Bawaslu Pelalawan Temukan

Banyak Dugaan Pelanggaran

PELALAWAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pelalawan mengungkapkan fakta adanya masalah masalah dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada masyarakat yang tinggal di desa desa perbatasan yang sampai saat ini belum kelar masalah status kependudukan.

Seperti pelaksanaan coklit di Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar yang berbatasan denga Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, ada 60 Kepala Keluarga (KK) yang memiliki identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pelalawan. Namun, setiap pesta demokrasi datang, mereka tidak pernah diakomodir haknya sebagai warga negara. “Berdasarkan temuan PKD kita di lapangan, di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kampar yang berbatasan dengan Desa Lubuk Ogong Bandar Seikijang, ada warga kita, yang punya KTP Pelalawan tapi tidak pernah memilih, memang secara de fac - to mereka tinggal di Kabupaten Kampar, namun secara de jure dia warga kita Pelalawan yang harus kita jamin hak politiknya, selama ini kan mereka tidak pernah dapat hak politik itu,” kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Pelalawan, Bustami SPdI MPdI, Minggu (26/2).

Untuk itu, berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh PKD dan Panwascam setempat, Bawaslu secara berjenjang akan mengirimkan saran perbaikan kepada KPU, mellaui PPK setempat agar ketaatan dalam prosedur pelaksanaan Coklit perlu diperhatikan betul oleh Pantarlihnya.

“Saran perbaikan sudah dilakukan, Insya Allah, kita bersama KPU akan turun ke lokasi untuk melihat langsung permasalahan yang terjadi,” katanya.

Pun begitu dengan permasalahan yang sama di Desa Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, ada satu RT warga Pelalawan yang sudah puluhan tahun menetap disana dan memiliki surat surat kependudukan dari Disdukcapil Pelalawan.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang di bentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mekar Jaya sudah melakukan coklit terhadap puluhan KK yang rumahnya berada di wilayah administratif Kabupaten Siak. Akan tetapi walau coklit telah dilakukan namun stiker belum ditempel, berdasarkan uji petik yang dilakukan PKD dan Panwascam akan dilakukan perbaikan. “Laporan PKD dan Panwascam hari ini melakukan uji petik. Di RT 005 RW 002 Desa Mekar Jaya, yang daerah nya masuk Kabupaten Siak. Karena warga nya hanya mau didata sebagai warga Kabupaten Pelalawan dan memiliki kartu keluarga dan KTP Pelalawan, pantarlih sudah mencoklit ke sana, namun yang ditemui PKD tidak ditempel stiker,” kata Bustami. Bustami menegaskan, berdasarkan PKPU nomor 7 tahun 2022 pasal 15 disebutkan bahwa stiker harus ditempelkan pada rumah yang telah dilakukan pendataan sebagai calon pemilih.

“Sebagai bukti telah dilaksanakan coklit maka harus ditempel stiker, itu aturan mainnya,” tegasnya. (ndy)