Indonesia Shipping Times Edisi 4 Juli 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 160• Vol IX • Selasa

4 Juli 2017

WADUH, 44% PERUSAHAAN PELAYARAN INTERNASIONAL RENTAN TERKENA SERANGAN SIBER

MUDIK GRATIS, OKUPANSI KAPAL LAUT MENCAPAI 80%

HARI INI PUNCAK ARUS BALIK, PELINDO I OPTIMALKAN PELAYANAN

LAYANAN ARUS MUDIK DAN BALIK DI PELABUHAN PONTIANAK MENGECEWAKAN

INDONESIA TERPILIH MENJADI ANGGOTA KOMISI KELAUTAN UNESCO

01

Mudik Gratis, Okupansi Kapal Laut Mencapai 80% REPUBLIKA.CO.ID

M

ENTERI Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengklaim arus mudik tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Hal ini bisa dilihat dari menurunnya angka kecelakaan dan berkurangnya kemacetan yang disebabkan oleh kepadatan jalan.

Budi mengatakan, di sektor lain juga terjadi peningkatan yang signifikan khususnya dalam sektor udara. Hal ini ia nilai menjadi salah satu faktor pendukung sehingga konsumsi jalur darat tidak membludak seperti tahun tahun sebelumnya.

“Indikasi baik dari tahun ini, yaitu peningkatan dari udara, itu melampaui 10 persen. Artinya ada suatu kondisi dimana, kemampuan para operator dan penyelenggara dan lebih dari itu, juga ekonomi masyarakat meningkat. Sehingga ini menjadi indikator yang baik, bukan saja keberhasilan kurangnya delay, tapi juga pertumbuhan ekonomi juga baik,” ujar Budi di Kantor Kementerian Perhubungan, Senin (3/7).

Budi menjelaskan selain transportasi udara, untuk kereta sendiri dari tahun ke tahun selalu tinggi peminat. Ia menjelaskan, tingginya minat

kereta api ini menjadi salah satu andalan masyarakat sebab harga yang terjangkau dan waktu yang relatif lebih cepat.

“Kita akan tingkatkan, kita akan dorong Kereta Jakarta Surabaya, yang kapasitasnya meningkat tiga kali lipat,” ujar Budi.

Namun, Budi memang memberikan catatan untuk transportasi Laut dan Darat. Budi menjelaskan, untuk transportasi Laut ini peminatnya tidak setinggi udara dan kereta api. Sebab, menurut Budi transportasi laut memang difokuskan untuk transportasi logistik.

Meski memang diakui Budi pada tahun ini terjadi peningkatan untuk okupansi kapal laut jarak pendek. Ia mengatakan untuk pengoperasian kapal pada arus mudik kemarin mencapai 80 persen dari okupansi untuk kapal dengan jarak dekat.

“Kedua, laut memang belum maksimal. Laut ini berkaitan dengan jarak yang jauh dan wkatu yang lama. Kita akan konsenkan ke logistik, tapi jarak pendek satu dua hari test case kemarin kita ke Jakarta Semarang tingkat keterisiannya 80 persen dari kapasitas 20.000. Ini tahun depan juga bisa digunakan lagi,” ujar Budi.

Untuk di darat sendiri beberapa catatan adalah adanya kepadatan yang memang musti diurai pada tahun depan. Ia menjelaskan, kemacetan terjadi paling banyak terjadi disekitar rest area. Ia mengatakan, antrean kendaraan di rest area menjadi salah satu penyebab kemacetan.

“Gate sudah dibuka maksimal, tapi macet biasanya ada di rest area. Nah, ke depan ini akan kita kembangkan,” ujar Budi.*** REPUBLIKA.CO.ID | INTAN PRATIWI

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Selasa, 4 Juli 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tarif Lebih Murah Jadi Pertimbangan Pemudik Naik Kapal Laut JAWAPOS.COM

H

ARI INI para pemudik sudah tidak lagi berada di kampung halaman. Mereka sebagian dari mereka sudah kembali ke tanah rantau untuk kembali beraktivitas di kantor atau di ladang usahanya. Masyarakat kembali menatap hidup yang panjang untuk berjuang demi menjalani hidup sehari-hari.

Menariknya, sebelum sampai ke tanah rantau, sebagian pemudik jarak jauh yang tidak memiliki kendaraan pribadi terpaksa bergantung kepada angkutan umum. Namun ketika angkutan umum seperti pesawat terbang harga tiketnya melambung tinggi, lantas mereka beralih ke moda dengan tarif yang lebih murah, yakni kapal laut.

Seperti pemudik asal Provinsi Riau yang kembali ke Kota Batam, Kepulauan Riau. Sebagiannya ada yang memilih kapal penyeberangan ferry ketimbang harus menumpangi pesawat terbang.

Pantauan media, Minggu (2/7) siang. Ratusan penumpang terlihat baru turun dari kapal ferry Dumai Express di Pelabuhan Domestik Sekupang (PDS). Rata-rata mereka datang bersama rombongan dan membawa koper atau kardus besar.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Eman, warga Batuaji ini mengaku baru sampai ke Batam pasca berlebaran di Pekanbaru. Dia sengaja memilih naik kapal karena kehabisaan tiket pesawat. Apalagi, harga naik kapal jauh lebih murah dibandingkan naik pesawat. Meski waktu yang dibutuhkan naik kapal lebih lama dibandingkan naik pesawat. “Naik kapal dari Dumai cuma Rp 280 ribu.

Kalau naik pesawat harganya Rp 800 ribuan.

Sementara saya berangkat bersama istri dan empat keluarga lainnya,� terang Eman.

Sementara itu, Syahbadar PDS Deny Cahyadi mengatakan, saat puncak arus balik, jumlah penumpang pun naik sekitar 30 persen dibandingkan arus balik.

Pada hari Sabtu, jumlah penumpang yang datang ke Batam berkisar 3.917 penumpang, sedangkan penumpang yang berangkat 2.741 orang. Sebelumnya, pada Jumat (30/6) jumlah penumpang yang datang 3.790 orang dan yang berangkat 2.508 orang. “Untuk hari ini naik dibanding arus balik kemarin (Sabtu, red) dan Jumat. Jumlah penumpang yang datang 5.149 orang, sedangkan yang berangkat 2.941 orang,� terang Deny.

Menurut dia, jumlah penumpang yang turun pada Minggu (2/7) mencapai pada angka 4000 lebih penumpang. Dia menyebut, rata-rata lonjakan penumpang terjadi untuk beberapa tujuan seperti Dumai, Tanjungbalai, Kualatungkal dan Buton. Bahkan beberapa operator menambah kapal karena tingginya arus balik.*** JAWAPOS.COM | ILHAM SAPUTRA Selasa, 4 Juli 2017

03

Hari Ini Puncak Arus Balik, Pelindo I Optimalkan Layanan Pelabuhan TRIBUNNEWS.COM

P

UNCAK arus balik mudik dari jalur laut, dipastikan terjadi pada Selasa (4/7). Sebab, melalui jalur laut Kapal Kelud bersandar di Pelabuhan Belawan Medan. Untuk mempersiapkan puncak arus balik mudik, Pelindo 1 pun mengoptimalkan layanan di Pelabuhan.

Corporate Secretary Pelindo 1, M Eriansyah mengatakan, menjelang puncak arus balik mudik, pihaknya kembali mengoptimalkan semua pelayanan di seluruh pelabuhan yang di bawah naungan Pelindo 1.

“Selasa menjadi puncak arus balik mudik.

Jam 8 pagi, Kapal Kelud bersandar di Belawan.

Jadi Pelindo 1 pun kembali mengoptimalkan pelayanan prima di Pelabuhan Belawan,” ujarnya Senin (3/7).

Sebelum arus pergi mudik dan arus balik mudik, lanjut Eriansyah, Pelindo 1 sudah mempersiapkan pelayanan di delapan pelabuhan yang dikelola Pelindo 1. Yakni, Pelabuhan Belawan, Sibolga, Gunung Sitoli, Tanjung Balai Asahan, Dumai, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang dan Tembilahan.

“Kalau yang di Belawan, kami pastikan semua fasilitas baik. Dua garbarata, toilet, musalla, dan fasilitas lainnya. Pelindo 1 siap untuk menjalankan pelayanan yang optimal,” ungkapnya.

04

Selasa, 4 Juli 2017

Adapun yang kembali dipastikan Pelindo 1 adalah optimalisasi jalur fasilitas gedung terminal. Mulai dari penumpang masuk hingga keluar.

Penyediaan dua garbarata di terminal penumpang Belawan, pemasangan automatic gate, dan berbagai fasilitas lainnya.

Eriansyah menuturkan, Pelindo 1 sudah melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait yang bersangkutan dengan puncak arus balik mudik di Pelabuhan Belawan. Terkait dengan keamanan, Pelindo 1 sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan marinir.

“Agar puncak arus balik mudik bisa berjalan lancar,” katanya.

Selain itu, pihaknya menjalin komunikasi dengan Otoritas Pelabuhan serta instansi terkait lainnya. Ia berharap, semua penumpang dan masyarakat yang melakukan penjemputan penumpang pada puncak arus balik mudik, bisa tetap tertib.

Eriansyah memprediksi, jumlah penumpang pada arus balik mudik tahun ini mengalami peningkatam signifikan. Pelindo 1 tetap optimistis pelayanan prima dan lancar.*** TRIBUNNEWS.COM | FERIANSYAH NASUTION

INDONESIA SHIPPING TIMES

Puncak Arus Balik, Ribuan Penumpang Pelni Tiba di Pelabuhan Belawan TRIBUNNEWS.COM

D

IPERKIRAKAN 3.143 penumpang Kapal KM Kelud akan turun di Pelabuhan Belawan, Provinsi Sumatera Utara, pada Hari Selasa (4/7) atau H+9 Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah/2017.

“Penumpang tersebut, berasal dari Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Balai Karimun dan Pulau Batam,” kata Kepala Cabang PT Pelni Medan Yusral di Medan, Senin.

Penumpang KM Kelud yang turun di Belawan, menurut dia, merupakan gelombang yang pertama pada Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah.

“Penumpang arus balik tersebut adalah berasal dari daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang baru saja merayakan Lebaran dan liburan di Pulau Jawa,” ujar Yusral.

Ia menjelaskan, selain kedatangan ribuan penumpang di Belawan.Juga pada hari yang sama, akan diberangkatkan ribuan penumpang arus balik dari Belawan tujuan Batam, Tanjung Balai dan Tanjung Priok.

Penumpang yang berangkat dari Belawan, Selasa (4/7) merupakan gelombang yang kedua.

“Diharapkan penumpang arus balik yang datang dan berangkat dari Belawan, dalam ke-

INDONESIA SHIPPING TIMES

adaan aman, lancar, tertib, dan tidak ada mengalami kendala,” ucapnya.

Ia menambahkan, para calon penumpang yang akan membeli tiket KM Kelud harus hati-hati dan jangan melalui calo, karena dapat merugikan warga tersebut. Selain itu, calon penumpang yang membeli tiket KM Kelud harus sesuai dengan KTP, karena adanya pemeriksaan yang dilakukan petugas lapangan saat keberangkatan.

“Jangan karena tidak sesuai dengan KTP, calon penumpang KM Kelud gagal berangkat,” kata Kepala Pelni Medan. Sebelumnya, Kamis (29/6) Kapal KM Kelud mengangkut 2.797 penumpang arus balik pada Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah/2017 dari Pelabuhan Belawan, tujuan Batam, Tanjung Balai Karimun, dan Tanjung Priuk Penumpang yang dibawa dari Pelabuhan Belawan itu, merupakan gelombang pertama arus balik Lebaran 2017.

Sementara itu, jumlah penumpang kelas ekonomi yang menggunakan jasa angkutan Kapal KM Kelud, menjelang Lebaran tahun 2017, di Pelabuhan Belawan, mencapai 12 ribu.*** SKALANEWS.COM | ANTARANEWS.COM Selasa, 4 Juli 2017

05

Pelayanan Arus Mudik dan Balik di Pelabuhan Pontianak Mengecewakan!

PROKAL.CO

P

ELAYANAN pelabuhan Dwikora Pontianak jauh dari kata memuaskan. Hal ini terungkap saat pemantauan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Ada lima petugas tim Monitoring Angkutan Lebaran dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan pemantauan dan pengamatan arus mudik-balik di terminal, bandara dan pelabuhan di Kota Pontianak sejak 29 Juni-1 Juli.

Namun yang paling disorot adalah Pelabuhan Dwikora Pontianak. Pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo II) Pontianak ini.

“Kita mau berkomentar di pelabuhan ini.

Kapasitas terminal kecil sekali. Penumpang banyak di luar dan tenda juga kurang. Saya pikir pelayanannya kurang baik. Tahun depan perlu ditingkatkan lagi,” kata Sigit Irfansyah, Koordinator Monitoring Angkutan Lebaran ditemui disela-sela memantau kedatangan dan keberangkatan penumpang di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Jumat (30/6).

Misalnya saat KM Dharma Kencana II dari Semarang bersandar di Pelabuhan Dwikora Pontianak. Selang beberapa jam kemudian, kapal tersebut akan bertolak lagi ke Semarang.

Saat itu kondisi cuaca dengan intensitas curah hujan sedang. Kondisi riskan yang disaksikan tim monitoring bersama otoritas terkait seperti KSOP, Pelni, Dishub, kepolisian dan lainnya.

06

Selasa, 4 Juli 2017

Para penumpang harus berhujan-hujanan turun dari kapal. Ada penumpang yang tangan kanan menjinjing barang bawaan dan tangan kirinya harus menggendong anak.

“Itu luar biasa, penumpang turun kehujanan semua. Tidak ada fasilitas yang membantu memberikan akses. Ya kalau di bandara pas hujan, tidak ada gangway (peralatan yang digunakan untuk membantu seseorang masuk ke (berangkat) dan keluar (turun) dari pesawat), kan dibantu pakai payung. Tapi di sini tidak disediakan seperti itu.

Saya pikir dari segi pelayanan perlu ditingkatkan dari Pelindo sini untuk penumpang,” tegas Sigit.

Menurutnya, pelayanan publik memang harus ditingkatkan agar masyarakat tidak jera naik kapal. Sebagai salah satu langkah perbaikan, kondisi dan temuan ini, kata Sigit, akan dilaporkan tertulis ke pusat (Menhub). Sebelumnya, otoritas di Kalbar juga sudah diberi teguran dan masukan.

“Saya akan sampaikan laporan kondisinya (ke pusat). Inikan real. Kapasitas terminalnya kecil.

Banyak penumpang di luar hujan-hujanan. Kasihan. Kalau tendanya besar, lain cerita. Kan ini setahun sekali, kita tahu persis pas musim hari raya ini penuh sekali,” ujarnya.

Sebelum ditugaskan melakukan pengamatan di Kalbar, dia sebelum lebaran kemarin mengamati arus mudik di Jawa Tengah. Di Kalbar, menurut Sigit, jumlah penumpang transportasi laut cenderung menurun.

“Contohnya KM Dharma Kencana II ini, kapasitasnya seribu penumpang, tapi mungkin hanya separuh yang datang dan balik dari Semarang.

Jadi tak ada lonjakan penumpang yang signifikan dari Kalbar ke Jawa. Mungkin jumlah penumpangnya naik sedikit dibanding hari normal,” jelasnya sambil menunjuk ke arah kapal.*** PROKAL.CO | OCSYA ADE CP

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelabuhan Samatiga Butuh Breakwater

Ya Ampuun... Kapal Sering Gagal Sandar Gara-Gara Dihantam Ombak

P

ELABUHAN Samatiga, Kabupaten Aceh Barat membutuhkan penahan ombak (breakwater) menyusul seringnya terjadi terpaan ombak tinggi menghantam pelabuhan sejak mulai beroperasi 2016 lalu. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Barat Saiful AB mengatakan keberadaan breakwater di Pelabuhan Samatiga dinilai sudah sangat mendesak untuk memudahkan kapal bersandar ke pelabuhan.

“Persoalan ini sudah pernah disampaikan ke pihak provinsi dan pemerintah pusat,” katanya. Ia sebutkan pembangunan breakwater segera mendapat respons pemerintah untuk mengatasi kendala kapal bersandar di pelabuhan. Sebelumnya pada Jumat pekan lalu KMP Teluk Sinabang yang sedang bersandar juga gagal berangkat karena dihantam ombak yang berdampak pada penumpang dan kendaraan terpaksa dialihkan ke Pelabuhan Labuhan Haji Aceh Selatan.

Menurut Saiful selain breakwater, sejumlah fasilitas lain juga mendesak dibangun meliputi lampu penerang dermaga, pagar depan pelabuhan, mobiler kantor pelabuhan seperti meja dan alat kantor dan sejumlah fasilitas lainnya. “Kalau mengandalkan dana APBK tentu tidak mampu.

Apalagi breakwater itu pembangunannya membutuhkan dana yang sangat besar,” katanya.

Sementara itu Saiful menambahkan KMP Teluk Sinabang yang pada Minggu (2/7) sedianya kembali bersandar di Pelabuhan Samatiga Aceh Barat. Namun kemarin ditutup dan melayari rute Sinabang-Labuhan Haji. “Sementara waktu KMP Teluk Sinabang melayari Sinabang-Labuhan Haji terutama musim arus balik pascalebaran Idul Fitri. Ini sambil menunggu cuaca yang buruk kembali membaik,” jelas Kepala ASDP Meulaboh Desrizal kemarin.

Perbaikan Fasilitas di Pelabuhan Pulau Penyengat juga perlu perbaikan. Apalagi pelabuhan di Tanjungpinang ini merupakan magnet pariwisata regili yang ada di Ibu Kota Provinsi Kepri. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Kolonel Jamhur

INDONESIA SHIPPING TIMES

mengatakan Pemprov akan melakukan perbaikan tahun ini.

“Untuk kepentingan pariwisata banyak hal yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah Pelabuhan Penyengat, karena kondisi pondasi pelabuhannya sudah pada keropos,” ujar Jamhur Ismail, kemarin.

Ditegaskan Jamhur, perbaikan infrastruktur Pelabuhan Penyengat merupakan skala prioritas program kerja Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

Disebutkan Jamhur, lewat Dishub Kepri untuk mempercantik Pulau Penyengat, pihaknya sudah menyusun sejumlah rencana kegiatan. Namun demikian butuh proses, karena belum bisa diselesaikan pada tahun ini.

“Untuk tahun ini, kita fokus perbaikan pelabuhannya. Kemudian tahun depan, kita lanjutkan dengan pembangunan area parkir bagi becak yang ada di Penyengat,” jelas Jamhur.

Masih kata Jamhur, untuk kegiatan fisik perbaikan pelabuhan tersebut diupayakan jalan pada akhir Juli ini. Menurutnya, semakin cepat tentu akan semakin baik. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Selain itu tentunya bisa memberikan rasa nyaman dan aman bagi wisatawan yang ada berkunjung ke Pulau Penyengat.

“Untuk menjadikan Pulau Penyengat lebih elegan, kegiatan strategisnya bukan hanya di Dishub Kepri. Tetapi ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya, yakni Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertahanan,” paparnya.

Seperti diketahui, mimpi Pemprov Kepri yang belum terwujud untuk pembangunan Pulau Penyengat berupa sarana jalan lingkar. Kemudian selain itu adalah Monumen Bahasa Melayu yang merupakan amanat dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri. Apalagi rencana kegiatan tersebut sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri*** TRIBUNNEWS.COM | BATAMPOS.CO.ID Selasa, 4 Juli 2017

07

Alasan Cost Recovery, Operator Kapal Menaikkan Tarif Hingga 200%

S

EJATINYA tarif angkutan laut ditentukan oleh pemerintah melalui SK Menteri Pehubungan. Namun hal itu tidak berlaku bagi manajemen PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) yang mengelola kapal penyeberangan Pelabuhan Panjang – Tanjung Priok dan sebaliknya.

Terbukti, saat pelayaran perdana pasca libur Idulfitri 1438 H, pada Minggu (2/7/2017) mereka menaikan tarif hingga 200 persen lebih tanpa ada koordinasi dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Panjang dan juga Dinas Perhubungan Lampung.

Kepala Bidang Tehnik Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Lampung Yudi Hendra Pasaribu, mengatakan Surat Edaran tarif baru bernomor 2396/KOM-ALP/JKT-VI/2017 sebagai pijakan kenaikan tarif yang dibagikan pada pada stakeholder ALP itu hanya ditandatangani Direksi PT Atosim Lampung Pelayaran, Asep Suparman, per 20 Juni 2017 lalu.

“Surat edaran kenaikan tarif itu hanya ditandatangani atas nama PT Atosim Lampung Pelayaran oleh Asep Suparman, dan ini jelas salah,” ujar Yudi Hendra Pasaribu kepada kupastuntas.co, Senin (3/7/2017).

Kenaikan tarif yang mencapai 200 persen dari harga normal tentunya sangat memberatkan masyarakat. Untuk itu Dishub Lampung akan berkoordinasi dengan regulator Pelabuhan Panjang yakni KSOP untuk memanggil PT ALP. “Kita akan segara panggil dan pertanyakan dasar kenaikan tarif tersebut,” ujarnya.

Penetapan tarif adalah hak pemerintah selaku regulator bukan operator.

Tarif dasar dan tarif jarak ditetapkan oleh Menteri Perhubungan untuk angkutan penumpang laut dalam negeri dalam satu rangkaian jaringan trayek pelayaran antar wilayah propinsi.

“Dasar kenaikan tarif harus sesuai degan KM 57 tahun 2006 pasal 4 ayat l,” ungkapnya.

Sebelumnya tarif untuk penumpang ekonomi dewasa Rp50.000 kini Rp150.000, tarif anakanak Rp30.000 dan tarif baru Rp100.000, sepeda motor Rp110.000 dengan tarif baru menjadi Rp300.000 dan kendaraan Golongan IV sedan, Jeep dan sejenisnya, sebelumnya Rp450.000

08

Selasa, 4 Juli 2017

menjadi Rp750.000.

Humas KSOP, Asril Rozi mereka tidak tahu menahu soal kenaikan tarif yang dilakukan PT ALP tersebut. “PT ALP tidak pernah melakukan koordinasi soal kenaikan tarif tersebut dan kami sendiri bingung atas keberanian mereka menaikkan tarif yang bukan berdasarkan keputusan pemerintah. Karena kenaikan tarif itu hatus menggunakan Surat Keputusan Menteri, jadi tidak sebarangan,” ujarnya.

Asril Rozi mengatakan sudah mencoba melakukan komunikasi, namun PT ALP sepertinya tidak memperdulikannya.

“Kami sudah coba hubungi pihak manajemen PT ALP namun sepertinya diabaikan, telepon tidak pernah diangkat,” ungkap Asril.

Untuk Recovery Direktur Komersial Asep Suparman mengatakan kenaikan tarif tersebut untuk cost recovery perusahaannya.

“Kapal sebenarnya tidak menutup biaya operasional, karena hanya berisi beberapa penumpang dengan kendaraan pribadi saja, karena truk dan lain-lain tidak ada. Makanya ada kenaikan tarif itu untuk recovery, saja,” katanya Minggu (2/7).

Jika hanya mengangkut mobil kecil saja, maka hitung-hitungan perusahaannya tidak menutupi operasional kapal. Mengenai pernyataan Dishub Lampung bahwa tarif harus ditentukan Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Hubla, Asep Suparman membantahnya.

“Kalau jarak jauh, untuk pelayaran tidak diatur pemerintah. Karena kaitannya dengan muatan barang bukan penumpang,” tegasnya.

Ia mengatakan ketika larangan truk beroperasi selesai, maka tarif angkutan akan kembali normal. Jika melihat aturan jarak jauhnya pelayaran, menurut Asep, kenaikan harga tersebut sudah sebanding.

“Pelabuhan Panjang ke Tanjung Priok itu jaraknya sekitar 120 mil. Bandingkan saja dengan jarak Pelabuhan Bakauheni ke Merak berapa,” pungkasnya.*** KUPASTUNTAS.CO | LAMPOST.CO

INDONESIA SHIPPING TIMES

Aptrindo Imbau Truk di Pelabuhan Priok Pasang Stiker RFID RFIDJOURNAL.COM

hindari gangguan kelancaran operasional keluar masuk pelabuhan Tanjung Priok.

“Kalau belum memiliki stiker RFID bisa daftar di sekretariat Aptrindo atau di kantor Telkom Probis Miles yang merupakan mitra kerja kami dalam pelaksanaan program RFID itu,” ujarnya.

O

PERATOR truk pengangkut barang dan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta diiimbau untuk memasang stiker Radio Frequency Identification Document (RFID) guna kelancaran pendataan dan keselamatan angkutan barang dari dan ke pelabuhan.

Himbauan itu disampaikan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, kepada seluruh pengusaha truk anggota asosiasi tersebut melalui surat pemberitahuan Aptrindo DKI No:024/DPD DKI/2017 yang ditandatangani Ketua Aptrindo DKI Mustadjab Susilo Basuki dan Sekretaris Hans P. Siagian.

Sekretaris Eksekutif DPD Aptrindo DKI Jakarta Maradang Rasjid mengatakan berdasarkan data Aptrindo DKI Jakarta hingga Mei 2017, sebanyak 6.000 lembar stiker RFID sudah diterima anggota asosiasi itu, tetapi berdasarkan pendataan tiap hari di kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok baru terpasang 400 lembar stiker RFID. “Berarti ada sekitar 5.600-an stiker RFID yang belum dipasang namun sudah diterima sebagai anggota Aptrindo,” ujarnya Senin (3/7/2017).

Oleh karena itu, dia mengimbau seluruh pengusaha truk di pelabuhan Priok untuk memasang stiker RFID pada truknya untuk meng-

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kerja sama Terminal Sejak bulan Maret lalu, Aptrindo memang sudah mengharapkan semua pergerakan truk yang keluar masuk di Pelabuhan Tanjung Priok dapat dipantau melalui Sistem Informasi Angkutan Barang (SIAB).

Ketua DPD Aptrindo DKI Jakarta Mustadjab Susilo Basuki mengatakan pihaknya mengharapkan investasi untuk untuk program SIAB di JICT/ Koja dan NPCT 1 ini dibiayai oleh terminal petikemas tersebut.

Dia mengungkapkan investasi untuk program SIAB di Pelabuhan Tanjung Priok cukup besar sekitar Rp 2,5 miliar. Sementara Aptrindo DKI bekerjasama dengan Telkom sudah investasi di Gate 1 , 8 dan 9 sebesar Rp 500 juta.

Mustadjab mengatakan SIAB dapat memantau semua kegiatan trucking di pelabuha. Sistem ini bisa digunakan oleh pihak terkait untuk mengatur kendaraan keluar masuk pelabuhan dan mengurangi penumpukan kendaraan.

Menurut Mustadjab jumlah truk yang terdaftar di Pelabuhan Tanjung Priok sekitar 30.000 unit atau sekitar 6000 unit perhari ke luar masuk pelabuhan Tanjung Priok.

Sementara truk milik anggota Aptrindo DKI yang sudah terdaftar untuk mengikuti SIAB tercatat sekitar 8000 dari 17.000 unit kendaraan.*** BISNIS.COM | BERITATRANS.COM Selasa, 4 Juli 2017

09

Indonesia Resmi Diangkat Jadi Anggota Komisi Kelautan UNESCO UNESCO.ORG

I

NDONESIA berhasil memenangkan pemilihan anggota Dewan Eksekutif Komisi Kelautan Antar-bangsa, atau Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) UNESCO pada the 29th IOC UNESCO Assembly Meeting di Markas Besar UNESCO, Paris.

Posisi tersebut akan disandang Indonesia selama dua tahun mulai dari 2017 sd 2019 bersama dengan Australia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Palau, Thailand, dan Tiongkok yang mewakili 44 negara di Asia Pasifik. Secara umum, pada pemilihan ini terpilih 40 negara sebagai Anggota Dewan Eksekutif IOC yang mewakili 148 negara anggota IOC. Duta Besar/Dewatap RI untuk UNESCO, T. A. Fauzi Soelaiman menyebutkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, posisi Indonesia sebagai Anggota Dewan Eksekutif akan membuka peluang yang semakin lebar dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia.

Dikatakan upaya ini tidak terlepas dari perjuangan panjang dari sejak Informal Consultation Process (ICP) tentang The Effects of Climate Change on Oceans di PBB New York, Mei lalu.

Kemudian diikuti dengan UN Ocean Conference di PBB New York awal Juni lalu. Pertemuan IOC Assembly ke 29 diadakan di Kantor Pusat UNESCO Paris tanggal 21 – 29 Juni.

10

Selasa, 4 Juli 2017

Delegasi Republik Indonesia yang diketuai Kepala BMKG, dengan anggota terdiri dari perwakilan Kemenko Maritim, LIPI dan Kantor Delegasi Tetap RI di UNESCO, Paris.

Assembly dibuka oleh Presiden IOC, Prof. Peter M. Haugan. Direktur Jenderal UNESCO, Mrs. Irina Bukova, dalam sambutan merujuk pada kesuksesan United Nation Conference on the Ocean yang baru saja diselenggarakan di PBB, New York tanggal 5 – 9 Juni lalu.

Dia menyatakan keyakinannya bahwa kemitraan dalam the Decade of Oceans akan semakin mendorong pemahaman tentang laut dan manfaatnya yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat.

Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal IOC, Dr. Vladimir Ryabinin memberikan penjelasan terkait dengan diterbitkannya the First Edition of Global Ocean Science Report. Dikatakannya perlunya mensinkronkan kebutuhan regional dengan sasaran global untuk lebih mengintegrasikan sumberdaya kelautan. Dalam presentasinya, Sekjen IOC mengkaitkan penjelasannya terutama dalam perspektif Agenda 2030, UN Oceans Conference.

Dalam menanggapi pernyataan Sekjen IOC, anggota mengapresiasi gagasan baru Pembangunan Kapasitas terkait dengan Ocean Literacy dan dukungan kepada para peneliti muda.

Presiden IOC, merujuk pada kesepakatan EC IOC Meeting ke 49, berharap untuk terus melanjutkan pengembangan International Decade on Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030) dengan tema Towards the ocean we need for the future we want.*** INSPIRASIDATA.COM | NABILA MAHARANI

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dukung Paket Ekonomi XV, Pemerintah Rasionalisasi Pelabuhan Internasional CNNINDONESIA.COM

P

EMERINTAH telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid XV beberapa waktu lalu. Paket kebijakan tersebut difokuskan pada sektor logistik. Salah satu sektor yang bakal terkena dampak implementasi kebijakan tersebut adalah waktu bongkar muat hingga keluar pelabuhan atau dwelling time pelabuhan.

Selama ini, lamanya waktu bongkar muat pada beberapa pelabuhan di Indonesia masih beragam, minimal butuh waktu 3 hari. “Kita ingin kuartal IV tahun ini, sekitar Oktober atau November sudah mulai masuk. Kalau sekarang, rata-rata butuh 2,9 hari untuk dwelling time, kita ingin mulai bergerak ke 1,9 hari,” ujar Darmin Nasution, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian beberapa waktu lalu.

Deputi Menko Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator (Kemko) bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady menjelaskan target pemerintah untuk mengurangi dwelling time pelabuhan akan diupayakan lewat sistem otomasi dan penguatan kewenangan kelembagaan.

Penguatan kewenangan kelembagaan akan dilakukan pada portal sistem tunggal atau National Single Window (NSW).

“Selama ini NSW belum dimaksimalkan kewenangannya. Sehingga menambah beban pelabuhan, itu yang membuat dwell time jadi panjang. Kami lakukan ini untuk mendukung efisiensi di bidang jasa pengangkutan maupun pelayaran,” terang Edy beberapa waktu lalu INSW akan diperkuat fungsi dan kewena-

INDONESIA SHIPPING TIMES

ngannya sebagai operator pelabuhan (OP).

Edy juga memaparkan jika saat ini pemerintah tengah menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan hukum penguatan lembaga tersebut.

“Regulasi finalnya menggunakan Perpres.

Tapi untuk penyelenggaraan administrasinya ada di Kementerian Keuangan. Karena NSW berada di bawah Kemenkeu. Ini sesuai dengan permintaan perjanjian ASEAN yang seluruh protokolnya ditandatangani oleh Menteri Keuangan,” jelasnya.

Selain melakukan upaya penguatan kewenangan kelembagaan, Edy bilang pemerintah juga akan melakukan rasionalisasi terhadap pelabuhan, terutama pelabuhan internasional.

“Kita kuatkan dulu peraturan tata niaga, lalu kita lakukan rasionalisasi,” tuturnya.

Pasalnya, selama ini terlalu banyak pelabuhan yang disebut pelabuhan internasional, sehingga menyebabkan rawan penyelundupan.

Edy menegaskan upaya rasionalisasi ini bukanlah pengurangan pelabuhan secara langsung.

Rasionalisasi pelabuhan akan dilakukan dengan beberapa cara, yakni penggabungan pelabuhan, penurunan level, dan penutupan pelabuhan. Seluruh pengawasan bakal melalui sistem otomasi.

“Artinya, kalau pelabuhan tikus, janganlah disebut pelabuhan internasional. Mereka bisa gabung dengan pelabuhan besar yang lain. Kalau tidak, rawanlah kita, karena itu di luar jangkauan NSW,” ungkapnya.

Edy menjelaskan, akibat maraknya penyelundupan yang terjadi, Indonesia kehilangan devisa miliaran dollar.

“Saya ambil contoh, sekarang ini setiap tahun kita hilang sekitar US$ 752 juta ekspor timah, kalau dirata-rata selama lima tahun. Ya, kalau diambil rata-rata, sekitar US$ 8,6 miliar per tahun ekspor timah kita tidak tercatat. Belum dengan komoditas lainnya. Jadi dengan adanya portal NSW ini, semua kegiatan ekspor bisa termonitor,” pungkasnya.*** KONTAN.CO.ID | ELISABETH ADVENTA Selasa, 4 Juli 2017

11

Waduh, 44% Perusahaan Pelayaran Internasional Rentan Serangan Siber MONEY.CNN.COM

A

NALIS Teknologi Informasi, Vincent Clerc, mengingatkan industri pelayaran untuk belajar dari kasus serangan siber yang dialami Maersk minggu lalu. Kepada CNN International, Clerc mengatakan pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut setelah sistem operasi Maersk berjalan normal.

Pasca serangan siber minggu lalu, saat ini Maersk menyatakan sebagian besar aplikasi utamanya sudah berjalan normal. Dalam seminggu ini, Pihak Maersk berjanji akan bekerja secara optimal untuk memulihkan semua sistem demi kenyamanan pelanggannya.

Maersk juga menyatakan sejumlah sistem APM Terminal yang diretas minggu lalu mulai pulih. Termasuk Maasvlakte II Rotterdam Belanda yang layanananya sempat drop hingga 85% dan membuat layanan kereta api dan pelabuhan terganggu. Begitu juga dengan Pelabuhan Gothenburg yang terpaksa harus beroperasi secara manual. Perbaikan juga dilakukan di Terminal lainnya seperti Poti, Aarhus dan Algeciras.

Operasional secara manual juga dilakukan di di Amerika Utara, Los Angeles, Mobile, Port Elizabeth dan South Florida.

12

Selasa, 4 Juli 2017

CEO CyberKeel and SeaIntelliegence, Lars Jensen, menyebutkan dampak serangan siber tersebut hingga kini performance sistem diperkirakan belum pulih sepenuhnya.

Jensen bahkan menyebut sekitar 44% dari seluruh perusahaan pelayaran saat ini memiliki sistem keamanan jaringan yang sangat lemah.

Menurutnya, ini juga terkait dengan keunikan kata sandi

yang mudah dijebol.

Jensen menyebut fakta serangan siber tersebut menyebar secara lateral melalui unit bisnis Maersk yang berbeda. Hal ini menunjukkan tingkat keamanan jaringan tidak cukup tinggi.

“Sangat penting dipahami bahwa perusahaan-perusahaan di industri maritim harus belajar dari kasus Maersk untuk menciptakan sistem yang lebih kuat dan tangguh. Sebab jika tidak, kasus yang sama bisa berulang.”

Peringatan yang sama juga dilontarkan Klaus Lysdal, Vice President Operation and Sales IContainers. Menurutnya, para pelaku industri maritim harus peka terhadap persoalan ini. Bahkan pegawai juga harus diingatkan agar tidak membuka email yang terinfeksi virus.

“Setelah bertahun-tahun dihadapkan pada anjloknya muatan sehingga berdampak pada kerugian, mungkin perusahaan-perusahaan pelayaran tidak rajin meng-update sistem keamanan sistem mereka sebagaimana mestinya,” pungkasnya.*** THELOADSTAR.CO.UK | ALEX LENNANE | KF

INDONESIA SHIPPING TIMES