Indonesia Shipping Times Edisi 5 Agustus 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 187• Vol IX • Sabtu,

5 Agustus 2017

PENUHI TUNTUTAN SERIKAT PEKERJA

PASCA HAMBANTOTA DIKUASAI CHINA, SRILANKA PASTIKAN TAK ADA LAGI ASING DI PELABUHAN

MENHUB MINTA PEINDO II DAN JICT SELESAIKAN MOGOK KERJA

PTP KEBANJIRAN KAPAL PETI KEMAS INTERNASIONAL

DPR SESALKAN PENGEMBANGAN BENOA YANG TERKENDALA IZIN

MULAI 16 AGUSTUS, PELNI TAMBAH SATU TRAYEK TOL LAUT

01

Menhub Minta Direksi Pelindo II dan JICT Selesaikan Masalah Mogok Kerja KBR.ID

P

EMERINTAH terus memantau aksi mogok yang dilakukan serikat pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT).

Namun pemerintah menyerahkan penyelesaian sengkarut itu ke manajemen JICT. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi menyatakan, pihaknya tak berwenang menyelesaikan aksi mogok itu. Namun ia bilang terus melakukan koordinasi dengan stakeholder melalui Syah Bandar.

Dia menyatakan saat hari pertama demo, Rabu (3/8) operasional JICT masih berjalan dengan baik. Namun dia mengimbau serikat pekerja JICT untuk menghentikan aksi mogok

tersebut. Karena JICT merupakan tempat vital.

“Kita minta mogok jangan dibiarkan berlarutlarut. Pihak Direksi JICT dan Pelindo II harus segera menyelesaikan persoalan ini,” kata Budi Karya, Jumat (4/8).

Budi mengimbau jika ada pihak yang merasa dirugikan karena turunnya pelayanan maka silakan ketemu pihaknya.

“Jadi kalau ada yang klaim, silakan ketemu saya. Saya akan all out untuk menyelesaikan pelayanan karena keharusan pemerintah turun tangan,” jelasnya.*** GATRANEWS.COM | ARIEF PRASETYO

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Sabtu, 5 Agustus 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Aksi Mogok Ratusan Pekerja JICT Ganggu Arus Ekspor-Impor JPNN.COM

S

EKITAR 600 karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) hari ini kompak melakukan aksi mogok kerja. Akibatnya, aktivitas bongkar muat peti kemas di PT. JICT terhenti sama sekali dan dialihkan ke terminal lain di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinasi Ekonomi Edy Putra Irawady menyesalkan aksi mogok kerja yang berulang kali terjadi.

“Ini berulang-ulang kali terjadi, mudah-mudahan manjemen bisa cepat menyelesaikan.

Bagi saya yang penting aktivitasnya hidup lagi.

Kalau enggak, ekspor yang sudah begini tambah parah,” kata Edy kepada wartawan, Kamis (3/6).

Edy menyesalkan tak segera dilakukan langkah antisipasi meskipun infomasi mogok kerja telah diketahui satu pekan sebelumnya.

“Saya berharap pihak-pihak di sana terutama JICT, Pelindo, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, cepat selesaikan ini, karena ini ekspor kita,” kata Edy.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdani mengatakan mogok kerja ini berpengaruh sekali terhadap dunia usaha. Dia menyoroti perpindahan barang ke pelabuhan lain akan menimbulkan risiko kerusakan.

“Pasti sangat terganggu, perpindahan barang bisa mengakibatkan rusak, siapa yang akan menanggung?” kata dia.

Haryadi berharap aksi mogok segera diakhiri karena merugikan pelaku industri dan juga konsumen. “Objek vital seharusnya tak boleh mogok,” kata dia.

Rencananya aksi mogok kerja pekerja JICT berlangssung mulai 3 hingga 10 Agustus 2017.

Ada tiga hal yang dituntut karyawan yakni bonus pekerja, masalah perjanjian kerja Bersama dan program investasi tabungan.

Sejak 2015, aksi mogok kerja JICT telah berlangsung empat kali dengan dua di antaranya batal karena direksi memenuhi tuntutan karyawan.*** KATADATA.CO.ID | AMEIDYO DAUD Sabtu, 5 Agustus 2017

03

Mogok JICT, INSA Keluhkan Kapal Transshipment Tak Terlayani DETIK.COM

O

PERATOR pelayaran anggota Indoneaia National Shipowners Association (INSA) mengeluhkan tidak terlayaninya kapalkapal transshipment pendukung ekspor impor yang selama ini dilayani di Jakarta International Container Terminal (JICT) menyusul adanya aksi mogok serikat pekerja JICT sejak Kamis (3/8/2017).

Wakil Ketua DPC INSA Jakarta Raya Sunarno mengatakan kapal transshipment merupakan kapal yang melayani fedeer untuk muatan maupun repo empty container pendukung kapal ekspor impor yang selama ini sandar dan dilayani JICT. Kapal-kapal transshipment itu biasanya berasal dari Jakarta, Panjang (Bandar Lampung), Surabaya, dan Palembang yang daerah lainnya di Indonesia yang memuat rata-rata 100-200 bok kontainer berisi berbagai komoditas.

“Sekarang kami bingung di mana tempat sandar kapal transshipment seperti itu. Soalnya kalau sandar di dermaga domestik konvensional Pelabuhan Priok, berarti terkena biaya trucking lagi untuk diangkut ke dermaga terminal peti kemas. Siapa yang mau menanggung biaya itu,” ujarnya kepada Bisnis di sela-sela aksi mogok

04

Sabtu, 5 Agustus 2017

SPJICT pada Jumat (4/8/2017).

Manajer Operasi Pelayaran PT Tresnamuda Sejati itu mengatakan sampai saat ini terminal peti kemas lainnya yang sudah ditunjuk melayani alih kapal dari JICT belum bisa melayani kapal jenis transshipment tersebut.

Selama aksi mogok SPJICT, kapal-kapal yang sebelumnya sandar dan bongkar muat di dermaga JICT, dialihkan ke empat terminal peti kemas lainnya di pelabuhan Priok yaitu TPK Koja, New Priok Container Terminal One (NPCT1), Terminal Mustika Alam Lestari (TMAL) dan Terminal 3 Pelabuhan Priok.

“Kerugian kami saja sejak adanya aksi mogok ini sudah mencapai milliaran rupiah, sebab kapal transshipment tak bisa masuk sandar. Maka itu, kami berharap mogok kerja ini bisa segera dihentikan dan dicarikan jalan keluarnya. Jangan dibiarkan terlalu lama. Kalau begini terus kami tekor,” tuturnya.

Sunarno juga mengatakan pembiaran atas aksi mogok pekerja JICT bakal mencoreng kredibilitas Pelabuhan Tanjung Priok di mata dunia shipping global.*** BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI

INDONESIA SHIPPING TIMES

ALFI Desak Menteri BUMN Selesaikan Kemelut JICT BERITATRANS.COM

A

SOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendesak Menteri BUMN selaku pemegang saham Pelindo II dan Jakarta International Container Terminal (JICT) segera menyelesaikan kemelut yang terjadi di terminal peti kemas tersibuk di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta itu.

Sekretaris ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, mengatakan berlarutnya penyelesaian kemelut di JICT selain merusak Logistic Performance Indeks (LPI) Indonesia saat, ini juga berpotensi menciptakan ketidakpastian investasi maupun usaha di sektor kepelabuhanan dan angkutan laut.

“Harus ada sikap yang tegas dari Menteri BUMN dan pemegang saham maupun manajemen JICT. Nggak bisa dong mogok terus apalagi sampai seminggu. Segera selesaikan, kami pelaku usaha butuh kepastian,” ujarnya kepada Bisnis pada Jumat (4/8/2017).

Adil mengatakan memang sudah ada upaya contingency plan sebagai antisipasi meminimalisir aksi mogok pekerja JICT. “Tetapi itu (contingency plan) kan bukan langkah permanen. Kalau mogoknya berlanjut setelah itu lalu bagaimana? Makanya harus ada

INDONESIA SHIPPING TIMES

langkah cepat selesaikan masalah ini, tidak perlu menunggu sampai satu minggu,” paparnya.

Pada Jumat (4/8/2017) merupakan hari kedua dilakukan aksi mogok Serikat Pekerja JICT. Aksi mogok tersebut rencananya berlangsung pada 3-10 Agustus 2017.

Pada Kamis (3/8/2017), manajemen JICT juga sudah mengeluarkan surat pemanggilan dan peringatan pertama terhadap 541 pekerja JICT yang melakukan aksi mogok.

Priyo Handoko, pengacara SPJICT, mengatakan tindakan pembalasan Direksi JICT dengan pemberian sanksi surat peringatan I kepada 541 pekerja merupakan tindakan serampangan dan diduga melanggar aturan.

Dalam pasal 144 huruf B Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan tertulis jelas bahwa pengusaha dilarang memberikan sangsi tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada buruh selama dan sesudah mogok kerja.

“Bahkan surat peringatan diberikan kepada pekerja yang sedang cuti hamil dan melaksanakan ibadah haji,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya.

Selain itu, kata dia, surat peringatan tersebut juga diberikan secara sepihak kepada ratusan pekerja tanpa ada keputusan pengadilan.

“Terhadap tindakan Direksi JICT tersebut, akan ditempuh jalur hukum untuk menggugat keputusan yang patut diduga digunakan untuk mengintimidasi pekerja yang melakukan mogok,” ujar Priyo.*** BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI Sabtu, 5 Agustus 2017

05

Pelindo II Pangkalbalam Akan Kembangkan Dua Kawasan Pelabuhan TRIBUNNEWS.COM

U

NTUK lebih memperluas dan melancarkan aktivitas Pelabuhan. PT Pelindo II Pangkalbalam berencana mengembangkan dua kawasan pelabuhan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Pelabuhan Pangkalbalam dan Belinyu.

General Manajer PT Pelindo II Pangkalbalam, Hambar Wiyadi mengatakan saat ini, pihaknya sedang fokus melakukan finalisasi Rencana Induk Pelabuhan (RIP) terhadap pelabuhan Pangkal Balam.

“Pembuatan RIP ini, merupakan masukan dari pemerintah daerah. Makanya perlu suport dari pemerintah daerah. Saat ini, dalam tahap finalisasi, nanti kami juga akan berkoordinasi dengan Bappeda baik kota maupun provinsi,” ujarnya.

Untuk pengembangan pelabuhan di Pangkalbalam, lanjut, Hambar rencana akan dibangun untuk curah kering dan cair. Hal ini, melihat potensi yang sangat besar dalam pengiriman CPO (Minyak Sawit), bungkil dan kernel.

“Rencana pengembangan pelabuhan akan dibangun di kawasan dekat dwngan TPI. Namun untuk twmpat kita tinjau kembali dan bicarakan bersama pihak pemerintah,” ucapnya.

Selain daerah kawasan pelabuhan Pangkal

06

Sabtu, 5 Agustus 2017

Balam ungkapnya, Hambar yang baru dua bulan menjabat ini, sebagai GM Pelindo II Pangkalbalam juga berenvana melakukan pengembangan pelabuhan di Belinyu, dimana pengiriman stock BBM melalui kawasan ini, sangat besar potensinya.

“Kita ketahui daerah Batam yang biasanya memasukkan stok Fail dan Storid sudah jenuh.

Makanya rencana kita bangun disana (Belinyured). Hal ini, sudah kami lakukan peninjauan,” ucapnya.

Logistik Semen Potensi pengembangan lainnya, menurut Hambar, kebutuhan komoditi semen di Bangka Belitung yang ternyata cukup tinggi.

Bahkan permintaan akan semen untuk wilayah sumatera bagian selatan (Sumbangsel), Babel termasuk tinggi dengan kebutuhan hingga 9 persen dibandingkan wilayah lainnya yang hanya 5-6 persen.

“Semen ini, merupakan salah satu komoditi yang sangat strategis. Ternyata kebutuhan semen di Babel juga banyak hingga sampai sembilan persen,” ujarnya.

Dari hasil survey sejauh ini, lanjut Hambar kebutuhan semen kebanyakan didatangkan dari pulau Jawa.

Melihat hal itu, pihaknya mencari solusi kenapa tidak didatangkan daerah yang dekat saja, misalnya dari Batu Raja.

“Kebutuhan akan semen lumayan banyak.

Kenapa kita tidak datangkan yang dari dekat saja, pasti akan menghemat waktu dalam pengiriman. Ini sudah kami lakukan dan temanteman dari Batu Raja sangat tertarik dan akan dilakukan pengiriman perdananya sebanyak 2.000 Ton,” ujarnya seraya menyebutkan kalau sudah dilaksanakan pihaknya akan membantu menawarkan lahan untuk membangun gudang penampungan atau stock.

