Indonesia Shipping Times Edisi 9 Mei 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 112• Vol IX • Selasa,

9 Mei 2017

KEMURAHAN, PETANI SUBANG OGAH LEPAS LOKASI TANAH PELABUHAN PATIMBAN

PRESIDEN JOKOWI: DUIT RP50 MILIAR BISA BIKIN PELABUHAN

PROSPEK CERAH, PENGEMBANG EKSPANSI PERGUDANGAN

JIKA PEKERJA JICT MOGOK, SOPIR PELABUHAN PENGEN IKUTAN ‘MOGOK’

KEPINCUT TRANSLOG INDIA, DP WORLD SIAP KUCURKAN USD 1 MILIAR

01

Presiden Jokowi: Duit Rp50 Miliar Bisa Bikin Pelabuhan foto: detik.com

P

RESIDEN Joko Widodo telah meresmikan Pelabuhan Tapaleo, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Jokowi menyebut biaya pembangunan pelabuhan tak mahal.

“Pelabuhan ini sangat diperlukan masyarakat. Bagaimana ada sebuah produk, komoditas yang akan dijual (tapi) infrastrukturnya nggak ada,” ujar Jokowi di Pelabuhan Tapaleo, Desa Tepeleo, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Senin (8/5/2017).

“Ini bukan anggaran besar, kurang lebih Rp 50 miliar seperti ini jadi. Kapal yang agak besar sudah bisa merapat,” sambungnya.

Jokowi menyebut dengan berdirinya pelabuhan, roda ekonomi masyarakat semakin tergerak. Artinya masyarakat bisa memperjualbelikan barang dengan lebih cepat dan efisien. Jokowi ingin ke depan setiap pulau-pulau terdepan Indonesia memiliki pelabuhan.

“Kita akan concern pulau terdepan yang di pinggir, fasilitas seperti inilah yang diperlukan,” tutur Jokowi.

Selain itu, pelabuhan ini dapat menekan harga produk yang melonjak akibat biaya transportasi yang mahal.

Sebelumnya, harga produk, misalnya bensin, bisa naik berkali lipat.

“Yang namanya transport membutuhkan biaya tapi jangan sampai berlipat-lipat, misalnya dulu karena transport dimasukkan ke cost. Harga bensin di Puncak, Wamena, sampai Rp 60 ribu, Ro 100 ribu, itu berapa kali, 15 kali,” jelasnya.

“Kalau naik seperti ini, dari 70 ke 100 karena kena biaya transport masih wajar karena cost transportasi jauh sekali, wajar. Kalau sampai berlipat 10-15, tidak wajar. Negara harus turun tangan,” jelasnya.

Selain bicara soal pelabuhan, Jokowi juga menyoroti sektor transportasi darat di Halmahera. Ke depan, dia ingin dibangun jalan sepanjang 90 Km yang menghubungkan bandara ke ibu kota Maluku Utara, Sofifi dan sebaliknya, berapapun anggaran yang diperlukan.

“Bisa dibisiki Pak Gub (Gubernur Maluku Utara, Ahmad Ghani), harus tambah lagi jalannya, 90 Km, dari Sofifi, Ibu Kota Maluku Utara ke bandara, kurang lebih 90 Km. Saya tanya sudah dihitung belum anggarannya. Berapa? Rp 1 T. Kalau emang diperlukan gimana, konektivitas infrastruktur itu basic,” tegasnya.*** DETIK.COM | GIBRAN M IBARAHIM

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Selasa, 9 Mei 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

EHADIRAN program tol laut Presiden Joko Widodo mendorong perdagangan antarpulau di Saumlaki, Maluku, kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Budi dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan sebelumnya masyarakat di Saumlaki tidak mengerti adanya perdagangan antarpulau karena masyakarat menilai perdagangan antarpulau itu mahal dan terlalu jauh.

Karena itu, dia menilai, keberadaan tol laut ini selain bisa menurunkan disparitas harga di daerah terpencil dan terluar, juga bisa mendorong masyarakat menjadi kreatif dan memiliki suatu usaha baru yang bernilai ekonomi.

Dengan masuknya Saumlaki dalam rute jaringan tol laut telah menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku terlebih saat kapal yang bermuatan sembilan bahan pokok (sembako) ini merapat di Pelabuhan Saumlaki.

“Di Saumlaki begitu ada kapal tol laut itu seperti berkah yang luar biasa bagi mereka, begitu ada kapal sembako datang di mana ada potensi untuk mengembalikan (muatan) dari sana menuju Pulau Jawa dan pulau lainnya,” katanya.

Budi menambahkan Pelabuhan Tual memiliki probabilitas yang tinggi untuk menjadi sentra perdagangan ikan di Indonesia Timur.

Ia mendorong agar hasil perikanan dari Tual ini bisa langsung dibawa ke Darwin, Australia.

“Probabilitas Tual menjadi sentra perdagangan ikan itu lebih tinggi, bukan tidak mungkin kita akan subsidi kapal apakah itu dari Saumlaki atau Tual langsung ke Darwin jadi ikan-ikan yang mahal bisa langsung dibawa ke sana, saya

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: twitter.com

K

Menhub: Tol Laut Dorong Perdagangan Antarpulau

sudah bicarakan ini dengan Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan), jadi konsepnya adalah ’trade follow the ship’ (perdagangan mengikuti pelayaran),” ujar Menhub.

Budi menyebut akan membawa wacana ini dalam kesempatan Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya, untuk lebih mendorong program tol laut Menhub Budi mengaku telah meminta kepada swasta untuk membangun ’Rumah Kita’.

Dia berpendapat jika dikerjakan dengan serius maka bukan tidak mungkin Rumah Kita ini bisa menjadi bisnis baru yang menguntungkan swasta dan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan pada tahun ini fokus untuk membangun Indonesia Timur. Terdapat dua program untuk membangun Indonesia Timur yaitu tol laut dan tol udara.

“Sekarang ini ada beberapa program, program tol laut kira-kira Rp300-400 miliar pada tahun ini, tol udara kira-kira Rp100-200 miliar , fokusnya Indonesia Timur, Indonesia barat itu sedikit, cuma ke Natuna sama ke Mentawai,” katanya.*** INVESTOR.CO.ID | ANTARANEWS.COM Selasa, 9 Mei 2017

03

Kinerja Moncer, Laba Pelindo IV Triwulan I Naik 105,89% foto: maritimnews.com

P

T Pelindo IV Makassar menunjukkan peningkatan kinerja yang cemerlang pada triwulan pertama tahun ini. Berbagai lini bisnis menunjukkan peningkatan.

Menurut Sekretaris Perusahaan PT Pelindo IV Makassar, Baharuddin, perolehan laba untuk triwulan 1 tahun ini perusahaan pelat merah ini mendapatkan keuntungan mengalami kenaikan sebesar 105, 89 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Bicara soal target untuk 2017, Baharuddin menyebut PT Pelindo IV Makassar mengejar target total Rp2,5 Triliun. Untuk mencapai hal itu, Baharuddin bilang akan mencoba mengoptimalkan dua hal. Pertama terkait direct ekspor dan yang kedua kerja sama pelayanan terminal khusus. ‘’Kita ingin tingkatkan direct ekspor ini. Saat ini Pelindo IV sudah bantu untuk beberapa wilayah melakukan direct ekspor seperti dari Papua untuk kayu, dan di Palu kita ada direct ekspor kelapa,’’ urainya saat dikonfirmasi Minggu (7/5/2017).

Sekadar catatan, tahun 2017 ini Pelabuhan

04

Selasa, 9 Mei 2017

Indonesia IV (Persero) menargetkan perolehan laba bersih Rp700 Miliar. Sedangkan untuk belanja modal, Pelindo IV menganggarkan Rp7 triliun. Dana sebesar itu digunakan untuk menggarap sejumlah proyek infrastruktur.

Selain itu, juga dialokasikan untuk pembelian peralatan.

Anggaran tersebut berasal berasal dari dana internal perusahaan serta rencana penerbitan obligasi atau surat utang hingga Rp3 triliun. Dana ini akan diprioritaskan untuk kurang lebih 10 pelabuhan kelolaan Pelindo IV. Proyek-proyek tersebut tersebar di Papua, Maluku, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Sulawesi. Modal yang disiapkan Pelindo IV tersebut terserap paling besar ke sejumlah megaproyek di Sulawesi. Termasuk untuk pengembangan Makassar New Port (MNP) yang diperkirakan menyerap Rp1,8 triliun.

Kemudian Kendari New Port (KNP) akan menelan hingga Rp500 miliar.*** FAJARONLINE.COM | FAJAR.CO.ID

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kemurahan, Warga Ogah Lepas Lokasi Tanah Pelabuhan Patimban foto: lpikiran-rakyat.com

P

ETANI asal Desa Patimbang, Kecamatan Pusakanagara yang tergabung dalam Paguyuban Petani Berkah Jaya, berunjukrasa menolak harga lahan murah. Pasalnya, informasi yang beredar, anggaran pembebasan lahan untuk Pelabuhan Patimban itu antara Rp 500-700 miliar. Dengan anggaran seperti itu, maka harga pembelian lahan ke warga sangat murah.

Ketua Paguyuban Petani Berkah Jaya, Arim Suhaerim, mengatakan, bila alokasi untuk pembebasan lahannya antara Rp 500 miliar-Rp 700 miliar, maka pemerintah membeli lahan warga sangat murah. Yakni, antara Rp 140 ribu-Rp 200 ribu per meter. Padahal, lahan di Patimban ini sangat produktif. Terutama, lahan sawahnya.

“Kami takut, tim apresial menetapkan harga kelewat murah,” ujarnya, Senin (8/5).

Menurut Arim, lahan yang dikuasi warga Patimban ini, masuk dalam zona merah. Luasnya mencapai 360 hektare. Dari luasan itu, 160 hektarenya merupakan areal persawahan yang sangat produktif. Karena, sehari-hari warga mengandalkan dari hasil pertanian tersebut.

Akan tetapi, bila anggaran pembebasan lahan itu hanya segitu, maka pemerintah akan membeli lahan produktif ini sangat murah.

Makanya, petani dan warga menolak. Sebab, lahan itu merupakan penopang perekonomian masyarakat.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Idealnya, lanjut Arim, harga lahan untuk pelabuhan ini seperti pembebasan lahan untuk Bandara Kulonprogo. Paling murah Rp 350 ribu dan yang tertinggi Rp 1,7 juta per meter.

Bahkan, petani Patimban ingin lahannya dijual seharga Rp 2,5 juta per meter. Itupun masih bisa nego.

“Karena, di atas lahan itu, ada tegakan yang punya nilai ekonomis,” ujarnya.

Karena itu, sebelum tim apresial turun ke lapangan, petani ingin ada kepastian harga terlebih dulu. Selain itu, petani juga ingin membuktikan ke pihak terkait, bahwa lahan tersebut tidaklah tandus dan nonproduktif. Justru, lahan yang ada di Patimban sangat produktif.

“Aksi kami ini, bukan semata-mata soal harga.

Tapi kami juga ingin membuktikan kalau lahan kami merupakan lahan produktif,” ujarnya.

Petani lainnya, Kamiyo (61 tahun), membenarkan bila warga Patimban menolak harga murah untuk pembelian lahan. Dalam pembebasan lahan ini, diharapkan ada rasa keadilan dari pemerintah. Mengingat, lahan yang jadi kawasan zona merah ini, merupakan sumber mata pencaharian warga.

“Lahan sawah saya ada 3.500 meter. Setiap musim, sawah itu selalu menghasilkan. Makanya, saya mampu menyekolahkan anak dari hasil sawah tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Pusakanagara Ela Nurlaela, mengapresiasi aksi unjuk rasa petani ini.

Pihaknya berjanji, akan memerjuangkan aspirasi masyarakat tersebut. Apalagi, lahan di desa itu memang produktif. Jadi, bukan lahan tandus yang selama ini seperti diutarakan sejumlah pihak. “Saya paham akan keinginan warga,” ujarnya.*** REPUBLIKA.CO.ID | ITA N WINARSIH Selasa, 9 Mei 2017

05

I

Pekerja JICT Mogok, Sopir Pelabuhan Pengen Ikutan ‘Mogok’

NFORMASI rencana mogok kerja karyawan pelabuhan yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT), membuat kalangan Sopir Truk Barang dan PetiKemas di Pelabuhan Priok berfikir dua kali untuk melakukan pengangkutan pada saat aksi mogok dilaksanakan.

“Kalau mogok di JICT, kita (Sopir) trailler yang repot mas. Bisa ngantre berjam-jam mau masuk atau keluar terminal. Makanya kalau saya pribadi gak akan narik kalau ada demo mogok kayak gitu,” kata Sumadi, seorang Sopir Truk Trailler di kawasan Cakung Cilincing, Rabu pekan lalu.

Dia mengaku sudah mendengar informasi rencana aksi mogok kerja karyawan PT.JICT di pelabuhan Priok selama enam hari yang akan dimulai pekan depan yakni pada 15-20 Mei 2017.

“Kalau mogoknya berkepanjangan akan banyak barang gak bisa diangkut.Makanya harus di jadwal ulang,” sergahnya.

Sementara itu, dalam konferensi pers yang digelar Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), Senin (8/5), rencana mogok karyawan JICT mendapat dukungan sejumlah SP di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.

Sejumlah pengurus SP di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok seperti Sekjen DPP Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI.II), Dodi Nurdiana , Ketua SP Jasa Armada Indonesia (JAI) Rizal Fauzi dan pengurus SP Multi Terminal Idonesia (MTI- TNO) ikut menghadiri acara konsolidasi persiapan mogok JICT, Senin (8/5/2017).

Para pengurus SP di lingkungan pelabuhan tersebut dalam sambutannya pada acara yang digelar di Kantor JICT Pelabuhan Tanjung Priok umumnya mendukung rencana mogok JICT untuk memperjuangkan hak hak karyawan yang hilang akibat perpanjangan kontrak JICT. Mereka juga mengeluhkan sebagian besar karyawan seperti di JAI mau pun MTI berstatus outsourcing. Padahal kebijakan pemerintah hanya beberapa bidang pekerjaan saja yang boleh dialih daya, namun kenyataan hampir semua

06

Selasa, 9 Mei 2017

bidang berstatus outsourcing.

Ketua SP JICT Nova Sofyan Hakim mengatakan jangan gentar untuk melakukan aksi mogok selama kita yakin perjuangan kita benar yaitu untuk mengembalikan aset bangsa yang selama ini dikelola asing kembali dikelola anak bangsa.

Nova mengatakan JICT tidak anti investasi asing tapi harus sesuai aturan dan menguntungkan bagi pemerintah dan tidak merugikan hak hak karyawan seperti pemotongan bonus yang disambut riuh karyawan.

Nova menegaskan karyawan JICT Selasa (9/5) juga akan melakukan aksi ke KPK untuk menanyakan perkembangan laporan tahun lalu soal pelanggaran dalam perpanjangan kontrak JICT. “Bagi kami walau pun ada tindakan represif tidak akan mengurungkan niat SP JICT untuk mogok 15-20 Mei,” ujar Nova.*** BERITATRANS.COM | BERITATRUCK.COM

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelindo II dan HPI Lakukan Mediasi Untuk Cegah Aksi Mogok JICT foto: beritatrans.com

M

ANAJEMEN Pelindo II dan Hutchison Port Indonesia (HPI) selaku pemilik Jakarta International Container Terminal (JICT) menyatakan akan memaksimalkan proses mediasi untuk menghindari terjadinya aksi mogok di terminal JICT pada 15-20 Mei 2017.

Direktur Operasi dan Pengembangan Informasi Tehnologi PT.Pelindo II, Prasetiadi mengatakan proses mediasi menyelesaikan kemelut di JICT tersebut hingga kini terus di upayakan agar tercipta win-win solution.

Selain itu juga sudah disiapkan antisipasi jika mogok kerja JICT itu terjadi.

“Sampai saat ini masih dilakukan mediasi, dan kita inginkan jangan sampai ada aksi mogok apalagi dalam tempo yang lama.

Kalau demo silahkan tapi kami himbau jangan mogok sebab bisa memengaruhi pelaINDONESIA SHIPPING TIMES

yanan di pelabuhan. Tetapi kalau mogok tentu sudah kita siapkan antisipasinya, tapi maaf untuk sementara saya gak bisa jelaskan disini soal antisipasinya seperti apa, ” ujarnya, Senin (8/5/2017).

Dia mengatakan, mengedepankan proses mediasi ketimbang aksi mogok merupakan langkah yang bijaksana guna menciptakan kelancaran arus barang di pelabuhan demi kepentingan ekonomi nasional. “Di TPK Koja saja bisa kita lakukan itu (mediasi) dan akhirnya pekerja di TPK Koja mengurungkan aksi mogok yang sama,” tuturnya.

Sekretaris Perusahaan TPK Koja, Nuryono Arif mengatakan, sudah ada kesepakatan antara manajemen TPK Koja dengan Pengurus Serikat Pekerja TPK Koja untuk tidak melakukan aksi mogok kerja pada 1520 Mei 2007.

“Kesepakatannya sudah di tandatangani kedua belah pihak dan kami (manajemen) sudah menyampaikan pemberitahuaanya kepada seluruh pengguna jasa di TPK Koja,” ujarnya.

Sementara itu, Presdir PT.JICT Gunta Prabawa yang beberapa kali dikonfirmasi Bisnis via telpon selulernya belum menjawab. Namun, menurut Wakil Presdir JICT Riza Erivan , proses mediasi menyelesaikan kemelut di JICT masih terus dilakukan, termasuk menyiapkan langkah antisipasi jika mogok terjadi.

“Saat ini saja saya dengan rapat. Intinya pihak Hutchison Port Indonesia dan Pelindo II masih sedang diupayakan supaya tidak ada mogok di JICT,” paparnya.*** BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI Selasa, 9 Mei 2017

07

Menhub Berniat Libatkan Swasta Kelola Gudang Jembatan Timbang foto: detik.com

P

EMERINTAH akan melibatkan swasta dalam pengoperasian jembatan timbang.

Pelibatan tersebut akan mereka lakukan dalam pengelolaan gudang yang digunakan untuk menampung lebihan muatan truk.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, swasta rencananya akan dijadikan sebagai koordinator dalam pengelolaan gudang tersebut.

“Mekanismenya bagaimana, biaya sewanya berapa sedang kami pelajari,” katanya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan serta Kepolisian RI beberapa waktu lalu bersepakat untuk mengaktifkan kembali Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor atau Jembatan Timbang.

Upaya tersebut salah satunya mereka lakukan untuk mengatasi kenakalan pengusaha angkutan barang yang sering mengangkut beban berlebihan. Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, saat ini masih banyak pengusaha dan sopir angkutan nakal yang membawa beban melebihi batas yang diizinkan.

Untuk yang melintasi Jembatan Cisomang saja misalnya, berdasarkan data yang dimilikinya selama kurun waktu 1 -12 April kemarin jumlah

08

Selasa, 9 Mei 2017

truk angkutan barang melintas mencapai 6.134.

Dari jumlah tersebut, 37% diantaranya kelebihan bebannya mencapai dua kali lipat dari beban maksimal mereka. “Misal batas 45 ton, tapi ada yang melintas 85 ton,” katanya.

Arie S Morwanto, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, setelah jembatan timbang dioperasikan, truk angkutan yang memuat beban berlebih akan dipaksa menurunkan barangnya di tempat gudang yang disediakan pemerintah dan membayar sewa penitipan atas barang yang diturunkan dan dititipkan tersebut.

“Jadi tidak ada denda lagi,” katanya.

Kyatmaja Lookman, Wakil Ketua Umum Bidang Angkutan Distribusi dan Logistik Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) sementara itu skeptis, pelibatan swasta dalam pengelolaan gudang di Jembatan timbang tersebut nantinya akan diminati.

Keraguan tersebut didasarkannya pada prospek bisnis pengelolaan yang kemungkinan besar tidak menguntungkan bagi swasta. “Sepertinya akan kurang layak, kasihan swastanya nanti kalau truk angkutannya sudah mulai tertib dan gudang kosong,” katanya.*** | TRIBUNNEWS.COM |KONTAN.CO.ID

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kemenhub Kaji Wacana Pembatasan Usia Kendaraan Truk dan Bus foto: beritajakrta.go.id

K

EMENTERIAN Perhubungan akan mengkaji wacana pembatasan usia kendaraan untuk angkutan umum, seperti bus dan truk. Dalam wacana tersebut, rencananya bus dan truk akan dibatasi usia layak jalan hanya 15 tahun.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto Iskandar di Tangerang, Sabtu, pekan lalu. Pembatasan usia kendaraan juga akan menyasar angkutan logistik guna mengurai macet jelang Lebaran.

“Kaitan dengan masalah yang sedang dibicarakan, khususnya masalah angkutan logistik, karena pengaruh juga angkutan logistik di Lebaran itu, kita nggak mau bahwa angkutan logistik itu juga mempengaruhi terhadap konsumsi masyarakat. Dengan demikian, walaupun situasi macet, kita berusaha sesuai dengan perintah Pak Menteri (Budi Karya Sumadi) tidak seperti tahun-tahun lalu,” ujar Pudji kepada wartawan.

Meski akan menerapkan pembatasan usia truk pengangkut logistik, Kemenhub punya solusi. Solusinya, pengangkutan logistik nantinya menggunakan kapal roll on-roll off (roro).

“Memang ada pembatasan truk, tapi memang ada juga pemecahan permasalahannya,

INDONESIA SHIPPING TIMES

yaitu kita menggunakan kapal roro. Jadi diangkut menggunakan kapal roro Jakarta-Semarang, Jakarta-Surabaya,” terang Pudji.

Selain masalah kemacetan, pembatasan usia kendaraan ini juga karena maraknya kecelakaan belakangan ini. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, dua bus alami kecelakaan di Jalur Puncak, Jawa Barat, dalam waktu berdekatan.

“Salah satu yang menjadi concern kita terhadap kegiatan itu karena masalah kecelakaan lalu lintas yang beberapa hari terakhir terjadi. Itu karena kondisi, baik itu angkutan umum, misalnya bus, banyak kondisinya yang tidak baik, terutama dari usia. Begitu juga truk, angkutan barang yang banyak juga usia truk itu sendiri, katakanlah secara kasatmata, sudah tidak baik,” sebut dia.

Kemenhub mengkaji pembatasan usia kendaraan yang terbaik. Angka 15 tahun disebut cukup adil bagi semua pihak.

“Misalnya usia dari 20 tahun, ini kan sudah terlalu lama, bahkan ada yang 30 tahun. Kita sekarang mencoba dari mulai 15 tahun sudah kita mulai dari tahun depan, itu sudah oke. Ya bisa jadi nanti turun lagi jadi 10 tahun karena kalau dibayangkan untuk itu setiap kali dipakai, kemudian batas usia tidak diperhatikan, jadi masalah,” ucap Pudji.

Pembatasan usia kendaraan akan diterapkan pada kendaraan angkutan penumpang, bus, dan truk. Kemenhub juga telah membuka pembicaraan dengan Organda, Apindo, serta pemangku kepentingan lain, seperti pengusaha truk. Pembatasan usia kendaraan itu akan diatur dalam bentuk peraturan menteri. *** DETIK.COM | DWI ANDAYANI Selasa, 9 Mei 2017

09

INSA Desak BP Segera Rampungkan Revisi Tarif Pelabuhan foto: batampos.co.id

B ini.

ADAN Pengusahaan (BP) Batam belum juga menerbitkan peraturan baru mengenai revisi tarif jasa pelabuhan hingga saat

Padahal tarif baru ini sudah banyak ditunggu pengusaha pelayaran untuk mendapatkan kepastian hukum.

“Belum ada sama sekali kami terima datanya.

Padahal sudah dijanjikan sejak minggu lalu,” ungkap Sekretaris II Indonesia National Shipyard Association (INSA) Batam, Osman Hasyim, Senin (8/5).

Dia menegaskan agar BP Batam segera merampungkan tarif tersebut. Bahkan Dewan Kawasan (DK) sendiri sudah menegaskan agar BP Batam mengeluarkan secepatnya tentu saja

10

Selasa, 9 Mei 2017

dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam rapat pada awal April lalu.

Salah satu hasil rapat adalah menurunkan tarif host to host dari 125 persen menjadi 100 persen. “Itu yang kami tunggu untuk segera berlaku. Tarif lama sangat memberatkan,” ujarnya lagi.

Sedangkan staf ahli Deputi III BP Batam, Nasrul Latif Amri belum bisa dikonfirmasi hingga saat ini. SMS dan telepon tak dijawab.

Namun dia pernah menegaskan bahwa revisi tarif pelabuhan akan memprioritaskan untuk kemudahan galangan kapal dan kapal-kapal kecil yang bernaung dibawah pelabuhan rakyat.*** JPNN.COM | LEO

INDONESIA SHIPPING TIMES

Prospek Cerah, Pengembang Mulai Gencar Ekspansi Pergudangan foto: hendraseptriyadi.com

P

ROSPEK pergudangan tahun ini tampaknya semakin cerah. Ini terlihat dari sejumlah pengembang yang mulai gencar mengembangkan proyek-proyek gudang baik untuk disewakan maupun diperjualbelikan.

PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) misalnya, akan membangun dua gudang sewa di dua kota tahun ini yakni Makassar dan Balikpapan dengan kapasitas masing-masing 10.000 meter persegi (m2). Proyek gudang ini dibangun lewat anak usahanya PT SLP Surya Ticon Internusa (SLP).

Erlin Budiman, Investor Relation SSIA mengatakan, ekspansi gudang dilakukan setelah dapat permintaan dari tenan yang akan menyewa. Kedua gudang tersebut akan disewa oleh satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang consumer good. Sayang, dia tidak bersedia menyebutkan nama perusahaan tersebut.

“Kita baru dapat kontrak karena perusahaan tersebut butuh gudang disana. Saat ini sedang pembangunan dan akan beroperasi pada 1 November 2017, “ kata Erlin, Senin (8/5).

Dengan ekspansi tersebut makan total gudang sewa yang dimiliki SSIA lewat SLP akan meningkat 20.000 m2 tahun ini. Namun, Erlin tidak menyebutkan nilai investasi yang akan

INDONESIA SHIPPING TIMES

digelontorkan untuk pengembangan dua gudang baru tersebut.

SLP ini merupakan perusahaan patungan antara SSIA dengan Mitsui Co Ltd, dan Ticon Industrial Connection Plc. Saat ini, SLP sudah memiliki sudah memiliki kawasan pergudangan modern dan pabrik siap pakai di Suryacipta Teknopark Karawang seluas 20 ha.

Disana terdapat 26 unit gudang sewa dengan luas masing-masing 2. 500 m2- 5. 000 m2 dan pabrik siap pakai dengan kapasitas mencapai 150.000 m2.

Sementara pengembang lain, PT Intiland Development Tbk (DILD) saat ini mengembangkan kawasan pengudangan yang mereka kembangkan di Tangerang bertajuk Aeropolis Techno Park. Kawasan gudang ini seluas 35 ha dengan rencana pengembangan 440 unit gudang.

Tahap I, DILD melakukan pengembangan lahan seluas 8 ha. Di sana dibangun 60 unit gudang dengan tipe 9 x 30 dan 15 x 36 serta 70 unit small warehouse dengan tipe 6x16 dan 8x16.

“Produk-produk warehouse kami mendapat sambutan cukup baik dari konsumen. Pembelinya cukup beragam. Sebagian besar antara lain berasal dari industri terkait penerbangan, seperti cargo dan transportasi pengiriman barang, sparepart pesawat terbang, dan pemasok makanan,” ungkap Theresia Rustandi, Sekretaris Perusahaan DILD.*** KONTAN.CO.ID | DINA M HUTAURUK

Selasa, 9 Mei 2017

11

Kepincut Translog India, DP World Siap Kucurkan 1 Miliar Dolar AS foto: seatrade-maritime.com

O

PERATOR pelabuhan asal Uni Emirat Arab, Dubai Port World (DP World) menandatangani kesepakatan (MoU) dengan Lembaga Pengembangan Dana Investasi dan Infrastruktur Nasional India (NIIF) untuk mengembangkan sektor transportasi dan logistik (translog) di India.

Kesepakatan tersebut merupakan kelanjutan dari kunjungan sebelumnya yang dilakukan CEO DP World Sultan Ahmed Bin Sulayem ke India yang bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Saat kunjungan tersebut, DP World mengumumkan operator pelabuhan tersebut mencari peluang investasi di India senilai lebih dari $ 1 miliar selama beberapa tahun ke depan.

Peluang investasi mencakup pengembangan infrastruktur pelabuhan proyek Sagarmala, jalur koridor Industri Mumbai-Mumbai, transportasi sungai dan serta gudang berpendingin.

Selain itu, investasi di Zona Ekonomi Khusus

12

Selasa, 9 Mei 2017

yang terintegrasi antara pelabuhan, kawasan perdagangan bebas, gudang serta terminal petikemas.

Dalam kesempatan tersebut, Bin Sulayem mengatakan lembaga pembiayaan NIIF memainkan peran penting dalam membiayai infrastruktur India.

“Kami menyambut baik upaya mereka untuk mendorong pembangunan di sektor ini,” ungkapnya.

Dia juga menambahkan, DP World punya komitmen mendukung program pemerintah India dalam mencegah terbuangnya hasil pertanian akibat pembusukan.

“Ini bisa kita cegah dengan penyediaan infrastruktur kelautan dan pergudangan yang memadai termasuk gudang berpendingin serta pengembangan sarana-sarana transportasi sungai. Dengan demikian, mengurangi biaya logistik pada saat bersamaan,” pungkasnya.*** SEATRADE-MARITIME.COM | KF

INDONESIA SHIPPING TIMES