Indonesia Shipping Times Edisi 9 Agustus 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 190• Vol IX • Rabu,

9 Agustus 2017

ES KUTUB UTARA MENCAIR, SELAT MALAKA TERANCAM MATI

PRESIDEN MINTA PROYEK PELABUHAN PATIMBAN DIKEBUT

PUSTIKOM JAMIN KEMAMPUAN INAPORTNET DI PELABUHAN

IKT MELANTAI DI BURSA SAHAM SEMESTER I 2018

BKI PEROLEH AKREDITASI SURVEI DAN SERTIFIKASI HUKUM US COAST GUARD

01

Presiden Minta Proyek Kereta Jakarta-Surabaya dan Pelabuhan Patimban Dikebut OKEZONE.COM

P

RESIDEN Joko Widodo meminta para menteri mempercepat pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Terutama proyek strategis nasional.

Menhub Budi Karya Sumadi menyebutkan presiden minta pengerjaan Proyek Pelabuhan Patimban, kereta cepat JakartaSurabaya dipercepat, termasuk negosiasi dengan semua partner.

“Intinya Pak Presiden ingin agar dilakukan suatu percepatan semua proyek-proyek kerja sama. Untuk Patimban saya sore ini akan ketemu Dubes Jepang dan saya akan

klarifikasi berbagai hal. Sebelum ini saya sudah rencanakan pertemuan dengan Dubes Jepang untuk menyiapkan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya,” ujarnya, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Ia menyebutkan untuk kereta api cepat Jakarta-Surabaya saat ini sedang dilakukan joint study Indonesia dengan JICA. “Kalau untuk Patimban, sekarang kita menyiapkan syarat-syarat administrasi yang akan kita ajukan September 2017 kepada JICA,” katanya.*** OKEZONE.COM | ANTARANEWS.COM

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Rabu, 9 Agustus 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pangkas Lartas Jadi 19%, Izin Impor Hanya akan di 1 Kementerian!

OKEZONE.COM

M

ENTERI Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi di kantornya bersama Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi untuk membahas penyerdehanaan tata niaga dengan penyederhanaan perizinan larangan dan pembatasan (Lartas) impor atau ekspor barang. Hal ini guna meningkatkan perdagangan dan industri di Indonesia.

Heru mengatakan, larangan dan pembatasan ini akan diturunkan dari level 49% saat ini menjadi 19%. Ini juga sesuai dengan amanat Paket Kebijakan Ekonomi jilid XV, yang salah satu poinnya adalah melakukan perbaikan logistik nasional untuk mempermudah dan mempercepat arus barang di pelabuhan dengan penyederhanaan tata niaga ekspor dan impor.

“Jadi lihat saja di paket XV, yang penurunan 49% menjadi 19%, itu kan yang sedang kita tindak lanjuti. Kami bersama-sama, tidak masingmasing menindaklanjuti sendiri, tetapi ini bersama-sama. Nanti akan ada peraturan-peraturan lartas yang masih di enforce di pelabuhan, tetapi sebagian akan dikeluarkan dari pelabuhan menjadi post-border, dilakukan di luar pelabuhan artinya pengawasannya dilakukan di post-bor-

INDONESIA SHIPPING TIMES

der,” ungkap Heru di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Menurutnya saat ini ada 49% dari seluruh HS atau commodity code atau classification code yang harus mendapatkan perizinan sebelum akhinya bisa melakukan impor dan klarifikasinya dilakukan di pelabuhan. Namun dengan kebijakan ini maka akan diturnkan menjadi 19% sehingga mempermudah tata niaga impor dan ekspor.

“Caranya bagaimana? sebagian nanti akan diverifikasi di luar pelabuhan sehingga tidak lagi menjadi syarat pada saat mereka mengajukan dokumen impor ke Bea Cukai. Kalau ini bisa dilakukan, kami yakini bahwa ini bisa turun dari 49% ke 19%. Karena tidak lagi dipersyaratkan di pelabuhan. Memang masih akan ada yang diverifikasi atau dicek di pelabuhan, itu yang akan dirumuskan tim teknis,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan ini akan mempersingkat waktu melakukan proses impor barang. Karena yang tadinya meminta izin ke banyak kementerian nanti akan disederhanakan dengan satu barang izinnya ke satu kementerian saja.

“Pasti (mempersingkat waktu), karena sudah tidak ada lagi yang diverifikasi sehingga pre-custom clearing menjadi lebih cepat. Kami melihat pre-custom clearing yang dominan menyumbang dwelling time, kalau ini dipangkas dari 49% menjadi 19%, ini pasti menurunkan karena tidak lagi perlu izin di depan,” tukasnya.*** OKEZONE.COM | LIDYA J SEMBIRING

Rabu, 9 Agustus 2017

03

Kemenhub: Alur Pelayaran Selat Lombok Paling Potensial

04

Rabu, 9 Agustus 2017

BLOGSPOT.CO.ID

K

EMENTERIAN Perhubungan menyebut alur pelayaran yang melewati Selat Lombok paling potensial untuk berkembang pesat karena selain menjadi lokasi yang menjembatani destinasi wisata juga merupakan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan I Nyoman Sukayadnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Lombok di Lombok, Selasa mengatakan jalur ALKI II memiliki kelebihan berupa jalur lebar dan tanpa hambatan pulau.

“Jalurnya lebar dan tanpa hambatan berupa pulau. Kalau ALKI I itu meski lebar, tapi masih terhalang pulau. ALKI III di Maluku Barat Daya itu malah sempit. Makanya banyak kapal besar yang lebih memilih lewat Selat Lombok di ALKI II,” katanya.

Nyoman menyebut total kapal yang melewati Selat Lombok per bulan bisa mencapai 200-340 kapal.

“Tentu jumlahnya akan terus bertambah di masa mendatang,” katanya.

Alur pelayaran yang ramai di Selat Lombok itu, lanjut Nyoman, memerlukan jaminan keamanan dan keselamatan. Terlebih sebagai jalur ALKI, Selat Lombok juga dilewati oleh kapal dari seluruh dunia.

Tingginya arus pelayaran membuat pemerintah berencana membuat skema pemisahan lalu lintas pelayaran kapal (Traffic Separation Scheme/TSS) sebagai upaya menciptakan keselamatan pelayaran.

Penetapan TSS sejalan dengan usulan Indonesia yang menetapkan Selat Lombok sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA, area perairan yang memerlukan perlindungan khusus).

“Konsep TSS ini baru pertama Indonesia terapkan dan memang diprioritaskan di Selat Lombok yang jalurnya paling aman bagi kapal besar,” katanya.

TSS merupakan suatu skema untuk pemisahan jalur lalu lintas pelayaran kapal-kapal yang

berlawanan arah dalam suatu alur pelayaran yang ramai dan sempit, misalnya alur pelayaran saat memasuki pelabuhan atau selat.

Penetapan TSS mempertimbangkan kondisi lebar alur pelayaran, dimensi kapal dan kepadatan lalu lintas pelayaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut.

Penetapan TSS di Selat Lombok juga merupakan salah satu bagian dari IMO Ships Routeing System yang sangat penting dalam penetapan area perairan sensitif tertentu (Particularly Sensitive Sea Area/PSSA) di Selat Lombok yang dekat dengan kawasan dengan ekologi.

Upaya itu juga menjadi langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia mengingat TSS tersebut terletak di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), sehingga penetapannya akan menimbulkan dampak pada pelayaran internasional dan nasional.*** ANTARANEWS.COM | ADE IRMA JUNIDA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pustikom Jamin Kemampuan Aplikasi Inaportnet di Pelabuhan OCEANWEEK.CO.ID

P

USAT Teknologi Informasi Komunikasi (Pustikom) Kementerian Perhubungan menjamin kemampuan aplikasi Inaportnet di Pelabuhan.

“Karena Pustikom memiliki sistem mengacu kepada high avability,” jelas Kepala Pustikom Hengki Angkasawan di Manado, Sulawesi Utara, Selaaa (8/8/2017).

Dengan kemampuan itu, kata dia, maka sistem bekerja dengan berlapis. Bila sistem pertama mati, langsung ada take over-nya sehingga pelayanan di Pelabuhan tidak akan terganggu.

“Kecuali bila ada gamas (gangguan masal), namun ini tidak sering terjadi dan yang terpenting kita punya back up sistem,” ungkapnya.

Hal itu, papar Hengki sudah terbukti pada empat pelabuhan utama yakni Makasaar, Belawan, Tanjung Perak, dan Tanjung Priok yang belum pernah terjadi sistem down.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (LALA) Bay M Hasani menambahkan, setelah Pelabuhan Bitung yang baru saja diresmikan implementasi aplikasi Imaportnet, 11 pelabuhan akan menyusul dalam tahun ini.

“Pelabuhan Tanjung Emas (SemarangJawa Tengah) dan Ambon (Maluku) telah menandatangani Pakta Integritasnya,” kata Bay. Selanjutnya akan segera diterapkan aplikasi Inaportnet dengan segera di kedua pelabuhan tersebut dan disusul dengan Pelabuhan Balikpapan.

Sebelum resmi beroperasi, sumber daya manusia (SDM) akan diberikan pelatihan terlebih dahulu, agar mumpuni dalam menjalankan implementasi Inaportnet.

“Kami siap dari sisi kesiapan IT nya, penentuan kapan implementasinya, dari Perhubungan Laut,” imbuh Hengki.*** BERITATRANS.COM | NAOMY Rabu, 9 Agustus 2017

05

Anak Usaha Pelindo II Berencana IPO pada Semester I 2018 KOMPAS.COM

P

T Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) berencana untuk melakukan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) pada Semester I tahun 2018.

Hingga saat ini, anak usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ini sedang melakukan valuasi harga saham.

“Saat ini tahapnya valuasi awal. Baru nanti laporan ke pemegang saham, selanjutnya ke Menteri Badan Usaha Milik Negara. Kami perkirakan Semester I tahun 2018 sudah IPO,” ujar Direktur Utama IKT Chiefy Adi saat ditemui di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Chiefy menuturkan, dalam IPO ini rencananya perseroan melepas 30 persen saham ke publik.

Adapun, dana yang diperoleh dari IPO tersebut mencapai Rp 1 trilun.

“Yang di jual 30 persen, nilainya kami berharap more and less Rp1 triliunan lah. Rencananya per lembarnya sekitar Rp 1.000 sampai Rp 2.000 lah, tetapi menunggu valuasi saja,” jelas dia.

Chiefy mengungkapkan, dana yang diperoleh akan digunakan perseroan untuk berinvestasi

06

Rabu, 9 Agustus 2017

membangun terminal yang dapat mendukung program tol laut.

“Jadi dalam waktu dekat ini kalau sudah jadi itu (dana IPO) akan investai di Dumai nilainya Rp 30 miliar, terus kemudian di Makassar, Bitung, Palu, Semarang, Tanjung Priok sendiri dan Patimban,” tambah dia.

Sebelumnya, PT Pelabuhan Indonesia II ( Pelindo II) menargetkan dana yang didapatkan dari penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) tiga anak usahanya sebesar Rp 6 triliun.

Ketiga anak usaha Pelindo II yang akan melantai bursa yakni, PT Jasa Armada Indonesia (JAI), PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT), PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP).

Direktur Utama Pelindo II, Elvyn G Masassya menerangkan, dana yang diraih akan digunakan untuk mengembangkan anak-anak usaha lainya.

“Ada rencana melakukan IPO anak usaha kita pada 2017 dan 2018 yang total profitnya Rp 6 triliun. Itu bisa digunakan mengembangkan usaha kita dengan dana tersebut, “ ujar Elvyn.*** KOMPAS.COM | ACHMAD FAUZI

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelindo III Kembangkan Pelabuhan Benoa untuk Tunjang Pariwisata KOMPAS.COM

D

IREKTUR Utama Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia III, I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra, menyatakan keseriusan untuk memperluas Pelabuhan Benoa, Bali, guna menunjang sarana prasarana sektor pariwisata.

“Kami serius untuk membangun perluasan kawasan Pelabuhan Benoa guna menunjang sektor pariwisata yang terus maju ini, yakni dengan melakukan perluasan di sebelah utara pelabuhan,” kata Ngurah Ashkara di sela rapat dengan Komisi VI DPR-RI di Kuta, Bali, Selasa.

Menurut dia, perluasan kawasan Pelabuhan Benoa di sebelah utara tersebut nantinya akan digunakan untuk dermaga kapal pesiar beserta fasilitas penujang lainnya. Termasuk juga terminal gas, yang salah satunya untuk memasuk ke PT Indonesia Pawer di Pesanggaran, Kota Denpasar.

“Untuk proyek perluasan tersebut dalam masterplan mencapai 144 hektare. Dari jumlah tersebut akan dibangun sejumlah fasilitas penunjang lainnya. Yakni kawasan retail gas, air bersih, dermaga kapal pesiar (cruise), hotel dan lainnya,” ujarnya.

Ngurah Ashkara lebih lanjut mengatakan pembangunan perluasan Pelabuhan Benoa itu memerlukan dana sebesar Rp1,7 triliun yang merupakan dana dari PT Pelindo.

“Kalau soal dana sudah disiapkan. Saat ini kami sedang lelang tender untuk megaproyek itu. Jadi sudah direncanakan pembangunannya di mulai September mendatang,” ucapnya.

Ia mengatakan saat ini Pelindo sebagai o-

INDONESIA SHIPPING TIMES

perator tinggal menunggu izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan untuk menindaklanjuti proyek itu.

“Jadi kalau dari perencanaan pembangunan itu akan selesai sebelum kegiatan Konferensi IMF pada Oktober 2018. Target selesai itu mungkin tidak 100 persen. Tetapi pembangunan yang vital pasti sudah selesai pada tahun itu,” ujar Ngurah Ashkara.

Di tanya kontribusi dari pembangunan perluasan Pelabuhan Benoa itu, kata Ngurah Ashkara, pihaknya akan memberi kontribusi kepada Pemerintah Kota Denpasar, tentu dilakukan dengan perjanjian sesuai dengan aturan.

“Keberadaan Pelindo nantinya pasti memberikan kontribusi melalui perjanjian yang tertuang dalam bentuk saham. Besar maksimal 10 persen,” katanya.

Ia mengatakan hal itu sudah dibicarakan dengan Pemerintah Kota Denpasar bersama dengan anggota DPRD setempat. Namun demikian saat ini kami belum bisa juga membangun, sebab menunggu turunnya izin dari Kementerian Perhubungan. Sebab dalam pembangunan itu juga bersamaan dengan pengerukan pendalaman laut disekitar dermaga kapal pesiar.

“Kalau bicara kontribusi jelas ada ke Pemkot Denpasar, sebab keberadaan Pelindo Benoa ada di Denpasar. Sedangkan untuk provinsi tidak ada. Soal hitung-hitungan kontribusi sudah ada itu untuk Denpasar guna menambah PAD kota tersebut,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Made Muliawan Arya yang akrab dipanggil De Gadjah mengatakan pihaknya mendukung perluasan kawasan Pelabuhan Benoa. Sebab dampaknya adalah untuk memajukan sektor lainnya, yakni sektor pariwisata itu sendiri.

“Kami mendukung pengembangan Pelabuhan Benoa, karena nantinya akan mengdongrak PAD Kota Denpasar, serta memperluas potensi lainnya. Dan muaranya juga untuk kesejahtraan masyarakat Bali,” katanya.*** ANTARANEWS.COM | I KOMANG SUPARTA Rabu, 9 Agustus 2017

07

Kapal Raksasa Internasional Mulai Rutin Singgahi Teluk Lamong OCEANWEEK.CO.ID

K

APAL internasional curah kering mulai rutin singgah di Pelabuhan Teluk Lamong, Surabaya, yang merupakan anak usaha Pelindo III, setelah adanya fasilitas khusus curah kering berteknologi modern di pelabuhan itu.

Direktur Operasi PT Terminal Teluk Lamong, Rumiaji, di Surabaya, Selasa, mengatakan kapal yang mulai rutin singgah adalah dua kapal baru berukuran Panamax, yakni Kapal MV Irenes Rhythm dan Kapal MV Okinawa.

Rumiaji mengatakan Kapal Irenes dengan berat 28.616 ton tersebut akan melakukan kegiatan bongkar muat petikemas secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Ia mengaku, pihaknya juga akan secara rutin menyambut kedatangan kapal asing tersebut, sebagai bagian memberikan keramahan dan pelayanan lebih kepada pengguna jasa.

“Kita akan terus melakukan hal ini secara konsisten kepada kapal dan awak kapal yang baru pertama kali datang untuk membuktikan kepedulian dan keramahan terminal pada pengguna jasa,” ujar Rumiaji.

Menanggapi pelayanan Terminal Teluk Lamong, Kapten Kapal MV Irenes Rhythm, Cleofe Christopher mengaku puas dengan layanan saat melakukan bongkar muat peti kemas, karena pelayanan selesai lebih cepat dari perkiraan.

“Kami sangat senang disambut langsung, dan kepuasan kami bertambah dengan kecepatan dan ketepatan pelayanan sehingga kapal kami dapat berangkat lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan,” katanya.

Sementara itu, Kapal MV Irenes merupakan kapal berbendera Liberia dan Malta, serta melayani rute Busan, Gwangyang, Shanghai, Jakarta dan Surabaya serta Saigon dengan ukuran panjang 222,17 meter dan membutuhkan kedalaman 12 meter.

Sedangkan Kapal MV Okinawa merupakan kapal curah kering bermuatan Soya Bean Meal untuk pakan ternak dengan rute Brazil-Jepang, dan singgah secara rutin sesuai jadwal yang ditentukan.

Kapal berjenis Panamax tersebut berbendera Monrovia itu memiliki panjang 224.9 meter dan membutuhkan kedalaman maksimal 14.38 meter.

Kapal MV Okinawa juga sandar di 20 pelabuhan seluruh dunia melalui rute Brasil, Afrika Selatan, India, Singapura, Kanada, China, Australia, Korea Selatan, Indonesia, Taiwan, Hongkong dan Jepang.*** ANTARANEWS.COM | A MALIK IBRAHIM

08

Rabu, 9 Agustus 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dengan STC, Pengusaha Trucking Tak Lagi di-Bully

S

EJATINYA transportasi adalah pergerakan barang dari satu titik ke titik yang lain yang membutuhkan suatu bentuk angkutan yang efisien dan dapat dilaksanakan dengan cepat. Untuk mencapai itu dibutuhkan suatu sistem agar mencapai efisiensi biaya yang tujuannya mengurangi atau menghilangkan sama sekali kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan sistem angkutan transportasi. Kendala bisa muncul karena ketidakjelasan kontrak antara pemilik barang dan jasa angkutan. Berdasar hal itu, Indonesia Truckers Club TalkBiz Balikpapan 2017 yang diselenggarakan di Hotel Novotel Balikapapan 8 Agustus 2017 mengangkat tema “Standard Trading Conditions” yang didukung sepenuhnya oleh Mobil Delvac by ExxonMobil, Acara ini menghadirkan narasumber yaitu Kyatmaja Lookman Wakil Ketua Bidang Distribusi dan Logistik Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Dewi Noraeni Customer Service Manager PT. Agility International sekaligus Anggota Departemen Diklat DPD Aptrindo DKI Jakarta dan Yukki Nugrahawan Hanafi Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesi (ALFI) dan Yoshendri Marketing Direktur PT Asuransi Recapital Reguard.

Pembahasan Standard Trading Conditions(STC) ini dibuka oleh Kyatmaja sekaligus perwakilan pengusaha truk. Ia berpendapat bahwa pengusaha truk ini terkadang mendapat bully dan tekanan dari pemilik barang “Ketika melakukan tender dengan konsumen.

Mereka selalu meminta harga lebih rendah dan jika menolak mereka memili kompetitor kita. Dan kebanyakan konsumen, menekankan STC yang mereka miliki ke transporter. Dengan keadaan seperti ini menyebabkan pengusaha transportasi memiliki posisi lemah.

Bahkan seringkali menerima keadaan, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka hadirnya STC ini lewat asosiasi bisa menjadi payung bagi pengusaha.” bukanya.

Dewi juga sependapat dengan Kyatmaja dalam hal STC. “Karena cakupan pengguna jasa trucking dimana kendala yang kami tangani utamanya adalah tidak jelasnya syarat dan ketentuan dalam penawaran dan kontrak yang tidak jelas, misal barang rusak atau hilang. Sebagian besar kontrak tertulis jika ada perseslisihan akan diselesaikan secara musyawarah.

Perselisihan seperti apa? Musyawarah seperti apa ?

Dan Bagaimana jika tidak bisa mufakat? Salah satu yang paling aman adalah jika asosiasi yang kita naungi memilki STC. Memang perlu effort yang luar biasa saat penyusunan karena dimungkinkan masing-masing daerah akan punya keputusan sendiri berdasakan bisnisnya juga. “ terangnya.

Kyatmaja paham proses memulai untuk memiliki STC di asosiasi ini cukup panjang. “ Pertama harus di

INDONESIA SHIPPING TIMES

dukung oleh kementerian terkait, lalu harus didaftarkan ke kemenkumham, juga Mahkamah Agung yang mana nanti STC ini akan diuji. Sehingga STC ini berlaku secara nasional” tambahnya.

Satu hal penting yang coba ia jelaskan adalah dengan adanya STC ini maka ada batas maksimal liability untuk jasa transportasi, harapanya pemilik barang menjadi sadar untuk mengasuransikan barangnya.

“Setelah memiliki STC dari asosiasi, pengusaha akan jauh menjadi lebih kuat dari pada STC perusahaan sendiri. Selain itu juga demi kelangsungan bisnis trucking. Pihak asuransi juga bisa bertumbuh. Karena pemilik barang tahu jika ada musibah, maka barang diganti maksimal nilai yang ada di STC. Dengan STC ini, semua pemilik barang wajib mengasuransikan barangnya dan ini bisa berlaku secara nasional. Kami akan perjuangkan itu. “ Tegas Kyatmaja Sebagai salah satu asosiasi yang sudah memiliki STC, Yukki menyampaikan pengalamannya. “STC ini disamping untuk melidungi perusahaan dari pengeluaran yang cukup besar jika terkena musibah. Bisa memberikan proteksi pada bisnis. Karena ALFI yang merupakan bagian dari International Federation of Freight Forwarders Association (FIATA), kami tinggal melanjutkan saja tanpa harus membuat lagi liability insurance di Indonesia. Hal ini berlandaskan pada Permenhub No 49 tahun 2017 Bab IX Pasal 17 intinya tentang tanggung jawab. Ada acuan hukum bagi kami Standar trading Condition, adalah berbagai ketentuan mengenai jasa angkutan barang yang disusun oleh asosiasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yukki menjelaskan mengenai ruang lingkupnya yaitu Standard Trading Condition berlaku bagi seluruh Perusahaan Penyedia Jasa dan/atau memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) termasuk Surat Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut dan Kapal Udara yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan .

STC juga berlaku atas segala jenis jasa yang diberikan oleh, penyedia jasa logistik dan pengusaha jasa pengurusan transportasi termasuk didalamnya pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dan jasa ekspedisi yang meliputi jasa angkutan multimoda, dan kegiatan penunjangnya yaitu pengurusan transportasi, pergudangan, konsolidasi muatan; penyediaan ruangan muatan. dan/atau kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri. STC ini tidak berlaku dalam hal perusahaan penyedia jasa berdasarkan ruang lingkup jasa yang ditentukannya sendiri atau berdasarkan kontrak pengangkutannya dengan pengguna jasa yang mengangkut muatannya melalui jalan darat dengan alat angkutnya sendiri.*** TRUCKMAGZ.COM | SIGIT A Rabu, 9 Agustus 2017

09

Belum Izin IMO, Indonesia tolak usulan PSSA Malaysia ANTARANEWS.COM

I

NDONESIA menolak usulan pengajuan wilayah perairan tertentu yang (Particularly Sensitive Sea Area/PSSA) oleh Malaysia lantaran dua wilayah yang diajukan merupakan kawasan perbatasan yang belum selesai dibahas.

Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim Kemenko Kemaritiman Budi Purwanto dalam Focus Group Discussion tentang Penetapan Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Lombok, di Lombok, Selasa, mengatakan dua wilayah yang diajukan Malaysia itu adalah Pulau Kukup dan Tanjung Piai.

“Penetapan PSSA oleh Malaysia di kedua wilayah tersebut ada di persimpangan perbatasan negara kita yang sampai saat ini belum selesai,” katanya.

Pulau Kukup dan Tanjung Piai terletak di wilayah Johor, Malaysia, yang berbatasan langsung dengan wilayah Kepulauan Riau. Wilayah tersebut, menurut Budi, masih dibahas perbatasan garis pantainya.

Ia menuturkan, pengajuan PSSA sebuah negara harus mendapatkan dukungan agar bisa

10

Rabu, 9 Agustus 2017

dikabulkan Dewan Organisasi Maritim Dunia (IMO, International Maritime Organization). Oleh karena itu, ia menegaskan penolakan PSSA yang diajukan Malaysia agar tidak “Dengan koordinasi yang ada, Indonesia harus menolak, menghentikan, karena penetapan PSSA yang diusulkan Malaysia itu masih wilayah kedaulatan yang belum selesai dibahas,” katanya.

Indonesia sendiri, juga mengajukan tiga wilayah perairan yakni Selat Lombok, Karimun Jawa dan Kepulauan Seribu sebagai PSSA. Dalam sidang Marine Environment Protection Committee (MPEC) IMO awal Juli lalu di London, Malaysia mengajukan dua wilayah PSSA. Suatu kawasan laut dapat ditetapkan sebagai PSSA apabila kawasan tersebut rentan terhadap aktivitas pelayaran internasional.

Kawasan PSSA juga harus memenuhi satu tiga kriteria yakni ekologis; sosial, budaya dan ekonomi; dan ilmu pengetahuan.*** ANTARANEWS.COM | ADE IRMA JUNIDA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Es Kutub Utara Mencair, Selat Malaka Terancam “Mati” INDOPREOGRESS.COM

P

EMERINTAH mengkhawatirkan mencairnya lapisan es di kutub utara sebagai akibat dari memanasnya suhu global. Hal itu diyakini bisa memberikan dampak buruk kepada ekonomi Indonesia.

Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Basilio Dias Araujo mengungkapkan, salah satu dampak yang patut diwaspadai yaitu berubahnya jalur pelayaran perdagangan.

“Kalau kita menaruh pusat perdagangan di China, Jepang dan Korea, dengan mencairnya es di Kutub Utara, maka jalur menuju Rusia menjadi terbuka,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Pernyataan Basilio itu juga disampaikan dalam forum Diskusi Kelompok Terarah yang diselenggarakan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), pada Senin (7/8/2017) kemarin.

Selama ini, kapal-kapal pengangkut barang barang ekspor impor dari Eropa ke Asia atau sebaliknya selalu melewati Selat Malaka. Hal ini banyak memberikan keuntungan bagi beberapa negara termasuk Indonesia.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Namun, kondisi itu bisa berubah bila jalur utara terbuka akibat pencairan es di Kutub Utara. Kapal-kapal akan lebih memilih lewat jalur utara melalui Rusia dan meninggalkan Selat Malaka.

Selama ini, pelayaran dari Asia Timur melalui Selat Malaka ke Eropa membutuhkan waktu 30 hari. Namun bila melalui jalur utara, maka waktu pelayarannya hanya sekitar 15 sampai 20 hari saja.

“Berarti Indonesia dan Singapura bisa kehilangan kesempatan luar biasa besar karena kapal-kapal dagang yang menuju ke Jepang atau China tidak lagi melalui Selat Malaka,” kata Basilio.

Selain itu, pemerintah juga mengkhawatirkan dampak lain dari pencairan es Kutub Utara yaitu ancaman hilangnya pulau-pulau kecil akibat naiknya permukaan air laut.

Indonesia sebagai negara penyumbang pemananasan global ketiga terbesar dunia mempunyai tanggung jawab besar turut hentikan pencairan es di Kutub Utara tersebut.

Oleh karena itu tutur Basilio, pemerintah perlu menyusun strategi untuk mengatasi efek mencairnya es di Arktik bagi Indonesia.

Pakar Arktik dari Moscow State Institute of International Relations Muhammad Ardhi menyarankan agar Indonesia ikut berperan dalam dewan Arktik.

Diharapkan, Indonesia bisa memperoleh informasi dan tukar menukar pengalaman untuk mengatasi persoalan itu.

Saat ini, Dewan Artik atau lembaga yang mengatasi isu perubahan iklim terdiri dari 8 negara dan 13 negara observer. Namun Indonesia tidak termasuk ke dalamnya.*** KOMPAS.COM | YOGA SUKMANA Rabu, 9 Agustus 2017

11

BKI Peroleh Akreditasi Survei dan Sertifikasi Hukum US Coast Guard TRADEWINDSNEWS.COM

B

IRO Klasifikasi India (Indian Register of Shipping/IRClass) mendapat pengakuan survei dan sertifikasi hukum dari Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Pengakuan dari Uni Eropa yang diperoleh pada bulan Agustus 2016, serta selanjutnya dari US Coast Guard dianggap sebagai langkah maju pengakuan global yang terus berkembang. Demikian keterangan yang diungkapkan IRClass. “Pengakuan US Coast Guard ini merupakan kemajuan yang luar biasa bagi IRClass. Selama ini kami berusaha untuk mampu menyatukan diri dalam jajaran komunitas klasifikasi yang benar-benar global.

12

Rabu, 9 Agustus 2017

Apalagi dengan proses pemantauan yang ketat dan fokus pada kinerja dan kualitas tinggi, US Coast Guard dikenal menetapkan standar keselamatan dan kualitas tinggi dalam industri perkapalan global,� ungkap Arun Sharma, Direktur Eksekutif IRClass.

Selain itu, IRClass juga telah menerima otorisasi dari European Union Marine Equipment Directive (Marth). Pemberian otorisasi ini menjadi stempel kualitas untuk uji perangkat peralatan di kapal-kapal laut di seluruh dunia karena mengindikasikan kepatuhan terhadap prosedur penilaian yang seharusnya.*** WORLDMARITIMENEWS.COM | KF

INDONESIA SHIPPING TIMES