KEP MERANTI Jumlah Pengangguran Capai

5.084 Orang

SELATPANJANG - Jumlah orang tanpa pekerjaan atau pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti masih cukup tinggi. Hampir 5.048 orang menjadi pengangguran selama tahun 2022.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kepulauan Meranti mencatat, tingkat pengangguran terbuka meningkat sekitar seribuan atau tepatnya 988 orang dari tahun 2021 yang berjumlah 4.060 orang. Jumlah sebenarnya turun dari tahun 2020, yakni sebanyak 7.475 orang.

“Data berasal dari Badan

Pusat Statistik dan kita mengacu ke sana. Jumlah termasuk banyaknya lulusan SMA/SMK sederajat, maupun tamat kuliah yang belum tertampung pasar kerja,” kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah, dan Tenaga Kerja Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, Kamis siang (16/3).

Tingginya angka pengangguran menjadi perhatian dinas terkait. Mereka pun mencoba untuk mencari strategi agar ada akses lapangan kerja bagi masyarakat yang belum punya pekerjaan.

Salah satu upaya mengadakan pelatihan kerja agar para pencari kerja benar-benar siap untuk terjun di dunia kerja. Selain itu, Pemkab Kepulauan Meranti memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) dan Bank Rakyat

Indonesia (BRI) Cabang Selatpanjang.

“Selain mengadakan pelatihan bagi para pencari kerja, kita memberikan pinjaman modal kepada pelaku UMKM, dimana pinjaman itu tanpa bunga dan hanya pokoknya saja. Itu merupakan bagian dari membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya,” jelas Tengku Arifin.

Mengenai minat masyarakat untuk mengurus pinjaman tanpa bunga tersebut, Tengku Arifin mengatakan memang belum banyak.

“Untuk pinjaman modal usaha tanpa bunga tersebut, saat kami tanyakan ke pihak bank baru 2 pelaku UMKM saja yang mengurusnya. Bukan sepi peminat, mungkin saja ada berkas yang harus diverifikasi atau sebelumnya mereka sudah melakukan pinjaman,” tuturnya. Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra saat dikonfirmasi mengatakan, banyaknya pengangguran salah satunya disebabkan tenaga honorer yang dirumahkan pemerintah daerah.

“Pertama kita perlu mencari penyebab pengangguran, salah satunya dapat dipastikan banyaknya tenaga honorer yang diberhentikan. Kita minta pemerintah daerah mencari solusi untuk mengurangi angka pengangguran dari mereka para honorer yang dirumahkan. Salah satunya coba cari celah untuk membukakan lapangan pekerjaan di Kepulauan Meranti,” katanya. Terkait solusi pelatihan bagi para pencari kerja, kata Dedi, pemerintah daerah juga diminta untuk memikirkan solusi penempatan bagi mereka. Untuk pinjaman modal tanpa bunga, pemerintah perlu memastikan sampai dimana modal itu bergulir.

“Para pencari kerja tidak semuanya minat untuk berbisnis. Oleh karena itu, pelatihan yang dibuat harus dipikirkan juga outputnya. Setelah selesai pelatihan mau ditempatkan dimana, jangan hanya melakukan pelatihan, namun setelah itu tidak tahu ditempatkan dimana,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk pinjaman modal tanpa bunga juga bagus, namun harus dipastikan juga setelah modal digulirkan sejauh mana pemerintah daerah bisa memastikan mereka menggunakan modal tersebut.

“Terkait pinjaman yang masih minum itu lah dilemanya. Mungkin para pelaku UMKM takut dengan kondisi saat ini, kalau banyak penjual dari pembeli kan tak masuk akal juga. Makanya perlu OPD terkait memberikan usulan kepada bupati untuk memberikan solusi dan ini butuh waktu yang tidak singkat,” ujarnya lagi.

Ia juga minta kepada OPD terkait untuk memastikan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan adalah warga tempatan.

“Apalagi di Kepulauan Meranti minim lapangan kerja, karena ketersediaan perusahaan juga sedikit. Untuk itu,dinas terkait juga memastikan perusahaan yang ada merekrut tenaga kerja lokal sebanyak 75 persen,” pungkasnya. (ali)