Indonesia Shipping Times edisi 9 Maret 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 58 • Vol IX • Kamis 9

Maret 2017

SUBSIDI TOL UDARA, PEMERINTAH GELONTORKAN DUIT RP 21 MILIAR Foto: boombastis.com

IORA BANGUN JARINGAN LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM MARITIM

APBMI DKI JAKARTA USUL KENAIKAN TARIF OPP/OTP 30%

EKSPOR TOYOTA DONGKRAK KINERJA TERMINAL IKT

VIA RORO, PENGIRIMAN BARANG BITUNG-DAVAO HANYA 1.5 HARI

01

ORA (Indian Ocean Rim Association) adalah sebuah organisasi regional tingkat menteri yang terdiri atas negara-negara pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia.

Indonesia adalah Ketua IORA 2015-2017.

Dalam masa kepemimpinan tersebut, Indonesia mengusung tema “Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean”. Berbagai prakarsa diinisiasi Indonesia pada masa keketuaannya, antara lain pembentukan IORA Concord, penyelenggaraan KTT IORA dan juga the 2nd IORA Blue Economy Ministerial Conference (BEMC).

Indonesia mengambil peran aktif dalam IORA karena Indonesia memiliki berbagai kepentingan, di antaranya adalah untuk mencegah Samudera Hindia dijadikan arena perebutan pengaruh negara-negara besar seperti AS, UK, India dan Tiongkok. Perebutan pengaruh tersebut tentunya dilatarbelakangi kepentingan ekonomi, politik dan strategi geopolitik.

Dalam konteks mencegah dijadikannya arena perebutan kekuasaan tersebut, maka inilah saatnya Indonesia menunjukan kepemimpinannya yang berkelanjutan. Indonesia harus terus memimpin sebelum, pada saat, dan setelah menjadi ketua IORA. Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengungkapkan beberapa inisiatif kepemimpinan yang akan dilakukan oleh Indonesia dalam IORA. “Kita akan membangun networking (jejaring) antar lembaga maritime law enforcement (penegak hukum kemaritiman) antar negara-negara IORA,” ujarnya di Jakarta, Jumat lalu.

Dengan adanya jejaring tersebut, lanjut Havas, upaya untuk mengatasi berbagai ancaman keamanan laut di Samudera Hindia akan semakin mudah.

Lebih jauh, di bidang manajemen perikanan, mantan Dubes RI untuk Belgia itu menyebutkan

foto: merdeka.com

I

Indonesia Bangun Jaringan Lembaga Penegakan Hukum Maritim IORA

bahwa Indonesia siap memberikan beragam bantuan penguatan kapasitas untuk negaranegara IORA di berbagai bidang kemaritiman.

“Kita siap untuk memberikan bantuan pelatihan dalam bidang aquaculture, pemetaan hidrografi, tsunami early warning system, mitigasi perubahan iklim kawasan pesisir, dan konservasi lingkungan laut,” jelasnya.

Dalam konteks Blue Economy, Indonesia juga siap memberikan bantuan dalam berbagai bidang, diantaranya penguatan kapasitas dalam budidaya perairan, pariwisata laut, dan investasi di bidang kemaritiman.

Dalam konteks Blue Economy, Indonesia juga akan menunjukan perannya dengan menjadi tuan rumah dari the 2nd Blue Economy Ministerial Conference yang akan diadakan di Jakarta pada 9-10 Mei 2017. Delegasi Indonesia pada acara tersebut akan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang kemaritiman.

Dengan berbagai inisitatif tersebut, dibarengi dengan sumbangan trust fund IORA yang signifikan, Indonesia diharapkan dapat terus menunjukan kepemimpinannya di IORA dan negaranegara anggotanya.

“Kita ingin Indonesia menunjukkan peran besar dan membuat IORA tidak hanya sekadar forum gathering saja namun harus ada efek berkelanjutan,” pungkasnya. *** | MARITIM.GO.ID |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Kamis 9 Maret 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

KTT IORA: Indonesia-Oman Jalin Kerja Sama Maritim foto: merdeka.com

M

ENTERI Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Muhammad Nasir mengatakan, Pemerintah Indonesia akan menjalin kerja sama pendidikan tinggi dan riset di bidang kemaritiman. Hal ini disampaikan dalam bilateral kedua negara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Indian Ocean Rim Asscociation (IORA) di Jakarta Convention Center (JCC).

“Karena sama-sama anggota IORA kami mencoba memberdayakan riset di bidang kemaritiman, jadi inilah yang nanti akan difollow up,” ujar Nasir di Jakarta, Selasa (7/3).

Nasir menjelaskan, kerja sama pendidikan dan riset di bidang kemaritiman tersebut nantinya mencakup biodiversity, oceanografi, dan bidangbidang lain yang berhubungan dengan kelautan.

Menurutnya, sejauh ini Indonesia telah melakukan kerja sama kemaritiman dengan sejumlah negara seperti Australia, Singapura, India, dan Malaysia.

“Yang lainnya semua sudah, dengan Oman dan Afrika belum,” kata Nasir.

Indonesia sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin IORA mengangkat tema Memperkuat Kerja Sama Maritim untuk Kawasan Samudera Hindia yang Damai, Stabil, dan Makmur. Dalam hal ini Indonesia mendorong kerja sama maritim antar negara anggota IORA untuk upaya menciptakan kawasan Samudera Hindia yang aman, stabil, dan bebas dari konflik.

KTT IORA merupakan kegiatan internasional yang diikuti negara-negara pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Acara

INDONESIA SHIPPING TIMES

ini berlangsung dari 5-7 Maret 2017 dihadiri 14 kepala negara dan pemerintahan, delapan organisasi internasional, serta tujuh negara mitra wicara.

Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla telah melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Dewan Negara Oman Yahya bin Mahfood Al Manthri dalam rangkaian KTT Indian Ocean Rim Asscociation (IORA) di Jakarta Convention Center (JCC). Dalam pertemuan tersebut keduanya membicarakan mengenai kerja sama di bidang ekonomi dan isu-isu terkini di Timur Tengah.

Melalui pertemuan bilateral tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Oman sepakat untuk melanjutkan kerja sama ekonomi yang sudah terjalin. Selain itu, menurut Jusuf Kalla, banyak perusahaan Indonesia yang berminat untuk menjalin kerja sama bisnis dengan Oman. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah memperkuat hubungan dagang dengan Oman melalui misi pembelian sebagai upaya untuk memperluas pasar ekspor.

Beberapa sektor dan produk yang diminati pelaku usaha Oman antara lain pariwisata, tenaga kerja profesional, logistik, sektor konstruksi, jasa teknologi informasi, plastik, bahan bangunan, makanan dan minuman, serta obat-obatan untuk hewan ternak.*** | REPUBLIKA.CO.ID | RIZKY RAJAMAYA | Kamis 9 Maret 2017

03

P

Subsidi Tol Udara, Pemerintah Gelontorkan Duit Rp 21 Miliar

EMERINTAH dalam hal ini Kementerian Perhubungan mengucurkan subsidi untuk pelaksanaan program Tol Udara tahun ini sebesar Rp21 miliar.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso mengatakan tol udara tersebut nantinya akan beda dengan Tol Laut karena selama ini Tol Laut hanya menyentuh di wilayah pesisir, seperti Sentani dan Sorong.

Tol Udara, Agus mengatakan, untuk tahap pertama akan terfokus di wilayah pegunungan Papua, seperti Wamena, Timika, Yahukimo dan Ilaga dan Merauke.

“Jembatan (Tol) Udara akan kita kembangkan jauh dari pusat, terutama Papua, kita tahu begitu ada Tol Laut harga turun 20%, tapi itu yang di pesisir saja. Ke dalamnya disparitas harga masih ada, karena itu kita bagikan atau distribusikan dengan pesawat terbang,” tuturnya dalam diskusi di Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Sementara itu, Direktur Angkutan Udara Kemenhub Maryati Karma mengatakan untuk tahap pertama akan diujicoba dipusatkan di tiga tempat, seperti Wamena, Timika dan Dekai.

“Nanti dari Timika ke empat lokasi, Dekai dan Wamena juga sama ke sejumlah lokasi,” ucapnya.

Dia mengatakan subsisi senilai Rp21 miliar tersebut akan disesuaikan dengan penambahan trayek ke depannya. “Kalau ini berhasil, kita tambah tahun depan, kita enggak bisa memberikan dana besar ternyata tidak efisien,” imbuhnya.

Saat ini, lanjut dia, pelaksanaannya menunggu payung hukum, yaitu berupa Perpres

04

Kamis 9 Maret 2017

yang saat ini masih di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Maritim.

“Saya kejar terus, mudah-mudahan semester pertama tahun ini bisa, nanti bisa kita tambah semula seminggu sekali (pengangkutan), menjadi dua minggu sekali,” jelasnya.

Untuk operatornya, Maryati akan melakukan lelang kepada maskapai-maskapai swasta.

“Kalau penunjukan langsung ‘kan harus BUMN, nanti jenis pesawatnya disesuaikan, seperti ‘propeller’ (baling-baling) atau ATR, helikopter juga bisa kalau bisa mengangkut hingga 1,2 ton kargo,” katanya.

Sementara itu, Maryati menyebutkan subsidi untuk angkutan perintis tahun ini adalah Rp523 miliar untuk 195 rute penerbangan perintis atau naik dari 2016 sebesar Rp400 miliar.

Dia merinci untuk subsidi angkutan BBM, yaitu Rp43 miliar, sementara untuk kargo Rp21 miliar. “Dari 209 bandara perintis di 2016, sekarang tinggal 195 bandara, sejumlah bandara yang sudah diterbanhi pesawat komersil dihapus dari subsidi pemerintah,” tukasnya.*** | BISNIS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

ALFI: Indonesia Perlu Desain Besar Industri Logistik foto: bumn.go.id

A

SOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai industri logistik Indonesia saat ini belum mencapai tingkat efektivitas serta efisiensi yang optimal. Oleh karena itu perlu ada desain besar bagi industri logistik agar industri ini bisa memberikan peran yang maksimal bagi perekonomian.

“Kami mengajak para stakeholder di industri logistik untuk sekali lagi duduk bersama dan merumuskan bersama desain besar industri logistik di Indonesia, mengimplementasikannya, dan mengawal proses implementasi tersebut agar dijalankan secara efektif dan efisien, ini perlu dilakukan, karena jika industri logistik maju dan berjalan efektif serta efisien, semua pihak juga sama-sama menikmati hasilnya,” kata Ketua Umum ALFI Yukki Hanafi di Jakarta, Rabu (8/3).

Yukki menambahkan, Indonesia memiliki potensi yang amat besar bagi industri logistik.

Dengan jumlah penduduk dikisaran 240 juta orang, serta jumlah kelas menengah yang terus bertambah, maka semua butuh makan, semua butuh barang, dan untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut diperlukan keberadaan logistik.

Tapi kenyataannya, industri logistik belum dapat memberikan peran yang optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Karenanya, para pelaku bisnis logistik dan pihak-pihak yang tertarik dengan kemajuan industri logistik di Indonesia harus bisa menetapkan skala prioritas

INDONESIA SHIPPING TIMES

masalah dan mengesampingkan hal-hal yang tidak substansial, misalnya mengurus dwelling time.

“Dwelling time kenyataannya tidak menyumbang devisa dan berurusan dengan impor, padahal sektor logistik itu tidak hanya impor, ada juga ekspor, dan ekspor ini yang justru memberikan devisa untuk negara,” jelasnya.

Berdasarkan laporan Logistic Performance Index (LPI) 2016 yang dirilis Band Dunia, peringkat Indonesia turun dari peringkat 53 dengan skor 3,08 (tahun 2014) menjadi 63 dengan skor 2,98 (tahun 2016). Penurunan skor LPI Indonesia terjadi pada hampir semua dimensi, kecuali international shipment dan tracking & tracing.

Dari enam dimensi LPI Indonesia 2016, tiga dimensi (kompetensi dan kualitas jasa logistik, tracking & tracing, dan timeliness) mempunyai skor di atas 3 dan tiga dimensi lainnya (customs, infrastruktur, dan pengiriman internasional) di bawah 3.

Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi keempat. Peringkat tertinggi adalah Singapore (peringkat 5), diikuti Malaysia (32), Thailand (45), Indonesia (63), Vietnam (64), Brunei Darussalam (70), Philippines (71), Cambodia (73), Myanmar (113), dan Laos (152).

Merujuk pada data tersebut, Yukki pun meminta kepada pemerintah untuk menyusun rancangan supply chain dalam Paket Kebijakan XV agar menjadi pedoman bagi pelaku usaha.

Ia menilai, jika penyusunan deregulasi hanya mengutamakan penurunan biaya logistik dengan membangun infrastruktur dan transportasi, pembangunan tersebut belum berbasis pada pengembangan ekonomi rakyat.

“Nah, itulah yang masih menjadi keprihatinan kita bersama, karena itu kami mengimbau pemerintah pusat untuk mengarahkan pemerintah daerah turut menyusun Sistem Logistik Daerah agar ada integrasi barang tanpa disparitas harga yang terlampau tinggi,” pungkasnya.*** | MARITIMENEWS.ID | ISMADI AMRIN | Kamis 9 Maret 2017

05

Kemenhub Berencana Sediakan Bus Gratis Angkut Penumpang Kapal Ro-Ro foto: busbandara.com

M

ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi berencana menggandeng perusahaan umum Damri dan PPD untuk menyediakan shuttle bus gratis dari sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta.

Mantan orang nomor satu di PT Angkasa Pura II tersebut mengatakan, shuttle bus gratis yang akan disediakan tersebut guna mengangkut penumpang-penumpang yang akan menggunakan kapal roll on roll off (Ro-ro) rute Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta – Pelabuhan Panjang, Lampung.

“Ke depan pihaknya [Menhub] juga berencana bersama Perum Damri dan PPD untuk menyediakan shuttle bus gratis dari sejumlah titik untuk mengangkut penumpang yang akan menggunakan kapal ro-ro ini,” demikian tertulis dalam siaran pers Kemenhub, Jakarta, Rabu (8/3/2017) Dia mengatakan, dalam kurun waktu satu tahun terdapat 3 kapal ro-ro per hari yang melayani lintas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta – Pelabuhan Panjang, Lampung. Oleh karena itu, dia mencatat, setidaknya terdapat 500 truk yang dapat dialihkan dari jalan raya ke kapal ro-ro pada lintas tersebut.

Hanya saja, dia mengungkapkan, rata-rata tingkat keterisian atau okupansi truk di kapal roro di rute Pelabuhan Panjang, Lampung-Tanjung Priok, Jakarta baru sebesar 60%. Sementara itu, tingkat okupansi penumpang di kapal ro-ro

06

Kamis 9 Maret 2017

pada rute yang sama baru mencapai 20%.

Oleh karena itu, dia menuturkan perlu adanya perbaikan terkait dengan promosi. Dia menginginkan promosi segera dilakukan.

Dia menyatakan, biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku usaha truk ketika menggunakan kapal ro-ro lebih rendah apabila dibandingkan dengan menggunakan jalan raya.

“Karena apa? Satu, karena sparepart [Suku cadang], kedua karena [ongkos] tol, ketiga biaya BBM solar, dan keempat karena di jalan banyak orang yang harus dikasih,” katanya.

Kemudian, dia meminta operator kapal Ro-ro pada lintasan Lampung – Jakarta – Semarang – Surabaya – Padangbay – Lembar menggunakan kapal dengan usia muda dan memiliki kecepatan lebih dari 20 knot.

Dengan begitu, dia berharap dapat meningkatkan efektivitas waktu perjalanan kapal sehingga lebih menarik minat para pengusaha angkutan truk untuk mengalihkan kendaraannya dari jalan raya ke kapal ro-ro.

Sementara itu, Sekretaris Perum DAMRI Arifin mengatakan, pihaknya akan melaksanakan angkutan umum gratis tersebut apabila hal tersebut merupakan penugasan terhadap perusahaan.

Meskipun akan menjalani angkutan tersebut, dia mengingatkan kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap pelayanan perusahaan yang selama ini secara reguler melayani trayek Jakarta – Lampung pulang dan pergi.

Dia menyatakan, sejauh ini penumpang angkutan umum DAMRI rute Jakarta – Lampung pulang dan pergi mencapai 700-800 orang per hari. Sementara itu, jumlah penumpang bisa mencapai 1.000 orang pada waktu week end.

Rute bus DAMRI dari Jakarta menuju Lampung atau sebaliknya, dia mengungkapkan, salah satu rute perusahaan yang mendatangkan keuntungan.*** | BISNIS.COM | YUDI SUPRIYANTO |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Gunakan Ro-Ro, Pengiriman Barang Indonesia-Filipina Kini Hanya1,5 Hari foto: tempo.co

L

ALU LINTAS perdagangan IndonesiaPhilipina kini semakin pendek dengan rencana peluncuran kapal feri a roll off/roll on (RoRo) dari Davao City (Mindanao)-General Santos menuju ke Pulau Bitung, Sulawesi Utara.

Layanan ini tindaklanjut kesepakatan Brunei Darussalam - Indonesia Malaysia the Philippine East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).

Kapal RoRo mulai diluncurkan pada tanggal 30 April 2017.

Alma Argayoso, atase perdagangan dari Kedutaan Besar Filipina di Jakarta mengatakan, layanan kapal RoRo ini akan memperpendek jalur perdagangan dua negara.

Sebelumnya perdagangan Indonesia-Malaysia melewati Jakarta langsung ke Manila membutuhkan waktu 3 hingga 5 minggu.

Kini, dengan kapal RoRo hanya membutuhkan waktu 1 hingga 1,5 hari dari Pulau Bitung menuju ke Davao.

M / V super Shuttle RoRo 14, dioperasikan oleh Asian Marine Transport Corporation akan memberikan layanan pengiriman mingguan untuk rute dengan kapasitas kapal 100 Twenty Foot Equivalent Units (TEUs).

Pembukaan layanan ini selain memperpendek jarak juga makin efisien karena biaya yang dibutuhkan jauh lebih rendah.

“Kalau sebelumnya membutuhkan biaya $2.200 per TEU. Dengan layanan kapal RoRo ini hanya butuh $700 per TEU,” terang Argayoso saat berkunjung ke kantor Harian Surya, Selasa (7/3/2017).

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dia mengatakan pembukaan rute baru akan membuka peluang bagi pebisnis Indonesia dan Filipina tidak hanya di bidang perdagangan barang, tetapi juga bentuk-bentuk kerjasama seperti perjanjian joint venture, skema produksi bersama, promosi pariwisata, pendidikan dan lain-lain .

“Kami berharap layanan ini dapat membuka jalan bagi pengembangan bagian selatan Filipina dan Indonesia bagian Timur, yang semuanya sejalan dengan komitmen yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Rodrigo Duterte di bawah lingkup kerangka BIMP-EAGA dan ASEAN. Selain itu, proyek ini juga selaras dengan tujuan Presiden Jokowi untuk mengembangkan bagian Timur Indonesia dan dalam memaksimalkan penggunaan jalur laut regional, “kata Argayoso.

Argayoso mengatakan, wilayah selatan Filipina saat ini sedang dalam proses pengembangan, terutama sektor perkebunan, industri dan pertanian.

Para importir Indonesia bisa memanfaatkan peluang ini dengan mengimport sejumlah produk seperti pakan ternak, pupuk, bahan bangunan, produk es krim, unggas (halal), buahbuahan segar, dan sintetis.

Sementara peluang eksportir Indonesia di antaranya kelapa, kopra, jagung, bahan pakan, kayu, semen, tanaman bernilai tinggi, sayuran, daging, kacang, produk aqua, arang, kedelai, biji kopi, dan gula.

“Kami berharap peluang ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Indobesia,” katanya.

Eddy Surohadi, Konsul Philipina untuk Jawa dan Bali menambahkan untuk menggairahkan kerjasama perdagangan di dua wilayah ini akan digelar pameran produk-produk Indonesia di Mindanao pada 16 Maret 2017.

“Kami akan mengajak para pelaku usaha di Surabaya untuk menyaksikan pameran ini. Silahkan menghubungi kami,” katanya.*** | SURYA.CO.ID | MUSAHADAH |

Kamis 9 Maret 2017

07

Terminal Peti Kemas Semarang Bakal Tambah Sembilan Crane foto: jurnalmaritim.com

M

ANAGER Teknik Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS), Muhammad Fathoni, mengatakan, pihaknya berencana menambah sembilan unit Rubber Tyred Gantry (RTG) crane (alat angkat peti kemas) otomatis, Agustus 2017 mendatang.

Sembilan crane otomatis ini bakal lebih fleksibel sesuai tempat yang membutuhkan.

“Sembilan unit baru itu akan dilengkapi mesin diesel jadi bisa digeser. Lalu, dicolokkan ke listrik setelah dipindahkan,” jelas dia.

Fathoni menjelaskan, RTG crane yang bisa dipindahkan tersebut akan memudahkan proses CY ekspor atau impor. Saat ini, pihaknya menyediakan 11 alat yang dipasang di CY impor dan tak bisa dipindahkan.

Namun, pihaknya belum merinci besaran investasi sembilan alat baru tersebut. Termasuk, kecepatan bongkar muat dibanding menggunakan RTG manual.

TPKS menargetkan, pada 2017 ini terdapat 725 kapal yang akan bersandar, jumlah itu meningkat dari 2016 lalu sebanyak 709 kapal.

08

Kamis 9 Maret 2017

Sejumlah kapal dengan rute baru, yakni Semarang-Qingdao pun sudah mulai dibuka pada awal tahun 2017? untuk membuka peluang pasar ekspor dan impor. ?Kunjungan kapal baru itu, diperkirakan meningkatkan bongkar muat di TPKS yang semula pada 2016 sebesar 608.201 TEUs, ditargetkan pada 2017 naik menjadi 650 ribu TEUs. Pengadaan s?embilan unit RTG crane otomatis?, dinilai Ketua DPC Indonesian National Shipowner Association (INSA) Semarang?, M Ridwan, tepat. Penambahan tersebut dapat mempercepat bongkar muat secara signifikan.

Meski begitu, Ridwan mengatakan, pengadaan RTG crane itu harus diimbangi kinerja container crane (CC) yang berada di dermaga sebagai alat bongkar muat kontainer dari dan ke kapal.

“Apabila alat-alat tersebut sinkron secara kerjanya, maka akan sangat bermanfaat bagi kapal karena waktu sandar kapal bisa semakin cepat,” jelas dia.*** | TRIBUNNEWS.COM | RAKA F PUJANGGA |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Ekspor Toyota Dongkrak Kinerja Terminal IKT foto: bisnis.com

P

T Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), pabrikan kendaraan merek Toyota di Indonesia, menjadi penopang utama kinerja PT Indonesia Kendaraan Terminal, anak perusahaan PT.Pelabuhan Indonesia II (persero), yang mengelola Terminal Kendaraan Tanjung Priok.

“Harus kami akui, karena Toyota-lah lapangan terminal kendaraan ini bisa penuh. Toyota sudah menjadi premium customer kami,” kata Presiden Direktur PT.Indonesia Kendaraan Terminal (IKT), Armen Amir, di depan puluhan peserta Media Visit IKT Port, di Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (8/3/2017).

“Di Singapura itu kita ngambil kendaraan lagi, kalau masih ada kita angkut. Waktu tempuhnya sekitar sehari lebih. Itu kan transit. Biasanya dari Jepang turun di situ, dan India juga turun di situ,” ujar Direktur Utama IKT, Armen Amir.

Terminal Mobil IKT sendiri mulai didirikan sejak tahun 2006, dengan kapasitas tampung 750 ribu unit kendaraan.

“Sebelumnya pelayanan ada di layanan konvensional pelabuhan Tanjung Priok, dan tempat ini mulai dioperasikan penuh pada tahun 2007,” tambah Armen.

Melonjak Dalam kesempatan yang sama, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menyebutkan bahwa pada Januari lalu, ekspor kendaraan utuh atau completely built-up (CBU) kendaraan merek Toyota berhasil mencapai 15.452 unit. Pencapaian ini melonjak 76%

INDONESIA SHIPPING TIMES

dibandingkan dengan hasil yang digapai di periode yang sama tahun lalu, sebanyak 8.789 unit.

Hal ini dikarenakan ekspor lini produk andalan Toyota yaitu Fortuner dan Kijang Innova terbaru baru terjadi dua-tiga bulan setelah keduanya resmi diluncurkan November 2016 (New Kijang Innova) dan Januari 2017 (New Fortuner).

“Kami berharap performa positif ekspor di awal tahun ini dapat terus dipertahankan, sehingga target peningkatan ekspor sebesar 10% di tahun ini bisa tercapai,” ujar Edward Otto Kanter, Direktur Senior TMMIN, Rabu (8/3).

Edward menambahkan, target penambahan ekspor ini didukung dengan dimulainya ekspor Sienta ke beberapa negara di Asia. Begitu juga dengan penambahan negara tujuan ekspor yang terus akan dikaji oleh pihak prinsipal Toyota dan TMMIN tentunya.

Sejak kegiatan ekspor perdana Toyota di tahun 1987 hingga Januari tahun ini, Toyota telah mencatatkan akumulasi volume ekspor CBU sebanyak 1.065.100 unit. Awal ekspor, Toyota melakukan ekspor perdana Kijang Super atau Kijang Generasi ke-3 dalam skala kecil, dengan negara tujuan Brunei Darussalam dan beberapa negara di Asia Pasifik.

Kegiatan ekspor Toyota terus meningkat sejak dimulainya proyek IMV (Innovative International Multi-purpose Vehicle) pada 2004.

Saat itu, Toyota mengirimkan Kijang Innova dan disusul dengan Fortuner dalam jumlah signifikan ke beberapa negara di Asia-Pasifik serta Timur Tengah.

Selain mengekspor kendaraan utuh, TMMIN juga mengekspor dalam bentuk terurai (Completely Knocked Down/CKD), komponen kendaraan, dies, jigs, serta mesin bensin dan ethanol utuh tipe TR yang digunakan untuk seri kendaraan IMV. Seperti Fortuner dan Kijang Innova, dan tipe NR untuk Vios, Yaris dan Sienta. *** | BISNIS.COM| DETIK.COM | GATRA.COM |

Kamis 9 Maret 2017

09

Pelindo II Prioritaskan Penerapan Konsep Pelabuhan Terintegrasi foto: indonesiaport

P

T Pelabuhan Indonesia II atau IPC akan memprioritaskan seluruh pelabuhan di wilayah kerjanya menerapkan konsep Integrated Port yakni pelabuhan yang terintegrasi dengan seluruh stake holder kepelabuhanan.

“Suatu pelabuhan tidak bisa berdiri sendiri,” jelas Direktur Operasi dan Sistem Informasi IPC, Prasetyadi di Tanjung Priok, Rabu (8/3).

Menurut Prasetyadi, Integrated Port merupakan konsep IPC menekan cost logistic dengan mengintegrasikan seluruh stake holder (fisik dan non fisik), seperti proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland Waterway untuk arus kontainer Pelabuhan Tanjung Priok dari/ke wilayah Cibitung, Cikarang dan Karawang. Selain itu, moda kereta api Pelabuhan Tanjung Priok – Gede Bage Bandung.

“Jalan tol pun merupakan bagian dari integrasi guna kelancaran operasional arus barang,” ujarnya.

10

Kamis 9 Maret 2017

Ditegaskan Prasetyadi, bahwa penerapan konsep Integrated Port adalah integrasi fisik dan non fisik. physical integration memanfaatkan jalur kereta api, sungai, dan jalan tol yang bertujuan untuk kelancaran arus peti kemas Kemudian non fisik, penerapan integrasi menggunakan system on line yang terkoneksi stake holder kepelabuhanan antara lain, Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, perusahaan Pelayaran, Bea dan Cukai, perusahaan Bongkar Muat, dan perusahaan Forwarding.

“Setelah penerapan konsep Integrated Port telah berjalan sesuai target IPC, dimana pelabuhan memiliki level of service yang sama, baik dari sisi kecepatan waktu bongkar muat maupun tarif, maka konsep Chain Port dapat dilaksanakan,” pungkas Prasetyadi.*** | MARITIMNEWS.COM | BAYU |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Belum Pernah Naik, APBMI Usulkan Penyesuaian Tarif OPP/OTP 30% foto: poskotanews.com

A

SOSIASI Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI mengusulkan kenaikan tarif bongkar muat (barang non petikemas) atau Ongkos Pelabuhan Pemuatan /Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPP/OPT) sebesar 30%.

Ketua APBMI DKI, Juswandi Rabu (8/3/2017) mengatakan kenaikan OPP/OPT sudah mendesak mengingat upah TKBM sudah tiga kali naik.

Sementara OPP/OPT belum pernah naik sejak 2015.

Tahun 2015 upah buruh naik 21,9% , tahun 2016 naik 9% dan tahun 2017 naik 6,7 %. Sementara tarf OPP/OPT belum pernah naik.

Tarif OPP/OPT yang lama antara lain Rp 81.075/ ton via gudang dan Rp 57.720/ ton via truck lossing.

Juswandi mengatakan kenaikan tarif tersebut baru usulan nanti masih akan dibahas oleh APBMI bersama Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI) dan Asosiasi Logistik dan Ferwarder Indonesia (ALFI).

Penyeberangan Usulan kenaikan tarif juga disampaikan para pemilik kapal yang tergabung dalam Indonesia National Ferry Owners Association (INFA).

“Setiap tahun, harga onderdil kapal cenderung naik. Upah karyawan juga naik, tapi sudah dua tahun tarif belum pernah naik,” kata Ketua Umum DPP INFA Eddy Oetomo disela pelantikan DPC INFA Banyuwangi, Rabu pagi (8/3).

Usulan kenaikan tarif kapal kata Eddy tak hanya di jalur Ketapang – Gilimanuk. Namun, di

INDONESIA SHIPPING TIMES

seluruh Indonesia. Menurutnya, setiap tahun, biaya operasional kapal cenderung naik. Sebab, harga onderdil kapal selalu mengikuti kurs dollar. Rata-rata, harga onderdil naik 5 – 10 persen setiap tahun.

Kondisi ini kata dia berdampak pada pendapatan kapal yang selisih tipis dengan biaya operasional. Idealnya, menurut Eddy, tarif penyeberangan bisa naik 15-20 persen.

Sehingga, pengusaha kapal bisa mendapatkan penghasilan yang sebanding dengan tingginya operasional. “Idealnya, setiap tahun tarif penyeberangan bisa naik. Namun, tetap menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat,” imbuhnya. Usulan kenaikan tarif ini sudah disampaikan ke pemerintah pusat.

Selain tarif, pihaknya juga menyoroti pasar bebas investasi kapal ferry. Dahulu, kata dia, investasi ferry memperhatikan kebutuhan di lapangan. Kini, justru diobral bebas.

Imbasnya, banyak kapal nongkrong di sebuah jalur lintasan penyeberangan. Pihaknya mencontohkan dibukanya jalur penyeberangan Surabaya-Lembar. Jalur baru ini, memotong jalur yang sudah ada, khususnya di KetapangGilimanuk. “Kita sepakat pasar bebas investasi kapal ferry, tapi harus melihat kondisi lapangan,” ujarnya.

Contoh lain, kata dia, jumlah kapal di lintasan Selat Bali yang dinilai sudah cukup banyak. Sehingga, tak perlu ditambah lagi. Namun, dengan pasar bebas investasi kapal ferry, jumlah kapal terus berpotensi bertambah. ” Boleh menambah kapal, tapi buatlah lintasan baru tanpa memotong lintasan yang sudah,” tambahnya.

Eddy menambahkan INFA adalah organisasi mirip dengan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Perairan (Gapasdap). Bedanya, INFA terdiri dari pemilik kapal dan khusus mengelola kapal ferry berbahan baja. Pihaknya berharap hadirnya INFA di jalur KetapangGilimanuk bisa membantu peningkatan layanan penyeberangan di Selat Bali.*** | BERITATRANS.COM | BALIPOST.COM |

Kamis 9 Maret 2017

11

Tinggalkan Frihamnen, Hutchison Operasikan Terminal Norvik, Swedia foto: worldmaritimenews.com

I

NVESTOR dan Operator pelabuhan Hutchison Ports telah menandatangani perjanjian dengan Ports of Stockholm untuk mengoperasikan terminal kontainer yang saat ini sedang dibangun di Pelabuhan Norvik, Stockholm.

Terminal petikemas yang sedang dibangun tersebut akan memiliki panjang dermaga 450 meter dengan draft 16,5 meter saat beroperasi tahun 2020. Terminal baru ini diperkirakan akan memiliki kapasitas 450000 TEUs per tahun.

Dalam keterangan resminya, Hutchison juga menyatakan pelabuhan yang terletak dekat Nynäshamn itu akan memiliki akses yang lebih baik, draft yang lebih dalam dan kapasitas yang lebih besar daripada terminal petikemas Frihamnen yang selama ini dikelola.

“Pembangunan terminal petikemas baru ini akan mendorong peningkatan akses kepada daerah hinterland di Greater Stockholm yang selama ini menyumbang 45% PDB Swedia,” ujar

12

Kamis 9 Maret 2017

Clemence Cheng, Managing Director Hutchison Ports untuk Kawasan Eropa,.

“Sebagai satu-satunya fasilitas terminal petikemas di Pantai Timur dari Swedia, Pelabuhan Norvik Pelabuhan memberikan banyak manfaat ekonomi dan lingkungan, pengurangan kepadatan transportasi darat, juga membuat pelayaran lebih mudah menjangkau kawasan hinterland di negara tersebut,” tambah Cheng.

Sebagai catatan, Hutchison Ports telah mengoperasikan Terminal Kontainer Frihamnen di Stockholm sejak 2009. Namun pemerintah Swedia merubah tata ruang dengan merubah kawasan terminal petikemas tersebut menjadi area perumahan. Selanjutnya, Otoritas Pelabuhan Stockholm membangun Terminal Petikemas Baru Norvik yang jauh lebih representatif sebagai pusat logistik yang juga akan dioperasikan Hutchison. *** | WORLDMARITIMENEWS| SHIPPINGFORUM.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES