INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
No 136• Vol IX • Selasa,
6 Juni 2017
BELANDA, CHINA DAN DUBAI KEPINCUT KUALA TANJUNG
DONGKRAK PELAYANAN SELAT MALAKA, INDONESIA PEROLEH HIBAH VTS DARI JEPANG
BUMN CHINA CAPLOK PERUSAHAAN RAKSASA LOGISTIK EROPA
PENGEMBANGAN PELABUHAN BENGKULU PRIORITAS NASIONAL
TRIO PELAYARAN RAKSASA JEPANG SEPAKAT BENTUK HOLDING
01
ENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut pengelola Port of Rotterdam telah menyampaikan kesediaannya untuk berinvestasi pada proyek Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara. “Berkaitan dengan investasi di Kuala Tanjung kita sudah mendapatkan surat penegasan dari Port of Rotterdam, mereka sudah bersedia menjadi partner kita di Kuala Tanjung, Port of Rotterdam tidak saja ingin mengelola tapi juga ingin berinvestasi,” kata Menhub Budi saat ditemui usai melaksanakan Serah Terima Proyek Peningkatan Vessel Traffic Systems (VTS) Fase II Selat Malaka dan Selat Singapura dari Pemerintah Jepang ke Pemerintah Indonesia di Jakarta (5/6). Akan tetapi, kata Menhub kesempatan kerjasama ini tetap membuka kesempatan negara lain untuk terlibat dalam investasi di Kuala Tanjung. Menurut Menhub selain pembangunan pelabuhan tahap II ada sejumlah proyek lain yang membuka kesempatan bagi negara lain untuk berinvestasi. “Karena project ini besar sekali, ada tiga tahap dan ini juga berkaitan bukan saja pelabuhan tapi juga KEK (kawasan ekonomi khusus), kereta api, land development, dan jalan tol maka banyak sekali project-project yang dimungkinkan oleh investor (bisa masuk), ” jelasnya. Lanjutnya, nantinya Pelabuhan Kuala Tanjung akan menjadi suatu model baru pelabuhan yang sangat canggih di Indonesia, terkait hal ini Menhub mengaku sudah membicarakan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Rini M Soemarno. “Kuala Tanjung, saya sempat bicara dengan ibu Menteri Keuangan dengan ibu Menteri BUMN, kita akan menjadikan suatu model, suatu bentuk pelabuhan yang sangat canggih dengan suatu cara-cara kepabean dan teknologi pengangkutan yang advance sehingga kita mempunyai suatu competitive advantage,” ujar Menhub. Dijelaskan Menhub, selain Belanda dalam hal
foto: detik.com
M
Belanda, China dan Dubai Kepincut Kuala Tanjung
ini Port of Rotterdam, terdapat sejumlah negara yang telah menyatakan keseriusannya untuk berinvestasi di Kuala Tanjung yaitu Cina dan Dubai. Menhub mengaku juga telah mengajak Jepang untuk turut terlibat dalam project Kuala Tanjung. “Oleh karenanya kita mengajak beberapa pihak termasuk Jepang, saat ini memang yang sudah serius untuk Kuala Tanjung selain Belanda ada Cina dan ada juga Dubai, jadi ini kolaborasi, kolaborasi bisa macam-macam, bisa saja shipping linenya kerjasama dengan kita, jadi kerjasama ini tidak terbatas karena ini akan menjadi pelabuhan yang besar yang bisa menampung banyak kegiatan secara internasional,” ucap Menhub. Terkait proyek pembangunan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, Menhub Budi mengatakan proyek kerjasama Indonesia dengan Jepang ini akan dimulai pembangunannya paling lambat pada awal 2018, “kira-kira Agustus kita tanda tangan setelah itu kita harus lelang, saya harapkan akhir 2017 paling lambat awal 2018 sudah mulai membangun,” kata Menhub. Nantinya pengelolaan Pelabuhan Patimban akan dilakukan secara kombinasi antara Indonesia dengan Jepang dengan komposisi Indonesia 51% dan Jepang 49%.*** SHIPPINGFORUM.CO.ID | REL
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id
02
Selasa, 6 Juni 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Dongrak Pelayanan Selat Malaka, Jepang Hibahkan VTS Kepada Indonesia
P
EMERINTAH Jepang menghibahkan sistem monitoring lalu lintas pelayaran oleh pelabuhan (Vessel Traffic System/VTS) fase II di Selat Malaka dan Selat Singapura senilai 1,43 miliar yen atau Rp172,4 miliar kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kegiatan proyek fase II dilakukan guna meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran Selat Malaka dan Singapura. Diharapkan, proyek dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia dan pengguna jasa transportasi laut di Selat Malaka dan Selat Singapura. “Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang terus konsisten meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura melalui bantuan hibah, berupa pembangunan VTS,” ujarnya, Senin (5/6). Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii bilang, Selat Malaka dan Selat Singapura memiliki tingkat risiko kecelakaan kapal yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan selatnya yang sempit dan memiliki dasar laut yang dangkal. “Kerja sama di bidang VTS antara Indonesia dengan Jepang memiliki sejarah yang lama dan saat ini merupakan sistem VTS tahap kedua,” katanya. Ishii menuturkan, kerja sama tersebut telah ditandatangani 7 November 2008 silam untuk fase I. Pembangunan tahap I dimulai pada 15 Desember 2009 dan selesai pada 31 Maret 2011, sedangkan untuk fase II dimulai pada 28 Maret 2014 lalu dan selesai 10 Juni 2016. “Fasilitas tahap pertama masih dioperasikan secara baik karena kami bukan memberikan fasiltas saja, melainkan juga tenaga ahli,” imbuhnya. Saat ini, 20 personel dari Dumai dan dua dari Batam telah terakreditasi sebagai tenaga operasional VTS sesuai dengan standar Otoritas Asosiasi Internasional Bantuan Maritim untuk Navigasi Mercusuar (IALA). “Dengan proyek ini sebagai permulaannya, kami berharap, agar Indonesia dan Jepang dapat menciptakan hubungan kerja sama lainnya untuk menciptakan keamanan untuk industri penerbangan dan kereta api,” terang dia. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut A Tonny Budiono menuturkan, Selat Malaka dan Selat Singapura adalah salah satu kawasan laut Indonesia terpenting di Asia Tenggara. Jalur Laut sepanjang 550 mil laut tersebut termasuk salah satu jalur paling sibuk sebagai jalur perdagangan internasional yang menunjang perekonomian dunia. Lebih dari 90.000 kapal dari berbagai negara dan sedikitnya 14.000 kapal dari Jepang melewati selat ini setiap tahunnya. “Kondisi perairan yang sempit dan dangkal, ditambah dengan padatnya lalu lintas kapal, baik kapal penum-
INDONESIA SHIPPING TIMES
pang, kapal kargo ataupun kapal ikan yang menyeberangi jalur tersebut setiap harinya menimbulkan risiko bencana yang besar, sehingga diperlukan peningkatan ke-selamatan dan keamanan pelayaran di wilayah tersebut,” ucapnya. Alasan inilah yang mendasari pemerintah menerima dana bantuan hibah dari Pemerintah Jepang sebagai salah satu pengguna (user state) Selat Malaka dan Selat Singapura pada Maret 2006. Tonny menyebutkan, proyek fase II ini meliputi pembangunan fisik berupa VTS Sensor Stations di Tanjung Medang dan Tanjung Parit, Repeater Stations di Tanjung Sair, Simpang Ayam dan Selincing serta VTS Sub Center di Dumai,Pembangunan fasilitasnya Antara lain, VTS Sub Center di Dumai, pembangunan peralatan di Tanjung Medang, Pembangunan Generator di Tanjung Medang dan Dumai, serta Steel Tower untuk Radar dan Communication Device di Tanjung Medang, Tanjung Sair, Tanjung Parit dan Simpang Ayam. Dengan selesainya Proyek VTS fase II, jangkauan menjadi lebih luas mencakup seluruh wilayah perairan Selat Malaka dan Selat Singapura sepanjang 550 mil laut mulai dari Horsburg sampai dengan Tanjung Medang. “Kementerian Perhubungan telah mengoperasikan layanan VTS tersebut secara penuh dan langsung setelah serah terima dimaksud agar pengawasan kapal di Selat Malaka dapat dilakukan,” papar Tony. Selain mendapatkan bantuan hibah untuk pembangunan fasilitas VTS, Indonesia juga memiliki kerja sama dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) dalam bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bentuk bantuan teknis untuk pengoperasian VTS. Kerja sama yang telah dijalin sejak 2012 ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan teknik pengoperasian bagi para operator VTS melalui serangkaian pelatihan. Sebagai salah satu hasil dari kerja sama teknis ini, saat ini VTS Batam telah memiliki 17 orang operator VTS yang memiliki sertifikasi sesuai Standar (IALA) V. 103.1 dan VTS Dumai sebanyak 18 orang VTS Operator sesuai Standard IALA V. 103.1. Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah memiliki 21 VTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Antara lain, Belawan, Teluk Bayur, Batam, Panjang, Palembang, Merak, Jakarta, Semarang, Surabaya, Benoa/Lombok Straits, Lembar, Pontianak, Batu Licin, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Makassar, Bitung, Sorong, Bintuni, dan Dumai. Seluruh VTS tersebut diklaim berfungsi untuk menyediakan bantuan kepada industri pelayaran dalam perairan yang sibuk dan mempunyai tingkat risiko yang tinggi. *** CNNINDONESIA.COM | ANTARANEWS.COM Selasa, 6 Juni 2017
03
P
Jurus Pemerintah Agar Tol Laut Tak Hanya Kirim Barang ke Timur RI
ROGRAM tol laut yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah dua tahun berjalan sejak 2015. Dengan adanya tol laut, diharapkan harga komoditas di Indonesia timur sama seperti di wilayah Indonesia barat. Program ini tak berarti tanpa kendala, seringkali kapal yang seharusnya memuat komoditas lagi setelah membawa komoditas ke timur Indonesia membuat program ini kurang efektif. “Ketika kapal dari timur ke barat enggak banyak alias kosong dan sangat merugikan kapal,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2017). Untuk membuat kapal laut kembali terisi penuh membawa komoditas ke barat, Bambang mengungkapkan perlu dilakukan pengembangan infrastruktur wilayah di wilayah Indonesia timur. Pengembangan infrastruktur kewilayahan dilakukan dengan mengembangkan kapasitas pelabuhan hingga mempermudah akses jalan dari dan ke pelabuhan. “Dalam RKP 2018 ada proyek infrastruktur nasional yang tidak boleh diganggu gugat, yaitu konektivitas menuju pelabuhan. Pelabuhan sudah ada dan dibangun konektivitas ke kota terdekat dan jalur distribusi,” kata Bambang. Pembangunan konektivitas ke kota dekat pelabuhan bisa dilakukan dengan membangun akses jalan darat dan jalur kereta api. Namun, di daerah timur yang lebih dibutuhkan adalah akses jalan yang layak sehingga bisa digunakan untuk kontainer dan kendaraan lainnya. “Kalau pelabuhan di Jawa kereta jadi kebutuhan, tapi tempat lain fokus jalan dulu disesuaikan dengan kondisi pelabuhan dan harus cukup untuk kontainer,” jelas Bambang. Pembangunan infrastruktur penunjang yang dibutuhkan, meliputi akses jalan, pasokan listrik, hingga air bersih yang dapat menunjang aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. “Kalau sarana penunjang ya dari APBN dari Kementerian PU, listrik ada BUMN dari PLN, air bersih juga bisa APBN,” tutur Bambang.
04
Selasa, 6 Juni 2017
Dengan adanya fasilitas penunjang tersebut, diharapkan muncul pusat ekonomi baru. Sehingga ada komoditas yang bisa dibawa dari timur ke barat. Turun 10% Menurut Bambang, pemerintah juga menargetkan biaya logistik bisa turun menjadi 10% dari total biaya yang dikeluarkan pengusaha dengan adanya tol laut berupa angkutan kapal berjadwal. Saat ini, biaya logistik mencapai 26% dari total biaya yang belum bergerak banyak dari sejak pertama kali bergulirnya program tol laut pada 2015 silam. Penurunan biaya logistik menjadi 10% ditargetkan bisa terjadi 10 tahun dari sekarang seiring dilakukannya perbaikan di banyak sektor. “Saat ini biaya logistik kita masih 26% dari total biaya. Kita akan turunkan biaya logistik secara drastis kalau bisa 10%, tapi katakan itu masih 10 tahun ke depan,” ujarnya. Penurunan biaya logistik menjadi 10% tentu harus dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memperbaiki infrastruktur dan konektivitas antar daerah. Infrastruktur pendukung yang menghubungkan antar daerah termasuk pengembangan pelabuhan dan menambah jalur pelayaran yang belum ada. Dalam hal ini, peran swasta sangat dibutuhkan untuk terlibat langsung dalam investasi pengembangan pelabuhan hingga melayani pelayaran ke lebih banyak daerah lagi. “Mau tidak mau penyelesaian tol laut enggak bisa berdiri sendiri, bangun pelabuhan dan menambah jalur pelayaran juga konektivitas jalur laut dengan daratnya pun harus dijaga,” ujar Bambang. Peran serta swasta dalam tol laut bisa dilakukan dengan menjadi investor dalam pengembangan pelabuhan yang nantinya bisa disandarkan oleh kapal berbadan besar. Kerja sama pengelolaan pelabuhan juga bisa dijajaki. “Bisa bentuk joint venture atau minat menjadi investor dan perlu ada ketegasan Pelindo bisa memilih partner strategis yang mau dia gandeng.” kata Bambang.*** DETIK.COM | ARDAN A CHANDRA
INDONESIA SHIPPING TIMES
Revitalisasi KA Jakarta-Surabaya, Menhub Tawarkan Skema B to B foto: detik.com
M
ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi menawarkan skema kerjasama antar-badan usaha atau ‘business to business’ untuk proyek revitalisasi jalur kereta api Jakarta-Surabaya. “Kita punya preferensi agar proyek itu ‘B to B’ (antar-badan usaha),” kata Budi usai menerima hibah dari Pemerintah Jepang terkait Sistem Lalu Lintas Kapal (VTS) di Jakarta, Senin (5/6/2017). Budi menjelaskan, alasan penawaran skema alternatif tersebut yaitu agar tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diprioritaskan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur. “Kita tahu dana APBN tidak banyak, kita harus Indonesia sentris,” ucapnya. Proyek revitalisasi jalur kereta api JakartaSurabaya tersebut nantinya bisa mengubah kecepatan menjadi kecepatan medium, yaitu 160 kilometer per jam atau hanya memakan waktu sekira lima jam dari Jakarta-Surabaya. Namun, saat ini kendala yang masih dihadapi, yaitu banyaknya lintasan sebidang sepanjang lintas utara Jawa tersebut, yang mencapai 980 lintasan.
INDONESIA SHIPPING TIMES
“Bisa dipenuhi dengan dua hal, yaitu dengan elektrifikasi dan kedua menghilangkan lintasan sebidang, kita membutuhkan cara-cara lebih strategis,” tuturnya. Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Dwitjahjono mengatakan saat ini masih dilakukan prastudi kelaikan. “Masih jalan terus, nanti setelah Lebaran ada laporan pedahuluan,”
ujarnya. Prasetyo menambahkan, setelah laporan pendahuluan pada Juli dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan prastudi kelaikan dan studi kelaikan yang ditargetkan Desember 2017 rampung. Sebelumnya, Pemerintah Jepang bersikeras menginginkan skema antar pemerintah, yaitu ‘government to government’ agar ada jaminan dalam bentuk peraturan dalam proses pembangunannya. “Kalau G to B (government to business) atau B to B (business to business), Jepang menilai akan sulit karena dia (Jepang) yang memang lebih mengerti dalam pembangunan infrastruktur transportasi,” imbuh Prasetyo. Dia menilai proyek sarana dan prasarana memakan biaya besar dan sulit untuk mengembalikan seluruh investasi proyek revitalisasi jalur kereta tersebut. “Karena (porsi alokasi pembiayaan) prasarana paling sedikit memakan biaya 80% dari total pembangunan, itu sangat berat dari mana untuk mengembalikan investasinya itu,” katanya.*** OKEZONE.COM | ANTARANEWS.COM
Selasa, 6 Juni 2017
05
Pelabuhan Pengumpan Bisa Tekan Biaya Logistik ke Daerah Terpencil foto: indonesiamaritimwordpress.com
J
UMLAH pelabuhan besar di Indonesia saat ini ada sekitar 5 yang tersebar di 3 wilayah Indonesia. Pelabuhan besar tersebut bisa menjadi feeder atau pelabuhan pengumpan untuk untuk membawa komoditas ke daerah lain yang infrastruktur pelabuhannya belum memadai. Pelabuhan pengumpan melayani bongkar muat barang dalam negeri dari kapal besar. Muatan yang diturunkan di pelabuhan pengumpan nantinya diangkut kembali menggunakan kapal dengan ukuran yang lebih kecil ke daerah lain. “Misalnya di Makassar hub Indonesia timur dan nantinya ke Sorong feedernya bisa menggunakan kapal lebih kecil dikirim ke Papua,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, di Gedung
06
Selasa, 6 Juni 2017
Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2017). Dengan demikian, diharapkan biaya logistik ke daerah terpencil tidak terlalu besar meskipun sudah diberikan subsidi. “Jadi misalnya unloading di Makassar loading ke kapal lebih kecil supaya subsidinya lebih memungkinkan,” tutur Bambang. Adapun beberapa pelabuhan pengumpan, antara lain Pelabuhan Kuala Tanjung dan Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Bitung. Ke depan, ada dua pelabuhan pengumpan lainnya yaitu Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Batam.*** DETIK.COM | ARDAN A CHANDRA INDONESIA SHIPPING TIMES
Pelabuhan Bengkulu Masuk Prioritas Pembangunan Nasional foto: bengkuluekspress.com
P
ELABUHAN Pulau Baai Bengkulu milik PT Pelindo II telah menjadi prioritas pembangunan nasional. Direktur Utama Indonesia Port Corporation (IPC), Elvin G Masassya mengatakan pengembangan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu sudah masuk dalam Rancangan Induk Pelabuhan (RIP) secara nasional. “Peningkatan kapasitas pelabuhan menang sudah masuk dalam RIP. Nantinya akan mampu mendongkrak ekonomi Bengkulu,” terang Elvin dalam konfrensi pers usai menggelar safari Ramadhan di kantor PT Pelindo II Bengkulu, beberapa waktu lalu. Pengembangan pelabuhan itu meliputi dari sarana prasaran pelabuhan, hingga menjaga kedalam alur tetap berada di kedalam 10 LW. Sehingga kapal-kapal besar bisa terus leluasa masuk pelabuhan terbesar di Bengkulu ini. “Optimalisasi pemanfaat pelabuhan harus jadi prioritas utama,” tambahnya. Terlebih saat ini, lanjut Elvin kapal kontener sudah banyak merapat ke pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Barang curah kering sudah lancar didistribusikan ke Bengkulu melalui peti kemas. Ini juga menjadi bukti ekonomi Bengkulu terus meningkat. “Perlu terus dikerjasamakan dengan semua stakeholder, agar distribusi bahan baku melalui peti kemas dapat terus meningkat,” papar Elvin. Dari sisi kawasan pelabuhan, lahan seluas lebih dari 1000 hektar ini juga sudah mulai ditumbuhi investasi. Mulai dari pembanguan PLTU, industri pabrik PT Semen Padang, lahan
INDONESIA SHIPPING TIMES
yang disiapkan khusus untuk penggemukan sapi, hingga industri lain yang siap berdikari di Bengkulu. Langkah ini tentunya akan semakin mendongkrak pertumbuhan Ekonomi di Bengkulu. “Kerjasama ini harus terus ditingkatkan,” tuturnya. Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Benglulu Dr H Rohidin Mersyah mengatakan keberadaan pelabuhan Pulau Baai sangat berperan penting untuk mendorong ekonomi Bengkulu. “Pertumbuhan ekonomi Bengkulu secara nasional memang meningkat. Hal ini terbukti dengan banyaknya kapal-kapal besar membawa ribuan peti kemas bersandar di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu,” tambah Rohidin. Infrastruktur pelabuhan bisa menjadi penggerak ekonomi Bengkulu diwilayah barat Pulau Sumatera. Tentunya juga didukung dengan transportasi jalur darat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama pemerintah pusat nantinya akan dibuka akses jalan lantas provinsi menuju pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. “Tak hanya itu, jalur rel kereta api menghubugan Lubuk Linggau-Bengulu juga akan dibuka. Kemudian dari Sumatera Selatan ke Kaur juga aman dibuka. Hal ini nantinya akan menjadi pintu logistik menuju Bengkulu,” pungkas Rohidin. Sementara, acara safari Ramadan tersebut, PT pelindo II juga menggelar deklarasi bersama membangun negeri. Dimana deklarasi itu ditandatangani langsung oleh Dirut utama IPC Elvin G Masassya, Wakil Gubernur (Wagub) Benglulu Dr H Rohidin Mersya, Komisaris IPC Tumpak H Pangabean, GM PT Pelindo II Bengkulu Drajat Sulistyo, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu Sendjun Manulang SH MH, Kepala Perwakilan BI Bengkulu Endang Kurnia Saputra, Danlanal Bengkulu Letkol Laut (P) Fajar Rusdianto, perwakilan Polda Bengkulu, perwakilan Korem 041/Bengkulu dan tokoh masyarakat.*** BENGKULUEKSPRESS.COM | RENINS Selasa, 6 Juni 2017
07
ASDP Sebar Tempat Penjualan Tiket, Pelindo III Siap Sambut 500 Ribu Pemudik
P
ERSIAPAN menghadapi arus mudik Lebaran 2017 dilakukan pemerintah dengan memperbaiki sarana dan prasarana. Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten siap menyambut dengan memperbaiki sejumlah fasilitas. Humas PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Merak, Mario Sardadi Oetomo mengatakan, kesiapan Pelabuhan Merak menghadapi arus mudik mencapai 90 persen. Kesiapan itu meliputi perbaikan fasilitas pelabuhan, pengamanan, serta rekayasa lalu lintas di pelabuhan. “Selain itu kita juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa pihak yang turut mengatur kelancaran arus mudik seperti kepolisian dan Dinas Perhubungan,” ujar Mario di Kota Cilegon, Senin (5/6/2017). Khusus untuk di jalan tol, pihak ASDP menyediakan 2 titik yang berada di rest area Jalan Tol Tangerang-Merak arah Merak di kilometer 43 Balaraja dan kilometer 68 Serang Timur. “Di jalan raya kita juga menjual tiket di tiga tempat, ada di Serdang (Kabupaten Serang-red), di simpang empat Grogol, dan di Hotel Mangku Putra Jalan Raya Merak,” jelasnya. Selain itu, penjualan tiket secara daring (online) juga sudah diberlakukan sejak 1 Juni. Ini dilakukan untuk mengurai kepadatan dan penumpukan penumpang di Pelabuhan Merak. Untuk arus mudik tahun ini, ASDP mengoperasikan 6 dermaga. Dengan begitu, kemacetan yang biasa terjadi di Pelabuhan Merak dapat teratasi. 500 ribu penumpang Sementara itu, jelang arus mudik pada Ramadan dan Lebaran Juni 2017 ini, pelabuhan-pelabuhan dibawah pengelolaan PT Pelindo III diprediksi akan di banjiri penumpang hingga 500.000 orang. Jumlah itu meningkat dibanding tahun 2016 lalu, sekitar 8 persen. Kepala Humas Pelindo III, Widyaswendra, menyebutkan, tahun 2016 lalu, jumlah penumpang kapal yang melalui pelabuhan penumpang dibawah pengelolaan Pelindo III, mencapai 456.304 penumpang. “Estimasi kenaikannya didasari pada jumlah kapal yang melayani mudik tahun ini dan forecast pertumbuhan penumpang tahun-tahun sebelum-
08
Selasa, 6 Juni 2017
nya. Termasuk manifest kapal yang sandar pada H-15 (10 Juni) hingga H+15 (10 Juli) di seluruh pelabuhan yang kita kelola,” jelas Wendra, Senin (5/6/2017). Lebih lanjut, Wendra menyebutkan, jumlah penumpang tahun 2016 turun dibanding 2015. Tahun 2015, mencapai 512.638 penumpang. Kenaikan volume penumpang kapal laut ini juga disebabkan semakin banyaknya penumpang pesawat. Demikian juga dengan angkutan darat yang semakin padat membuat angkutan laut menjadi pilihan alternatif. Terlebih prediksi pemerintah angkutan melalui bus diperkirakan turun 2 persen dibanding tahun lalu. “Di Tanjung Perak, bisa menampung 4.000 penumpang per harinya. Tanjung Emas bisa menampung 3.000 penumpang, dan terminal lalinnya rata-rata kapasitasnya mencapai 1.000 penumpang,” jelas Wendra. Di antara puluhan pelabuhan yang dikelola Pelindo III, Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Tanjung Emas (Semarang), dan Kumai (Kalimantan Tengah) merupakan yang paling sibuk. Sebab ketiga pelabuhan ini tahun lalu menampung volume penumpang masing-masing mencapai 165.111, 71.829, dan 46.157, jika dibandingkan 10 pelabuhan lainnya. Sebagai terminal operator, Pelindo III telah menyiapkan berbagai infrastruktur. “Termasuk untuk mengantisipasi luberana penumpang mulai H-15 hingga H+15, sebab angkutan kapal itu berbeda dengan pesawat, kereta, dan bus yang didominasi pekerja sector non formal,” lanjut mantan Corporate Secretary PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) itu. Antisipasi lonjakan penumpang tahun ini hampir sama dengan kesiapan tahun-tahun sebelumnya. Yakni berkoordinasi dengan Ooritas Pelabuhan, Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, kepolisian, dan TNI Polri. Adapun fasilitas yang disediakan tenda, pendingin ruangan, penerangan ruangan, petugas jaga dan toilet. “Penambahan ini hanya terminal penumpang di daerah-daerah, sedangkan di Tanjung Perak semuanya sangat memadai,” tandas Wendra.*** DETIK.COM | TRIBUNNEWS.COM
INDONESIA SHIPPING TIMES
Kuartal II Tahun 2017,Investasi Sektor Logistik Meningkat
M
EMASUKI kuartal II/2017, kebutuhan investasi di sektor logistik meningkat. Hal tersebut terlihat dari naiknya penyaluran kredit perbankan di sektor ini. Berdasarkan data Analisis Uang Beredar Bank Indonesia, per April 2017 kredit investasi bank untuk jenis penggunaan pengangkutan dan komunikasi tercatat senilai Rp91,9 triliun. Angka ini naik dibandingkan Maret 2017 yang senilai Rp91,7 triliun, meskipun jika dibandingkan Februari masih sedikit lebih rendah. Pada Februari kredit yang disalurkan sebanyak Rp92 triliun. Secara umum, penyaluran kredit untuk sektor logistik memang sudah mulai meningkat di kuartal pertama (Q1) setelah sempat menurun pada awal tahun. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit untuk lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada Maret 2017 senilai Rp171,08 triliun. Padahal dari Januari ke Februari penyaluran kredit sempat menurun dari posisi Rp167,41 triliun menjadi Rp166,67 triliun. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bidang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman mengatakan, kebutuhan investasi perusahaan logistik tahun ini memang meningkat seiring program pemerintah yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur. “Tahun ini cukup baik khususnya di sektor infrastruktur. Makanya banyak kredit baru untuk beli unit di segmen ini,” katanya di Jakarta, Senin (5/6/2017). Kebutuhan unit juga semakin meningkat seiring masuknya periode sibuk pada Ramadan. Kyat menuturkan pihaknya mulai kebanjiran order sehingga beberapa di antaranya terpaksa ditolak. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki
INDONESIA SHIPPING TIMES
Nugrahawan Hanafi menjelaskan, meskipun pembiyaan di bidang logistik sempat menurun tetapi bukan berarti investasi di bidang logistik berkurang. “Kita harus lihat per sektor. Memang ada yang turun, tapi ada juga yang naik.” Menurutnya, dari sisi pembangunan infrastruktur justru naik. Salah satunya adalah investasi untuk pembangunan dan optimalisasi di bidang teknologi informasi atau dikenal dengan istilah e-logistik. Kenaikan di kuartal II telah diprediksi oleh Sunarsip, Chief Economist PT Bank Bukopin Tbk. Dia memaparkan pertumbuhan sektor logistik memang relatif bagus ketimbang sektor lain khususnya di subsektor udara dan darat. Sedangkan angkutan laut cenderung turun sebagai imbas dari aktivitas ekspor impor yang melambat, sama dengan subsektor pergudangan. Namun, dia memperkirakan kondisi ini akan rebound setelah melihat perkembangan ekspor dan harga komoditas yang mulai positif. “Diperkirakan pada kuartal II/2017 pertumbuhan kredit sektor transportasi dan pergudangan akan membaik.” Kredit Sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi (Rp triliun) Januari : 167,41 Februari : 166,67 Maret : 171,08 Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK 2017
Kredit Investasi Perbankan Kepada Sektor Pengangkutan dan Komunikasi (Rp Triliun) Januari : 91,9 Februari : 92 Maret : 91,7 April : 91,9 Sumber: Analisis Uang Beredar Bank Indonesia 2017*
BISNIS.COM | ABDUL RAHMAN Selasa, 6 Juni 2017
09
BBM Satu Harga Diyakini Pangkas Biaya Logistik foto: investigasibrief.com
P
ELAKU usaha angkutan truk menyambut positif upaya pemerintah melakukan standardisasi harga bahan bakar minyak di seluruh Indonesia secara bertahap karena akan memicu penurunan biaya logistik. Sugi Purnoto, Wakil Ketua Umum Bidang Sarana dan Prasana Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengatakan langkah pemerintah yang menyamakan tarif bahan bakar minyak (BBM) di 12 kabupaten merupakan langkah yang membantu pelaku usaha truk. “Sangat berdampak, karena kita ketahui 20%--30% komponen biaya sektor transportasi dan angkutan barang itu berasal dari mahalnya harga BBM, ini akan berpengaruh terhadap tarif transportasi juga,” terang Sugi, Senin (5/6/2017). Dia menyatakan BBM merupakan komponen terpenting pada setiap industri barang dan jasa, karena BBM akan menentukan tarif akhir kepada konsumen. Tak hanya itu, Sugi menegaskan bagi pengusaha truk, standardisasi ini, khususnya pada harga solar yang menurun drastis akan mengefisiensikan pengeluaran perusahaan angkutan truk. “Dengan standardisasi di luar pulau Jawa, seharusnya biaya logistik bisa turun. Lalu ada komponen biaya transportasi dan biaya driver, kalau semua turun, biaya logistik pasti turun dengan signifikan,” tegasnya.
10
Selasa, 6 Juni 2017
Pihaknya menyatakan sangat mendukung langkah pemerintah untuk segera melakukan penyamaan tarif BBM secara bertahap di seluruh Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut sangat membantu pengusaha angkutan barang antarkota antarprovinsi. Sebagai informasi, per 1 Juni 2017, ada 12 kabupaten termasuk yang ada pada wilayah pedalaman mengalami penyamaan harga BBM seperti di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya. Adapun 12 kabupaten yang terkena penyamaan harga BBM adalah; Kecamatan Pulaupulau Batu, Kabupaten Nias Selatan di Sumatera Utara; Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Mentawai di Sumatera Barat; Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara di Jawa Tengah; Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep di Jawa Timur; Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, Kecamatan Waingapu. Selain itu, Kabupaten Sumba Timur di Nusa Tenggara Timur; Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi di Sulawesi Tenggara; Kecamatan Moswaren, Kabupaten Sorong Seatan di Papua Barat; Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Morotai di Maluku Utara; Kecamatan Distrik Paniai Barat, Kabupaten Paniai di Papua, dan Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat. Awalnya masyarakat di 12 kabupaten tersebut membeli BBM dengan harga Rp8000 hingga Rp18000 per liter. Namun dengan penyamaan harga, masyarakat sudha bisa membeli dengan harga seperti di Stasiun Pengisian Bahar Bakar Umum (SPBU) Pertamina yaitu Rp6450 per liter untuk Premium (BBM Khusus Penugasan), dan Rp5150 per liter untuk Solar. Rencananya, pemerintah masih akan menambah jumlah daerah lain untuk penyamaan harga BBM sampai akhir Juni ini.*** BISNIS.COM | GLORIA FK LAWI
INDONESIA SHIPPING TIMES
Raksasa Logistik Eropa Dicaplok BUMN China foto: logicor.eu
C
HINA Investment Corporation (CIC), perusahaan pengelola dana kekayaan terbesar di Asia, membeli Logicor perusahaan logistik asal Eropa, Blackstone. CIC membeli Logicor senilai â‚Ź12,25 miliar atau setara US$ 13,8 miliar. Pembelian Logicor memperkuat posisi China sebagai pemain ekuitas swasta di Eropa. Dealogic, perusahaan jasa keuangan asal Inggris menyebut akuisisi CIC atas Logicor menjadi momentum kembalinya kepercayaan investor akan kemampuan China dalam melakukan pembelian perusahaan di Eropa. Sebab, menurut Dealogic, akuisisi terhadap Logicor merupakan akuisisi dengan nilai transaksi terbesar kedua di Eropa. Bahkan, nilai transaksi tersebut terbesar keempat di dunia sampai saat ini. CIC adalah BUMN China yang didirikan sejak tahun 2007. Perusahaan berbasis di Beijing ini bertugas membantu Pemerintah China untuk meningkatkan investasi dan pasar keuangan. CIC mengelola total aset senilai US$ 800 miliar. Dari aset yang dikelola, sebanyak US$ 200 miliar berasal dari investasi luar negeri. Sebelum mendapatkan Logicor, sumber Financial Time menyebut, CIC bersaing dengan Mapletree Investment dan Temasek, yakni perusahaan investasi asal Singapura yang turut
INDONESIA SHIPPING TIMES
melakukan penawaran. Logicor juga sempat ditawar perusahaan logistik asal Singapura, Global Logistic Properties. Tingginya minat pembeli Logicor karena tergiur jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Anak usaha dari Blackstone ini memiliki lebih dari 600 properti di Eropa. Logicor juga punya gudang seluas 13,67 juta meter persegi. astdil Secured dan Goldman Sachs ditunjuk Blackstone sebagai penasihat atas transaksi tersebut. Begitu juga PJT Partners, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, dan Citigroup akan membantu transaksi yang ditargetkan rampung akhir tahun itu. Imbal hasil tinggi Menanggapi pelepasan anak usahanya, Kepala Real Estate Blackstone di Eropa Anthony Myers mengaku yakin Logicor memiliki prospek yang positif dalam jangka panjang. “Pemilik baru tidak diragukan lagi akan membuat Logicor lebih kuat di sektornya. Kami bangga karena telah mengantar Logicor melakukan akuisisi atas 50 properti,� tandas Myers. Bisnis logistik diperkirakan akan tumbuh sejalan dengan tingginya minat berbelanja online di Eropa, khususnya Inggris. Laporan Deutsche Bank AG yang dilansir Bloomberg memperkirakan, gudang-gudang di Eropa mampu menghasilkan imbal hasil sekitar 7,6% per tahun dalam lima tahun ke depan. Bahkan imbal hasil dari sektor pergudangan diperkirakan lebih tinggi daripada mal atau kantor. Mal hanya memberikan imbal hasil 6,4% sedangkan perkantoran 5,2%. Logicor yang berbasis di London telah menyewakan gudangnya ke perusahaan terkemuka dunia, seperti Amazon.com Inc dan DHL Worldwide Express.*** TRIBUNNEWS.COM | MONA TOBING Selasa, 6 Juni 2017
11
Tiga Raksasa Pelayaran Jepang Sepakat Bentuk Holding “Ocean Network Express”
foto: containerst.com
A
WAL Juni ini, tiga perusahaan pelayaran raksasa Jepang: Kawasaki Kisen Kaisha (K Line), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) dan Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) mengumumkan membentuk perusahaan baru yang akan beroperasi dengan merek dagang “Ocean Network Express”. Pembentukan usaha patungan ini merupakan upaya mengintegrasikan bisnis pelayaran dan terminal kontainer milik tiga perusahaan yang berada di luar negeri. Skema berikutnya menetapkan induk perusahaan di Jepang sedangkan kantor pusat operasional di Singapura. Selain itu, akan didirikan pula kantor-kantor pusat regional perusahaan di Singapura, Hong Kong, Inggris (London), Amerika Serikat. (Richmond, VA), dan Brasil (Sao Paulo).
12
Selasa, 6 Juni 2017
Perusahaan patungan “Ocean Network Express” merupakan kelanjutan dari rencana sebelumnya yang diumumkan tanggal 31 Oktober 2016 lalu. Direncanakan, perusahaan patungan tersebut akan mulai beroperasi sepenuhnya mulai 1 April 2018 yang akan datang. Secara keseluruhan, perusahaan hasil gabungan ini akan memiliki total kapasitas armada 1,4 Juta TEUs, sehingga menjadikannya berada di urutan 5 besar dunia dari total seluruh kapasitas armada saat ini serta menguasai sedikitnya 7% dari total muatan di 90 negara. Dengan merger operasi ini diharapkan NYK Line dan K Line kembali meraih keuntungan setelah mengalami kerugian jutaan dolar dalam Sembilan bulan pertama tahun fiskal yang dimulai 1 April 2016.*** MARITIME-EXECUTIVE.COM | KF INDONESIA SHIPPING TIMES