Indonesia Shipping Times Edisi 4 Maret 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 54 • Vol IX • Sabtu 4

Maret 2017

PEMERINTAH LARANG KAPAL EKS ASING BEROPERASI, PENGUSAHA RUGI TRILIUNAN RUPIAH

RINI SINDIR PELINDO II TAK BISA URUS SUNDA KELAPA

TEMUAN KEMENHUB, PELNI DIMINTA BAYAR UTANG 64 MILIAR KE NEGARA

SUSI CURIGA MASIH ADA PENGUSAHA MANIPULASI UKURAN KAPAL

NEKAD! ANDALKAN SINYAL IPAD, KAPAL NABRAK DAN TENGGELAM

01

Rini Sindir Mandiri dan Pelindo II Tak Bisa Urus Kota Tua dan Sunda Kelapa foto: detik.com

M

ENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta kepada PT Bank Mandiri dan PT Pelindo II untuk memelihara serta mengembangkan aset-aset yang memiliki potensi sebagai tujuan wisata.

Hal tersebut diungkapkannya pada saat bincang santai di Kawasan Sunda Kelapa, Jakarta, Jumat (3/3/2017).

Rini mengaku, aset Bank Mandiri seperti yang berada di kawasan pariwisata Kota Tua, yakni Museum Bank Mandiri untuk lebih dipelihara dan dipercantik untuk menggaet para wisatawan.

“Seperti contoh Museum Mandiri keren tapi kumuhnya bukan main, kemarin saya tanya ke pak Budi untuk diperbaiki, tapi jawabannya kan saya sudah pindah,” kata Rini.

Pemeliharaan dan pengembangan aset yang memiliki nilai sejarah tinggi dalam hal menjadi kawasan pariwisata sejalan dengan fokus Pre-

siden Jokowi yang ingin memaksimalkan potensi sektor pariwisata di Indonesia.

Untuk Pelindo II, Rini meminta Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan pelabuhan tertua di DKI Jakarta untuk dimanfaatkan lagi sebagai tujuan pariwisata.

“Sunda Kelapa ini pelabuhan tua dan cantik bisa menjadi tujuan wisata, BUMN banyak aset yang heritage tetapi tidak dijaga dengan baik,” jelasnya.

Menurut Rini, tidak ada ruginya jika kedua BUMN tersebut memelihara bahkan mengembangkan aset-aset yang memiliki nilai sejarah tinggi sebagai tujuan wisata.

“Kita jaga dan kita kembalikan ke sejarahnya agar nanti Kota Tua dan Sunda Kelapa agar ada wisatawan yang datang ke Jakarta,” tandasnya.*** | DETIK.COM | HENDRA KUSUMA |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Sabtu 4 Maret 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Susi Curiga Masih Ada Pengusaha Manipulasi Ukuran Kapal foto: detak.co

M

ENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan masih menemukan “mark down” atau manipulasi ukuran kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan keterangan yang tertera dalam Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI).

Menteri Susi dalam rilis di Jakarta, Jumat, mencurigai masih banyak kecurangan “mark down” ukuran kapal terjadi di Pelabuhan Nizam Zachman Muara Baru, Jakarta Utara.

Hal tersebut setelah Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan inspeksi mendadak di pelabuhan tersebut, Kamis (2/3) pagi.

Di lokasi sidak, Menteri Susi yang didampingi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja, dan Ketua Tim Satgas 115 Mas Achmad Santosa, serta Kepala Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta Pung Nugroho Saksono, segera menghampiri Awak Kapal Perikanan kapal KM Sido Tambah Santoso 01 yang terjaring sidak.

Nahkoda kapal tersebut, Joko Purwanto, menjawab tidak tahu ketika Menteri Susi menanyakan buatan mana kapal tersebut.

Menteri Susi juga mengatakan, KM Sido Tambah Santoso 01 yang menangkap cakalang dan baby tuna tersebut sudah melakukan kecurangan dengan manipulasi ukuran gross tonnage kapal untuk menghindari pajak.

Pada badan kapal tertulis 97 GT, namun setelah dilakukan pengukuran ulang, ternyata kapal tersebut berukuran 195 GT. Untuk itu, Susi juga meminta PSDKP segera melakukan investigasi untuk mengungkap siapa

INDONESIA SHIPPING TIMES

aktor di balik kecurangan itu dan menegaskan bahwa kecurangan tersebut telah merugikan negara dengan mengurangi pemasukan pajak.

Sementara itu, Pung Nugroho mencurigai adanya keterlibatan asing dalam kecurangan ini melalui permodalan. Modusnya, menurut dia, kapal dibuat sebagai milik masyarakat lokal, tetapi kemudian sahamnya dijual kepada asing.

“Kapal eks-asing memang sudah kita hentikan semua, kita musnahkan. Tapi yang namanya kejahatan atau kecurangan, selalu menemukan celah-celah,” katanya.

Dalam sidak tersebut juga dimanfaatkan Menteri Susi untuk menyosialisasikan asuransi nelayan kepada para awak kapal dan menekankan pentingnya asuransi nelayan.

Penerapan asuransi nelayan itu sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 2 tahun 2017 tentang Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan, di mana perusahaan perikanan diwajibkan memberikan setifikasi perlindungan kepada Awak Kapal Perikanan.

Sebelumnya, armada kapal nelayan nasional yang dibuat berdasarkan program pengadaan kapal yang dicetuskan KKP dinilai sanggup memberdayakan sumber daya perikanan di kawasan perairan Indonesia.

“Program pengadaan kapal jika dilakukan secara tepat sasaran, terbuka, dan adil, niscaya mampu dipergunakan untuk memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab di 11 WPP NRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia),” kata Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities, Abdul Halim, Kamis (23/2).

Menurut Abdul Halim, kebijakan yang bernuansa fobia terhadap kapal ikan asing harus dimaknai dalam konteks bila program pengadaan kapal nasional tersebut dilakukan dengan tepat.*** | ANTARANEWS.COM | M RAZI RAHMAN|

Sabtu 4 Maret 2017

03

Izin Melaporkan nDan, Dana ABPN Sudah Habis Rp100 M, Pelabuhan ini Terlantar foto: fajar.co.id

P

ELABUHAN Pinrang di Marabombang, Suppa, Sulawesi Selatan terbengkalai.

Padahal, proyek ini telah menghabiskan dana Rp 100 miliar sejak 2010.

Pantauan di lapangan, pada Rabu (1/3), tak ada aktivitas bongkar muat di pelabuhan yang bersebelahan dengan Parepare itu.

Dua dermaga kosong, begitu pula dengan kantor petugas pelabuhan. Tak ada orang yang berjaga di lokasi tersebut.

Selain itu, akses masuk kendaraan masih sempit. Bahkan, sejumlah bagian jalan rusak dan belum diaspal dengan sempurna.

Kabid Perhubungan Laut Dishub Pinrang Zainuddin membenarkan bahwa pembangunan pelabuhan tersebut terhenti.

Padahal, pelabuhan itu diproyeksikan sebagai pelabuhan ekspor barang dari Sulsel ke sejumlah negara tujuan kerja sama.

Dia mengakui, pada 2010-2012, pelabuhan Marabombang menghabiskan dana lebih dari Rp 100 miliar.

Setiap tahun, alokasi anggaran dari Kementerian Perhubungan untuk membangun pelabuhan tersebut mencapai lebih dari Rp 30 miliar. ”Saya tidak tahu pasti alasan penghentiannya.

04

Sabtu 4 Maret 2017

Itu dana langsung dari kementerian,” ujarnya.

Zainuddin menuturkan, potensi pelabuhan tersebut cukup besar karena bakal membantu pelabuhan Parepare.

Rencananya, pelabuhan Parepare difungsikan untuk kapal penumpang. Sementara itu, pelabuhan Pinrang difokuskan sebagai pelabuhan angkutan barang. ”Cuma, ya begitu kondisinya. Pembangunan pelabuhan itu bergantung pada dana pusat.

Mereka yang kerjakan, kami hanya fasilitasi,” imbuhnya.

Bupati Pinrang Andi Aslam Patonangi menyatakan, belum ada kejelasan terkait operasionalisasi pelabuhan tersebut.

Pemkab Pinrang berjanji memperlebar jalan setelah ada kejelasan tentang pembangunan pelabuhan itu. ”Buktinya, sampai sekarang, kami tak tahu persis bagaimana pembangunannya. Kami siap benahi infrastruktur, baik pelebaran maupun pengaspalan jalan. Saya juga kurang tahu seperti apa perkembangan pelabuhan itu,” tuturnya. *** | FAJAR.CO.ID | DIMAS RIYANDI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

PT Pelindo II Bengkulu Prioritas Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai

P

T Pelindo II Bengkulu menyatakan saat ini sedang memfokuskan pada 3 prioritas pengembangan Pelabuhan Pulau Baai, hingga tahun 2018 mendatang.

Menurut General Manager PT Pelindo II Bengkulu, Drajat Sulistyo, mulai tahun 2016 lalu, pihaknya sudah mulai berbenah diri, dengan upaya membuka konektivitas pelabuhan, pembangunan infrastruktur dan kawasan industri.

“IPC Bengkulu ini masih banyak yang harus dibenahi, kami akan berupaya membantu membangun Provinsi Bengkulu lewat kemaritiman di Pelabuhan Pulau Baai,” kata Drajat Sulistyo, Rabu, 1 Maret 2017 kemarin.

Lebih lanjut, ditegaskan Drajat Sulistyo, media massa di Bengkulu diharapkan dapat membantu mensosialisasikan program pihaknya dalam membangun dan melengkapi infrastruktur pelabuhan, hal ini merupakan upaya melancarkan kegiatan pengiriman logistik di Bengkulu.

Dengan demikian, pada tahun 2018 mendatang sudah fokus pada operasional.

“Fokus sekarang soal pengerukan, tetapi yang paling besar adalah konektivtas pelabuhan dengan daerah lainya. Mengingat Pelabuhan Pulau Baai tidak akan maju jika hanya melayani penduduk Bengkulu 1,7 juta jiwa saja,” tegas Drajat Sulistyo.

Selanjutnya, Drajat Sulistyo juga menjelaskan, konektivitas pelabuhan yang dilakukan sejalan dengan program pemerintah pusat membangun tol laut. Selain itu, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang sudah mempunyai konsep konektivitas Bengkulu dan Sumbagsel yakni Bengkulu, Palembang Lampung dan Jambi ditambah Sumatara Barat.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Lain itu, Bengkulu yang sudah mempunyai program pengembangan pelabuhan. Karena, salah satunya masalah CPO di Bengkulu yang sangat besar, tetapi di Pelabuhan Teluk Bayur di Padang, sebagai tempat Loading CPO nya dan ini luput dari perhatian pemerintah daerah.

Kemudian batu bara selama ini tidak tereksploitasi dengan benar, karena salah satu faktornya adalah pelabuhan.

“Untuk itu kita usahakan semuanya di Pelabuhan Pulau Baai, agar bisa menambah royalti ke Pemda Bengkulu,” jelas Drajat Sulistyo.

Masih menurut Drajat Sulistyo, prioritas lain pihaknya yaitu masalah kawasan industri. Pelindi II akan menggaungkan Bengkulu sebagai kawasan yang masih sangat bagus untuk investasi pabrik. Selain itu, pihaknya akan bersinergi dengan para pemangku kepentingan Pelabuhan, termasuk KADIN. “Untuk pembangunan kawasan industri di lahan milik PT Pelindo, sekarang ini sedang dibangun PLTU. Lalu disusul pembangunan pabrik Semen Padang dan pabrik semen Merah Putih.

Setelah itu juga pembangunan Pabrik Karet,” tandas Drajat Sulistyo.*** | HARIANPIJAR.COM | Sabtu 4 Maret 2017

05

Nah Lho, Pelni Ketahuan Belum Bayar Utang Rp 64 Miliar ke Negara

06

Sabtu 4 Maret 2017

foto: republika.co.id

K

EMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) menyebut PT Pelni (Persero) belum melunasi kewajiban kepada negara sebesar Rp 64,91 miliar atau sebesar 40,85% dari total temuan kerugian negara dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp 158,9 miliar.

Kerugian negara yang terkait dengan Pelni yaitu kelebihan pembayaran pekerjaan PSO angkutan perintis dan utang PNBP yang belum dibayar.

“Saya berharap BUMN di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat menjadi contoh bagi perusahaan swasta nasional dalam menindaklanjuti hasil temuan baik hasil temuan yang dilakukan oleh Itjen Kementerian Perhubungan, BPKP maupun BPK,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Cris Kuntadi, dalam keterangan tertulis, Jumat (3/3/2017).

“Untuk itu saya sudah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pelni untuk segera menyelesaikan hasil temuan Itjen yang terkait dengan kerugian negara,” ujarnya.

Dalam tahun anggaran 2016 jumlah audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang harus diaudit sebanyak 617 unit kerja.

Tidak semua unit kerja dapat dilakukan audit, hal ini di antaranya disebabkan keterbatasan anggaran dan waktu, sehingga dalam menentukan unit kerja yang akan dilakukan audit dipilih dengan skala prioritas yang berisiko tertinggi.

Dalam menentukan skala prioritas ini Itjen Kementerian Perhubungan menentukan lima faktor-faktor utama yang harus menjadi perhatian yaitu jumlah anggaran dengan bobot 35%, kondisi internal 20%, audit sebelumnya 25%, penerimaan PNBP tahun sebelumnya 10% dan letak geografis 10%. Selain itu bagi audit yang dalam dua tahun belum dilakukan audit akan menjadi prioritas utama.

Sebagaimana diketahui, anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun

2016, setelah dikurangi pemotongan anggaran dan penghematan adalah sebesar Rp 92,60 miliar dan realisasi daya serap mencapai 97,33%.

“Capaian daya serap Inspektorat Jenderal ini tertinggi dari seluruh unit kerja eselon I dan di atas rata-rata daya serap Kementerian Perhubungan tahun 2016 yang hanya mencapai sebesar 82,68%,” katanya.

Cris menambahkan dari data temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang menarik dan perlu mendapat perhatian di tahun 2016 adalah BUMN di lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu Pelni tadi.

“Kami beri waktu hingga 20 hari ke depan, jika sampai batas waktu yang telah ditentukan Pelni belum membayar, maka akan kami rekomendasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk memasukkan Pelni ke dalam daftar hitam/black list dan mengumumkan di LKPP sehingga perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan pekerjaan selama 2 tahun,” kata Cris.

Jika perusahaan masuk daftar hitam, bukan berarti kewajibannya kepada negara bisa terhapus, perusahaan tersebut tetap harus menyetorkan nilai kelebihan pembayaran pekerjaan tersebut ke Kas Negara. *** | DETIK.COM|NOGRAHANY W KOESMAWARDHANI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Duh, Tak Punya SPB, Kapal Tetap Dipaksakan Berlayar

D

IREKTORAT Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Operasi Mandiri Terpadu Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai menemukan lima kapal yang diduga melanggar aturan keselamatan pelayaran saat berlayar di perairan Indonesia.

Kelima kapal itu ditemukan lewat Satgas Operasi Lumba-Lumba 2017 pada 27-28 Februari 2017. Kelima kapal itu adalah KM Pandawa V, MT Cahaya Ujung, MT Dimas Putra Utama, MT Agung Jaya I dan KM Harmony IV. Direktur Jenderal Perhubungan Laut A Tonny Budiono mengatakan, operasi terpadu ini melibatkan unsur terpadu seperti Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, para Syahbandar, pangkalan penjagaan laut dan pantai serta Distrik Navigasi. “Tujuan operasi terpadu ini untuk meningkatkan pengawasan keamanan pelayaran dan penegakan hukum di laut guna mewujudkan terciptanya kegiatan pelayaran yang tertib, aman dan lancar,� jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (2/3).

Ada beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan. Kapal jenis Self Propelled Oil Barge (SPOB) KM. Pandawa V diperiksa oleh KN. P. 355 di sekitar Pulau Damar Besar Kepulauan Seribu misal-

INDONESIA SHIPPING TIMES

nya. Kapal itu diduga melanggar aturan lantaran tidak ada Surat Persetujuan Berlayar (SPB), nakhoda tidak ada di atas kapal, crew list dan sijil tidak ada, serta Buku Pelaut hanya 4 buah.

Kapal MT Cahaya Ujung 09 diperiksa oleh kapal patroli KN Golok P 206 saat berlayar dari Pulau Sambu tujuan Pontianak dengan membawa muatan solar 4.539,10 kilo liter (kl).

Pelanggaran yang ditemukan oleh kapal ini karena sertifikat kapal telah kadaluwarsa berupa surat keselamatan radio, sertifikat keselamatan perlengkapan pelayaran, sertifikat konstruksi kapal barang, ijazah pelaut yang diduga palsu (ANT II) serta izin pengoperasian kapal dan izin trayek tidak memiliki rute tujuan Pontianak. Selanjutnya KN Golok melakukan Ad Hoc ke KSOP Pontianak untuk proses hukum lebih lanjut.

Menurut Tonny, operasi Lumba-lumba 2017 ini dilatarbelakangi adanya indikasi meningkatnya kasus pelanggaran pelayaran di laut dan kejadian kecelakaan kapal yang kerap terjadi.

Hal ini menjadi pemicu bagi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai untuk lebih meningkatkan performanya.*** | KONTAN.CO.ID | DINA M HUTAURUK |

Sabtu 4 Maret 2017

07

Kadin Minta Kepastian Hukum Kapal Eks Asing foto: tempo.co

W

AKIL Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto meminta Pemerintah memberikan kepastian hukum dan transparansi terkait pelarangan beroperasinya kapal-kapal ikan eks asing.

“Kami berharap masalah yang saat ini merundung sektor perikanan bisa segera diatasi. Jika dibiarkan, maka usaha sektor perikanan tidak menarik bagi investor,” katanya kepada pers di Jakarta, Kamis.

Menurut Yugi, saat ini ada ratusan, bahkan ribuan kapal ikan eks asing yang tidak bisa beroperasi lantaran dilarang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pelarangan muncul setelah adanya pemberlakuan moratorium kapal ikan eks asing pada November 2014 hingga dikeluarkannya hasil analisis dan evaluasi pada awal 2017.

Tetapi hasil analisis dan evaluasi itu adalah keluarnya larangan terhadap banyak kapal ikan eks asing untuk beroperasi tanpa alasan yang jelas.

“Untuk masalah pelarangan kapal eks asing, pemerintah perlu memberikan kepastian hukum bagi yang sudah melakukan investasi. Kami juga

08

Sabtu 4 Maret 2017

minta pemerintah transparan menilai pelaku usaha yang tidak bermasalah secara hukum,” tegasnya.

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Komisaris PT Ocean Mitramas, Esther Satyono kepada wartawan di Jakarta belum lama berselang.

Esther meminta Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjelaskan secara transparan alasan pelarangan beroperasinya kapal-kapal ikan eks asing.

Menurut dia, jika pelarangan ditujukan untuk mereka yang melanggar aturan, pihaknya mengapresiasi. Pertanyaannya adalah kenapa kapal-kapal ikan eks asing berbendera Indonesia yang sudah mempunyai surat-surat lengkap masih harus dilarang beroperasi.

“Pembasmian illegal fishing itu the best. Tapi armada kami, walau buatan luar sudah sesuai aturan dan berbendera Indonesia, milik nelayan, kenapa sampai dilarang? Kerugian yang ditimbulkan dari keputusan KKP itu capai triliunan rupiah,” katanya menambahkan.*** | ANTARANEWS.COM | AAT S SYAFAAT |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Di GSA dan ASA 2017, Pebisnis Bahas Mahalnya Ongkos Logistik

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: waspada.co.id

T

INGGINYA biaya (cost) pengiriman logistik Asia serta pertumbuhan ekonomi global bakal dibahas dalam event internasional Global Shippers”s Alliance (GSA) dan Asia Shippers”s Aliance (ASA) yang diselenggarakan, Jumat (3/3) di Indonesia Convention dan Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan.

Isu yang diangkat Dewan Pengguna Jasa Pelabuhan Indonesia (Depalindo) ini untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam menekan (mengurangi) biaya pengiriman logistik.

Ketua DPD Depalindo Sumut Hendrik H Sitompul mengatakan Indonesia berperan dalam kancah perdagangan Asia dan pertumbuhan ekonomi global harus mampu mengatasi kendala-kendala di sektor logistik. Selam ini, persoalan dwelling time masih menjadi keluhan bagi pengusaha. Selain itu, pusat-pusaat pendistribusian logistik juga masih kurang.

“Karena pusat pendistribusian kurang, barang yang diangkut harus dari Jakarta,” katanya, Kamis (2/3).

Infrastruktur logistik juga harus ditingkatkan. walaupun sudah ada perbaikan namun belum memadai. Persoalan lain, terkait adanya biayabiaya tambahan diberlakukan oleh penyedia jasa logistik yang mengakibatkan biaya semakin mahal.

“Regulasi pembiayaan logistik juga akan dibahas serta pelayanan satu pintu,” katanya.

Pembahasan dalam sistem logistik di Indonesia sangatlah kompleks. Untuk itu, pengembangan sistem logistik nasional dapat dibuat dengan membangun konektivitas atau keterhubungan pusat-pusat ekonomi.

Berbagai faktor itu seperti keragaman komoditas, luas wilayah, kondisi geografis dan kondisi infrastruktur. Banyak pihak terkait dalam sistem logistik nasional itu. Berangkat dari perspektif tersebut.

“Untuk mendukung upaya meningkatnya

efektifitas serta menekan biaya tinggi di sektor logistik, maka Depalindo memandang perlu dilakukannya diskusi panel dengan tema Meningkatkan Kinerja Logistik Asia untuk Pertumbuhan Ekonomi Global,” kata Hendrik yang juga Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan itu.

Alumni PPRA 52 Lemhannas RI ini menambahkan, perhimpunan 20 negara (G20) kini menguasai hampir 90% total produk nasional bruto, 80% total perdagangan dunia dan dua pertiga total populasi penduduk dunia.

“Indonesia sebagai anggota G20 mempunyai kemampuan akselerasi pertumbuhan positif disaat sebagian negara besar mengalami pertumbuhan negatif,” katanya.

Dari sisi kebangkitan perekonomian, Hendrik membahas soal perlunya meningkatkan kinerja logistik di Asia. “Isu peningkatan kinerja logistik akan kita suarakan dalam forum pertemuan itu. Agar para stakeholder dapat memahami perlunya kekuatan ekonomi di sektor logistik dikuatkan,” katanya.

Kesempatan itu disampaikannya, sebagai binaan Kementerian Perdagangan RI, Depalindo dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan. yang bakal diikuti 17 negara. *** | MEDANBISNISDAILY | EDWARD F BANGUN |

Sabtu 4 Maret 2017

09

Rotasi Jabatan, Pejabat Pelindo III Diminta Hindarkan Kepentingan Pribadi & Keluarga foto: Surya.co.id

P

T Pelindo III melakukan rotasi jabatan dan pelantikan pejabat struktural baru yang dilakukan oleh Direktur Teknik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Husein Latief.

Tercatat ada 12 pejabat baru dan enam orang lainnya dilantik sebagai Direksi anak perusahaan yaitu PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Terminal Teluk Lamong, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dan PT Pelindo Marine Service.

Dalam sambutannya, Husein Latief, mengungkapkan, mutasi merupakan hal yang wajar dalam suatu perusahaan sebagai bentuk dinamika perusahaan.

“Pejabat baru harus segera mengenali bidang dan medan kerja yang baru, mau belajar dan tidak malu bertanya. Sikap kooperatif seperti itu merupakan kunci sukses keberhasilan kepemimpinan,” jelasnya Jumat (3/2/2017).

Terkait dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), Husein Latief mengatakan, pejabat yang dilantik harus melaksanakan pekerjaan berdasarkan prinsip GCG dengan menghindari kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan dengan memberikan kontribusi positif pada perusahaan.

“Hal itu adalah guna memenuhi tuntutan tugas untuk mengembangan perusahaan sehingga perusahaan bisa terus tumbuh dan berkembang seiring demand,” ungkapnya.

Daftar nama pejabat yang dilantik di lingkungan Pelindo III meliputi, Dothy sebagai Plt SM Peralatan pada Direktorat Teknik, Teknologi

10

Sabtu 4 Maret 2017

Informasi dan Komunikasi Kantor Pusat. Dothy sebelumnya menjabat sebagai Dirut PT TPS. Kemudian Wahyu Widodo sebagai SM Pemasaran dan Pengembangan Bisnis pada Direktorat Komersial dan Operasional Kantor Pusat.

Bambang Hasbullah sebagai SM Pelayanan Kapal dan Terminal pada Direktorat Komersial dan Operasional Kantor Pusat.

Yoni Setiawan sebagai Pjs SM Keuangan Korporat dan Treasuri pada Direktorat Keuangan Kantor Pusat.

I Gusti Putu Arya Budhi Astawa sebagai ASM Manajemen Perpajakan dan Aset pada Subdit Akuntansi dan Perpajakan Direktorat Keuangan Kantor Pusat. I Putu Sukadana sebagai Deputi Bidang Operasional Cabang Tanjung Perak.

Kemudian Eko Harijadi Budijanto ditugaskan pada PT Terminal Teluk Lamong sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Umum. Robby Dayoh ditugaskan pada PT Terminal Teluk Lamong sebagai Direktur Teknik. Rumadji ditugaskan pada PT Terminal Teluk Lamong sebagai Direktur Operasi.

Yon Irawan ditugaskan pada PT Terminal Petikemas Surabaya sebagai Direktur Utama.

Denny Hermanto diitugaskan pada PT Pelindo Marine Service sebagai Direktur Komersial, Keuangan dan SDM. Hot Rudolf Marihot ditugaskan pada PT Berlian Jasa Terminal Indonesia sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Umum.*** | SURYA.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

CSR JICT Gelar Program Peduli Penderita Tuberculosis

S

EBAGAI perusahaan yang berkomitmen dalam menjalankan program peduli sosial (CSR), PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menggelar program kesehatan “Stop Tuberculosis” di Jakarta Utara.

Manajer Corporate Affairs JICT Indhira Lestari pihaknya bekerja sama dengan Bank Sampah dan Puskesmas Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

“Kami memberikan nutrisi bagi warga penderita tuberculosis (TB) dan beberapa kader yaitu mereka yang mengantar pasien TB,” ujarnya,Jumat (3/3/2017).

Indhira menambahkan kegiatan ini sangat penting untuk membantu pasien penderita TB. “Tingkat penderita TB di Jakarta Utara perlu perhatian sehingga melalui kegiatan Stop TB dapat membantu dan mengurangi masyarakat yang terjangkit,” paparnya.

Sementara itu, perwakilan Walikota Jakarta Utara Anita, pihaknya mendukung program ini.

“JICT selama ini telah menjalankan program CSR dengan baik terutama di bidang pendidi-

INDONESIA SHIPPING TIMES

kan dan kesehatan. Tentu kami dukung sekali program ini,” ujar Wahyu.

Acara “Stop TB” digelar pada Jumat (3-3-2017) dan dihadiri 300 undangan termasuk Walikota Jakarta Utara dan perwakilan United States Agency for International Development (US AID). Ada 180 penderita TB yang mengikuti kegiatan tersebut.

“Ini adalah bukti nyata kontribusi pihak swasta dalam melakukan penanggulangan TB,” ujar perwakilan US AID, Philip Wesner.

Dalam kurun waktu 2008-2017, JICT telah membantu 10.000 lebih masyarakat sekitar pelabuhan lewat program CSR bidang Pendidikan, Kesehatan dan Lingkungan.

“Kami senantiasa menjalankan program peduli sosial yang tepat guna bagi masyarakat.

Kami ingin melihat mereka lebih sehat dan berdaya serta lingkungan yang terjaga,” ujar Indhira.

Untuk diketahui, program CSR JICT sudah berjalan sejak tahun 2008 dan fokus dalam bidang kesehatan, pendidikan dan lingkungan warga sekitar perusahaan. Kegiatan pendidikan meliputi rumah belajar, dock shool, penyelenggaraan ujian paket A, B, C, PAUD dll. Sedangkan di bidang kesehatan mendirikan klinik kesehatan gratis, bantuan gizi balita, dll.*** | BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI | Sabtu 4 Maret 2017

11

Nekad Banget! Kapal Berlayar Cuma

Andalkan Sinyal iPad. Nabrak, Karam Deh..

H

ANYA karena mampu melakukan beragam hal dengan aplikasi, bukan perarti perangkat mobile pintar macam tablet cocok digunakan untuk semua situasi.

Seorang kapten kapal bernama David Carlin di Inggris mendapat pelajaran berharga tentang hal tersebut. Carlin mencoba berlayar dengan hanya mengandalkan tablet iPad sebagai alat navigasi, Mei 2016.

Kapal yang dibawanya, Peggoty, adalah kapal berbahan kayu dari zaman Perang Dunia II yang tak dilengkapi alat navigasi. Bahkan sekadar kompas sekalipun tidak ada. Carlin beniat menjual Peggoty dan ingin menjajalnya sebelum dilego. Ia pun memutuskan memakai aplikasi kompas di iPad untuk alat navigasi. iPad yang dipakai untuk navigasi adalah milik seorang penumpang kapal yang juga seorang mantan kapten kapal penyelamat. Sementara, Carlin sendiri adalah kapten anggota Associated British Ports.

Apesnya, ketika melintas di jalur Huber Estuary, pantai timur Inggris, iPad yang ia pakai

12

Sabtu 4 Maret 2017

kehilangan sinyal WiFi, sehingga tidak bisa berfungsi. Kapal pun tersesat di tengah laut yang ketika itu diselimuti kabut.

Ujungnya, Peggoty menabrak kapal feri kargo bernama Petunia Seaway. Peggoty mulai tenggelam karena kerusakan yang timbul sehingga Kapten Carlin dan penumpang terpaksa menyelamatkan diri dengan naik sekoci.

Carlin pun diskors dari pekerjaannya meski sebenarnya saat kejadian sedang tak bertugas, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Daily Mail, Kamis (2/3/2017).

Akan halnya Petunia Seaway, kapal tersebut tak mengalami kerusakan karena ukurannya jauh lebih besar, mencapai 1.400 kali Peggoty yang panjangnya cuma 15 meter.

Saking tak merasa tabrakan, kapten kapal Petunia Seaway melanjutkan perjalanan ke tujuan di Gothenburg, Swedia, selagi Peggoty tenggelam.*** | KOMPAS.COM | OIK YUSUF |

INDONESIA SHIPPING TIMES