Indonesia Shipping Times Edisi 6 Maret 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 55 • Vol IX • Senin 6

Maret 2017

INGGRIS TUDING BANGKAI KAPAL MILIKNYA DI LAUT JAWA SUDAH RAIB DIKILOIN PENJUAL BESI BEKAS Foto: superadventure,co.id

TPK KOJA MODIFIKASI LAYANAN JASA PELABUHAN BERBASIS ONLINE

KEREN! KAPAL MADE INI BATAM INI TIDAK DOYAN BBM

FPBM SAMARINDA DEMO, PELINDO IV TEPIS TUDINGAN MONOPOLI

KAPAL PESIAR SIAP JALANKAN KONVENSI AIR BALLAST

01

Pengembangan Belawan Fase I Serap Dana USD 165 M? Wow! foto: oceanweek.co.id

P

ENGEMBANGAN Pelabuhan Belawan (Teminal Petikemas) fase I diperkirakan menelan investasi sebesar USD 166 milyar, meliputi reklamasi lapangan penumukan petikemas seluas 120.000 m2 (biaya USD 73 m), dermaga sepanjang 350 meter (biaya USD 23 m), dan peralatan penunjang dengan biaya USD 70 milyar. Demikian informasi yang diperoleh dari Ir. Sri Rahardjo (konsultan di Kemenhub) pada acara Pameran Logistik ASEAN, di ICE BSD, Jumat (3/3) sore.

“Pengembangan pelabuhan Belawan itu sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Belawan yang telah ditetapkan Menhub no. PM 21 tahun 2012,” katanya.

Kepala Program Studi S1 Logistik Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti ini juga mengemukakan, pengembangan pelabuhan Belawan INI dilakukan melalui dua fase. Pengerjaan fisik fase pertama reklamasi dibiayai oleh pemerintah (Kemenhub) dari dana pinjaman Islamic Development Bank (IDB) dan TPK dioperasikan melalui konsesi. “Sedangkan fase 2 konstruksi oleh Pelindo I sebagai pemegang konsesi dari OP Belawan,” ujar mantan Ketua Proyek Pembangunan TPK Koja itu.

Pinjaman IDB itu sudah dilakukan pemerintah Indonesia pada Desember 2009 lalu dalam bentuk Istisna’a agreement Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana membenarkan pengembangan Pelabuhan Belawan sesuai Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang dituangkan dalam Permenhub No.21/2012.

Dalam RIP tersebut, dermaga terminal peti kemas di Pelabuhan Belawan harus diperpanjang 700 meter. Dari total panjang dermaga, dia mengaku 350 meter dibiayai oleh Kementerian Perhubungan dan Islamic Development Bank.

Sisanya sekitar 350 meter dibiayai penuh oleh Pelindo I. Proyek ini diperkirakan selesai pada pertengahan 2018. Dengan penyelesaian pengembangan terminal peti kemas Pelabuhan Belawan ini maka kapasitasnya akan bertambah dari 1,2 juta TEUs menjadi 2 juta TEUs. Terkait investasi, dia mengaku total kebutuhannya mencapai Rp6 triliun. Pelindo I harus mengeluarkan dana sebesar US$350 juta. Dari total invetasi tersebut, dia mengatakan 70% akan dibiayai melalui pinjaman dan 30% melalui kas perusahaan. *** | OCEANWEEK.CO.ID |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Senin 6 Maret 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelindo IV Tepis Tudingan Monopoli Bongkar Muat di Samarinda

M

ANAJEMEN PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menegaskan pihaknya sama sekali tidak melakukan monopoli atau mematikan usaha pihak lain melalui kerja sama dengan para pemilik Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur.

Sebelumnya, beberapa media memberitakan massa yang tergabung dalam Forum Perusahaan Bongkar Muat Kalimantan Timur menggelar aksi damai di halaman Kantor Pelindo IV Cabang Samarinda, Kamis (2/3/2017). Massa menilai Pelindo IV melakukan monopoli terhadap kegiatan usaha bongkar muat, khususx yang ada di dermaga Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang selama ini dilakukan pihak swasta.

General Manager Pelindo IV Cabang Samarinda, Heru Bhakti Fireno mengatakan aksi demo kemarin [Kamis] terjadi karena adanya kesalahpahaman yang diterima oleh para pendemo yang notabene adalah orang-orang yang pekerjaan sehari-harinya bukan pelaku bongkar muat atau kebanyakan dari mereka adalah orang suruhan.

“Mereka yang melakukan aksi itu pada umumnya saya tidak kenal, padahal saya ini orang yang setiap harinya melakukan pengawasan operasional di dalam Pelabuhan Samarinda,” tutur Heru.

Aksi mereka [pendemo] menurutnya, karena ada miskomunikasi antara pihak Pelindo IV dengan massa yang berasal dari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di Pelabuhan Samarinda. Dalam aksi itu PT Pelindo IV dianggap melakukan monopoli dalam kegiatan bongkar muat, utamanya bongkar muat batubara.

Perlu diketahui, bahwa sebelum melakukan aksi, banyak di antara pelaku bongkar muat yang mengajukan permohonan kepada pihak Pelindo IV untuk melakukan kerja sama di TUKS untuk melaksanakan pekerjaan terhadap barang-barang milik pihak ketiga.

“Pengajuan permohonan kerja sama yang dilakukan oleh sejumlah pemilik TUKS kepada pihak Pelindo IV sebagai implementasi dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut belum lama ini,” tambah Heru.

“Saya merasa menyesal melakukan demo tadi, saya hanya ikut-ikutan karena dipanggil sama temanteman untuk ikut bergabung dalam aksi itu,” ucap salah seorang pendemo yang tak mau disebut jati dirinya.

Ungkapan itu dia sampaikan setelah memperoleh penjelasan dari GM Samarinda secara detail pada Kamis malam, sehingga para pendemo telah memahami hal-hal yang selama ini diperdebatkan. “Kami baru tahu bahwa Pelindo IV itu hakekatnya tidak monopoli,” ucap salah seorang dari para pendemo.

“Selain itu diakui oleh Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Cabang Pelabuhan

INDONESIA SHIPPING TIMES

Samarinda, bahwa mereka yang melakukan demo itu belum terdaftar di APBMI, khususnya di Samarinda,” ujar Heru.

Dia menambahkan bahwa kerjasama Pelindo IV dengan para pemilik TUKS dan beberapa PBM yang massanya melakukan demo tersebut, sudah ada yang menjalin kerjasama juga dengan para pemilik TUKS. Dia mencontohkan, di dermaga umum Pelabuhan Samarinda saat ini, selain Pelindo IV juga ada PBM lain yang melakukan kegiatan bongkar muat barang, sehingga tidak benar jika Pelindo IV dianggap monopoli dalam kegiatan bongkar muat.

Namun menurutnya, semua itu tetap harus ada ketentuannya. Yaitu, PBM yang melakukan kegiatan di wilayah Pelindo IV harus memiliki kerjasama dengan BUMN kepelabuhanan ini.

Tujuannya pertama, agar taat aturan di mana PBMPBM yang melakukan kegiatan bongkar muat di wilayah Pelindo IV harus memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, taat azas yaitu PBM yang melakukan kegiatan bongkar muat harus terdaftar sebagai anggota APBMI. Ketiga, harus memenuhi kewajibannya kepada negara.

Dia menyebutkan, saat ini ada sekitar 47 PBM yang terdaftar sebagai anggota APBMI di Samarinda, namun tidak termasuk PBM yang melakukan demo karena massa PBM yang melancarkan aksi demo itu belum terdaftar menjadi anggota asosiasi, seperti yang dikatakan Ketua APBMI Pelabuhan Samarinda.

Perlu diketahui, bahwa bukan hanya pemilik TUKS yang telah menjalin kerjasama dengan pihak Pelindo IV, tapi beberapa pemilik Terminal Khusus (Tersus) di wilayah Samarinda juga banyak yang telah menjalin kerjasama dengan pihak Pelindo IV. Banyak manfaat yang diperoleh dengan kerjasama di dermaga TUKS maupun Tersus, salah satunya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat dikontrol secara akurat.

Sekedar informasi, pada Rabu malam (1/3/2017) bertempat di salah satu hotel di Jakarta, Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung juga telah menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU dengan 8 pemilik TUKS. Dijelaskan bahwa dalam kerjasama ini, pihak Pelindo IV tidak memaksakan berapa besaran persentase pendapatan yang harus dipatok, tapi akan didiskusikan antara kedua belah pihak yang intinya adalah saling menguntungkan. “Ini kan bisnis jadi semua harus untung,” ujar Doso Agung yang disambut dengan tepuk tangan para tamu yang hadir saat itu.*** | SHIPPINGFORUM.CO.ID | Senin 6 Maret 2017

03

TPK Koja Modifikasi Pembayaran Jasa Pelabuhan Berbasis Online

T

ERMINAL Peti Kemas Koja di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, memodifikasi pelayanan pembayaran jasa pelabuhan di terminal peti kemas itu menjadi secara langsung dan berbasis online, terhitung mulai 1 Maret 2017.

Sekretaris Perusahaan TPK Koja, Nuryono Arif mengatakan, sebelumnya layanan jasa pelabuhan di TPK Koja dalam hal penerbitan surat pengeluaran peti kemas (SP2) dilayani oleh staf marketing TPK Koja di loket billing.

“Namun kini pengguna jasa yang ingin menyelesaikan dokumen SP2 di TPK Koja bisa langsung membayar tagihan/ billing-nya di mesin anjungan tunai mandiri (ATM) beberapa bank yang disiapkan,sehingga bisa langsung proses dan tidak perlu lagi mendatangi staf kami di loket billing,” ujarnya kepada Bisnis,Sabtu (43-2017).

Arif mengatakan, dengan perubahan sistem layanan billing itu diharapkan memudahkan seluruh pengguna jasa TPK Koja dan lebih efisien dari sisi waktu layanan.

“Sebelumnya,pelayanan di lakukan oleh staaf biling sekarang dilakukan sendiri oleh pengguna jasa untuk menerbitkan SP2. Tentunya input

04

Senin 6 Maret 2017

oleh mereka sendiri (pengguna jasa) mau cepet mau lama dilakukan oleh pengguna jasa sendiri,” paparnya.

Dia mengatakan, modifikasi layanan tersebut dalam rangka meningkatkan mutu kualitas pelayanan, pengurusan dan percepatan dokumen impor maupun ekspor dan jasa lainnya, sehingga mengurangi kontak person antara pengguna jasa dengan petugas pelayanan TPK Koja.

“Komitmen kami untuk terus memberikan kemudahan pelanggan, dan terhadap hal ini juga sudah disosialisasikan kepada seluruh customer TPK Koja,”ujar dia.

KPI Sementara itu, untuk meningkatkan produktivitas karyawan, TPK Koja juga telah menyempurnakan sistem manajemen kinerja yang selama ini belum terimplementasi dengan baik. Salah satu indikasinya ketidakseragaman dasar pengukuran kinerja karyawan, yang berimplikasi pada tidak optimalnya sistem insentif yang diberlakukan perusahaan.

Penyempurnaan ini merupakan kelanjutan dari penyusunan indikator kinerja utama (IKU) untuk masing-masing posisi jabatan sebagai bagian dari perbaikan terhadap sistem insentif perusahaan yang dilakukan TPK Koja akhir tahun 2014 lalu. Sejauh ini IKU atau Key Performance Indicator (KPI) hanya berdasarkan job description bukan berdasarkan strategi bisnis perusahaan, sehingga tidak dapat menggambarkan pencapaian kinerja perusahaan.

Tujuan/Output dari kegiatan ini adalah Sistem manajemen kinerja TPK KOJA berbasis balanced scorecard (BSC) dan kerangka integrasi sistem manajemen kinerja TPK KOJA berbasis BSC dengan sistem insentif berbasis kinerja.*** | BISNIS.COM | TPKKOJA.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

P

Pelindo III Banyuwangi Tawarkan Layanan Bongkar Muat Petikemas

T Pelabuhan III (Pelindo III) Cabang Tanjung Wangi mengundang operator kapal petikemas masuk Banyuwangi. Tanjungwangi memiliki kedalaman sampai 14 LWS dengan panjang dermaga lebih dari 500 meter. Didukung lapangan penumpukan berkapasitas 10 ribu TEUs serta fasilitas khusus reefer container.

General Manager Pelindo III Tanjung Wangi, Edy Sulaksono mengatakan, pihaknya sengaja akan mengundang operator kapal petikemas masuk Banyuwangi dengan tujuan untuk memancing pertumbuhan ekonomi dan industri daerah Banyuwangi. “Kami memiliki fasilitas yang memadai untuk melayani kapal petikemas. Dermaga cukup panjang dengan kedalaman kolam sampai 14 meter. Ada lapangan penumpukan dan fasilitas untuk reefer container,” katanya, Kamis (3/3/2017).

Menurut Edy, Banyuwangi siap melayani transhipmen reefer container muatan ikan tujuan ekspor. Pengapalan ikan ekspor menjadi lebih murah tanpa melalui pelabuhan di Surabaya.

Karena di Tanjung Wangi bisa langsung transhipmen dari kapal petikemas interinsuler ke kapal petikemas internasional.

Saat ini Pelabuhan Tanjung Wangi melayani kapal general cargo, curah kering dan curah cair.

Volume muatan masing-masing kapal berkisar antara 10 sampai 40 ton. Misalnya, kapal Azzahra yang masuk Kamis (3/3/2017) akan melakukan bongkar 40 ribu ton pupuk asal Bontang.

Sebelumnya, kapal bermuatan 20 ribu ton kedelai juga melakukan bongkar di pelabuhan ujung timur Jawa Timur tersebut.

Kegiatan bongkar muat dilakukan PBM Pelindo III Tanjung Wangi didukung dengan peralatan grabe dan hopper juga angkutan darat yang memadai. Rata-rata kecepatan bongkar antara 4000 sampai 5000 ton/ per hari. Bahkan bisa lebih cepat lagi ketika semua unsur terkait dengan distribusi barang benar-benar sangat siap.

“Pelabuhan sebagai pintu gerbang distribusi barang memiliki hubungan erat dengan kegiatan industri perdagangan daerah setempat. Secara umum kegiatan perekonomian daerah bisa dikatakan sehat, apabila aktivitas bongkar dan

INDONESIA SHIPPING TIMES

muat barang di kapal dipelabuhan berimbang.

Ongkos perdagangan juga akan semakin murah.

Apabila muatan kapal imbang antara bongkar dengan muat,” lanjut Edy yang memiliki banyak pengalaman di bidang operasional terminal petikemas ini.

Edy yang memiliki catatan sukses di Terminal Petikemas Banjarmasin, Terminal Petikemas Nilam Timur Surabaya dan Terminal Petikemas Semarang ini optimis Pelabuhan Tanjung Wangi akan menopang pertumbuhan perekonomian Banyuwangi-khususnya menjua produk daerah setempat tujuan antar pulau maupun ekspor.

Pelabuhan Tanjung Wangi lanjut Edy, juga semakin banyak dikenal para wisatawan asing. Beberapa kapal cruise telah mengunjungi Banyuwangi. Tahun 2017 ada beberapa cruise menjadualkan berkunjung ke Banyuwangi. Kota ujung Jawa Timur tersebut memiliki banyak destinasi wisata bagi wisatawan, antara lain Pantai Boom, Pulau Merah dan Pulau Syariah.

Selama tahun 2016 Pelabuhan Tanjung Wangi dikunjungi 864 kapal dengan bobot 1,4 juta gross tons. Sedangkan volume barang bongkar muat terbesar berupa muatan kapal curah kering mencapai 550 ribu ton. Urutan kedua bag cargo sekitar 280 ribu ton dan general cargo sekitar 200 ribu ton.

Akhir tahun ini arus curah cair diperkirakan akan meningkat terkait program pipanisasi curah cair milik Pertaminal.”Tanjung Wangi selalu tumbuh,” kata Edy seusai acara penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa motor dump untuk sampah bagi masyarakat setempat disaksikan Direktur Personalia dan Umum Pelindo III, Toto Heli Yanto.*** | SHIPPINGLINEINDONESIA.COM |

Senin 6 Maret 2017

05

Garap Pelabuhan dan Kawasan Industri, Lamicitra Tunggu Konsesi

E

MITEN pengembang properti dan pengelola kawasan industri PT Lamicitra Nusantara Tbk hingga kini masih menunggu keputusan hak konsesi dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan atas wilayah pelabuhan dan kawasan industri terpadu di Socah, Bangkalan.

Perseroan melalui anak usahanya PT Madura Industri Seaport City (MISI) memang telah mengantongi izin pengelolaan kawasan tersebut yang peruntukannya pelabuhan dan kawasan berikat.

Direktur PT Lamicitra Nusantara Tbk, Priyo Setya Budi menuturkan, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Kepelabuhanan, wewenang terkait soal kepelabuhanan dan usaha di dalamnya adalah syahbandar, dalam hal ini untuk kawasan wilayah Madura adalah PT Pelabuhan Indonesia III sekaligus inisiator.

“Nah, sebagai pengelola, kita saat ini masih menunggu keputusan soal nilai konsesi. Oleh karenanya, kami berharap ada SK Menteri Perhubungan untuk mendapatkan hak konsesi ini, sehingga kami bisa segera action,” katanya usai RUPS independen perseroan di Surabaya, Jumat (3/3/2017).

Dipaparkannya, sesuai pemetaan yang dilakukan Kementerian Perhubungan dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), Pelabuhan Socah Bangkalan akan difungsikan sebagai pelabuhan atau terminal utama, sama dengan pelabuhan utama lain, seperti Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya atau Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang.

“Oleh karena itu perseroan sangat serius untuk pengembangan bisnis ini, karena sesuai dengan strategi jangka panjang perseroan di

06

Senin 6 Maret 2017

bidang properti dan infrastruktur,” jelas Priyo.

Saat ini, lanjut dia, PT MISI sendiri telah menyelesaikan proses perizinan untuk pengelolaan pelabuhan di Socah seluas 200 hektare, dan pengelolaan kawasan industri seluas 600 hektare. “Bahkan perseroan sudah membebaskan lahan serta membangun sebagian jalan untuk akses,” ungkapnya.

Proyek MISI sendiri, kata dia, akan menyediakan semua layanan yang terintegrasi bagi pelaku usaha baik kawasan industri yang meliputi sejumlah sektor termasuk industri maritim, layanan berikat dan depo petikemas serta layanan ekspor-impor yang juga dilengkapi sejumlah dermaga maupun terminal dalam satu kawasan.

Sejalan dengan rencana bisnis perseroan tersebut, Priyo menyebut, dalam RUPS tersebut juga telah disetujui pinjaman yang diberikan perseroan terhadap PT MISI senilai Rp 100 miliar, yang merupakan transaksi afiliasi dan transaksi yang memiliki benturan kepentingan sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Seluruh dana pinjaman dikompensasikan dalam bentuk konversi saham,” pungkasnya.*** | KABARBISNIS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

D

Keren! Kapal Made In Batam Ini Tidak Doyan BBM

IREKTUR Jenderal Industri Logam, Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan, laksanakan kunjungan sekaligus peninjauan pembangunan Kapal MV. Iriana, yang dikerjakan oleh Pt Sumber Marine Shipyard, Tanjung Uncang, Batam.

I Gusti, beberapa kali melemparkan pujian melihat produk yang dikerjakan oleh Galangan Kapal Pt Sumber Marine Shipyard.”Kapal ini besar sekali ya, saya pikir hanya 5.000 ton kapasitasnya, ternyata ini sampai 10.000 ribu ton, ini proyek luar biasa,”katanya saat melihat kapal MV Iriana, yang sedang dalam pengerjaan di Pt Sumber Marine Shipyard.

Dalam kunjungannya itu, I Gusti juga tidak melewatkan kesempatan untuk melihat dan meninjau langsung seluruh bagian-bagian kapal MV Iriana, mulai dari mengelilingi kapal sampai masuk ke dalam ruang control kapal/Wheelhouse yang ada di dek atas.”Kapal ini sangat luar biasa, bangga melihatnya,”kata Gusti.

Kapal MV. Iriana yang dikerjakan oleh PT Sumber Marine, milik Pt. Andalas Bahtera Baruna (Pt ABB), adalah kapal angkut semen curah pertama yang diproduksi di Galangan kapal Indonesia dengan sistem Electric Propulsion.

Dimana kapal dengan panjang 117 meter, lebar 25,6 meter dan tinggi 7,9 meter, dengan kapasitas 10.000 ton, digerakkan dengan tenaga electric bukan dengan Bahan bakar minyak.

“Saya sangat bangga melihat produk Indonesia, dengan melihat kapal ini, berarti produk Indonesia tidak kalah dengan produk negara lain, kapal ini juga dibangun menggunakan bahan-bahan dari Indonesia terutama logamnya,”katanya.

Setelah selesai melakukan peninjauan terhadap semua bagian kapal MV Iriana, I Gusti, menuturkan nantinya pihaknya akan ikut serta untuk mempromosikan galangan kapal yang ada di Batam, ke negara-negara lain.

Dalam kesempatan tersebut I Gusti juga menjelaskan Pemerintah Indonesia saat ini sedang membuka kembali untuk usaha pertambangan.

INDONESIA SHIPPING TIMES

”Mudah-mudahan nantinya setelah pertambangan mulai jalan, industri galangan kapal di Batam, bangkit kembali,”terangnya.

Meski saat ini kata I Gusti, banyak pengusaha dan investor yang hendak menanamkan modalnya dalam bidang pertambangan meminta izin agar mengimpor kapal tongkang bekas dari luar.”Inilah sekarang yang sedang diperdebatkan dipusat, antara pemerintah dengan para pengusaha,”kata I Gusti.

Di tempat yang sama Haneco, owner PT Sumber Marine Shipyard, menjelaskan kapal MV Iriana, murni hasil karya anak bangsa Indonesia.”Kapal ini kita bangun mulai dari dasar sampai dengan finishing dikerjakan oleh anak Bangsa Indonesia. Bukan hanya itu semua karyawan subkontraktornya adalah orang Indonesia,”terangnya.

Haneco juga menjelaskan kapal MV Iriana, adalah kapal angkut semen curah pertama yang dikerjakan Galangan kapal di Indonesia dengan menggunakan sistem Electric Propulsion.

“Kapal ini tidak digerakkan oleh Main Engine yang mengkonsumsi bahan bakar, tetapi oleh tenaga listrik yang dihasilkan oleh Electric Motor, jadi lebih irit dan ramah lingkungan. Untuk kapal angkut semen curah yang menggunakan sistem Electric Propulsion, Indonesia adalah negara ketiga, setelah Jepang dan Taiwan. Kita rencanakan kapal ini akan diluncurkan pada tanggal 25 Maret 2017 yang akan datang,”kata Haneco. *** | TRIBUNNEWS.COM | Senin 6 Maret 2017

07

Ambil Alih Jembatan Timbang, Kemenhub Operasikan 9 Proyek Percontohan foto: radioidola.com

K

EMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) berencana mengoperasikan 25 unit jembatan timbang yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Hal tersebut agar pengoperasian prasarana-prasarana itu dapat berjalan efektif sesuai program.

“Dengan telah dialihkannya kewenangan pengoperasian jembatan timbang kepada pemerintah pusat sesuai dengan amanat Undang-Undang No 23/2014 dan juga sesuai arahan Menteri Perhubungan, maka jembatan timbang harus berperan dalam pengendalian muatan agar jalan tidak cepat rusak,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemhub Pudji Hartanto melalui siaran pers, Jumat (3/3).

Dia menambahkan, dari 25 unit itu, pada tahap pertama, pemerintah mengoperasikan terlebih dahulu sembilan jembatan timbang sebagai proyek percontohan.

08

Senin 6 Maret 2017

“Sebagai langkah awal akan dioperasikan kembali 25 jembatan timbang dengan sembilan di antaranya dijadikan proyek percontohan,” ucap Pudji.

Sembilan jembatan timbang yang akan menjadi proyek percontohan tersebut adalah empat unit di Jawa (Losarang, Widang, Wanareja, Widodaren), tiga di Sumatera (Senawar Jaya, Sarolangun, Semadam), dua unit di Sulawesi (Bitung dan Macopa) Salah satu jembatan timbang yang dijadikan proyek percontohan itu terdapat di Widang, Tuban (Jawa Timur).

“Widang menjadi salah satu lokasi yang dijadikan percontohan, oleh karenanya semua mata akan mengarah ke sana. Baik buruknya jembatan timbang nantinya akan ditentukan oleh para personilnya,” terang Pudji.*** | BERITASATU.COM | THRESA S DESFIKA |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pengusaha Kawasan Samudera Hindia Temu Bisnis di Ajang IORA

M

ENTERI Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan Pertemuan Bisnis Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia (IORA Business Summit) sangat besar artinya bagi Indonesia dan negara anggota IORA lainnya.

“IORA Business Summit ini sangat besar sekali artinya. Baru pertama kali antarpimpinan negara dan pimpinan dunia usaha bisa berada dalam kegiatan yang sama, dan kawasan ini akan menjadi masa depan ekonomi dunia dengan potensi besar,” kata Mendag Enggartiasto Lukita di Jakarta, Sabtu, 422017 .

Menurut Enggar, IORA Business Summit itu sangat diminati oleh para pengusaha dan pebisnis dari negara-negara di Lingkar Samudera Hindia.

“Minat dari kalangan pengusaha dan bisnis untuk hadir sangat besar. Awalnya perkiraan kami hanya sekitar 150 peserta, tetapi sekarang jadi 300 peserta dan itu kami agak membatasi jumlah peserta,” ujar dia.

Dia menyebutkan IORA Business SumINDONESIA SHIPPING TIMES

mit itu akan dihadiri kalangan pengusaha serta perwakilan kamar dagang dan industri dari masingmasing negara anggota IORA. “Pertemuan bisnis ini dapat dimanfaatkan untuk menindaklanjuti usaha-usaha yang bisa dikerjasamakan, baik dari sisi perdagangan maupun investasi,” jelas dia.

Selain itu, kata Enggar, dalam pertemuan bisnis IORA itu akan diadakan pameran dagang atau trade expo untuk menunjukkan berbagai keunggulan produk dan potensi ekonomi Indonesia.

“Kami juga menyiapkan bebagai pertemuan bilateral untuk membahas tentang perjanjian dagang yang saling menguntungkan. Beberapa waktu lalu Menlu RI juga sudah membukakan pasar untuk kami di Afrika Selatan,” ungkap dia.

Dalam pertemuan bisnis IORA akan disampaikan Deklarasi untuk Aksi Konkret Kegiatan Ekonomi Negara Anggota IORA di masa depan.

Tema yang diangkat untuk pertemuan bisnis IORA itu adalah “Building Partnership for Sustainable and Equitable Economic Growth” (Membangun Kemitraan untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Adil). IORA Business Summit akan dibuka dengan pidato sambutan oleh Presiden RI Joko Widodo. *** | ANTARANEWS.COM | YUNI ARISANDY |

Senin 6 Maret 2017

09

Inggris Tuding Bangkai Kapal Miliknya di Laut Jawa Sudah Dikilo Penjual Besi Bekas

B

ANGKAI kapal perang Belanda, Inggris, dan kapal selam Amerika Serikat (AS) hilang di Laut Jawa. TNI AL sudah berkoordinasi dengan ketiga negara tersebut terkait permasalahan itu.

“Kita sudah melaksanakan pertemuan dengan mereka, biar bagaimana pun juga itu heritage mereka yang ada di sini,” ungkap Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (3/3/2017).

Meski sudah berkoordinasi dengan Belanda, Inggris, dan AS soal bangkai kapal perang yang hilang, Ade menegaskan ketiga negara itu harus tetap mematuhi aturan Indonesia. Namun TNI memastikan akan memberikan bantuan, termasuk jika Belanda, Inggris, dan AS ingin survei ke lokasi tempat bangkai kapal perang terkubur.

“Harus tunduk pada peraturan Indonesia, oleh karena itu mereka tidak bisa survei sendiri, nyelam sendiri, tetep menggandeng atau memberitahukan kepada kita pemerintah Indonesia,” jelas Ade. KSAL juga menyatakan kerja sama juga harus ditentukan dengan jelas sebelum survei dilakukan. Ade mengatakan semua perlu dipetakan karena dalam pengawasan, semua ada di tangan TNI, dalam hal ini TNI AL. “Kerja sama itu harus ditentukan, apa yang diinginkan dari survei itu sendiri, kemudian juga berapa lama surveinya, dan detail yang diharapkan dari mereka, dan demikian juga setiap kerangka yang dimiliki,” sebutnya.

“Harus dipetakan, karena itu adalah bagian dari pengawasan dari kita, dan untuk peta laut yang melakukan itu Angkatan Laut, semua heritage, harus diinformasikan ke kita, posisinya, di mana dia tenggelam, karena tenggelamnya tahun ‘42-an, sebelum kita merdeka,” imbuh Ade. Mengenai pengawasan di sekitar bangkai kapal perang Belanda, AS, dan Inggris tersebut, menurut KSAL bisa dilakukan dengan dua cara.

Namun itu pun setelah lokasi pastinya diketahui.

“Patroli itu kan kalau sudah tahu markanya,

10

Senin 6 Maret 2017

pengawasan itu bisa dari melakukan surveillance system, sehingga bisa kita lakukan pertama dengan surveillance system, yang kedua dengan patroli,” tutur dia.

Sebelumnya, pemerintah Belanda mengungkapkan kesedihannya atas hilangnya tiga bangkai kapal perang miliknya di Laut Jawa. Ketiga kapal perang Belanda itu adalah Hr.Ms. De Ruyter, Hr.Ms. Java, dan Hr.Ms. Kortenaer, yang tenggelam pada Pertempuran Laut Jawa 1942.

Ketiganya tenggelam saat menghadang invasi Jepang ke Pulau Jawa.

Menurut Kementerian Pertahanan Belanda, dua dari tiga bangkai kapal perang tersebut, yakni Hr.Ms. De Ruyter dan Hr.Ms. Java, hilang seluruhnya. Sedangkan kapal Hr.Ms. Kortenaer masih ada sisanya sebagian.

Bukan hanya bangkai kapal perang Belanda yang hilang di Laut Jawa, bangkai kapal perang Inggris dan AS juga hilang. Bangkai kapal-kapal perang Inggris, yaitu HMS Exeter, kapal perusak HMS Encounter, dan HMS Electra, juga ikut hilang bangkainya. Ketiganya karam setelah bertempur dengan pasukan Jepang pada bulan Maret 1942.

Bahkan sebuah bangkai kapal selam Amerika Serikat (AS) juga hilang tak jelas rimbanya. Mengenai kejadian ini, Belanda telah memberi tahu negara-negara terkait, antara lain Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Indonesia. Selanjutnya Belanda mengupayakan investigasi atas hilangnya ketiga bangkai kapal perangnya itu.

Pihak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Inggris menduga hilangnya bangkai kapal ini dikarenakan telah diambil oleh para pemulung besi tua ilegal.

“Bangkai (kapal) itu nyaris semua dipindahkan dari dasar laut oleh pemulung besi ilegal,” demikian kecaman yang dikeluarkan oleh Kemenhan Inggris seperti dilansir Dailymail.co.uk, Jumat (18/11/2016).*** | DETIK.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Bongkar Muat Kontainer Curah Kering Pelabuhan Dumai Hambat Aktivitas Kapal foto: Antaranews.com

K

ETUA organisasi perusahaan pelayaran atau INSA Kota Dumai Herman Buchari menilai pelayanan peti kemas di dermaga C Pelindo belum sepenuhnya optimal dan perlu dibenahi. Usaha Pelindo melayani kontainer untuk curah kering dengan pemanfaatan dermaga C dianggap malah menghambat aktivitas bongkar muat barang kapal bersandar.

“Pelayanan peti kemas di dermaga c jika tidak dikelola dengan baik justru akan menghambat aktivitas kapal lain, karena itu infrastruktur harus disiapkan optimal,” kata Herman, Kamis (3/3).

Dikatakan, pengguna jasa kepelabuhanan di Kota Dumai sangat mendukung pelayanan peti kemas di Pelindo asal dilakukan penambahan panjang dermaga.

“Pelayanan peti kemas berdampak positif bagi perkembangan ekonomi daerah, namun harus dikelola lebih optimal agar tidak menganggu aktivitas lain di dermaga c,” kata Herman.

Dampak dari pelayanan peti kemas di dermaga C, membuat aktivitas kapal ekspor kepentingan belasan pabrik industri harus antri karena tidak bisa bersandar.

Karena itu, infrastruktur harus ditingkatkan, misalnya menambah panjang dermaga dan penyiapan lahan, agar kapal ekspor cepat bersandar dan tidak antri untuk dilayani PT Pelindo

INDONESIA SHIPPING TIMES

I Cabang Kota Dumai, Provinsi Riau, merencanakan kegiatan perluasan usaha pelayanan peti kemas dengan menyiapkan lapangan penumpukan kontainer seluas 2,5 hektare diarea pelabuhan.

Manager Umum PT Pelindo I Dumai Aguslianto di Dumai, Jumat, menyebut bahwa pengembangan pelabuhan kontainer ini dalam rangka persiapan perusahaan mendukung program poros maritim dan tol laut pemerintah pusat.

“Lahan 2,5 hektar disiapkan untuk lapangan penumpukan kontainer untuk pengembangan pelayanan peti kemas di pelindo,” kata Agus.

Disebutkan, selain penyiapan lahan, badan usaha milik negara ini juga merencanakan penambahan alat bongkar muat kontainer untuk kapasitas 80 dan 90 ton.

Pelayanan kontainer juga akan diupayakan peningkatan dengan optimalisasi reachstacker atau mobil crane khusus satu unit untuk mengangkat dan menyusun peti kemas di terminal disiapkan.

Sedangkan untuk produksi kontainer di terminal peti kemas di Pelabuhan Pelindo Dumai pada 2015 lama tercatat sebanyak 5.500 box dan 6.000 box di tahun 2016 lalu.

Senin 6 Maret 2017

11

Kapal Pesiar Siap Implementasikan Konvensi IMO tentang Air Ballast foto: marinevector.eu

M

ENJELANG implementasi konvensi air ballast untuk kapal pesiar pada bulan September tahun 2017 ini, Event Organizer Floating Life menyelenggarakan seminar yang ditujukan bagi pengelola kapal dan kalangan industri.

Andrea Pezzini, CEO Floating Life yang menjadi tuan rumah acara ini bekerja sama dengan Enrico Ursomando dan Giorgio Gallo dari RINA Academy. Seminar ini menguraikan persoalan teknis pengosongan sistem air ballast di kapal, terutama dalam rangka menjaga keberlangsungan spesies laut - bakteri, mikroba, larva dan lain-lain. Sejauh ini, Organisasi Maritim Internasional (IMO) selama lebih dari satu dekade terus mensosialisasikan konvensi baru yang menguraikan prosedur pengelolaah air ballas..

Presentasi yang dilakukan Tim RINA Academy menyatakan potensi kerusakan bisa saja terjadi pada lingkungan laut. . “Sekitar 80% kasus pembuangan air ballast ini sebenarnya tidak berbahaya,� jelas Ursomando. Namun, menurut Ursomando, di beberapa kawasan laut, terdapat potensi kerusakan akibat pembuangan air ballast bisa merusak spesies

12

Senin 6 Maret 2017

dan ekosistem laut sebagai dampak bahaya patogen.

Sebagaimana diketahui, konvensi tentang Air Ballast ini berlaku mulai 8 September 2017 yang harus diikuti seluruh kapal dan pengawasan dari pengelola pelabuhan. Masalah muncul ketika sejumlah negara hingga saat ini belum meratifikasi konvensi tersebut. Bagaimana dengan kapalkapal dari negara tersebut yang akan bersandar di pelabuhan yang sudah meratifikasi konvensi?

Jawabannya jelas, kapal tetap harus mematuhi aturan sesuai konvensi yang sudah diratifikasi negara pelabuhan tujuan.

Yang menarik, ada negara-negara dan pelabuhan yang telah mengeluarkan persyaratan mengenai pengelolaan air ballast tersebut. Australia, misalnya, mengharuskan semua kapal melakukan pergantian air ballast 12 mil laut di luar laut teritorialnya. Demikian pula, Brasil memberlakukan pertukaran 200 mil laut dari wilayah teritorialnya dan kedalaman laut minimal 200 M.*** | SUPERYACHTNEWS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES