Indonesia Shipping Times Edisi 4 Mei 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 108• Vol IX • Kamis,

4 Mei 2017

KUALA TANJUNG JADI HUB, MENHUB NASIHATI PELINDO I JANGAN TIRU MALAYSIA - SINGAPURA

PELINDO III BERHASIL BUKUKAN LABA BERSIH 1.5 TRILIUN

PEKERJA JICT ANCAM MOGOK, IMPORTIR KETAR-KETIR

KADIN DUKUNG JOKOWI TARIK INVESTASI HONGKONG DI PELABUHAN

KA SUKSES LINTASI “JALUR SUTERA “ KE LONDON, CHINA MAKIN PEDE

01

Pemerintah Siapkan Rute Internasional Kuala Tanjung

P

EMERINTAH berencana membuka rute pelayaran internasional di Pelabuhan Kuala Tanjung Sumatera Utara. Namun, pembukaan rute pelayaran internasional tersebut, masih menunggu penyelesaian pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung selesai.

“Kami juga akan melakukan hal sama di Kuala Tanjung. Mungkin dalam waktu satu atau dua bulan ke depan, setelah pembangunan fisik bisa selesai dan operasi,” kata Menhub Budi Karya di Jakarta, Rabu (3/5).

Menurut dia, dibukanya jalur pelayaran logistik Davao-Bitung yang menghubungkan Filipina dan Indonesia melalui pelabuhan di Sulawesi Utara pada 30 April 2017 mampu memicu hal sama pada pelabuhan lain di Indonesia.

“Saya sudah perintahkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk terus melakukan kontrol agar kapal-kapal dengan rute luar bisa lebih dipermudah. Karena, bagaimanapun dengan pelayaran logistik langsung mampu memicu pertumbuhan di daerah,” ujarnya.

Salah satu alasan perlunya pembukaan rute langsung internasional melalui Pelabuhan Kuala Tanjung karena pemerintah telah menyelenggarakan pemanduan di jalur Selat Malaka.

“Makanya kita intenskan pemanduan kapalkapal asing di Selat Malaka. Bagaimanapun, kapal asing kalau sendirian juga enggak minder kalau melalui jalur Selat Malaka. Tentu ini peluang bagus, terutama bagi stakeholder terkait untuk mengajak kapal-kapal asing masuk melalui jalur ini,” terang dia.

Dihubungi terpisah, Corporate Secretary PT Pelindo I (Persero) Muhammad Eriansyah mengatakan, persiapan rute internasional di Pelabuhan Kuala Tanjung meliputi rute-rute yang terkoneksi dengan Eropa melalui terminal peti kemas.

“Saat ini di Pelabuhan Belawan itu sudah ber-

jalan pengiriman atau ekspor langsung ke Asia Timur di antaranya ke Pelabuhan India, China maupun Arab. Adapun untuk Eropa ke belanda dengan membawa CPO dari pelabuhan Belawan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, untuk rute penumpang juga telah diterapkan rute internasional di antaranya dari Belawan ke Pelabuhan Port Klang.

“Konektivitas itu sudah kita lakukan dan kita perkuat ya. Kami harapkan bisa pengaruh pada konektivitas sebelah barat lainnya,” tuturnya.

Progres pengerjaan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub internasional pada Februari 2017 sudah mencapai 70%. Pelindo I menargetkan pada Semester I tahun ini pembangunannya sudah selesai, sehingga pada Semester II sudah bisa dioperasikan.*** SINDONEWS.COM | ICHSAN AMIN

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Rabu, 3 Mei 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kuala Tanjung Jadi Hub

Menhub Nasihati Pelindo I Jangan Tiru Malaysia Singapura foto: twitter.com

M

ENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong jajarannya agar memanfaatkan peluang dari pemanduan di Selat Malakauntuk menjalin kerja sama dengan pelaku usaha pelayaran kelas dunia untuk mendukung Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai penghubung internasional.

“Saya sudah bertemu dengan Duta Besar Singapura dan Malaysia beserta atase perhubungan untuk membicarakan bagaimana upaya-upaya pemanduan yang juga bermakna bagi Kuala Tanjung,” kata Budi dalam pembukaan Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Budi menjelaskan, langkah yang bisa dilakukan yaitu menjalin hubungan bisnis yang baik dengan para pelaku usaha pelayaran (shipping line) yang sering melintas di jalur Selat Malaka tersebut untuk mempromosikan Pelabuhan Kuala Tanjung.

“Kita harus menjemput bola, bukan lagi hanya di kantor, sebenarnya siapa pemain ‘shipping line’ di Selat Malaka, secara progresif kita undang pemain-pemain itu, satu bulan ada 400 kapal, kita

INDONESIA SHIPPING TIMES

pandu 100 kapal itu sudah prestasi,” katanya.

Dia menambahkan, dengan demikian juga bisa dilakukan pelayaran langsung (direct call) yang bisa meningkatkan kinerja di Pelabuhan Kuala Tanjung. “Ini akan baik, tadinya 1.000 TEUs, jadi 2.000, 4.000, dan 8.000 TEUs,” katanya.

Dia mengimbau PT Pelindo I yang ditugaskan untuk melakukan pemanduan untuk tidak perlu meniru cara-cara yang dilakukan Malaysia dan Singapura yang selama bertahun-tahun sudah melakukan pemanduan, tetapi dengan aktif menjalin komunikasi dengan para pelaku usaha pelayaran tersebut.

“Saya ingin supaya perhubungan laut kenal dengan pemain dengan komunikasi konstruktif, timbal balik informasi, sehingga kita tahu yang mereka inginkan,” katanya.

Ke depannya, kata dia, dimungkinkan pula akan dilakukan pelayaran langsung seperti kerja sama yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dan Filipina, yaitu pelayaran langsung Davao ke Bitung, Sulawesi Utara.

Di sisi lain, Budi juga berpesan pembangunan infrastruktur laut, seperti pelabuhan bukan merupakan produk akhir, melainkan harus terus diawasi terkait kegunaan fasilitas tersebut serta koordinasi dengan sektor lain, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat dalam hal akses jalan.

“Pembangunan pelabuhan jangan sampai berhenti di situ, tiba-tiba enggak ada jalannya itu bukan hasil yang baik,” katanya.

Contoh lain, kata dia, yaitu pelayaran roro dari Panjang ke Tanjung Priok dan dari Jakarta ke Surabaya yang juga merupakan upaya mengoptimalkan multimoda. Selain mengurai kepadatan jalan, hal ini juga bisa memperlancar arus logistik.

“Kegiatan roro itu ini bisa mengatur dari titik ke titik yang begitu padat, selain Ditjen Laut ada ditjen lain konsentrasi pada satu inisiasi integrasi pola multimoda dengan baik,” katanya.

Terkait tol laut, Budi juga mengimbau untuk tidak berpuas di pengoperasian 13 trayek.

“Kita harus sampai kepada berapa harga yang bisa ditekan di sana,” katanya.*** OKEZONE.COM | ANTARANEWS.COM Rabu, 3 Mei 2017

03

Finalisasi Holding BUMN Maritim,

Pemerintah Cari Benchmark Negara Lain foto: varia.id

P

EMERINTAH masih melakukan tahapan finalisasi kajian tentang wacana melahirkan holding BUMN maritim agar ketika sudah terbentuk, tidak terdapat persoalan yang mengganggu perjalanannya ke depan.

Hal tersebut disampaikan RR Dewi Ariyani, Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan II Kementerian BUMN disela Rapat Kerja Direktorat Perhubungan Laut 2017 di Ruang Mataram, Kementerian Perhubungan, pada Rabu (3/5/2017).

Dewi mengatakan finalisasi kajian yang sedang dilakukan tersebut terutama menyangkut ada tidaknya benchmark dari negara lain yang telah memiliki perusahaan holding seperti yang sedang disiapkan pemerintah.

“Progres holding BUMN sedang dalam tahap finalisasi kajian. Jadi, kajian yang sudah diselesaikan oleh Danareksa Sekuritas ini, kami melihat ada semacam tambahan tentang apakah ada benchmark yang seperti ini sudah pernah dilakukan oleh negara lain atau belum,” ungkapnya.

Menurutnya, benchmark ini menjadi penting karena pembentukan holding BUMN maritim merupakan proses yang tidak mudah dan cukup kompleks, karena melibatkan banyak pihak.

“Karena pembentukan holding ini kan kom-

04

Rabu, 3 Mei 2017

plek sekali, ada pelabuhan, pelayaran, kawasan industri terpadu, dan lainnya. Kalau sudah ada benchmark di tempat lain, di sana seperti apa, lalu apakah model yang ada itu bisa diimplementasikan di sini atau tidak,” ujarnya.

Lantas, ujarnya, kalau pun belum ada benchmark dari negara lain, kajian yang disiapkan ini juga apakah bisa diimplementasikan atau tidak, sehingga kajian ini tidak sekadar selesai pada kajian, namun tak tidak bisa diimplementasikan.

“Atau kalau pun bisa diimplementasikan, juga jangan sampai menimbulkan persoalan di kemudian hari. Tapi harus sudah benar-benar siap jalan, operasional dan infrastrukturnya.

Terutama izin-izin dari pihak terkait, karena kami memang belum sosialisasi kepada pihak terkait ini,” kata Dewi.

Dia berharap setidaknya pada akhir tahun ini sudah mendapatkan persetujuan. Sementara, proses persetujuan tersebut juga tergantung dari hasil finalisasi kajian komprehensifnya itu.

“Kalau target dibentuknya holding BUMN maritim tetap ada, namun kami belum bisa menyampaikan kapannya saat ini. Namun demikian kami tetap mempersiapkan langkah-langkah diantaranya standarisasi operasi, keuangan, dan lainnya,” lanjutnya.*** BISNIS.COM | PUPUT ADY SUKARNO

INDONESIA SHIPPING TIMES

Konferensi IAPH 2017, Indonesia Pamerkan Pelabuhan Tanjung Priok

I

NDONESIA siap menjadi tuan rumah Konferensi Pelabuhan Dunia dalam pertemuan “International Associations of Ports and Harbors” (IAPH) ke-30 yang akan berlangsung selama tiga hari di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung.

Pelaksana Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Husein Latief di Surabaya, Rabu, mengatakan konferensi ini diselenggarakan PT Pelindo I, II, III, dan IV atas nama Indonesia sebagai tuan rumah pada 10 - 12 Mei 2017.

“IAPH adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan pelaku usaha kepelabuhanan dan asosiasi bisnis yang berhubungan dengan pelabuhan dari berbagai negara,” katanya menjelaskan. Terakhir IAPH menggelar konferensi tahun 2015 yang berlangsung di Hamburg, Jerman.

Sejak itu, Husein mengatakan, Indonesia bertekad untuk menjadi tuan rumah pada konferensi IAPH berikutnya, bersamaan dengan pemerintah yang mengusung semangat memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim, sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita, yang bakal terealisasi pada 10 - 12 Mei mendatang.

Dia menjelaskan ada enam tema besar yang diusung dalam konferensi IAPH ke-30 mendatang, yaitu terkait dengan zona ekonomi ekslusif, konektivitas hinterland dan multimoda logistik, evolusi industri pengiriman dan rute pengapalan, jaringan transportasi kelautan dan inovasi pelabuhan, serta kolaborasi antar pelabuhan.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Satu lagi yang akan menjadi sesi unggulan adalah transformasi maritim Indonesia,” jelasnya.

Selain akan membahas enam tema besar itu, Husein menyebut beberapa peserta konferensi IAPH dari berbagai negara akan berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke New Priok Container Terminal di Jakarta.

“Kita akan menunjukkan kepada para delegasi internasional mengenai fasilitas Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pintu gerbang perdagangan luar negeri di Indonesia,” katanya.

Diperkirakan akan ada 600 peserta konferensi IAPH yang berasal dari dalam dan luar negeri.

“Kami juga berharap terjalin hubungan kemitraan antar delegasi untuk sekedar berbagi informasi maupun kepentingan bisnis korporasi,” ujarnya.

Vice President Corporate Communication PT Pelindo III Widyaswendra menambahkan, sebagai tuan rumah yang dihelat bersama PT Pelindo I, II, III, dan IV, untuk wilayah kerja Pelindo III sendiri berkesempatan menunjukkan kepada para delegasi tentang pendukung tol laut di lima pelabuhan.

Lima pelabuhan tersebut adalah Semarang, Tanjung Perak Surabaya, Banjarmasin, Kupang, dan Sampit, yang menurut dia selama tiga tahun terakhir telah berinvestasi sebagai pendukung tol laut yang digagas Presiden Indonesia Joko Widodo.

“Jadi nanti para delegasi dari berbagai negara bisa meninjau kesiapan lima pelabuhan ini sebagai penunjang tol laut, seperti melihat kedalaman alur, dan peningkatan produktivitas kepelabuhannya,” katanya.

Dia mencontohkan di Pelabuhan Kupang, saat ini produktivitasnya mencapai 110 ribu teus, atau meningkat 25 persen sejak sebelum difungsikan sebagai pelabuhan pendukung tol laut.*** ANTARANEWS.COM | SLAMET AS

Rabu, 3 Mei 2017

05

Arus Peti Kemas Naik 106%, Pelindo III Raih Laba Rp 1,51 Triliun foto: maritimnews.com

B

ADAN Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III menunjukkan peningkatan kinerja perusahaan dari berbagai sisi pada akhir 2016.

Peningkatan paling menonjol terlihat dalam pembukuan laba perusahaan yang tecatat sebesar Rp 1,51 triliun.

“Jumlah itu meningkat 130 persen atau sekitar Rp 350 miliar jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2016 yang sebesar Rp 1,16 triliun,” kata Direktur Keuangan Pelindo III U Saefudin Noer, Rabu (3/5).

Ia menyebutkan peningkatan laba perusahaan salah satunya dipicu oleh peningkatan arus peti kemas yang tumbuh 106 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan peti kemas ini memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp 4,39 triliun atau sekitar 59 persen dari seluruh pendapatan usaha perusahaan.

“Pendapatan bersih dan pendapatan di luar usaha hingga akhir Desember lalu tercatat Rp

06

Rabu, 3 Mei 2017

7,48 triliun atau tumbuh 15,5 persen dari periode yang sama tahun lalu,” katanya.

Selain mencatat peningkatan pendapatan dan laba perusahaan, Pelindo III juga mencatat kenaikan aset dari Rp 18,97 triliun ke Rp 22,18 triliun. “Peningkatan tersebut menyusul selesainya sejumlah investasi Pelindo III dalam mendukung pelayanan kepelabuhanan,” ujar dia, dalam siaran pers.

Ditambahkan, kinerja perusahaan yang baik membuat tiga lembaga pemeringkat kredit internasional, Fitch, Moody’s dan Standard & Poor’s memberikan apresiasinya.

Fitch menilai Pelindo III pada posisi Stable dengan rating BBB-. Sementara Moody’s memberikan penilaian Positive dengan rating Baa3, dan Standard & Poor’s memberikan penilaian Developing dengan rating BB+.*** REPUBLIKA.CO.ID | YUSUF ASSIDIQ

INDONESIA SHIPPING TIMES

P

Duh, Layanan Inaportnet Tanjung Priok Dianggap Lelet

ELAYANAN Inaportnet di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta masih banyak dikeluhkan oleh perusahaan pelayaran dan keagenan kapal.

Sejumlah perusahaan keagenan kapal mengatakan pelayanan menggunakan sistem Inaportnet di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu membutuhkan waktu lebih dari lima jam.

“Padahal sebelumnya hanya butuh waktu tidak lebih dari satu jam,” ujar seorang petugas perusahaan keagenan di Pelabuhan Tanjung Priok yang keberatan disebutkan jati dirinya, Selasa (2/5).

Menurut dia, perusahaan pelayaran atau keagenan kapal di pelabuhan internasional ini terpaksa harus datang ke kantor Otoritas Pelabuhan (OP) untuk meminta tekan tombol atau entry.

“Kalau tidak datang tatap muka ke Kantor OP jangan harap bisa dilayani. Itu pun butuh waktu setidaknya lima jam,” ujarnya.

Jadi, kata dia, saat mengajukan PPKB (Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang) menggunakan Inaportnet tidak akan dapat respons kalau tidak datang atau tatap muka dengan petugas OP, Syahbandar dan Kepanduan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala OP Tanjung Priok I Nyoman Gde Saputra mengatakan tatap muka itu kemungkinan besar disebabkan ada dokumen yang belum lengkap sehingga sistem tidak bisa connecting dengan Inaport.

“Sebab selama ini untuk kapal reguler tidak ada masalah,” tuturnya.

Memang, Nyoman mengakui, setelah pelayanan terpadu menggunakan Inaportnet di kantor OP sempat muncul sejumlah masalah, antara lain peralihan infrastruktur dari PT Pelabuhan Indonesia II ke OP. Konsultan Jepang Sementara itu, Konsultan IT sistem asal Jepang The Overseas Coastal Area Development Institute of Japan (OCDI) melakukan pertemuan dengan DPC INSA Jaya, Rabu (3/5), di kantor INSA Jaya Jakarta Utara, untuk membahas sistem inaportnet di pelabuhan Priok.

“Kami diminta oleh pemerintah Indonesia

INDONESIA SHIPPING TIMES

(Kemenhub-red) untuk melakukan penelitian sehubungan dengan pelaksanaan inaportnet sistem di pelabuhan Priok, yang katanya banyak problem dalam implementasinya,” kata Akira Komatsu, Advisor OCDI, usai pertemuan tersebut.

OCDI, ujar Komatsu, progresnya baru melakukan penelitian dulu terhadap implementasi inaportnet sistem ini. “Setelah ketemu dengan INSA Jaya, kami akan bertemu juga dengan APBMI,” ujarnya lagi.

Menurut dia, penelitian inaportnet ini, bukan hanya di Priok saja, tapi di Tanjung Perak, Makassar, dan Belawan Meda. “Setelah semua problemnya kami peroleh, baru kami dapat membuat rencana memberikan solusi,” ucap Komatsu didampingi Andrea, juru bicara JICA. Dia menceritakan, bahwa di Jepang sistem seperti inaportnet ini juga sudah diberlakukan di negerinya dari tahun 1999 dengan nama Port Electronic Data Interchange (EDI). Sistem ini yang membangun juga OCDI. Karena itu, Kemenhub melalui JICA meminta OCDI untuk meneliti pemberlakuan inaportnet sistem di pelabuhan Indonesia. “Nantinya, OCDI hanya akan menawarkan solusi kepada pemerintah Indonesia, bagaimana penggunaan sistem inaportnet yang ideal untuk pelabuhan Indonesia, tentunya setelah kami memperoleh masukan dari berbagai pihak terkait seperti INSA, APBMI dan yang lain,” jelas Komatsu.

Pihaknya akan memberi waktu lima tahun, apakah solusi yang ditawakannya dipakai oleh pemerintah Indonesia atau tidak, terserah oleh pemerintah Indonesia. “Kita harus realistis karena waktu lima tahun itu, tidak kecepatan dan tidak kelamaan,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPC INSA Jaya, Capt.

Alimuddin menyatakan, bahwa INSA hanya memberi informasi mengenai pelaksanaan inaportnet di pelabuhan Tanjung Priok.

“Kami hanya sharing saja, jadi apa yang terjadi di pelabuhan mengenai inaportnet kami infokan ke mereka (OCDI-red),” ujarnya.*** TRANSLOGTODAY.COM | OCEANWEEK.CO.ID Rabu, 3 Mei 2017

07

Kadin Dukung Jokowi Tarik Investasi Hong Kong di Pelabuhan

K

AMAR Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengajak para pengusaha Hong Kong untuk berinvestasi di Indonesia, salah satunya di sektor pelabuhan.

Dalam lawatannya ke Hong Kong pada awal pekan ini, Jokowi bertemu dengan Li Ka-Shing, pemilik CK Hutchison Holdings Limited di Hotel Conrad guna membicarakan peluang investasi Apalagi Hutchison sudah berinvestasi di salah satu terminal di Jakarta yakni JICT. “Kami sangat mengapresiasi positif terhadap langkah Presiden Jokowi yang bertemu Li Ka-Shing, dalam rangka untuk lebih meningkatkan invetasinya di Indonesia, terutama sektor pelabuhan,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto.

Menurut Ketua Umum DPP INSA ini, untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan, jalan tol, dan lainnya, pemerintah perlu menggandeng investor, baik nasional maupun internasional. Apalagi biaya untuk membangun sebuah pelabuhan misalnya, dibutuhkan dana sangat besar.

“Makanya pemerintah perlu mengajak dan memberi kesempatan pada swasta nasional maupun kerjasama dengan investor asing untuk mewujudkan pembangunan pelabuhan,” ung-

08

Rabu, 3 Mei 2017

kapnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan Rico Rustombi.

“Jokowi telah bertemu dengan orang yang tepat untuk investasi pelabuhan. Hutchison merupakan operator pelabuhan terbesar dengan penguasan 12 persen persen kontainer yang ada di dunia,” kata, dikutip Rabu (3/5).

Rico berharap pertemuan Jokowi dan Li Ka-Shing akan memicu investasi pembangunan infrastruktur pelabuhan, terutama untuk wilayah Indonesia bagian Timur. Dengan begitu, perekenomian di wilayah tersebut semakin meningkat.

“Jadi bongkar muat tidak hanya bergantung di Jawa dan Sumatera,” tutur dia.

Selain itu, dengan semakin banyak investasi pembangunan pelabuhan baru akan semakin menurunkan biaya logistik. Dengan begitu, kata dia, Indonesia bisa berkompetisi dengan negara lain dalam ekspor produk-produk unggulan.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, menyatakan Li Ka-Shing, salah satu pengusaha terkaya di Asia, memandang Indonesia sebagai negara dengan potensi yang luar biasa.

Saat ini, nilai investasi CK Hutchison Holdings di Indonesia mencapai Us$ 10 miliar atau lebih dari Rp 130 triliun.

“Terdapat komitmen untuk meningkatkan investasi di Indonesia,” ujar Retno yang turut mendampingi Jokowi dalam pertemuan tersebut.*** CNNINDONESIA.COM | OCEANWEEK.CO.ID

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pekerja JICT Ancam Mogok, Importir Ketar-Ketir

G

ABUNGAN Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mendesak manajemen Jakarta International Container Terminal (JICT) bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian pebisnis di Pelabuhan Priok. Hal itu terkait rencana aksi mogok Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (SP JICT), 15-20 Mei 2017.

Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Subandi, mengatakan mogok kerja di pelabuhan dalam skala besar berpotensi merugikan semua pihak yang terlibat dalam bisnis jasa pelabuhan.

“Makanya manajemen JICT harus bertanggung jawab apabila ada kerugian yang harus ditanggung pemilik barang akibat demo oleh karyawan JICT. Bagaimanapun juga permasalahan internal JICT tidak boleh merugikan pihak lain terutama pengguna jasa,” ujarnya, Rabu (3/5/2017).

Menurut Subandi, selama ini operator pelabuhan sudah menikmati atau mendapatkan uang dan keuntungan dari para pengguna jasa, baik itu importir, eksportir maupun pelayaran serta usaha logistik.

“Jadi manajemen operator pelabuhan harus tetap menjamin kelangsungan iklim bisnis dipelabuhan meski ada persoalan di internalnya.

Jangan korbankan pengguna jasa pelabuhan.

Tidak sepantasnya air susu dibalas dengan air tuba,” paparnya.

Tidak Anti Investasi Asing Saat menyampaikan aksi di depan kantor HPJ, Jakarta, Rabu (3/5/2017), Ketua Serikat Pekerja JICT Nova Sofyan Hakim mengaku merasa heran atas skema pembayaran sewa perpanjangan kontrak JICT yang terkesan sangat dipaksakan.

Sejak tahun 2015 hingga April 2017, pihak Hutchison Port telah membayarkan uang sewa perpanjangan JICT kepada PT Pelindo II (Persero) walaupun tanpa ada izin pemerintah dan temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut data, per tahun Hutchison diharuskan membayar uang sewa USD 85 juta atas perpanjangan kontrak pelabu-

INDONESIA SHIPPING TIMES

han petikemas terbesar di Indonesia tersebut.

Namun uang sewa tersebut dibayarkan oleh JICT bukan Hutchison Port sebagai investor. .

“Ini kan pembodohan publik. Sudah melawan hukum, konyolnya Hutchison Port yang investasi di JICT tapi JICT dan pekerja yang suruh bayar.

Mereka (Hutchison) hanya bayar uang muka perpanjangan 20 tahun sebesar USD215 juta.

Sisanya JICT yang diperas habis untuk bayar uang sewa,” kata Nova Lebih jauh dia menjelaskan bahwa pekerja JICT tidak anti investasi asing. Namun Hutchison begitu diuntungkan karena membeli JICT dengan harga murah 215 juta) bahkan mengeluarkan uang sewa kepada Pelindo II lewat pemotongan hak-hak karyawan.

“Semangat nasionalisme kami memperjuangkan JICT agar dimiliki 100% Indonesia, bukan pekerja menyumbangkan haknya untuk bantu Hutchison beli JICT. Toh sudah terbukti perpanjangan JICT tak ada nilai tambah bagi Indonesia, Pelindo II dan pekerja sendiri,” paparnya.

Dari dokumen Hutchison, Nova menyesalkan uang muka perpanjangan JICT oleh Hutchison kembali modal hanya dalam 4 tahun.

“Bahkan perpanjangan kontrak di TPK Koja sampai 2038, Hutchison hanya bayar USD 50 juta, padahal harga Koja tahun 2000 saja sebesar USD 147 juta. Jadi bisa dibilang, Hutchison ini bukanlah melakukan investasi tapi malah pesta pora di JICT dan Koja,” ungkap dia.

Berdasarkan laporan audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK Nomor 48/ Auditama VII/PDTT/12/2015 tertanggal 1 Desember 2015, akibat perpanjangan JICT, negara dirugikan Rp650 miliar akibat tidak optimalnya uang muka perpanjangan oleh Hutchison. Selain itu, menurut laporan BPK, perpanjangan JICT dilaksanakan tanpa izin Menteri BUMN dan izin konsesi dari Menteri Perhubungan.

“Jelas ini preseden buruk terhadap penerapan GCG oleh investor asing di Indonesia. Untuk itu pemerintah harus membatalkan perpanjangan kontrak JICT,” pungkasnya.*** SOLOPOS.COM | SINDONEWS.COM Rabu, 3 Mei 2017

09

Pemerintah Terbitkan Perpres Penugasan Pelindo II Bangun Terminal Kijing foto: istimewa

P

EMERINTAH menugaskan PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) membangun dan mengoperasikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat.

Penugasan ini meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pengusahaan, dan pemeliharaan. Penugasan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 43 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat.

Menurut Perpres ini, percepatan pembangunan dan pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat dilakukan dalam rangka peningkatan konektivitas, pengembangan infrastruktur kemaritiman, dan pengembangan wilayah di Kalimantan Barat.

“Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud merupakan terminal yang berperan melayani petikemas, multipurpose, dan curah untuk domestik dan internasional,” bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres tersebut.

Dalam rangka pelaiksanaan penugasan sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menyusun ren-

10

Rabu, 3 Mei 2017

cana pembangunan dan pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat yang meliputi; a. dokumen perjanjian konsesi; b. dokumen kelayakan (teknis, ekonomi, dan finansial); c. desain teknis; dan d. dokumen lingkungan.

“Dalam rangka penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan pengadaan konsultan melalui penunjukan langsung oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero),” bunyi Pasal 3 ayat (2) Perpres ini.

Perpres ini menegaskan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud, dapat bekerja sama dengan badan usaha lain, termasuk anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dengan mengikuti kaidah bisnis yang baik.

Pendanaan dalam rangka penugasan pembangunan dan pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat, menurut Perpres ini, bersumber dan diusahakan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).*** | SETKAB.GO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

MPA-PSA Singapore Perpanjang MOU Program Teknologi Pelabuhan

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: worldmaritimenews.com

O

TORITAS Pelabuhan dan Kemaritiman Singapura (MPA) menandatangani nota kesepakatan (MOU) dengan PSA Singapore untuk memperpanjang Program Pengembangan dan Penelitian Teknologi Pelabuhan (PTRDP) selama tiga tahun.

MOU yang pertama kali ditandatangani pada tahun 2011 ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dalam penelitian dan uji kelayakan teknologi baru untuk Terminal Tuas yang tengah dibangun, dan bertujuan mengoptimalkan program penelitian dan pengembangan serta peningkatan kapabilitas di bidang digitalisasi, sistem keterhubungan masyarakat, serta automasi dan robotik. Kedua belah pihak akan mengalokasikan dana sekitar USD30 juta untuk mendorong program ini, terang MPA. Selain nota kesepakatan dengan PSA Singapore, MPA juga menandatangi lima perjanjian lain dengan mitra industri pada Konferensi Teknologi Maritim Singapura (SMTC) pada 27 April lalu. Nota Kesepakatan ini bertujuan mempercepat perubahan di bidang penelitian, inovasi, dan adopsi percontohan teknologi terbaru, juga memperluas arus informasi dan konektivitas di masyarakat maritim.

Penandatanganan kedua dilakukan bersama otoritas Pelabuhan Jurong. Kedua belah pihak akan menggelontorkan dana sebesar USD 8 juta untuk program ini.

Pada perjanjian Maritime Green Port and Productivity Solutions (GPPS) yang ditandatangani tahun 2011, JP-MPA dan penyedia teknologi lainnya bekerja sama dalam melakukan penelitian dan uji kelayakan konsep baru yang potensial untuk penerapan teknologi pelabuhan, termasuk mekanisasi dan automasi peralatan pelabuhan, pengoptimalan pelabuhan, dan teknologi pelabuhan yang ramah lingkungan.

Nota kesepahaman tersebut kini diperpanjang guna menyertakan gagasan inovasi dan produktivitas yang memungkinkan penyesuaian peralatan saat dioperasikan di Pelabuhan Jurong, analitis data, dan IoT, kesinambungan dan keamanan lingkungan, serta keselamatan.

Dengan fokus baru pada transformasi, MOU antara MPA-JP MOU diubah namanya menjadi “Transformasi Pelabuhan Jurong –Mengembangkan Pelabuhan Multi Guna Masa Depan (NGMPP)” dan diperpanjang lima tahun ke depan untuk kedua kalinya.

Menurut pihak MPA, kerja sama antara MPA dengan operator terminal domestik sudah menghasilkan beberapa proyek inovasi seperti pengembangan alat kendali otomatis hemat biaya, dan pengoperasian otomatis dermaga dan dok, serta proyek Pelabuhan Jurong yang terkait dengan terminal kargo dan semen umum yang diharapkan bisa meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Untuk memajukan program penelitian dan pengembangan teknologi maritim, MPA juga menandatangani Nota Kesepakatan dengan Singapore Technologies Electronics Limited (ST Electronics).

MOU ini fokus pada bidang antara lain sistem manajemen lalu lintas, sistem cerdas operasi pelayaran, dan operasi automasi dan robotik.

Selanjutnya, MPA menandatangani dua MOU tambahan dengan mitra industri, terkait dengan pengembangan kapal cerdas.

MOU tambahan pertama tentang Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Maritim dilakukan oleh MPA-Lloyd’s Register (LR).MOU ini mencakup kerja sama yang sudah terjalin sebelumnya dan diperluas cakupannya ke Big Data dan sistem cerdas untuk pemantauan kondisi secara real-time, sistem operasi tanpa awak & robotik, perawatan dan pemeriksaan sekaligus bidang terbaru yaitu cetak 3D (3D printing).

MOU terakhir adalah kerja sama antara MPA, Alpha Ori, LR dan NUS’ Technology Centre for Offshore and Marine (TCOMS). Dalam MOU ini, para pihak sepakat bekerja sama membangun pusar inovasi dan penelitian di bidang analitis data untuk pelayaran cerdas, penggunaan sistem robotik dan sistem tanpa awak di pelabuhan dan pelayaran, perawatan dan pemeriksaan di zona berbahaya serta keamanan cyber bidang maritim.*** WORLDMARITIMENEWS | MARITIMENEWS Rabu, 3 Mei 2017

11

KA Sukses Lintasi “Jalur Sutera” Hingga London, China Makin Pede foto: wsj.net

I

NGGRIS adalah salah satu negara Eropa yang mendukung program One Belt One Road (Jalur Sutera) yang digagas Presiden Xi Jinping.

Negara yang baru saja keluar dari Uni Eropa ini diketahui ikut andil dalam pendirian Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). AIIB sendiri merupakan komponen pendukung utama program Jalur Sutra Cina.

Sebagai pedagangan terbesar dunia, Cina berkepentingan untuk memperkuat hubungan perdagangan di seluruh dunia. Cina hendak membangun koridor perdagangan dan perekonomian dunia secara terintegrasi yang melintasi sedikitnya 60 negara. Keberhasilan ini pun membuat Cina makin percaya diri.

Interaksi perdagangan Cina dan Inggris telah dimulai. Kereta kargo pertama dari Cina tiba di Inggris pada Rabu (18/1/2017) lalu, setelah menempuh perjalanan antarbenua selama 18 hari. Kemudian, kereta langsung tersebut kini dilaporkan telah tiba lagi di Yiwu, Provinsi Zhejiang setelah melakukan perjalanan selama 17 hari, menempuh jarak 7.500 mil.

“Kereta barang (kargo) ini merupakan cerminan dari pencapaian perdagangan,” kata Chair-

12

Rabu, 3 Mei 2017

man Yiwu Timex, Timmy Feng kepada Reuters.

Setelah meninggalkan London, kereta tersebut melewati tujuh negara di antaranya Prancis, Belgia, Jerman, Polandia, Belarus, Rusia dan Kazakhstan sebelum memasuki China. Di Yiwu, kereta tersebut disambut oleh karyawan Timex yang melambaikan bendera Cina dan Inggris.

Bagi Inggris, kereta api merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara lain di dunia karena bersiap untuk meninggalkan Uni Eropa. London menjadi kota ke-15 di Eropa yang memiliki hubungan kereta langsung dengan Cina setelah pembukaan inisiatif One Belt, One Road 2013 oleh Presiden Cina Xi Jinping dengan jaringan kargo yang ditawarkan oleh perusahaan negara China Railway Corporation, yang disebut lebih murah ketimbang transportasi udara dan lebih cepat dari kapal.

One Belt, One Road ditujukan untuk menghidupkan kembali rute perdagangan Silk Road kuno dan mengembangkan perdagangan dengan Eropa dan negara-negara Asia lainnya.*** NUSANTARANEWS.CO | ERIEC DIEDA

INDONESIA SHIPPING TIMES