Indonesia Shippping Times Edisi 8 Agustus 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 189• Vol IX • Selasa,

8 Agustus 2017

TOL LAUT BIKIN PELAYARAN SWASTA SULIT BERSAING

JURUS KEMENHUB AGAR INDONESIA KEMBALI JADI ANGGOTA IMO

SEMESTER I, PELINDO II RAIH LABA BERSIH RP 1,01 TRILIUN

INSA: SULIT MENGEJAR TARGET EKONOMI 5,02 PERSEN

EFISIENSI, COSCO MERGER TIGA TERMINALPETI KEMAS DALIAN PORT

01

K

Jurus Kemenhub agar RI Jadi Anggota Dewan IMO Lagi

EMENTERIAN Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku administrator maritim menyiapkan strategi pemenangan Indonesia untuk kembali menjadi anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) periode 2018-2019. Pemilihan anggota tersebut digelar pada November 2017.

“Perjuangan kami yakni menjadikan Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan IMO pada sidang Assembly yang akan dilaksanakan pada November 2017 nanti di London,” kata Dirjen Perhubungan Laut A Tonny Budiono dalam keterangan tertulis, Senin (7/8/2017).

Peran serta aktif Indonesia sebagai anggota IMO sangat penting. Sebab, sebagai anggota, Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi dan fungsi penting serta strategis dalam banyak hal. Bahkan Indonesia ikut menentukan arah dan kebijakan penyusunan aturan maritim internasional yang juga berpengaruh terhadap kebijakan maritim nasional.

Tonny menyebutkan keaktifan Indonesia juga menunjukkan eksistensi di dunia Internasional. Terutama sebagai negara maritim terbesar di dunia.

“Keanggotaan pada Dewan IMO ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan IMO yang sangat berpengaruh pada dunia kemaritiman. Keanggotaan Indonesia dalam Dewan IMO ini juga sangat mendukung dan sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” kata Tonny.

Sebelumnya, Jokowi pernah datang ke sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC) di markas Besar IMO London pada April 2016. Dia menyampaikan mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia di depan perwakilan negara-negara anggota IMO. Mengingat tugas berat yang diemban oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut selaku administrator maritim di IMO tentunya perlu dukungan kementerian atau lembaga lain. Hal ini agar rencana Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2018-2019 dapat terwujud.

Adapun penunjukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku administrator maritim di IMO tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan, Pasal 44 ayat 1, yang menetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi pemerintah pada Organisasi Maritim Internasional dan/atau lembaga internasional di bidang pelayaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Serangkaian kegiatan dalam rangka penggalangan dukungan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2018-2019 telah dilakukan, termasuk penyusunan strategi pemenangannya dilakukan bersama antar-kementerian dan lembaga di bawah koordinator Ditjen Perhubungan Laut,” ujar Tonny.

Dirjen Tonny juga menegaskan saat ini tiap kementerian/lembaga bersama-sama bersatu untuk mendukung Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan IMO. “Saat ini masing-masing kementerian atau lembaga bersama-sama bersatu guna mendukung pencalonan Indonesia nanti di November 2017, tidak ada lagi penyebutan atas nama kementerian atau lembaga melainkan satu bangsa dan satu negara, Indonesia,” kata Tonny.

Sebagai informasi, IMO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada 1948. Badan ini bertanggung jawab atas isu-isu keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan terhadap polusi laut. IMO saat ini beranggotakan 172 negara serta 3 associate members dengan kantor pusat berada di Inggris.

Dewan IMO sendiri adalah badan pelaksana di bawah majelis, yang bertugas mengelola kegiatan organisasi di antara sidang majelis. Dewan juga pengambil kebijakan dalam berbagai bidang tugas IMO yang membahas laporan dari seluruh komite IMO dan kemudian membuat keputusan-keputusan yang akan ditetapkan dalam Sidang Majelis IMO. Adapun susunan anggota Dewan IMO untuk periode 2016-2017 adalah sebagai berikut: Dewan IMO Kategori A terdiri dari 10 negara yang mewakili armada pelayaran niaga internasional terbesar dan sebagai penyedia angkutan laut internasional terbesar, yaitu China, Yunani, Italia, Jepang, Norwegia, Panama, Korea, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Anggota Dewan IMO Kategori B terdiri dari 10 negara yang mewakili kepentingan terbesar dalam penyelenggara jasa perdagangan lewat laut atau International Seaborne Trade, yaitu Argentina, Bangladesh, Brasil, Kanada, Prancis, Jerman, India, Belanda, Spanyol, dan Swedia.

Sedangkan anggota Dewan IMO Kategori C merupakan negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis, yaitu Australia, Bahama, Belgia, Cile, Siprus, Denmark, Mesir, Indonesia, Kenya, Liberia, Malaysia, Malta, Meksiko, Maroko, Peru, Filipina, Singapura, Afrika Selatan, Thailand, dan Turki.

DETIK.COM | NIKEN WIDYA YUNITA

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Selasa, 8 Agustus 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

DPR apresiasi kinerja konektivitas laut Maluku TINOON.BLOGSPOT.CO.ID

K

INERJA konektivitas laut di Maluku mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Michael Wattimena saat melakukan kunjungan kerja dalam masa reses persidangan ke Provinsi Maluku.

Pada kesempatan tersebut, Michael Wattimena bersama 15 anggota DPR lainnya, meninjau sejumlah infrastruktur di Maluku di antaranya Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Sesar Bula, Pelabuhan Kaiwatu, Pelabuhan Wonreli, serta bandara yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Seram Bagian Timur.

Dalam kunjungannya yang didampingi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono, Watimena lebih jauh menyatakan bahwa pembangunan harus dilakukan secara merata hingga ke wilayah timur Indonesia, terarah dan sinergis agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu, Dirjen Tonny menyebutkan bahwa keberadaan transportasi laut menjadi tulang punggung masyarakat Maluku sehingga Pemerintah terus berupaya membangun konektivitas pada wilayah Maluku, di antaranya melalui penyelenggaraan angkutan laut perintis, angkutan penumpang, dan Tol Laut.

Saat ini angkutan kapal perintis yang melayani masyarakat di Provinsi Maluku sebanyak 18 trayek, yang beroperasi dari pelabuhan pangkal Ambon, Tual dan Saumlaki.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Untuk penempatan kapal perintis baru di Provinsi Maluku, Kemenhub akan menempatkan 4 unit kapal perintis dengan tipe 1.200 GT dan 9 unit kapal tipe 2000 GT untuk Pangkalan Ambon, Pangkalan Tual, dan Pangkalan Saumlaki.

Sementara untuk kapal penumpang, Pemerintah menyediakan 9 kapal Pelni, yaitu KM. Tidar, KM. Dorolonda, KM. Nggapulu, KM. Sirimau, KM. Leuser, KM. Pangrango, KM. Sangiang, KM. Dobonsolo, dan KM. Gunung Dempo. “Tahun 2017 kami memberikan PSO (Public Service Obligation) untuk 26 kapal Pelni dengan jumlah pelabuhan singgah sebanyak 89 pelabuhan,� terang Tonny dalam siaran pers pada Rabu (2/8).

Dirjen Tonny menambahkan, terkait penyelenggaraan Tol Laut yang digagas oleh Presiden Joko Widodo, juga diperuntukkan untuk mendukung distribusi barang di wilayah Maluku sehingga dapat menurunkan disparitas harga pada wilayah tersebut.

Total dari 13 trayek Tol Laut yang beroperasi, sebanyak 4 trayek kapal Tol Laut melewati beberapa pelabuhan singgah di Provinsi Maluku, seperti trayek T-1, T-2, T-9, dan T-11.

Tonny menambahkan, saat ini juga tengah dilakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut pada 14 lokasi di Maluku untuk tahun anggaran 2017.

Di antaranya di Pelabuhan Tual, Distrik Navigasi Tual, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tual, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Leksula, Pelabuhan Namlea, Pelabuhan Amahai, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon, Distrik Navigasi Ambon, Pelabuhan Wonreli, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Wahai, dan Pelabuhan Waisarisa. *** KONTAN.CO.ID | TANTYO PRASETYA Selasa, 8 Agustus 2017

03

ARMELITA Hartoto, Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) menyatakan berat untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini. Menilik kondisi saat ini yang terhitung lesu khususnya sektor transportasi laut.

“Agak berat rasanya mengejar kuartal 3 dan 4 untuk menaikkan pertumbuhan ke 5,2%,” ujar Carmelita, Senin (7/8).

Menurutnya, dari segi pelayaran hingga kini masih menunggu tender dari pemerintah. Tidak banyak kerja yang dilakukan karena menunggu proyek dari BUMN. Menurut Carmelita, lesunya transportasi laut selama ini disebabkan kurangnya komunikasi antara stakeholder di pemerintahan dengan pihak pelayaran dan perkapalan. Ia mengaku, mengetahui kebutuhan pemerintah akan kapal ketika diobrolkan di media.

“Waktu itu pemerintah, ESDM, atau BUMN dan pabrik semen misalnya membutuhkan kapal atau sesuatu, tapi tiba-tiba yang hadir dari kapal asing Turki. Kita tentu tidak tahu kebutuhan pemerintah kalau tidak diberitahu,” jelas Carmelita.

Selain masalah tender, beberapa kebijakan pemerintah dianggap masih tidak pro perkapalan, misalnya tarikan pajak. Hal ini membuat industri transportasi laut belum dapat membantu banyak pada pertumbuhan ekonomi.

“Untuk BBM misalnya, kalau di negara lain bbm tidak ditarik untuk domestik dan transportasi baik laut maupun udara. Tapi di Indonesia, hal kecil seperti itu tetap ditarik ke kita,” ujarnya.

Menurut Carmelita pula, dari suku bunga

04

Selasa, 8 Agustus 2017

ANTARANEWS.COM

C

INSA: Berat Mengejar Target Pertumbuhahan Ekonomi 5,2%

bank, Indonesia masih terhitung tinggi yang kini sebesar 11-12% karena di luar negeri tidak sebesar itu, yakni sebesar 1-2%.

“Jika seperti ini kan persepsi industri transportasi makin turun untuk melakukan usaha.”

Menurut Carmelita, pemerintah seharusnya dapat membuat kebijakan yang lebih pro kepada pelayaran dan perkapalan.

“Jika tidak, pertumbuhan kuartal 3 dan 4 kemungkinan hanya 5% saja,” ujarnya memprediksi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun ini sebesar 5,01% year on year (yoy). Angka itu sama persis dengan angka kuartal I 2017.

Namun dibanding kuartal II 2016 yang mencapai 5,18% pencapaian di kuartal II 2017 melambat.

KONTAN.CO.ID | CHOIRUN NISA INDONESIA SHIPPING TIMES

S

Tol Laut Bikin Pelayaran Swasta Susah Bersaing

EJUMLAH pelaku usaha menilai program tol laut yang digagas pemerintah masih jauh dari target yang ditetapkan. Bahkan yang terjadi, banyak pelaku usaha pelayaran swasta mulai kesulitan bersaing, karena rute yang dilalui program tol laut sama dengan jalur yang sudah dirintis pelaku usaha swasta.

“Selama hampir dua tahun berjalan, banyak program tol laut yang salah sasaran. Pelaku usaha swasta juga kesulitan bersaing jika jalurnya sama dengan tol laut, karena swasta tidak disubsidi,” tegas Ketua Komisi Tetap Sarana dan Prasarana Perhubungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Asmary Herry dikutip dari keterangannya, Senin 7 Agustus 2017.

Dia menambahkan, selama ini penentuan jalur tol laut dengan mekanisme tender yang ditentukan pemerintah juga sangat kaku. Khususnya mengenai jalur dan ketentuan besaran kapal yang akan dijadikan kapal tol laut.

Hal ini menyebabkan tidak banyak peminat dari swasta untuk tender jalur tol laut tersebut.

Sehingga perkembangannya berjalan lambat.

“Seharusnya pemerintah tidak kaku menetapkan jalur tol laut dan kapal yang dijadikan sarananya. Sinergikan saja, dengan demikian tidak perlu pemerintah membangun 100 kapal baru khusus tol laut,” tuturnya.

Dengan sinergi antara pemerintah dan pelayaran swasta yang sudah lebih dulu melayari jalur yang ditentukan sebagai jalur tol laut, ada tiga keuntungan yang diperoleh. Pertama, subsidi tol laut menjadi terarah.

Kedua, memberdayakan swasta yang merupakan aset negara yang telah memberikan manfaat ekonomi. Ketiga, menjaga kompetisi bisnis yang sehat.

“Kalau sistem tender tol laut masih seperti ini, mau sampai kapan pemerintah kuat memberikan subsidi? Begitu dana kurang, subsidi dipotong, padahal pemerintah harus melayani ke daerah yang tidak komersial,” ujar Asmary.

Menurutnya, tol laut dengan subsidi dari pemerintah dengan sistem sekarang ini biaya-

INDONESIA SHIPPING TIMES

nya sangat besar. Hal ini bisa dihemat jika pemerintah mau bersinergi dengan swasta.

Mengenai mekanisme penetapan swasta yang sudah lebih dulu melayari rute tersebut, hal ini dapat diserahkan ke pemerintah.

Dia mencontohkan, misalnya perusahaan swasta X, mereka sudah melayari jalur SurabayaAmbon. Nah, ternyata pemerintah menetapkan membuka rute pelayaran tol laut Surabaya-Ambon-Pulau Buru, pulang pergi.

Sebaiknya pemerintah tinggal memberikan rute tersebut kepada perusahaan X yang sudah lebih dulu ke Ambon, mereka tinggal melanjutkan ke Pulau Buru.

“Biaya yang disubsidi pemerintah hanya dari Ambon-Pulau Buru PP. Dengan demikian biaya subsidinya bisa lebih murah, menghemat biaya APBN tentunya,” jelasnya.

Sebagai informasi, tahun ini nilai subsidi tol laut mencapai Rp380 miliar, membengkak dibandingkan tahun lalu Rp 200 miliar.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto berpendapat sama. Program tol laut pemerintah untuk mengurangi disparitas harga dapat lebih efektif jika rute-rute tol laut digabung dengan rute-rute milik pelayaran swasta yang sudah lebih dulu melayari rute tersebut.

“Saya rasa akan lebih baik kalau rute-rute tol laut itu kita kombinasikan dengan rute pengusaha pelayaran swasta, sehingga akan lebih efektif dan efisien,” kata Carmelita.

Carmelita menambahkan sebelum adanya Tol Laut, anggota INSA sudah menjalani trayektrayek reguler ke banyak pelabuhan yang sudah terbangun ekonominya. Adapun Tol Laut harusnya menjalani trayek lain yang belum terbangun ekonominya.

“Jadi harus dibedakan antara jalur reguler dan jalur tol laut. Karena Tol Laut adalah trayek ship promote the trade, trayek untuk membangun ekonomi dengan subsidi,” tuturnya.*** VIVA.CO.ID | RADEN JIHAD AKBAR Selasa, 8 Agustus 2017

05

Pelindo II Raih Laba Bersih Rp 1,01 Triliun, Naik 4,69 Persen TRAVELRIEN.COM

P

T Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation (IPC) meraup laba bersih Rp1,01 triliun atau tumbuh 4,69 persen dalam enam bulan pertama 2017.

Berdasarkan laporan keuangan IPC yang terbit pada Senin, 7 Agustus 2017, perolehan laba ditopang oleh pendapatan operasi yang tumbuh 15,28 persen. IPC meraup pendapatan Rp 4,91 triliun sepanjang semester pertama 2017. IPC juga meraup pendapatan keuangan Rp 143,99 miliar atau naik 75 persen secara tahunan.

Secara keseluruhan, total aset IPC mencapai Rp 44,07 triliun per 30 Juni 2017. Jumlah tersebut meningkat 1,39 persen dibanding posisi 30 Juni 2016. IPC juga mencatat

06

Selasa, 8 Agustus 2017

kas dan setara kas sebanyak Rp 16,14 triliun.

Kas bisa digunakan untuk kebutuhan perusahaan, seperti pengembangan usaha.

Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis IPC Saptono R. Irianto sebelumnya mengatakan saat ini perseroan memiliki empat proyek utama yang bakal digarap hingga 2019. IPC bakal memulai pembangunan Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat pada Agustus 2017.

Selain itu, IPC bakal membangun pelabuhan di Sorong dan Tanjung Carat, Palembang, pada 2018. Proyek lain yang juga akan digarap adalah kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL).*** BISNIS.COM | TEMPO.CO INDONESIA SHIPPING TIMES

Pengerjaan Makassar New Port Sudah 28,18 Persen ANTARANEWS.COM

P

T Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah merealisasikan pengerjaan mega proyek Makassar New Port (MNP) hingga 28,18 persen per 31 Juli 2017.

“Realisasi tersebut melebihi dari yang direncanakan yaitu 27,69 persen per akhir Juli 2017 atau terjadi deviasi +0,49 persen,” kata Kepala Satuan Pengelola Proyek MNP, Arwin di Makassar, Senin (7/8/2017) Dia mengatakan, Pelindo IV memang berusaha mengebut pengerjaan proyek MNP. Menurut dia, realisasi tersebut merupakan total dari pengerjaan MNP tahap I paket A, B dan C yang masing-masing pengerjaannya telah mencapai 36,46 persen, 25,72 persen dan 27,46 persen.

Kegiatan yang saat ini tengah dilakukan, lanjut Arwin, pada paket A produksi besi secant pile dan reklamasi atau penggantian tanah lunak (soil replace).

Sementara kegiatan untuk paket B, saat ini sedang dilakukan pengerjaan beton penahan tanah, reklamasi atau penggantian tanah lunak (soil replace) dan produksi armour.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Kegiatan paket C sat ini yaitu produksi armour, pengiriman material dan pemasangan ‘core breakwater’,” ujarnya.

Secara keseluruhan, pembangunan mega proyek MNP tahap I menelan total investasi Rp1,8 triliun dan ditargetkan beroperasi mulai triwulan ketiga 2018.

Sementara pengerjaan paket A diproyeksikan menyerap anggaran sebesar Rp326 miliar, paket B Rp1,06 triliun dan paket C mencapai Rp228 miliar.

Proyek ini dibangun secara paket agar dapat dilakukan serentak, sehingga penyelesaiannya lebih cepat dan dilakukan secara terus menerus, Adapun, pengerjaan proyek MNP Paket A terdiri dari pembangunan akses jalan, dermaga dan lapangan penumpukan peti kemas yang akan memiliki kapasitas terpasang mencapai 1,5 juta TEUs pada tahap I, sedangkan pada tahap II direncanakan memiliki kapasitas terpasang hingga 2 juta TEUs. Proyek MNP Paket B meliputi reklamasi seluas kurang lebih 13 hektare, “causeway” kurang lebih 1.276 meter, lapangan peti kemas sekitar lebih 16 hektare dan pengerukan kolam pelabuhan minimal draft -16,0 mLWS. Sementara kegiatan untuk Paket C berupa pembangunan breakwater sepanjang 1.310 meter.*** INDUSTRY.CO.ID | ANTARANEWS.COM

Selasa, 8 Agustus 2017

07

Ini Dia, Peruntukan 200 Hektare Lahan Pelabuhan Kijing TRIBUNNEWS.COM

P

ERWAKILAN PT Pelindo II, Nur Utomo, mengatakan pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak merupakan keharusan. Sebab saat ini kapasitas pelabuhan eksisting di Kota Pontianak sudah sangat terbatas sehingga pengembangan sangat sulit dilakukan.

“Perlu dicari alternatif lain untuk dibangun pelabuhan baru yang lebih luas. Setelah melakukan survey pengembangan baru di lokasi Pantai Kijing Seluas 200 hektare,” ujarnya.

Lokasi 200 hektare tersebut dengan rincian peruntukan 70 hektare untuk area terminal darat (onshore) dan 130 hektare untuk area pendukung terminal seperti perkantoran, stasiun bahan bakar, pusat kesehatan pelabuhan, area hijau, lahan kontainer, CFS, dan container depot.

Nur Utomo memaparkan pembangunan akan dilaksanakan dalam dua tahap, yakni ta-

08

Selasa, 8 Agustus 2017

hap pertama pada tahun 2017 dengan jangka waktu sekira dua tahun.

Tahap kedua akan dilaksanakan pada tahun 2022 juga dengan jangka waktu sekitar dua tahun. “lokasi Kijing yang berhadapan dengan laut lepas sangat strategis. Memiliki kedalaman yang cukup, Kijing dapat disinggahi kapal-kapal besar yang bisa langsung menuju ke negaranegara tetangga tanpa harus transit lagi, ujarnya.

Selain itu, kawasan Pelabuhan Kijing juga dekat dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Brunei, dan negara-negara Asean lainnya.

“Mengingat prospek yang sangat cerah ke depannya, PT Pelindo II telah melakukan pendekatan dengan sejumlah investor, ungkapnya.*** TRIBUNNEWS.COM | HAMDAN

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dua Anak Usaha BUMN Bersinergi Dukung Percepatan Logistik DETIK.COM

P

T EDI Indonesia, anak perusahaan PT Pelindo II (persero) yang bergerak di bidang e-Business Provider dan PT Berdikari Logistik Indonesia, anak usaha PT Berdirikari (persero) bekerja sama mengembangkan bisnis dan sistem aplikasi guna mendukung percepatan proses bisnis logistik.

Hal tersebut dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh kedua belah pihak pada hari Senin (7/8/2017) bertempat di Kantor Pusat PT EDI Indonesia, Jakarta.

Direktur Utama EDII, E Helmi Wantono mengatakan untuk tahap awal, kerja sama yang akan di implementasikan ialah aplikasi e-Seal yang digunakan untuk mengamankan pengangkutan barang dari pelabuhan ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS) milik PT Berdikari. Selain itu, aplikasi e-Seal akan di implemetasikan juga untuk keperluan angkutan domestik non kepelabuhanan.

Menurutnya, kerjasama ini sangat penting di tengah tuntutan semakin cepat dan efisiennya proses bisnis untuk menekan biaya logistik, sehingga diperlukan layanan yang terintegrasi.

“Sebagai anak perusahaan BUMN, EDII akan

INDONESIA SHIPPING TIMES

terus menjalin kerjasama dengan sesama perusahaan di lingkungan BUMN dalam rangka merealisasikan program sinergi antar perusahaan atau anak perusahaan,” ujarnya, Senin (7/8/2017).

Selain e-Seal, tahap selanjutnya yang akan diimplementasikan ialah aplikasi SCM dan eCommerce untuk kemudahan dalam bertransaksi dan kecepatan proses bisnis.

“Aplikasi SCM yang akan diimplementasikan adalah aplikasi Supply Chain Management untuk menunjang proses logistik. Sedangkan aplikasi e-commerce yang juga akan diimplementasikan adalah aplikasi perdagangan digital yang juga berisi transaksi dalam dunia logistik,” ujarnya.

Direktur Utama PT Berdikari Logistik Indonesia, Agus Subrata mengatakan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang Logistik, Jasa penyelenggaraan Tempat Penimbunan Sementara (TPS), layanan transportasi darat, pergudangan dan layanan antar pulau, Berdikari yakin melalui kerjasama ini keduanya mampu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan-pelanggan pengguna jasa.*** BISNIS.COM | DEWI ANDRIANI Selasa, 8 Agustus 2017

09

Apindo Dukung Bea Cukai Tertibkan Impor Berisiko Tinggi JPNN.COM

P

ROGRAM penertiban importir berisiko tinggi (PIBT) merupakan program yang disorot di triwulan II/2017, sebagai salah satu program unggulan dari Reformasi Bea Cukai.

Saat ini, program PIBT menunjukkan hasil positif, namun dalam implementasinya program ini masih ditemukan beberapa tantangan, khususnya bagi pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi perizinan lartas, karena skala kapasitas dan aksesibilitas. Untuk itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menggelar pertemuan dengan perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

“Saya ingin menggandeng seluruh asosiasi, jalin kerja sama, dan saling komunikasi untuk mengatasi kendala di lapangan. Jadi, jangan sampai pengusaha yang patuh, yang dirugikan,”

10

Selasa, 8 Agustus 2017

ujar Heru dalam rilisnya, Senin (7/8/2017).

Menurutnya, untuk mengurus perizinan, Kementerian/Lembaga (K/L) teknis terkait harus duduk bersama dengan para perwakilan asosiasi. “Asosiasi per komoditi harus diundang bersama kementerian teknis terkait,” imbuhnya.

Senada dengan Heru, perwakilan Apindo Suryadi S menyatakan dukungannya untuk bekerja sama.

“Ini bukan benang kusut, kita kerja sama cari solusi. Tujuan kami, proses yang cepat tapi benar. Apindo membawahi 150 asosiasi, dengan anggota 15.000 orang di seluruh Indonesia. Kami imbau untuk start dengan benar, jika komunikasi terjalin dengan baik, akan mudah melaporkan yang terjadi di lapa-ngan,” tutur Suryadi.*** SINDONEWS.COM | PUGUH HARIYANTO

INDONESIA SHIPPING TIMES

Susi Bagi-bagi Kapal dan Alat Tangkap untuk Nelayan di Natuna OKEZONE.COM

M

ENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hari ini akan memberikan beberapa bantuan untuk nelayan di Kabupaten Natuna. Bantuan tersebut adalah realisasi dari program-program KKP yang telah dicanangkan dalam dua tahun terakhir.

Berdasarkan data KKP yang diterima detikFinance, Senin (7/8/2017), bantuan yang akan dibagikan tersebut di antaranya bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN) 2017 untuk 72 nelayan, masing-masing senilai Rp 175.000 (nilai premi/nelayan).

Susi juga akan membagikan dua paket Kapal Pengangkut Ikan ukuran 30 GT, KM Nelayan 2016-02 dan KM Nelayan 2016-03 masingmasing senilai Rp 2,25 miliar per kapal, dan juga paket alat penangkapan ikan, yakni bubu lipat ikan sebanyak 72 unit dengan nilai Rp 1,97 miliar.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pembagian bantuan asuransi, alat tangkap dan kapal pengangkut ikan ini adalah bagian dari rencana KKP mengoptimalisasi fungsi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dibangun di pulau-pulau terdepan dan terluar Indonesia.

Melalui SKPT tersebut, pemerintah membangun pusat ekonomi bagi nelayan di kawasan perbatasan dengan basis spasial serta sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama ekonominya.

Program yang dicanangkan ini menjadi sangat strategis sebagai perwujudan nyata dari Nawa Cita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.*** DETIK.COM | EDUARDO SIMORANGKIR Selasa, 8 Agustus 2017

11

Cosco Merger 3 Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Dalian SPLASHD47.COM

C

OSCO Shipping Ports mengumumkan langkah restukturisasi tiga terminal peti kemas di Pelabuhan Dalian dalam bentuk penggabungan (merger) di bawah satu entitas Dalian Container Terminal (DCT).

Sebelum merger, DCT mengoperasikan tujuh dermaga di Dalian Port, sedangkan Dalian Port Container Terminal (DPCT) mengoperasikan lima dermaga, serta Dalian International Container Terminal (DICT) dua dermaga.

Dengan penggabungan tersebut, DCT akan mengoperasikan 14 dermaga.

Dari ketiga perusahaan yang di-merger tersebut, masing-masing memiliki investor internasional yang berbeda. Misalnya, Singapore Dalian Port Investment dan PSA China memegang 49% saham DCT dan 25% DPCT . Sedangkan raksasa logistik Jepang Nippon Yusen menguasai 20% saham DICT. Menurut Cosco Shipping Ports, pasca merger saham ketiga perusahaan tersebut

12

Selasa, 8 Agustus 2017

dikonsolidasikan ke dalam DCT sesuai valuasi masing-masing. Dengan penggabungan tersebut, Dalian Port Container Development (DPCD) memperkuat saham mayoritasnya menjadi 48,15% saham dan secara otomatis mengurasi porsi saham investor lainnya.

Dengan demikian, Singapore Dalian Port Investment, perusahaan patungan PSA dan Otoritas Pelabuhan Dalian sahamnya menjadi 20,75%, sedangkan PSA China menjadi hanya 5,25% . “Kami percaya langkah merger ini mendorong semua pihak dapat menggunakan kekuatannya untuk mengoptimalkan sumber daya, efisiensi serta memfasilitasi pengelolaan terminal yang terintegrasi secara terpadu, sehingga menurunkan biaya operasional, dan meningkatkan daya saing DCT secara keseluruhan.� Demikian keterangan Cosco Shipping Ports.*** SEATRADE-MARITIME.COM | VINCENT WEE

INDONESIA SHIPPING TIMES