diuji cobakan tersebut antara lain Losarang, Widang, Wanaraja, dan Widodaren yang ada di Pulau Jawa.

Sementara jembatan timbang yang akan diuji coba di Pulau Sumatera antara lain Senawar Jaya, Sarolangung, dan Semadam. Adapun jembatan timbang yang akan diuji coba di Pulau Sulawesi antara lain Bitung dan Macopa.

“Dari 25, ada sembilan yang kita lakukan uji coba, kita akan libatkan dengan swasta,” kata Pudji, Jakarta, Kamis (2/3).

Dia menambahkan, Uji coba sembilan jembatan timbang tersebut dilakukan agar operasionalnya dapat maksimal dan berkualitas.

Kementerian Perhubungan, ungkapnya pada tahap awal tidak akan membuat semua jembatan timbang yang ada di seluruh Indonesia.

Uji coba tersebut, paparnya akan dilakukan pada minggu kedua Maret 2017.

Pada tahap awal, dia menuturkan, pihaknya hanya akan membuka 25 jembatan timbang dari 141 jembatan timbang yang ada di seluruh Indonesia.

Saat ini, dia mengungkapkan, Kementerian Perhubungan melakukan penutupan terhadap seluruh jembatan timbang yang ada di Indonesia guna melakukan pengecekan proses serah terima personil, prasarana dan sarana serta pembiayaan dan dokumen (P3D).

Setelah melakukan pengecekan, paparnya, pihaknya akan melakukan revitalisasi jembatan timbang – jembatan timbang tersebut.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dia mengungkapkan, pengalihan jembatan timbang dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat merupakan amanat Undang – Undang No.23/2014 tentang pemerintahan daerah.

Selain jembatan timbang, imbuhnya, berdasarkan peraturan tersebut juga terminal tipe A dialihkan ke pemerintah pusat dari pemerintah daerah.

Untuk sekedar diketahui, pada tahun anggaran 2017, Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun guna mendukung proses pengalihan pegawai dan operasional terminal tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di seluruh Indonesia.

Dari total tersebut, sebanyak Rp723 miliar untuk belanja pegawai, Rp73 miliar untuk operasional UPPKB seluruh Indonesia, dan Rp212 miliar untuk operasional terminal tipe A di seluruh Indonesia.

Hingga awal Februari 2017 lalu, personil terminal tipe A dan UPPKB yang telah diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencapai 2.705 orang dari total 3.072 pegawai negeri sipil yang beralih status.*** | BISNIS.COM | YUDI SUPRIYANTO | Jumat 3 Maret 2017

11

HMM Gelontorkan Duit 13,1 Juta Dolar AS Akuisisi Terminal Hanjin PERUSAHAAN pengapalan Korea Selatan, Hyundai Merchant Marine menandatangani kesepakatan dengan Hanjin Shipping dan Marine Terminals Investment Limited (MTIL) untuk mengakuisisi terminal Hanjin Pacific Corporation di Tokyo dan Kaohsiung.

Total nilai akuisisi ini sekitar KRW15 miliar (USD13,1 juta) termasuk pembelian dan uang jaminan dalam penguasaan pelabuhan Tokyo.

Hanjin Pacific Corporation (HPC), yang beroperasi di terminal pelabuhan di Jepang dan Taiwan ini 60 persen sahamnya dimiliki oleh Hanjin Shipping dan 40 persen dimiliki Marine Terminals Investment Limited.

Melalui akuisisi ini, HMM akan memperoleh saham di empat terminal Hanjin, termasuk 20 persen saham di operator terminal Total Terminals International LLC (TTI), 100 persen saham di terminal Spanish Algeciras, dan 100 persen saham di terminal Tokyo dan Kaohsiung.

HMM menginformasikan akan menyelesaikan akuisisi saham Hanjin Pacific diikuti dengan uji kelayakan menyeluruh dan persetujuan peraturan masing-masing pelabuhan.

“Akusisi saham Hanjin Pacific ini diharapkan bisa memperluas jaringan pelabuhan HMM dan memperkuat daya saing penjualan,”

12

Jumat 3 Maret 2017

terang pihak HMM. Selain itu, perusahaan menjelaskan bahwa akuisisi yang akan memberikan “dampak sinergis dengan konsorsium HMM+K2,” akan dimulai pada tanggal 1 Maret.

Dalam keterangan terpisah, Terminal Kontainer Pelabuhan Krishnapatnam (KPCT) mengatakan bahwa Hyundai Merchant Marine meluncurkan layanan langsung ASC mingguan, yang menghubungkan Asia Timur dan Asia Tenggara dari terminal pada 17 Februari 2017.

Acara diresmikan dengan singgahnya kapal perdana MV Hyundai Prestige, yang melayani pelayaran pelabuhan Krishnapatnam (India) – Pelabuhan Klang (Malaysia) – Singapura (Singapura)– Pusan – Ulsan (Korea Selatan) – Shanghai – Hong Kong – Yantian (Tiongkok).*** | MARITIMENEWS.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES