Indonesia Shipping Times Edisi 6 Juli 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 162• Vol IX • Kamis

6 Juli 2017

JIKA TAK AJAK BICARA ASOSIASI

ALFI SESUMBAR FASILITAS CFS PELINDO II TAK AKAN BERFUNGSI OPTIMAL

MENHUB FOKUSKAN TRANSPORTASI LAUT JARAK JAUH UNTUK ANGKUT LOGISTIK

PENDATAAN LAHAN PELABUHAN PATIMBAN SELESAI, PEMKAB SUBANG TUNGGU DANA PEMERINTAH PUSAT

PELINDO III SEMARANG SALURKAN DANA PINJAMAN RP1,9 MILIAR

PERLUAS TERMINAL PETI KEMAS CEBU, FILIPINA PINJAM DANA 158 JUTA DOLAR AS DARI KOREA SELATAN

01

Menhub Fokuskan Transportasi Laut Jarak Jauh untuk Angkut Logistik INAPEX.CO.ID

M

ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, penggunaan moda transportasi laut menjadi pekerjaan rumah (PR) yang mesti dibenahi. Hal itu mengingat pengguna layanan transportasi ini tak mengalami pertumbuhan berarti.

“Laut memang stagnasi. Jadi ini akan jadi PR kita,” katanya di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Kondisi tersebut terjadi khususnya pada penggunaan transportasi laut jarak jauh yang mengangkut penumpang orang. Karenanya, Menhub akan mengevaluasi bahwa angkutan laut nantinya akan difokuskan untuk membawa kebutuhan logistik.

“Untuk jarak jauh mungkin akan kita evaluasi itu hanya kita untuk logistik ya sedangkan yang jarak dekat seperti ke Semarang, Surabaya, atau dari Kalimantan ke Jawa yang kurang dari 2 hari kita akan intensif,” lanjutnya.

Dia pun mengatakan sempat melakukan komunikasi dengan pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pengoptimalkan penggunaan transportasi laut jarak dekat milik BUMN. “Saya sudah bicara dengan BUMN untuk meningkatkan Pelni dan ASDP untuk pergerakan-pergerakan jarak pendek tersebut,” tambahnya.*** OKEZONE.COM | TRIO HAMDANI

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Kamis, 6 Juli 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Panggil Sri Mulyani, Menko Darmin Bahas Paket Kebijakan Logistik HARIANTERBIT.COM

M

ENTERI Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution siang ini melakukan rapat koordinasi secara tertutup di kantornya, Jakarta Pusat. Rapat koordinasi ini membahas tentang penyederhanaan tata niaga ekspor dan impor.

Pantauan media, Rabu (5/7/2017), turut hadir dalam rapat koordinasi ini Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rapat ini dilakukan secara tertutup di ruang rapat Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat.

Menurut Sri Mulyani, rapat kali ini membahas tentang implementasi paket kebijakan jilid XV. Salah satunya adalah tentang larangan terbatas (lartas) dan Indonesia National Single Window (INSW).

“Kita bahas sama Pak Menko untuk persiapan yang paket ke XV itu mengenai Lartas, mengenai INSW,” kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Tak hanya itu, pada rapat tertutup ini, juga turut dibahas tentang tata niaga ekspor dan impor. Hanya saja, Sri Mulyani enggan menjelaskan lebih detail tentang sektor yang dibahas dalam rapat ini.

“Ya nanti tata niaganya termasuk di dalamnya,” tuturnya.

Seperti diketahui, Paket kebijakan jilid XV dengan fokus kebijakan pada sektor logistik telah diluncurkan oleh pemerintah pada 15 Juni 2017 lalu. Paket kebijakan ini sendiri diterbitkan dengan latar belakang tingginya biaya logistik

INDONESIA SHIPPING TIMES

di Indonesia. Melalui paket kebijakan ini, pemerintah pun berencana memberikan kemudahan berusaha pada pengusaha sektor logistik.

Terdapat beberapa tujuan dan manfaat dalam paket kebijakan ini. Di antara adalah dengan memberikan peluang pasar kepada pengusaha pelayaran, Marine Insurance, dan pemeliharaan kapal nasional. Pemerintah juga berharap paket kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing perusahaan penyedia jasa logistik serta memperkuat Kelembagaan Indonesia National Single Window (INSW).

Pemerintah pun telah menetapkan beberapa sasaran kebijakan. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan membuka peluang pelayaran nasional melayani angkutan ekspor impor sekitar USD600 juta per tahun, investasi perkapalan sekitar 70-100 unit kapal baru senilai USD700 Juta, asuransi angkutan sebesar 1%-2%, pinjaman perbankan dalam negeri sebesar USD560 juta, dan kesempatan kerja baru sebanyak 2.000 pelaut.

Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan daya saing galangan kapal dalam negeri dengan memberikan insentif 0% Bea Masuk impor 115 jenis suku cadang dan komponen kapal laut, termasuk menjaga keberlangsungan hidup 1.800 Perusahaan Pelayaran.

Dalam paket kebijakan ini, pemerintah juga akan mrmberi peluang lebih besar kepada pelayaran nasional untuk melayani angkutan khusus seperti, kapal tanker dan bulker.

Tak hanya itu, penurunan biaya angkutan barang melalui udara juga turut menjadi fokus pada paket kebijakan ini. Sebagai contoh, biaya Regulated Agent pada beberapa rute pendek domestik seperti Jakarta-Surabaya dan JakartaSemarang dapat mencapai hingga 30% terhadap biaya angkut.

Namun, Kebijakan tentang logistik ini tidak usai dalam satu paket kebijakan. Kebijakan ini akan dibagi dalam 3 paket. Artinya, masih terdapat 2 paket kebijakan lagi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah terkait sektor logistik.*** OKEZONE.COM | DEDY AFRIANTO Kamis, 6 Juli 2017

03

Jika Tak Ajak Bicara Asosiasi

ALFI Sesumbar CFS Pelindo II Tak Akan Berfungsi Optimal

IPC-LOGISTIC

K

etua DPW ALFI DKI Widijanto mengatakan rencana Pelindo II membangun Container Freight Station (CFS) Center di Pelabuhan Tanjung Priok tidak akan berfungsi optimal selama tidak mengajak bicara ALFI. Sebab kalau namanya CFS Center berarti jadi pusat atau satu satunya lokasi penyimpanan barang impor LCL. “Karena yang menggarap bisnis LCL selama ini anggota kita mestinya kita diajak bicara,” tuturnya.

Apalagi kalau tujuan mendirikan CFS Center untuk menurunkan biaya logistik, kata Widijanto, yang tahu bagian tarif mana bisa ditekan tentu anggota ALFI yang selama ini menggarap bisnis tersebut.

Sementera itu, Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G. Masassya dikonfirmasi usai Halal Bi Halal, Rabu (5/7/2017) mengatakan pembangunan fasilitas CFS Center masih pada tahap finalisasi.

“Kita masih perlu bicara lagi dengan berbagai pihak terkait seperti Bea Cukai, Otoritas Pelabuhan (OP) termasuk Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan pelaku usaha

04

Kamis, 6 Juli 2017

barang impor berstatus Less than Container Load (LCL),” kata Elvyn kepada BeritaTrans.com didampingi Komut Tumpak Haturangan Panggabean.

CFS adalah fasilitas tempat penyimpanan barang impor berstatus Less than Container Load (LCL) yang masih di bawah pengawasan pabean. Sedangkan kontainer LCL yaitu kontainer impor yang isinya milik lebih dari satu consignee.

Elvyn menampik anggapan pihaknya tidak mengajak bicara ALFI terkait rencana pembangunan CPS Center. Padahal bisnis barang impor LCL selama ini sudah digarap anggota ALFI. “ALFI dan anggotanya (pelaku bisnis) yang selama ini sudah menggarap barang impor LCL pasti kita ajak bicara nanti kalau fasilitasnya sudah selesai,” tambah Elvyn.

Pelindo II hanya menyediakan tempat dan fasilitas dengan maksud untuk memperbaiki “business process” agar layanan barang impor LCL lebih cepat, transparan dan murah yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya logistik, ujar Elvyn.

Sebelumnya Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha Pelindo II Saptono RI mengatakan ujicoba CFS Center akan dilakukan 3 Juli 2017. Ternyata rencana ujicoba pengoperasian CFS tersebut belum terlaksana.

Lokasi CFS Center tahap awal dibangun di pergudangan Cargo Distribution Center (CDC) Banda, Pelabuhan Tanjung Priok.*** BERITATRANS.COM | WILAM

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pendataan Lahan Patimban Selesai, Pemkab Subang Tunggu Pencairan Dana Pemerintah Pusat DETIK.COM

P

ROYEK pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat menurut Bupati Subang Imas Aryumningsing diprediksi akan tuntas dan beroperasi 2019 mendatang. Kini, realisasi proyek pemerintah pusat yang diproyeksikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat itu masih dalam tahap menunggu pencairan anggaran pembebasan lahan sebagai akselerasi kelanjutan pembangunan.

Dia menambahkan pencairan dana pembebasan lahan tersebut kemungkinan besar akan dilakukan akhir tahun ini. “Semua dananya dari pemerintah pusat. Dari informasi yang saya dapatkan, total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun (Pelabuhan Patimban) itu sebesar Rp43 triliun, kalau pembebasan lahannya Rp500 miliar,” ungkapnya saat di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung Setelah dana pembebasan lahan tersebut dicairkan, lanjut Imas, tahapan pembangunan akan dilanjutkan dengan pengerjaan konstruksi yang akan digenjot sesuai arahan presiden.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Untuk diketahui, pemerintah pusat dan provinsi serta kabupaten/kota sebelumnta telah melakukan penetapan lokasi (penlok) reklamasi proyek Pelabuhan Patimban.

Lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban yang telah ditetapkan tersebut meliputi wilayah di dua kecamatan di Kabupaten Subang, yakni Desa Patimban, Desa Kalentambo, Desa Gempol, Desa Pusakaratu, dan Desa Kotasari di Kecamatan Pusakanagara serta Desa Pusakajaya di Kecamatan Pusakajaya.

“Total daratan seluas 710 hektare. Penetapan lokasi sudah rampung, sudah pendataan lahan juga. Tinggal menunggu pencairan dana dari pusat, semua diatur pusat termasuk pengawasannya,” paparnya.

Lebih lanjut dia berharap, kehadiran Pelabuhan Patimban bisa mendongkrak perekonomian Kabupaten Subang khususnya dan Provinsi Jabar umumnya, termasuk penyerapan kerja yang naik signifikan.*** SINDONEWS.COM | AGUNG B SARASA Kamis, 6 Juli 2017

05

Meski Masih Rugi, Tamarin Tetap Optimis Prospek Industri Pelayaran CNNINDONESIA.COM

P

T Pelayaran Tamarin Samudera Tbk (TAMU) mengalami penurunan pendapatan menjadi USD12,76 juta hingga periode 31 Desember 2016 dibandingkan pendapatan USD25,10 juta yang diraih periode sama tahun sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan perseroan dalam laporan keuangannya di Jakarta, kemarin.

Perseroan juga mencatatkan beban operasional sebesar USD12,71 juta dari beban operasional tahun sebelumnya yang USD14,30 juta membuat laba kotor turun tajam menjadi USD44,46 ribu dari laba kotor USD10,80 juta tahun sebelumnya.

Sementara rugi sebelum pajak tercatat sebesar USD7,33 juta usai raih laba sebelum pajak USD4,54 juta di periode tahun sebelumnya. Rugi tahun berjalan tercatat sebesar USD6,80 juta usai raih laba sebesar USD4,70 juta di periode hingga 31 Desember 2015.

Jumlah aset perseroan hingga 31 Desember 2016 mencapai USD109,82 juta turun dari jumlah aset per 31 Desember 2015 yang USD123,82 juta. Sebagai informasi, perseroan belum lama ini tercatat di pasar modal dan menjadi emiten ke enam yang listing di tahun 2017.

06

Kamis, 6 Juli 2017

Dalam pencatatan, Pelayaran Tamarin melepas 750 juta saham ke publik melalui Initial Public Offering (IPO) dan debut perdana harga saham Pelayaran Tamarin di posisi Rp187 per lembar saham.

Dalam periode masa penawaran umum per tanggal 3 Mei-4 Mei 2017, Pelayaran Tamarin berhasil menghimpun dana IPO sebesar Rp82,5 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja, cadangan peralatan, dan perlengkapan kapal. �Untuk kelanjutan bisnis kami optimistis.

Hal ini didukung oleh industri minyak dan gas bumi lepas pantai serta industri jasa pelayaran angkutan penunjang kegiatan lepas pantai yang memiliki prospek ke depan positif dengan pertumbuhan yang signifikan,� kata Kardja Raharjo, Direktur Utama PT Pelayaran Tamarin Samudera Tbk. Dalam IPO ini, TAMU mengalami oversubscribed sebanyak dua kali dari total IPO. Penjamin emisi dalam perhelatan IPO ini adalah PT Investindo Nusantara Sekuritas dan PT Sinarmas Sekuritas. Sebagai informasi, Pelayaran Tamarin Samudra saat ini memiliki lima armada kapal penunjang kegiatan lepas pantai.

Satu di antaranya merupakan kapal Anchor Handlibg Tug Supply (AHTS) dan empat unit kapal Accomodation Work Barges (AWB) dengan berbagai tipe dan fungsi yang digunakan sebagau sarana akomodasi tempat menginap bagi para pekerja di perusahaan ekplorasi minyak lepas pantai.*** OKEZONE.COM | NERACA.CO.ID

INDONESIA SHIPPING TIMES

REUTERS.COM / BBC.COM

Dilarang Suplai Minyak ke Kapal, Pengusaha Batam Pusing Sepi Order

B

ELASAN agen minyak yang ada di kota Batam mengeluhkan surat edaran yang dikeluarkan Kepala Kantor Pelabuhan Batam terkait larangan agen untuk menyuplai minyak dari mobil ke kapal.

Larangan ini menurut mereka bisa membunuh agen minyak yang ada di Batam.

Di tengah lesunya ekonomi Batam saat ini agen minyak hanya mengharapkan suplai minyak ke kapal-kapal sebab perusahaan di Batam saat ini sudah tidak jalan lagi.

Alex salah satu agen kapal yang mengeluhkan permasalahan ini.

Menurutnya, awalnya mereka menyupali minyak ke pelabuhan resmi.

Kemudian kebijakan tersebut berubah, mereka diminta untuk menyuplai ke pelabuhan khusus.

Lalu peraturan itu berubah lagi, dan kali ini mereka dilarang untuk mengisi minyak dari mobil ke kapal.

“Jadi kami harus bagai mana. Kalau memang alasana untuk Safety, mereka harus memikirkan

INDONESIA SHIPPING TIMES

safetynya seperti memberikan, seperti racun api dan, knalpot harus pakai kondom,” sebutnya.

Lebih lanjut dikataknya, peraturan tersebut dikeluarkan kepala kantor pelabuhan melalui surat edaran.

Setelah surat edaran keluar barulah surat telegram dari kementrian perhubungan dikeluarkan.

“Jadi duluan surat kepala kantor ini pada tanggal 7 juni 2017. Sementara telegram kementerian Perhubungan itu tanggal 16 Juni 2017. Dan ditelegram itu dibahas, Kantor pelabuhan harus menyediakan tempat khusus.

Tapi nyatanya tidak ada,” tegasnya.

Ia berharap, masalah ini tidak terus berlarutlarut. Pengusaha sangat berharap anggota dewan bisa turun untuk melakukan Hearing ke kantor Pelauhan.

“Jangan sampai nanti kami rumahkan karyawan karena tidak ada job lagi. Ini sudah hampir satu bulan sepi orderan,” tegasnya.*** TRIBUNNEWS.COM | EKO SETIAWAN Kamis, 6 Juli 2017

07

PT Pelindo III Semarang Salurkan Dana Pinjaman Rp 1,9 Miliar TRIBUNNEWS.COM

P

T Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Cabang Tanjung Emas menyalurkan dana pinjaman kemitraan sebesar Rp 1,9 miliar kepada 61 usaha kecil menengah (UKM) di Jawa Tengah dan DIY. Dana itu disalurkan Pelindo sebagai bentuk kepedulian dan dukungan untuk mengembangkan usaha mitra binaan.

Harapannya produk yang dihasilkan tidak hanya mampu menguasai pasar lokal. Namun juga merambah ke tingkat nasional, bahkan bisa diekspor. General Manager PT Pelindo Cabang Tanjung Emas, Agus Hermawan menyatakan, dana pinjaman kemitraan disalurkan kepada 61 UKM yang bergerak di sektor usaha perdagangan, pertanian, perikanan, dan peternakan.

Dana itu berasal dari dana CSR perusahaan. P Penyaluran dana dilakukan melalui survei dan proses seleksi yang ketat.

“Program penyaluran dana pinjaman ini sudah berulang kali dilakukan sejak 1995. Kurang lebih total dana pinjaman yang sudah kami salurkan sebesar Rp 28 miliar kepada 1.500-an UKM. Tahun ini, penyaluran dana pinjaman baru tahap satu, sebesar Rp 1,9 miliar. Nanti, sepanjang tahun ada tiga tahap,” papar Agus saat penyaluran dana UKM secara simbolis di kantor

08

Kamis, 6 Juli 2017

Pelindo III Cabang Tanjung Emas, baru-baru ini.

Dia berharap dana pinjaman lunak yang disalurkan itu dapat digunakan UKM mitra binaan dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan usaha, bukan untuk kepentingan lainnya. UKM yang menjadi mitra binaan pun dapat mengangsur dana pinjaman sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah ditentukan.

“Jangka waktu pengembalian dana pinjaman, selama 30 bulan. Kami harap UKM bisa mengangsurnya tepat waktu. Sebab, dana pinjaman ini akan digulirkan kembali kepada UKM lain yang memerlukan,” tambah Agus.

Jika ada UKM yang merasa berat dan khawatir menunggak, maka akan dilakukan pembinaan serta pelatihan mulai dari sisi keuangan, maupun pemasaran. Agus mengimbau kepada seluruh UKM dapat komunikatif.

“Kalau ada kesulitan, bisa konsultasi kepada kami atau Dinas UKM dan Koperasi. Kami bekerja sama dengan dinas terkait untuk melakukan pelatihan agar usaha yang dijalankan UKM bisa berkembang,” tandas Agus.*** SUARAMERDEKA.COM | TRIBUNNEWS.COM

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pos Indonesia Siap Hadapi Tantangan Kompetisi Ketat Pengiriman Logistik MERDEKA.COM

P

T Pos Indonesia (Persero) kantor Regional 4 Jakarta Raya sebagai penyangga utama pendapatan PT Pos akan memaksimalkan kepuasaan pelanggan. Hal ini dilakukan untuk menghadapi sekaligus memenangkan tantangan zaman dan kian ketatnya kompetisi pengiriman logistik pada tahun-tahun mendatang.

“Untuk menghadapi kompetisi yang kian ketat hanya dapat dijawab dengan kualitas dan layanan kepada pelanggan dengan lebih baik lagi,” kata Kepala Regional 4 Jakarta Raya, Syamsul BP Nasution disela-sela acara Halal bi Halal bersama seluruh keluarga besar Pos Jakarta Raya, Rabu (5/7/2017).

Syamsul menjelaskan, pada triwulan kedua ini, momen idul fitri ibaratnya seorang bayi yang terlahir ke dunia dengan keadaan suci, dan tentunya dikaitkan dengan kinerja Pos, momen ini adalah sebagai salah satu sarana untuk merekatkan kembali seluruh komponen pos Jakarta Raya mulai dari Kepala Regional, Deputi, Manajer, Kepala Kantor dan seluruh karyawan untuk bahu membahu menghadapi tantangan bisnis kedepan yang semakin ketat dengan lebih mengeratkan persatuan dan kesatuan.

“Semangat hari kemenangan ini menjadi momentum bagi kita untuk bangkit menyambut kompetisi yang kian ketat. Nilai-nila persahabatan harus tetap kita jaga dengan menjunjung tinggi kebersamaan dalam rangka membangun perusahaan untuk lebih baik lagi kedepannya,” tambah Syamsul.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Menurut dia, transformasi PT Pos kedepannya tidak lagi berorientasi pada pengiriman surat tapi telah beralih ke pengiriman logistik perusahaan-perusahaan ekonomi digital atau e-commerce yang kini tumbuh dan berkembang bak jamur di musim hujan. Tak hanya menggandeng perusahaan e-commerce besar pihaknya pun juga menggaet industri rumah tangga yang menggunakan jasa teknologi untuk memasarkan produknya.

“Kita menyiapkan berbagai fitur-fitur produk yang berkualitas dan kompetitif untuk mendukung perusahaan e-commerce. Bisnis online ini kan berhubungan dengan kecepatan dan ketepatan layanan. Untuk pengiriman satu hari kita siapkan pos ekspres, kemudian untuk pengiriman dua hari kilat khusus. Kita siapkan semua layanan sesuai dengan keinginan bisnis online,” jelas Syamsul.

Sebagai perusahaan dengan jaringan terbesar dan terluas di Indonesia dengan armada bisnis pengiriman yang telah teruji, berbagai perusahaan e-commerce besar yang telah bermitra dengan Pos diantaranya Lazada, Tokopedia, MatahariMall.com, Zalora, AliExpress (Alibaba Group), Singapore Post dan lainnya menggunakan jasa logistik Pos Indonesia.

“Kita melayani semua pemain-pemain besar e-commerce, tapi kita juga melayani pedagangpedagang online,” ujar Syamsul.

Pada acara yang didahului dengan serah terima jabatan Kepala Kantor Pos Jakarta Timur itu, Syamsul menjelaskan Pos Indonesia akan bertransformasi menjadi tulang punggung logistik e-commerce Indonesia dan mendukung Paket Kebijakan Ekonomi XIV yang mencanangkan peta jalan e-commerce untuk mendorong perluasan dan peningkatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien dan terkoneksi secara global.*** JURNAS.COM | AHMAD MUHAJIR Kamis, 6 Juli 2017

09

Sejumlah Negara Afrika Kepincut Kapal Perang Produksi PAL Surabaya MERDEKA.COM

D

EPUTI Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan Nigeria sedang menjajaki pengadaan kapal perang buatan PT PAL Indonesia (Persero).

“Nigeria tertarik mendatangkan kapal perang buatan Pal Indonesia. Kedua pihak sudah melakukan pembicaraan untuk pengadaannya,” kata Harry seperti dikutip Antara, Rabu (5/7).

Menurut Harry, jenis kapal perang yang akan dibangun Pal masih belum ditentukan apakah Perusak Kapal Rudal (PKR) atau Strategic Sealift Vessel (SSV).

“Realisasi pengadaan kapal perang ini akan disesuaikan dengan kebutuhan serta anggaran dari negara tersebut. Jika tahun ini (2017) terjadi kesepakatan maka kemungkinan kapal pesanan Nigeria diperkirakan bisa diselesaikan dan diserahkan pada tahun 2019,” kata Harry.

Sejumlah negara di Afrika juga tertarik mendatangkan kapal perang buatan Pal Indonesia yang berlokasi di Surabaya itu.

10

Kamis, 6 Juli 2017

“Meskipun di Afrika Selatan ada perusahaan pembuat kapal laut, namun sejumlah negara di kawasan itu lebih tertarik kapal perang PAL,” ujarnya.

Sebelumnya, Pal Indonesia telah membuktikan kemampuannya untuk memenuhi pesanan kapal perang yang merupakan buatan anak bangsa.

Pada September 2016, perusahaan mengekspor kapal perang pesanan Filipina jenis SSV. Kapal perang dengan kecepatan maksimal 16 knot itu diberi nama Davao Del Sur. Spesifikasi umum kapal SSV itu termasuk panjang 123,0 meter, lebar 21,8 meter, serat air 5 meter, bobot 7.200 ton, dan daya angkut 621 orang.

Dengan suksesnya ekspor kapal perang ke Filipina itu mengundang investasi berupa pesanan kapal perang serupa dari negara lainnya.*** MERDEKA.COM | IDRIS R PUTRA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Publikasikan Data Pemantau Kapal Perikanan

M

Menteri Susi Tepis Tudingan Bocorkan Rahasia Negara

ENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan publikasi data pemantauan kapal perikanan (vessel monitoring system/VMS) melalui Global Fishing Watch perlu agar publik langsung mengawasi praktik illegal fishing. Sebelumnya, muncul tudingan bahwa pembukaan data VMS kepada GFW sebagai bentuk pembocoran rahasia negara.

Susi mengatakan sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP) Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 42/2015. Beleid itu menyebutkan tujuan pemantauan kapal perikanan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perikanan, meningkatkan ketaatan kapal perikanan, memperoleh data dan informasi kegiatan kapal perikanan, dan meningkatkan penegakan hukum di bidang perikanan.

“Dengan adanya laporan VMS, maka kapalkapal yang melakukan kegiatan illegal fishing dapat terpantau. Untuk itu, kita butuh pertukaran informasi kredibel yang lebih transparan berkaitan dengan perikanan antarnegara. Kasihan nelayan-nelayan kecil yang mengandalkan laut sebagai ladang pekerjaan dan sumber makanan jika kita tidak serius dalam penanganan illegal fishing ini,” katanya dalam siaran pers, Rabu (5/7/2017).

Dia menjabarkan transparansi atau keterbukaan informasi publik dijamin dalam UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Publik berhak mendapatkan akses informasi pemerintah, selama tidak dikategorikan sebagai informasi publik yang dikecualikan.

Hak masyarakat atas akses informasi publik juga dilindungi oleh UUD 1945 pasal 28F yang menyatakan setiap orang berhak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari dan memperoleh informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.

Adapun menurut pasal 26 ayat (1) Permen KP No 42/2015, data VMS adalah data yang dikelola dan dimiliki oleh KKP, khususnya Ditjen

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Lebih lanjut, pasal 26 ayat (3) menyebutkan masyarakat dapat mengakses data VMS sehingga KKP memiliki kewajiban menyediakan data VMS kepada masyarakat.

“Dengan demikian, KKP memiliki kewenangan penuh atas penggunaan data VMS selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan kepentingan umum,” jelas Susi.

Dia menerangkan keterbukaan data VMS merupakan cara efektif untuk mencegah overfishing dan illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing yang selama ini mengancam pasokan bahan baku ikan nasional. Transparansi data VMS akan mendorong kesadaran masyarakat terhadap kegiatan perikanan di Indonesia.

Masyarakat diharapkan menjadi lebih kritis dan menjadi mitra pemerintah dalam mengelola perikanan nasional, memperhatikan serta melaporkan kegiatan perikanan yang mencurigakan.

Dengan GFW sebagai media, masyarakat dapat melihat kepadatan aktivitas perikanan di Indonesia, serta informasi mengenai kapal ikan, seperti alat tangkap, bendera, bobot (GT) kapal, serta ukuran panjang dan lebar kapal ikan.

Menurut dia, salah satu fitur GFW yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah identifikasi kegiatan alih muat di tengah laut atau transshipment. Dengan dibukanya data VMS, GFW mampu mendeteksi pertemuan antara kapal ikan yang menggunakan VMS dengan kapal lain yang menggunakan transmitter AIS di tengah laut.

“Pertemuan kedua kapal ini merupakan salah satu indikasi terjadinya transshipment di tengah laut. Melalui fitur GFW ini, masyarakat dapat melihat dan melaporkan kegiatan transshipment yang telah dilarang melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 yang melarang kegiatan transshipment,” kata Susi.*** SOLOPOS.COM | SRI MAS SARI Kamis, 6 Juli 2017

11

Perluas TPK Cebu, Filipina Pinjam Dana 158 Juta Dolar AS ke Korea Selatan SECTEU.COM

P

ROYEK pengembangan Terminal Peti Kemas Cebu Internasional Container Port (CICP) Filpina memperoleh pinjaman lunak dari pemerintah Korea Selatan sebesar 158 juta dolar AS. Dengan suntikan dana ini, pemerintah Filipina optimis terminal peti kemas tersebut akan selesai tahun 2020 mendatang.

Adapun total kebutuhan pengembangan pembangunan pelabuhan tersebut mencapai 182 juta dolar AS. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Korea Selatan melalui Official Development Assistance (ODA) memberikan pinjaman sebesar 158 juta dolar AS, sedangkan sisanya sebesar 23,74 dolar AS dianggarkan melalui APBN Pemerintah Filipina.

Seperti dikutip Export-Import Bank of Korea (K-Exim), Sekretaris Asisten Keuangan Maria Edita Tan menyatakan Pemerintah Korea Selatan telah menyetujui proyek pembangunan terminal peti kemas Filipina dibiayai ODA Sebelumnya, Pemerintah Korea Selatan, melalui Kexim, telah menawarkan kredit lunak

12

Kamis, 6 Juli 2017

sebesar $ 1 milyar dengan masa pengembalian enam tahun untuk membiayai programprogram infrastruktur utama di Filipina.

Otoritas Ekonomi dan Pembangunan Nasional (NEDA) telah menyetujui pembangunan pelabuhan tersebut, yang akan berada di kawasan Consolacion, sedikit ke arah utara pelabuhan eksisting, pada November tahun lalu menyusul kesepakatan pinjaman antara Manila dan Seoul di bulan Agustus.

Proyek pembangunan pelabuhan ini diharapkan dapat mengurangi kongesti yang terjadi di Cebu International Port sekaligus mengurangi waktu tunggu kapal. Terminal peti kemas ini juga akan mendongkrak kapasitas lapangan penumpukan dari yang ada saat 7.373 TEUs menjadi 14.400 TEUs atau naik dua kali lipat.

Pelabuhan CICP akan dibangun di atas pulau reklamasi seluas 25 hektar. Proyek ini diharapkan bisa dimulai pada kuartal ketiga 2017.*** SEATRADE-MARITIME.COM | VINCENT WEE

INDONESIA SHIPPING TIMES