Indonesia Shipping Times edisi 8 Maret 2017 by Majalah Shipping Times

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 57 • Vol IX • Rabu 8

Maret 2017

BOS PELINDO III TAK GENTAR EKSPANSI TERMINAL PETIKEMAS SWASTA Foto: superadventure,co.id

KADIN DAN PELINDO II BERSINERGI OPTIMALKAN PELABUHAN PANJANG

WADUH, INDUSTRI PELAYARAN OFFSHORE DI UJUNG TANDUK

OP WANTI-WANTI TKBM JANGAN SAMPAI KEGARUK SABER PUNGLI

SINGAPURA KEPINCUT INVESTASI DI PELABUHAN KARIMUN AREA

Menhub Geram Kapal Ternak Nganggur, Pelni Ditunjuk Mengoperasikan

EMENTERIAN Perhubungan telah menunjuk PT Pelni untuk melanjutkan pengelolaan kapal ternak Cemara Nusantara I, yang selama ini digunakan untuk mengangkut ternak dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Penunjukan PT Pelni itu dilakukan pada 24 Februari 2017, setelah dua kali gagal lelang karena hanya ada peserta tunggal yakni PT Pelni. “Kapal sudah beroperasi kembali. Kalau saya tidak salah, kapal sudah satu kali mengangkut ternak ke Pulau Jawa pekan lalu,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT Ricard Djami, di Kupang, Selasa (7/3). Kepala PT Pelni Cabang Kupang Adrian mengakui, penunjukan PT Pelni sebagai pengelola pada 24 Februari 2017 setelah proses tender gagal mendapatkan pemenang. Adrian bahkan menyebutkan, menganggurnya kapal tersebut selama dua bulan membuat Menteri Perhubungan sempat geram. Karena itu, Kementerian Perhubungan meminta Pelni untuk mengoperasikan dulu kapal itu sam-

pai ada penetapan pemenang lelang. Mengenai penunjukan langsung, dia mengatakan, belum ada peraturan presiden tentang penunjukan langsung pengelolaan kapal ternak ini, sehingga tetap harus melalui mekanisme lelang umum. Namun, sejak lelang dibuka Kementerian Perhubungan, hanya PT Pelni saja yang mendaftarkan diri. Tidak ada perusahaan lain yang berminat untuk mengelola kapal tersebut, sehingga lelang dinyatakan batal. “Dua kali lelang hanya PT Pelni saja yang mendaftar. Aturannya harus lelang ulang lagi, tetapi karena kapal sudah menganggur selama dua bulan, dan dari daerah sudah mengeluh, Pak Dirjen Perhubungan Laut perintahkan Pelni untuk jalankan saja kapal ini sampai ada penetapan pemenang lelang,” katanya. Menurut dia, PT Pelni sama sekali tidak keberatan karena sudah berpengalaman mengelola kapal ini pada tahun 2016 lalu. Dia mengatakan kapal sudah satu kali mengangkut ternak sapi pekan lalu dan diperkirakan tiba di Pulau Jawa dalam satu atau dua hari ke depan. “Jumlah ternak sapi yang diangkut sebanyak 500 ekor atau sesuai dengan kapasitas angkutan kapal,” katanya.*** | KONTAN.CO.ID | BERNADUS TOKAN |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

Rabu 8 Maret 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tekan Ongkos Logistik, “Rumah Kita” Segera Hadir di Bumi Cendrawasih

IAYA kebutuhan pokok di Papua, dan Papua Barat cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Pasalnya, kebutuhan pokok ini didatangkan dari Surabaya sehingga membutuhan biaya logistik yang tinggi. Selain itu, kondisi alam di kedua provinsi itu juga membuat pengiriman barang menjadi lebih sulit yang berakibat beban logistik bertambah. “Untuk memastikan harga dapat terjangkau, kami bangun ‘Rumah Kita’, yaitu rumah logistik,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya saat Diskusi Media “Visi Indonesia Sentris Pemerataan di Papua”, di Jakarta, Minggu (5/3/2017). Rumah atau sentra logistik ini akan mendistribusikan secara bertahap barang-barang yang dibawa dari Surabaya. Tujuannya, agar harga tetap konstan dan tidak meningkat signifikan ketika diterima oleh konsumen. Selain itu, fungsi “Rumah Kita” juga untuk mengumpulkan barang-barang yang bisa dibawa dari Papua, dan Papua Barat ke Indonesia bagian barat.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Banyak potensi di timur terutama ikan dan rumput laut. Kami mulai kumpulkan. BUMN dan swasta kami tugaskan untuk itu,” sebut Budi. “Rumah Kita” akan ditempatkan di Nias dan Mentawai dengan PT Pelindo I sebagai penanggung jawab. Lokasi selanjutnya, Natuna dan Tahuna dengan penanggung jawab PT Pelindo II. PT Pelindo III mendapat tanggung jawab untuk mengelola Rmah Kita di Dompu, Waingapu, Rote dan Kalabahi. Sementara PT Pelindo IV mengelola Rumah Kita di Sangatta. Ada pun di Morotai, Saumlaki, Manokwari dan Timika, “Rumah Kita” dikelola PT Pelni. Terakhir, PT ASDP bertanggung jawab mengelola “Rumah Kita” di Merauke dan Namlea. Kemenhub memberi tugas kepada penanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja dan fasilitas yang dibutuhkan “Rumah Kita”. Tugas kedua penanggung jawab adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta stakeholders terkait dengan kebutuhan barang dan pendistribusian barang di wilayah sekitar lokasi “Rumah Kita”.*** | KOMPAS.COM | ARIMBI RAMADHIANI | Rabu 8 Maret 2017

Ngobrolin Pelabuhan Patimban, Menlu Jepang Datangi Kantor Luhut

ENTERI Muda Jepang untuk Urusan Luar Negeri, Nobuo Kishi, siang hari ini mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Adik Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe itu datang sekira pukul 11.40 WIB untuk bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Pertemuan tersebut berlangsung 40 menit, hingga pukul 12.20 WIB. Usai pertemuan, Nobuo menjelaskan ada banyak hal yang dibicarakan dengannya bersama Luhut, salah satunya ialah yang terkait dengan kondisi di lautan bebas dan terbuka. “Tadi saya melakukan pertemuan dengan Menko Luhut Panjaitan, membahas mengenai isu-isu yang terkait dengan laut bebas dan terbuka,” jelas Nobuo di usai pertemuan, Jakarta, Selasa (7/2/2017). Nobuo mengatakan, Indonesia dan Jepang memiliki potensi yang baik untuk bisa meningkatkan kerja sama, khususnya di sektor kelautan.

Rabu 8 Maret 2017

“Jepang dengan Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbuka terhadap laut dan juga terjalin satu sama lain melalui laut. Oleh karena itu Jepang dan Indonesia memiliki potensi banyak untuk meningkatkan kerja sama,” kata dia. Lebih lanjut Nobuo menambahkan, dalam pertemuan tersebut, ia bersama Luhut juga sempat membahas proyek Pelabuhan Patimban dan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Karena, Jepang sendiri ikut ambil bagian dalam dua proyek tersebut. “Memang di antara beberapa topik yang dibahas ada yang terkait Patimban dan kereta Jakarta-Surabaya dan hasilnya memang membangunkan diskusinya,” kata dia. Kedatangannya ke Indonesia sendiri, diakui Nobuo, ialah untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Pertemuan Dewan Menteri Indian Ocean Rim Association (IORA) 2017, yang digelar di Jakarta, pada 5-6 Maret 2017. “Saya kali ini berkunjung ke Indonesia untuk menghadiri konferensi IORA,” tuturnya.*** | DETIK.COM | FADHLY F RACHMAN |

INDONESIA SHIPPING TIMES

DPR Ingin Era “Batam Sang Primadona Investasi” Kembali Lagi

ATAMsebagai salah satu zona perdagangan bebas (free trade zone) diniai masih belum optimal menyerap anggaran. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di pulau yang terletak di Selat Malaka itu stagnan. Melihat kondisi Batam yang cenderung lesu, sejumlah anggota Komisi XI DPR RI melihat perlunya perbaikan lini untuk mendorong daya tarik Batam kembali. Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, indeks pembangunan manusia di Batam masih tetap tinggi. Namun, pertumbuhan ekonominya merosot cepat dari 6,01% menjadi 5,03%. Dia berharap, grafik perekonomian di Batam tak terus melorot. “Dulunya Batam merupakan primadona investasi yang baik. Karena itu perlu diupayakan bagaimana Batam tetap menarik dan menjadi destinasi investasi asing.yang nantinya bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah. “ ungkapnya dalam keterangan di portal DPR RI, akhir pekan lalu. Menurut politisi Golkar ini, setelah menggelar pertemuan dengan jajaran Ditjen Pajak dan instansi-instansi di bawah Kemneku kanwil Kepri, terlihat bahwa penerimaan pajak dan bea masuk juga menurun. Selain itu banyak dockyard dan shipyard yang tidak lagi membuat kapal-kapal baru, hanya melakukan layanan dan perbaikan ringan. “Ini menunjukan bahwa banyak terjadi hambatan di Batam. Padahal pada tahun 1970-1990 daerah ini merupakan pendorong investasi nasional dan regional,” ujar Misbakhun Ditambahkan, di saat negara -negara seperti Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar dan juga negara kompetitor seperti Singapura, Malaysia,Thailand sebagai wilayah yang berdekatan dengan Batam berharap Indonesia merevitalisasi iklim investasi sehingga Batam tetap menarik. Dia berjanji, setelah reses, akan mengusulkan Komisi XI untuk merumuskan kebijakan baru untuk Batam. “Ini yang menjadi tantangan kita dan dalam kunjungan kali ini ingin mendengarkan langsung dari para mitra kerja yang bertanggung jawab dengan hal ini. Nantinya reses dpretelah kem-

INDONESIA SHIPPING TIMES

balinya masa sidang DPR, kita bisa merumuskan kebijakan-kebijakan aturan yang memadai yang akan mengangkat kembali Batam sebagai destinasi investasi,” tuturnya Politisi Golkar ini berharap, kota Batam harusnya bisa tetap mempertahankan tujuan destinasi investasi yang menarik, baik bidang industri, perkapalan, properti dan juga membangun galangan kapal. Namun kenyataannya, saat ini ini malah mengalami penurunan yang mengkhawatirkan. “Ini yang harus kita cari,kita diagnosis dengan benar apa yang menjadi sumber permasalahan sehingga jangan sampai Batam kehilangan daya tarik primadona investasi,” kata Misbakhun. Serapan anggaran yang buruk Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno boiling, penerapan anggaran di Batam sebesar 75% tergolong rendah. Menurut dia, otoritas pemerintahan di Batam cenderung takut untuk mengambil keputusan karena sangat berhati-hati tersangkut korupsi. “Bagi saya, penyerapan anggaran 75% cukup kecil dan rugi kalau itu tidak bisa di manfaatkan untuk kepentingan masyarakat di sini untuk pembangunan,” katanya. Dia berharap, pemerintah bisa mendorong agar pengambil keputusan di Batam bisa bekerja optimal tanpa ketakutan dalam mengambil keputusan. Kendala lainnya yang di temui di Batam kata dia, daerah ini membutuhkan banyak sekali anggaran tetapi tidak disetujui oleh pemerintah pusat sehingga kinerjanya kurang bagus. “Misalkan daerah tersebut membutuhkan 100 tapi hanya di setujui 50, akibatnya kedodoran untuk memenuhi semua kebutuhan mereka,” ujar politisi F-Gerindra daerah pemilihan Jawa Timur II. Dalam kaitan ini, Soepriyatno mengusulkan perlu adanya musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan).bagaimana nantinya bisa berdiskusi memecahkan problem di masyarakat. “Musrenbang nantinya benar-benar bisa dimulai dari bawah kemudian bisa dilakukan dengan transparan, kredibel sampai kepusat pun hasilnya jauh lebih baik,” jelas Soepriyatno.*** | KONTAN.CO.ID | RAMADHANI PRIHATINI | Rabu 8 Maret 2017

Bos Pelindo III Tak Gentar Ekpansi Terminal Petikemas Swasta

EBISNIS swasta mulai ekspansi di bisnis terminal pelabuhan. Maklum, pertumbuhan ekonomi yang masih tetap positif membuat aktivitas arus barang di pelabuhan masih tetap ramai. Salah satunya adalah PT Nusantara Pelabuhan Handal. Menurut Isenta Hioe, Direktur Nusantara Pelabuhan Handal, pihaknya tahun ini menargetkan bisa mengerek arus peti kemas menjadi 600.000 unit peti kemas ukuran 20 kaki. Target ini sejatinya naik 20% sampai 33% dari proyeksi arus peti kemas tahun lalu yang berkisar 450.000-500.000 peti kemas 20 kaki. Proyeksi bisnis tersebut, kata Isenta, bakal disumbang oleh beberapa anak usaha perusahaan ini yakni PT Mustika Alam Lestari (MAL) dan di PT PBN Adipurusa (ADP). Mustika Alam Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan jasa terminal peti kemas internasional dan pelabuhan. Adapun Adipurusa adalah pengelola terminal domestik. Kedua perusahaan tersebut mengelola terminal di Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, setelah melepas sekitar 20,5% saham ke bursa dengan harapan bisa meraup dana segar Rp 200 miliar tahun ini, perusahaan milik Garibaldi Thohir ini langsung membidik kawasan Indonesia Timur seperti Makasar dan Kalimantan Selatan untuk pengembangan bisnis. Rencananya, di kawasan tersebut perusahaan ini akan mengelola terminal peti kemas dengan kapasitas terpasang sekitar 300.000 peti kemas 20 kaki. “Namun, untuk ekspansi tersebut masih membutuhkan persetujuan dari pemerintah dan kami juga masih melihat permintaan pasar serta supply,” kata Isenta . Sejatinya Garibaldi Thohir juga punya perusahaan sejenis yakni PT Indonesia Multi Purpose Terminal. Ini adalah anak usaha dari Adaro Logistics yang memegang konsesi terminal terapung di Taboneo Kalimantan Selatan.

Rabu 8 Maret 2017

Nanti sekitar 70% batubara yang diproduksi Adaro dari sungai Barito akan memanfaatkan pelabuhan batubara tersebut. “Tahun lalu, lalu lintas batubara kapasitasnya mencapai 94 juta ton,” kata Sonny Sidjaja, Direktur PT Adaro Logistics. Selain Nusantara Pelabuhan, perusahaan pelayaran PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) juga punya lini bisnis terminal yakni PT Samudera Terminal Indonesia. Malah anak usaha ini menjadi salah satu bisnis andalan dari Samudera Indonesia. Alhasil, ada rencana dari manajemen perusahaan untuk ikut-ikutan mencatatkan saham di bursa. Tapi rencana itu diperkirakan baru terealisir dua tahun mendatang. Tak Gentar Melihat ekspansi bisnis dari para pengusaha partikelir, pengelola terminal perusahaan pelat merah tidak gentar. Menurut Orias Petrus Moedak, Direktur Utama Pelindo III, pebisnis swasta biasanya bermain di kegiatan bongkar muat kapal dan barang umum. “Hanya beberapa perusahaan swasta saja yang bermain di terminal peti kemas,” ujarnya Senin (6/3). Selain itu, infrastruktur pelabuhan swasta ia klaim masih belum memadai ketimbang milik badan usaha milik negara (BUMN) seperti Pelindo III. Buktinya, selama periode 2012-2016, arus peti kemas di pelabuhan kelolaan dari Pelindo III tersebut rata-rata bisa tumbuh 4%. Tahun ini, ia proyeksi pertumbuhannya bisa 6% dari 4,61 juta peti kemas 20 kaki (TEUs), menjadi 4,87 juta peti kemas 20 kaki. Adapun tahun ini, Pelindo III membidik pendapatan Rp Rp 8,3 triliun atau tumbuh 10,9% dari tahun lalu.*** | KONTAN.CO.ID |WAHYU SATRIANI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kadin dan Pelindo II Bersinergi Bentuk Tim Optimalisasi Pelabuhan Panjang

AMAR Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Lampung dan Pelindo II Cabang Panjang sepakat membentuk tim optimalisasi Pelabuhan Panjang. Tim berisi unsur Kadin, Pelindo II, dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait pelabuhan ini dibentuk untuk mempertajam pelabuhan sebagai salah satu ujung tombak pertumbuhan ekonomi Lampung. Menurut Ketua Kadin Provinsi Lampung Ary Meizari Alfian, paling tidak ada dua agenda besar yang harus dikawal di Pelabuhan Panjang. Pertama, menyukseskan program Presiden Joko Widodo (Widodo) yakni tol laut. Kedua, antisipasi operasional Jalan Tol Trans Sumatera di 20182019. “Kedua agenda besar ini harus diantisipasi sejak sekarang agar pelaku industri dan pengelola pelabuhan dapat bersinergi memanfaatkan kedua akses tersebut,” kata Ary Meizari Alfian pada pertemuan dengan General Manager PT Pelindo II Cabang Panjang Agus Hendrianto, di Bandar Lampung, Senin (6/3/2017) malam. Kadin menilai kinerja pelabuhan harus berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung. Dalam mengejar pertumbuhan Lampung yang dipatok hingga 5,5% pada 2017, menurut Ary, harus ditunjang kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan. “Kinerja perdagangan baik ekspor maupun impor tidak akan maksimal, jika pelabuhan tak mendukung. Kadin memandang Pelabuhan

INDONESIA SHIPPING TIMES

Panjang dan Jalan Tol Trans Sumatera merupaka dua akses nasional yang harus dikawal agar mampu menumbuhkan perekonomian Lampung,” kata Ary. Keterlibatan Kadin dalam optimalisasi pelabuhan, menurut Agus Hendrianto, bakal berdampak pada kinerja pelabuhan. “Kami memang tengah berbenah setelah di 2016 kinerja Pelabuhan Panjang sempat terpuruk sebagai dampak dari penurunan kinerja industri di Lampung. Banyak perusahaan mengurangi volume ekspor. Semua ini tentu tidak berdiri sendiri. Kadin dapat menjembatani para pemangku kepentingan agar kinerja pelabuhan tetap tumbuh positif,” kata Agus Hendrianto. Agus yang juga mantan GM Terminal Peti Kemas (TPK) Koja, Jakarta Utara, itu mengemukakan dari sisi potensi wilayah hinterland pelabuhan yakni Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan, sangat besar untuk mendukung pertumbuhan pelabuhan. Meskipun demikian, manajemen pelabuhan tetap ingin mendengar aspirasi para pelaku insdustri di empat provinsi tersebut. “Pelaku industri ini adalah pemakai jasa pelabuhan. Kami berharap Kadin bersama-sama mencari formula terbaik agar mutu pelayanan terus meningkat,” kata Agus.*** | LAMPUNGPRO.COM | Rabu 8 Maret 2017

DPR Dukung Uji Coba Pandu-Tunda Pelabuhan Marunda

OMISI V DPR RI mengapresiasi positif terhadap rencana pemberlakuan wajib pandu-tunda di pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. “Saya minta pemberlakuan wajib pandu dan tunda di Marunda dibarengi dengan kesiapan fasilitas pendukung, misalnya perhatikan ramburambu navigasi, pilot boarding point’ untuk keselamatan pelayaran itu sendiri,” kata anggota komisi V DPR RI Epyardi Asda, Selasa (7/3). Epyardi juga berharap dengan pemberlakuan kebijakan itu, operasional dan pelayanan pelabuhan bisa 24 jam 7 hari. Epyardi Juda minta pemerintah (Kemenhub) memberlakukan juga kebijakan wajib pandu dan tunda untuk pelabuhan Sunda Kelapa. Apalagi di pelabuhan ini kegiatannya ada petikemas dengan kapal yang ukurannya cukup besar. Seperti diketahui bahwa hari Selasa siang, KSOP Marunda Heri Purwanto mengundang para pelayaran dan operator terminal di Marunda untuk membahas mengenai rencana pemberlakuan peraturan ini. “Minggu depan mulai uji coba untuk kebijakan tersebut. Pihak pelayaran dan operator terminal sudah sepakat,” ujar Heri ketika ditemui di Kantornya, Selasa (7/3) siang.

Rabu 8 Maret 2017

Menurut dia, mulai 14 Maret 2017 sampai ditetapkannya pelimpahan pemanduan dan penundaan kapal kepada BUP yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundangan, kegiatan pemanduan dan penundaan kapal dimaksud sepenuhnya akan dilaksanakan oleh PT Pelindo

Tanjung Priok. “Sejak tahap ujicoba operasional pemanduan dan penundaan, KSOP akan mengenakan pungutan jasa PNBP berdasarkan PP 15 tahun 2016. Untuk selanjutnya PT Pelindo Tanjung Priok dapat membebankan biaya operasional dengan mengacu kepada standar tarif yang ada pada pelabuhan umum terdekat kepada pengguna jasa yang diberikan,” ungkap Heri. Sementara itu Banu Hamsah dari pelayaran Sayidan Bahari menyatakan mendukung atas kebijakan yang akan diberlakukan di pelabuhan Marunda. “Tadi kami (pelayaran) sudah rapat dengan pihak KSOP dan operator terminal, termasuk Pelindo Tanjung Priok (PT JAI-red) untuk membahas itu. Semua sudah sepakat,” ungkapnya. Dia berharap pemberlakuan pemanduan dan penundaan tersebut dapat berjalan lancar. Di Marunda, informasi yang diperoleh Oceanweek menyebutkan lalu lintas kapal per bulan di pelabuhan Marunda mencapai sekitar 250 call.***

| OCEANWEEK.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Waduh, Masa Depan Industri Pelayaran Offshore di Ujung Tanduk

ALAM hitungan bulan, kontrak kerja sama pengelolaan Blok Mahakam oleh perusahaan Total E&P Prancis dan Inpex Japan akan berakhir. Selanjutnya disusul oleh Chevron di blok yang sama pada 2018. Pertamina dalam target mengangkat produksi minyak dan gas memiliki pekerjaan rumah yang besar. Berakhirnya sekitar 35 Production Sharing Contract (PSC) dalam delapan tahun ke depan, nasib sekitar USD 10 miliar potensi produksi minyak dan gas Indonesia belum jelas akan ke mana arahnya. Dengan akan berakhirnya kontrak PSC. Industri perkapalan terutama bidang offshore akan mati karena pemutusan kontrak kerja. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) Captain Zaenal A Hasibuan mengatakan, dalam laporan Wood McKenzie Perusahaan Research Energy mengenai proyeksi kondisi ke depan dunia perminyakan dan gas Indonesia. “Ketidakjelasan nasib dalam perpanjangan kontrak dan besarnya produksi akan menjadi isu utama pada sektor hulu migas Indonesia,” ujarnya, Senin (6/3). Menurut dia, jika ditotal 35 PSC tersebut membuat satu juta barel per hari, sebagai gambaran saat ini Indonesia mengonsumsi sekitar 1,6 juta barel per hari. Untuk memenuhi target produksi jangka panjang, Pertamina sudah membidik kontrak-kontrak yang akan berakhir. Ini bisa diartikan sebagai minyak atau gas yang murah untuk diproduksi karena umumnya mereka ditinggalkan dalam keadaan yang sudah jadi oleh para PSC tersebut. “Jika dikerucutkan, Pertamina jelas membutuhkan partner strategis untuk mengatasi penurunan produksi minyak. Yang diperkirakan akan menghasilkan rata-rata 780 ribu barel per hari,” ujarnya. Pada akhir 2016, tambah dia, bandingkan dengan tahun 90-an produksi minyak Indonesia masih berada di angka 1,5 juta barel per hari. Jika tidak ada pengembangan proyek baru, diperkirakan Indonesia akan kekurangan sekitar 2,5 juta barel per hari pada 2025 nanti. Zaenal mengatakan, dengan lesunya industri perkapalan, dikhawatirkan saat Pertamina menangani begitu banyak proyek yang ditinggalkan PSC pada lima tahun ke depan. Kapal-kapal

INDONESIA SHIPPING TIMES

bendera Indonesia sudah lebih dahulu lenyap dari bumi pertiwi. “Dengan harga sewa kapal OSV kelas 5000 HP sudah menyentuh harga USD 3.000 per hari. Investasi para pemilik kapal diperkirakan akan semakin sulit berkembang,” ujarnya. Menurut dia, pemerintah harus bisa mengantisipasi kemungkinan dengan mendata kebutuhan kapal dan kemampuan daya serap proyek Pertamina ke depannya. Harapan sebagian besar pelaku bisnis pelayaran offshore agar ada solusi dari kelesuan pasar ini tidak bisa disepelekan. “Selama ini pemerintah hanya sibuk dengan program tol laut saja, tanpa pernah sadar bahwa pelayaran offshore menyerap begitu banyak tenaga kerja lokal. Puluhan ribu tenaga pelaut dan bisnis ikutannya menggantungkan hidup dari sektor ini,” ujarnya. Dia menilai, sekarang ini dengan jatuhnya harga minyak dunia, ditambah dengan berakhirnya kontrak dua PSC saja. Industri perkapalan terutama bidang offshore seperti menyentuh titik nadir yang berkepanjangan. “Di saat seperti ini, cara menyelamatkan diri PSC yang memutus kontrak kapal bisa membunuh perusahaan pelayaran di negeri ini,” ujarnya. Selama ini sulit melihat HUBLA, SKK Migas, INSA, dan perbankan duduk bersama membicarakan dan merencanakan kesinambungan bisnis, yang menjadi penyumbang devisa terbesar kedua di negara ini setelah pajak. “Sejauh ini hanya INSA yang berlari ke HUBLA setiap ada kebijakan yang dirasa kurang tepat dan ke SKK Migas untuk mempertahankan hidup anggotanya,” ujarnya. Dia mengatakan, lalu kelak siapa yang akan mendukung Pertamina di bidang perkapalan offshore saat mereka menjadi satu satunya operator bidang hulu minyak dan gas? Saat ini satu demi satu perusahaan pelayaran offshore Indonesia sedang menunggu ajal karena lesunya ekonomi dan tidak ditangani bersama sama antara pemerintah, perbankan, dan pelaku bisnis. “Ingat bahwa keadaan ini dipantau dengan jeli oleh pelaku bisnis serupa dari negara sebelah. Mereka siap masuk saat kondisi pelayaran offshore Indonesia sedang lemah-lemahnya,” pungkasnya.*** | PROCAL.CO | Rabu 8 Maret 2017

Nyoman Wanti-Wanti TKBM Priok Jangan Sampai Kegaruk Saber Pungli

EPALA Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok I Nyoman Gede Saputra mengingatkan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) agar bekerja sesuai dengan ketentuan supaya tidak menjadi sasaran ‘ Sapu Bersih Pungutan Liar’ (Saber Pungli) seperti di Belawan (Medan) dan Tanjung Prak (Surabaya). Peringatan itu dilontarkan I Nyoman Gede Saputra pada sosialiasai Operasional TKBM di Terminal Penumpang, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (7/3/2017). Nyoman terkesan tidak mau blak-blakan soal bentuk kerja bagaimana dapat digolongkan pungutan liar dalam operasional TKBM di lapangan. Dia hanya mengatakan secara garis besar pungli intinya tidak ada pelayanan tapi terima uang (bayaran). Tapi saat ditanya usai acara, tentang penggunaan “Gang Ompong’ tergolong pungli?” Nyoman menjawab: “ya itu yang saya maksud.” Gang ompong istilah di TKBM yaitu satu regu 12 orang kerja tapi prakteknya hanya 9 orang atau 8 orang. Sementara bayaran tetap untuk 1 regu 12 orang. Nyoman minta kepada Ketua Koperasi TKBM Priok agar membina TKBM supaya tidak dituduh melakukan pungli. Soal pungli ini banyak mendapat tanggapan perwakilan TKBM Pelabuhan Tanjung Priok .

Rabu 8 Maret 2017

Mereka pada intinya mengaku selama ini tidak melakukan pungli. Menanggapi ini Nyoman mengatakan dia tidak menuduh tapi hanya mengingatkan agar jangan sampai kegiatan di Priok terjadi seperti di Pelabuhan Tanjung Perak dan Belawan. “Ini lahan tempat kita cari nafkah harus kita jaga,” tambah Nyoman. Sementara, Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Wilayah DKI Jakarta Juswandi minta agar TKBM selalu memperhatikan keselamatan dengan menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD). Menurut Juswandi selama ini banyak TKBM kurang memperhatikan keselamatan kerja. Dukung Ketua Serikat TKBM Pelabuhan Tanjung Priok, Nurtakim mengatakan mendukung harapan yang disampaikan Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok supaya tidak ada lagi praktik genk ompong dalam penyediaan buruh di pelabuhan itu. Menurutnya, STKBM mendorong penggunaan buruh pelabuhan dengan istilah ‘gank ompong’ dihapuskan di pelabuhan itu. Dia menyebutkan, praktik seperti itu kerap terjadi di terminal 1, 2 dan terminal 3 pelabuhan Priok serta dermaga konvesional. *** | BERITATRANS.COM | BISNIS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Singapura Tertarik Kembangkan Pelabuhan di Karimun Area

ENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan kedatangan tamu yang merupakan teman lamanya, Madam Ho Ching, yang juga Chief Executive Officer (CEO) Temasek, perusahaan investasi milik Pemerintah Singapura. Dalam kunjungan tersebut, Luhut menjelaskan ketertarikan Temasek untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Madam Ho Ching menanyakan banyak hal terutama kondisi terakhir politik, keamanan dan ekonomi di Indonesia. “Kami bicara banyak soal ekonomi, beliau juga memberikan banyak pandangan dan juga beliau tertarik kembali melihat investasi di Indonesia, bahwa Indonesia ini menjadi perhatian dunia sekarang,” ujar Luhut di Kantor Kemenko Maritim Thamrin, Jakarta, Senin (6/3). Mengenai fokus apa yang menjadi perhatian Singapura, Luhut menjelaskan kepada Ho Ching, Indonesia sedang berfokus dalam pembangunan infrastruktur mulai dari pembangunan pemurnian air, jalan, listrik, bandara dan pertanian. “Presiden Jokowi mengarahkan supaya kita untuk nge-push lagi foreign direct investment (investasi langsung), mereka tertarik juga de-

INDONESIA SHIPPING TIMES

ngan kembali di daerah Batam, Bintan, Karimun area, karena dekat dengan Singapura,” tambah Luhut. Luhut pun menawarkan kerja sama bersama Tamasek dalam pembuatan Storage Tank di Pulau Tolok dan Pulau Nipa. “Tamasek ada peluang untuk ke sana, misalnya buat storage tank, daerah itu juga kedalaman lautnya dalam, bisa juga dibikin pelabuhan yang dalam tanpa perlu reging,” tambahnya. Luhut menjelaskan dengan dibangunnya infrastruktur pelabuhan di sana, akan membuat Indonesia menjadi persinggahan alternatif apabila Pelabuhan di Singapura tidak memadai. “Dan kita berpikir spill over dari Singapura, kalau ada kapal yang sudah kelebihan tidak bisa diakomodir Singapura bisa di kita,” kata Luhut. Saat ini Indonesia telah menjadi negara yang sangat menarik untuk berinvestasi bagi Singapura, dengan pertumbuhan ekonomi yang baik secara global telah membuat Singapura percaya diri menanamkan investasinya di Indonesia.*** | KUMPARAN.COM |

Rabu 8 Maret 2017

Efisiensi, MISC Gabungkan Layanan Divisi Armada dan Operasional foto: marinevector.eu

ERUSAHAAN pelayaran Malaysia, MISC, merencanakan menggabungkan unit armada dan operasional AET Tanker yang berbasis di Singapura ke satu kawasan di Pulau Labuan. Dalam pemberitahuan yang dirilis di bursa saham baru-baru ini, penggabungan divisi armada dan operasional AET Tanker tersebut akan dinamakan Eaglestar Group. Proses penyatuan dua divisi ini akan dilakukan secara bertahap dan dijadwalkan selesai pada bulan Januari 2018. Diharapkan dengan penggabungan ini bisa meningkatkan efisiensi perusahaan. Sebagai fasilitator proses penggabungan

Rabu 8 Maret 2017

ini, Petronas telah memasukkan dua anak perusahaan di Labuan, Eaglestar Marine Holdings (L) Pte Ltd dan Eaglestar Shipmanagement (L) Pte Ltd. Dua anak perusahaan tersebut masingmasing akan fokus pada penyediaan jasa kelautan dan berfungsi sebagai holding investasi, sedangkan yang kedua akan fokus pada layanan manajemen kapal. Masing-masing pihak sepakat menyetorkan modal untuk meningkatkan kinerja anak perusahaan tersebut.*** | SEATRADE-MARITIME.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES