Indonesia Shipping Times edisi 9 Februari 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

9 Februari 2017 No 34 • Vol IX • Kamis

TANDA TANGAN KERJA SAMA DENGAN BELGIA

PELINDO IV BUKTIKAN TORANG PEDULI PENGEMBANGAN INDONESIA TIMUR

BRAVO! JICT KEMBALI JADI NOMINASI TERMINAL TERBAIK ASIA

PELAKU USAHA: HARGA BARANG TINGGI BUKAN SALAH LOGISTIK

JARING PELAUT BERSERTIFIKAT LEWAT DIKLAT VOKASI

DUH, KAPAL ASING BUANG LIMBAH DI PERAIRAN KEPRI

01

Ongkos Logistik

ALFI: Regulasi Transportasi Harus Mengakomodasi Angkutan Barang

A

SOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) meminta pemerintah melakukan revisi pada regulasi transportasi yang belum mengakomodasi angkutan barang, hanya angkutan penumpang orang.

Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP ALFI mengatakan tingginya harga komoditas bukan salah biaya logistik. Dia bahkan mengatakan kunci menurunkan harga komoditas adalah keinginan serius dari pemerintah dalam mengefisiensi biaya logistik.

“Ini aturan transportasi saja hanya untuk orang angkutan orang, untuk barang tidak ada,” jelas Yukki dalam Diskusi Terbatas ‘Harga Komoditas Tinggi, Salah Logistik?’ di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (8/2/2017).

Dia menyebutkan pemerintah harus serius untuk melakukan efisiensi biaya logistik yang saat ini sebesar 24% dari produk domestik bruto. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menurunkan suku bunga yang membebani penyedia jasa dalam mengembangkan usaha.

Meskipun demikian, Yukki juga menjabarkan sejumlah prestasi pemerintah yang berhasil mengefisiensi biaya logistik. Misalnya, pengiriman kontainer ke Sorong, Papua, pada tujuh tahun lalu sekitar Rp20 juta, sekarang harganya sudah menjadi Rp12 juta.

Dia menjelaskan pemerintah belum menyusun sistem logistik yang terintegrasi. Sehingga lembaga dan instansi yang berwenang atas logistik sangat banyak.

Misalnya, saat ini pemerintah mensosialisasikan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).

Dia mencemaskan, nantinya setiap komoditas

akan membuat sistem logistik sendiri.

Seharusnya menurut Yukki pemerintah bukan membuat sistem logistik per komoditas tetapi membuat kementerian khusus yang menangani logistik.

“Kita tidak dalam upaya menurunkan biaya logistik, tetapi bagaimana mengefisiensi biaya setiap komoditas. Karena setiap komoditas itu berbeda, tidak mungkin harga emas sama dengan harga komoditas lain,” ungkapnya.*** | BISNIS.COM | GLORIA F KATHARINA DEWI |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Kamis 9 Februari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Ongkos Logistik

ALI: Harga Komoditas Tinggi, Bukan Salah Logistik

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: kontan.co.id

A

SOSIASI Logistik Indonesia menilai ada empat hal penyebab tingginya harga komoditas yang justru tidak disebabkan oleh logistik.

Zaldy Ilham Masita, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengatakan ada empat komponen penyebab tingginya harga komoditas.

Adapun empat penyebab itu antara lain; ketidakseimbangan permintaan-penawaran atau volume yang tidak imbang, tingginya subsidi dengan sifat sementara infrastruktur kepelabuhanan masih buruk, dan persaingan tidak sehat dengan badan usaha milik negara.

“Misalnya saja, subsidi tol laut, gerai mari-

tim, begitu subsidi satu tahun selesai, ikut stop. Harusnya pemerintah bisa memberikan subsidi yang sifatnya permanen,” terang Zaldy di Wisma Bisnis Indonesia dalam Diskusi Terbatas “Harga Komoditas Tinggi, Salah Logistik?”, Rabu (8/2/2017).

Subsidi Menurut Zaldy, kebijakan ini kurang tepat karena dampak subsidi yang diberikan tidak bertahan lama lantaran ketika subsidi habis dampaknya berhenti.

“Coba kita lihat contohnya subsidi kapal ternak tidak ada kabar, toko tani, tol laut, begitu anggaran habis, habis juga dampaknya. Menurut saya kurang tepat,” ujarnya di Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Zaldy menambahkan, sebaiknya skema subsidi Kementerian Perhubungan diubah ke arah yang sifatnya permanen.

Misalnya, subsidi untuk memperbaiki fasilitas pelabuhan, bandara, dan memperbaiki fasilitas sarana dan prasaran transportasi, hal ini dampaknya lebih besar untuk menurunkan harga komoditas khususnya di wilayah timur.

“Jadi jangan subsidi tol udara Rp300 miliar, kalau dikasih semua ke maskapai Rp300 miliar ya habis. Mending dikasih ke maskapai Merpati supaya hidup lagi, tapi diarahkan pada kargo. Itu kan dampaknya panjang,” tuturnya.

Terkait biaya logistik tinggi disebabkan oleh BUMN, Zaldy memandang ada indikasi monopoli bisnis melalui anak-anak usahanya. Monopoli ini memberi dampak terhadap tingginya biaya logistik.*** | BISNIS.COM | OKEZONE.COM |

Kamis 9 Februari 2017

03

AFLAS Award

Bravo! JICT Perpanjang Rekor Nominasi Pelabuhan Petikemas Terbaik Asia foto: Kontan.co.id

J

AKARTA International Container Terminal (JICT), kembali meraih penghargaan untuk keempat kalinya sebagai pelabuhan petikemas terbaik Asia. Ini sekaligus memperpanjang rekor sebagai pelabuhan di Indonesia yang paling banyak menjadi nomine Best Terminal Asia (kategori kapasitas dibawah 4 juta TEU). JICT kembali menjadi nomine, untuk ke-7 kali.

Penghargaan Asian Freight, Logistics and Supply Chain (AFLAS) dilakukan oleh Asia Cargo News dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada 29 Juni 2017 di Singapura. JICT dinilai mampu menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan pelabuhan petikemas di Indonesia melalui pendekatan inovasi sistem secara berkelanjutan.

Komitmen itu dibuktikan dengan programprogram berupa pengembangan inovasi pelayanan pelabuhan berbasis IT. Pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia tersebut juga diakui atas dukungannya terhadap pertumbu-

04

Kamis 9 Februari 2017

han ekonomi nasional yang mampu memberikan produktivitas tertinggi dan pelayanan yang handal. “Sebagai pelabuhan petikemas andalan Indonesia, kami selalu melakukan yang terbaik untuk memenuhi ekspetasi para pemangku kebijakan.

Kami sadar bahwa layanan pelabuhan yang handal menjadi bagian penting dalam memperlancar arus barang dan mendukung perekonomian nasional,� ujar Manager Corporate Affairs JICT Indira Lestari.

Penghargaan pelabuhan petikemas terbaik Asia ini diapresiasi melalui penilaian perusahaan yang terkait dengan bisnis pelabuhan dan logistik secara global.

Tahun ini AFLAS Award diikuti oleh sekitar 215 perusahaan se-Asia. JICT menjadi pemegang rekor nominasi terbanyak di Indonesia dengan 7 nominasi dan memenangkan 4 di antaranya.*** | HARIANTERBIT.COM | ONI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Digitalisasi Pelabuhan

Waah, ILCS Klaim Mampu Turunkan Dwelling Time lewat iCArgo

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: Oceanweek.co.id

P

T Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) Tbk, anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II atau Indonesia Port Corporation (IPC) II melakukan digitalisasi pelabuhan di Indonesia melalui solusi bernama iCargo. Dalam upayanya tersebut, ILCS menggandeng mitra dari Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) serta Perhimpunan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI).

Tiga lembaga tersebut melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Rabu (8/2/2017). Acara dilanjutkan dengan sosialisasi, yakni dengan tema iCargo: Value Creation to Digitize Indonesian Seaport.

Kerja sama ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan visi Pelindo II menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan melaui layanan digital. Sementara solusi iCargo adalah solusi logistik untuk memudahkan pengguna jasa (Cargo Owner/Consignee dan Freight Forwarder) melakukan permohonan dokumen Delivery Order (DO) secara online tanpa harus datang ke perusahaan jasa angkutan laut (Shipping Line).

Aplikasi ini memiliki keuntungan, antara lain proses permohonan dokumen DO dilakukan secara online, dengan manfaat terutama dalam efisiensi waktu dan efisiensi biaya. Aplikasi ini juga mengurangi antrian loket, terhindar dari kemacetan trafik dan juga keamanan bertransaksi. Penggunaan aplikasi ini juga dapat memangkas waktu post clearance dalam pengurusan pengeluaran barang dari pelabuhan.

Transaksi pun dilakukan secara elektronis dengan metode cashless transaction (transaksi non-tunai).

Yusron Hariyadi, Direktur Utama ILCS, mengungkapkan bahwa layanan ini didedikasikan untuk digitalisasi Pelabuhan Indonesia sehingga memudahkan pelaku logistik terutama shipping line. ”Kami melakukan pengembangan secara terus menerus sehingga layanan ini bermanfaat dan menjadi one stop solution terutama bagi komunitas Pelabuhan Indonesia. Kami harap aplikasi ini membantu proses pengeluaran arus barang menjadi lebih lancar dan termonitor,” ungkap Yusron dalam pernyataan resmi, Rabu (8/2/2017).

KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok turut hadir dalam acara tersebut diwakili oleh Hermiyana.

Dia menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap inisiasi digitalisasi yang dilakukan oleh ILCS dengan menelurkan layanan iCargo ini.

Lebih Efisien Menurut dia, iCargo dapat mempercepat proses post clearance (saat petikemas diangkut ke luar kawasan pelabuhan dan pihak pemilik petikemas melakukan pembayaran). Layanan iCargo juga mungkin akan membantu menurunkan angka dwell time (waktu tunggu) dan biaya logistik Indonesia. “iCargo atau DO online merupakan salah satu impian dan terobosan untuk pelaku ekspor impor terutama di Pelabuhan Tanjung Priok, inisiasi ini sudah dilakukan sejak lama,”paparnya.

Sementara itu, Ketua PPLBI yang diwakili oleh Widiyanto menuturkan bahwa seiring dengan semakin berkembangnya industri di Indonesia, bisnis pusat logistik berikat akan terus berkembang dan peran teknologi akan sangat vital.

“Oleh karena itu, dengan adanya iCargo dapat memberikan salah satu jawaban implementasi teknologi di kawasan Pusat Logistik Berikat sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai standar internasional,” ujarnya APJP yang diwakili Cornelius F Atmadjie menjelaskan bahwa pelaku usaha dimungkinkan untuk melakukan transaksi pembayaran administrasi kepelabuhanan dan pencetakan dokumen DO secara online. Sehingga keamanan dari proses operasi DO dapat lebih terjamin, disamping efisiensi dan efektivitas yang meningkat, karena berkurangnya proses manual dalam pengambilan DO. “Kedepannya, kami berharap iCargo dapat diterapkan di semua Terminal Operator dan shipping line yang terintegrasi dalam iCargo ini,” jelasnya.

Rangkaian acara sosialsiasi dibuka dengan penjelasan produk dan testimoni pengguna iCargo dari perwakilan Shipping Line (Evergreen), Cargo Owner (Unilever), dan Freight Forwarder (Agility).*** | KOMPAS.COM | APRILIA IKA | Kamis 9 Februari 2017

05

Tanda Tangan Kerja Sama dengan Belgia

Pelindo IV Buktikan Torang Peduli Pengembangan Indonesia Timur foto: Inaport4.co.id

P

T Pelabuhan Indonesia IV (Pelindo IV) menggandeng perusahaan asal Belgia, Ghent Port Company untuk pengembangan pelabuhan dan kerja sama perdagangan di wilayah Indonesia Timur.

Direktur Utama Pelindo IV Doso Agung mengatakan, dalam penandatanganan nota kesepahaman yang berlaku selama satu tahun ini, perseroan bersama pihak Pelabuhan Ghent atau Port of Ghent (PoG) secara bersama-sama akan menyusun rencana kerja sama untuk menciptakan sinergi bisnis.

“Kami akan saling bertukar perkembangan dan peluang bisnis ekonomis dan strategis yang relevan bagi kedua perusahaan,” ujar dia dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Kedua belah pihak akan bekerja sama untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Pelindo IV. Selain itu, keduanya juga siap mengembangkan sumber daya manusia di pelabuhan dan kemungkinan melakukan perdagangan, terutama perdagangan mengenai hasil pertanian dalam bentuk curah seperti minyak kelapa, kayu.

06

Kamis 9 Februari 2017

Sementara, Pelindo IV juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Kerja sama keduanya terkait pembangunan Pelabuhan Petikemas dan Perikanan Terpadu WaaiTulehu di Provinsi Maluku dan Ekspor Langsung atau Direct Export dari Pelabuhan Ambon.

“Khususnya untuk mendukung kelancaran distribusi logistik atau barang kebutuhan masyarakat. Serta optimalisasi pemanfaatan aset yang dimiliki Pelindo IV dan Pemprov Maluku,” tambah Doso.

Selain itu, nota kesepahaman ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja, melakukan studi bersama berkaitan dengan penanganan logistik dan kelancaran distribusi barang dari dan ke Provinsi Maluku dan sekitarnya.

“Kita tengah melakukan inventarisasi terkait potensi kargo yang dapat dikonsolidasikan untuk angkutan langsung dari Pelabuhan Ambon ke luar negeri atau direct export,” jelasnya.*** | SINDONEWS.COM | HERU FEBRIANTO |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dituding Amatiran

SKANDAR Daoed, anggota DPR Aceh dari Dapil X (Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Simeulue) memperlihatkan kekesalannya terhadap kinerja PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP). BUMN di bawah Kemenhub ini dinilai masih amatiran dalam melayani penyeberangan penumpang dari daratan ke pulau maupun dari pulau ke daratan Aceh.

Menurutnya, PT ASDP yang ditugasi negara mengurusi transportasi penyeberangan penumpang dan barang antarpulau, dalam melaksanakan tugasnya harus sigap, cepat, tepat, dan tidak amatiran.

“Kapal-kapal feri reguler yang telah melayari rute pelayaran yang terjadwal, harus diatur secara baik. Jika ada kapal yang naik dok, harus sudah disiapkan kapal pengganti agar tidak ada penumpukan orang dan barang di pelabuhan yang bisa berdampak pada terganggunya aktivitas dan perekonomian masyarakat,” katanya.

Selama ini, setiap kali ada kapal yang naik yang harus menjelani perawatan reguler, selalu terjadi gangguan pada angkutan barang dan penumpang karena PT ASDP tidak menyediakan kapal pengganti. Inilah yang sering mengundang protes masyarakat Pulau Simeulue, Sabang, dan lain-lain.

Mereka merasa tidak mendapat pelayanan transportasi laut secara baik. “Kalau PT ASDP sudah membuat jadwal pemeliharaan dan perencanaan yang baik, tentu tidak terjadi kekosongan kapal yang memunculkan keluhan masyarakat,” tandas Iskandar.

Yang mengecewakan lagi, setiap kali ada doking, kesannya seperti insiden yang tidak direncanakan. Barang-barang dan penumpang di pulau atau di darat sempat tak terangkut berhari-hari. Dan, ini bukan terjadi sekali atau dua kali, tapi berkali-kali setiap tahun.

Demikian pula pada saat musim liburan, banyak penumpang, barang, dan kendaraan yang tak terangkut. Makanya, masyarakat menganggap PT ASDP tidak memiliki program atau perencanaan mengantisipasi lonjakan penum-

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: Antaranews.com

I

Legislatif Minta Kemenhub Evaluasi Kinerja ASDP

pang. Lihat saja tiap musim liburan tahun baru, penumpang, barang, dan kendaraan di Balohan Sabang maupun di Ulee Lheue Banda Aceh acap menumpuk, tak terangkut tepat waktu.

Padahal, sepengetahuan Iskandar, PT ASDP diiisi oleh orang-orang pintar dan ahli di bidang masing-masing. Itu sebabnya, dalam menjalankan tugas dan fungsi seharusnya terukur dan cepat, tidak menunggu masyarakat emosi dan berteriak, baru bereaksi. “Kalau seperti itu kinerja PT ASDP, berarti BUMN Kementerian Perhubungan itu belum melakukan reformasi birokrasi dan mengubah sistem kerja konvensionalnya kepada sistem kerja yang baik, yaitu cepat, tepat dan memuaskan publik,” kata Iskandar yang mengingatkan bahwa keterlambatan menangani penumpukan barang dan orang di pelabuhan penyeberangan bisa berdampak secara ekonomi, sosial, dan politis.

Oleh sebab itulah, kita berharap Pemerintah Provinsi Aceh serta DPRA perlu memanggil pihak PT ASDP mempertanyakan hal ini agar BUMN itu jangan lagi mengecewakan masyarakat. Selain itu, perlu juga menyurati Menteri Perhubungan memberitahukan kinerja PT ASDP di Aceh yang sering menelantarkan penumpang, barang, dan kendaraan.*** | SERAMBIINDONESIA.COM | Kamis 9 Februari 2017

07

Pelabuhan Yos Sudarso Ambon

Menteri Perhubungan Berharap Layanan Pelayaran Produk Ekspor foto: detik.com

M

ENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan keinginan agar Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Maluku dapat melayani pelayaran produk ekspor. Dengan demikian, selain ekonomi lokal terpacu, sumber daya alam berupa produk ikan dapat dijual hingga ke luar negeri.

Selain itu, dengan adanya pelayaran ekspor, maka produk semisal ikan tidak perlu transit di pelabuhan lain setelah diberangkatkan dari Ambon, melainkan langsung ke negara tujuan. Budi menyebut negara tujuan ekspor dari Maluku adalah Filipina, yakni di Davao City.

“Ikan kita ingin langsung ke Filipina, tidak ke mana-mana lagi,” ujar Budi di Universitas Pattimura, Ambon, Rabu (8/2/2017).

Meskipun demikian, Budi menyatakan hal tersebut bersifat kasus per kasus (case by case).

Sehingga, pihaknya masih akan mempelajari lebih lanjut mengenai kemungkinan tersebut.

“Lihat case by case. Ini ada direct call untuk barang-barang tertentu, bahkan secara ekstrim memberi penerbangan langsung ke luar (negeri) supaya ikan tuna itu langsung, contohnya ikan

08

Kamis 9 Februari 2017

tapi bisa yang lain-lain,” ungkap Budi.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Laut A Tonny Budiono mengungkapkan, pelabuhan Ambon bisa saja dijadikan pelabuhan untuk pelayaran ekspor.

Tonny menyatakan, izin dari Menhub sudah ada.

Namun demikian, kebutuhan untuk pelayaran ekspor tersebut harus dilihat kebutuhannya secara kasus per kasus. Akan tetapi, Tonny menuturkan, pelayaran ekspor tidak ada salahnya dilakukan karena kepentingan logistik.

Meskipun sudah mengantongi izin dari Kemenhub, namun saat ini pelabuhan Ambon sedang tidak melayani pelayaran ekspor. Adapun terkait komoditas yang akan diekspor ataupun impor, hal ini tergantung kepada perjanjian antar bisnis (business to business/b2b).

“Tidak apa-apa, ada kepentingan logistik.

Kita lihat case by case, tergantung kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah. Yang memberikan diskresi Pak Menteri (Menhub),” jelas Tonny.*** | KOMPAS.COM | SAKINA RAKHMA DS |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Diklat Vokasi Pelayaran

Kemenhub Genjot Jumlah SDM Pelaut Bersertifikat

K

EMENTERIAN Perhubungan bekerjasama dengan Universitas Pattimura dan pemerintah provinsi (pemprov) Maluku mengadakan diklat vokasi atau keterampilan di bidang pelayaran. 1.000 Siswa akan dididik untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) pelaut di wilayah timur Indonesia, khususnya di provinsi Maluku, tahun ini.

Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh dua sekolah di bawah Naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenhub yaitu Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dan Balai Pelatihan dan Pendidikan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong dengan Universitas Pattimura, Ambon dan Pemprov Maluku.

Acara ini disaksikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, di kampus Universitas Pattimura, Ambon, Rabu (8/2/2017).

Menhub merasa gembira dengan diselenggarakannya diklat vokasi pelayaran di provinsi Maluku. Ia berharap, kehadiran diklat tersebut dapat memperkuat SDM pelaut di Maluku.

“Negara kita khususnya di Maluku ini kaya akan laut. Saya merasa sedih dengan masih banyaknya kecelakaan kapal. Begitu pun dengan kondisi kapal-kapal rakyat dan pelabuhan yang masih seadanya. Untuk itu, saya gembira hari ini keinginan kami untuk menyekolahkan 1.000 orang di Maluku untuk memperkuat SDM pelaut kita dapat terwujud,” ujar Menhub di depan para siswa diklat vokasi.

Menhub berharap, lulusan diklat vokasi yang ditujukan untuk masyarakat dengan pendidikan minimal SLTP ini, nantinya dapat bekerja se-bagai awak kapal pelayaran rakyat di Maluku dan sekitarnya.

“Saya juga berharap kalian dapat memastikan aspek keselamatan, keamanan dan pelayanan kapal berjalan dengan baik,” harapnya.

Jaring 240 Siswa Untuk tahap pertama diklat vokasi pelaut

INDONESIA SHIPPING TIMES

yang diselenggarakan di Maluku, Kepala BPSDM Wahju Satrio Utomo yang akrab disapa Tommy mengatakan telah menjaring sebanyak 240 siswa, yang akan ditempatkan 120 siswa di PIP Makassar dan 120 siswa di BP2IP Barombong.

“Kami meminta bantuan Universitas Pattimura dan pemprov Maluku untuk mencari 1.000 siswa diklat vokasi. Untuk tahap pertama telah terjaring 240 siswa. Kita akan lanjutkan terus hingga kuota terpenuhi. Mungkin akan ditambah kuotanya bila peminatnya memang banyak,” ujar Tommy.

Tommy melanjutkan, diklat vokasi ini akan berlangsung selama 15 hari. Para siswa diklat akan mendapatkan tiga sertifikat yaitu basic safety training, security awareness training, advance fire fighting, dan ditambah buku pelaut.

Bermodalkan itu, lanjutnya, mereka bisa langsung bekerja di kapal sebagai anak buah kapal (ABK). Selanjutnya, mereka bisa melanjutkan pendidikan lagi untuk meningkatkan ratingnya.

Dalam rangka menggenjot produksi SDM transportasi baik di darat, laut, udara, perkeretaapian, dan untuk membantu memberdayakan masyarakat yang kurang mampu atau putus sekolah, Tommy mengatakan bahwa BPSDM menargetkan kuota 48.335 orang di seluruh Indonesia, melalui program diklat pemberdayaan masyarakat.

BPSDM menggandeng universitas-universitas dan pemerintah daerah untuk menjaring peserta diklat yang nantinya akan mengikuti diklat di sekolah perhubungan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami mempersilakan bagi masyarakat yang akan mengikuti diklat ini. Minimal pendidikan SLTP dan tidak ada batasan usia. Yang penting masih sehat dan bersemangat untuk bekerja sebagai anak buah kapal,” ungkapnya.*** | DETIK.COM |

Kamis 9 Februari 2017

09

Bisnis Kargo

Persaingan Makin Ketat, MY Indo Airlines Buke Rute Semarang-Singapura

10

Kamis 9 Februari 2017

foto: tribunnews.com

P

ERSAINGAN bisnis kargo atau jasa pengantar barang dari dan ke luar negeri lewat jalur udara di Kota Semarang bakal makin ketat. Maskapai MY Indo Airlines berencana membuka rute penerbangan langsung Semarang-Singapura PP, awal Maret 2017 nanti.

Hal itu terungkap saat PT My Indo Airlines menjajaki kerjasama dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Jawa Tengah, di Semarang, Selasa (7/2/2017).

Cargo Sales Manager PT MY Indo Airlines Dimaz Ramandyta mengungkapkan alasan pembukaan rute tersebut.

Di antaranya, pertumbuhan ekspor dan impor dari Jawa Tengah ke Singapura yang meningkat dari tahun ke tahun.

Sementara, hasil survey mereka, belum ada kargo airlines atau pesawat khusus barang yang melayani langsung rute SemarangSingapura.

“Kami juga melihat, banyak permintaan pengiriman barang dari Semarang atau menuju ke Semarang,” ujarnya.

Saat ini, PT MY Indo Airlines memiliki empat unit pesawat, di antaranya tiga unit pesawat Boeing 737-300F dan satu unit pesawat Boeing 737-200F.Untuk rute SemarangSingapura, Dimaz mengatakan, pihaknya bakal menggunakan Boeing 737-300F. Rencana PT MY Indo Airlines membuka jalur udara kargo rute Semarang-Singapura disambut baik Asperindo Jateng. Ketua Bidang Hubungan Internasional Asperindo Jateng Rachdi Satoto mengatakan, direct flight tersebut bakal memangkas waktu pengantaran barang dari dan menuju Semarang.

“Selama ini, pengiriman barang ke Singapura harus transit dulu di (bandara) Soekarno Hatta Jakarta. Kalau dari Semarang

langsung ke Singapura, tanpa transit, kami bisa memperpendek waktu paling tidak satu hari dan menekan biaya hingga Rp 1,9 juta per shipment (pengiriman),” jelas Rachdi.

Menurut Rachdi, biasanya, pengusaha di Semarang mengirimkan barang menggunakan jasa DHL, PT Pos Indonesia, Fedex, dan TNT. “Rute penerbangan langsung SemarangSingapura, akan dapat memberikan keuntungan bagi industri jasa pengiriman dan pelaku usaha yang bergerak di bidang ekspor dan impor,” jelas dia, Rabu (8/2/2017).

Menurutnya, penjajakan kerjasama dengan MY Indo Airlines disambut positif anggota Asperindo Jateng, yang secara reguler mengirimkan barang dengan airline hub di Singapura yakni DHL, PT Pos Indonesia, Fedex, dan TNT. Rachdi menambahkan, maskapai penerbangan MY Indo Airlines menyediakan pesawat kargo boeing 737-200 dengan kapasitas volume barang sebanyak 16 ton.

“Pada prinsipnya kami siap mengisi volume kargo itu,”jelasnya.*** | TRIBUNNEWS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Forum Nasional INSA

Petakan Struktur Kebijakan dan Tata Kelola Industri Maritim foto: Bisnissulawesi.com

S

EBANYAK 39 DPC INSA Seluruh Indonesia siap hadir pada acara Forum Nasional INSA 2017 bertema “Peta dan Dinamika Kebijakan Perkembangan Industri Maritim Indonesia” yang dilaksanakan oleh DPC INSA Makassar pada Kamis, 16 Februari 2017 di Grand Ballroom Hotel Clarion Makassar.

Menurut DR. Hamka, Ketua DPC INSA Makassar, Forum Nasional INSA 2017 ini diharapkan melahirkan sejumlah gagasan dan rekomendasi penting di industri maritim nasional antara lain, dapat mengurai dan memetakan struktur kebijakan secara gamblang serta komprehensif mengenai tata kelola industri maritim maupun sejumlah kebijakan lintas sektoral pemerintah yang pro terhadap pengembangan industri pelayaran nasional.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Pertemuan nasional ini juga diharapkan mampu membuka wacana diaspora kebijakan pengembangan industri maritim yang multiplier effect yang bermuara pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional menuju kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat mensinergikan ide tentang pertumbuhan industri maritim dan pelayaran nasional dengan cita-cita terwujudnya biaya logistik murah, efisien, dan terjangkau.

Acara yang rencananya dibuka oleh gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo ini akan menghadirkan berbagai narasumber seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang S. Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Hadir pula narasumber Kepala Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) Laksamana Madya TNI Arie Soedewo, Direktur Utama PT BKI Rudianto, Ketua Umum DPP INSA Carmelita, Ketua Umum IPERINDO Eddy K. Logam.

Dengan hadirnya narasumber dari berbagai elemen tersebut diharapkan Forum Nasional INSA 2017 mampu menciptakan sebuah skema baru tentang arah, formulasi serta tata kelola kebijakan industri maritim nasional yang sejalan dengan cita-cita Pemerintahan Jokowi-JK yakni menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.*** | OCEANWEEK.CO.ID |

Kamis 9 Februari 2017

11

Sjaifuddin Thahir: Dilarang dalam London Protocol

Duh, Kapal-Kapal Asing Buang Limbah di Perairan Kepri

12

Kamis 9 Februari 2017

foto: Antaranews.com

K

APAL-kapal asing yang berlayar di perairan Kepri disinyalir menjadi penyebab pencemaran laut di Tanjung Pinang.

Karena itu, Lantamal IV Tanjungpinang telah membentuk tim anti limbah untuk melakukan pemantauan dan penindakan terhadap kapalkapal yang terindikasi melakukan pencemaran di laut Kepri.

Kadispen Lantamal IV, Mayor Laut Josdy Damopoli menuturkan bahwa hingga saat ini pihaknya masih di lapangan untuk melakukan pengawasan dan menginvestigasinya. ”Masih melakukan pemantauan kapal pembuang limbah. Identitas kapal masih terus kita cari,” kata Josdy, Selasa (7/2/2017). Tim bergerak dengan lebih fokus dengan investigasi kapal-kapal yang beraktifitas di wilayah perairan Kepri.pihaknya tak segan-segan untuk langsung melakukan penangkapan bilamana Tim WFQR anti limbah ini menemukan kapal pembuang limbah.

Sebelumnya pencemaran terjadi di perairan Bintan dan Batam. Limbah yang dibuang tersebut berasal dari kapal yang melintas.

Grey List Menurut praktisi perkapalan, Ir Sjaifuddin Tahir, larangan pembuangan limbah di laut tegas diatur secara internasional sebagaimana tertuang dalam London Protocol dan London Convention yang berisi tentang Pencegahan Pencemaran Laut karena Pembuangan Limbah dan Material lain.

“Konvensi ini sudah ada sejak tahun 1972, dan merupakan konvensi yang dibuat pertama kalinya untuk melindungi lingkungan laut di dunia yang disebabkan oleh karena kegiatan manusia,” ungkapnya melalui keterangan tertulis, Rabu (8/2).

Menurut Tahir, tujuan dari Konvensi London tersebut adalah untuk mengenalkan tata cara pengendalian pencemaran yang efektif dari semua jenis sumber pencemaran laut dan untuk mengambil keputusan langkah-langkah

praktis untuk mencegah pencemaran laut karena pembuangan limbah dan materi lainnya.

“Sampai saat ini, sudah ada 87 negara anggota IMO yang meratifikasi konvensi tersebut,” ungkapnya.

Tahir menjelaskan, tahun 1996, negaranegara yang tergabung dalam IMO mencetukan “London Protocol”, yang merupakan kesepakatan untuk memodernisasi Konvensi London. Dalam London protocol ditegaskan semua bentuk pembuangan limbah di laut dilarang.

Pengecualian hanya untuk limbah yang tertera dalam “reverse list” (daftar terbalik).

Otoritas negara masing-masing punya kewenangan menentukan secara ketat jenis limbah black list atau grey list. London Protocol yang mulai berlaku tanggal 24 Maret 2006 telah ditandatangani oleh 48 negara anggota IMO. “Jadi maksud dari konvensi London dan Protokol London adalah untuk mengenalkan tata cara pengendalian yang efektif dari semua sumber pencemaran laut,” imbuhnya Karena itu, semua negara yang sudah menandatangani kontrak harus mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mencegah pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh pembuangan limbah tersebut sesuai dengan aturan dalam konvensi tersebut.*** | TRIBUNNEWS.COM | SHIPPING FORUM.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES