Indonesia Shipping Times Edisi 5 Juni 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 135• Vol IX • Senin,

5 Juni 2017

RESTRUKTURISASI DITOLAK BANK, PERUSAHAAN PELAYARAN ASAL JERMAN AJUKAN BANGKRUT

INSA DORONG PEMILIK KAPAL IKUT ASURANSI PENYINGKIRAN KAPAL

TAK PERLU REPOT ANTRI LAGI, SEKARANG ASDP JUAL TIKET PENYEBERANGAN VIA ONLINE

ALFI PERSOALKAN SISTEM ‘RESTITUSI‘ TARIF DI HARI LIBUR NASIONAL

PELABUHAN BATUAMPAR BENAHI INFRASTUKTUR, JARING KAPAL BESAR DARI SELAT MALAKA

01

INSA Dorong Para Pemilik Kapal Ikut Asuransi Penyingkiran Rangka Kapal

A

SOSIASI Pemilik Kapal Nasional (Indonesia National Shipowners Association/ INSA) menegaskan pihaknya terus mendorong anggotanya untuk mengikuti kewajiban proteksi asuransi untuk penyingkiran rangka kapal.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan sebagai program wajib dengan legitimasi peraturan para pemilik kapal mesti memiliki asuransi dengan perluasan jaminan khusus tersebut. Menurutnya, sebagian besar anggotanya sudah memiliki produk asuransi tersebut.

Namun, dia mengatakan pihaknya masih terus mendorong seluruh pemilik kapal agar mengasuransikan.

“Sekarang sudah mulai dijalankan dan kami himbau terus anggota,” ungkapnya, Minggu (4/6).

Sebagai informasi, proteksi penyingkiran rangka kapal atau wreck removal itu diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 71/2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air. Pada 30 November 2015, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran No. UM.003/94/16/DJPL.15.

Dalam SE itu, Kemenhub kembali mengingatkan pemilik kapal untuk mengasuransikan kapalnya untuk penyingkiran kerangka kapal dan perlindungan serta ganti rugi. Kapal berukuran 35 GT (gross tonage) atau lebih dan berlayar di dalam negeri wajib menggunakan asuransi itu.

Sedangkan, kapal yang berlayar ke luar ne geri dan berukuran 300 GT atau lebih juga wajib memilikinya.

“Dan kapal kayu sudah wajib memiliki asuransi penyingkiran kerangka kapal (wreck

removal) sejak 14 April 2015, sesuai dengan tanggal diberlakukannya aturan Wreck Removal dalam Konvensi Internasional Nairobi,” tulis keterangan Kemenhub.

Konvensi tersebut menetapkan kewajiban ketat pada pemilik kapal untuk mencari, menandai dan mengangkat bangkaikapal yang dianggap bahaya dan mewajibkan pemilik kapal untuk membuat sertifikasi asuransi negara atau bentuk asuransi lain untuk keamanan finansial perusahaan kapal.

Kemenhub juga telah menginstruksikan kepada Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di seluruh Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan polis asuransi kapal dan sertifikat dana jaminan penyingkiran kerangka kapal.

“Jika ditemukan pelanggaran, Kemenhub melalui KSOP akan memberikan sanksi yaitu tidak diberikannya pelayanan operasional di pelabuhan kepada pemilik atau perusahaan kapal.”

Sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Dirjen Perhubungan Laut nomor HK.103/2/20/ DJPL-14 tanggal 3 Desember 2014 tentang tata cara Pengenaan Sanksi Tidak Diberikan Pelayanan Operasional Kapal di Pelabuhan.*** BISNIS.COM | OKTAVIOANO DB HANA

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Senin, 5 Juni 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Batuampar Benahi Infrastuktur, Jaring Kapal Besar dari Selat Malaka foto: tribunnews.com

foto: liputan6.com

D

ARI ribuan kapal yang lalu lalang di Selat Malaka per tahunnya, Indonesia hanya berkontribusi sebesar 8 persen dari kapasitas 8-9 juta TEUs. Sedangkan Batam sendiri hanya bisa mencapai 500-600 ribu TEUs. Hal itu disampaikan Staf Khusus Deputi III BP Batam, Nasrul Amril, saat kunjungan Anggota DPD RI, Djasarmen Purba ke Kantor Pelabuhan Laut BP Batam, Jumat (2/6) lalu.

Nasrul menilai, jika keberadaan Pelabuhan Batuampar bisa dimaksimalkan, sebenarnya Batam bisa mencapai kapasitas hingga 1,5 juta TEUs per tahun dari kapal yang lalu lalang di Selat Malaka.

Namun tak dipungkirinya, hal itu kembali lagi pada kesiapan infrastruktur.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Banyak hal yang terjadi di sini (Batam).

Untuk menghadapi persaingan global, kita memang perlu menyiapkan infrastruktur,” kata Nasrul.

Dikatakan, pihaknya saat ini juga sedang berupaya untuk melengkapi fasilitas infrastruktur di Pelabuhan Batuampar.

Mulai dari pengadaan crane berteknologi tinggi, pendalaman alur, pengembangan dermaga dan lain sebagainya.

“Itu akan kami lakukan dengan pemanfaatan pihak ketiga. Kami mau cari swasta yang bawa kapal ke Batam, bukan sekadar jadi operator. Tahun ini kami targetkan kapasitas 500-600 ribu TEUs itu bisa naik menjadi 750 ribu TEUs,” ujar dia.*** TRIBUNNEWS.COM | DEWI HARYATI Senin, 5 Juni 2017

03

Tak Perlu Repot Antri Lagi, Kini ASDP Jual Tiket Penyeberangan via Online

P

T ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi membuka penjualan tiket berjadwal secara online bagi pengguna jasa yang membawa kendaraan golongan I-V, terhitung mulai Kamis (1/6) pukul 00.00 untuk jadwal keberangkatan mulai 19 Juni 2017.

Direktur Pelayanan dan Fasilitas PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Christine Hutabarat mengatakan, layanan penjualan tiket online merupakan alternatif solusi dan kemudahan yang ingin diberikan oleh PT ASDP kepada pengguna jasa penyeberangan.

Layanan ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari lintasan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk, dan pada akhirnya diharapkan berlaku di seluruh lintasan yang dikelola ASDP. “Dengan tersedianya layanan penjualan tiket online ini, pengguna jasa dapat lebih mudah dan nyaman mendapatkan tiket. Cukup pesan tiket melalui website PT ASDP, dan pembayaran dapat dilakukan melalu ATM. Jadi, tidak perlu beli tiket di pelabuhan, sehingga dapat lebih menghemat waktu antrian,” tutur Christine, Minggu (4/6).

Menurutnya kini pengguna jasa yang ingin membeli tiket ferry berjadwal secara online, dapat menggunakan ponsel atau tabletnya dengan mengakses http://tiket.indonesiaferry.co.id.

“Pembelian tiket secara online berlaku untuk pemesanan maksimal H-1 keberangkatan,” ujarnya.

Adapun layanan penjualan tiket penyeberangan berjadwal secara online saat ini berlaku bagi penumpang, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 (pribadi, pick-up, box barang) dan mobil travel jenis Elf. Bagi pemudik yang membeli tiket online, dapat menikmati jalur khusus di pelabuhan dengan waktu scan barcode (yang diterima setelah membayar tiket) lebih singkat, sehingga dapat lebih cepat menuju kapal.

Selain itu, data pemudik secara otomatis telah tercatat dalam manifest penumpang karena telah didaftarkan langsung saat proses online.

04

Senin, 5 Juni 2017

Sejumlah syarat dan ketentuan online ticketing, diantaranya masa berlaku tiket maksimal 12 jam setelah jam keberangkatan, dan waktu check in (masuk ke pelabuhan) mulai dibuka 3 jam sebelum keberangkatan.

Ia menegaskan, penerapan layanan penjualan tiket berjadwal secara online merupakan bentuk komitmen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam upaya meningkatkan kualitas layanan jasa penyeberangan selama musim angkutan Lebaran 2017.

“Harapan kami agar dapat lebih fokus memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kendaraan pribadi yang jumlahnya terus meningkat tiap tahun,” ujarnya.

Tahun lalu dengan periode H-12 hingga H+10, jumlah pemudik roda empat atau lebih mencapai 556.612 unit, dan tahun ini diprediksi mencapai 581.115 unit atau naik sekitar 4,5 persen dibandingkan tahun lalu.

Kendati menerapkan layanan penjualan tiket online, PT ASDP tetap membuka loket penjualan di luar area pelabuhan (buffer zone) untuk layanan go-show, baik di jalur tol maupun non-tol.

Untuk akses menuju Pelabuhan Merak, lokasi buffer zone terbagi di 5 titik yakni, lapangan Villa Permata Hijau, rest area KM 43 dan KM 68 Tol Tangerang-Merak, Polsub Sektor Grogol-Merak, dan Hotel Mangku Putra-Merak.

Sementara kalau untuk akses menuju Pelabuhan Bakauheni, lokasi buffer zone tersebar di 3 titik, yaitu Terminal Rajabasa, Masjid Agung Kalianda, dan Rumah Makan Begadang 4.

Selanjutnya untuk lokasi buffer zone menuju Pelabuhan Gilimanuk terbagi di 4 titik yaitu Rumah Makan Soka, Lapangan Desa Melaya, Jembatan Timbang Melaya, dan Lahan Pemda.

Sedangkan akses menuju Pelabuhan Ketapang, lokasi buffer zone terbagi di 5 titik yaitu Istana Gandrung, SPBU Farly, Jembatan Timbang Watudodol, Pelindo Tanjung Wangi, dan Stasiun KA Banyuwangi Baru.*** BISNIS.COM | PUPUT ADY SUKARNO

INDONESIA SHIPPING TIMES

Hindari Tiket Habis, Pelni Anjurkan Warga Beli Tiket Sedini Mungkin foto: terasmaluku.com

G

ENERAL Manager PT Pelni Cabang Ambon, Hambali menganjurkan agar warga masyarakat yang akan bepergian dengan kapal laut membeli tiket jauh-jauh hari. “Yang kita angkut itu sesuai dengan kapasitas kapal,” katanya di Ambon, Rabu pekan lalu.

Dia mengatakan, kapal penumpang tipe 2.000 tidak bisa mengangkut penumpang lebih dari 2.000 orang, kecuali ada dispensasi dari Kementerian Perhubungan yang berkisar antara 31 sampai 75 persen, yang dirata-ratakan 63 persen. “Ada istilah lebih baik tidak berangkat dari pada tidak pernah sampai akibat kelebihan penumpang. Kalau terjadi sesuatu dalam pelayaran maka kita semua yang rugi,” katanya.

Jadi, calon penumpang sebaiknya membeli tiket sedini mungkin agar dapat terlayani dengan baik. Ia juga mengimbau calon penumpang untuk tidak membawa pengantar dalam jumlah banyak, supaya pelabuhan tidak sesak dengan manusia.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Kalau tidak sesak otomatis calon penumpang menjadi nyaman, tidak perlu berdesakdesakan. Fasilitas toilet dan kamar mandi pun bersih, tidak jorok akibat terlalu banyak pemakainya,” kata Hambali.

Ia juga mengatakan calon penumpang harus membeli tiket sesuai tujuan, dengan menunjukkan identitas berupa KTP. Hambali mengungkapkan, Pelni Cabang Ambon pada masa liburan tahun ini tidak menambah kapal. Kapal yang disediakan hanya tujuh untuk melayani rute Kawasan Timur Indonesia (KTI), baik pada saat arus balik liburan sekolah, selama bulan Ramadhan maupun arus mudik saat Lebaran 1438 Hijriah.

Tujuh kapal itu masing-masing KM Pangrango, KM Nggapulu, KM Dorolonda, KM Sangiang, KM Dobonsolo, KM Leuser, KM Tidar, dan tiga kapal perintis yakni Sabuk Nusantara 48, 43, dan 63.*** REPUBLIKA.CO.ID | ANTARANEWS.COM Senin, 5 Juni 2017

05

Mudik, Pengamanan Pelabuhan Semayang Balikpapan Diperketat foto: viva.co.id

R

AMADAN diikuti Lebaran, arus mudik menggunakan jasa kapal laut bakal meningkat. Pengamanan di sejumlah pelabuhan tradisional diperketat. Baik yang berangkat maupun tiba.

Termasuk pula di Pelabuhan Semayang Balikpapan. “Lonjakan penumpang kapal diantisipasi dengan mengawasi penumpang yang kemungkinan membawa minuman keras, senjata tajam dan narkoba. Serta mencegah aksi premanisme dan lain sebagainya,” terang Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Suryana.

Petugas juga memberikan imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kepada penumpang kapal melalui pengeras suara. Di antaranya penekanan penggunaan jaket keselamatan. Khususnya pelayaran jarak dekat seperti Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU).

Untuk pelayaran antarpulau diantisipasi pelaku pencurian yang menyamar penumpang.

“Mereka beraksi di kapal dan ikut berlayar,” tuturnya.

Mengenai pos pengamanan gabungan Lebaran nanti, belum dipastikan kapan mulai difung-

06

Senin, 5 Juni 2017

sikan di Pelabuhan Semayang.

“Masih disiapkan sambil menunggu koordinasi pemerintah kota,” imbuh Kapolres Balikpapan AKBP Jeffri Dian Juniarta.

Sebab di pos pengamanan nanti, seperti tahun-tahun sebelumnya, petugas gabungan melakukan penjagaan secara bergantian. Mulai Satpol PP, PMI, ORARI, Pramuka, Dinas Kesehatan dan lainnya.

Selain itu, kedatangan truk-truk besar dari Jawa membawa sembako juga diantisipasi saat tiba di pelabuhan. Sebab, pendistribusian ke kota-kota di Kaltim dipastikan juga akan meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya menjelang Lebaran. “Ada anggota yang melakukan pengaturan lalu lintas serta pengawalan sampai ke pasar-pasar,” kata Jeffri.

Ade Yaya menambahkan, arus mudik nanti, semua wilayah sudah mengantisipasi. Khususnya dalam segi pengamanan bagi masyarakat yang mudik menggunakan transportasi darat, laut, dan udara.*** PROKAL.CO | TIM

INDONESIA SHIPPING TIMES

ALFI Persoalkan Sistem ‘Restitusi’ Tarif di Hari Libur Nasional foto: tribunnews.com

T

ERMINAL Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok diminta tidak menggunakan sistem ‘restitusi’ dalam menarik pembayaran jasa penumpukan pada libur nasional.

Hal itu di tegaskan Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Widijanto, Sabtu, 3/6.

Widijanto mengatakan sejak beberapa waktu lalu sudah ada kesepakatan antara Terminal Petikemas /Pelindo II dan pegguna jasa bahwa tarif penumpukan pada libur nasional dikenakan 300 persen dari tarif dasar.

Namun pada praktek di lapangan pembayaran tarif 300 % ini memakai sistem restitusi. Pemilik barang atau kuasanya Forwarding tetap harus membayar tarif progresif maksimal 900% baru kemudian kelebihan bayar dikembalikan kepada peINDONESIA SHIPPING TIMES

milik barang/kuasanya.

Alasan Terminal petikemas sistem komputer mereka tidak bisa diubah lagi sehingga menggunakan sistem restitusi (pengembalian kelebihan bayar), kata Widijanto.

Dia mengatakan sistem restitusi ini sangat perugikan pemilik barang/ kuasanya (forwarding) karena uang kelebihan bayar mereka mengendap di terminal beberapa lama. Bunganya siapa yang nikmati?” ujarnya.

Widijanto mengatakan kalau terminal petikemas tidak mau memasukkan tarif libur nasional dalam sistem komputer mereka . Buatkan saja loket khusus untuk pembayaran tarif libur nasional, tambahnya.*** BERITATRANS.COM | WILAM Senin, 5 Juni 2017

07

Ikatan Alumni AIPI Makassar Bikin Terobosan Training Course For Instructors foto: tribunnews.com

P

USAT Pengembangan SDM Perhubungan Laut mengapresiasi gebrakan peranan Ikatan Alumni (IKA) AIPI Makassar yang telah memperkuat kompetensi pengajar/instruktur kemaritiman.

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Umum Pusbang SDM Perhubungan Laut, Wiwi Harti saat menutup Training Course For Instructors (ToT IMO Model Course 6,09) bagi peserta AMIAIPI di Makassar melalui rilis ke Tribun Timur, Sabtu (3/7/2017).

Dia menjelaskan, pelatihan yang kedua kalinya digelar AMI-AIPI ini cukup baik karena peserta cukup antusias dengan nilai-nilai yang memuaskan.

“Pelatihan ini cukup bagus karena peserta memperoleh nilai rata-rata 90. Ini cukup bagus untuk peningkatan kualitas SDM,”ucapnya.

Dia mengharapkan, kompetensi sumber daya kampus bisa mendorong peningkatan kualitas taruna/taruni yang berstandar maritim internasional.

Hal sama disampaikan Direktur AMI AIPI Andi Muhammad Yani, dia menilai ToT standar IMO Model Course 6,09 ini bekerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Kemenhub RI dan Ikatan Alumni (IKA) IMA IAPI Makassar “Standar pelatihan tenaga pengajar ini sangat memuaskan karena mengacu pada aturan Internasional Maritim Organization atau IMO. ToT versi 6,09 ini adalah sertifikasi yang wajib bagi pengajar.

08

Senin, 5 Juni 2017

Khususnya pendidikan pelaut yang mengikuti standar IMO sebagai kiblat pendidikan pelaut secara internasional dalam mendidik taruna/taruni yang akan berlayar,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya pihak kampus juga melibatkan Ikatan Alumni yang selama ini memberikan dukungan besar untuk pengembangan kampus mulai dari tenaga pengajar hingga penyiapan lapangan kerja dan peningkatan sarana/ prasarana kampus, berstandar Internasional IMO. Kampus pelayaran yang didirikan sejak tahun 1972 ini, kata dia telah menghasilkan alumni sebanyak 5.300 taruna/taruni pelayaran. Program studi Ahli Nautika Tingkat III dan Diploma III (Ahli Madya) Program studi Tehnika Tingkat III dan Ahli Madya, & KPN yang paling mendominasi alumni AMI-AIPI MAKASSAR “Nautika & Teknika terserap dunia kerja 80 persen - 90 persen Perusahaan kelautan dalam negeri dan luar negeri. KPN Hampir 80 persen pada instansi pemerintah, perusahan pelayaran, perusahaan bongkar muat Pelindo, didominasi taruna dan taruni berasal dari Palopo dan Toraja,” katanya.

Kampus yang beralamat Jalan Gatot Subroto Baru No.54 Tallo Makassar ini merupakan pendidikan maritim yg mendapat approval kementrian perhubungan RI dan masuk dalam white list IMO ini memiliki tiga program studi yaitu nautika, teknik dan tata laksana kepelabuhanan KPN. Ketua IKA AIPI Sudirman menyebutkan ada beberapa mess kampus AMI-AiPi yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Diantaranya empat mess di Batam, empat mess di Jakarta, dua di Balikpapan, dan masing-masing satu di Samarinda dan Surabaya.

“Pengelolaan mess itu sepenuhnya hasil dari kepeduliaan teman-teman alumni. Para alumni itu peduli dengan adik-adik taruna yang akhirnya beinisiatif membangun mess untuk kebutuhan kampus,” kata dia.*** TRIBUNNEWS.COM | NURUL A ISLAMIAH

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tongkang Terbalik, Ratusan Ton Batubara Tumpah Diduga Cemari Laut foto: kompas.com

T

ONGKANG dengan muatan 7.000 ton batubara milik PT Mifa Bersaudara hanyut dan kandas setelah terseret gelombang dan angin kencang di perairan laut kawasan Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisi Nagan Raya. Akibatnya, 250 ton batubara dari tongkang tumpah ke laut.

“Kejadiannya hari Rabu (31/05/17) sekitar Pukul 08.25 Wib tongkang Setia Samudra 08 dalam kondisi labuh jangkar hanyut terseret arus karena cuaca buruk, setelah kejadian kita langsung melakukan proses evakuasi, namun sampai sekarang belum berhasil,” kata Adi Risfandi Senior Manager Operation, PT. Mifa Bersaudara dalam konferensi pers, Sabtu (03/06/17).

Meski telah dilakukan berbagai upaya evakuasi tongkang pasca kejadian dengan mengerahkan 5 unit tug boat setiap harinya, namun hingga saat ini perusahaan tambang batubara itu mengaku belum berhasil menarik kembali tongkang dari lokasi kandas kawasan bibir pantai Desa Suak Puntong, Kecamatan Kualapesisir Nagan Raya karena akibat cuaca masih buruk.

“Posisi tongkang masih belum berhasil kita evakuasi karena cuaca masih buruk, bahkan tali tambang saat dievakuasi putus,” katanya.

Akibat tongkang batubara hanyut dan kandas terseret arus, kata Adi, PT Mifa harus mengalami kerugia yang besar sehingga upaya penyelamatan dan evakuasi terus dilakukan, serta mem-

INDONESIA SHIPPING TIMES

bersihkan tumpahan batubara ke laut sesuai dengan prosedur lingkungan yang berlaku.

“Kita terus melakukan upaya evakuasi dan penyelamatan, akibat peristiwa ini juga memberikan konsekuensi biaya besar,” ujarnya.

Sebelumnya sejumlah Warga Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, mengeluhkan laut tercemar akibat tumpahan batu bara milik PT Mifa Bersaudara karena tongkang muatan batu bara sering terbalik saat dilanda gelombang tinggi dan angin kencang.

“Kejadiannya sudah sering terjadi, tongkang batu bara terbalik dan tumpah ke dalam laut, tapi sampai sekarang tidak ada penanganan dari perusahaan,” kata Zul Akli, warga Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya kepada wartawan, Jumat (2/6/17).

Menurut Akli, kapal tongkang batu bara milik PT Mifa Bersaudara itu sudah terbalik sejak dua hari lalu. Namun, hingga kini belum ada penanganan dari perusahaan, sehingga muatan batu bara yang berada dalam tongkang tumpah semua ke laut.

“Kejadiannya sudah dua hari tapi belum ada penanganan, jadi batu bara yang berada di dalam tongkang telah tumpah semua ke laut, karena sampai sekarang posisi tongkang masih terbalik,” katanya.

Menurut Akil, perairan di Kuala Pesisir, Nagan Raya, itu kini telah tercemar batu bara yang diduga milik PT Mifa Bersaudara dan PLTU, sehingga nelayan kecil di Nagan Raya kesulitan mencari ikan belakangan ini.

“Sekarang tidak ada lagi ikan, biasanya udang sabu banyak di perairan ini, tapi sekarang tidak ada lagi. Air laut saja sudah berubah hitam, mana ada lagi ikan,” ujarnya.*** KOMPAS.COM | RAJA UMAR

Senin, 5 Juni 2017

09

Jalan Trans Papua Dipastikan Bakal Tekan Biaya Logistik foto: detik.com

B

IAYA logistik di wilayah timur Indonesia, seperti di Papua menjadi pekerjaan rumah pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Salah satu upaya yang dilakukan dalam menekan biaya angkut logistik di tanah mutiara hitam ini dengan membangun proyek Jalan Trans Papua yang total panjangnya mencapai 4.330,07 kilometer (km) Pembangunan dilakukan mulai dari Sorong di Provinsi Papua Barat hingga Batas Provinsi Papua yang total panjangnya 1.070,62 km, dan disambung lagi dari Batas Provinsi Papua Barat hingga Merauke yang total 3.995 km.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional 17 Papua Barat Ditjen Bina Marga Kementerian PUPT, Yohanis Tulak mengatakan pembangunan Jalan Trans Papua diharapkan bisa menekan biaya angkut logistik.

“Seiring dengan meningkatnya kemantapan jalan diharapkan biaya angkut makin hemat atau turun dan waktu tempuh makin singkat,” kata Tulak, Jakarta, Sabtu (3/6/2017).

Dia bercerita, sebelum tersambungnya Jalan Trans Papua membuat masyarakat rela

10

Senin, 5 Juni 2017

merogoh uang lebih banyak dan harus merelakan jual hasil perkebunannya dengan untung yang sedikit.

Hal tersebut, kata Tulak dikarenakan ongkos atau biaya angkut hasil perkebunan dari pedalaman ke kota belum ada akses infrastruktur yang memadai, sehingga membutuhkan waktu lama untuk sampai ke kota.

“Yang diangkut bahan bangunan, sembako, hasil pertanian, dan sebagainya,” ungka Tulak.

Saat ini, Jalan Trans Papua khusus di Provinsi Papua Barat baru mencapai 98,89%, atau masih menyisakan 1,11% jalan yang belum tembus, dan akan rampung di akhir tahun 2017 atau tembus 100%.

Jika dirinci, 98,89% khusus dari ruas I dari Sorong-Maybrat-Manokwari yang sepanjang 594,81 km telah tembus 100% dengan pekerjaan pengaspalan sepanjang 459,93 km, yang masih berlandasan tanah atau japat sepanjang 134,88 km, dan perbaikan geometri (perbaikan grade dan alih trase) sepanjang 29,50 km.

Untuk ruas II dari Manokwari-Mameh-Wasior-Batas Provinsi Papua yang panjang 475,81 km belum tembus 100%, masih menyisakan 11,86 km yang masih hutan. Untuk pengaspalan, di ruas II ini baru mencapai 147,99 km dan 315,96 km berupa tanah atau japat, untuk perbaikan geometri terjadi di 61,24 km.

Dengan begitu, maka total pekerjaan Jalan Trans Papua di Provinsi Barat yang sudah diaspal totalnya 607,92 km atau 56,78%, yang masih tanah sepanjang 450,84 km atau 42,11%, perbaikan geometri sepanjang 90,74 km atau 8,48%, dan hutan sepanjang 11,86 km atau 1,11%.*** DETIK.COM | HENDRA KUSUMA

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: novamage.com

India Kucurkan Duit Rp1 Triliun Demi Wujudkan Green Port

D

I SAAT Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk mundur dari kesepakatan perubahan iklim Paris, India justru merayakan usaha pemerintah mereka untuk mempromosikan energi hijau atau energi ramah lingkungan.

Beberapa hari lalu, pemerintah India mengumumkan bahwa 12 pelabuhan utama mereka akan mulai menggunakan energi terbarukan, menjadikan India sebagai negara pertama yang menyuplai listrik di pelabuhan mereka menggunakan listrik yang datang dari pembangkit listrik tenaga angin dan surya.

Menurut laporan Economic Times, pemerintah India akan memasang pembangkit listrik angin dan surya dengan kapasitas 200 megawatts di pelabuhan-pelabuhan pada 2019.

Sekitar 75 persen dari total energi yang dihasilkan akan datang dari panel surya, sementara sisa listrik yang dibutuhkan akan diproduksi

INDONESIA SHIPPING TIMES

menggunakan kincir angin.

Engadget menyebutkan, jika proyek ini sukses, pemerintah akan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik ini menjadi 500 megawatts.

“Proyek energi terbarukan ini akan membantu mengurangi emisi karbon dan berujung pada perbaikan lingkungan di sekitar pelabuhan,” ujar salah satu juru bicara pemerintah.

“Semua pelabuhan kami memiliki banyak uang. Pelabuhan-pelabuhan ini memang sudah memulai proyek energi terbarukan menggunakan laba yang mereka dapat.”

Proyek ini memakan biaya yang tidak sedikit. Diperkirakan, proyek ini akan memakan INR500 juta atau sekitar Rp1 triliun. Namun, proyek ini akan sesuai degnan program pemerintah India, Green Port, yang diluncurkan tahun lalu.*** METROTVNEWS.COM | ELLAVIE I AMALIA Senin, 5 Juni 2017

11

Restrukturisasi Ditolak Bank, Pelayaran Asal Jerman Ajukan Pailit foto: seatrade-maritime.com

P

ERUSAHAAN pelayaran asal Jerman, Rickmers Group, dikabarkan mengajukan paiit kepada otoritas pengadilan setempat pada Kamis pekan lalu. Pengajuan pailit ini menyusul tidak disetujuinya rencana restrukturisasi oleh pihak perbankan.

Rabu atau sehari sebelum mengajukan pailit, Rickmers sudah mengajukan restrukturisasi tersebut kepada HSH Nordbank, namun ditolak.

Kondisi ini menyebabkan manajemen Rickmers merasa tak ada pilihan lain kecual memutuskan mengajukan pailit.

Sebagaimana dikutip Reuters, pihak pengadilan Jerman menyatakan telah menerima permohonan pailit tersebut, pada Kamis, 1 Juni yang lalu. Jika pengadilan memutuskan Rickmers Group paliti berarti menjadi tanda berakhirnya bisnis perusahaan pelayaran milik keluarga yang sudah berjalan selama 5 generasi.

Selama ini keluarga Rickmers menguasai 100% kepemilikan saham perusahaan tersebut.

Dalam konsep restrukturisasi yang diajukan, perusahaan tersebut bersedia mengurangi

12

Senin, 5 Juni 2017

porsi saham menjadi 75,1%, sedangkan sisanya diserahkan kepada pihak Bank. Namun ternyata usulan restrukturisasi ini ditolak.

Dengan pengajuan pailit ini, bisa dipastikan akan ada sejumlah bank yang menjadi mitra bisnis perusahaan pelayaran tersebut ikut terpengaruh. Dari laporan keuangan menyebutkan utang Rickmers kepada HSH Nordbank mencapai 750 juta Euro atau sekitar 840 juta dollar AS, dari keseluruhan pinjaman sebesar 19 Miliar Dolar AS yang disalurkan bank tersebut kepada perusahaan pelayaran.

April lalu, Shipping Trust Rickmers Maritime, cabang Rickmers yang listing di Singapura, juga telah mengajukan likuidasi setelah pemegang obligasi menolak menyetujui restrukturisasi yang diajukan akhir 2016.

Kabar bangkrutnya Rickmers Group membuat industri pelayaran kembali terpukul setelah bangkrutnya perusahaan pelayaran asal Korea Selatan, Hanjin Shipping, Agustus 2016 lalu.*** SEATRADE-MARITIME.COM | LEE HONG LIANG

INDONESIA SHIPPING TIMES