Indonesia Shipping Times Edisi 6 Mei 2017 by Majalah Shipping Times

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 110• Vol IX • Sabtu,

6 Mei 2017

PEMERINTAH TAWARKAN CHINA GARAP PROYEK PELABUHAN DAN BANDARA DI JAWA BARAT

ATURAN TRANSPORTASI LAUT DIPANGKAS, USAHA JADI LEBIH MUDAH

INSA BELUM SETUJU ZONAISASI PANDU

BERTEMU MENHUB, APTRINDO SAMPAIKAN 13 UNEK-UNEK

CHITTAGONG DI AMBANG KONSESI, BANGLADESH CARI INVESTASI

Konsolidasi Pelabuhan Bisa Tarik Minat Transhipment Internasional foto: googlle image

RESIDEN Joko Widodo menilai konsolidasi pelabuhan di seluruh Indonesia sangat penting. Hal ini bisa menekan biaya pelabuhan. Adanya integrasi juga akan mewujudkan terjadinya efisiensi waktu untuk proses bongkar muat barang dan distribusi. Manfaat ini kemudian, Jokowi menilai bisa menarik kapal-kapal besar internasional untuk melakukan bongkar muat di Indonesia. Dari pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Indonesia, ia mengatakan sudah terlihat hasilnya. Jokowi mengatakan dua pekan lalu kapal asing berkapasitas 10 ribu TEUs sudah sandar dan melakukan transhipment di Indonesia. “Sudah hadir ini berpuluh tahun, saya kira belum pernah terjadi,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rakornas Kemenko Maritim di TMII, Kamis (4/5). Ia mengatakan hasil ini menjadi sinyal bahwa daya tarik Indonesia di kancah internasional su-

dah membaik. Ia mengatakan mulai dari penurunan biaya logistik, percepatan proses dwelling time dan kemudahan akses administrasi menjadi salah satu faktor tingginya minat transhipment di Indonesia. “Jadi kita sudah tidak usah transit ke negara lalin. Langsung masuk ke negara tujuan. Nantinya apabila konsolidasi antarpelabuhan bisa kita lakukan dengan baik, kapal besar akan semakin banyak yang merapat ke pelabuhan kita, karena kapasitas yang diangkut betul-betul sudah ada,” ujar Jokowi. Ia juga meminta kepada kementerian di bawah kordinasi Kemenko Maritim untuk bisa bersama sama mengembangkan proyek-proyek strategis yang berkaitan dengan konektivitas. Ia mengatakan, pembangunan pelabuhan-pelabuhan besar tersebut bisa memberikan dampak positif bagi penerimaan negara.*** REPUBLIKA.CO.ID | INTAN PRATIWI

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

Sabtu, 6 Mei 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pemerintah Optimis Kuala Tanjung Beroperasi Agustus

ENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung tahap pertama dioperasikan pada Agustus 2017. Pada tahap berikutnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melibatkan swasta asing untuk turut membangun dan mengelola pelabuhan tersebut. “Secara spesifik, saya sampaikan Pelabuhan Kuala Tanjung akan beroperasi pada Agustus di tahap pertama, dan tahap kedua kami memang sedang bicara dengan Port of Rotterdam dan Dubai untuk turut membangun dan mengelola,” kata Menhub dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman Tahun 2017 di Jakarta, Kamis (4/5) siang. Keikutsertaan pihak asing, lanjut Menhub, telah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menjalin kerja sama dengan beberapa operator yang berkapasitas internasional. Hal itu dimaksudkan agar fungsi internasional hub bisa lebih baik. Lebih jauh, Kemenhub fokus menuntaskan pembangunan 11 proyek strategis nasional guna memperkuat sektor transportasi laut di

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tanah Air. Proyek tersebut adalah Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan KEK Maloy, inland waterways di Cikarang, Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan Makassar New Port, Pelabuhan Palu, Terminal Kijing, dan Pelabuhan Kupang. Terkait Pelabuhan Bitung, Menhub menuturkan saat ini sudah ada kapal roro rute Bitung - Davao yang diresmikan Minggu (30/4) oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Saat ini jadwal roro tersebut dua minggu sekali. Selanjutnya Menhub minta agar menjadi reguler satu minggu sekali. Menurut Menhub, hal itu merupakan titik yang baik untuk menghubungkan wilayah Asean. Ke depan, Indonesia juga bakal dikoneksikan dengan Malaysia dan Thailand. “Tadi saya diskusi dengan Gubernur (Sulawesi Utara) bahwa untuk muatan balik kapal roro tersebut sudah (ada produk) semen yang siap diekspor ke Filipina” jelas Menhub. Terkait dengan dwelling time (waktu tunggu bongkar muat) di pelabuhan, Menhub menyebut telah dapat mengurangi. Selain itu biaya pelayanan di beberapa pelabuhan juga sudah dapat ditekan, “Dwelling time sudah tiga hari, dan tadi Bapak Presiden minta agar menjadi dua hari. Kami juga lakukan efisiensi biaya di sana. Contoh, di Samarinda, cost yang selama ini kontainer Rp 180 ribu bisa kami tekan menjadi Rp 18 ribu. Di banyak pelabuhan bisa kami terapkan,” ucap Menhub.*** INVESTOR.CO.ID | TRI MURTI Sabtu, 6 Mei 2017

EMERINTAH melalui Kementerian Perhubungan mencabut Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal, Pengusahaan Bongkar Muat, dan Badan Usaha Pelabuhan. Terdapat beberapa aturan yang dicabut dalam Permen ini. Salah satunya adalah ketentuan Pasal 4, 5, 6, 7, 9, 11, dan 22 pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi. Menurut Budi Karya, pencabutan aturan ini dilakukan untuk memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Khususnya adalah pengusaha pada sektor transportasi laut. “Prinsipnya kita misal beri kemudahan masyarakat untuk berusaha. Pada dasarnya memberikan kemudahan ke masyarakat jadi peraturan dan biaya yang masih besar dan bisa diperbaiki ya diperbaiki,” tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/5/2017). Budi Karya pun menekankan bahwa hal ini tidak akan berpengaruh pada standar keamanan transportasi laut. Untuk itu, masyarakat tidak

Sabtu, 6 Mei 2017

perlu khawatir dengan jaminan keamanan pada transportasi laut. “Enggak lah, kan itu standar keamanan kan ukuran tidak diukur dari situ saja,” jelasnya. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung jajaran Menteri Kabinet Kerja yang masih saja menerbitkan Peraturan Menteri (Permen). Padahal, pada saat yang bersamaan pemerintah tengah melakukan deregulasi untuk mencapai target ranking Indonesia dalam ease of doing business (EoDB) atau indeks kemudahan berbisnis. “Jadi pada intinya sesuai dengan yang disampaikan presiden berulang kali agar pada setiap pembuatan Permen itu harus dapat persetujuan rapat terbatas,” tutur Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Negara, Jakarta. Hanya saja, Permen yang diterbitkan ini di antaranya adalah aturan turunan dari peraturan pemerintah yang telah diterbitkan. Kendati demikian, Presiden Joko Widodo tetap meminta agar aturan ini kembali menjadi perhatian demi tercapainya target EoDB hingga mencapai 40 besar dunia.*** OKEZONE.COM | DEDY AFRIANTO

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: reporterjabar.com

Pangkas Aturan, Berusaha di Transportasi Laut Kini Lebih Mudah

Menteri Susi Ungkap Banyak Pemilik Kapal Yang Ogah Ukur Ulang foto: detak.co

ENTERI Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengatakan masih ba-nyak pemilik kapal menolak mengukur ulang berat kapalnya. Bahkan, ada 4 daerah yang pemilik kapalnya kompak menolak pengukuran ulang tersebut yakni Cirebon, Batang, Medan, dan Jakarta. Menurut Susi, ada kaitannya penolakan pemilik kapal dengan penggunaan cantrang yang penggunaannya bakal dilarang pada tahun depan tersebut. Ini karena sesuai aturan, alat tangkap cantrang hanya diizinkan untuk kapal dengan bobot di bawah 10 Gross Ton (GT). “Karena kan dulu yang diperbolehkan pakai cantrang kan yang di bawah 10 GT. Menolak karena yang markdown banyak sekali,” ujar Susi di ditemui di Kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta, Kamis (4/5/2017). Selain itu, umumnya pemilik kapal men-

INDONESIA SHIPPING TIMES

cantumkan ukuran kapal di dokumennya di bawah 30 GT. Hal ini agar mereka bebas dari kewajiban menyetor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PBNP) perikanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta bisa mengkonsumsi BBM subsidi. Susi menjelaskan, masih ada sekitar 4.000 kapal yang belum melakukan pengukuran ulang, dari total sekitar 14.000 kapal nelayan yang terdaftar di KKP. “Banyak, karena kerugian negara kan besar sekali. Ya sekarang kalau cantrangnya masih boleh sampai 2017, ya ukurannya yang harus benar dong, masa negara rugi terus. Ada 4.000 kapal yang belum diukur ulang. Persoalannya banyak yang enggak mau (menolak diukur),” tutur Susi.*** DETIK.COM | MUHAMMAD IDRIS

Sabtu, 6 Mei 2017

Pemprov Jabar Tawarkan China Garap Proyek Bandara dan Pelabuhan

EMERINTAH Provinsi Jawa Barat akan menawarkan kerja sama pembangunan pelabuhan dengan Provinsi Guangxi Zhuang, China. Provinsi tersebut terbukti berhasil mengelola pelabuhan terbesar di Tiongkok. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan, pihaknya akan menawarkan sejumlah pelabuhan di Jabar. Baik yang akan dibangun, maupun yang dalam tahap pembangunan untuk dikerjasamakan dengan Guangxi Zhuang. “Ya kan kita ada Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Ratu Rehional Seaport, Cirebon, Seaport, Cikarang-Bekasi-Laut Inland Waterways, Bojong Salawe Regional Seaport, dan Palangpang Local di Ciletuh,” kata dia di selasela penandatanganan kerja sama antara Jabar dan Guangxi Zhuang. Selain itu, pihaknya pun akan menawarkan kerja sama pengelolaan transportasi bandara di Kertajati nanti kepada Guangxi Zhuang. Mereka bisa menggunakan kendaraan bermerek Wu Ling di bandara untuk sarana transportasi di sana. “Misalnya kerja sama pengelolaan selama hitungan tahun yang pastinya itu harus dibicarakan lagi usai MoU ini,”kata dia. Sementara itu, Wakil Gubernur Guangxi Zhuang mengatakan, pihaknya mengapresiasi atas respon kerja sama dengan Jabar tersebut. “Sekarang Indonesia sedang ada di Zaman yg paling bagus. Strategi jalur sutra Maritim

Sabtu, 6 Mei 2017

ini cocok dengan strategi kelautan Indonesia juga,”ujar dia. Dia menuturkan, provinsinya merupakan satu-satunya provinsi yang berbatasan dengan lautan dan daratan dan dengan Asean. Pihaknya menempati pembangunan strategi di China dan Asean. “Provinsi ini merupakan satu-satu jalan pelabuhan. Sejak yahun100 SM, kapal-kapal China sudah ke Asean dari pelabuhan ini. Kami sekarang sedang membangun penguhubung jalan laut dan infomasi di Asean atau konektivitas dengan negara-negara Asean,”kata dia. Di negara Asean, lanjut dia, terdapat 47 pelabuhan yang sudah menjadi anggota perhimpunan pelabuhan di Guangxi Zhuang. “Pelabuhan kami sedang ikut bangun pembangunan di Malaysia dan Brunai. Kami mendorong kapasitas pelabuhan itu dari 30.000-50.000 ton dengan cepat. Kami pernah ikut membangun pelabuhan di satu daerah, hanya dalam satu tahun saja, kapasitas pelabuhan itu sudah naik jadi dua kali lipat,”ujar dia. Diakui dia, salah satu perusahaan pelabuhan indonesia ada yang investasi pada pelabuhan dikota ini, terutama transportasi dalam sungai. “Kami berharap bisa membuka jalur laut dari sini ke Indonesia,”ujar dia. Selain itu, diakui dia, pihaknya saat ini sedang mempercepat pembangunan kereta cepat yang saat ini trasenya sudah sepanjang 1750 km. Di provinsi tersebut sudah memiliki dua jalur kereta cepat untuk melayani 14 kota. “Kereta cepat itu sudah sangat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kami tahu, di Indonesia sedang bangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Kami berharap ketika kami kesana bisa naik kereta cepat dari Jakarta ke Bandung,”ucap dia. Selain kerjasama pada bidang transportasi, pada MoU tersebut kedua belah pihak akan kerja sama dalam ruang lingkup pariwisata, pendidikan, budaya, perdagangan dan teknologi.*** PIKIRAN-RAKYAT.COM| NOVIANTI NURULIAH

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelindo IV Ajak Pengusaha Maritim KTI Manfaatkan IAPH 2017 foto: lautindo.com

T Pelabuhan Indonesia IV (Persero) bersama Pelindo I, II dan III tahun ini mendapat kehormatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan event berskala dunia, The 30th International Associations of Ports & Harbors Worlds Conference 2017 di Bali. Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung mengatakan event yang akan berlangsung mulai 7 – 12 Mei ini merupakan suatu bentuk kepercayaan dunia kepada Indonesia, untuk menyelenggarakan kegiatan berskala internasional. “Untuk itu, kami mengajak kepada seluruh pelaku maritim, kepelabuhanan, logistik, perkapalan dan pelayaran khususnya yang ada di Kawasan Timur Indonesia (KTI), untuk bersama memanfaatkan momen yang langka ini untuk mendapatkan pengetahuan dari berbagai pakar yang telah memiliki nama dan reputasi di dunia kepelabuhanan internasional,” kata Doso Agung. Dia menuturkan, kehadiran dalam konferensi internasional ini akan dapat meningkan kualitas diri, khususnya yang terkait dengan bisnis maritim dan turunannya. Lebih jauh dia juga mengatakan, keterlibatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam kegiatan ini akan memberi rasa percaya diri karena mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri masing-masing melalui sharing ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para pakar dunia bidang kepelabuhanan. “Adapun out put dari kegiatan ini menurut saya, salah satunya adalah bagaimana meningkatkan pemahaman kepada SDM yang ada di negara ini, selaku Negara Maritim, untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.”

INDONESIA SHIPPING TIMES

Sebelumnya, dalam rilis yang disebar beberapa waktu lalu, Kementerian BUMN juga mengajak seluruh stakeholder kemaritiman untuk mengikuti acara IAPH World Port Conference ke-30 di Bali. Menteri BUMN, Rini Soemarno dalam kesempatan itu mengajak semua stakeholder kemaritiman dan BUMN untuk memanfaatkan event yang diinisiasi oleh PT Pelindo I, II, III dan IV tersebut. Menurut Rini, IAPH World Port Conference ke-30 merupakan ajang penting yang mempertemukan pelaku Industri di seluruh dunia untuk membahas perkembangan Industri maritim, kepelabuhan, logistik, serta berbagai industri terkait lainnya. Seperti dikutip dari website resmi iaphbali2017.com, acara ini menjadi ajang membahas berbagai kemajuan dalam industri maritim melalui konferensi yang mengusung enam tema besar terkait dengan Zona Ekonomi Ekslusif, Konektivitas Hinterland dan Multimodal Logistik, Evolusi Industri Pengiriman dan Rute Pengapalan, Jaringan Transport Kelautan dan Inovasi Pelabuhan, Kolaborasi Antar Pelabuhan dan salah satu sesi unggulan yaitu Transformasi Maritim Indonesia. Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga terdapat pameran dari berbagai pelaku industri maritim internasional yang akan menampilkan inovasi dan terobosan di dalam dunia maritim di dunia. Kementerian BUMN pun menyambut baik event tersebut, untuk menggali berbagai potensi ekonomi di sektor maritim. Dia menambahkan, event ini penting guna mewujudkan nawacita untuk Indonesia yang lebih baik. “Event ini juga merupakan sebuah wujud sinergitas yang baik antar BUMN dalam mewujudkan nawacita. Diharapkan, lebih banyak stakeholder (terutama BUMN) yang terlibat dalam perhelatan internasional ini,” tutup Menteri Rini.*** SHIPPINGFORUM.CO.ID | KF Sabtu, 6 Mei 2017

INSA Belum Setuju Zonaisasi Pandu

NSA Jaya tetap belum menyetujui tentang zonanisasi pelayanan pandu karena waktunya tidak sesuai dengan waktu aktual pelayanan. Misalnya yang diminta tiga (3) jam, namun aktualnya hanya 2-2,5 jam sehingga ada pembayaran lebih dari pelayaran. Pelayaran juga mempersoalkan mengenai form 2A1, padahal sesuai amanat petunjuk teknis tata cara pemanduan kapal yang dikelurakan kantor Adpel (sekarang OP) pada tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap pemanduan, petugas pandu yang bertugas mesti menyerahkan satu lembar copy 2A1.

Sabtu, 6 Mei 2017

Namun, maksud pelayaran bukan form kosong yang harus ditandatangani nakhoda kapal beserta stempel pelayaran, namun pinginnya diisi oleh petugas pandu saat naik ke kapal dan turun dari kapal, sehingga waktu layanannya tepat. Sekretaris DPC INSA Jaya, Capt Supriyanto menyatakan bahwa masalah ini sudah cukup lama terjadi, bahkan INSA sudah mengirimkan surat ke PT PTP (Cabang Pelindo Tanjung Priok) untuk melampirkan form 2A1, tetapi tidak pernah ditanggapi. â&#x20AC;&#x153;Permintaan INSA adalah transparansi form 2A1 yakni kontrak antara pelayaran (nakhoda) dengan PT Pelindo Priok, sehingga tanpa diminta pun akan diberikan dan dilampirkan pada nota tagihan,â&#x20AC;? ucap Supriyanto, Jumat (5/5) sore. Menurut dia, solusinya tetap menggunakan mekanisme yang ada yaitu bayar sesuai dengan pelayanan yang diberikan dengan melampirkan dokumen 2A1 yang sudah ditandatangani kedua belah pihak, sehingga transparansi biaya dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan masalah ini segera mendapat perhatian pihak Pelindo atau pihak yang berkepentingan, serta dapat diselesaikan secara bijak.*** | OCEANWEEK.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelayaran Protes Soal Pandu-Tunda

ELAYARAN di pelabuhan Tanjung Priok kembali protes terhadap penyedia jasa pandu dan tunda (PT Pelindo cab. Priok) khusunya mengenai form 211 yang dinilai cukup merugikan pelayaran. “Dari laporan nahkoda kapal, tidak pernah diberikan salinan surat perintah dan bukti pemakaian pandu dan tunda (form 211) oleh pandu yang naik ke kapal. Mereka hanya disodori form 211 kosong untuk dimintai tanda tangan dan stempel kapal,” kata Andry, Kepala cabang Pelayaran BEN Line, Jumat (5/5), di Jakarta. Padahal, prinsipal sangat membutuhkan dokumen tersebut untuk disesuaikan dengan nota tagihan dari Pelindo cabang Tanjung Priok. “Kami minta kedepannya agar pandu yang mengisi form itu. Kami juga akan instruksikan kepada nahkoda untuk tidak tanda tangan serta memberi stempel,” ujarnya. Pelayaran lain yang dikonfirmasi juga mengatakan hal serupa. “Kami pun mengalami hal yang sama,

INDONESIA SHIPPING TIMES

makanya pihak cabang Pelindo Tanjung Priok mesti mengevaluasinya,” ungkapnya di INSA Jaya. Di tempat terpisah, direktur PT Jasa Armada Indonesia (JAI) Capt. Supardi mengungkapkan, mestinya pihak nakhoda atau awak kapal yang mengisi form itu, sehingga kapan mulai waktunya dan selesai nya bisa ketahuan. “Tapi kami sudah mencoba Carikan solusinya. Misalnya selama ini untuk pemanduan dan penundaan ke salah satu terminal perlu waktu tiga jam, itu saja patokannya nggak usah ngisi form lagi,” kata

Capt. Supardi. Namun, konsep itu masih juga belum disetujui oleh salah satu pengurus INSA Jaya. “Mereka minta lebih kecil lagi waktunya bukan tiga jam, kan sulit itu,” tuturnya. Ditanya mengenai kekurangan tenaga pandu untuk pelabuhan Tanjung Priok, Supardi menyatakan bahwa hal itu menjadi kewenangan manajemen Pelindo cabang Tanjung Priok. “Kami hanya pelaksana saja. Pengadaan tenaga pandu wewenang Cabang Tanjung Priok,” ucapnya. Seperti diketahui bahwa pandu di pelabuhan Tanjung Priok sangat kurang, sebab dengan in-out kapal per hari sekitar 100 unit idealnya ada 50 pandu, namun saat ini hanya tersedia 31 pandu. Akibatnya layanan sering terlambat. Pelayaran berharap kedepan masalah pandu di pelabuhan internasional ini sudah bisa diatasi.*** | OCEANWEEK.CO.ID | Sabtu, 6 Mei 2017

Mulai 15 Mei, Tarif 14 Lintasan Ferry ASDP Naik

IREKTORAT Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa tarif penyeberangan lintas antar provinsi akan mengalami penyesuaian, yang berlaku resmi mulai 15 Mei 2017 pukul 00.00 waktu setempat. Penyesuaian tarif dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa penyeberangan. Terkait hal tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) secara aktif melakukan sosialisasi penyesuaian tarif terpadu angkutan penyeberangan antarprovinsi. Rencana penyesuaian tarif tersebut sejalan dengan upaya peningkatan layanan terhadap pengguna jasa penyeberangan yang telah dan akan dilakukan oleh PT ASDP. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Faik Fahmi mengatakan, kenaikan tarif penyeberangan lintas antar provinsi dengan besaran masing-masing untuk penumpang sebesar 12,43% dan kendaraan sebesar 11,53%, bukan tanpa alasan. Dalam kurun waktu 2015-2016 telah terjadi tiga kali penurunan tarif total 14% seiring kebijakan pemerintah terkait penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). “Untuk tahun 2016 saja telah terjadi dua kali penurunan tarif penyeberangan; pada bulan Januari tarif penumpang turun 11,5% dan kendaraan sebesar 4,24%; dan di bulan April tarif kembali turun, penumpang sebesar 3,33% dan kendaraan sebesar 3,67%. Penurunan tarif tersebut berdampak signifikan pada turunnya pendapatan perseroan yang mencapai Rp 57,98 miliar,” kata Faik, dalam rilis yang diterima KONTAN, Jumat (5/5). Namun demikian, penyesuaian tarif terpadu yang akan diberlakukan di 14 lintas penyeberangan antarprovinsi dipastikan akan selaras dengan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan penyeberangan yang sudah dilakukan maupun tengah digenjot oleh perseroan. Ke-14 lintasan penyeberangan tersebut ialah Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, LembarPadangbai, Bajoe-Kolaka, Tanjung Kelian-Tanjung Api-api. Juga untuk penyeberangan Siwa-Lasusua, SapeWaikelo, Sape-Labuhan Bajo, Pagimana-Gorontalo, Bitung-Ternate, Balikpapan-Mamuju, BalikpapanTaipa, Batam-Mengkapan, dan Bira-Sekeli. Sebagai contoh, peningkatan layanan di Pelabuhan Merak-Banten, PT ASDP telah merampungkan pembangunan dermaga 6, yang kini mulai diopera-

Sabtu, 6 Mei 2017

sikan. “Dengan penambahan operasional dermaga 6 Merak diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kapal di lintas Merak-Bakauheni,” tutur Faik. Direktur Pelayanan dan Fasilitas PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Christine Hutabarat mengatakan, perseroan telah menyiapkan strategi peningkatan layanan penyeberangan, khususnya di lintasan Merak-Bakauheni sebagai jalur tersibuk yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. “Aksesibilitas dan fasilitas layanan kepelabuhanan dan penyeberangan terus ditingkatkan. Dengan pengoperasian dermaga 6 Merak, kami juga akan mempersiapkan akses khusus menuju dermaga 6 untuk memecah antrian. Pelabuhan juga terus kami tata, dimana saat ini tengah dipersiapkan peningkatan layanan e-ticketing,” tutur Christine. Selain itu, peningkatan kualitas layanan penyeberangan juga akan difokuskan pada penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada waktu tunggu bongkar muat (port time) maksimal 45 menit dan waktu pelayaran (sailing time) maksimal 2 jam. “Aspek pelayanan akan terus diperhatikan agar berjalan sesuai SPM yang berlaku. Misalnya, untuk kapal, regulator telah mengatur bahwa armada yang dioperasikan minimal berkecepatan 10 knot. Jika ditemukan pelayanan operator yang tidak sesuai dengan SPM, maka akan dihentikan operasinya,” kata Faik lagi. Sebelumnya, Direktur Angkutan dan Multimoda Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Cucu Mulyana mengatakan penyesuaian besaran tarif terpadu penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar provinsi dikenakan pada 14 lintas penyeberangan. Adapun besaran tarif terpadu merupakan nilai gabungan antara besaran pada tarif angkutan dengan besaran pada tarif jasa pelabuhan. Nilai kenaikan besaran penyesuaian tarif terpadu secara nasional. Untuk penumpang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 12,43% dibandingkan tarif yang berlaku sekarang. Sedangkan untuk kendaraan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 11,53%. Pada lintas penyeberangan Merak-Bakauheni, kenaikan rata-rata untuk penumpang sebesar 14,84%, sedangkan untuk kendaraan mengalami kenaikan sebesar 10,45%. Pada lintas penyeberangan Tanjung Kelian-Tanjung Api-Api, kenaikan rata-rata untuk penumpang sebesar 8,40% sedangkan untuk kendaraan mengalami kenaikan sebesar 11,65%.*** KONTAN.CO.ID | TEODOSIUS DOMINA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Bertemu Menhub, Aptrindo Sampaikan 13 Unek-Unek

EWAN Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) yang dipimpin Ketua Umumnya Gemilang Tarigan, mengajukan beberapa usulan perbaikan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) atas permasalahan yang selama ini dihadapi oleh anggota Aptrindo. Audiensi antara Aptrindo dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dilaksanakan di kediaman Menhub, Kompleks perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (3/Apr). Permasalahan yang selama ini dihadapi oleh para pengusaha angkutan barang yang tergabung dalam Aptrindo terangkum dalam 13 poin yang diusulkan kepada Menhub. Pertama terkait persaingan harga tidak sehat dalam usaha angkutan barang, yang membuat kesan angkutan truk tidak bagus di mata konsumen. Sehingga dianggap perlu adanya pedoman penentuan tarif angkutan barang. Kedua, masalah jumlah berat yang diizinkan (JBI) dalam buku KIR tidak seragam di setiap daerah. Terkait JBI, Aptrindo mengusulkan perlunya penetapan JBI maksimum dari pemerintah pusat. Ketiga, soal teknologi truk yang kini telah berkembang sehingga mempengaruhi daya angkut truk dan masih dalam standar daya dukung jalan. Menurut Aptrindo, JBI perlu dinaikkan dengan melakukan koordinasi bersama Kementerian PUPR untuk meningkatkan kualitas jalan. Keempat, belum adanya jaringan jalan khusus angkutan logistik yang membuat muatan truk menjadi tidak standar jika melintas di jalan umum. Aptrindo mengusulkan perlunya membuat jaringan jalan guna mendukung kegiatan sektor logistik, yang terdiri dari jalan utama kelas 1 atau tol di setiap pulau (yang kini sedang dibangun). Kelima, belum tersedianya fasilitas terminal untuk truk dan barang. Sehingga dianggap perlunya membangun terminal truk dan barang di kawasan pelabuhan. Supaya dapat melakukan konsolidasi barang di gudang logistik Rumah Kita, lokasi pelelangan ikan, dan hasil pertanian. Keenam, terkait peraturan daerah (Perda) seperti kartu izin usaha (KIU) dan izin bongkar muat (IBM) terhadap angkutan barang umum, yang dianggap bertentangan dengan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Aptrindo mengusulkan agar Perda yang dianggap tidak sesuai dengan UU LLAJ itu segera dicabut. Ketujuh, belum adanya database angkutan barang secara up-to-date. Pergerakan truk kontainer di pelabuhan yang tidak terpantau secara sistematis. Data angkutan barang hasil dari uji KIR masih terpencar di pemerintah daerah. Truk angkutan barang beroperasi melintas di berbagai daerah dalam keadaan tertentu membutuhkan perpanjangan KIR. Aptrindo mengusulkan perlunya pemanfaatan sistem informasi angkutan barang (SIAB) yang dapat diintegrasikan dengan INSW (Indonesia National Single Window) dan lokasi uji KIR. Sehingga diharapkan dengan adanya database truk angkutan barang yang ter-

INDONESIA SHIPPING TIMES

integrasi dengan seluruh lokasi tempat uji KIR, dapat diakses oleh petugas di daerah dan proses uji berkala dapat dilakukan di semua lokasi pengujian kendaraan angkutan umum di seluruh Indonesia. Kedelapan, menyoal manajemen perusahaan angkutan barang yang belum berorientasi pada standar mutu layanan, guna menurunkan angka kecelakaan serta meningkatkan kepatuhan terhadap safety. Dalam konteks ini Aptrindo mengusulkan perlunya penetapan standar kualitas layanan dari setiap perusahaan atau operator truk angkutan barang melalui sertifikasi yang dilakukan oleh Komite Mutu. Komite Mutu sendiri menurut Aptrindo, diisi oleh elemen dari Kemenhub, lembaga akademik dan Aptrindo. Kesembilan, tentang persoalan masih banyaknya pengusaha angkutan truk perorangan yang memiliki kendaraan dengan STNK masih atas nama perorangan. Padahal jika mengacu UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pengusaha angkutan umum terdiri dari PT (Perseroan Terbatas), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), dan koperasi. Aptrindo menilai perlu dilakukan mediasi ke pihak Polri agar pemilik kendaraan perorangan yang bergabung dengan koperasi, memiliki identitas di STNK atas nama pemilik perorangan tersebut bersama dengan nama koperasinya. Kesepuluh, tentang pelarangan penggunaan ban vulkanisir sementara teknologi vulkanisir ban sudah maju dan telah memenuhi standar kualitas. Manfaat dari vulkanisir ban selain untuk menurunkan biaya operasional truk, juga dapat mengurangi limbah ban serta memanfaatkan karet dalam negeri dan membantu pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Terkait hal ini, Aptrindo mengusulkan diterbitkannya aturan mengenai penggunaan ban vulkanisir untuk roda belakang (bukan untuk roda kemudi/depan). Kesebelas, mengenai implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 134/2015 tentang Penimbangan truk angkutan barang, yang masih belum tersosialisasi dengan baik di kalangan pemilik barang. Aptrindo mengusulkan untuk melibatkan pihak pemilik barang saat melakukan sosialisasi regulasi tentang angkutan barang. Poin ke-12, menyoal banyaknya rakitan karoseri yang menyimpang dari ketentuan standar. Aptrindo mengusulkan perlu adanya standarisasi desain dan rakitan truk angkutan barang oleh ATPM (agen tunggal pemegang merek) dan perusahaan karoseri. Usulan ke-13 terkait surat izin pengusaha angkutan (SIPA) masih mensyaratkan penggunaan izin undang-undang gangguan (UUG) yang sejatinya UUG sudah dicabut. Aptrindo mengusulkan agar pencabutan UUG ini masih diperlukan juklak secara rinci, sehingga petugas dapat menerapkannya di kantor Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).*** TRUCKMAGZ.COM | ANTONIUS Sabtu, 6 Mei 2017

Pelabuhan Di Ambang Kongesti, Bangladesh Cari Pinjaman Investasi foto: youtube.com

ANK Pembangunan Asia (ADB) dikabarkan tengah mempertimbangkan permintaan pemerintah Bangladesh untuk memberikan pinjaman investasi peningkatan kapasitas pelabuhan Chittagong. Pemerintah Bangladesh mengajukan pinjaman 250 juta dolar AS untuk merevitalisasi pelabuhan yang dianggap menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi negara Asia Selatan tersebut. Diketahui, meski memiliki keunggulan dari murahnya ongkos TKBM dan kekuatan global industri garmen, namun infrastruktur supplychain yang minim, termasuk fasilitas yang sangat buruk di pelabuhan, menghambat potensi ekspor negara tersebut. “Proyek investasi ini akan meningkatkan kegiatan ekspor dan impor di dalam negeri, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Bangladesh,” demikian keterangan bank yang berbasis di Manila tersebut. Sekadar catatan, pelabuhan Chittagong menangani lebih dari 90 persen volume kargo internasional. Namun pelabuhan sungai ini memiliki keterbatasan karena hanya memiliki draft 9,2 meter sehingga terjadi double handling bongkar muat dari kapal besar ke kapal lebih kecil atau sebaliknya sebelum dikirim ke pemilik barang. Pelabuhan Chittagong saat ini memiliki dua terminal container yaitu Terminal Peti Kemas Chittagong dan Terminal Peti Kemas Moorings.

Sabtu, 6 Mei 2017

Terminal Moorings dibangun pada tahun 2007 dengan biaya 100 juta dolar AS. Namun di terminal ini tidak ada crane kontainer yang terpasang dan hanya memanfaatkan crane kapal. Padahal, tahun 2030 yang akan datang volume kontainer di terminal ini bisa mencapai 6 juta TEUs. “Mau tidak mau memang harus dikembangkan. Apalagi kapasitas sekarang cuma 1,7 Juta TEus. Sehingga ini menyulitkan Bangladesh,” ujar sumber ADB. Tahun lalu, pelabuhan ini menangani 2,3 Juta TEUs atau lebih 600.000 TEUs dari kapasitas terpasang yang hanya 1,7 juta TEU, dengan volume yang meningkat 16% dari tahun ke tahun. Otoritas Pelabuhan Bangladesh memperkirakan tahun 2020, arus barang Pelabuhan Chittagong diproyeksikan mencapai 2,7 juta TEU pada tahun 2020, 4,4 juta TEU pada tahun 2025, 5,1 juta TEU pada tahun 2030, dan 5,4 juta TEU pada tahun 2040. Laporan Bank Dunia mengenai perkembangan pelabuhan di Asia Selatan yang dirilis awal bulan ini menyebutkan jika sektor pelabuhan Bangladesh seefisien Sri Lanka, maka pertumbuhan ekspor tumbuh 0,5 persen lebih tinggi. Bank Dunia mengidentifikasi tiga syarat agar sektor pelabuhan bisa berkinerja baik: partisipasi swasta, pemerintahan yang baik, dan persaingan yang kuat. Dari ketiganya, tak satu pun yang dimiliki Bangladesh. “Pertumbuhan ekspor tidak diimbangi dengan investasi pelabuhan Chittagong membuat operasional menjadi terbatas dan hanya memanfaatkan kapasitas yang ada.” Jika ADB menyetujui pinjaman tersebut, Bangladesh akan membangun Terminal Peti Kemas Karnaphuli fase pertama. Pembiayaan tersebut digunakan untuk alat bongkar muat dan sistem IT untuk operasional pelabuhan. Pembangunan ini diharapkan meningkatkan kapasitas sebesar 825.000 TEUs saat terminal baru di Chittagong beroperasi tahun 2020.*** JOC.COM | KF

INDONESIA SHIPPING TIMES