Indonesia Shipping Times edisi 8 Februari 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

Februari 2017 No 33 • Vol IX • Rabu 8

HOREE... BOS PELINDO I JANJI KUALA TANJUNG OPERASI AGUSTUS 2017

PENGUMUMAN PAKET KEBIJAKAN LOGISTIK DITUNDA

PELINDO II GEBER PENATAAN ZONASI DAN DIGITALISASI SISTEM

PTP DAN PBM GARANSI LAYANAN BONGKAR MUAT

WIIH...400 KAPAL PESIAR BAKAL WARA-WIRI DI LAUT INDONESIA

01

Paket Kebijakan Ekonomi XV

Pemerintah Tunda Pengumuman Paket Kebijakan Logistik foto: googleimage

P

EMERINTAH menilai berjalannya paket kebijakan ekonomi (PKE) selama satu tahun lebih ini perlu dievaluasi. Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan pemetaan terhadap sumbatan-sumbatan terkait dengan implementasi paket kebijakan ekonomi di lapangan.

Bahkan, salah satu langkah yang diambil dari evaluasi ini adalah memunda peluncuran paket kebijakan ekonomi ke-15 yang akan fokus ke sektor logistik dan pelaksanaan Indonesia Single Window (INSW).

“Penyajiannya masih kurang informatif sehingga perlu waktu sedikit lagi,” kata Menko Perekonomian Darmin di Jakarta, Selasa (7/2).

Dalam paket berikutnya ini, pemerintah akan membereskan soal arus barang dan arus prosedur di pelabuhan di mana dwelling time adalah salah satu bagiannya. Apalagi, Darmin memandang bahwa selepas berjalannya paket kebijakan ekonomi justru ada beberapa kementerian/lembaga yang mengeluarkan kebijakan yang cenderung berlawanan dengan tujuan PKE. Artinya, bila sebelumnya PKE diterbitkan untuk memudahkan usaha, kementerian/ lembaga justru menambah jumlah larangan terbatas yang mempersulit ekspor atau impor.

Data Indonesia National Single Window (INSW), paket kebijakan ekonomi sempat menekan jumlah larangan terbatas dari 51 persen menjadi 31 persen.

Namun, jumlah larangan terbatas kembali melonjak hingga 48 persen per akhir tahun 2016 lalu.

“Jadi sebetulnya, kalau paket berikutnya mengenai logistik itu memang kami tunda.

Karena menurut saya penyajiannya belum informatif,” ujar Darmin.

Selain itu, satuan tugas (Satgas) percepatan PKE juga membeberkan kajian tentang industri apa saja yang akan berdampak besar dalam penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Industri, terutama industri padat karya, telah secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan dari 60 persen di tahun 1970 menjadi 11,3 persen di tahun 1996.

Sedangkan data terbaru, angka kemiskinan per September 2016 mencapai 10,7 persen.

“Industri yang akan didorong dan terus dikaji dalam berbagai focus group discussion (FGD) di antaranya adalah sektor manufaktur, industri dasar, farmasi dan pariwisata,” ujar Darmin.*** | REPUBLIKA.CO.ID | SAPTO A CANDRA |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Rabu 8 Februari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Fokus Pembiayaan Ekspor UKM

Di depan Sri Mulyani, LPEI Pamer Peningkatan Kinerja foto: kontan.co.id

L

EMBAGA Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menyelenggarakan acara investor gathering di Jakarta. Hadir dalam acara ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan menteri keuangan Chatib Basri, dan lainnya.

Dalam acara ini, Plt Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank, Susiwijono Moegarso membanggakan kinerja LPEI yang terus tumbuh dari 2009-2016 lalu. Pertumbuhan aset rata-rata mencapai 37,22 persen per tahun. Pembiayaan tumbuh 42,23 persen per tahun.

“Total aset mencapai Rp 99,01 triliun di 2016 atau naik 16,51 persen dari 2015 yang hanya Rp 84,97 triliun,” katanya saat membuka acara di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (7/2).

Di 2017 ini, LPEI akan menjalankan amanat dan cita-cita Presiden Jokowi yaitu memajukan pengusaha kecil atau UMKM berorientasi ekspor. Dalam hal ini, pihaknya akan bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Sebagaimana permintaan Jokowi, kita di 2017 akan fokus pada pengembangan dan pembiayaan UKM berorientasi ekspor. Selain itu, kita juga akan fokus pada penyaluran ke komoditas unggulan, penetrasi pasar non-tradisional,” katanya.

Dalam penyaluran kredit ini, LPEI membutuhkan pendanaan. Berdasarkan UU LPEI, LPEI dapat memperoleh pendanaan melalui penerbitan surat berharga, pinjaman termasuk dari pemerintah, hibah dan penempatan dana oleh Bank Indonesia.

“Mendukung pendanaan ini, LPEI akan menerbitkan surat berharga sebesar Rp 14 triliun dalam bentuk Rupiah dan equivalen USD 500 juta dalam bentuk valas,” sambungnya.

Sumber pendanaan LPEI di 2016 mencapai total outstanding senilai Rp 78,4 triliun. Angka ini terdiri dari obligasi Rp 39,9 triliun dan pinjaman yang diterima Rp 38,5 triliun.*** | MERDEKA.COM | IDRIS R PUTRA | Rabu 8 Februari 2017

03

Hub Port Internasional

T Pelabuhan Indonesia I (Persero) menjanjikan beberapa pelabuhan di Sumatra Utara pada tahun ini akan mulai beroperasi. Adapun, peningkatan infrastruktur kepelabuhan tersebut dinilai mampu turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi provinsi ini.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana dalam pertemuan dengan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi pada Selasa, (7/2/2017).

Bambang menjelaskan sejak dua tahun lalu, pihaknya terus memacu pembangunan infrastruktur kepelabuhan, baik peningkatan kualitas pelayanan maupun kapabilitas pelayanan.

Dia berharap peningkatan-peningkatan tersebut lebih menarik bagi perusahan pelayaran maupun pemilik barang. Termasuk pula untuk memfasilitasi para investor.

“Sumut adalah provinsi paling menarik untuk investasi. Namun, masih banyak potensi investasi tapi belum terealisasi karena dukungan infrastruktur terlambat, termasuk pelabuhan.

Tapi tahun ini, kami akan selesaikan semua.

Sumut akan melejit,” ucap Bambang.

Lebih lanjut, dia mengemukakan, pada Agustus 2017, pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung akan beroperasi. Adapun, sebelumnya, Bambang menyebutkan, progres pembangunan terminal multipurpose sudah mencapai 70%.

Pelabuhan Kuala Tanjung sendiri akan dikembangkan dalam empat tahap. Tahap pertama yakni pengembangan terminal multipurpose. Kedua, pengembangan kawasan industri 3.000 hektare dengan target 2018. Tahap ketiga, pengembangan dedicated atau hub port dengan target rampung pada 2019. Terakhir, tahap keempat pengembangan kawasan industri terintegrasi pada 2021-2013.

“Saya yakin pada akhir tahun ini akan banyak perubahan di Sumut, khususnya infrastruktur.

Kami juga akan melakukan perubahan luar

04

Rabu 8 Februari 2017

foto: humas P1

P

Bos Pelindo I Janjikan Kuala Tanjung Kelar Agustus 2017

biasa,” tambahnya.

Selain Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Tanjung Balai Asahan juga tengah direnovasi.

Bambang menargetkan, pada Lebaran tahun ini, pelabuhan sudah mulai digunakan. Tak hanya itu, Pelindo I juga tengah membangun terminal kapal di Sibolga. Adapun, pelabuhan di Sibolga akan selesai paling lambat September 2017.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Tengku Erry Nuradi berharap sinergi antara Pemerintah Propinsi dengan PT Pelindo I supaya tetap terjalin dengan baik demi mendorong pembangunan di wilayah Sumatera Utara.

“Dirut Pelindo I juga menyampaikan, dalam waktu dekat terminal Bandar Deli akan mendatangkan kapal Cruise dari luar negeri. Tentunya, kedatangan kapal ini akan menambah jumlah wisatawan di Sumut,” katanya.

“Kalau Tanjung Balai mudah-mudahan lebaran ini sudah bisa gunakan. Sedangkan yang di Sibolga pembangunannya sedang berjalan, mungkin Agustus atau September bisa selesai,” ungkap Erry.*** | BISNIS.COM | WASPADA.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Penandatanganan SLA

PTP dan PBM Garansi Pelayanan Bongkar Muat

P

T Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) mengadakan acara penandatanganan Service Level Agreement (SLA) dengan 18 Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan PBM khusus terseleksi di Seminyak, Bali, Jumat (3/2).

Hadir dalam acara tersebut, jajaran direksi dan komisaris PTP yakni Komisaris Sabri Saiman dan Hari Setyobudi, Direksi Arif Suhartono, M. Aji, Prastyo Wasis, Rima Novianti, dan Tara Hidayat.

Selain itu, Ketua DWP APBMI DKI Jakarta Juswandi Kristanto, Sony Sutanto (PBM Adipurusa), Arrayyan A. Chairan (PBM Tangguh Samudera Jaya), dan Ardana Dwiwarta Putra (PBM Dwipa Hasta Utamaduta) serta 18 perwakilan Perwakilan dari Perusahaan bongkar muat lainnya.

Direktur Utama PTP, Arif Suhartono mengatakan penandatanganan SLA dimaksudkan untuk mendukung program besar PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dari segi komersial, terutama dalam penetapan formula kerjasama, pengembangan bisnis, serta hubungan dengan mitra eksisting.

“Pendapatan PTP tahun 2016 lalu sebesar Rp 3.5 T, sekitar tujuh puluh lima persennya berasal dari kegiatan bongkar buat Muat, Karena itu, keberadaan dan produktivitas PBM sangat berpengaruh terhadap performansi PT Pelabu-

INDONESIA SHIPPING TIMES

han Tanjung Priok,” ungkap Arif Suhartono, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (7/2).

Ditegaskan Arif, melalui kegiatan penandatanganan kerjasama ini, management PT Pelabuhan Tanjung Priok berupaya mendorong para mitra PBM untuk bekerja lebih baik lagi di tahun 2017. Hal ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi metode evaluasi baru, yang memperjelas sistem reward dan penalti menjadi lebih transparan dan adil berdasarkan produktivitas.

“Perjanjian SLA ini adalah usaha PTP dan PBM untuk memberikan garansi pelayanan bongkar muat bermutu kepada pelanggan sesuai tolak ukur yang disepakati,” imbuhnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Komisaris PTP, Sabri Saiman. Menurutnya, penandatanganan SLA merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memberikan pelayanan yang optimal di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Diharapkan dengan kerjasama ini dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan PTP menjadi lebih baik”, ujarnya.

Selain diisi sambutan Direksi dan Komisaris PTP, acara juga diisi presentasi Direktorat Komersil PTP yang kemudian diakhiri dengan penandatanganan perjanjian SLA dengan PBM. Sebagai bentuk apresiasi perusahaan kepada mitra, acara juga diisi dengan kegiatan customer gathering dalam bentuk outdor rafting di Ayung River dan kawasan wisata Bali lainnya. *** | SHIPPINGFORUM.CO.ID | Rabu 8 Februari 2017

05

Wisata Bahari

Wiiiih... 400 Kapal Pesiar Bakal Wara-wiri di Perairan Indonesia foto: Sindo

I

NDONESIA terkenal dengan wisata baharinya yang menakjubkan. Untuk mengoptimalkan pariwisata bahari, kini Indonesia telah membuka pelayaran kapal pesiar atau cruise ke pulau-pulau di Nusantara.

Saat ini, masyarakat Indonesia tidak perlu lagi ke Singapura untuk bisa menikmati liburan menggunakan kapal pesiar. Sekarang sudah ada lima pelabuhan yang bisa digunakan kapal pesiar berbendera asing untuk merapat.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pariwisata, Arief Yahya, saat ditemui di acara penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Ada lima pelabuhan yang bisa dijadikan embarkasi kapal pesiar. Di antaranya Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Benoa Bali,” kata Arief di kantor KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Februari 2017.

06

Rabu 8 Februari 2017

Penunjukan lima pelabuhan tersebut bukan tanpa alasan. Menurut Arief, kementeriannya sudah mempertimbangkan secara matang, karena kelima pelabuhan itu dianggap sudah memiliki fasilitas yang mumpuni.

“Fasilitas dan kapasitas lima pelabuhan tersebut saat ini sudah bagus. Kelima (pelabuhan) ini yang bisa naik turun penumpang, tapi kalau cruise hanya bersandar di mana saja boleh, Raja Ampat boleh, Pulau Komodo boleh, bebas,” ujar Arief.

Ia mencatat, saat ini ada 400 kapal pesiar yang mendapatkan izin untuk masuk ke kawasan perairan Indonesia.

“Saat ini sudah 400 cruise yang diberi izin, ini akan kami tambah lagi untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke depannya,” dia menambahkan.*** | VICA.CO.ID | TASYA PARAMITHA |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pengukuhan Dewan Pelabuhan Tanjung Priok

Pelindo II Geber Penataan Zonasi dan Digitalisasi Sistem Operasional

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: saiful anam

K

EPALA Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok I Nyoman Gede Saputra Mengukuhkan pengurus Dewan Pelabuhan Tanjung Priok, periode 2016-2020), Selasa (7/2/2017) di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Nyoman mengharapkan dewan pelabuhan ikut berupaya meningkatkan mutu pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok kepada pengguna jasa. Dia juga menyatakan pihaknya akan melakukan penataan sesuai dengan rencana induk pelabuhan.

Direktur komersial PT Pelindo ll Saptono Rahayu Irianto yang turut hadir dalam acara tersebut mengajak para pebisnis di pelabuhan Tanjung Priok bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah dibangun perseroan.

“Mari kita kerjasama untuk membangun Tanjung Priok sebagai pelabuhan internasional, memanfaatkan fasilitas yang sudah ada tentunya sesuai dengan peraturan yang ada,” katanya.

Saptono juga menyatakan IPC ingin menjadikan Tanjung Priok sebagai pelabuhan yang terbaik. Untuk itu, perseroan akan melakukan banyak penataan.

“Kita bertekad menuju ke sana, dan Priok sudah melengkapi fasilitas skala internasional dengan penataan melalui zonasi,” ujar Saptono.

Penataan zonasi itu juga sudah dibarengi dengan digitalisasi termasuk sistem operasionalnya yang sudah terintegrasi dengan insw dan Inaportnet. “Karena itu baik di lini 1 dan lini 2 mestinya juga harus sesuai dengan sistem digital,” ungkap Saptono.

Saat ini, tambahnya, pihaknya sudah mengajukan usulan rencana induk pelabuhan kepada Kementerian Perhubungan yakni Lini 1 untuk kegiatan terminal, lini 2 pendukung terminal.

“Ini untuk mengefisiensikan,” imbuhnya.

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pelabuhan Tanjung Priok, Sungkono Ali mengatakan dewan pelabuhan tidak mencampuri secara langsung atau masuk ke area operator, terminal atau asosiasi.

Sungkono mengatakan fungsi dewan pelabuhan ada dua hal. Pertama sebagai mediasi, kon-

sultasi, dan komunikasi bila ada permasalahan antar anggota atau antar anggota dengan instansi pelabuhan dengan prinsip mencari solusi win win.

Fungsi kedua dewan pelabuhan bersama regulator /pemerintah sebagai mitra untuk memberikan masukan pada program pemerintah seperti Tol Laut dan Poros Maritim.

Dengan demikian diharapkan kepada instansi pemerintah pusat dan DKI Jakarta serta Pelabuhan Tanjung Priok bersama operator dan terminal agar dapat mengikutsertakan dewan pelabuhan dalam rapat yang membahas kegiatan pelabuhan.

Pengurus Dewan Pelabuhan Tanjung Priok yang dikukuhkan meliputi: 12 orang Dewan Pembina dengan Ketua Gubernur DKI Jakarta dan Sekretaris Walikota Jakarta Utara.

Sebanyak 19 orang Dewan Penasehat dengan Ketua GM Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Wakil Ketua Dirut PT Pelabuhan Tanjung Priok dan Sekretaris GM TPK Koja.

Sedangkan Dewan Pengurus berjumlah 13 orang dengan Ketua H.Sungkono Ali , Wakil Ketua I Capt Subandi (GINSI), Wakil Ketua II Gemilang Tarigan (Aptrindo), Wakil Ketua III Alison (INSA), Wakil Ketua IV Capt Effendi Ismail (APTMI) dan Sekretaris Adil Karim (ALFI). Dewan pengurus dilengkapi beberapa pengurus bidang.*** | BERITATRANS.COM | OCEANWEEK.CO.ID |

Rabu 8 Februari 2017

07

Subsidi Tol Laut

Pengusaha Ingatkan Kapal Tidak Angkut Barang yang Dijual di Pasar

P

ENGUSAHA yang bergerak di bidang jasa angkutan laut (shipping line) Subiyanto Wijaja mengungkapkan, program pemerintah membuka layanan Tol Laut (TL) merupakan langkah positif untuk mempercepat distribusi barang tujuan antar pulau dan sekaligus untuk mengatasi kesenjangan perekonomian di daerah. Dengan mengoperasikan kapal tertentu untuk rute tertentu menunjukkan adanya kepastian layanan transportasi laut pada rute tersebut. Sehingga pengiriman barang mendapatkan kepastian kapan barang diangkut dan kapan barang tiba di tempat tujuan.

Pengertian armada Tol Laut adalah angkutan laut yang memberi kepastian jadual keberangkatan dan kedatangan dengan ongkos angkut lebih murah dibanding angkutan laut lainnya.

Operator kapal Tol Laut tidak lagi berpikir seberapa besar muatan yang akan diangkut.

Karena pembukaan rute pelayaran yang dilalui telah diperhitungkan sebelumnya. Sementara biaya operasional armada dijamin pemerintah mendapatkan dana subsidi.

“Program Tol Laut pemerintah ini bagus.

Memberi kepastian pengangkutan barang tujuan antar pulau. Pemerataan distribusi komoditas untuk kebutuhan masyarakat di daerah.

Menghilangkan kesenjangan perekonomian antar daerah. Subsidi pemerintah yang diberikan kepada operator kapal merupakan jaminan bahwa sistem pengangkutan barang antar pulau semakin lencar dan tidak menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat,” kata Subiyanto Wijaja.

Direktur Suntraco Group yang mengoperasikan sembilan kapal petikemas dan kapal combo ini menambahkan, langkah pemerintah melakukan seleksi rute untuk armada Tol Laut sudah tepat. Karena pengaturan rute pelayaran sangat penting, supaya tidak menganggu kegiatan kapal yang sudah ada. Apalagi kapal Tol Laut mendapatkan fasilitas subsidi dari pemerintah.

08

Rabu 8 Februari 2017

Subiyanto memberikan catatan khusus mengenai Tol Laut dan subsidi angkutan laut.

Pemerintah seharusnya terus mengawal pemberian subsidi pada pelayaran sampai di tingkat operasional. Misalnya; kapal bersubsidi seharusnya diperuntukkan mengangkut barang kebutuhan pokok atau barang yang diterimakan kepada masyarakat secara langsung dan bukan mengangkut barang perdagangan yang ditransaksikan di pasar. “Rawan. Jika kapal penerima subsidi mengangkut barang yang diperdagangkan di pasar. Sama halnya, mensubsidi pedagang dan belum tentu harga barang yang dibeli masyarakat menjadi murah,” kata penggemar olah taga menembak tersebut.

Fenomena lain yang dipesankan Subiyanto adalah pertumbuhan muatan kapal Roll On Roll Off (RoRo). Muatan kapal RoRo perlu mendapatkan perhatian-khususnya di bidang keselamatan pelayaran. Kapal RoRo semakin terbiasa mengangkut muatan angkutan darat (truk) penuh muatan. Pelaksana pengawas operasional pelabuhan Kementerian Perhubungan seharusnya menerapkan kedisiplinan bobot muatan (tonase) dan kubikasi angkutan darat yang akan diangkut di atas RoRo. “Saya sering melihat truk yang mau diangkut RoRo muatannya luar biasa banyak. Jalannya sampai merambat pelan-pelan. Pernah kejadian gak kuat naik sampai mundur nabrak tembok.

Ini soal keselamatan angkutan laut yang harus diawasi juga,” katanya.

Saat ini pemerintah sudah menambah trayek tol laut dengan nilai subsidi yang meningkat 73,52 persen atau menjadi Rp 380 miliar dari sebelumnya Rp 218,99 miliar.

“Pemerintah memang serius. Subsidinya cukup besar,” kata Subiyanto.*** | SHIPPINGLINEINDONESIA.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Asing Ikut Cawe-Cawe, Pengusaha Logistik Resah

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: googleimage

K

IAN bertambahnya pemain asing dalam bisnis logistik mulai meresahkan pemain lokal. Saatnya meratakan lapangan tanding agar logistik nasional mampu menjadi tuan di negeri sendiri.

Sebagai negara dengan karakteristik ribuan pulau, penataan logistik sangat dibutuhkan dalam menjaga pasokan berbagai komoditas penting hingga merata sampai ke pelosok Indonesia. Dari sisi perencanaan dan pengolahan Sumber daya alam, misalnya, logistik memegang peranan penting.

Karena sebaran sumber daya alam yang timpang, akan menjadi masalah bagi negeri ini. Pemerintah diharapkan mampu memperhatikan, bagaimana logistik yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, karena jika tidak sumber daya alam yang kita miliki justru akan menjadi bumerang bagi pengembangan bangsa dan negara sendiri.

Maraknya unsur asing, mulai keterlibatan negara asing, penduduk asing, hingga korporasi asing yang bermain di ladang logistik Tanah Air, diyakini akan berpotensi mengganggu keberadaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia.

Kepada Transportasi Indonesia, salah seorang pelaku industri logistik, , Harley, menuturkan kecemasannya seputar bertumbuhnya sejumlah pemain asing di bidang logistik, bahkan kokoh mencengkram segudang peluang bisnis yang sepatutnya dapat dilakukan pemain lokal.

Ia menilai mulai regulasi, sistem, dan aturan main yang berlaku ketika berasa di lapangan tidak selamanya menguntungkan pelaku-pelaku di bidang logistik, “Justru kontraproduktif, bahkan dapat merugikan pelaku bisnis logistik, perusahaan

pengguna jasa logistik, dan konsumen secara umum,” terangnya.

“Program pemerintah yang dirancang untuk memajukan sektor logistik, saya rasa belum memposisikan keberpihakan yang jelas dan tegas,” ungkap dia.

Sebenarnya, pemerintah telah mencanangkan Sistem Logistik Nasional (Sislognas), bahkan sesungguhnya juga membutuhkan Sistem Logistik Daerah (Sislogda), “Persaingan di ranah logistik bukan lagi masalah antarnegara, tetapi antarprovinsi, plus di-tambah dengan pemain asing bermodal besar,” terangnya.

Ia mengingatkan bahwa sekitar 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh sektor jasa namun sektor jasa kadang diabaikan oleh para pembuat kebijakan.

“Bisa dibayangkan, betapa bahayanya pemerintah apabila melupakan sektor ini (Jasa),” terang Harley, yang menilai persoalan logistik nasional mirip benang kusut.*** | TRANSPORTASI.CO |

Rabu 8 Februari 2017

09

Habiskan Dana APBN 194 M

Duh, Dermaga Ambruk, Lapangan Petikemas Pun Terancam Rusak

L

APANGAN Penumpukan Peti Kemas Pelabuhan Waingapu, Sumba Nusa Tenggara Timur dikhawatirkan rusak.

“Kita khawatir kalau tidak ditangani secepatnya bisa jebol semua. Di dalam ada lubang dan sudah hall semua,” kata Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora, saat meninjau lokasi pelabuhan Waingapu, Jumat (3/2/2017).

Ambruknya proyek multy years senilai kurang lebih Rp 194 miliar, yang bersumber dari APBN 2011 hingga 2015 di daerah itu, kata Gidion, diduga akibat faktor alam. Hujan yang terus mengguyur wilayah setempat selama beberapa hari terakhir, menyebabkan angin kencang dan gelombang.

“Bisa jadi juga akibat gelombang. Inikan kita bisa lihat sudah ada lubang di dalam. Nanti kita buat laporan tertulis ke pusat,” katanya.

Laporan ke pemerintah pusat itu, lanjutnya, bertujuan untuk segera mendapat perhatian.

Pasalnya jika dibiarkan terus menerus akan berpotensi dan menimbulkan kerusakan lebih parah. Hal ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah kabupaten (pemkab) setempat.

“Pelindo yang punya kewengan di sini. Kita akan menyurati Menteri Perhubungan, karena

10

Rabu 8 Februari 2017

yang lalu tanggal 7/12/2016, beliau masih ke sini,” jelas Gidion.

Berdasarkan hasil tinjauan, jelasnya, ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa ada kerusakan parah pada lapangan penumpukan peti kemas di pelabuhan setempat. Selain faktor alam, kerusakan juga diduga terjadi akibat tidak adanya pemecah gelombang.

Akibatnya, proyek senilai miliaran rupiah, yang baru selesai dikerjakan tahun 2015 silam, sudah ambruk. “Bisa jadi juga karena tidak ada pemecah gelombang makanya cepat rusak. Kita harap segera diperhatikan,” katanya, seperti dilansir Pos Kupang (kupang. tribunnews.com) Bupati Gidion menambahkan, lapangan penampungan peti kemas di pelabuhan setempat adalah proyek APBN. Namun, pihak pemkab setempat bertanggung jawab untuk menjaga salah satu aset negara di daerah itu.

“Inikan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di daerah kita, kan begitu.

Kita punya tanggung jawab untuk menjaga aset yang ada. Kita harapkan ada tindakan cepat dari kementerian perhubungan,” kata Gidion.*** | TRIBUNNEWS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Razia Truk Over Tonase di Tol

Aptrindo Pertanyakan Akurasi Timbangan Truk

P

T Jasa Marga (Persero) Tbk bekerja sama dengan Patroli Jalan Raya (PJR) Korlantas Polri dan Dinas Perhubungan DKI kembali menggelar operasi penertiban kendaraan bermuatan lebih alias over tonase (overload) dan yang jalannya terlalu pelan di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek Km 41.

Penertiban dilakukan sebagai upaya Jasa Marga menjaga keamanan dan kenyaman pengguna jalan dalam berkendara di jalan tol sekaligus mencegah potensi terjadinya laka.

Kegiatan ini mendapat kritikan dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo). Wakil Ketua DPP Aptrindo Kyamaja Lookman mengatakan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan Korlantas Mabes Polri seharusnya memberikan toleransi kepada truk-truk yang over tonase kurang dari 20 persen.

Alasannya, peralatan untuk menimbang kendaraan model portable margin error-nya tinggi, mencapai 20 persen.

“Memang angkutan kita banyak didominasi sama truk overload. Tapi kita masih mempertanyakan akurasi timbangan portable karena marin error nya tinggi. Bisa sampai 20 persen,” kata Kyatmadja saat dihubungi melalui ponselnya, Selasa (7/2/2017).

INDONESIA SHIPPING TIMES

Karena itu dia berharap petugas di kegiatan penertiban tetap memberikan toleransi kepada truk-truk yang overload agar tetap bisa jalan dan tidak ditindak jika over tonasenya masih 20 persen ke bawah.

“Minimal ada toleransi 20 persen. Kalau lebih dari 20 sd 25 persen, baru truknya pasti overload. Kalau masih over 5 persen saja belum tentu dia overload. Karena ada margin off error, jangan sampai yang nggak salah nanti kena tindakan (razia),” dia mengingatkan.

AVP Corporate Communication Jasa Marga, Dwimawan Heru dalam keterangan persnya, Selasa (7/2/2017) menjelaskan, operasi penertiban ini rutin dilakukan di sejumlah ruas tol Jasa Marga.

Operasi ini juga demi menegakkan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol, khususnya yang mengatur tentang kendaraan dengan MST (Muatan Sumbu Terberat) yang boleh melewati jalan tol.

Heru memaparkan, selama 2016 terdapat 1.581 kendaraan yang terkena penertiban kendaraan overload di seluruh ruas tol Jasa Marga. Angka ini naik tajam hingga 23,23 persen jika dibandingkan di tahun 2015 yang sebanyak 1.283 kendaraan.*** General Manager Cabang Jakarta Cikampek Kristianto mengatakan, operasi penertiban terhadap kendaraan truk overload kali ini dilakukan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km 41, dan berlangsung sejak 31 Januari lalu.*** | TRIBUNNEWS.COM | Rabu 8 Februari 2017

11

Pelindo IV Menerima Kunjungan DPP APBMI foto: humas p4

D

IREKTUR Utama PT Pelindo IV Doso Agung menerima kunjungan DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) di Kantor Pusat Pelindo IV di Makassar, Selasa (7/2).

Rombongan DPP APBMI dipimpin langsung oleh Ketua Umum HM Fuadi, diampingi Ketua DPW APBMI Jateng Romulo Simangunsong, DPW APBMI Banten Masduki dan para PBM dari Makassar.

Pertemuan dengan Pelindo IV ini merupakan bagian dari agenda dari DPP APBMI pimpinan Fuadi. “Pertemuan ini hanya audiensi DPP APBMI kepada Pelindo IV, sekaligus memperkenalkan kepengurusan baru DPP APBMI,� katanya. Pertemuan ini juga membahas tentang Transformasi Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia.*** | HUMAS PIV | OCEANWEEK.CO.ID |

Pan Ocean Tutup Tahun 2016 dengan Kenaikan Laba foto: gcaptain.com

P

ERUSAHAAN Korea Selatan; Pan Ocean, menutup tahun keuangan 2016 dengan kenaikan laba bersih, sementara pendapatannya tetap stabil.

Pan Ocean yang melayani 80% pengiriman muatan curah kering, mencatatkan laba tahunan penuh sebesar $82,49 juta, melesat 141,9% dari perolehan tahun 2015 sebesar $34,09 juta. Laba tahun lalu terpangkas akibat kerugian di kuartal 4 sebanyak $25,5 juta di tengah melemahnya pasar pengiriman muatan curah global yang terus berlanjut.

12

Rabu 8 Februari 2017

Di bursa efek, Pan Ocean mengumumkan bahwa pendapatan tahun 2016 mencapai $1,62 miliar, angka ini relatif tidak berubah dari laporan tahun 2015 yaitu $1,61 miliar.

Pada pertengahan tahun 2015, Pan Ocean terbebas dari lilitan proses rehabilitasi utang jangka 2 tahun, dan diambil alih perusahaan satu negara Harim Group dan JKL Consortium.*** | MARITIMENEWS.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES