Indonesia Shipping Times Edisi 8 Juni 2017 by Majalah Shipping Times

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 138• Vol IX • Kamis,

8 Juni 2017

KRISIS TIMUR TENGAH, 6 NEGARA TELUK EMBARGO PELAYARAN QATAR

KEREK TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 6,1%, PEMERINTAH BAKAL ATUR PELABUHAN

GUBERNUR SULSEL HAPPY, TEROBOSAN DIRECT CALL PELINDO IV PICU DEFLASI

PERFORMANCE TPK KOJA: DI ANTARA FAKTOR X & PERSAINGAN TERMINAL

DPR KRITISI LARANGAN TRUK BEROPERASI SAAT MUDIK LEBARAN

Kerek Target Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bakal Atur Pelabuhan foto: setkab.go.id

EMERINTAH menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2018 mencapai 6,1%. Target ini lebih tinggi dibandingkan pada 2017 yang sebesar 5,1%. Pemerintah pun telah memiliki sejumlah cara untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi ini. Salah satunya adalah dengan membereskan tata niaga di pelabuhan yang diatur melalui paket kebijakan ekonomi pada sektor logistik nantinya. “Iya termasuk itu tapi termasuk juga EoDB karena mungkin EoDB tidak bisa mengejar di tahun ini, mungkin kita baru selesai dalam tiga bulan lagi (soal tata niaga) dan baru tahun depannya lagi kelihatan (hasil EoDB-nya). Itu semua memang harus dirancang,” kata Darmin di kantornya, Jakarta, Rabu (7/6/2017). Melalui predikat investment grade, nanti-

nya pemerintah juga akan memanfaatkan momentum ini untuk menggaet investor. Salah satunya adalah Jepang dan Eropa sebagai pemilik dana investasi terbesar. “Nah, mereka itu tidak pernah mau kalau belum full investment grade. Jadi, yang masuk itu selama ini lebih banyak fund manager yang lebih berani berspekulasi. Nah, jadi kenapa perlu waktu, ya itu tadi, orang konservatif itu bukan hanya mau kejar untung begitu saja, me-reka adalah orang-orang pension fund itu adalah pengumpul dana jangka panjang yang dia sudah tahu biaya dia sampai dengan 1520 tahun ke depan, dia tahu dana dia ada, dana dia begini. Nah, ambil dananya tidak perlu yang meledak-ledak begitu, yang penting stabil. Makanya perlu waktu,” jelasnya. Tak hanya itu, negara lainnya juga turut menjadi bidikan bagi Indonesia. Keadaan ini juga turut menjadi dukungan bagi Indonesia yang nantinya akan menerbitkan Samurai Bond. “Ya itu kan aspek lain lagi, itu aspek untuk memperkuat APBN, neraca pembayaran, lebih ke situ,” tutupnya. *** OKEZONE.COM | DEDY AFRIANTO

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

Kamis, 8 Juni 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Indonesia Tawarkan Proyek Pelabuhan & Infrastruktur Senilai 405 di NIFA 2017

ENTERI PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menghadiri Nomura Investment Forum Asia (NIFA) 2017, di Singapura, 6-9 Juni 2017. Dalam NIFA 2017, Pemerintah RI menawarkan 35 proyek infrastruktur, baik proyek public private partnership (PPP) maupun berskemakan PINA (Pembiayaan Investasi Non APBN), senilai US$ 30,5 miliar atau Rp 405,65 triliun (kurs Rp 13.300/US$). “Pembangunan infrastruktur menjadi fokus penting pemerintahan Presiden Jokowi-JK saat ini guna meningkatkan konektivitas, mengurangi kesenjangan wilayah, mendukung pembangunan desa dan perkotaan dan yang terpenting dengan infrastruktur yang memadai dapat menekan biaya ekonomi yang tinggi,” jelas Bambang Brodjonegoro di Singapura, Rabu (7/6/2017). Keikutsertaan pemerintah di NIFA 2017 diharapkan dapat merangsang partisipasi investor luar negeri untuk masuk dan terlibat dalam skema investasi infrastruktur yang telah disiapkan Pemerintah. Di forum tersebut hadir kurang lebih 200 investor dari seluruh dunia yang terdiri atas 70% investor lokal Singapura dan 30% investor dari berbagai negara lainnya. “Saya melihat ini sebagai peluang bagus untuk menggaet investor masuk dalam proyek-proyek infrastruktur kita,” kata dia. Beberapa investor dunia yang hadir antara lain Credit Suisse Asset Management, Daiwa Asset Management, DBS Bank, Deutsche Asset Management, East Springs, Fidelity Investments, Government of Singapore Investment Corporation, JP Morgan, Morgan Stanley, Temasek, China Assset Management, Abu Dhabi Investment Authority, Kuwait Investment Authority, Oman Investment Fund, Qatar Investment Authority, Aberdeen Asset Management, dan lain sebagainya. Pada kesempatan tersebut, Pemerintah menawarkan beberapa proyek infrastruktur yang terdiri atas 31 proyek dengan skema PPP dan 4 proyek melalui skema PINA. Ada beberapa proyek pelabuhan, jalan tol, rel kereta api dan telekomunikasi/satelit yang ditawarkan kepada para investor yang hadir dalam forum tersebut. Bambang juga menekankan pentingnya penggunaan skema pembiayaan melalui PINA ke depannya. Menurutnya, PINA menjadi instrumen yang dapat menguntungkan bagi Pemerintah dan Investor.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Skema PINA memiliki potensi investasi yang terdiri atas 20% sampai dengan 30% dari total modal (Equity Financing), 70% sampai dengan 80% pinjaman proyek (Loan Project) dan Obligasi Infrastruktur. Dalam skema PINA, pemerintah tidak perlu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membangun proyek-proyek infrastruktur. Keberadaan PINA bertujuan untuk mendorong keterlibatan swasta sebagai investor dalam pembangunan infrastruktur yang sebelumnya andil pemerintah lebih dominan. Besarnya kebutuhan investasi di infrastruktur membuat pemerintah memerlukan keterlibatan sektor swasta sebagai equity investor. “Ke depan akan terus kita dorong karena sangat besar potensinya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia,” jelas Bambang Brodjonegoro. Dalam Visi 2045, Bappenas memproyeksikan Indonesia tumbuh rata-rata 6,4% sepanjang periode 2016-2045. Indonesia akan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2035 dan menjadi negara dengan PDB keempat terbesar di dunia pada 2045. Pada kuartal I 2017, pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh 5,01%, lebih baik dari kuartal sebelumnya 4,94%. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% dalam APBN 2017. Selain itu, pemerintahan Presiden Jokowi terus meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia. Salah satu tolak ukur keberhasilannya terlihat dari naiknya peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) di Indonesia oleh Bank Dunia dari peringkat ke-106 menjadi peringkat 91. Ke depan fokus pemerintah akan memperbaiki dua indikator Ease of Doing Business yang sangat berpengaruh terhadap laju peringkat Indonesia yaitu prosedur memulai berusaha dan enforcing contract. Indonesia, lanjut Bambang, diperkirakan mendapatkan arus investasi sebesar US$ 200 miliar di masa depan, setelah kenaikan peringkat kredit investment grade oleh S&P Global Ratings. “Sekarang setelah peringkat investment grade ini, saya yakin ada lebih dari US$ 100 miliar atau US$ 200 miliar investasi potensial, tidak hanya di obligasi pemerintah tapi juga saham dan obligasi korporasi,” kata dia.*** DETIK.COM | MAIKEL JEFRIANDO Kamis, 8 Juni 2017

DPR Kritisi Larangan Truk Beroperasi Saat Mudik Lebaran foto: republika.go.id

ENGHENTIAN operasional transportasi angkutan barang selama mudik lebaran akan berdampak pada melemahnya perekonomian nasional. Padahal, saat yang sama Indonesia sedang mengejar pertumbuhan ekonomi. “Saya sangat menyayangkan kebijakan pemerintah yang menghentikan angkutan logistik untuk seluruh Indonesia pada H-7 sampai H+7. Di seluruh dunia, angkutan barang saat terjadi peak season tidak boleh berhenti. Sebetulnya, yang jadi masalah hanya di Pantura. Tapi di luar pulau Jawa sama sekali tidak terkendala. Pemerintah tinggal mengatur jumlah demand truk di Pantura dan tidak mengatur yang ada di Indonesia,” ungkap anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono di ruang kerjanya, Senin (5/6/2017). Dampak penghentian ini tidak saja pada perlambatan ekonomi, tapi juga terjadi inflasi barang karena kelangkaan transportasi logistik. Transportasi logistik akan menumpuk sebelum H-7 dan setelah H+7. Ini juga mengakibatkan terjadi ketidakseimbangan antara supply dan demand. Suplai yang kurang, kata Bambang, akan mendongkrak tarif transportasi jadi lebih tinggi. Ini sangat membahayakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kamis, 8 Juni 2017

Lebih jauh dari itu, lanjut Anggota F-Gerindra ini, penghentian angkutan barang sepanjang libur lebaran akan membuat para supir angkutan barang jadi malas. Di luar negeri tak ada kebijakan libur angkutan barang seperti di Indonesia. “Ini bukti Kementerian Perhubungan tidak bisa mendukung sektor industri dan perdagangan kita. Akhirnya harga-harga jadi lebih mahal,” imbuh Bambang lagi. Di Malaysia, sambung Bambang, libur angkutan hanya dua hari. Di negara lain malah tidak ada liburnya. Kebijakan meliburkan angkutan barang ini mengakibatkan pula angkutan transportasi privat jadi meningkat. “Ini berarti pemerintah belum berhasil menyediakan infrastruktur jalan yang cukup untuk kepentingan perindustrian dan perdagangan. Sekali lagi angkutan barang tidak boleh dihentikan. Saya sudah sampaikan pula kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas bahwa saya tidak setuju dengan kebijakan ini,” imbuhnya. keberatan yang sama disampaikan juga oleh Bambang kepada Menko Perekonomian. Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub mengeluarkan SK.2717/AJ.201/ DRJD/2017 per 31 Mei 2017, yang isinya pembatasan angkutan barang mobil atau truk yang digunakan untuk mengangkut barang galian/barang tambang, termasuk mobil barang dengan jumlah yang diizinkan lebih dari 14.000 kg. Mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih dan mobil barang dengan kereta tempelan atau kereta gandengan juga termasuk yang dibatasi. Peraturan ini berlaku selama arus mudik dan arus balik lebaran di seluruh wilayah nasional jalur mudik dan jalan tol yang ada di pulau Jawa dan Lampung. Pos-pos jembatan timbang di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali juga ditutup selama arus mudik.*** TRIBUNNEWS.COM | DPR.GO.ID

INDONESIA SHIPPING TIMES

Mudik Gratis Pelindo II Berangkatkan 19,100 Pemudik foto: swa.co.id

EBANYAK 19.100 pemudik ke berbagai kota di Jawa dan Sumatera mengikuti program PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (IPC) Mudik Gratis yang akan diberangkatkan pada 22 Juni 2017 atau H-3 Idul Fitri 1438 Hijriah. “Program IPC Group Mudik Gratis 2017 ini diharapkan sebagai momen bagi perusahaan untuk berkontribusi dan berbagi dengan masyarakat sekitar pelabuhan untuk berkumpul bersama keluarga tercinta di Hari Raya Idul Fitri,” kata Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Elvyn G Masassya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu. Program IPC Group Mudik Gratis 2017, Elvyn Masassya mengatakan akan melaksanakan 382 trip PP menggunakan bus yang mengangkut 19,100 orang penumpang ke 14 kota tujuan di Jawa, yakni Solo, Purwokerto, Pacitan, Jogjakarta, Semarang, Pekalongan, Surabaya, Malang, Solo, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Tegal dan Brebes. “Sedangkan dua kota tujuan di Sumatera itu Padang dan Palembang. Peserta mudik gratis ini akan diberangkatkan pada tanggal 22

INDONESIA SHIPPING TIMES

Juni 2017 dan kembali ke Jakarta 30 Juni 2017,” lanjutnya. Menurut Elvyn Masassya, antusiasme masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta IPC Group Mudik Gratis 2017 telah terlihat sejak pukul 06.00 WIB pada hari pendaftaran yakin 7 Juni 2017. Untuk mengikuti program tersebut, para peserta wajib hadir untuk mendaftar ke tujuh lokasi pendaftaran sesuai tujuan Mudik dengan membawa persyaratan berupa fotokopi KTP, kartu keluarga dan Surat ketera-ngan domisili RT/RW setempat. Kegiatan ini, lanjutnya, diharapkan juga membantu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama musim mudik Lebaran. Melalui program yang dijalankan, Perusahaan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan untuk memaksimalkan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia dan dapat semakin mempererat hubungan dengan berbagai lapisan masyarakat, pemangku kepentingan dan mitra di tiap wilayah operasi pelabuhan yang dikelola IPC. Sebagai perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap lingkungan dan peduli terhadap masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasi Pelabuhan, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), untuk berbagi dengan masyarakat, menurut dia, pihaknya juga menggelar berbagai program kegiatan sosial yang dilaksanakan selama bulan Ramadhan.*** ANTARANEWS.COM | VIRNA P Kamis, 8 Juni 2017

Pemprov Jatim Tawarkan Pelindo III Kerja Sama Kredit Murah foto: lensaindonesia.com

EMERINTAH Provinsi Jawa Timur menawarkan kerja sama kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) mengenai pembiayaan kredit murah. Skema tersebut ditawarkan melalui program corporate sosial responsibility (CSR) yang dimiliki Pelindo III. Hal itu diungkapkan Gubernur Jatim Soekarwo saat menerima audiensi Pelindo III di Gedung Negara Grahadi, Rabu (7/6). Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, dana program CSR milik Pelindo III dipinjam oleh Pemprov Jatim kemudian digunakan sebagai kredit murah bagi pelaku sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Dana CSR tersebut nantinya akan kami bridging-kan dengan Bank UMKM milik Pemprov. Selanjutnya pihak bank yang menyalurkan pada UMKM yang datanya sudah terdata by name by address dengan sistem loan agreement,” kata Karwo. Ia menyebut, suku bunga yang diberlakukan sebesar 6 persen dan turn over-nya secara bulanan. Suku bunga tersebut jauh lebih kecil

Kamis, 8 Juni 2017

dibandingkan suku bunga yang diterapkan bank kepada sektor UMKM pada umumnya yang berkisar hampir 20 persen per tahun. “Sebelumnya Semen Indonesia juga sudah setuju, maka jika Pelindo III juga bersedia maka akan saya usulkan kepada Presiden untuk dijadikan model di Indonesia. Metode ini lebih menguntungkan semua pihak, karena uangnya tidak hilang, malah bertambah dan jadi stimulus ekonomi kreatif,” jelasnya. Sementara itu, Direktur Utama PT Pelindo III I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra menyatakan menyambut baik tawaran kerjasama yang disampaikan Gubernur Jatim. Pelindo III bakal segera menindaklanjuti program CSR yang dibutuhkan oleh Pemprov Jatim. “Kami telah memiliki dana program kemitraan dan bina lingkungan (KPBL), dan saya setuju dengan usulan loan agreement yang bapak sampaikan. Semoga dengan program tersebut maka ekonomi masyarakat khususnya UMKM bisa makin tumbuh,” ujarnya.*** REPUBLIKA.CO.ID | BINTI SHOLIKHAH

INDONESIA SHIPPING TIMES

Performance TPK Koja di Antara Faktor X dan Persaingan Terminal foto: indonesiamaritimenews.com

ASCA hengkangnya shipping line,TPK Koja berupaya meningkatkan performance dan strategi marketing untuk meningkatkan produksi, kendati faktor X dan ancaman persaingan antar perusahaan terminal petikemas menghantui. Langkah perbaikan performance dengan berinovasi dilakukan untuk mempertahankan dan menarik minat pelanggan agar melakukan bongkar muat di TPK Koja. “Sejak akhir Desember 2015 , NYK yang merupakan Shipping line terbesar dengan volume 130 000 ribu Teus pertahun sudah tidak sandar lagi di dermaga TPK Koja,”jelas Nuryono Arief, Sekretaris Perusahaan Terminal Petikemas TPK Koja. Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya akan melakukan perubahan-perubahan performance dan non performance. “Salah satunya adalah loket, karena tempat ini menjadi satu rangkaian proses pada saat terminal menyerahkan petikemas,“ tambahnya. Faktor X Selama ini saat TPK Koja mempertahankan dan hendak meningkatkan produksi perusahaan dipengaruhi faktor X. Faktor X yang dimaksud adalah suasana kondusifitas terminal, tidak ada gejolak, tidak ada keributan antara pekerja

INDONESIA SHIPPING TIMES

dengan manajemen, pekerja dengan owner atau pemilik barang. ”Karena kalau ada gejolak Shipping line pasti komplain karena unsur b to b mereka jelas sekali,” papar Arif. Solusinya agar tidak terjadi gejolak, lanjut Arief, yang pertama harus saling pengertian antar pekerja. Intinya saling bahu membahu karena tidak satu masalah yang tidak bisa diselesaikan. “Hal ini harus dilihat oleh kita semua jangka panjang, bahwa kita masih punya harapan ke depan,” ungkap Nuryono Arif. Persaingan Persaingan antar pengelola terminal petikemas pun sangat ketat bahkan menjadi ancaman satu sama lainnya. ”Selama kapasitas New Priok Container Terminal (NPCT) 1 belum masuk ke dalam kapasitas maksimal masih menjadi bentuk ancaman buat TPK Koja,” jelas Arief. Apalagi menurut Arif, TPK Koja tidak mengetahui kebijakan yang dilakukan pesaing termasuk strategi marketing. “Kita tidak mengetahui strategi marketing mereka,” jelas Arief. Namun salah satunya adalah Shipping Line NYK memprioritaskan sandar di NPCT 1. Selama ini rata-rata hampir tidak ada kontainer NYK tidak ada di TPK Koja dan JICT. Hal ini juga merupakan bentuk ancaman bagi TPK Koja. Arief memaparkan, saat ini pertumbuhan volume di TPK Koja sekitar 3 - 4 persen dan ada kenaikan dari tahun lalu tetapi belum signifikan. Ke depan seiring dengan kondisi, kata Arief, TPK Koja akan meengadakan berbagai perbaikan. “Tahap awal kita masih study pergantian QCC. Memang kita harus bisa bersaing dengan terminal-terminal disekeliling kita .Untuk mendukung itu semua alat- alat harus bagus dan diperbaharui, kalau tidak secara otomatis Shipping line akan meninggalkan kita,” papar Nuryono Arief. *** INDONESIAMARITIMENEW.COM | A MUKENDAR Kamis, 8 Juni 2017

Gubernur Sulsel Happy, Terobosan Direct Call Pelindo IV Picu Deflasi foto: inaport4.co.id

UBERNUR Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengapresiasi keterlibatan semua pihak yang mampu menekan lanju inflasi sebelum memasuki Ramadan. Syahrul mengatakan, biasanya sudah menjadi tren di setiap tahun menjelang Ramadan laju inflasi seringkali sulit terkendali. Hal itu dikarenakan kenaikan sejumlah harga pangan yang terus merangkak naik. “Tapi di tahun ini kita patut bersyukur, kebutuhan pangan cukup melimpah di Sulsel, baik yang tersedia maupun yang masuk dari luar daerah,” ungkap Syahrul saat membuka Pasar Murah Ramadan di Lapangan Sultan Hasanuddin, Rabu 7 Juni 2017. Sulsel yang mengalami deflasi sebesar 0,24 persen pada Mei lalu kata dia ditengarai dengan lancarnya aktivitas impor dan ekspor langsung yang masuk ke Sulsel. Di mana aktivitas impor dan ekspor saat ini tidak lagi melalui Jakarta atau Surabaya. Syahrul mengapresiasi kelancaran impor dan ekspor langsung melalui pintu Pelabuhan

Kamis, 8 Juni 2017

Makassar dari dan ke luar negeri yang telah diupayakan PT Pelindo IV atas gagasan Dirut Pelindo IV, Doso Agung. “Hal itu tentu memudahkan kebutuhan barang di Sulsel bisa memadai. Tidak hanya untuk kebutuhan industri tetapi juga kebutuhan pangan,” ungkapnya. Ia berharap, hal ini bisa dipertahankan, terlebih pertumbuhan ekonomi Sulsel selalu tumbuh di atas nasional, berada di angka 7,41 persen. Meski begitu, Syahrul juga meminta agar tingkat perekonomian Sulsel bisa dikendalikan. Menurutnya jika terus terjadi deflasi dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi kesejahteraan para pedagang. “Karena kalau deflasi terlalu dalam juga tidak baik, sebab para pedagang dan petani tidak begitu mendapatkan keuntungan. Hal itu juga diperlukan untuk menggairahkan perekonomian wilayah ini,” jelas Syahrul.*** TERKINI.ID | ANDINI RISTYANINGRUM

INDONESIA SHIPPING TIMES

Polemik Uang Jaminan Kontainer, INSA Tunggu ALFI

AMINAN kontainer yang dikenakan pelayaran terhadap pemilik barang (ALFI) masih pro kontra. Ada lima opsi yang ditawarkan pelayaran kepada pemilik barang dalam hal ini. Tetapi tawaran tersebut belum memperoleh respon dari ALFI. Penyedia jasa transportasi dan barang yang ada di Surabaya, Semarang, dan Jakarta tetap ingin supaya jaminan kontainer ini ditiadakan. Konfirmasi masalah ini kepada Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP ALFI, belum mendapatkan jawaban darinya. Hanya saja, salah satu pengurus DPW ALFI Jakarta dan DPW AKFI Jateng dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap uang jaminan kontainer ini. “Kami ingin agar uang jaminan kontainer ini ditiadakan. Apalagi pemerintah (Dirjen Perhubungan laut-red) sudah menerbitkan surat edaran tentang jaminan kontener sebagaimana diatur melalui Surat Edaran Dirjen Hubla Kemenhub No. UM.003/40/II/ DJPL-17,” kata Ari Wibowo (Ketua ALFI Jateng) dan Adil Karim, Sekretaris ALFI Jakarta kepada Ocean Week di tempat terpisah. Sekjen GINSI Taufan saat dimintai pendapatnya mengenai jaminan kontainer ini pun tidak memberi komentar. Dia menjawab supaya menanyakan kepada Ketua GINSI Jateng Budiatmoko. DPP INSA yang memperoleh masukan dari DPC INSA untuk menindak-lanjuti mengenai hal ini juga masih belum mengeluarkan keputusan. “Tanya ke Yukki dulu (Ketua Umum ALFI-red) apa katanya,” ucap Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP INSA. Namun, ketua DPC INSA Semarang M. Ridwan, Ketua DPC INSA Surabaya Steven H. Lasawengen, dan Ketua DPC INSA Jaya Capt. Alimudin setelah merapatkan dengan anggotanya mengenai jaminan kontainer ini, menyimpulkan opsi sebagai berikut. Pertama, apply full deposit kontainer ex. impor untuk ukuran 20′ Rp 500.000 – Rp 1 juta, ukuran 40′ Rp 1 juta – Rp 2 juta, dengan catatan pengembalian deposit kontainer 1wk – 2 wk dari diterimanya berkas EIR dan supporting DOC. Apabila ada biaya repair maka deposit akan langsung dipotong guna mengcover biaya repair. “Jika biaya repair melebihi deposit kontainer dan tidak/belum diselesaikan oleh Consignee/Forwarder, maka hanya akan terselesaikan bila ada impor lagi dari consignee yang sama,” kata Ridwan. Selain itu, diprotect dengan surat pernyataan pinjam kontainer dari consignee/ALFI sebagai garansi

INDONESIA SHIPPING TIMES

bahwa kontainer akan dikembalikan (proteksi untuk kehilangan kontainer). “Rule ini biasanya instruksi dari masing-masing HO/RO dan cabang hanya menjalankan saja,” ujarnya. Kedua, yakni tidak menarik deposit jaminan kontainer. Ada beberapa pelayaran yang memang tidak memungut deposit kontainer ex impor sesuai instruksi dari masing-masing HO/RO. “Aturan mainnya bahwa semua kontaner kosong ex impor dilakukan lift off di depo, maka consignee/ALFI harus menyelesaikan pembayaran lift off, cleaning dan repair serta demurage bila ada. Yang ini diprotect dengan surat pernyataan sebagai garansi bahwa kontainer akan dikembalikan,,” katanya. Ketiga, dengan cara one time deposit kontainer ex impor. Hal ini berlaku case by case dimana sebelumnya sudah ada komunikasi dari consignee/ALFI (EMKL) untuk bisa diberlakukan one time deposit, namun keputusan tetap ada ditangan shipping line. “Aturan main dengan cara ini adalah consignee. EMKL (ALFI) memberikan deposit kontainer dengan jumlah sesuai kesepakatan dengan shipping line, dan deposit ini akan tetap berada di tangan pelayaran selama consignee yang bersangkutan masih ada impor yang menggunakan shipping line tersebut. Bila dalam masing-masing party import shipment terkena biaya repair dan demurage maka consignee/EMKL/Forwarder harus menyelesaikan biaya tersebut sebelum mengambil DO impor berikutnya,” ujar mereka. Keempat, dengan cara membuat LoI (pernyataan) dari consignee atau perwakilannya. Aturan ini consignee atau yang mewakili tidak memberi deposit kepada pelayaran, namun membuat pernyataan sesuai dengan ketentuan shipping line, menggunakan kop surat consignee/EMKL/Forwarder. Bahkan dari pelayaran MSC cukup tegas menyatakan, jika ada 1.000 mitranya dan yang dipercayanya hanya 100 perusahaan yang tidak dikenai jaminan kontainer, maka yang 900 akan dikenai jaminan. “Kalau saya hanya percaya kepada yang 100, yang 900 pasti akan dikenai jaminan,” ungkapnya. Meski begitu, ada satu lagi yang diusulkan oleh DPW ALFI Jateng, yakni dengan cara mengeluarkan B/G (giro) sebagai jaminan. Menurut ketiga pengurus DPC tadi, hasil keputusan ini telah disampaikan kepada DPP INSA untuk dimintakan pendapatnya, namun hingga kini belum ada jawaban.*** OCEANWEEK.CO.ID Kamis, 8 Juni 2017

ASDP Cari Kapal RoRo, Persiapan Layani Angkutan Barang Jakarta-Surabaya foto: detik.com

T ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyiapkan jalur angkutan barang untuk truk di Jakarta ke Surabaya. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Faik Fahmi mengatakan pihaknya sudah berhasil memindahkan pengguna truk dari Surabaya menuju Bali dengan menggunakan kapal ferry karena lebih efisien. “Pemilik truk ini akan lebih efisien, kalau dari ASDP mereka bisa melakukan ritase lebih banyak, misalnya dari Lombok ke Surabaya,” terang Faik di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (7/6/2017). Faik menjelaskan, ASDP akan membuka jalur untuk mengangkut truk dari Jakarta ke Surabaya. Menurut Faik, angkutan truk se-

Kamis, 8 Juni 2017

lama ini juga ikut berkontribusi pada kemacetan di jalan raya. “Oleh sebab itu, sebagian ini kita pindahkan ke jalur laut sekiranya ini dampaknya signifikan dalam mengurangi kemacetan dan menimbulkan rasa nyaman kepada angkutan non logistik,” tutur Faik. Faik mengatakan ASDP juga sedang mencari kapal dengan kapasitas yang bisa untuk mengangkut 100-200 truk dalam satu kali keberangkatan. “Banyak terobosan yang akan dilakukan,” tegas Faik. Oleh sebab itu ASDP mulai fokus untuk angkutan barang. Sebagai tahap awal, ASDP mencari kapal RoRo atau roll on-roll off.*** BISNIS.COM | GLORIA FK LAWI INDONESIA SHIPPING TIMES

Izin Melaporkan nDan, Pelabuhan Tol Laut Kudungga Belum Ada Izin Operasional foto: suaracargo.com

INAS Perhubungan (Dishub) Kutai Timur (Kutim) langsung bergerak cepat untuk menyelesaikan persoalan izin operasional yang belum dikantongi Pelabuhan Kudungga, di Kenyamukan Sangatta Utara. Rencananya pekan ini, Kadishub Kutim Ikhsanuddin Syerpi beserta staf akan langsung berangkat ke Jakarta guna berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. “Nanti kami akan konsultasi bagaimana dan syarat berkas apa saja yang harus dipenuhi untuk mengajukan izin operasional pelabuhan. Karena, takutnya kalau tidak konsultasi dulu, nanti ada yang salah. Nah, ujungnya justru bisa menghambat pengurusan izin,” ucap Ikhsanuddin. Meskipun begitu, kata dia, untuk mengurus izin operasional pelabuhan di Kementerian Perhubungan tentulah tidak sulit. Apalagi, Pelabuhan Kudungga sudah ditetapkan sebagai bagian dari Jalur Transportasi Tol Laut dalam pelayaran nasional.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Nah, sekalian mengurus izin, kami juga akan meminta kepastian Kemenhub terkait penyelesaian kerusakan causeway pelabuhan. Karena tidak mungkin jika perbaikan kami lakukan. Sementara pembangunan awal dilakukan melalui APBN,” tambahnya. Sementara disinggung untuk kesiapan lainnya, Ikhsanuddin mengaku, pihaknya tinggal menyiapkan pembangunan fasilitas penunjang di sisi darat pelabuhan. Seperti, terminal untuk keberangkatan penumpang, pos jaga, serta jalan penghubung tambahan sepanjang 50 meter. “Sesuai hasil rapat terakhir, rencananya untuk pembiayaan akan dimasukan dalam APBD-P (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan) 2017,” ujar Iksanuddin. Disinggung terkait lahan yang digunakan, dia mengaku sejauh ini tidak bermasalah. Sebab, sesuai hasil inventarisir lahan seluas 25 hektar di sisi darat pelabuhan sudah bebas dan tidak bermasalah lagi. Itu pun yang digunakan untuk tahap awal hanya seluas 2,4 hektar. “Yah target kami paling lambat awal 2018 selesai, dan pelabuhan sudah bisa dioperasikan. Tapi, yang jelas meski belum bisa diresmikan, status tol laut 8 tidak dicabut. Makanya kami juga upayakan agar bisa cepat,” tutupnya.*** BONTANGPOST.ID Kamis, 8 Juni 2017

Krisis Timur Tengah, 6 Negara Teluk Embargo Pelayaran Qatar foto: businessreviewmidleeast.com

TORITAS Pelabuhan Saudi (SPA) mengumumkan telah melarang kapal negaranegara Arab (SPA) masuk atau keluar dari Qatar. Begitu juga sebaliknya, kapal-kapal dari Qatar dilarang masuk 6 negara yang sepakat memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Ke-6 negara itu adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Yaman, Libya. Embargo terhadap Qatar dilatarbelakangi tudingan negara kaya minyak tersebut mendukung gerakan terorisme dan menyebabkan destabilisasi kawasan. Pemerintah dari keenam negara tersebut juga menuding Emir Qatar Sheikh Tamim BinHamad menentang keputusan Negara Teluk dan Amerika Serikat dalam melawan Iran. Terkait dengan larangan kapal-kapal keluar masuk Qatar, SPA menegaskan berlaku menyeluruh tanpa melihat bendera kapal atau kewarganegaraan pemilik kapal. Tindakan ini diambil setelah keenam negara tersebut mengembargo semua hubungan transportasi dengan Qatar sejak Senin, 5 Juni 2017. Meski larangan itu berlaku menyeluruh, namun kapal-kapal yang sudah terlanjur membawa muatan tetap diperkenankan beroperasi. Setelah bongkar muat selesai, otoritas pelabu-

Kamis, 8 Juni 2017

han tidak mengeluarkan izin pelayaran ke Qatar atau sebaliknya. Hal yang sama juga ditegaskan Otoritas Pelabuhan Bahrain yang diperintahkan Kementerian Perhubungan dan Telekomunikasi menangguhkan semua akses kapal dari dan menuju Qatar terhitung 6 Juni 2017 lalu. Kebijakan yang sama juga diberlakukan Otoritas Pelabuhan Uni Emirat Arab yang melarang kapal-kapal Qatar menyambangi pelabuhan negara tersebut. Pihak Otoritas juga menegaskan kapal-kapal dari Fujairah Abu Dhabi yang sudah tiba di Qatar tidak diperkenankan lagi melakukan aktivitas kapal (call) di Fujairah. Larangan agar kapal-kapal menyinggahi Qatar ini sejalan dengan kebijakan larangan penerbangan dari dan menuju Qatar. Satu-satunya jalur yang masih terbuka yaitu jalur perbatasan Qatar dan Arab Saudi, namun ini pun bisa ditutup sewaktu-waktu. Berbeda dengan sikap otoritas pelabuhan di 6 negara tersebut, Otoritas Terusan Suez justeru menyatakan tidak melarang kapal-kapal Qatar melayari jalur tersebut mengingat jalur tersebut merupakan perairan internasional.*** PORTTECHNOLOGY.COM | KF

INDONESIA SHIPPING TIMES