Indonesia Shipping Times edisi 7 Februari 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

7 Februari 2017 No 32 • Vol IX • Selasa

EVALUASI INSW

CATAT! ADA KEMENTERIAN YANG LAMA KELUARKAN IZIN EKSPOR IMPOR

STRATEGI PELINDO I PANGKAS ONGKOS LOGISTIK 30%

PROYEK NEW PRIOK II DAN II DALAM PROSES REKLAMASI

2017, ANGKUTAN CURAH KERING DIPREDIKSI MEMBAIK

PELABUHAN INDIA KOMIT KEMBANGKAN GO GREEN

01

Seluruh Pelabuhan Rata-rata 2,9 Hari

Pengurusan Barang Impor Diduga Jadi Faktor Leletnya Dwelling Time foto: setkab.go.id

M

ENTERI Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan dwell time atau waktu bongkar muat yang terdapat di berbagai pelabuhan di Indonesia saat ini secara rata-rata adalah 2,9 hari.

Jika dilihat secara angka, jumlah ini sebenarnya menunjukkan perbaikan. Namun proses pengurusan barang impor di pelabuhan yang masuk dalam kelompok barang kategori larangan terbatas (lartas) diduga menjadi penyebab lamanya proses bongkar muat hingga keluar barang dari pelabuhan.

“Memang kita sudah mendengar bahwa secara kuantitas, ukuran kuantitas, dwelling kita itu ada perbaikan. Sekarang rata-rata di 2,9 hari.

Namun kan persoalan kita itu lebih besar dari sekadar dwelling time,” kata Darmin di Kantor Pengelola Portal Indonesia National Single Window, Jakarta, Senin (6/2/2017).

“Dan kami ingin melihat seperti apa sistemnya bekerja dan apa saja yang bisa ditangkap.

Apa saja yang kerja, apakah makin baik atau tidak? Nah ternyata kalau sistemnya sudah cukup baik. Namun kita juga risau mendengar bahwa larangan terbatas, bahwa itu bukan komoditas yang dilarang namun ada saja prosedur yang dibuat dan kemudian menjadi semacam tata niaga,” tambahnya.

Meski kini pengurusan dokumen ekspor/ impor telah dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi melalui Indonesia National Single Window (INSW), adanya peraturan yang berbeda dari 18 Kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang menyangkut masalah dwell time di pelabuhan, bisa membuat dampak buruknya terakumulasi.

“Kita mendengar bahwa larangan terbatas itu tadinya sudah membaik cukup jauh, dari yang tadinya 51% menjadi 32% pada waktu paket

ke I sampai XIV. Tapi belakangan ternyata apa, ternyata malah ada perkembangan mundur,” tutur Darmin.

“Makanya respons selanjutnya kami merasa ada yang harus cepat diatasi. Jangan sampai sudah berupaya satu tahun lebih ini perbaiki antara lain angkanya, tiba-tiba kita menghadapi kenyataan seperti ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Sistem INSW saat ini sudah diterapkan di 21 pelabuhan Iaut, darat dan udara dan mulai tahun 2016 dioperasionalisasikan oleh Satuan Kerja (Satker) PP INSW dibawah Kementerian Keuangan.

Sistem INSW sebagai sistem teknologi informasi dan komunikasi sendiri akan terus dikembangkan untuk mendukung penguatan konektivitas nasional yang terhubung dengan sistem jaringan logistik dan pembangunan sistem informasi logistik nasional. *** | DETIK.COM| EDUARDO SIMORANGKIR |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Selasa 7 Februari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Darmin Nasution Segera Kumpulkan Para Menteri

Catat! Masih Ada Kementerian yang Lama Keluarkan Izin Ekspor Impor

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: kontan.co.id

M

ENTERI PERHUBUNGAN Budi Karya Sumadi bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau gedung Indonesia National Single Windows di Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).

Rangkaian peninjauan dilakukan untuk memantau persiapan pelayanan terpadu perizinan ekspor impor dan dwelling time.

“Masih ada keluhan tentang flow barang sama dokumen ini tidak bersama, kadangkadang dokumen lebih lama,” jelas Menhub.

Menurut Menhub, nantinya Menko akan kumpulkan lagi data dan informasi, dokumen apa yang proses pengurusannya lama.

Menhub mengemukakan, saat ini fokus bukan lagi penetapan berapa hari pelayanan INSW, namun bicara kecepatan penyelesaiannya.

“Fokusnya kita nggak ngomong 2-3 hari, kita ngomong flow dokumen dan barang kita ingin cepatkan,” tutur Menhub Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution akan mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas percepatan arus barang ekspor impor. Saat ini masih ada kementerian yang membutuhkan waktu lama dalam pengurusan izin ekspor-impor tersebut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tak memberikan keterangan secara rinci terkait kementerian mana yang masih lama dalam pengurusan dokumen tersebut.

Namun, dia memastikan sejumlah kementerian akan dikumpukan oleh menetri koordinator untuk kemudian mencari solusi dari kendala di masing-masing kementerian.

“Masih ada keluhan tentang arus barang sama dokumen ini tidak bersama. Kadangkadang dokumen lebih lama, Pak Menko akan kumpulkan lagi beberapa menteri untuk melihat dokumen apa yang lama,” kata dia di Kantor Indonesia National Single Window (INSW) Jalan

Pramuka Jakarta, Senin (6/2/2017).

Kementerian yang masih bermasalah dalam proses ekspor-impor itu akan dikumpulkan pada pekan depan. Budi menuturkan, seharusnya pengurusan dokumen bisa dipersingkat berkaca di beberapa negara lain.

“Mestinya bisa, kalau tidak bisa nanti dijelasin, mana yang terlambat mana yang tidak terlambat. Pak Darmin akan mengumpulkan mungkin 2-3 kementerian yang paling signifikan kontribusi relatif belum sesuai harapan,” jelas dia.

Di samping itu, Budi Karya juga mengatakan Menko Darmin juga bakal memanggil kementerian yang belum terlibat dalam INSW. Untuk diketahui, INSW sendiri telah dikembangkan sejak tahun 2006. INSW merupakan sistem penyelesaian dokumen ekspor-impor secara elektronik.

“Tadi belum dibahas, makanya minggu ini akan dibahas. Pak Darmin akan mengumpulkan lagi tapi mungkin akan dikumpullkan merekamereka yang signifikan,” tukas dia.*** | LIPUTAN6.COM | ACHMAD D AFRIYADI |

Selasa 7 Februari 2017

03

Pantauan INSW

Izin Melaporkan Ndan, Kata Pak Menteri Dwelling Time TPKS Masih Lambat

04

Selasa 7 Februari 2017

foto: majalahdermaga.co.id

B

EBERAPA menteri Kabinet Kerja mengunjungi kantor Indonesia National Single Window (INSW) di Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Menteri yang hadir dalam kunjungan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dalam kunjungan kali ini, para menteri memantau waktu bongkar muat barang (dwelling time)di berbagai pelabuhan melalui layar monitor yang dimiliki INSW. Tidak hanya arus barang, para menteri juga melihat proses pengurusan dokumen. Dari pantauan para menteri, proses dwelling time Pelabuhan Tanjung Mas Semarang masih lambat.

Dalam layar monitor tersebut, pemerintah bisa memantau pergerakan barang dikelola Pelindo dari Pelindo I sampai Pelindo IV. Layar juga menampilkan pengurusan dokumen yang disajikan secara real time dan terpadu.

Darmin Nasution mengatakan, sistem ini mempermudah pengawasan waktu bongkar muat di pelabuhan. Sebelum ada INSW, pemerintah sangat kerepotan untuk memantau pengurusan perizinan dan waktu bongkar muat.

Hal tersebut terjadi karena data-data tidak sama.

Dengan adanya INSW semua tercatat dan termonitor secara online, sehingga pemerintah bisa lebih mudah untuk memantau jika ada permasalahan izin maupun bongkar muat.

“Tahun lalu beda tiap kali melapor kabinet saya dengan Pak Rizal Ramli beda,” kata dia dalam kunjungan tersebut, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Darmin memperhatikan satu-persatu kondisi masing-masing pelabuhan. Dia berkomentar, proses dwelling time yang lambat di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

“Kalau lihat Pelabuhan Semarang yang agak lama,” ujar dia.

Untuk diketahui, para menteri tersebut tiba di tempat acara sekitar pukul 12.30 WIB. Setelah memberikan pergerakan barang melalui layar monitor, para menteri memberikan pengarahan kepada para pegawai di INSW. Tarif Progresif Tanggal 1 Januari lalu, manajemen TPKS Semarang mulai memberlakukan tarif progresif untuk menekan dwelling time di terminal petikemas tersebut. General Manager (GM) TPKS, Ery Akbar mengatakan, secara bertahap pihaknya menekan angka dwelling time yang semula lima hari menjadi dua hari. Hal itu, kata dia, menjadi peran serta semua pihak mulai dari stakeholder terkait hingga importir. “Dari tarif progresif yang sudah ditetapkan agar tidak lama-lama menitipkan barangnya,” katanya, Kamis (22/12/2016).

Erry menjelaskan, dengan tarif progresif, diharapkan para importir bisa mempercepat proses pengurusan dokumen dan segera mengambil barang. *** | LIPUTAN6.COM | TRIBUNNEWS.COM|

INDONESIA SHIPPING TIMES

INSW Diminta Serahkan Data

Ini Dia, Cara Darmin Tekan Dwelling Time di Bawah 2 Hari foto: setkab.go.id

P

EMERINTAH berusaha terus memperbaiki periode tunggu barang di pelabuhan atau dwelling time. Saat ini dwelling time sudah mencapai 2,9 hari, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yang di atas 4 hari. Pemerintah menargetkan dwelling time bisa turun lagi di bawah 2 hari.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution pada kunjungannya di Kantor INSW di Jakarta, Senin (6/1) bilang secara ukuran kuantitas, dwelling time ada perbaikan. Namun Darmin bilang ada persoalan lebih besar dari sekadar dwelling time.

“Kami ingin melihat seperti apa sistemnya bekerja dan apa saja yang bisa ditangkap. Apa saja yang kerja, apakah makin baik atau tidak?

Nah ternyata sistemnya sudah cukup baik,” kata Darmin pada awak media, Senin (6/2).

Darmin menambahkan, sejumlah Kementerian terkait agar segera rapat kordinasi ihwal hambatan yang untuk tingkatkan kualitas dwelling time.

“Kita akan segera rapat koordinasi dan kami minta agar INSW memberikan informasi data, kementerian mana saja yang masih ada banyak

INDONESIA SHIPPING TIMES

hambatan-hambatan. Nanti kami selesaikan dengan kementerian yang bersangkutan,” ujar Darmin.

Darmin menjelaskan, pihaknya juga tengah melakukan koordinasi dan pembenahan, jelang National Single Risk yang rencananya akan dimulai Agustus 2017.

“Jangan sampai setiap kementerian memiliki metode dan ukuran mengenai risiko yang berbeda dengan yang lain. Kalau masing-masing bikin, nanti jalur hijau dibikin sama mereka. Kalau risiko tinggi kan ga mungkin jalur hijau,”jelas Darmin.

Untuk menjawab tantangan Presiden Jokowi yang meminta dwelling time bisa dibawah 2 hari.

Darmin optimistis bila Single Risk Management sudah diterapkan, maka dwelling time akan bisa di bawah 2 hari.

“Kalau Single Risk Management jadi, larangan terbatas itu bisa kita dorong betul untuk terus turun. Syukur-syukur bisa di bawah 30%. Kita percaya dengan kombinasi seperti itu bisa lah di bawah 2 hari (dwelling time),” pungkasnya. *** | KONTAN.CO.ID | RAMADHANI PRIHATINI |

Selasa 7 Februari 2017

05

Kuala Tanjung Bakal Dilengkapi Food Processing

Strategi Pelindo I Pangkas Biaya Logistik 30%

06

Selasa 7 Februari 2017

foto: swa.co.id

D

IREKTUR Utama Pelindo I, Bambang Eka Cahyana mengatakan, pelaku usaha seperti produk hortikultura berastagi, bisa menyimpan dulu produknya di cold storage dan baru akan dimuat setelah kapal pengangkutnya datang. Dengan begitu, pengiriman bisa dilakukan setiap hari. Sebelumnya, pengiriman ditunda sebelum kapal pengangkut masuk pelabuhan.

“Jadi, tidak efisien. Kualitas produk juga bisa menurun jika tidak disimpan di cold storage.

Jangka menengah, kami membangun pelabuhan di Kuala Tanjung. Di sini, ada cluster khusus terkait dengan food processing. Selama ini, food processing dan pelabuhan pangan belum mendapat perhatian karena kami lebih banyak di produk manufaktur,” kata dia.

Menurut dia, langkah ini akan membantu memangkas biaya logistik hingga lebih dari 30%. Selama ini, distribusi bahan pangan lebih banyak melalui jalan darat. Contohnya, pengiriman bahan pangan dari Pulau Jawa ke Aceh.

Selama perjalanan, truk harus antre di penyeberangan Merak dan Bakauheni. Tekanan terhadap jalan darat juga meningkat sehingga jalan mudah rusak.

“Kami sudah investasi Rp 50 miliar untuk memasang alat Hardcore mobile train. Sehingga, barang dari Jawa bisa dikirim ke Sumatera lewat laut. Lewat darat, kena biaya Rp 17,5 juta per kontainer. Begitu lewat laut, turun menjadi Rp 7,5 juta. Jadi, lebih hemat lebih dari 50%, tergantung jarak. Semakin jauh, semakin banyak kapasitas angkut sehingga penurunan biaya akan lebih besar,” kata dia.

Dia menjelaskan, isu transportasi penghubung harus menjadi prioritas karena Indo-

nesia adalah negara kepulauan. Konsep tol laut sejalan dengan distribusi barang. Pemerintah perlu membentuk subholding pelayaran, terutama untuk masalah pangan.

Nah, BUMN terkait seperti Pelni, Angkutan Sungai Danau Penyebrangan (ASDP), Jakarta Llyod, bisa bahu-membahu menunaikan perannya masing-masing. Dari sana, setiap perusahaan akan mereguk pendapatannya masing-masing.

“Contohnya begini, misalnya Bulog ingin kirim beras ke Selayar. Yang harus dihubungi adalah Pelni. Tentang bagaimana barang sampai ke Selayar, itu jadi urusannya ASDP, sebagai perpanjangan tangan. Bagaimana caranya untuk distribusi di darat itu urusan BGR (PT Bhanda Ghara Reksa), perlu gudang PTP (Pelindo I),” ujarnya.*** | SWA.CO.ID | RIZKY C SEPTANIA |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Supplychain Indonesia:

Infrastruktur Pelabuhan Tidak Memadai, Ongkos Logistik Mahal

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: arcommedia.com

I

NFRASTRUKTUR pelabuhan yang kurang memadai membuat ongkos pengiriman barang (logistic cost) antarpulau di Indonesia masih sangat mahal.

Setijadi, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) mengatakan, infrastruktur berkaitan erat dengan kapasitas logistik. Pasalnya, kapasitas bergantung pada jumlah total volume barang yang akan dikirimkan atau ditangani oleh industri logistik.

“Kapasitas sangat dipengaruhi oleh infrastruktur. Contohnya pelabuhan. Kapal berkapasitas besar hanya bisa merapat di pelabuhan yang tingkat kedalamanan kolamnya tinggi,” katanya saat dihubungi Bisnis.com di Jakarta, Senin (6/2/2017).

Sehingga, kata dia, jika pelabuhan tidak memiliki kedalaman yang cukup maka kapal yang bisa merapat hanya yang punya kapasitas kecil.

Akibatnya, ongkos per unit akan semakin tinggi.

Kementerian Perhubungan terus berupaya menurunkan ongkos pengiriman barang antar pulau di dalam negeri dengan menekan unit cost dan mengurangi disparitas harga.

Sekertaris Jenderal Kemenhub Sugiharjo mengatakan, mahalnya biaya logistik disebabkan dua hal. Pertama adalah sizeangkutan, kedua imbalance cargo.

Menurutnya, semakin kecil ukuran sarana angkutan maka biaya per unit semakin besar.

Hal ini berlaku untuk semua jenis angkutan baik darat, laut dan udara.

Selain itu, terjadi disparitas biaya akibat tidak seimbangnya arus barang antara kawasan timur dan barat. Barang yang dibawa dari kawasan barat ke timur mencapai 80%. Namun, saat kembali hanya 10%. “Ini yang membuat ongkos logistik mahal,” tuturnya.

Paket Ekonomi XV Sebagaimana diberitakan berbagai media, Biaya logistik yang terlampau mahal turut menyebabkan daya saing Indonesia terpuruk. Bahkan, daya saing Indonesia periode 2016-2017 berdasarkan Global Competitiveness Report yang

dirilis World Economic Forum (WEF), anjlok dari peringkat ke-37 menjadi ke-41 dari 138 negara.

Peringkat Indonesia, kalah dari Thailand (ke-34), Malaysia (ke-25), dan Singapura (ke-2).

Jika tak segera berbenah, biaya logistik yang tinggi akan terus menggerogoti perekonomian nasional. Ekonomi makin terdistorsi, mahal, lambat, tidak efisien. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi sulit dipacu dan tidak berkualitas. Angka kemiskinan dan pengangguran susah dipangkas.

Ketimpangan ekonomi antarwilayah semakin lebar. Kesenjangan pendapatan antarpenduduk kian menjadi-jadi.

Bahwa minimnya infrastruktur dan kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau turut menghambat dwelling time, itu tidak bisa dimungkiri. Namun, kita percaya lamanya dwelling time lebih disebabkan oleh salah kelola (mismanagement) dan faktor birokrasi. Faktanya, meski layanan satu atap sudah diterapkan dan portal Indonesia National Single Window (INSW) telah digunakan, penumpukan barang di pelabuhan masih saja terjadi.*** | BISNIS.COM | BERITASATU.COM | Selasa 7 Februari 2017

07

Tanjung Priok sebagai Hub Internasional

Proyek New Priok Tahap II dan III dalam Proses Reklamasi foto: portdevco

T

ERMINAL peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok atau New Priok Container Terminal (NPCT) berkapasitas 1,5 juta TEUs sedang dalam proses pengembangan tahap dua dan tiga. Saat ini, pembangunan terminal dua dan tiga dalam proses reklamasi “Kami lagi proses reklamasi. Kalau dari tahap mungkin sekitar 15-20%-an sampai Januari, itu tetap kita mulai,” ujar Direktur Teknik dan Manajemen Resiko Pelindo II, Dani Rusli Utama, di Hotel Hilton, Bandung, Jumat (3/2/2017) malam.

Kawasan yang direklamasi mencapai 200 hektar dengan progres saat ini mencapai 20% “Karena kalau mau bikin fasilitas bangunan laut itu tidak bisa cepat karena begitu tanah ditaruh di air, itu seperti tunggu dulu padat nah yang tunggu padat ini yang dimakan waktu. Kalau itu buru-buru tidak bisa,” ujar Dani.

IPC mengalokasikan dana untuk pembangunan dua terminal ini Rp 8 triliun, dengan porsi masing-masing Rp 3-4 triliun.

“Ada sekitar Rp 8 triliun. Kurang lebih 1 terminal itu bisa Rp 3 triliun- Rp 4 triliun, itu kan susah karena dari sini bikin alurnya,” ujar Dani.

08

Selasa 7 Februari 2017

Jika NPCT II dan III terbangun, maka kapasitas priok akan bertambah 3 juta TEUs, dengan masing-masing kapasitas 1,5 juta TEUs. Sehingga secara total kapasitas NPCT I, II, dan III akan menjadi 4,5 juta TEUs. Dia menyebut kedalaman NPCT ini nantinya akan dikeruk secara bertahap hingga -20 meter LWS (Lowest Water Spring). Terminal baru ini diproyeksikan untuk dapat melayani kapal peti kemas dengan kapasitas 14.000-15.000 TEUs dengan bobot di atas 150 ribu DWT. “Konstruksi bangunannya sendiri disiapkan untuk -20 meter LWS tapi kita siapkan kolamnya itu -16 LWS. Jadi kondisi pasang surut air yang paling rendah-rendahnya sepanjang tahun dipertimbangkan,” imbuhnya.

“Ya bisa 14.000-15000 TEUs bisa lewat. Jadi kalau 1 tahun kemarin yang bisa masuk Priok ya bisa 14.000-15.000 TEUs bisa lewat . Jadi kalau 1 tahun kemarin yang bisa masuk Priok yang ukuranya metromini sekarang Transjakarta,” imbuhnya. *** | DETIK.COM | YULIDA MEDISTIARA |

INDONESIA SHIPPING TIMES

2017, Angkutan Curah Kering Diprediksi Membaik foto: portstrategy.com

P

ELAKU usaha menilai usaha pelayaran angkutan curah kering akan sedikit membaik di 2017 ini dibandingkan dengan 2016. Meskipun populasi kapal jenis tug and barge yang menganggur masih cukup tinggi, tetapi jumlahnya diperkirakan dapat ditekan.

Optimisme ini menyusul meningkatnya harga batu bara di pasar global dan ditambah dengan akan adanya relaksasi ekspor komoditas tambang selain batu bara.

“Harga batu bara saat ini sudah jauh lebih baik dan angkanya berada diatas US$80 per ton.

Jika terus menguat, ini akan memberikan dampak positif bagi industri tambang batu bara,” kata Teddy Yusaldi, Wakil Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), kemarin.

Meskipun demikian, gairah industri tambang batu bara harus dibarengi dengan peningkatan kinerja industri manufaktur nasional supaya produksi batu bara nasional dapat diserap maksimal oleh industri di dalam negeri.

“Sebab, meningkatnya kegiatan pertambangan batu bara akan berdampak besar terhadap industri angkutan laut jika batu bara tersebut dapat diserap, baik pada pasar dalam negeri maupun ekspor,” katanya.

Harapan lain, katanya, realisasi proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dari proyek

INDONESIA SHIPPING TIMES

35.000 MW yang diharapkan dapat mulai menyerap produksi batu bara dalam negeri pada tahun ini supaya pasar pelayaran meningkat.

Teddy menambahkan untuk meningkatkan sektor angkutan tug and barge dan bulk carrier , Pemerintah harus bisa mempercepat realisasi PLTU dari proyek listrik 35.000 MW tersebut.

Di sisi lain, Kementerian ESDM menargetkan produksi batu bara nasional pada 2017 mencapai 409 juta ton, menurun dibandingkan target 2016 sebesar 434 juta ton. Diharapkan, konsumsi dalam negeri meningkat dari kondisi saat ini masih stagnan di angka 80 juta ton per tahun. Pemerintah juga diharapkan memaksimalkan skema term of trade ekspor dari skema FOB menjadi skema CIF supaya relaksasi ekspor komoditas dapat memberikan manfaat yang besar bagi sektor angkutan laut.

Relaksasi ekspor komoditas akan berdampak terhadap sektor transportasi laut nasional jika Pemerintah memberikan insentif agar tarif angkutan ekspor dengan menggunakan kapal berbendera Merah Putih sehingga menjadi setara dengan kapal asing.

“Kalau tidak, relaksasi tersebut akan menguntungkan pelayaran asing saja dan manfaatnya menjadi kecil,” tegasnya. *** | TRANSLOGTODAY.COM | HERY LAZUARDI | Selasa 7 Februari 2017

09

Kapal Tak Bisa Merapat Pelabuhan

Duh, Sopir Truk di Pelabuhan Banjarmasin Kehabisan Ongkos foto: borneonews.com

M

UKA Saryono terlihat kucel. Sopir truk pembawa rotan ke Surabaya, Jawa Timur ini sejak hari Rabu (1/2) lalu, terpaksa tidur di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin. Dia tak bisa berangkat karena Kapal Roro atau kapal yang memuat kendaraan yang membawanya ke Pulau Jawa tak ada yang datang.

Bahkan, uang di kantongnya pun sudah menipis karena habis untuk biaya hidup selama “nginap” di pelabuhan. “Uang sekitar Rp1 juta sudah hampir habis untuk biaya makan bersama kernet saya,” tutur Saryono terbata, Minggu (5/2) kemarin.

Lelaki asal Surabaya ini mengatakan, tak adanya kapal yang datang ke Banjarmasin karena kapal-kapal angkutan dari Jawa Timur tak berani berlayar. “Sudah satu hari saya bersama kernet tak makan untuk mengirit uang di saku,” ucapnya.

Saryono tak sendiri. Ada puluhan sopir truk lain pembawa komoditas asal Kalsel dan Kalteng yang harus dibawa ke Pulau Jawa melalui moda transportasi air, tertahan.

Mereka terpaksa menunggu kapal-kapal Roro yang merapat ke Banjarmasin.

10

Selasa 7 Februari 2017

Tukiman, salah seorang sopir truk lain mengaku, harus ngutang ke pemilik warung makan demi mengisi perut. Persoalan tidur sebutnya, sudah biasa tidur di kolong truk.

“Mau bagaimana lagi. Tak ada kapal yang bisa membawa kami ke Surabaya,” ujarnya.

Untungnya yang dibawa dirinya bukan kebutuhan pokok yang cepat rusak maupun basi. Meski demikian, dengan adanya keterlambatan ini sebutnya, sangat merugikan dirinya karena banyak waktu terbuang.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada kapal yang merapat dan bisa membawa kami,” harapnya.

Alih-alih mengharap cepat. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banjarmasin memberikan warning agar kapal tak ada yang berlayar hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut (KSOP) Banjarmasin, Baharlan menerangkan, cuaca buruk beberapa hari ini membuat pihaknya memberikan warning kepada nakhoda dan pemilik kapal agar berhati-hati dan jika cuaca semakin buruk sebaiknya tak melakukan pelayaran.

Pihaknya tak ingin kejadian serupa yang terjadi di Kalimantan Timur belum lama tadi terjadi di perairan Kalsel. Baharlan menerangkan, KSOP Jawa Timur sendiri tak memperbolehkan kapal-kapal Roro untuk berlayar ke Banjarmasin. Hal inilah yang membuat menumpuknya truk-truk yang akan berangkat ke Surabaya.

Menurutnya, gelombang saat ini mencapai 4-5 meter. Padahal, ketika cuaca normal sebutnya, gelombang hanya 1 meter. “Biasanya 2-4 kapal Roro yang datang. Namun, dari Jumat, hingga hari ini (kemarin) tak ada yang datang,” terangnya.*** | PROKAL.CO |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kereta Api Angkutan Massal Dunia

Menteri Perhubungan Dorong PT INKA Genjot Ekspor KA foto: okezone.com

M

ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam kunjunggan ke PT Industri Kereta Api (INKA) Madiun, berpesan kepada jajaran BUMN ini agar PT INKA lebih bersemangat dan bekerja dan menggenjot produk yang berkualitas dan bisa menembus pasar ekspor, sehingga bisa menguatkan kemampuan bangsa untuk bersaing di kancah internasional.

“INKA sudah dapat mengekspor produk yang dihasilkan ke berbagai negara Asia, seperti India, Bangladesh dan lainnya,” kata Menhub.

Dalam kunjungan itu Menhub ke INKA Madiun didampingi Kepala BPSDM Perhubungan Wahju Satrio Utomo, Direktur Sarana Ditjen Perkeretaapian Hotma P. Simanjuntak, Direktur Akademi Perkeretaapian Madiun Dedy Cahyadi.

Menurut Menhub, KA merupakan suatu masa depan bagi angkutan massal di dunia.

Karenanya Manteri minta agar INKA lebih bekerja keras supaya selalu menang tender dan menghasilkan produk yang bagus, hingga mampu menjadi leader di Asia karena saingannya hanya Cina.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Menhub juga meminta dukungan pelaku bisnis industri kereta api kepada PT. INKA untuk dapat mengembangkan potensi.

“Saya minta kepada pelaku industri kereta api memberikan prioritas kepada Inka untuk mendapatkan kesempatan bekerja karena inilah satu potensi bangsa, satu produk yang membanggakan, kita harus rawat, bangun dan menang,” tegas Menhub.

Terkait sinergi antara PT. INKA dengan Akademi Perkeretaapian Madiun (API), Menhub meminta PT. INKA untuk mendukung dan memberi perhatian dalam kegiatan belajar mengajar di API Madiun, Menteri minta INKA member perhatian terhadap API Madiun dengan memberi tenaga-tenaga pengajar dan juga memberikan kesempatan mereka untuk bekerja praktek di INKA,” ujar Menhub. Untuk saat ini, PT. INKA sedang menggarap beberapa proyek diantaranya Kereta Api Bandara Soekarno Hatta, Kereta Api Light Rail Transit (LRT) Palembang, KRDE Bandara Internasional Minangkabau. *** | TABLOIDMARITIM.COM | ERICK AM | Selasa 7 Februari 2017

11

Bikin Pembangkit Listrik Tenaga Angin, Pelabuhan India Go Green foto: hamburgmumbai.com

K

EMENTERIAN Perkapalan India, menekankan penggunaan sumber daya energi terbarukan sebagai bagian dari kebijakan ‘Green Port Initiative’ untuk seluruh Pelabuhan Utama.

Kementerian berencana menyiapkan PLTS berkapasitas 91,50 MW di 12 Pelabuhan Utama dan pembangkit listrik tenaga angin 45 MW di Pelabuhan Utama Kandla dan V. O. Chidambaranar.

Pelabuhan Utama telah memulai proses penyiapan proyek energi terbarukan dengan menginvestasikan dana sebesar Rs.704,52 crore (US$104 juta).

Saat selesai, proyek ini akan membantu pengurangan emisi karbon dioksida sebanyak 136.500 MT per tahun. Proyek ini juga akan menekan biaya listrik melalui pemanfaatan sumber daya energi terbarukan sebagai pembangkit listrik yang menghemat sekitar Rs 75 crore per tahun setelah dioperasikan.

Proyek pembangkit listrik tenaga angin akan dilaksanakan oleh dua Pelabuhan Utama yaitu Pelabuhan Kandla dan Pelabuhan V.O. Chidambaranar.

12

Selasa 7 Februari 2017

Total kaspasitas proyek ini sekitar 45 MW di luar proyek 6 MW yang sudah dijalankan oleh Pelabuhan Kandla.

Proyek pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 15,20 MW ini juga telah lebih dulu diserahkan ke pelabuhan Visakhapatnam sebesar 9 MW, sementara proyek lainnya diserahkan kepada Pelabuhan Kolkata (0,06 MW), Pelabuhan New Mangalore (4,35 MW), Pelabuhan V.O. Chidambaranar (0,5 MW), Pelabuhan Mumbai (0,125 MW), Pelabuhan Chennai (0,1 MW), Mormugao(0.24 MW) & JNPT (0,82 MW). Sementara proyek pembangkit listrik tenaga surya lainnya akan dilaksanakan secara bertahap dan diperkirakan selesai tahun 2018.

Sebagai informasi, nota kesepahaman antara Asosiasi Pelabuhan India dan Solar Energy Corporation of India telah ditandatangani pada 15 Oktober 2015 untuk pembangunan proyek PLTS di Pelabuhan Utama. Ini merupakan gagasan baru Pelabuhan Utama yang sejalan dengan kebijakan ‘Green Port Initiative’ Pemerintah India.*** | MARITIMENEWS.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES