Indonesia Shipping Times Edisi 3 Mei 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 107• Vol IX • Rabu ,

3 Mei 2017

KAPAL CMA CGM SANDAR DI JICT, VOLUME BONGKAR MUAT PORT KLANG BISA TERGERUS

TEKAN DISPARITAS HARGA, PELINDO IV BANGUN KONEKTIVITAS DOMESTIK

ABUPI PERTANYAKAN KONSESI BADAN USAHA PELABUHAN SWASTA

OGAH DIBILANG JAGO KANDANG, PTP INGIN MILIKI TERMINAL DI LUAR PRIOK

PERKUMPULAN AGEN KAPAL AJUKAN REGISTRASI KE BEA CUKAI

01

CMA CGM Sandar di JICT, Volume Bongkar Muat Port Klang Bisa Tergerus

A

NALIS Alphaliner memperkirakan Pelabuhan Port Klang, Malaysia, akan kehilangan lebih dari 10 persen volume bongkar muat (troughput) tahunannya karena kebijakan aliansi pelayaran. Port Klang diperkirakan kehilangan enam dari 11 layanan kapal tujuan ekspor saat ini yakni dua ke Eropa utara, dua ke Pantai Barat AS, dan dua ke Mediterania. Sebagai gambaran, layanan kapal ke Pantai Timur AS dari 5 layanan kapal yang tersisa akan mengurangi sekitar 1,2 juta TEUs throughput tahunannya.

“Port Klang menjadi pelabuhan yang paling dirugikan dengan pergeseran rute aliansi pelayaran ini, “ demikian diungkapkan Tan Hua Joo, Eksekutif Konsultan Alphaliner.

Sejauh ini, volume bongkar muat di Westports, yang menangani lebih dari tiga perempat volume kontainer Port Klang, naik 10 persen dari tahun ke tahun menjadi 9,95 juta TEU dengan perolehan laba bersih naik 26 persen USD 14,6 juta.

Awal pekan ini, setelah penyelenggaraan RUPS di Kuala Lumpur, CEO Port Klang Ruben Emir Gnanalingam mengatakan pertumbuhan troughput tahun 2017 akan stagnan, penyebabnya akibat pergesesan rute aliansi pelayaran.

“Pelabuhan akan mengalami rekalibrasi karena jalur pelayaran menyesuaikan diri dengan rute yang berbeda dan mitra aliansi yang berbeda.

Nanti semua akan jelas dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan untuk mengetahui pertumbuhan kontainer yang sebenarnya,“ katanya.

Aliansi pelayaran 2M dan Hyundai Merchant Marine diperkirakan akan menambah satu call ekspor baru di Tanjung Pelepas dan empat call masing-masing untuk ekspor dan impor di Singapura. Sedangkan Thailand dan Vietnam diperkirakan akan mendapat tambahan call dari peralihan rute pelayaran ini. Laem Chabang Thailand memperoleh satu call untuk rute trans-Pasifik dan satu call Asia-Eropa, sedangkan Cai Mep Vietnam Selatan memperoleh tambahan empat call transPasifik.

Sementara itu, JICT di Pelabuhan Tanjung Priok memperoleh 17 direct call CMA CGM. Perusahaan

pelayaran ini mengerahkan 17 kapal untuk melayani rute Trans-Pasifik. Pemerintah Indonesia antusias menyambut kehadiran kapal CMA CGM dan memprioritaskan layanan jalur ini.

Dalam analisisnya, Tan Hua Joo juga mengatakan perubahan rute pelayaran yang dilakukan aliansi perusahaan pelayaran tidak akan pernah mentolerir apapun bentuk kekeliruan yang dilakukan pengelola terminal. Aliansi perusahaan pelayaran memastikan muatan cukup dan kapalkapal mereka bisa sandar di dermaga terminal tersebut.

“Perusahaan-perusahaan pelayaran ingin menghindari situasi seperti di Vietnam Selatan yang memiliki 20 operator terminal dengan volume hanya 4 juta TEUs. Masalahnya, terminalterminal itu banyak yang tidak sesuai standar untuk kapal-kapal besar,” Sekarang ini juga ada tanda-tanda kesalahan sama terulang di Vietnam Utara, 16 operator terminal peti kemas bersaing untuk volume 3 juta TEUs. Vietnam baru merencanakan pembangunan pelabuhan laut dalam di Lach Huyen.

“Pengembangan pelabuhan dengan draft lebih dalam iya dibutuhkan, tapi kebijakan industri pelayaran sekarang ini lebih pada muatan dan juga tarif, “imbuh Tan. Dengan demikian, operator pelabuhan saat ini harus cermat dalam melakukan investasi pengembangan pelabuhan. Bukan semata fasilitas pelabuhan, tapi juga kebijakan industri pelayaran yang mengedepankan unsur efisiensi, muatan dan juga tarif.

Contoh lainnya bisa dilihat dari adanya jalur sutera pelayaran yang digagas China. Meski lebih terkait pada kebijakan geopolitik, tapi tetap saja akan berpengaruh terhadap pelabuhan-pelabuhan di lintasan tersebut. Bahkan Malaysia yang punya rencana membangun fasilitas baru di Selat Malaka, banyak yang mempertanyakan sisi komersialnya mengingat di kawasan ini tidak ada permintaan transshipment.*** | JOC.COM |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Rabu, 3 Mei 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Ini Dia, Cara RI Ambil Bagian di Maritim Global foto: beritatrans.com

S

EBAGAI negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia perlu melindungi maritim agar lestari. Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki cara untuk mengambil bagian dalam melindungi maritim.

Salah satu caranya yakni Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub menggandeng International Maritime Organization (IMO) dalam workshop. Workshop bertajuk ‘Regional workshop on the Ballast Water Management (BWM) Convention itu dihelat di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya, 2-5 Mei 2017.

Para narasumber merupakan para praktisi di bidang perlindungan lingkungan maritim dari IMO. Sedangkan peserta workshop berasal dari perwakilan pemerintah negara-negara ASEAN dan Timor Leste yang berjumlah total sebanyak 46 orang ditambah 5 orang sebagai observer.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A Tonny Budiono menyatakan tujuan workshop yakni untuk memberikan panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam inspeksi negara bendera dan negara pelabuhan berdasarkan ketentuan Konvensi Manajemen Air Ballas.

“Penyelenggaraan workshop ini merupakan bentuk nyata keaktifan dan kerja sama yang baik antara Indonesia dengan IMO,” ujar Tonny dalam keterangan tertulis, Selasa (2/5/2017).

Konvensi Manajemen Air Ballas akan diberlakukan pada 8 September 2017. Tujuannya untuk memberikan perlindungan lingkungan maritim dalam meminimalisasi risiko invasi spesies asing melalui air ballas.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Konvensi tersebut menjadi penting untuk dilaksanakan mengingat mayoritas perdagangan dunia diselenggarakan menggunakan transportasi laut. 40 Persen perdagangan melalui perairan di Asia Tenggara yang tentunya menimbulkan risiko rusaknya lingkungan maritim.

Tonny menyebutkan, untuk menghadapi situasi semacam ini semua unsur harus bekerja sama guna memastikan dan memperkuat terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan secara berkelanjutan. Terlebih lagi, perlindungan lingkungan maritim adalah hal yang mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia.

Hal ini juga menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo, yang menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk melindungi lingkungan maritim pada Sidang Komite Perlindungan Hukum IMO (MEPC) ke-69 di London pada tahun 2016 yang lalu. Sejalan dengan itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk menaruh perhatian khusus terhadap upaya-upaya perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia.

“Terkait dengan hal tersebut, Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Air Ballas dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2015,” ujar Tonny.

Dengan demikian, Indonesia selaku negara anggota council IMO kategori C telah menunjukan peran aktif dalam kancah Internasional khususnya di IMO dengan meratifikasi berbagai instrumen IMO khususnya ballast water management. Tujuannya memberikan perlindungan lingkungan maritim dari risiko invasi spesies a sing dari buangan air ballas kapal.

“Tentunya dengan juga menyelenggarakan regional workshop tersebut merupakan bekal positif bagi Indonesia dalam upaya pencalonannya sebagai anggota dewan IMO kategori C periode 2018-2019,” kata Tonny.*** DETIK.COM | NIKEN W YUNITA Rabu, 3 Mei 2017

03

Ogah Dibilang Jago Kandang, PTP Ingin Miliki Terminal di Luar Priok

04

Rabu, 3 Mei 2017

foto: oceanweek.co.id

P

T PTP berencana mengembangkan usahanya bukan saja di pelabuhan Tanjung Priok, tetapi ingin di setiap pelabuhan ada cabangnya.

“Jadi kami bukan hanya dibilang jago kandang, namun benar-benar mampu bersaing dengan pebisnis sejenis lainnya secara profesional,” kata Dirut PTP Imanuddin di Kantornya, Selasa (2/5).

Namun, ujarnya, rencana itu masih dalam pembahasan. Sebab, kedepan sejumlah fasilitas terminal petikemas yang selama ini dioperasikan oleh PTP, akan diserahkan kepada IPC TPK. “Nantinya terminal petikemas di Priok yang tadinya dioperasikan PTP diserahkan ke IPC TPK. Jadi kami lebih fokus pada non petikemas,” ungkapnya.

Menurut Imanuddin, PTP masih juga bisa menghandle kegiatan petikemas, tapi di dermaga konvensional.

Obsesi Imanuddin, ingin PTP dapat memiliki terminal di pelabuhan lain, bahkan kalau perlu di luar negeri. “Dengan begitu ada konektivitas diantara pelabuhan yang kami tangani,” ucapnya.*** | OCEANWEEK.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Soal Konsesi, Serikat Pekerja JICT Ngambek Lagi ke Pelindo II dan HPJ foto: beritasatu.com

R

ATUSAN pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) berunjuk rasa di gedung JICT, Jakarta, Selasa (2/5). Mereka mengecam kesewenangan pemilik saham yakni PT Pelindo II (persero) dan Hutchison Port Jakarta.

Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja JICT, Firmansyah Sukardiman mengatakan, pekerja menilai sikap Pelindo II dan Hutchison memaksakan perpanjangan kontrak JICT yang belum sah dan hal itu merupakan preseden buruk penegakan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

“Sengaja melaksanakan klausul perpanjangan kontrak merupakan tindakan premanisme terhadap hukum dan merusak citra Pelindo II serta investor asing Hutchison,” katanya.

Oleh karena itu, pekerja JICT mendorong aparat kepolisian untuk tidak melakukan pembiaran terhadap segala bentuk pelanggaran hukum yang mencoreng wajah BUMN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diminta menindaklanjuti kasus perpanjangan kontrak JICT yang dijalankan tanpa izin Menteri BUMN, melanggar Undang-Undang dan merugikan negara Rp 650 miliar sesuai hasil audit BPK. Selain merugikan negara dan Pelindo II,

INDONESIA SHIPPING TIMES

perpanjangan kontrak JICT dinilai juga sangat merugikan para pekerja. Perpanjangan dianggap tidak sah karena masih ada audit investigasi BPK, yang mengakui adanya pelanggaran hukum dan kerugian negara atas kasus JICT. Namun, tegasnya, secara sepihak Pelindo II dan Hutchison membayarkan uang sewa perpanjangan sehingga hak-hak karyawan dikurangi paksa 50 persen lebih.

Pelanggaran pemegang saham diperkuat dengan audit BPK No. 48/Auditama VII/ PDTT/12/2015, rekomendasi pansus angket DPR-RI tentang Pelindo II, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pajak, Surat Dewan Komisaris Pelindo II tentang penolakan pengambilalihan JICT dan Perma Mahkamah Agung tentang kejahatan korporasi. “Para pihak yang diduga terlibat meliputi Direksi, Komisaris dan pemegang saham JICT,” katanya.

Untuk itu, pekerja JICT akan melaksanakan protes kesewenangan Pelindo II dan Hutchison selama lima hari berturut-turut mulai Selasa (2/5) dan diakhiri dengan mogok yang akan dilaksanakan Senin (15/5) sampai Sabtu (20/5).*** MERDEKA.COM | IDRIS R PUTRA Rabu, 3 Mei 2017

05

P

Tekan Disparitas Harga, Pelindo IV Bangun Konektivitas Domestik

T Pelabuhan Indonesia IV (Persero) akan membangun Konektivitas Domestik di semua pelabuhan yang ada di Kawasan Timur Indonesia (KTI), untuk memudahkan masyarakat di wilayah ini mendapatkan barang kebutuhannya dengan harga yang tidak terlalu tinggi.

Direktur Utama PT Pelindo IV (Persero), Doso Agung mengatakan hal ini dilakukan karena masih banyak daerah di KTI yang sulit mendapatkan barang kebutuhannya. Selain karena lama waktu proses pengirimannya, juga mahal akibat biaya tinggi sebab tidak adanya konektivitas langsung di seputar KTI. Sebagai contoh, tidak ada angkutan langsung Makassar – Jayapura – Makassar ataupun Nunukan – Tarakan – Balikpapan – Makassar, juga Palu – Makassar – Palu, selama ini angkutan dilakukan via Surabaya dan Semarang. Hal ini tentu mengakibatkan biaya tinggi karena tambahan pengangkutan 3 sampai 5 hari untuk mencapai daerah tujuan di KTI. “Konektivitas domestik di KTI selain berperan mengonsolidasi muatan domestik kebutuhan KTI, juga akan memperkuat jalur ekspor langsung (direct export) maupun direct call. Upaya Pelindo IV ini akan melengkapi angkutan bersubsidi Tol Laut yang dilakukan oleh PT Pelni.

Bahkan untuk wilayah tertentu, kami akan bersinergi dengan PT Pelni,” jelas Doso Agung.

Menurutnya, Konektivitas Domestik sebagian telah dilakukan oleh PT Pelindo IV, di mana saat ini pihaknya sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan pelayaran lokal untuk membawa barang ekspor dan kebutuhan domestik Palu-Makassar-Palu serta Makaasar-Papua-Makassar berupa semen dan komoditas ekspor Papua ke Makassar.

Beberapa waktu lalu, pihaknya sudah melalukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Semen Tonasa, untuk membantu mendistribusikan semen dari Pelabuhan Makassar ke Jayapura. Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut, pada Selasa, 2 Mei Pelindo IV melakukan pengiriman perdana sebanyak 60 kontainer semen ke Papua dari target 500 kontainer per bulan, melalui Pelabuhan Makassar.

“Hal ini akan mampu menekan disparitas harga semen yang terbukti kini mengalami penurunan sekitar 15 % dibandingkan kondisi sebelumnya.

Biaya logistik dari dan ke Jayapura juga akan me-

06

Rabu, 3 Mei 2017

ngalami penghematan sekitar 40%. Selain itu, barang kebutuhan juga jadi cepat diterima oleh masyarakat karena adanya angkutan langsung ke daerah tujuan KTI,” tuturnya.

Upaya membangun Konektivitas Domestik kata dia, memerlukan sinergi dan kerja sama yang baik dengan perusahaan pelayaran maupun produsen swasta ataupun BUMN. Intinya, Pelindo IV ingin membantu masyarakat di seluruh Kawasan Timur Indonesia, agar bisa mendapatkan barang kebutuhannya secara cepat dengan harga yang lebih murah dari biasanya.

Doso Agung menambahkan, upaya membangun konektivitas domestik akan dilakukan bersama-sama dengan perusahaan pelayaran lokal yang ada, serta para pengelola pelabuhan di KTI. “Makanya, keliru jika ada anggapan yang mengatakan bahwa PT Pelindo IV akan mematikan perusahaan pelayaran lokal karena ikut terlibat dalam kegiatan logistik. Justru kami ingin membangun sinergi, tidak hanya dengan BUMN tetapi juga dengan pihak swasta dan stakeholder lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, langkah membangun konektivitas domestik ini tidak lebih merupakan upaya Perseroan yang menjalankan program Pemerintah, di mana Pelindo IV sebagai BUMN harus menjadi Agent of Development. Artinya, ketika ada perilaku masyarakat atau daya beli masyarakat yang sangat kurang karena keterbatasan baik dari segi transportasi maupun kelangkaan barang yang berdampak pada tingginya harga barang di suatu wilayah, maka Perseroan berusaha untuk membantu masyarakat, sehingga masyarakat tidak terpuruk dengan rendahnya daya beli masyarakat.

Lebih lanjut dia menuturkan, jika ada pihak lain yang ingin ikut bergabung atau jalan sendiri, tentunya Pelindo IV akan menerima dengan tangan terbuka. “Yang penting bagi kami yaitu ingin menciptakan bagaimana agar harga barang itu tidak terjadi disparitas yang menganga antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, serta antara Barat dan Timur tidak lagi terjadi kesenjangan yang begitu lebar. Ini kan nawacita dari Presiden Joko Widodo yang ingin kami wujudkan. Nantinya juga akan ada MoU-MoU dengan perusahaan pelayaran lokal maupun pengelola pelabuhan lainnya di Indonesia Timur,” tukasnya.*** SHIPPINGFORUM.CO.ID | KF

INDONESIA SHIPPING TIMES

P

Pelindo IV Bakal Layani Pelayaran Davao-Bitung Dua Kali Sebulan

RESIDEN Joko Widodo telah membuka layanan transportasi laut Roll-on/Roll-Off atau Ro-Ro antara Davao General SantosBitung. Jalur pelayaran Filipina-Indonesia ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hubungan kedua negara.

Pelayaran logistik ini diharapkan bisa berjalan secara reguler dengan frekuensi dua kali dalam sebulan. “Kami akan buka reguler dengan perkiraan satu atau dua bulan ke depan. Frekuensinya kita harapkan bisa mencapai dua kali dalam sebulan,” kata Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung di Jakarta, Selasa (2/5).

Doso menyebutkan, pelayaran perdana 30 April 2017 rute Davao-Bitung membawa tepung terigu dengan menggunakan Kapal Super Shutle Ro-Ro 12 dengan kapasitas 500 TEUs yang dioperasikan Asian Marine Transport Corporation.

“Yang dibawa kemarin (Minggu, 30 April) itu baru tepung terigu Filipina. Memang masih sedikit, namun sambil menjajaki kebutuhan masing-masing kami optimis ke depan akan meningkat sesuai dengan kebutuhan importir dari Sulawesi Utara,” ungkap dia.

Sebaliknya, pelayaran dari Bitung membawa komoditi hasil pertanian dan perkebunan di antaranya kopra, coklat serta hasil pertanian lainnya. “Kami targetkan bisa memenuhi hingga 400 kontainer dari total kapasitas 500 kontainer per kapal RoRo ke depannya. Kalau perdana kemarin baru terisi kapasitas 30 kontainer,” ujarnya.

Konektivitas yang menghubungkan Davao dan Bitung tersebut mampu memangkas waktu perjalanan dibanding sebelumnya. “Kalau dulu harus melalui Jakarta dan Surabaya kemudian ke pelabuhan di Singapura dengan waktu tempuh dua pekan. Kini melalui jalur langsung tersebut bisa ditempuh hanya dalam waktu satu hingga dua hari,” katanya.

Saat peluncuran pelayaran perdana kapal MV Super Shutle R0-Ro 12 di Kudos Port, Davao Filipina, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa layanan pelayaran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam memajukan sub kawasan, baik hal konektivitas, perdagangan, hingga ‘people to

INDONESIA SHIPPING TIMES

people contact’ antara Indonesia-Filipina maupun ASEAN. “Saat ini pelayanan Ro-Ro baru menghubungkan Indonesia dan Filipina. Namun akan dikembangkan sehingga menghubungkan wilayah dari negara ASEAN lain, sehingga mendukung konektivitas ASEAN,” kata Menhub Budi.

Kemudian, bertempat di Pelabuhan Samudera Bitung Sulawesi Utara, Menteri Perhubungan yang diwakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, A. Tonny Budiono dengan didampingi Gubernur Propinsi Sulawesi Utara dan Walikota Bitung menyambut kedatangan pelayaran perdana Kapal Ro-Ro Super Shutle tersebut.

Tonny menyebut, pelayaran perdana kapal Ro-Ro Rute Davao/General Santos FilipinaBitung Indonesia ini merupakan perwujudan dari Penandatanganan Deklarasi Bersama tentang Konektivitas Laut Indonesia-Filipina yang dilakukan pada 28 April 2017.

“Hal ini merupakan prestasi bangsa Indonesia yang tentunya menjadi bagian penting dari pembangunan konektivitas ASEAN,” ujar Tonny.

Pembukaan rute pelayaran baru Bitung IndonesiaDavao Filipina ini, selain akan meningkatkan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Filipina juga akan memberikan peluang besar bagi kedua belah pihak terutama dalam membantu mengembangkan potensi ekonomi daerah serta meningkatkan pariwisata dan investasi daerah kedua belah pihak.

Kondisi ini disebabkan pelayaran BitungDavao dinilai sangat kompetitif, baik dilihat dari segi jarak maupun waktu tempuh yang lebih singkat sehingga dapat mengurangi biaya transportasi dan logistik. Rute Bitung-Davao hanya membutuhkan waktu tempuh 1 sampai 2 hari.

“Dengan dibukanya pelayaran perdana kapal Ro-Ro ini, menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi negara mandiri di bidang maritim sehingga ke depan Pemerintah Indonesia optimis akan mampu mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar dan disegani bangsa lain di dunia,” tutup Tonny.*** MERDEKA.COM | IDRIS R PUTRA Rabu, 3 Mei 2017

07

ABUPI Pertanyakan Kelanjutan Proses Konsesi BUP Swasta

A

SOSIASI Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) mempertanyakan kejelasan kelanjutan proses konsesi pelabuhan untuk badan usaha pelabuhan (BUP) swasta dari pemerintah.

Pasalnya, kata Aulia Febrial Fatwa, Ketua Umum ABUPI, sejak pertengahan 2016, terutama usai pergantian Menteri Perhubungan dari Ignatius Jonan ke Budi Karya Sumadi, proses untuk mendapat izin konsesi pelabuhan bagi BUP swasta tersebut belum ada kelanjutan kepastian statusnya.

“Kami mempertanyakan masalah kelanjutan proses konsesi pelabuhan untuk BUP swasta, ini kan proses konsesinya lagi berhenti, kami tidak tahu kenapa,” ujarnya kepada Bisnis di Jakarta pada Selasa (2/5/2017).

Menurutnya, para anggotanya sejak Februari 2016 sudah menyambut baik untuk segera mengajukan proposal agar mendapatkan izin konsesi pelabuhan bagi BUP swasta tersebut.

Seingat Aulia, ketika itu terdapat setidaknya 18 BUP swasta yang siap ajukan proses konsesi pelabuhan untuk terminalnya masing masing agar dapat melayani kepentingan umum permanen bukan sementara.

“Pada Juni/Juli sudah masuk proposal masing masing BUP swasta itu, tapi ditengah perjalanan ternyata ada pergantian menteri, dan progresnya sampai kini kami dengar dihentikan,” tuturnya.

Menurutnya, dari 18 BUP swasta yang kala itu mengajukan proposal, sudah terdapat tiga atau empat BUP yang telah mendapatkan tandatangan konsesi, sementara selebihnya mandek.

Padahal, kata dia, setelah itu juga muncul aturan baru bahwa kalau ada TUKS (terminal untuk kepentingan sendiri) dan Tersus (terminal khusus) mau melakukan pelayanan umum, maka konsesi harus segera dilakukan, dan kalau tidak maka pelayanan umumnya dicabut.

“Nah, tapi ini kabarnya berhenti, tidak tahu kenapa penyebabnya.”

08

Rabu, 3 Mei 2017

Dia mengaku sudah mempertanyakan kepada masing-masing BUP swasta yang juga turut mengajukan proposal konsesi tersebut, mengenai lebih alasan diberhentikannya proses mendapatkan konsesi itu.

“Saya sudah cari tahu ke masing masing pemilik BUP kenapa alasannya, mereka juga kebingungan. Prosesnya katanya diberhentikan dulu, begitu saja. Nah kita kan bingung nih,” tuturnya.

Aulia berharap kejelasan status keberlanjutan proses konsesi tersebut segera diperolehnya, apalagi hal tersebut juga merupakan amanat Undang-undang No. 17/2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) 62 dan PP 64.

“Kami harapkan bagi BUP swasta yang siap lakukan konsesi maka diteruskan saja proses konsesinya. Masalah nanto kesepakatan konsesinya seberapa besar, betapa tahun lamanya, atau betapa fee yang harus dibagikan, ya silakan bernegosiasi,” ujarnya.

Menurutnya, kejelasan proses tersebut menjadi penting karena menyangkut kepastian hukum berusaha. Pihaknya mengaku tidak akan bisa melakukan pengembangan usaha tanpa adanya kejelasan hukum dalam berusaha.

“Kalau masih ada kekurangan dari masing masing BUP swasta untuk memenuhi persyaratan melakukan konsesi itu, ya persilahkan berhubungan dengan BUP bersangkutan,” ujarnya.

Sesuai dengan beleid Peraturan Menteri No. 15 Tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dan BUP, operator pelabuhan swasta harus menandatangani konsesi baru sesuai UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008.

Dalam beleid baru itu, Kemenhub menyaratkan penyerahan aset tidak bergerak ketika masa konsesi berakhir. Sementara itu, aset bergerak dimungkinkan untuk kembali menjadi milik BUP atau dijual kepada pemerintah sesuai dengan harga buku.*** BISNIS.COM | PUPUT ADY SUKARNO

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pemeriksa Keamanan Angkutan Udara Dievaluasi, Pengusaha Logistik Dukung Kemenhub

R

ENCANA Kementerian Perhubungan mengevaluasi pelaksanaan regulated agent (RA) di bandara didukung oleh pelaku usaha logistik.

Regulated Agent adalah badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dengan badan usaha angkutan udara untuk pemeriksaan keamanan terhadap barang kargo dan pos yang memperoleh izin dari Dirjen penerbangan udara.

Ketua Umum Asosiasi Forwarder dan Logistik Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, pihaknya mengapresiasi niat Menhub itu agar keamanan barang di bandara terjamin.

“Paling penting adalah masalah keamanan dan keselamatan karena angkutan barang di Indonesia hampir semuanya mempergunakan pesawat penumpang,” katanya di Jakarta, Senin (1/5/2017).

Menurutnya, pengoperasian badan udaINDONESIA SHIPPING TIMES

ha pemeriksa angkutan udara oleh pihak swasta juga tak berjalan efektif karena selama ini masih sering ditemukan barangbarang yang dilarang.

Oleh karena itu, kata Yukki, harus ada penindakan dan kejelasan siapa yang bertanggungjawab bila terjadi pelanggaran seperti lolosnya barang yang dilarang.

Meskipun demikian, ALFI meminta pemerintah juga mencarikan jalan keluar yang terbaik bagi operator RA. Pasalnya mereka telah menggelontorkan dana investasi yang tidak kecil.

“Tidak sulit [mencari jalan keluar]. Asal semua pihak mendapatkan kepastian dengan harga yang juga dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Dia menambahkan, di negara-negara lain khususnya Asean, perizinan RA tidak terlalu sulit. Bahkan perusahaan logistik dapat melakukannya sendiri dengan sejumlah persyaratan dari pemerintah.

Fungsi RA sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 153 tahun 2015 tentang Tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut Pesawat Udara.*** BISNIS.COM | ABDUL RAHMAN

Rabu, 3 Mei 2017

09

Pemprov Jabar Alokasikan Anggaran 700 M Pembebasan Lahan Patimban

P

EMERINTAH Provinsi Jawa Barat memastikan, rapat terbatas mengenai evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Jawa Barat, yakni membahas mengenai proyek-proyek besar.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, ratas tersebut juga secara umum membahas proyek-proyek tersebut adalah seperti Pelabuhan Patimban dan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Untuk pelabuhan Patimban, pria yang akrab disapa Aher ini meminta kepada pemerintah daerah, untuk menyesuaikan dengan aturan pembangunan Pelabuhan Patimban.

“Pelabuhan Patimban kan pindah dari Cilamaya ke Patimban. Ada konsekuensi logis untuk mengubah Perda. Perda sudah diubah di akhir 2016. Perubahan perda paling cepat, 3 hari mengubah Perda. Kemudian persetujuan Kemendagri sudah turun,” kata Aher di Komplek Istana, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Selanjutnya, kata Aher yang menjadi pekerjaan adalah soal pembebasan lahan yang dimulai pada tahun ini. Dialokasikan anggaran sekitar Rp 700 miliar untuk melakukan pembebasan

10

Rabu, 3 Mei 2017

lahan pada proyek Patimban.

“Langkah-langkah lain seperti perencanaan oleh Kemenhub sudah, detail enginering desain oleh Kemenhub, penetapan plan logistik oleh gubernur juga sudah,” tambahnya.

Selain Patimban, ratas antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga membahas mengenai kereta cepat JakartaBandung. Dia memastikan, pembangunan kereta cepat tersebut memiliki payung hukum mengenai RTW yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang tata ruang nasional.

Dengan adanya beleid baru ini, kata Aher, para pemerintah daerah menyesuaikan serta menyelesaikan persoalan RTRW dalam pembangunan kereta cepat.

“Di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Bandung Barat, Purwakarta, dengan terbitnya PP 13/2017, maka meminta tadi menunggu ada semacam perintah khusus ke kabupaten/kota terkait, Perda RTRW dengan cepat dengan perubahan parsial sebagaimana Jabar melakukan perubahan parsial,” ujarnya.

Menurut Aher, dengan terbitnya PP 13/2017 ini juga maka pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terutama di kawasan yang sudah aman bisa dipercepat lagi.

“Saya kira apa yang direncanakan saat ini tinggal dimasukkan ke rincian kabupaten kota sudah aman, tidak ada masalah,” ungkapnya.*** DETIK.COM | HENDRA KUSUMA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Proyek Makassar New Port Sudah Mencapai 40% foto: metrotvnews.com

G

UBERNUR Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengemukakan progres pengerjaan megaproyek Makassar New Port di Sulawesi Selatan, telah mencapai sekitar 40%.

Makassar New Port merupakan salah satu infrastruktur pelabuhan yang dibangun PT Pelindo IV dan masuk dalam daftar Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek ini bakal menjadi bagian dari program tol laut yang digaungkan Presiden Joko Widodo.

Syahrul Yasin mengatakan hingga saat ini tidak ada kendala dalam pengerjaan proyek tersebut, termasuk tidak adanya lagi masalah pembebasan lahan.

“Sekarang kita sudah masuk ke 40% untuk new port. Tiga agenda utama di New Port itu bisa diselesaikan dengan baik,” katanya seusai rapat terbatas di Kantor Kepresidenan di Jakarta pada Selasa (2/5/2017).

INDONESIA SHIPPING TIMES

Menurut Syahrul Yasin, pembangunan Makassar New Port juga tidak terbatas pada pelabuhannya saja, melainkan juga infrastruktur pendukung seperti jalur kereta api dan jalan tol.

Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Gubernur Sulsel mengatakan pengerjaan setiap infrastruktur sudah dibagibagi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Pelindo. “[Arahan Presiden] Ini harus lanjut, harus dioptimalkan. Jangan tunggu terlalu lama dan kalau ada apa-apa dibicarakan. Ini jadi prioritas,” tuturnya.

Pengerjaan proyek Makassar New Port tahap pertama dibagi dalam tiga paket pengerjaan, yaitu Paket A, B, dan dengan total alokasi anggaran Rp1,8 triliun.*** BISNIS.COM | GLORIA N DOLOROSA

Rabu, 3 Mei 2017

11

Perkumpulan Agen Pelayaran Ajukan Registrasi ke Bea Cukai foto: jakartagreater.com

P

ERKUMPULAN Keagenan Kapal Indonesia/Indonesia Shipping Agency Association (ISAA) mengajukan registrasi kepada Ditjen Bea dan Cukai untuk memperoleh Nomor Induk Kepabeanan (NIK) guna kelancaran kegiatan keagenan kapal asing di Indonesia.

Ketua Umum DPP ISAA, Juswandi Kristanto mengatakan, hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No: 11/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal.

Kemenhub,kata dia, telah menerbitkan Surat Ijin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) yang mana pemegang ijin tersebut merupakan perusahaan yang khusus didirikan untuk usaha keagenan kapal yang telah ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing.

12

Rabu, 3 Mei 2017

“Pemegang SIUPKK ditunjuk oleh shipping line asing sebagai general agen untuk mengurus kapal milik perusahaan angkutan laut asing yang berada di Indonesia,” ujarnya.

Juswandi mengatakan, untuk kegiatan registrasi pemberian nomor induk kepabeanan (NIK) bagi anggota ISAA, pihaknya sudah mengajukan permohonan audiensi dengan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi.

“Kami harapkan Bea dan Cukai mendukung kelancaran anggota kami dalam kegiatan registrasi NIK tersebut,”paparnya.

Sampai saat ini, ungkapnya, sebanyak 50an perusahaan keagenan kapal di Indonesia sudah bergabung menjadi anggota ISAA.*** | BERITATRUCK.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES