K3 di PT RAPP Diapresiasi

PELALAWAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) memberikan apresiasi atas komitmen PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dalam menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.

Pelaksanaan Apel Peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2023 Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di PT RAPP, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, beberapa hari lalu dinilai sebagai wujud perusahaan tersebut selalu komitmen dalam menjaga K3. RAPP sendiri diketahui rutin mengglar apel Bulan K3.

“Kami sangat apresiasi atas pelaksanaan Peringatan

K3 Nasional Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di PT RAAP. Kita juga apresiasi atas penghargaan yang diberikan Bupati Pelalawan pada tiap departemen di PT RAPP dalam menerapkan K3 di tiap departemen,” ujar Kepala Disnaker Pelalawan T Amri Fuad, Kamis (26/1) lalu.

Ia menyatakan, K3 merupakan salah satu aspek penting dalam lingkungan perusahaan terutama manufaktur. K3 juga selalu dijadikan sebagai hal utama yang harus selalu diperhatikan dan kehadirannya memang dibutuhkan bagi seluruh karyawan di seluruh area kerja.

PENYERAHAN PENGHARGAAN K3 DI PT RAPP - Bupati Pelalawan Zukri (ketiga kiri) menyerahkan penghargaan kepada karyawan PT RAPP saat Apel Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2023 Tingkat Kabupaten, di PT RAPP, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, baru-baru ini. (ist)

MK TOLAK LEGALKAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA - Ketua Majelis

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersiap memimpin jalannya sidang pengujian materiil UU

Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dengan agenda pembacaan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (31/1). MK menolak permo- honan uji materiil Pasal 2 ayat 1

UU 1/1974 terkait pernikahan beda agama. (antaranews.com)

JAKARTA - Mahkamah

Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. MK menolak permohonan pemohon untuk melegalkan pernikahan beda agama. “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan, di Gedung

MK, Jakarta, Selasa (31/1). MK menilai dalil Pemohon terkait Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 8 huruf F UU No 1 Tahun 1974 tidak beralasan menurut hukum. Selain itu, MK juga menilai tidak ada urgensi untuk bergeser dari pendirian mahkamah pada putusan-putusan sebelumnya.

Kasus Gagal Ginjal Masih Didalami