Indonesia Shipping Times Edisi 8 Juli 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 164• Vol IX • Sabtu

8 Juli 2017

PASCA PERNYATAAN MENHUB, SEJUMLAH KAPAL DARI BAKAUHENI EKSODUS KE WILAYAH TIMUR

DEMI MUDIK LEBIH BAIK, KEMENHUB SIAPKAN UU TRANSPORTASI ANTARMODA

MENTERI SUSI DUGA ADA CALON PENERBITAN DOKUMEN KAPAL DI KEMENTERIANNYA

BARATA PEROLEH KONTRAK DARI PELINDO II DAN III TRILIUNAN RUPIAH

INDUSTRI OTOMOTIF SWEDIA GARAP SERIUS TRUK TANPA SOPIR

01

Biar Mudik Lebih Baik, Kemenhub akan siapkan UU Transportasi Antarmoda PRORAKYAT.ID

K

EMENTERIAN Perhubungan berencana membuat undang-undang transportasi yang berkaitan dengan antarmoda agar manajemen mudik Lebaran di tahun-tahun berikutnya dengan baik.

Rencana pembuatan aturan tersebut dilakukan setelah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2017 bersama dengan Kementeria Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri.

Dari hasil evaluasi dinyatakan, mudik Lebaran tahun ini berjalan lebih dari dari tahun sebelumnya. Perbaikan tersebut bisa terwujud karena adanya perencanaan dan persiapan lintas sektoral yang lebih matang.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah sejak jauh hari telah melakukan perencanaan, pengecekan kesiapan infrastruktur jalan, penyiapan manajemen dan rekayasa lalu lintas operasional di lapangan, pengecekan kesiapan sarana angkutan, penyiapan fasilitas pendukung hingga sosialisasi jalur utama dan jalur alternatif.

“Undang-undang transportasi yang berkaitan dengan antarmoda ini diharapkan bisa

membuat manajemen mudik tahun berikutnya bisa lebih baik lagi, “ kata Budi di Jakarta, Kamis (6/7).

Pada angkutan lebaran tahun 2017, terjadi pertumbuh di sektor transportasi udara sebesar 12%. Pertumbuhan ini sudah terjadi dalam dua tahun berturut-tutut ini.

Budi melihat, pertumbuhan tersebut menandakan keberhasilan di sektor transportasi udara dan menunjukkan peningkatan kemampuan masyarakat menggunakan transportasi udara.

Sementara di sektor laut terjadi stagnasi.

Oleh karena itu, untuk jarak jauh, Menhub Budi akan mengoptimalkan hanya untuk keperluan logistik. Sedangkan untuk jarak pendek, akan dikoordinasikan dengan PT Pelni dan PT ASDP Indonesia Ferry untuk meningkatkan pergerakan kapal.

Kemudian di sektor darat, terjadi peningkatan angkutan sepeda motor pada mudik tahun hingga 20%. Sehingga kedepan, Kememterian Perhubungan akan mengatur kendaraan roda dua tersebut dalam Undang-Undang Lalu Lintas.

Sementara untuk angkutan bus, Menhub akan membuat angkutan roda empat tersebut dengan kualifikasi yang lebih premium, termasuk juga terminalnya, sehingga dapat menghasilkan suatu layanan yang lebih bagus.

Di sektor perkeretaapian, pelayanannya meningkat dan peminatnya terus tumbuh 40%.

Namun pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana.

“Untuk itu, dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran mendatang, rangkaian kereta api akan ditambah lebih banyak lagi,” kata Budi. *** KONTAN.CO.ID | DINA M HUTAURUK

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Sabtu, 8 Juli 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Efisieni Anggaran, Kemenhub Bakal Sewa Kapal dari Swasta HARNAS.CO

K

EMENTERIAN Perhubungan berencana untuk melakukan skema sewa untuk program kapal perintis tahun ini menyusul efisiensi anggaran.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tonny Budiono, mengatakan pihaknya tidak lagi melakukan pengadaan kapal perintis. “Jadi cukup sewa dari swasta sedangkan PELNI tetap melalui mekanisme penugasan,� ujarya, Jumat (7/7/2017).

Tonny menambahkan, pihaknya masih mengkaji durasi sewa yang bakal diterapkan. Menurut Tonny, jumlah kapal perintis yang bakal beroperasi baik melalui proses pengadaan maupun sewa tetap ditargetkan seratus unit.

Sebagaimana diketahu, Kemenhub melakukan pengehematan anggaran sebeINDONESIA SHIPPING TIMES

sar Rp2 triliun tahun ini, sejalan dengan Instruksi Presiden No.4 Tahun 2017. Total efisiensi kementerian/lembaga atau yang terbesar dibandingkan 87 kementerian/lembaga lainnya.

Dengan efisiensi anggaran yang dilakukan, maka belanja barang yang semula Rp11,95 triliun bakal susut menjadi Rp9,95 triliun. Adapun total anggaran Kementerian Perhubungan dalam Anggaran Pendapatan & Belanja Negara 2017 bakal turun dari Rp46,83 triliun menjadi Rp44,83 triliun.

Saat ini, program kapal perintis telah menjelajah 13 rute dengan waktu tempuh 15 hari hingg 30 hari. Sebanyak tujuh rute dilayani oleh operator swasta sedangkan sisanya dilayani oleh PT PELNI (Persero).*** BISNIS.COM | RIVKI MAULANA Sbtu, 8 Juli 2017

03

Pasca Pernyataan Menhub, Sejumlah Kapal dari Bakauheni Eksodus ke Wilayah Timur

S

EJUMLAH kapal fery telah meninggalkan penyeberangan Bakauheni-Merak usai Kementerian Perhubungan menyatakan akan mengalihkan kapal berbobot di bawah 5.000 gross ton ke wilayah Natuna dan Indonesia timur.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak, Harno Trimadi, saat dikonfirmasi, Kamis (6/7/2017) sore. Menurutnya, salah satu kapal yang sudah pindah adalah KM Sakura.

“Setelah Kementerian Perhubungan mengumumkan akan mengalihkan secara bertahap kapal yang berbobot di bawah 4.000 GT, ada kapal yang sudah memindahkan pelayanan, yaitu KM Sakura, yang kini melayani penyeberangan Tanjung Priok-Bangka,” terangnya.

Menurut Harno, pengalihan kapal-kapal kecil ini akan dilakukan secara efektif Desember 2018.

“Informasi pengalihan ini kita sampaikan ke pemilik kapal jauh-jauh hari. Tapi, pengalihan akan dilakukan Desember 2018,” terangnya.

Harno mengatakan tidak ada kuota dalam pemindahan tersebut, meski akan dilakukan secara bertahap.

“Intinya begini, pengalihan kapal-kapal di bawah 4.000 GT itu akan dilakukan mulai Desember 2018. Jika seluruhnya bisa dipindahkan, ya langsung semuanya. Tapi jika tidak, kita lakukan bertahap,” jelasnya.

Selama arus mudik lalu, kapal-kapal kecil sudah dilarang beroperasi. “Khusus musim mudik kemarin, kapal-kapal kecil yang mempunyai bobot di bawah 3.000 GT kita larang beroperasi. Tapi hanya selama mudik, kalau sekarang sudah normal,” kata Harno.

Menurutnya, pengoperasian kapal kecil tidak mampu menolong mengurai kepadatan saat pelabuhan sedang sibuk.

“Contohnya, ketika di pelabuhan ada sekitar 200 mobil yang antri, seluruhnya bisa diangkut dengan kapal besar berbobot 5.000 GT. Tapi dengan kapal kecil, tidak semuanya bisa diangkut dan ini yang sering menimbulkan kepadatan di pelabuhan,” ujarnya.

Mengenai jumlah ideal kapal di penyeberangan Bakauheni-Merak, Harno mengatakan hal tersebut harus disesuaikan dengan dermaga yang ada.

“Jumlah ideal itu tergantung dengan dermaga. Di Merak-Bakauheni, 1 dermaga dilayani 6 kapal ditambah sekitar 3 sampai 4 kapal yang standby. Dengan kata lain, jika ada 5 dermaga, berarti kita membutuhkan 50 kapal agar pelayaran lancar,” terangnya.

Di penyeberangan Bakauheni-Merak, terdapat 61 kapal. Dari jumlah itu, 28 kapal diantaranya berbobot di bawah 5.000 gross ton.

“Sebenarnya kita masih memberi kesempatan kepada pengelola yang memiliki kapal berbobot 4.000

04

Sabtu, 8 Juli 2017

untuk menambah kapasitasnya, dan sebenarnya itu bisa dilakukan. Tapi kalau sampai Desember 2018 tidak ada perubahan, kita minta mereka pindah,” katanya.

Selain masalah bobot kapal, kualifikasi lain agar kapal dapat beroperasi di Pelabuhan Bakauheni-Merak adalah kecepatan.

“Ada keinginan dari Kementerian dan Presiden agar perjalanan bisa dipercepat. Dengan kapal berbobot 5.000 GT yang ada saat ini, perjalanan ditempuh selama 2 jam dengan kecepatan 10 knot. Kita sedang menguji berapa kecepatan yang dibutuhkan jika perjalanan harus ditempuh dalam 1,5 jam. Masalahnya adalah, kapal tidak bisa terus berjalan cepat. Kapal itu harus berjalanan perlahan, kemudian cepat, dan nanti pelan lagi,” jelas Harno.

Sebelumnya, General Manager PT ASDP cabang Bakauheni, Edi Hermawan, mengatakan kapal yang berbobot di bawah 5.000 Gross Ton akan dialihkan dari penyeberangan Bakauheni-Merak.

“Rencananya, penyeberangan Bakauheni-Merak akan diisi dengan kapal-kapal berbobot 5.000 GT. Kapal yang bobotnya kurang dari itu, akan dialihkan secara bertahap. rencana ini akan diberlakukan 2018,” tutur Edi. Dijelaskannya, pengusaha angkutan kapal diberikan waktu untuk mengganti kapal jika tetap ingin beroperasi di area Bakauheni.

“Kita pada intinya bukan ingin mematikan pengusaha kapal penyeberangan. Pengusaha kapal tetap bisa beroperasi, tapi ke kawasan Kalimantan dan lainnya,” terangnya. Menurut Edi, kebijakan ini diambil untuk memperlancar arus lalu lintas dan memberikan kenyamanan kepada penumpang.

“Sekarang penumpang ada yang memilih tidak berangkat saat tahu ia naik kapal kecil. Banyak penumpang memilih naik kapal besar karena merasa lebih nyaman. Hal ini yang kita hindari, makanya akan ada keseragaman bobot,” terangnya.

Rencana ini ditentang Ketua Umum Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo. Menurutnya, untuk mengatasi iklim usaha yang tidak kondusif di industri penyeberangan saat ini, bisa dilakukan dengan moratorium izin operasi kapal berbobot di bawah 5.000 GT, bukan dengan mengalihkan kapal di Bakauheni-Merak ke Natuna dan Indonesia timur.

“Yang mau dimuat di sana (Natuna dan Indonesia bagian timur) apa ya? Apakah ada subsidi dari pemerintah seperti yang didapat Pelni atau ASDP? Kalau ada muatan, tanpa diminta pun, anggota kami pasti dengan senang hati melayari Natuna,” ungkapnya.*** KUPASTUNTAS.CO | ANISA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Asing Dominasi Jasa Pelayaran Sebabkan Transaksi Berjalan Defisit

P

ERUSAHAAN asing mendominasi jasa pelayaran untuk keperluan perdagangan internasional Indonesia. Hal ini menjadi persoalan struktural yang antara lain menyumbang terjadinya defisit transaksi berjalan dari tahun ke tahun. “Secara umum, defisit transaksi berjalan dalam kondisi sehat. Namun, bagaimana pun itu tetaplah defisit sehingga harus diwaspadai. Apalagi catatan defisitnya persisten,� kata Gubernur Bank Indonesia (BD Agus DW Martowardojo dalam rapat kerja pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 di Badan Anggaran DPR, Jakarta, Kamis (6/7).

Berdasarkan data BI, defisit transaksi berjalan pada Triwulan I-2017 adalah 2,4 miliar dollar AS atau 1 pesen terhadap produk domestik bruto (PDB). Ini lebih kecil dibandingkan defisit periode yang sama tahun lalu, yakni 4,7 miliar dollar AS atau 2,1 persen terhadap PDB. Transaksi berjalan adalah neraca perdagangan internasional Indonesia dalam arti luas yang mencakup neraca ekspor dan impor barang dan jasa, pendapatan, primer, dan pendapatan sekunder.

Selama ini, neraca barang dan pendapatan sekunder surplus. Namun, pendapatan primer dan neraca jasa selalu defisit dengan nilai yang jauh lebih besar sehingga transaksi berjalan defisit. Defisit pendapatan primer pada 2016, misalnya, mencapai 29,69 miliar dollar AS. Defisit neraca jasa adalah 7,04 miliar dollar AS. Sementara surplus ekspor dan impor barang dan pendapatan sekunder, masing-masing adalah 15,44 miliar dollar AS dan 4,39 miliar dollar AS sehingga transaksi berjalan 2016 defisit 16,91 miliar dollar AS. Pendapatan primer meliputi transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja, pembayaran investasi dari investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya.

Transaksi pendapatan sekunder mencakup penerimaan dan pembayaran transfer berjalan oleh pemerintah dan sektor lainnya.

Agus menyatakan, defisit transaksi berjalan,

INDONESIA SHIPPING TIMES

terutama disebabkan oleh defisit pendapatan primer yang terjadi setiap tahun. Namun, defisit neraca jasa yang juga terjadi setiap tahun tidak kalah penting sebab persoalannya bersifat struktural.

Defisit neraca jasa, 80 persen berasal dari jasa transportasi, khususnya jasa pelayaran.

Selama ini, jasa pelayaran kegiatan ekonomi Indonesia dikuasai asing. Masih menurut Agus, 95 persen kegiatan ekspor dan impor Indonesia menggunakan jasa pelayaran asing. Untuk angkutan laut dalam negeri, jasa pelayaran asing masih menguasai 40 persen. Bentuknya adalah sewa guna kapal asing, sewa guna kontainer, gaji awak kapal asing, sewa guna crane, perawatan dan suku cadang, serta asuransi asing.

Kegiatan tambang Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran nasional Carmelita Hartoto menyatakan, asing sebenarnya tinggal menguasai 10 persen angkutan laut dalam negeri. Ini terutama seputar jasa pelayaran untuk keperluan kegiatan tambang di lepas pantai. “Kapalnya mahal. Investasinya besar. Sementara proyeknya jarang. Jadi, untuk pengusaha domestik, berat untuk beli kapal semahal itu.

Jadi, untuk pengusaha domestik, berat untuk beli kapal semahal itu. Jadi, kita berharap proyeknya bisa dijadikan satu paket,� kata Carmelita.

Namun, untuk ekspor dan impor, Carmelita mengakui, asing masih mendominasi. Perusahaan jasa pelayaran domestik setidaknya bisa mulai ditargetkan meningkat perannya menjadi 30 persen, terutama pada ekspor batubara dan minyak sawit.

Sementara untuk kapal kontainer, Carmelita menambahkan, Indonesia sudah jauh ketinggalan sehingga sulit bersaing. Perusahaan kapal kontainer di luar negeri sendiri sudah mulai kesulitan karena volume barang cenderung stagnan. Dampaknya, perusahaan-perusahaan asing mulai merger.*** KOMPAS | MARITIMENEWS.ID Sbtu, 8 Juli 2017

05

Sinergi BUMN, Barata dapat Kontrak dari Pelindo II dan III Triliunan Rupiah TWIITTER.COM

P

T Barata Indonesia (Persero) mendapat proyek jumbo dari sesama Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Proyek itu berasal dari PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo untuk pengadaan crane pelabuhan.

Direktur Utama PT Barata Indonesia Silmy Karim mengatakan, kerjasama saat ini sudah terjalin dengan pihak Pelindo II dan Pelindo III. “Untuk Pelindo II akan kontrak memorandum of understanding (MoU) pekan depan. Sedangkan dengan Pelindo III sudah final negosiasi dan rencana realisasi bulan Juli ini,” kata Silmy, Kamis (6/7).

Kontrak dengan Pelindo II dan Pelindo III tersebut berjangka waktu sampai tahun 2019 mendatang, Nilai kontrak ditaksir antara Rp 4 triliun hingga Rp 5 triliun.

“Kami juga masih negosiasi dengan Pelindo I dan Pelindo IV,” ujarnya.

Dia menjelaskan, jenis produk yang dio-

06

Sabtu, 8 Juli 2017

rder oleh Pelindo II dan Pelindo III adalah ship to shore crane, rubber tyre gantry crane dan automatic stacking crane.

Selain proyek tersebut, Barata sudah mengantongi sebagian proyek engineering serta konstruksi minyak dan gas dari Pertamina di hilir seperti distribusi bahan bakar minyak dan sebagian proyek hulu. Nilai proyek Pertamina tersebut sebesar Rp 1 triliun. Barata juga mendapat kontrak dari PT Perusahaan Listrik Negara untuk pengadaan pendukung pembangunan pembangkit listrik.

Tahun ini Barata sudah bersiap merogoh kocek untuk memperkuat struktur permodalan. Rencananya pada kuartal IV-2017, perusahaan pelat merah ini akan mencari tambahan modal lewat obligasi sebesar Rp 500 miliar.

Manajemen belum menentukan jangka obligasi tersebut. Ancar-ancarnya antara tiga tahun atau sampai lima tahun. Menurut Silmy idealnya akan sepanjang lima tahun. Dana obligasi tersebut akan digunakan untuk melancarkan proyek-proyek yang akan dibidik perusahaan ini.

Tahun ini Barata memperkirakan, pendapatan proyek hingga sebesar Rp 1,5 triliun. Target tersebut bertumbuh dua kali lipat dibandingkan pencapaian nilai proyek tahun lalu.*** KONTAN.CO.ID | ELDO C RAFAEL INDONESIA SHIPPING TIMES

Pengusaha Jalur Prioritas dan Kawasan Berikat Dukung Program Penguatan Reformasi Bea Cukai

INDONESIA SHIPPING TIMES

BISNIS.COM

B

EA Cukai terus berupaya mewujudkan proses bisnis impor ekspor yang sehat, adil, dan transparan. Upaya ini turut dituangkan dalam program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai yang telah dimulai sejak Desember 2016. Program reformasi tersebut merupakan upaya berkesinambungan yang tidak hanya menyasar internal Bea Cukai, tetapi juga para pengguna jasa.

Untuk menyampaikan perkembangan program tersebut, Bea Cukai mengundang Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) dan Asosiasi Perusahaan Kawasan Berikat (APKB) dalam acara Customs Talk yang bertajuk Sharing Session Program Penguatan Reformasi Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) kepada Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai, Jumat (7/7/2017).

Direktur Teknis Kepabeanan, Oza Olavia menerangkan acara ini bertujuan untuk menjabarkan program penguatan reformasi serta perkembangannya kepada APJP dan APKB, mengingat keduanya merupakan observer program tersebut dan turut diikutsertakan sebagai narasumber dalam berbagai pertemuan yang membahas program-program reformasi.

“Beberapa program unggulan telah selesai dijalankan oleh Bea Cukai, kali ini Bea Cukai akan menjalankan program-program berikutnya sebagai lanjutan penguatan reformasi, salah satunya adalah penertiban importir berisiko tinggi,” jelas Oza. Menurutnya, hal ini merupakan sisi lain dari pemberian fasilitas yang berjalan secara paralel guna lebih meningkatkan kepatuhan importir yang dipandang perlu untuk menjadikan Bea Cukai organisasi yang efektif dan kredibel, mengoptimalisasi penerimaan, serta utamanya dalam mewujudkan industri dan perdagangan yang tertib dan adil.

Menanggapi pelaksanaan program penertiban impor berisiko tinggi, Ketua APJP, Edward Otto Kanter mengungkapkan bahwa pihaknya merespon positif dan akan membantu mengoptimalkan pelaksanaannya dengan cara menambah jumlah perusahaan yang patuh melalui program member get member. Selain itu APJP juga menyambut baik langkah yang dilakukan Bea Cukai dalam mengkategorikan importir berisiko tinggi.

“Kami mengapresiasi pendekatan yang digunakan Bea Cukai dalam mengkategorikan importir berisiko tinggi berdasarkan company performance bukan berdasarkan jenis produk,” tutur Edward.

Ditemui di kesempatan yang sama, Ketua APKB, Ade Riphat Sudrajat mengutarakan dukungannya dengan menyampaikan anjuran bagi Bea Cukai untuk menindak tegas pengusaha Kawasan Berikat yang bermasalah. Selanjutnya, ia menyampaikan harapannya terkait pengimplementasian Kawasan Berikat Mandiri “Kami berharap ke depannya pengimplementasian Kawasan Berikat Mandiri dapat dipercepat serta pemberian fasilitas Kawasan Berikat yang diberikan Bea Cukai semakin tepat sasaran,” pungkas Ade.*** BISNIS.COM Sbtu, 8 Juli 2017

07

Aturan Labuh Jangkar, Gubernur Kepri Pengen Curhat ke Menko Luhut BATAMPOS.CO.ID

G

UBERNUR Kepri Nurdin Basirun bakal mengadukan sejumlah persoalan di Kepri kepada Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan. Terutama persoalan yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi di provinsi ini.

Kamis (6/7) kemarin, Nurdin dijadwalkan bertemu Luhut dalam rapat koordinasi rencana aksi kebijakan kelautan Indonesia di Jakarta. Namun rapat tersebut ditunda.

“Kapan jadwal pastinya, masih belum ada pemberitahuan,” ujar Kabag Humas Pemprov Kepri, Zulkifli, kemarin.

Zulkifli mengatakan, ada beberapa permasalahan yang akan disampaikan Gubenur kepada Menko Maritim. Di antaranya masalah labuh jangkar yang rencananya akan dikelola Pemprov Kepri. Namun sampai saat ini Pemprov Kepri belum bisa menerbitak Peraturan Gubernur, sehingga rencana pengelolaan labuh jangkar di Kepri belum terealisasi.

“Persoalan inilah yang ingin kita tuntaskan.

Sehingga perlu dibicarakan lebih lanjut, tentu-

08

Sabtu, 8 Juli 2017

nya kita minta dukungan dari Menko Maritim dan Menteri Perhubungan,” ujar Gubernur.

Persoalan lain yang akan disampaikan kepada Menko Maritim adalah percepatan pembangunan sektor maritim di Kepri. Menurut Zulkifli, Kepri memiliki potensi sektor maritim yang sangat besar. Namun butuh dukungan dan perhatian pusat agar potensi itu dapat dikembangkan dan

dioptimalkan.

Gubernur, kata Zulkifli, juga akan mengusulkan pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) di kabupaten/kota di Kepri. Misalnya KEK untuk Bintan dan Karimun. Untuk Natuna, Anambas dan Lingga, Nurdin meminta agar segera diberikan KEK Pariwisata.

Bagi Nurdin, dibentuknya KEK di daerahdaerah tersebut akan mendorong dan memicu pergerakan ekonomi yang cepat. Nurdin ingin keunggulan tiap daerah dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Pengembangan sektor pariwisata di Kepri juga menjadi prioritas Nurdin. Seperti halnya sektor maritim, Kepri juga memiliki potensi wisata yang bisa diandalkan. Jika sektor-sektor tersebut dioptimalkan, Gubernur yakin perekonomian di Kepri akan terus tumbuh.

“Kondisi yang terjadi di Kepri tidak lepas pengaruh dari ekonomi global. Kita ingin menjadi industri pariwisata sebagai kekuatan baru,” jelasnya.*** BATAMPOS.CO.ID

INDONESIA SHIPPING TIMES

Wah, Susi Duga Ada Calo Perizinan Dokumen di Kementeriannya HARIANTERBIT.COM

M

ENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menduga ada calo di kementeriannya. Hal itu menyebabkan proses perizinan dan penerbitan dokumen kapal dan awaknya seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) bisa berbelit.

Hal itu ungkapkan usai mendapat masukan dari nelayan yang merupakan nakhoda atau Awak Kapal Perikanan asal Kabupaten Tegal, yang ingin pemerintah mempermudah, mempercepat, dan menyederhanakan proses perizinan dan penerbitan dokumen SIPI dan SIKPI. “Mungkin memang ada calo yang menyebabkan keterlambatan itu. Tapi, alasan paling umum adalah ketidakmampuan pemilik kapal memenuhi persyaratan SIKPI yang diminta,” kata Susi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/7/2017).

Susi juga meminta agar awak kapal periINDONESIA SHIPPING TIMES

kanan segera mempertanyakan kepada pemilik kapal apakah sudah melengkapi persyaratan dan menagih kartu asuransi nelayan.

“Kalian harus minta sama pemilik kapal agar diasuransikan. Asosiasi kalian ini asosiasi profesional yang punya keahlian, harus dihargai. Kalau tidak Anda, siapa lagi? Kerja itu harus dengan perlindungan. Di laut itu kalau ada apa-apa atau kecelakaan,” kata Susi.

Susi juga berujar, akan berupaya untuk mengembangkan infrastruktur di Tegal, khususnya pelabuhan guna menunjang aktivitas nelayan dan pengembangan sumber daya manusia.

“Kami ingin meningkatkan SDM di Tegal, melalui pendidikan lanjutan untuk anak-anak nelayan melalui instansi pendidikan, seperti politeknik dan lain-lain,” kata Susi.*** KOMPAS.COM | MOH NADLIR Sbtu, 8 Juli 2017

09

Lantik Pejabat KKP, Menteri Susi Kembali Ingatkan Illegal Fishing KKP.GO.ID

M

ENTERI Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melantik enam orang pimpinan tinggi pratama atau setingkat pejabat eselon II lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Acara yang berlangsung pada Kamis (6/7) di Auditorium Tuna Gedung Mina Bahari 4 ini sekaligus memberhentikan dengan hormat Dr. Endang Suhaedy, A.Pi, MM, M.Si dari jabatan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

Tak hanya itu, pada acara ini resmi dilantik dua orang pejabat eselon II Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yaitu Ir. Yuliadi, M.M. sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Ir. Frits Penehas Lesnusa, M.Si sebagai Direktur Pelabuhan Perikanan.

Selain itu, Menteri Susi turut melantik empat orang pejabat eselon II Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yaitu Dr. Bambang Suprakto, A.Pi, M.T. sebagai Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Prof.

Dr. Hari Eko Irianto sebagai Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, Dr. Ir. Tukul Rameyo Adi, M.T. sebagai Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, serta Ir. Bambang Susanto, M.Si. sebagai Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan.

10

Sabtu, 8 Juli 2017

Dalam sambutannya, Menteri Susi memaparkan bahwa permintaan makanan laut (seafood) terus meningkat karena kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan sehat turut meningkat. Ini dinilai berdampak pada ketersediaan sumber daya alam itu sendiri. Permasalahan yang terjadi adalah sebanyak lebih dari 30 persen seafood dunia merupakan hasil penangkapan ilegal (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing/IUUF).

“Saya ingatkan, pengamanan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing tidak pernah boleh berhenti dan tidak pernah boleh dianggap sambil lalu,” tegas Menteri Susi.

Ia berharap pejabat eselon II yang dilantik pada hari ini mampu mengemban tugas-tugasnya dalam menekan penangkapan ilegal, meningkatkan konsumsi ikan nasional, dan meningkatkan produktivitas budidaya.

Menteri Susi menekankan agar para pejabat terlantik mampu menjalankan tugasnya secara transparan, “Siapa mengelola apa dan berapa.”

Transparansi perizinan khususnya sertifikasi perizinan yang baik dan benar seperti tidak memberikan izin pada kapal-kapal nelayan milik asing perlu menjadi perhatian. Ia berharap jabatan yang diemban oleh keenam pejabat eselon II ini mampu menciptakan laut yang dapat menguntungkan semua pihak.

Pada pelantikan ini, keenam pejabat eselon II mengucap sumpah jabatan. Sumpah merupakan komitmen tertinggi manusia profesional yang diberikan promosi atau jabatan dengan cara mengemban tugas atau wewenang yang diberikan dengan baik dan benar. Menteri Susi menambahkan penting bagi pejabat negara untuk merefleksikan dirinya.

“Apakah saya sudah melanggar sumpah?

Apakah dari sumpah saya yang belum saya lakukan,” pesan Menteri Susi.*** KKP.GO.ID | RELEASE

INDONESIA SHIPPING TIMES

Inovasi Teknologi, Industri Otomotif Swedia Garap Serius Truk Tanpa Sopir NEWATLAS.COM

T

IDAK hanya mobil keluarga atau penumpang saja, truk juga bisa jalan sendiri tanpa dipandu oleh sopir. Seperti yang belum lama ini terjadi di Swedia.

Ada sebuah perusahaan bernama Einride menciptakan truk boks, T-Pod. Uniknya truk bertenaga listrik ini tidak dilengkapi dengan setir, pedal gas dan rem, maupun jendela. Karena tidak dilengkapi dengan setir dan pedal gas, tentu saja T-Pod sudah dibekali dengan teknologi otonom yang dapat berjalan sendiri tanpa sopir.

Total bobot truk ini sekira 20 ton dan memiliki panjang tubuh 7 meter. Sumber listriknya berasal dari baterai 200 kWh, dalam kondisi terisi penuh, truk ini mampu berjalan sejauh 200 kilometer. Truk ini tidak memiliki kabin sama sekali sehingga ruang yang ada hanya untuk meletakkan barang.

T-Pod mampu berkendara sendiri di jalan bebas hambatan. Namun saat melaju di jalan perkotaan, kendali akan diambil alih dengan dikontrol dari jarak jauh menggunakan remot. “Kami dalam kondisi yang krusial saat ini, bukan hanya urusan Einride, tapi ini me-

INDONESIA SHIPPING TIMES

nyangkut alat transportasi di masa depan.

Memanfaatkan teknologi, kami mampu menciptakan sistem untuk masa depan,� kata CEO Einride, Robert Falck.

Model produksi pertama T-Pod diharapkan sudah dapat digunakan pada musim gugur 2017. Namun bentuk prototipe yang diuji coba belum menggunakan baterai 200 kWh. Sebelum T-Pod, sudah ada pabrikan yang mengoperasikan truk otonom. Di Amerika Serikat, truk otonom diuji dengan cara mengangkut 50 ribu botol bir dari Fort Collins ke Colorado Springs. Pengoperasian truk otonom ini merupakan bagian dari kerja sama antara Uber dan produsen bir Budweiser.

Truk yang dikembangkan oleh Otto, sebuah perusahaan startup milik Uber yang berbasis di San Francisco itu berjalan sejauh 190 kilometer tanpa dikendalikan oleh pengemudi.

Petugas sesekali duduk di balik kemudi untuk mengecek kendaraan yakni saat berada di Interstate 25, melewati Denver. Selama perjalanan di Rocky Mountain truk dikawal oleh polisi.

Truk otonom Uber menggunakan sensor lidar di atap untuk mendeteksi jalan di depan.

Data dari lidar lalu dikirim ke komputer untuk dianalisis. Dari data itu lalu komputer mengoperasikan pedal gas, mengatur kecepatan, menekan rem, serta mengarahkan setir. *** OKEZONE.COM | SANTO E SIRAIT Sbtu, 8 Juli 2017

11

ONE Berharap KPPU Afsel Revisi Putusan Merger Pelayaran Sebelum 1 April 2018 HAIANTSVN.COM

T

IGA raksasa pelayaran Jepang - K Line, MOL dan NYK - resmi mendirikan perusahaan holding bernama Ocean Network Express (ONE), Jumat (7/7) kemarin. Pembuatan holding ini dimaksudkan mengintegrasikan bisnis angkutan kontainer dari ketiga perusahaan tersebut. ONE akan memiliki kantor induk di Jepang serta kantor operasional di Singapura.

Penggabungan operasional dari ketiga perusahaan pelayaran tersebut direncanakan mulai tanggal 1 April 2018 yang akan datang. “Sebagai upaya mengintegrasikan bisnis pelayaran kontainer, termasuk operasional terminal di seluruh dunia di luar Jepang, Kami bertiga yakni Kawasaki Kisen Kaisha, Mitsui OSK Lines, dan Nippon Yusen Kabushiki Kaisha hari ini mengumumkan pendirian perusahaan induk dan perusahaan operasi,� ungkap pernyataan bersama yang dikutip media kemarin.

Pembentukan perusahaan holding ini sudah disetujui pihak otoritas Jepang, sedangkan untuk pembentukan di luar Jepang diserahkan kepada

12

Sabtu, 8 Juli 2017

otoritas pemerintah masing-masing.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jepang (KPPU) Afrika Selatan menolak perusahaan holding ONE beroperasi di negara tersebut.

Menanggapi keputusan tersebut, manajemen ONE tetap berharap mendapat persetujuan dari otoritas berwenang Afrika Selatan sebelum 1 April 2018.

Sedangkan analis angkutan kontainer Alphaliner menyebutkan kontribusi ketiga perusahaan pelayaran terhadap perdagangan Afrika Selatan hanya 4%. Dengan demikian, penolakan KPPU tersebut tidak akan berdampak terhadap angkutan barang di Afrika Selatan.

Sebagai catatan, selain ONE, saat ini tiga operator pelayaran juga telah melakukan merger dalam aliansi yang bermaa The Alliance.

Ketiganya adalah Hapag-Lloyd, UASC dan Yang Ming.*** SEATRADE-MARITIME | LEE HONG LIANG

INDONESIA SHIPPING TIMES