Eks Ketua KONI Kampar Tak Ajukan Keberatan

PEKANBARU - Eks Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kampar, Surya Darmawan, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (31/1). Pria yang akrab disapa Surya Kawi ini didakwa melakukan dugaan korupsi pekerjaan pembangunan gedung instalasi rawat inap (irna) tahap III di RSUD Bangkinang,

Selain Surya Darmawan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Junaidi juga mendakwa Ki

Agus Toni Azwarani selaku

Kuasa Direksi PT Gemilang Utama Alen, rekanan pengerjaan proyek gedung irna tahap III tersebut. Persidangan keduanya dilakukan secara online dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Pekanbaru.

“Sidang perdana sudah digelar tadi dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Hendri Junaidi,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Riau, Bambang Heripurwanto, Selasa sore. Atas dakwaan JPU, kata Bambang, kedua terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. Majelis hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan para saksike persidangan untuk dimintai keterangannya.

“Tidak eksepsi (keberatan atas dakwaan jaksa, red). Minggu depan langsung pemeriksaan saksisaksi,” kata Bambang.

Dalam dakwaan JPU disebutkan, pekerjaan pembangunan gedung rawat inap tahap III di RSUD

Bangkinang dianggarkan pada 2019. Tindakan korupsi ini dilakukan kedua terdakwa bersama Abd Kadir Jaelani Djumra, dan Em- rizal selaku Project Manager PT Gemilang Utama Alen Korupsi juga melibatkan Mayusri ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT Fajar Nusa Konsultan. Keempat terdakwa sudah diadili dan dinyatakan terbukti bersalah. Diketahui, kegiatan pembangunan ruang Irna tahap III di RSUD Bangkinang dilakukan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kesehatan. Pagu anggaran

Rp46.662.000.000. Kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh PT Gemilang Utama Allen selaku pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp46.492.675.038. Perusahaan ini diduga pinjam bendera. Management Konstruksi (pengawas) dilaksanakan oleh PT Fajar Nusa Konsultan selaku pemenang lelang. Sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan

22 Desember 2019 sesuai kontrak, pekerjaan tidak dapat diselesaikan penyedia. Selanjutnya dilakukan perpanjangan waktu 90 hari kalender (sampai 21 Maret 2020) yang dituangkan dalam Addendum Perjanji-

Dua OPD Diminta

Kebut Kegiatan

PEKANBARU - Memasuki Februari 2023, dua organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Pekanbaru diminta kebut kegiatan, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dua OPD itu adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Pekanbaru. Itu disampaikan anggota Komisi IV DPRD kota

Pekanbaru Roni Pasla.

Ia meminta OPD yang menjadi mitra kerja Komisi IV untuk melaksanakan kegiatan di awal tahun anggaran. Karena selama ini pelaksanaan kegiatan selalu dikebut, terkesan kejar tayang akhir tahun anggaran.

“Kinerja OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru pada tahun ini diharapkan bisa meningkat. Sehingga penyerapan anggaran menjadi maksimal, di mana kedua OPD yang menjadi perhatian yakni Diskes dan Disdik Pekanbaru,” ungkap Roni Pasla, Selasa (31/1).

Untuk Diskes, Roni meminta segera menuntaskan pendataan an Pelaksanaan Pekerjaan. Akan tetapi pembangunan tetap tidak dapat diselesaikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli fisik terdapat item-item pekerjaan sesuai kontrak yang tidak dikerjakan oleh penyedia. Seperti kamar mandi, lift yang belum dikerjakan, ada beberapa item yang tidak sesuai spek.

Dari perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor diper- oleh nilai kerugian sebesar Rp8.045.031.044,14. Audit dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau. Hasil penyidikan, puluhan miliar anggaran proyek itu diketahui dinikmati oleh sejumlah pihak. Mulai dari Surya Darmawan yang diduga sebagai makelar hingga Komisaris PT Fatir Jaya Pratama, Abd Kadir Djailani. Penyidik mengantongi aliran dana ke pihak tersebut yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya bukti bonggol cek dan rekening koran PT Gemilang Utama Allen yang mengerjakan proyek. (lda)

Pemko Belum Terapkan Sanksi Tipiring Buang Sampah Sembarangan

PEKANBARU - Sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi pembuang sampah sembarangan belum juga diterapkan Tim Yustisi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Tim yustisi masih memberikan teguran sekaligus sosialisasi kepada warga yang membuang sampah sembarangan.

Ketua Tim Yustisi Pekanbaru Syoffaizal mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan pengawasan lapangan. Hanya masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS. Sebab untuk peserta BPJS dari masyarakat kurang mampu, menjadi tanggungjawab pemerintah untuk mengakomodir pelayanan.

“Kita minta OPD bergerak cepat. Karena banyak hal yang dibutuhkan masyarakat yang terlayani dengan baik.

Untuk Diskes, kalau bisa jalan santai sekarang, harus sudah berlari.

Seperti halnya mendata masyarakat yang belum masuk ke BPJS. Karena kalau kita ulur-ulur lagi akan berdampak kepada pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Untuk tahun 2023, Diskes Pekanbaru mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp285 miliar, dengan program unggulan yakni pelayanan berobat gratis bagi masyarakat kurang mampu. Sedangkan Disdik Pekanbaru mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp659 miliar. Dengan program unggulannya yakni pembangunan dua unit sekolah baru. (hrc1/lda) saja, pengawasan yang dilakukan sifatnya masih sosialisasi.

“Setiap hari tim turun melakukan pengawasan dan melaporkan kepada kami. Dan memang saat ini masih kepada sosialisasinya,” kata Syoffaizal, Selasa (31/1).

Dikatakannya, untuk menerapkan Tipiring tersebut, Tim Yustisi Pemko Pekanbaru harus ada kesiapan lanjutan. Terlebih lagi, dalam penegakkan Tipiring ini membutuhkan hakim dan juga jaksa nantinya.

Tim yustisi juga harus memiliki sarana dan pras- arana serta kesiapan dari OPD terkait. Untuk itu, pihaknya tetap melakukan pengawasan setiap harinya.

“Target kita bukan harus ada yang tertangkap baru berarti ada pengawasan, bukan begitu. Kita tetap melakukan pengawasan walaupun tak ada yang tertangkap,” jelasnya.

Sementara untuk penerapan Tipiring tersebut, pihaknya belum bisa memastikan kapan akan dit- erapkan. “Sekarang masih kita tegur. Untuk sanksi segeralah. Karena kan untuk Tipiring harus melibatkan pengadilan, kejaksaan,” sebutnya. Ia menyebut, dari pantauan tim lapangan memang masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan. Terlebih lagi saat mengendarai mobil di jalan. Dimana banyak warga yang terpantau seenaknya membuang sampah seperti tisu dan plastik sisa makanan. (nov)

Satpol PP Akan Tertibkan Pedagang di RTH Kaca Mayang

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menertib pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kaca Mayang, Jalan Sudirman. Tindakan ini dinilai perlu dilakukan karena aktivitas pedagang hampir menutupi badan jalan.

Begitu juga di dalam RTH, pedagang hampir mengisi tempat untuk membuka lapaknya sehingga pemanfaatan

RTH pun tidak maksimal. “Kita sudah lakukan patroli di RTH Kaca Mayang, dan kita sudah mengimbau pedagang kaki lima di sana untuk tidak berjualan dilokasi itu,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru, Zulfahmi Adrian, Selasa (31/1).

Zulfahmi mengatakan, pihaknya telah melakukan patroli dan imbauan kepada pedagang agar tidak berjualan dilokasi tersebut. Menurutnya, pedagang tersebut su - dah melanggar peraturan daerah (Perda) terkait ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) masyarakat.

“Karena ini sudah melanggar peraturan daerah terkait dengan trantibum masyarakat. Jadi, kita harapkan pedagang yang ada disana tidak berjualan, supaya menghindari upaya penertiban yang akan diambil oleh satpol PP,” tutur dia.

Apabila masyarakat tetap berjualan di sana hingga Satpol mengambil langkah penertiban. “Terhadap PKL kami tentu akan melakukan tindakan sesuai dengan yang diatur dalam perda. Kita akan lakukan penertiban supaya RTH Kaca Mayang betul-betul steril dari PKL dan kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga maupun menikmati suasana di RTH,” katanya. (nov)

Jaksa Siapkan 30 Saksi di TPPU Investasi Bodong Fikasa Group

PEKANBARU - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyiapkan sekitar 30 orang saksi untuk membuktikan dakwaan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) investasi bodong dengan terdakwa sejumlah petinggi Fikasa Group. Dari puluhan orang itu, beberapa orang di antaranya merupakan saksi korban.

Adapun para terdakwa dimaksud, yakni Bhakti Salim selaku Direktur Utama PT Wahana Bersama Nusantara (WBN) dan Direktur Utama PT Tiara Global Propertindo (TGP), Agung Salim selaku Komisaris Utama

PT WBN, serta Christian

Salim selaku Direktur PT TGP. Lalu, terdakwa Elly Salim selaku Direktur PT WBN dan Komisaris PT TGP serta Maryani, Marketing Freelance PT WBN. PT WBN dan PT TGP adalah perusahaan yang berada di bawah naungan Fikasa Group. Sidang perdana perkara tersebut digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (12/12) kemarin. Adapun agendanya adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU. Atas dakwaan itu, para terdakwa mengajukan eksepsi. Dalam putusan selamyai, majelis hakim yang diketuai Ahmad Fadil menolak ek- sepsi para terdakwa.

“Iya. Eksepsi para terdakwa ditolak hakim. Putusan sela itu disampaikan pada sidang yang digelar pekan kemarin,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pekanbaru, Martinus Hasibuan melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Zulham Pardamean Pane, Selasa (31/1).

Hakim kata Zulham, kemudian memerintahkan Tim JPU untuk menyiapkan saksi-saksi pada sidang berikutnya. Dimana agendanya adalah pembuktian.

“Untuk saksi-saksi ada sekitar 30-an orang, termasuk saksi korban. Lalu ada juga ahli terkait TPPU dan Akuntan Publik. Insya Allah, Tim JPU siap buktikan dakwaan dalam perkara itu,” jelas mantan Kasi Pidum Kejari Rokan Hilir (Rohil) itu. Salah seorang anggota Tim JPU, Rendi Panolisa menambahkan, sejatinya dengan pembuktian digelar Selasa ini. Dimana pihaknya akan menghadirkan sejumlah saksi korban. Namun sidang tersebut terpaksa ditunda. Pasalnya, Tim Penasihat Hukum berhalangan hadir mendampingi para terdakwa. “Sidang diundur,” singkat Kasubsi Prapenuntutan pada Bidang Pidana Pidum Kejari Pekanbaru itu.

Diketahui, para terdakwa sebelumnya pernah dihadapkan ke persidangan dalam perkara pokok, yakni investasi bodong yang merugikan nasabahnya dengan total Rp84 miliar. Sama halnya perkara investasi bodong, untuk perkara TPPU juga ditangani penyidik pada Bareskrim Polri. Dalam perkara pokok, Bhakti Salim, Agung Salim, Christian Salim, dan Elly Kasim divonis masingmasing selama 14 tahun dan denda sebesar Rp20 miliar subsidair 11 bulan kurungan. Sementara itu, Maryani dihukum 12 tahun penjara dan dan denda sebesar Rp15 miliar subsidair 8 bulan kurungan.(lda)