Langkah ini, dilakukan untuk pemotongan nilai logistik agar lebih murah.*** TRIBUNNEWS.COM | ZULKODRI

INDONESIA SHIPPING TIMES

PT Pelindo II Bengkulu Tingkatkan Layanan B/M Lewat Kereta

P

T Pelindo II/IPC Cabang Bengkulu dan PT Trans Rentang Nusatara (TRN) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Kerja sama keduanya dalam rencana penanganan bongkar muat dan kargo lainnya dari dan menuju pelabuhan melalui jalur rel kereta api di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.

General Manager PT Pelindo II/ IPC Cabang Bengkulu, Drajat Sulistyo dalam keterangan tertulis, Selasa (1/8), menyampaikan, MoU itu ditandatangani bersama Direktur Utama (Dirut) PT TRN, Indrajaya Putra Januar, disaksikan para jajaran direksi beserta staf kedua perusahaan, pemerintah, DPRD, dan sejumlah pengusaha.

MoU tersebut merupakan upaya pengembangan infrastruktur di wilayah Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, dan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan pengguna jasa kepelabuhanan serta untuk mengkaji tentang bongkar-muat batubara dan cargo lainnya. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyetujui pembangunan jalur kereta api itu pada 19 April 2017 melalui pemaparan hasil laporan pra-studi kelayakan sistem perkeretaapian Pulau Baai-Kota Padang yang dibuat oleh PT TRN. “Tujuannya agar jalur pendistribusian barang antar pelabuhan melalui darat yang rencananya akan dimulai pada awal tahun 2018 mendatang segera terlaksana,” ujarnya.

Ruang lingkup kerja sama yang tertuang dalam naskah MoU meliputi pembangunan jalur rel kereta dari Bukit Asam, Muara Enim, Padang menuju Pelabuhan Pulai Baai, Bengkulu. MoU itu juga menyiapkan pembangunan terminal curah kering terkait dengan penenganan kegiatan bongkar muat batubara dan kargo lainnya di Pelabuhan Pulau Baai.

Kemudian, penanganan bongkar-muat batubara dan kargo lainnya dari dan ke pelabuhan melalui jalur rel kereta api di Pelabuhan Pulau Baai secara bertahap, dan bersama-sama mempersiapkan kajian aspek bisnis, legal, teknis dan

INDONESIA SHIPPING TIMES

operasional serta melakukan kajian pola kerja sama dalam rencana penanganan bongkarmuat batubara dan cargo lainnya.

“Pentingnya kerja sama ini agar efektivitas pendistribusian barang dan konektivitas antardaerah dapat segera terlaksana. Hal ini juga dapat menjadi salah satu penunjang penting bagi pelayanan jasa yang ada di Pelindo II Cabang Bengkulu dapat menjaring mitra-mitra pengguna jasa kepelabuhanan untuk melakukan pendistribusian barangnya di Pulai Baai,” ujarnya.

Terlebih, lanjut Drajat, Pelabuhan Pulau Baai selain memiliki fasilitas penunjang yang memadai sebagai pemberi jasa ke pelabuhan, juga merupakan salah satu pelabuhan yang mempunyai area terluas nomor dua di Pulau Sumatra dan aksesibilitas dari semua wilayah.

“Sehingga dengan adanya kerja sama ini, tujuan kita untuk menjadi pelabuhan internasional dapat terealisasikan dengan cepat sesuai target yang kami miliki,” kata Drajat.

PT Pelindo II/IPC merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan jasa kepelabuhanan dan lainnya. Salah satu lokasi pelabuhan yang dikelola berada di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Sedangkan PT TRN adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang transportasi, pertambangan, dan investasi.

Melalui penandatanganan MoU ini, diharapkan terbangunnya kemitraan dan sinergitas usaha antar kedua perusahaan tersebut dengan prinsip saling menguntungkan dan mengoptimalkan sumber daya yang didasari pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, mewujudkan serta meningkatkan hubungan dan kerja sama antarpemerintah daerah dan pemerintah pusat, pengusaha, dan masyarakat secara berkesinambungan, serta memberikan dampak dan kontribusi positif bagi kemajuan Kota Bengkulu.*** REPUBLIKA.CO.ID | KARTA R UCU Sabtu, 5 Agustus 2017

07

PTP Kebanjiran Layani Kapal Peti Kemas Internasional NURULNOE.COM

M

EMASUKI awal Agustus PT. Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) menerima tambahan customer sejumlah kapal petikemas internasional diantaranya KMTC Line, CK Line, MOL, Yang Ming dan MSC Line serta beberapa kapal lain yang sudah mengajukan permohonan pelayanan kapal untuk bulan ini. Kapal-kapal petikemas tersebut selanjutnya akan dilayani oleh Terminal Operasi 3 PTP. Sementara itu, kegiatan di Terminal Operasi 1 dan 2 juga tidak kalah sibuk dengan 2 kapal petikemas, 1 kapal RoRo dan 9 kapal breakbulk yang sedang dilayani di Terminal Operasi 1 serta 7 kapal kontainer dan 3 kapal breakbulk di Terminal Operasi 2 per hari Kamis (3/8) ini.

Tingginya traffic kedatangan kapal ini menandai kembali normalnya industri pelabuhan setelah relatif sepi pada bulan Juni lalu karena bulan Ramadhan. Perusahaan menanggapi positif situasi ini dengan menyiagakan seluruh unit pelayanan agar kapal dapat ditangani dengan baik. Manajemen juga memastikan agar lapangan yang ada dapat menampung muatan seluruh kapal yang datang serta mempersiapkan beberapa alternatif rekayasa lalu lintas apabila terjadi kemacetan di dalam pelabuhan.

Corporate Secretary PTP, Kiki M Hikmat menegaskan bahwa PTP telah berkoordinasi dengan semua lini untuk memastikan seluruh kegiatan dapat berjalan tanpa kendala.

08

Sabtu, 5 Agustus 2017

“Kami telah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, customer dan internal perusahaan agar jadwal kedatangan kapal yang beriringan ini dapat seluruhnya dilayani” ujar Kiki.

Lancar Sementara itu, Dirut IPC menjamin kelancaran arus kapal dan barang di pelabuhan. Menurutnya, IPC dan manajemen JICT bersama-sama Kementerian Perhubungan dan Kepolisian RI telah menyusun contingency plan guna menjaga keamanan obyek vital nasional dan tetap memberikan pelayanan optimal dalam penanganan bongkar muat, hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan terminal-terminal di Tanjung Priok.

Kegiatan bongkar muat JICT dialihkan ke empat terminal yang ada di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, yakni Terminal Operasi 3 PT.Pelabuhan Tanjung Priok, T PK Koja, New Priok Container Terminal 1 (NPCTI), dan PT Mustika Alam Lestari (MAL) sehingga pelayanan tetap berjalan normal seperti biasa, saat ini terminal-terminal dimaksud sudah mulai menerima total 20 kapal pengalihan dari JICT. “Pelabuhan merupakan salah satu gerbang utama dan obyek vital nasional, karena itu Manajemen JICT telah melakukan kerjasama dengan KSO T PK KOJA dan tiga terminal Iainnya sebagai salah satu bentuk antisipasi kebutuhan dan kelancaran pelayanan kepada pelangganpelanggan JICT sehingga tetap berjalan optimal,” jelas Gunta Prabawa, Direktur Utama JICT. “IPC sebagai pemegang saham mendukung keputusan manajemen JICT untuk mengutamakan pelayanan kepada pengguna jasa dan mangapresiasi dukungan Kementerian Perhubungan, Kepolisian RI serta seluruh instansi dan pihak terkait yang telah bekerjasama menjaga keamanan dan kelancaran operasional, sehingga pengguna jasa tidak perlu khawatir,” ujar Elvyn G. Masassya, Direktur Utama IPC. OCEANWEEK.CO.ID | MARITIMNEWS.COM

INDONESIA SHIPPING TIMES

DPR Sesalkan Pengembangan Pelabuhan Benoa yang Terkendala Izin BERITASATU.COM

W

AKIL Ketua Komisi V DPR Lasarus menyayangkan Pelabuhan Benoa tidak masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Nasional. Hingga saat ini, proses izin belum rampung karena belum ada nota kesepahaman antara Pelindo dengan pemda terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Hal itu disampaikan Lasarus saat memimpin pertemuan Komisi V dengan Direktur Pelindo III, Kepala Otoritas Bandara Wilayah IV I Gusti Ngurah Rai, Kementerian Perhubungan, dan Basarnas. Pertemuan ini membahas infrastruktur, alat transportasi massal, dan Pelabuhan Benoa.

“Ini merupakan kunjungan Komisi V DPR yang kedua kalinya, kami menitikberatkan pada Pelabuhan Benoa yang merupakan pelabuhan terbesar di Bali,” kata Lasarus dalam keterangan tertulis, Jumat 4 Agustus 2017.

Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan, lambannya respon dari pemerintah daerah membuat berbagai program yang dibuat Pelindo terhambat, khususnya perluasan pelabuhan.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Contoh, tempat sandar kapal barang, tempat sandar kapal penumpang, dan sandar kapal pesiar dari luar negeri, serta gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) semua memanfaatkan satu area.

Lasarus mengatakan, Komisi V yang menangani infrastruktur ingin melihat sejauh mana masalah yang terjadi. Dia tak ingin, pembangunan Pelabuhan Benoa terkendala hanya karena masalah perizinan.

“Ketika kita tanya Pelindo, mereka mengatakan bahwa dananya sudah ada, tetapi masih ada beberapa permasalahan di lapangan dan perizinan,” ungkap Lasarus.

Direktur Pelindo III Husein Latief menjelaskan, persoalan pengembangan Pelabuhan Benoa ada di perbedaan gambar yang diajukan KSOP dengan di peraturan daerah. Sehingga RIP belum dapat disetujui oleh menteri, tetapi sudah mendapat rekomendasi dari pemerintah tingkat II.*** METROTVNEWS.COM | ANGGI T MARTAON Sabtu, 5 Agustus 2017

09

Mulai 16 Agustus, Pelni Tambah Satu Trayek Tol Laut WITNETNEWS.COM

P

T Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)PELNI akan mengoperasikan satu lagi kapal tol laut.

Kapal ditujukan untuk trayek T-9 dari Tanjung Perak, Surabaya ke Kisar-Namrole-Kisar-Tanjung Perak mulai 16 Agustus 2017.

Pulau Kisar merupakan pulau terdepan Indonesia di bagian Selatan. Kisara termasuk wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.

Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara.

Corporate Secretary Pelni Didik Dwi Prasetio mengatakan, pengoperasian pada trayek T-9 menambah daftar kepercayaan pemerintah kepada perusahaannya.

“Saat ini PELNI mengoperasikan tujuh kapal pada enam trayek Tol Laut. Dengan penambahan satu trayek, maka PELNI menjalani tujuh trayek dari 13 trayek yang disiapkan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan,” kata Didik dalam keterangan resminya, Jumat (4/8/2017).

10

Sabtu, 5 Agustus 2017

Pelni kata Didik, telah mendapat surat penugasan penyelenggaraan pelayanan publik untuk angkutan barang di laut tahun 2017 dari pemerintah.

“Kami mendapatkan penugasan melalui surat Dirjen Perhubungan laut Nomor. PR.101/III/15/ OA-2-17 tanggal 25 Juli 2017 trayek T-9 dari Tanjung Perak-Kisar (896 mile) Namrole-Kisar (308 mile) dan Kisar-Tanjung Perak (896 mile),” lanjutnya.

Kisar dan Namrole merupakan dua pulau di Provinsi Maluku. Kisar dekat dengan Kupang dan Timor Leste Sedangkan Namrole lebih dekat ke Ambon. Dua pulau di Provinsi Kepulauan Maluku ini sangat membutuhkan kapal Tol Laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memasarkan hasil laut berupa ikan, rumput laut, ternak sapi dan kerbau.

“Kami akan mengoperasikan KM. Caraka Jaya Niaga III-32 dengan kapasitas 115 kontainer,” ujarnya.*** BERITATRANS.COM | NAOMY

INDONESIA SHIPPING TIMES

Lampung Bidik Kawasan Industri Maritim Dibangun 2018 LAMPUNGONLINE.COM

P

EMERINTAH provinsi (Pemprov) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus dan Pertamina sepakat membangun Kawasan Industri Maritim (KIM) Tanggamus pada 2018. Pembangunan ini diharapkan memberi efek positif bagi daerah setempat.

“Proses perizinan selesai akhir 2017, sehingga pembangunan fisik dapat dimulai pada 2018,” kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setprov Lampung Adeham, seperti dikutip dari Antara, di Bandar Lampung, Jumat 4 Agustus 2017.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, berharap kerja sama antara provinsi dan kabupaten dapat melaksanakan program ini sebaik mungkin. Menurutnya, Dirjen Pengembangan Wilayah Perindustrian Kementerian Perindustrian mendukung Lampung menjadi basis industri kapal.

KIM Tanggamus termasuk 20 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum di Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016

INDONESIA SHIPPING TIMES

tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Adeham mengatakan KIM merupakan program nasional yang dicek langsung Presiden seminggu sekali.

VP Asset Strategy, Investment and Divestment Pertamina Hermawan mengaku tengah mengurus perizinan terkait pembangunan KIM, seperti sertifikasi hak pengelolaan lahan (HPL), izin prinsip dan izin usaha kawasan industri.

“Saat ini masuk pada tahap izin prinsip yang diajukan kepada Bupati Tanggamus dan sedang di-review pihak pemda. Diharapkan September terbit, termasuk izin usaha kawasan industri yang memakan waktu karena di situ ada proses pembuatan amdal,” jelas Hermawan.

Saat ini, Pertamina melaksanakan roadshow dan pendekatan ke beberapa negara untuk mendapatkan investor. Pertamina dan Kementerian BUMN juga menyiapkan perencananaan dari masterplan hingga detail engineer design (DED).*** METROTVNEWS.COM Sabtu, 5 Agustus 2017

11

Pasca Hambantota Dikuasai China, Srilanka Pastikan Tak Ada Pelabuhan yang Dikelola Asing RAMBOLL.COM

P

RESIDEN Sri Lanka Maithripala Sirisena memerintahkan Otoritas Pelabuhan Sri Lanka (SLPA) untuk tidak mengizinkan asing mengelola pelabuhan di terminal timur Pelabuhan Kolombo. Janji tersebut diungkapkan sang presiden pada Selasa pekan lalu.

Padahal sebelumnya, Pemerintah Srilanka disebut-sebut menawarkan pengelolaan terminal tersebut dengan konsep built, operate dan transfer (BOT) kepada dua perusahaan yakni Shapoorji dan Container Corporation of India, dan Shipping Circle dari Bangladesh.

Perusahaan tersebut dianggap berpeluang memenangkan tender pengelolaan terminal peti kemas timur yang memiliki panjang dermaga 1.200 m, draft 18m serta kapasita lapangan penumpukan 2,4 juta TEUs. Penawaran tersebut dianggap upaya Srilanka meredam ‘kecemburuan’ negara-negara tetangga atas konsesi pengelolaan pelabuhan Hambantota kepada China.

Menteri Pelabuhan Srilanka, Arjuna Ranatunga, bahkan menyebut salah satu peserta tender asal India, Shapoorji Pallonji dan Container Corporation of India, berpeluang bekerja sama dengan pemerintah Srilanka untuk mengelola terminal tersebut.

12

Sabtu, 5 Agustus 2017

Perubahan sikap Pemerintahan Srilanka yang menyatakan tidak akan menyerahkan pengelolaan pelabuhan ke asing diduga karena adanya tekanan serikat pekerja serta kaum nasionalis yang menentang campur tangan India dalam pengelolaan pelabuhan. Sebelumnya, serikat pekerja gencar mengkritik keputusan pemerintah Srilanka menyerahkan pengelolaan pelabuhan Hambantota kepada China. Serikat pekerja bahkan mengancam melakukan mogok

kerja.

Pemerintah Srilanka berusaha meyakinkan serikat pekerja bahwa perjanjian pengelolaan pelabuhan Hambantota bisa berubah sewaktuwaktu sesuai dengan klausul yang sudah disepakati bersama.

Sekadar catatan, SPLA sebelumnya telah memulai pengembangan pelabuhan Kolombo tahap pertama dalam bentuk pembangunan dermaga 440 meter yang menghabiskan biaya US$ 80 juta. Untuk tahap berikutnya, SLPA menawarkan pengelolaan terminal kepada pihak asing. The Sunday Times melaporkan terdapat lima konsorsium yang berminat mengelola yakni Aitken Spence (Port of Singapore Authority dan Shapoorji Pallonji), China Merchant Holdings International (CMHI) dengan Evergreen, CMA CGM (perusahaan pelayaran) dan Summit Shipping dari Bangladesh, John Keells dengan APM Terminals, Maersk Lines dan Container Corporation of India, Terminal Link (49 persen saham miliki CMHI) dengan CMA CGM serta yang kelima, Hayleys dengan Westport Shipping Services (25 % milik Hutchison), Mitsui, Mitsubishi dan NYK.*** BDNEWS24.COM | KF

INDONESIA SHIPPING TIMES